Kliping Kasus Hukum Lingkungan – Hukum Kehutanan

sumber :

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74480-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-1

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (1)
Radar Lampung Online Senin, 22 Desember 2014

Lho, Tanah Larangan Bersertifikat!
Berbagai perusahaan swasta berlomba-lomba menawarkan tanah kavelingan dengan iming-iming jarak yang dekat dengan Kota Baru. Sayangnya, tanah yang diperjualbelikan berstatus abu-abu. Sesuai titik lokasi, tanah masuk dalam kawasan hutan produksi milik negara.

Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG

KAWASAN hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut.

Menurut Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, Suhardoyo, di Sindanganom terdapat 14 dusun. Sebagian besar lahan di dusun-dusun tersebut yang diperjualbelikan. ’’Ya, yang diperjualbelikan itu berdasarkan SK Menhut terakhir yang dikeluarkan tahun 2000 masih berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Terkait adanya transaksi jual-beli, pihaknya pun sudah mengonfirmasi ke kepala desa setempat. Namun, menurut pengakuan kepala desa, perusahaan swasta yang menjual lahan tersebut sebelumnya membeli tanah ke warga desa. Tanah-tanah itu telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur.

Namun berapa jumlah lahan yang berstatus abu-abu itu, Suhardoyo belum memastikan. Pihaknya tengah melakukan inventarisasi.

’’Terkait adanya lahan kawasan hutan yang bersertifikat milik pribadi, sudah kami serahkan ke Dinas Kehutanan untuk berkoordinasi dengan BPN. Kami sendiri pernah mengonfirmasi masalah ini. Menurut Kades, saat itu warga hanya mengajukan surat keterangan dari kepala desa untuk membuat sertifikat yang dikeluarkan tahun 2000-an. Kami baru ada di Agustus 2010. Sementara BPN Lamtim beralasan batas pelepasan tanah tidak jelas dan sayangnya Dinas Kehutanan tak dilibatkan,” urainya.

Bahkan dari 14 dusun di Sindanganom, tanah di 12 dusun telah bersertifikat. ’’Dan lahan itu ya lahan hutan, milik negara. Kalau negara membutuhkan, ya mereka harus pergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan kondisi demikian, masyarakat yang membeli lahan tersebut memang dirugikan. Tanah yang mereka miliki bermasalah. ’’Kalau mereka ingin mendapatkan hak atas tanah mereka, ya harus menggugat ke pengadilan dahulu. Gugat SK Menhut yang menetapkan itu sebagai kawasan hutan,” ujarnya. (p5/c1/ary)

sumber :

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74549-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-2


Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (2)

Radar Lampung Online Selasa, 23 Desember 2014

BPKH Seolah Menutup Mata

KEMENTERIAN Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) memiliki 17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian LH. BPKH bertugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan.

Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Guna memastikan status lahan di kawasan Register 40 Gedong Wani yang diperjualbelikan apakah memang masuk wilayah kawasan hutan produksi atau tidak, Radar Lampung menyambangi kantor BPKH. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, kantor instansi ini sebuah ruko dua lantai. Di lantai satu hanya terlihat satu ruangan dengan susunan meja dan bangku berbaris.

Sayangnya, Radar Lampung tidak mendapat sambutan hangat dari pegawai instansi ini. Dengan beralasan pimpinan tak berada di tempat, ia meminta Radar untuk pergi dan datang lain kali saja ke kantornya.

Meskipun terlihat mobil pick up double cabin berpelat merah terparkir di depan gedung kantor. Mobil ini diinformasikan merupakan mobil dinas sang pimpinan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan.

’’Kementerian akan mengolah data dan meminta pertimbangan ke BPKH. Instansi ini yang akan memotret dan mengukur tanah yang bakal dialihfungsikan. Termasuk mengecek apa sebabnya dialihkan dan memenuhi syarat atau tidak. Jika pengalihan akan memiliki dampak yang luas, maka harus sepengetahuan DPR RI,” paparnya.

Sehingga tidak bisa seenaknya mengubah fungsi lahan seperti yang terjadi di Riau atau Bogor. ’’BPKH punya data yang jelas, berapa luas dan batas-batas untuk yang dialihfungsikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Suhardoyo mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada pihak dari Kemenhut yang melakukan pengukuran di Sindanganom, Lampung Timur, namun tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

Sumber Radar Lampung menyatakan, lahan di Sindanganom yang diperjualbelikan oleh salah satu perusahaan memang masih kawasan Register 40. Bahkan, ia menunjukkan surat dari BPKH Bandarlampung yang menegaskan lahan di wilayah itu merupakan lahan hutan produksi.

Dalam surat tersebut juga tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa tanpa adanya SK Menhut, jangankan diperjualbelikan, diduduki, dikerjakan dan digunakan pun dapat dihukum pidana.

Diketahui, kawasan hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut. (red/p5/c1/ary)

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74618-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-3

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (3)
Radar Lampung Online Rabu, 24 Desember 2014

Klaim Transaksi Lahan Legal
SUKADANA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur memastikan penerbitan sertifikat atas lahan yang berada di Desa Sindanganom, Kecamatan Sekampungudik, sesuai prosedur. Kepala BPN Lamtim Hasan Basri didampingi Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Riyanto menjelaskan, sebelumnya lahan yang berlokasi di Desa Sindanganom memang masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Namun sejak tahun 2000, lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan register.

Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/200 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas 1.004,735 Hektare.

Surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail tertanggal 23 Agustus 2000 itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi HPK Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Melalui surat yang ditandatangani Gubernur Lampung Oemarsono itu, maka untuk lahan seluas 11.883,40 hektare di antaranya telah dilepaskan dari kawasan Register 40 Gedong Wani. Termasuk di antaranya yang berada di Desa Sindanganom.

Menurutnya, berdasarkan data total luas Desa Sindanganom adalah 1.998 hektare dan telah bersertifikat melalui program ajudikasi. ’’Jadi tidak benar bila kawasan Desa Sindanganom masih masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Kalaupun disebut ada perusahaan yang melakukan jual-beli lahan di desa tersebut, itu di luar kewenangan kami,” pungkasnya.

Diketahui, tugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan dipegang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan. (wid/p6/c1/ary)

Leave a comment »

Draft : BANJIR, “Dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan”

BANJIR… Memasuki pertengahan bulan November tahun 2014 ini, …

Leave a comment »

Free Download Surat Direktorat Jendral Perkebunan No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09

Free download
Lengkap dengan lampiran….
Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI
No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09 TENTANG Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan/ Kebun DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI Tahun 2009
Nomor : 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09
Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit
download di bawah ini:

2 Free download SK Dirjen Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 ttg Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran di Perkebunan

2 Free download Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 tentang Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Leave a comment »

free download pedoman budidaya kelapa sawit

download Permentan no 131/Permentan/OT.140/12/2013
disini :
Free download Pedoman BUDIDAYA Kelapa Sawit Yang Baik

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani kelapa sawit, perlu pedoman budidaya kelapa sawit yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya kelapa sawit berhasil baik perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) YANG BAIK.

CEk juga
14. Pertanian 130/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos Nucifera) Yang Baik 14 07-01-2014 bn14-2014.htm (4.6 kb) bn14-2014.pdf (24.17 kb) bn14-2014lamp.pdf (1.22 mb)
15. Pertanian 131/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik 15 07-01-2014 bn15-2014.htm (4.7 kb) bn15-2014.pdf (22.88 kb) bn15-2014lamp.pdf (7.17 mb)
16. Pertanian 132/Permentan/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Karet (Hevea Brasiliensis) Yang Baik

Leave a comment »

Kliping Penegakan Hukum Lingkungan Segi Pengelolaan Cagar Budaya

1. Berita Media Indonesia, SABTU, 8 NOVEMBER 2014 –
Bedah editorial
Judul : Banyak Cagar Budaya di Gresik Rusak
GRESIK, sebuah kota pelabuhan di pantai utara Jawa Timur, ialah kota tua yang pernah disebut dalam risalah yang ditulis Marcopolo. Penjelajah Eropa itu sempat singgah di Gresik dan melukiskan kesannya dalam buku pengembaraannya. Karena letak geografisnya yang sangat strategis itu, tidak mengherankan apabila di Gresik banyak terdapat bangunan indah dan menarik peninggalan masa lampau. Arsitektur bangunan masa Portugis dan Belanda saya lihat masih banyak di Gresik.
Sayangnya, Pemkab Gresik kurang memahami makna peninggalan peradaban bersejarah ini. Apalagi masyarakatnya juga kurang tanggap dan cenderung hanya mendiamkan ketika terjadi penghancuran besar-besaran.
Sebagai contoh, bangunan rumah sakit yang berarsitektur mirip Istana sudah menjadi Pendopo Kabupaten Gresik di dekat alun-alun. Demikian juga Masjid Jami Gresik yang merupakan perpaduan arsitektur Islam, Jawa, dan Eropa dengan marmer impor yang sangat anggun dan indah sekarang sudah berubah banyak.
Bangunan pertokoan di Jalan H Samanhudi yang dulu bernama Jalan Niaga dan bukti peninggalan sejarah sudah dirombak karena proyek pelebaran jalan. Padahal, bangunan indah masa lalu itu berguna bagi pengembangan pariwisata daerah. Yang juga sangat menyedihkan, gardu listrik di Jalan Basuki Rahmat, yang dulu merupakan sumber bunyi sirene untuk waktu berbuka puasa bagi masyarakat Kota Gresik, dirusak orang untuk berdagang.
Sebagai masyarakat yang melihat apa yang terjadi di Gresik itu, saya sangat sedih. Kenapa PLN sebagai pemilik aset dan pemda sebagai penjaga aset negara diam saja? Bangunan peninggalan zaman Belanda itu sangat indah dan seharusnya perlu dijaga dan keberadaannya dilestarikan sebagai penanda Kota Gresik.
Ada satu lagi, Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik akan direnovasi. Pemda yang merencanakannya dan meminta masukan dari warga. Pemda berpendapat, GNI dibangun pada 1960-an sehingga bukan merupakan cagar budaya. Hal itu perlu diluruskan. Bangunan cagar budaya bukan selalu yang dibangun masa kerajaan dan penjajahan saja. Bangunan yang bernilai sejarah karena proses pembangunannya, asal arsiteknya, mutu arsitekturnya, siapa yang berinisiatif, dan sebagainya juga merupakan pertimbangan perlu dipertahankan atau tidaknya suatu bangunan. GNI dibangun setelah masa kemerdekaan, oleh anak bangsa Indonesia. Gedung itu sangat bermakna bagi masyarakat Gresik yang memerlukan tempat untuk pertemuan, pesta, dan olahraga. Masyarakat Gresik memiliki kenangan terhadap gedung yang cukup megah dan indah tersebut. Karena itu, bentuk aslinya wajib dipertahankan demi menghargai karya para pendahulu. Kalau mau direnovasi, kembangkan saja bagian kiri, kanan, dan belakang bangunan. Ada juga stasiun penghubung Gresik-Surabaya yang dibangun Belanda. Kenapa tidak dipergunakan lagi ketika Kota Gresik menjadi maju dan masyarakat pengguna semakin banyak? Untuk keperluan pariwisata dan mengurangi kemacetan, Pemkab Gresik perlu melobi PT KAI untuk menghidupkan kembali jalur kereta api itu.
Muhammad Sadji
Jl Cempaka 3/60 Jatikramat Indah I Bekasi 17421

Leave a comment »

Status Lingkungan Hidup Indonesia

Bahan-bahan bacaan yang bersumber dari perpustakaan Emil Salim, bisa diunduh…

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)
2013 mengangkat tema “Ketahanan Lingkungan
Hidup” (Environmental Security) mengingat kondisi
lingkungan hidup kita yang masih belum membaik
dan tidak jarang membahayakan kehidupan
manusia baik dari peningkatan kejadian bencana
maupun berkurangnya jasa ekosistem.

SLHI 2013

Leave a comment »

Jenis-Jenis Dokumen Lingkungan Hidup

Bingung mulainya darimana, namun tulisan ini berdasarkan pada adanya ketentuan yang mengasikan, bahwa Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas, Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
Ketentuan tersebut seolah meniadakan adanya PIL, DELH dan DPPLH serta jenis dokumen lingkungan hidup lainnya yang diakui oleh peraturan sebelum UUPPLH dan/atau PP Izin Lingkungan dikeluarkan.
Padahal, dokumen lingkungan seperti PIL, akan terus berlaku, sebagaimana diatur, apabila kegiatan usaha yang dijalankan masih sama. Sehingga PIL, yang tidak mengenal adanya kedaluwarsa, secara hukum harusnya tetap berlaku.
Lha, kalau tiba-tiba ada aturan yang lebih tinggi, seolah meniadakan keberadaan/ kekuatan hukum terhadap dokumen lingkungan tersebut, jadinya bagaimana?
seusai asas hukum, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. maka dokumen lingkungan selain yang disebutkan pada UUPPLH diyatakan tidak berlaku.

Huhhh, ntar deh, masih mikir…lanjutkan lain waktu…

Comments (2) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.