KAJIAN HUKUM DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

Latar belakang

Sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1986, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Amdal dikeluarkan, sampai dengan saat ini, Tahun 2016 masih sangat mudah dijumpai kegiatan atau usaha yang belum memiliki suatu dokumen kajian lingkungan atau AMDAL serta Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Ironisnya, suatu hal yang buruk bagi upaya penegakan hukum adalah, bahwa kenyataannya sebagian besar kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor aparat penegak hukum, misalnya kantor Dinas Lingkungan Hidup/ Badan Lingkungan hidup, kantor kepolisian daerah, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, diduga pada akhir tahun 2015 masih banyak yang belum memiliki Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup, berupa AMDAL atau dokumen UKL-UPL.

Hal tersebut tersirat dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu SK NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (SE KLHK DELH dan DPLH 2015). (Download disini)

Secara hukum, maka kantor-kantor aparat yang mendapat gaji dari APBN tersebut, berpotensi melakukan kejahatan lingkungan, yaitu berupa menjalankan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau Kelayakan Amdal serta Rekomendasi UKL-UPL.

Sejak tahun 2010, lebih kurang lima tahun lamanya, pemerintah telah mengakomodir, bagi kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (saat ini Izin Lingkungan) untuk menyusun DPPLH/ DELH (Audit Lingkungan) atau DPLH. Dokumen DELH dan DPLH itulah, yang kemudian oleh pemerintah menjadi prasyarat untuk menerbitkan suatu izin lingkungan. (Baca Pasal 121, tentang penyusunan Audit Lingkungan dan DPLH)

Sayangnya, baik bagi kantor aparat pemerintah ataupun perusahaan, seolah enggan memperdulikan keberadaaan dokumen lingkungan. Akibatnya hampir seluruh kantor dinas atau kantor lembaga pemerintahan tidak memiliki Izin lingkungan.

Menurut Pasal 121 UUPPLH, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun (3 Oktober 2011) sejak berlakunya UUPPLH (3 Oktober 2009), diwajibkan menyelesaikan audit lingkungan hidup. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 2010, diterbitkan PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Permenlh DELH dan DPLH 2010). Pemenlh No. 14 Tahun 2010 telah menetapkan ketentuan mengenai tata cara penyusunan, format penulisan dan mekanisme penilaian DELH dan DPLH oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 2 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan :

(1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

  1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

Pasal 18 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan ”Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, menurut Pasal 73 PP Izin Lingkungan Tahun 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (23 Februari 2012), dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Secara komprehensif, maka pada prinsipnya upaya penyusunan dokumen DELH dan DPLH oleh pemrakarsa bertujuan untuk memperoleh Izin Lingkungan, sehingga pemrakarsa dapat terbebas dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 109 UUPPLH 2009. Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sayangnya,sampai dengan tahun 2012, masih banyak usaha dan/ atau kegiatan yang belum menyusn DELH ataupun DPLH. Seharusnya, setelah lewat ambang batas waktu, 3 oktober 2011, maka pemerintah dapat menjatuhkan SANKSI PIDANA sebagaimana telah ditetapkan dalam UUPPLH. Sayangnya, sampai saat ini, UUPPLH terbukti TIDAK BERLAKU bagi aparatur pemerintah negara INDONESIA. Aparat cenderung bertindak sesuka hatinya tanpa disertai landasan hukum yang jelas.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Bukti konkritnya kemudian, pada tanggal 27 Desember Tahun 2013 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat Edaran tersebut kontroversial, sebab sangat jelas telah bertentangan dengan UUPPLH, yaitu PASAL 109 tentang SANKSI PIDANA bagi kegiatan yang tidak memiliki IZIN LINGKUNGAN.

Surat Edaran Menlh 2013 memerintahkan gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi teguran tertulis yang berisi perintah membuat dokumen lingkungan, paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan.

Selain itu, Surat Edaran Menlh 2013 tersebut menetapkan bahwa keputusan dokumen lingkungan (DELH/DPLH) sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.

Sayangnya, SE yang cenderung kontroversial tersebut lagi-lagi tidak digubris. Bahkan, intitusi atau kantor pemerintah yang seharusnya terkena kewajiban menyusun DELH atau DPLH, cenderung tidak tahu, atau bahkan enggan untuk menyusun DELH dan DPLH.

dprd-lampung
Keterangan : Bangunan Gedung DPRD merupakan salah satu bentuk kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan ? Apakah hal tersebut sudah dilaksanakan? Apakah UUPPLH berlaku bagi aparat atau kantor pemerintahan yang digaji dan dibiayai dari uang APBN negara Indonesia? Apakah aparat pemerintah seharusnya jadi teladan dalam menyusun dokumen lingkungan?
Download Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) down;oad disini : Surat-Edaran-DPLH-DELH-2013.

Pada tahun 2015, setelah UUPPLH berulang kali diabaikan…, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali mengeluarkan SURAT EDARAN, yang pada prinsipnya adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan hukum tentang SANKSI PIDANA yang telah diatur dalam PASAL 109 UUPPLH.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Ironisnya, pada butir (4) poin (a) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, menegasikan agar INSTANSI PEMERINTAH (Pemerintah daerah dan Departemen Non KLHK), untuk segera menyusun DELH dan DPLH.

Sehingga secara tersirat jelas, menyatakan bahwa, masih banyak instansi pemerintah seperti Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, Kantor Bupati dan kantor Walikota serta Kantor Gubernur yang tidak memiliki Dokumen Lingkungan. Alasannya, memang sungguh sangat tidak jelas, sebab, sangat sulit mengetahui apakah kantor-kantor tersebut memiliki dokumen lingkungan.

Penulis juga sudah coba mengidentifikasi keberadaan izin lingkungan milik bangunan kantor instansi pemerintahan melalui situs DADU Online milik kementerian lingkungan dan kehutanan, yang sering mengalami gangguan. Hasilnya nothing…

Cek SITUS RUSAK Mulu:

(http://www.dadu-online.com/home/index/)

perbaikan terusss

Bisa jadi aparatur pemerintah tidak mengerti atau mungkin juga enggan menaati ketentuan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_1

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_2

 

LANDASAN HUKUM DELH DAN DPLH

  • Pasal 121 UUPPLH tentang penerapan Audit Lingkungan dan DPLH.
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 pada tanggal 7 Mei 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 perihal Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK) Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

 PENGERTIAN

  • Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
  • Sedangkan Pengertian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
  • Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (UUPPLH)
  • Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (UUPPLH)
  • Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. (PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH-DPLH)

 

TATA CARA PENYUSUNAN DELH dan DPLH – JANGKA WAKTU

Menurut UUPLH, jangka waktu yang dimaksud, terkait penyusunan DELH dan DPLH adalah jangka waktu penerapan ancaman sanksi pidana bagi kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah dua tahun berlakunya UUPPLH, yaitu tanggal :

Maka ketentuan pasal 109 bisa berlaku.

Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Menurut Permenlh Nomor 4 Tahun 2010, jangka waktunya : pasal 2 Ayat (2), DELH dan DPLH wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011

Surat dengan Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Surat Edaran MenLH Nomor SK Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013, tertanggal 27 Desember 2013, jangka waktunya tidak ditetapkan. Hanya memerintahkan untuk Gubernur atau Bupati dan Walikota agar mengeluarkan Sanksi Administaratif berupa teguran tertulis, yaitu pelaksanaan kewajiban penyusunan DELH dan DPLH, dengan waktu paling lambat 18 bulan sejak Surat Edaran ditetapkan, yaitu tanggal 27 Juni 2015.

Hal tersebut juga menjelaskan, bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting, dalam rangka membina dan mengawasi dunia usaha dalam rangka penaatan hukum lingkungan, khususnya terkait Izin Lingkungan atau dokumen lingkungan Amdal dan UKL-UPL.

Setelah itu, pada tahun 2015, menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015, hanya menghimbau untuk segera melaksanakan surat menteri lingkungan hidup yang dikeluarkan pada tahun 2013 (bukan surat dari lembaga KLHK lho… tapi surat dari menteri lingkungan 2013). Sementara jangka waktu pelaksanaan dan penetapan DELH dan DPLH mengacu pada surat kementerian lingkungan hidup (KHL) pada tahun 2013.

Anehnya, jangka waktu yang ditetapkan menurut SE Tahun 2013 adalah tertanggal 27 Juni 2015, diubah menjadi 27 Desember 2015 oleh SE Tahun 2015.

DELH DPLH sebagai instrumen PPLH-EDited

 


 

Leave a comment »

Sumur Resapan – Kebijakan Konservasi Air

Peningkatan jumlah penduduk serta diiringi peningkatan kebutuhan lainnya, mengakibatkan pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Sementara itu alih fungsi lahan untuk kebutuhan penduduk pada daerah resapan akan menurunkan resapan air hujan. Akibatnya, ketrsediaan sumber daya air semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Keadaan tersebut mendasari upaya pelaksanaan konservasi air, melalui pembangunan sumur resapan, biopori serta ruang terbuka hijau. Seharusnya, upaya tersebut sudah digalakkan secara umum di seluruh kota-kota di indonesia.

Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air. (Per Men LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan). Pengertian tersebut mengandung makna, bahwa salah satu upaya masyarakat untuk memanfaatkan air hujan melalui upaya membangun sumur resapan.

Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/ aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah. (Pedoman Teknis Sumur Resapan TA. 2007 Dit. Pengelolaan Air. Subdit IKA)

Bangunan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran air lainnya, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya. (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembuatan Sumur Resapan).

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta fasilitas umum lainnya.

Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal mungkin ke dalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke laut tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah (groundwater recharge) melalui pemanfaatan air hujan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam dan lubang resapan biopori.

Gambar Sumur Resapan

konservasi air

Sumur Resapan sebagai sarana konservasi air

Manfaat sumur resapan adalah:
Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah / mengurangi terjadinya banjir dan genangan air.
Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah.
Mengurangi erosi dan sedimentasi
Mengurangi/ menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai
Mencegah penurunan tanah (land subsidance)
Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Menurut Pasal 3 PerMenLH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan, maka setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan, dengan cara membuat a. sumur resapan dan/ataulubang resapan biopori. Sayangnya, setelah hampir 7 tahun lamanya, peraturan tersebut belum terlaksana dengan optimal. Masyarakat di perkotaan sebagian besar masih belum memiliki sumur resapan. Ironisnya, kantor-kantor pemerintahan, yang seharusnya menjadi teladan masyarakat, ternyata sebagian besar juga belum memiliki sumur resapan.

Jenis sumur resapan menurut Per Men LH No. 12 Tahun 2009, antara lain adalah :
• Sumur Resapan Dangkal
• Sumur Resapan Dalam

Bentuk dan jenis bangunan sumur resapan dapat berupa bangunan sumur resapan air yang dibuat segi empat atau silinder dengan kedalaman tertentu dan dasar sumur terletak di atas permukaan air tanah.

Berkaitan dengan sumur resapan ini terdapat SNI No: 03- 2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan. Standar ini menetapkan cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan termasuk persyaratan umum dan teknis mengenai batas muka air tanah (mat), nilai permeabilitas tanah, jarak terhadap bangunan, perhitungan dan penentuan sumur resapan air hujan. Air hujan sdslsh sir hujan yang ditampung dan diresapkan pada sumur resapan dari bidang tadah. (Sumber : https://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-pengendalian-banjir/sumur-resapan/ )

Spesifikasi Sumur Resapan
Sumur resapan dapat dibuat oleh tukang pembuat sumur gali berpengalaman dengan memperhatikan persyaratan teknis tersebut dan spesifikasi sebagai berikut :

1. Penutup Sumur
Untuk penutup sumur dapat dipilih beragam bahan diantaranya :
Pelat beton bertulang tebal 10 cm dicampur dengan satu bagian semen, dua bagian pasir, dan tiga bagian kerikil.
Pelat beton tidak bertulang tebal 10 cm dengan campuran perbandingan yang sama, berbentuk cubung dan tidak di beri beban di atasnya atau,
Ferocement (setebal 10 cm).

2. Dinding sumur bagian atas dan bawah
Untuk dinding sumur dapat digunakan bis beton. Dinding sumur bagian atas dapat menggunakan batu bata merah, batako, campuran satu bagian semen, empat bagian pasir, diplester dan di aci semen.

3. Pengisi Sumur
Pengisi sumur dapat berupa batu pecah ukuran 10-20 cm, pecahan bata merah ukuran 5-10 cm, ijuk, serta arang. Pecahan batu tersebut disusun berongga.

4. Saluran air hujan
Dapat digunakan pipa PVC berdiameter 110 mm, pipa beton berdiameter 200 mm, dan pipa beton setengah lingkaran berdiameter 200 mm.
Satu hal yang penting, setelah sumur resapan dibuat, jangan lupakan perawatannya. Cukup dengan memeriksa sumur resapan setiap menjelang musim hujan atau, paling tidak, tiga tahun sekali.

Leave a comment »

Dokumen Lingkungan – Kasus Kualitas Kajian Dokumen Amdal

Jangka waktu penyusunan suatu kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) hanya satu minggu. Mungkinkah?. Itu mungkin saja terjadi. Ironisnya adalah, pemrakarsa adalah PEMERINTAH…sungguh teladan sekali bukan. (Coba cek amdal jalan TOL milik pemerimtah…hahaha)
Pakar Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), secara gamblang menegasikan bahwa Kajian Amdal yang disusun pada kegiatan Pembangunan Kereta Cepat disusun hanya selama satu minggu.
Hal tersebut terpublikasi pada berita di bawah ini :

Pakar: proses kajian Amdal kereta cepat dipaksakan
Senin, 18 Januari 2016
Jakarta (ANTARA News) – Pakar dalam Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat proses kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta–Bandung terlalu dipaksakan.

“Yang saya tahu ini dokumen Amdal paling cepat yang disusun, hanya sekitar satu minggu. Saya takut ini tidak masuk kaidah keilmuan, karena idealnya kan diuji dalam dua musim,” kata Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung di Jakarta, Senin.

Menurut Dodo, kecuali hanya untuk kepentingan administrasi selebihnya hasil kajian dokumen Amdal yang terburu-buru disidangkan ini secara teknis tidak memenuhi syarat.

Ia mengatakan terlalu banyak tahapan yang dilewati hingga dokumen Amdal rencana pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta–Bandung ini dapat dikaji dalam rapat Tim Teknis.

Saat ini, ia mengatakan izin pinjam pakai kawasan hutan sedang diurus karena itu dokumen perizinan tersebut tidak ada dalam dokumen Amdal yang dikaji. Data primer tidak tersedia sehingga dampaknya keputusan ilmiah yang akan diambil pakar akan salah.

“Penilaian Amdal tidak melalui voting, tapi berdasarkan keilmuan. Saya bilang tidak (memenuhi Amdal),” tegas Dodo.

Pakar kualitas air Linawati Harjito bahkan meminta agar pihak PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) menambah sampling kajian air tanah untuk Amdal, dan menggunakan data baru. Selain itu meminta perusahaan konsorsium ini memperbaiki metode perhitungan yang digunakan.

Pakar ilmu sosial Universitas Indonesia Dodi Prayogo mengatakan dokumen Amdal seharusnya juga dapat memastikan berapa masyarakat sekitar proyek yang terdampak, kehilangan sumber pendapatan, dapat terserap.

“Berapa sebenarnya yang bisa terserap. Kita tahu ini proyek berteknologi tinggi, diperlukan sumber daya manusia dengan skill yang tinggi pula, lalu bagaimana masyarakat terdampak akan benar-benar terserap?” ujar dia.

Direktur Utana PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan yang hadir dalam rapat Tim Teknis Amdal pembangunan jalan kereta cepat Jakarta–Bandung mengatakan beberapa tahapan sudah dilalui, termasuk studi oleh pihak Jepang, Prancis, dan Tiongkok tentang kebutuhan transportasi darat kereta api untuk mengurangi kepadatan jalur udara.

Proyek yang pendanaannya menggunakan skema “business to business” dan tidak menggunakan dana APBN/APBD ini, menurut dia, juga telah melalui studi awal, salah satunya dari ITB, yang hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Perhubungan.

Rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat, ia mengatakan telah keluar, meski masih ada beberapa izin masih harus diselesaikan.

“Ground breaking” pembangunan jalan kereta cepat Jakarta–Bandung sepanjang 140.900 kilometer (km) beserta empat stasiun dan satu depo, menurut dia, dilakukan pada 21 Januari 2016. Proyek tersebut dipegang oleh konsorsium Indonesia yang menguasai 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok yang memegang 40 persen saham.

Rapat Tim Teknis Amdal pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut dipimpin Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ary Sudijanto, pakar konstruksi jalan kereta Universitas Indonesia Sigit P Hardiwardoyo, pakar transportasi Ellen SW Tangkudirong, pakar udara dan kebisingan Kardono, dan perwakilan Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

VERSUS

Menteri: Amdal kereta cepat Jakarta-Bandung sudah layak
Rabu, 20 Januari 2016
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek kereta cepat sudah layak.

“Peraturannya sudah mengatur hal tersebut, sudah layak,” kata Siti Nurbaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurit Siti, amdal bisa direvisi seiring dengan pembangunan kereta cepat tersebut jika sewaktu-waktu berubah.

“Menurut aturan izin lingkungan atau amdal bisa direvisi ketika luas dan cakupan berubah. Jadi, hal-hal teknis yang merupakan kekurangan bisa disempurnakan,” katanya.

Dia mengungkapkan Amdal telah selesai pada Rabu 20 Januari 2016 pukul 15.00 WIB setelah dilakukan rapat teknis pada 18 Januari dan rapat komisi Amdal 19 Januari.

Siti menyebut dalam rapat teknis amdal sudah mencatat semua masukan dan catatan teknis yang dibahas pada rapat komisi penilaian tanggal 19 Januari 2016.

“Semua hadir dan setuju kelayakannya,” katanya.

Namun pihaknya masih membuka ruang selama satu bulan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait proyek tersebut.

“Jadi izin lingkungan sudah selesai dan diterbitkan,” katanya.

Siti mengatakan dokumen izin Amdal tersebut telah sampai kepada Kementerian Perhubungan untuk nantinya diterbitkan izin pembangunannya. “Saya dengar sudah sampai ke Presiden,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris saat dihubungi mengaku belum menerbitkan izin pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Setahu kami, belum menerbitkan terkait izin pembangunan proyek itu,” katanya.

Editor: Ruslan Burhani – COPYRIGHT © ANTARA 2016

Wapres tegaskan izin Amdal kereta cepat dapat dikoreksi
Kamis, 21 Januari 2016

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla mengatakan surat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dikoreksi.

“Kita sambil jalan. Izin Amdal itu tentu dapat dikoreksi,” jelas JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan bermula dari Halim-Karawang-Walini-Tegalluar tetap diproses.

Amdal proyek kereta cepat, jelas JK, membutuhkan penyempurnaan namun tidak menghalangi pembangunan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kementeriannya memperpanjang kesempatan dengar pendapat atau masukan dari berbagai pihak terkait Amdal dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Siti, kementerian membuka waktu satu bulan yakni dari tanggal 20 Januari hingga 20 Februari untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait amdal kereta cepat tersebut.

Siti mengatakan pada 13 Januari 2016 seluruh dokumen administrasi dari PT Kereta Cepat Indonesia-China sudah dinyatakan lengkap dan masuk kepada kementerian sehingga publik bisa memberikan masukan dan hal lain terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Lalu pada tanggal 18 Januari ada rapat teknis amdal, di dalam rapat ini sangat banyak masukan. Itulah yang keluar dari berbagai media masukan itu sudah diakomodasikan, kemudian tanggal 19 Januari-nya rapat komisi Amdal. Saya sampai tanggal 20 kemarin pagi masih rapat dengan pak dirjen dan saya komunikasi dengan beberapa menteri,” katanya.
Editor: Ruslan Burhani – COPYRIGHT © ANTARA 2016

VERSUS lagi

KLH: Kajian Amdal Kereta Cepat Tak Layak
Rabu, 20 Januari 2016 | 06:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membedah analisis dampak lingkungan (amdal) terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim menyimpulkan, dokumen yang diajukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina tersebut belum layak.

Anggota tim, Widodo Sambodo, menilai dokumen amdal milik perusahaan patungan Indonesia-Cina tersebut belum lengkap. “Juga belum jelas,” kata Widodo, Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016.

Widodo menjelaskan, amdal antara lain harus berisi kajian dalam dua musim, yakni kemarau dan hujan. Tujuannya untuk mengukur resapan air daerah yang akan dilalui kereta cepat. Tapi kajian amdal yang diserahkan PT Kereta Cepat, Jumat pekan lalu, hanya menggunakan data sekunder yang telah ada.

Widodo khawatir dokumen yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Dia menilai dokumen amdal ini disusun terburu-buru. “Mesti sabar. Jangan hanya mengejar administrasi,” kata Widodo. Kajian amdal perusahaan, Widodo menambahkan, juga tidak merinci mengenai daerah tangkapan hujan di kawasan Walini.

Perkebunan teh Walini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat–yang dikelola PT Perkebunan Nusantara VIII–merupakan salah satu titik yang akan dilintasi kereta cepat. Widodo memastikan di Walini terdapat daerah tangkapan hujan area Sungai Citarum. Jika stasiun Walini dibangun, ia khawatir akan mengganggu daerah tangkapan hujan.

Bila kekhawatiran itu terjadi, bakal ada dampak domino bagi warga sekitarnya. Pasokan air untuk Waduk Jatiluhur berpotensi terganggu. Padahal air bendungan tersebut sangat penting untuk mengairi irigasi dan membangkitkan listrik milik Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur. “Apalagi di situ berpotensi longsor.”

Kemarin, Selasa, 19 Januari 2016, perwakilan beberapa pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat, yang wilayahnya bakal dilalui proyek kereta cepat, menggelar audiensi dengan manajemen PT Kereta Cepat di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Mereka juga mengkritisi amdal.

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Sukristiono menilai kajian pengadaan lahan belum jelas mekanismenya. Misalnya, apakah akan menggunakan mekanisme penetapan lokasi atau izin lokasi. “Kalau skemanya bisnis oleh swasta, harus lewat izin lokasi.”

Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Iwan, mempertanyakan trase atau jalur kereta cepat. Sebab, hingga saat ini, Pemda belum menerima rencana trase. “Kami ingin di setiap daerah yang dilintasi, ada stasiunnya, sehingga warga tidak hanya jadi penonton.” Berdasarkan dokumen amdal, memang tidak ada stasiun di Karawang. Pemberhentian yang paling dekat dengan Karawang adalah Bekasi.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Hanggoro Budi Wiryawan setuju dokumen amdal perlu dilengkapi. “Kalau untuk teknis, memang kami harus melengkapi. Kami bekerja 24 jam,” ujarnya. Tapi ia optimistis semua kekurangan bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Karenanya, proses groundbreaking bisa dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21 Januari 2016. “Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kami terima semua masukan.”

Adapun Duta Besar Cina di Jakarta, Xie Feng, yakin proyek ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi di Negeri Panda pada 2003. “Setelah merampungkan kereta cepat, GDP (gross domestic product) per kapita Cina naik dari US$ 10.00 menjadi US$ 7.500 lebih.”
DEVY ERNIS | PRAGA UTAMA | SINGGIH SOARES

Implikasi Kualitas Amdal Yang Buruk
Dokumen lingkungan Amdal, berfungsi sebagai kajian untuk pengambilan keputusan. Sehingga apabila kajian amdal buruk, maka selaras dengan hal tersebut, kualitas keputusan yang diambil, berpotensi buruk. Sebagai salah satu instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan, maka ancaman terhadap kelestarian lingkungan semakin besar. Sebab analisis resiko suatu kegiatan, dikaji secara asal. Asal jadi.
Berikut ini juga disajikan salah satu, kasus terkait keraguan kualitas dokumen lingkungan Amdal.

Polemik Tambang di Karst Rembang, Amdal Jangan Dilakukan “Tukang”
Selasa, 24 Maret 2015

KOMPAS.com – Pelaksanaan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen. Itu penting agar Amdal tetap berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Nur Khoiron, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nur Khoiron, dalam diskusi membahas polemik pemberian izin tambang untuk semen di kawasan karst Rembang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta pada Selasa (24/3/2015).

Masalah izin tambang semen kembali mengemuka setelah sidang gugatan terhadap Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik di Rembang berlangsung di Pengadilan Tata Usahar Negara pada Kamis (19/3/2015) lalu.

Dalam sidang itu, pernyataan pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Hendrayana, serta pakar geologi, Eko Haryono, pernyataan kontroversial. Menurut mereka kawasan karst Rendah tidak mengandung air dan masih muda sehingga bisa ditambang.

Pakar kelelawar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sigit Wiantoro, menyatakan bahwa dalam surveinya, kawasan karst Rembang diketahui memiliki 5 jenis kelelawar endemik yang berperan membantu penyerbukan tanaman dan pengendali hama.

Sementara, pakar arachnida LIPI, Cahyo Rahmadi, mengatakan bahwa dokumen Amdal izin semen di karst Rembang sendiri menyebut adanya 22 jenis burung di mana 4 diantaranya dilindungi serta 1 spesies mamalia endemik.

“Dokumen Amdal seharusnya sudah menggugurkan izin tambang itu sendiri,” katanya. “Kalau di kesimpulan lalu muncul pernyataan layak untuk ditambang, menurut saya, itu ada alur pikir yang kurang sesuai.”

Khoiron menilai, polemik izin tambang semen di Rembang menunjukkan masalah dalam Amdal selama ini. Amdal cuma dokumen yang bsia dimanipulasi untuk kepentingan ionevstor dan ilmuwan hanya sebagai tukang untuk memberikan justifikasi.

“Selama ini, Amdal dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh investor, maka jelas isinya yang mendukung kepentingan investor,” katanya. Kepentingan lingkungan dan publik diabaikan.

Dokumen Amdal sendiri harus dipublikasikan secara terbuka. Namun, publikasi bermasalah sebab isinya tak mudah dimengerti. “Seharusnya Amdal dipublikasikan lebih sederhana sehingga bisa dipahami,” ungkapnya.

Agar Amdal bisa berfungsi, menurut Khoiron, tanggung jawab pelaksanaanya harusnya berada di pemerintah. “Amdal dilakukan oleh orang yang punya kemampuan dan independen dan ditunjuk oleh pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Khoiron mengungkapkan bahwa pelaksanaan Amdal harus melibatkan masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian, publik memahami dampak pembangunan pada lingkungannya.
Editor : Yunanto Wiji Utomo

Selama ini, dokumen kajian Amdal, cenderung diartikan sebagai suatu perizinan yang bersifat administrasi semata. Padahal, Amdal idealnya adalah suatu kajian yang mendalam, untuk mengetahui dan mengelola dampak terhadap lingkungan, yang berpotensi timbul akibat dari suatu kegiatan atau usaha atau pembangunan. Ironisnya, persepsi tersebut ternyata juga masih dianut dan dipublikasikan oleh media massa. Hal tersebut tercermin dari, judul berita di surat kabar, yang seolah menyebut Dokumen Kajian Amdal sebagai Izin Amdal.

Berikut disajikan berita terkait hal tersebut :
Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tinggal Tunggu Izin Amdal
Lili Sunardi : Jum’at, 15/01/2016 18:14 WIB
Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tinggal menunggu penyelesaian izin pembangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pramono, Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah menargetkan dapat melakukan groundbreaking kereta api cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016, apabila izin pembangunannya dapat dikeluarkan pada 20 Januari. Pasalnya, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin trase dan badan usaha untuk proyek tersebut.

“Walaupun RKL , RPL , dan Amdal masih memerlukan waktu, tetapi izin trase dan badan usahanya sudah diselesaikan Menteri Perhubungan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Pramono menuturkan pengembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan terintegrasi dengan light rapid train atau LRT di Jakarta dan Bandung Raya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan memperoleh moda transportasi masal untuk menunjang seluruh kegiatannya.

Menurutnya, terintegrasinya kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan LRT di kedua wilayah tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Pasalnya, saat ini penduduk di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang mencapai 28 juta jiwa, sedangkan penduduk Bandung Raya sekitar 8 juta jiwa.

Pramono juga menyampaikan rencana groundbreaking kereta api cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan di KM 95 tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang).

Presiden menuturkan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung harus dipersiapkan secara matang, baik dari aspek analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penetapan badan usaha negara perkeretaapian, konsorsium pembangunannya, dan penyertaan modalnya.

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong sistem transportasi masal di seluruh wilayah Indonesia. Selain di Jakarta, pembangunan LRT juga akan dibangun di Bandung, Surabaya, Palembang, dan kota besar lainnya.

“Daerah-daerah yang dilalui kereta api cepat juga harus betul-betul siap. Saya juga ingin mendapat konsep detil dan gambarannya seperti apa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengeluarkan izin trase kereta api cepat Jakarta-Bandung. Izin trase tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar.
http://industri.bisnis.com/read/20160115/98/510077/seskab-pramono-proyek-ka-c

Leave a comment »

Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – PLASTIK BERBAYAR

PROGRAM-PROGRAM SAMPAH – KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR.
Rencana Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih, untuk menerapkan Kebijakan Plastik Berbayar pada Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang akan menambah daftar panjang kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Menurut rencana, ritel wajib memungut dana dari konsumen yang masih menginginkan kantong plastik saat belanja. “Kami akan mulai dari ritel, pusat pembelanjaan modern,” kata Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (18/11) di Jakarta. Ia bersama Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Kementerian Perdagangan membahas pembatasan kantong plastik. Nantinya regulasi itu dirilis pada level peraturan presiden. Ia mengatakan, dari kantong plastik saja-tidak termasuk kemasan ataupun sampah produk dari plastik-telah jadi masalah serius. Bahkan, kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan, tetap berbahaya. “Hanya akan terpecah menjadi kecil-kecil (mikroplastik), bukan terurai habis,” kata si Ujang.

Anehnya, KLHK menegaskan akan menguji coba dimulai pada 21 Februari-5 Juni 2016, sedangkan dasar aturan ditargetkan pada bulan Juni. (SUMBER, “KANTONG PLASTIK BERBAYAR DICOBA HARGA DIUSULKAN RP. 500,- DIUJI COBA FEBRUARI-JUNI” KOMPAS, JUMAT 15 JANUARI 2016, HALAMAN 14). Jadi dengan kata lain, kebijakan KLHK yang akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua ternyata belum memiliki dasar hukum yang jelas. Atau dapat dikatakan kebijakan yang sewenang-wenang.

Hal tersebut mungkin saja bisa dikatakan lumrah. Mengingat Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China dengan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 1,29 juta ton berdasarkan penelitian University of Georgia tahun 2010. (Bisnis Indonesia, “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia”, Rabu, 02/12/2015).

Jumlah peningkatan timbulan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/ tahun. Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini, upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan ‘do nothing’ tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020.
Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk menggagas lahirnya komitmen “Indonesia Bersih Sampah 2020”. Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

Sayangnya, seluruh kebijakan sampah yang ada sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Bisa kita pertegas dengan unkapan KEBIJAKAN SAMPAH. Terakhir, kebijakan pemerintah melalui Program Bank Sampah terbukti sampai saat ini masih belum terasa dampaknya di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2015, kebijakan sampah oleh pemerintah antara lain adalah :
• Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green retailer bisa menjadi pilihan.
• Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
• Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
• Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

KEBIJAKAN SAMPAH YANG TIDAK KONSISTEN PELAKSANAANNYA
Bank Sampah
Kebijakan Bank Sampah, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dengan peran aktif masyarakat. Sistem bank sampah akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan pendapatan dari menabung sampah.
Sudah lebih dari Tiga tahun kebijakan sampah tersebut berjalan, sayangnya, aparat ataupun instansi pemerintah daerah saja mungkin belum pernah sekalipun bersentuhan dengan kebijakan sampah tersebut. Padahal kebijakan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Seharusnya kebijakan tersebut diawali dengan pelaksanaan di Instansi Pemerintah Terlebih Dahulu. Sehingga masyarakat dapat meneladaninya.
Sayangnya, seolah tidak berkaca, apakan suatu kebijakan itu adalah sampah atau tidak, DENGAN PENUH PERCAYA DIRI DI awal tahun 2016, pemerintah kembali mengembar-gemborkan program Bank Sampah ONLINE/ Bank Sampah Daring…hahahaha…Pemerintah saja publikasi ATURAN Hukum Aja gak mampu onlen.

Subsidi Kompos
Pada tahun 2001 Global Environment Facility (GEF), melalui Bank Dunia, telah menyetujui pemberian dana hibah (Trust Fund Grant for Western Java Environmental Management Project) kepada Republik Indonesia sebesar US$ 10 juta, melalui 3 tahap selama 9 tahun. Dana ini untuk membiayai Program Subsisid Kompos dalam rangka Proyek Manajemen Lingkungan Jawa Bagian Barat (WJEMP = Western Java Environmental Management Project). Melalui Program Subsidi Kornpos ini, dana hibah tersebut dialokasikan dalam bentuk subsidi tunai kepada produsen kompos yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan subsidi.
Program Subsidi Kompos ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi kompos oleh para produsen yang masih aktif beroperasi, membangkitkan lagi produsen kompos yang telah menghentikan kegiatan produksinya, dan melahirkan wirausahawan baru dalam bidang usaha pengomposan.
Program Subsidi Kompos ini khusus diselenggarakan di wilayah Jawa bagian barat, yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan bahan baku kompos harus berupa sampah padat organik dari kawasan perkotaan (municipal organic solid waste), sedangkan limbah pertanian limbah industri dan kotoran ternak bukan dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) hanya boleh digunakan sebagai penambah secara terbatas. (“Pedoman Umum Subsidi Kompos”, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, 2004). Hasilnya…nyaris tak berbekas…

INSENTIF ATAU DISINSENTIF – KEBIJAKAN SAMPAH
Secara legal, memang pemerintah berwenang untuk menarik pungutan dan/ atau retribusi terhadap potensi timbulan suatu sampah. Instrumen ekonomi terkait pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UUPPLH. Contohnya, pajak lingkungan, retribusi lingkungan dan subsidi lingkungan.

Selain itu, Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) juga telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

TINJAUAN INSTRUMEN EKONOMI DALAM UUPPLH
Dalam Penjelasan UUPPLH, pajak yang dimaksud pada Pasal 43 UUPPLH adalah pajak lingkungan hidup.
Pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.
Retribusi lingkungan hidup adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. (UUPPLH)
Mengenai Retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran kembali pekerjaaan penjernihan oleh penguasa, yaitu instansi pemerintah, karena pekerjaan itu dianggap sebagai pelayanan jasa oleh penguasa. Contohnya pengaturan retribusi sampah. (UUPPLH)
Sedangkan subsidi lingkungan hidup adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. (UUPPLH)

Dari sudut pandang ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif.
Tujuannya sebagai insentif maupun disinsentif, karena pungutan merupakan insentif permanen, guna menanggulangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pungutan pencemaran ini tidak dapat diterima oleh para pendukung pengendalian langsung, yang menganggap bahwa pungutan tersebut sama dengan membeli hak untuk mencemarkan (the right to pollute). Argumentasi ini disanggah dengan adanya kenyataan, bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong para pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan ini penanggulangan limbah akan lebih murah dari pada mencemarkan dan membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran (Koesnadi, Cet Ke-18, Hlm.379)
Beberapa studi ekonomis telah membuktikan kurang efektifnya program-program subsidi sebagai alat pengendalian lingkungan. Alasan utama pendapat ini adalah bahwa subsidi dalam bentuk investasi atau bentuk-bentuk lainnya guna menanggung sebagian biaya penagggulangan tidak memberikan jaminan bahwa akan merangsang upaya penanggulangan pencemaran. Apabila penggunaan alat pengendalian menambah biaya perusahaan, namun tidak menambah keuntungan perusahaan, maka subsidi pemerintah yang mencakup sebagian dari biaya tidak akan menjadikan upaya penanggulangan pencemaran sebagai suatu upaya yang menguntungkan bagi perusahaan.
Selain itu, besarnya biaya subsidi yang diberikan oleh pemerintah merupakan beban tambahan bagi pembayar pajak (masyarakat).
Menurut De Kock, subsidi dapat merangsang pengusaha-pengusaha memasuki bidang industri dan dengan demikian memperluas kemungkinan pencemaran. Meskipun subsidi merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran dari suatu usaha industri, akan tetapi ia akan menambah emisi industri secara keseluruhan dibanding keadaan sebelum diberikannya insentif berupa subsidi tersebut.
(Hardjasoemantri, Hlm.384- 385)
Pada prinsipnya, tujuan penerapan subsidi sama dengan pajak lingkungan, yaitu bahwa barang yang ramah lingkungan menjadi lebih murah daripada barang yang tidak ramah lingkungan. Namun subsidi dikritik, karena sistem ini justru memberikan dana bagi para pencemar, dan bukannya memaksa para pencemar untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi sebagaimana prinsip “polluter pays principle”.
Contoh retribusi : Pasal 24 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur tentang retribusi terhadap setiap orang yang membuang air Iimbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air Iimbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Belajar Pengelolaan Sampah di Negara Lain
Belanda menerapkan instrumen ekonomi “Sistem Deposit dan Pengembalian” (deposit and return system). Sistem tersebut mewajibkan industri-industri yang memasarkan produk-produk tertentu, misalnya minuman dalam botol dan mobil, untuk memasukkan biaya penarikan sisa produk atau limbah ke dalam harga produk yang harus dibayar oleh konsumen dan jika konsumen atau badan usaha lain memungut, mengembalikan dan menyerahkan sisa produk itu, maka ia berhak mendapatkan pengembalian uang.
(Hukum Lingkungan di Indonesia, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Rajawali Pres, 2011, Jakarta Hlm.157)

Plastik BerKalim HIJAU – Mudah Terurai – MASIH PERLU DIKAJI:
Dengan tambahan Zat katalis tertentu, kantong plastik kini dapat dibuat terurai lebih cepat. Dalam waktu kurang lebih dua tahun, produsen mengklaim, plastik tersebut dapat menjadi serpihan dengan bantuan oksigen, sinar matahari atau panas. Namun nyatanya bagaimana hasil penguraian jika plastik ditimbun di tempat sampah belum diketahui.

Leave a comment »

Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – Gambar Foto Pemilahan Sampah

Perbuatan Melawan Hukum

Gambar Foto Pemilahan Sampah

Perhatikan gambar wadah atau tempat sampah diatas.
Apakah pengadaan wadah sampah tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Kalau jawabannya tidak, Mengapa ???

Landasan hukum pemilahan sampah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (PP Sampah 2012).

Pasal 17 Ayat (2) PP Sampah 2012, Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.

Jadi menurut HUKUM yang berlaku juga bagi aparat PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH, seharusnya gambar pemilahan sampah sebagai berikut :

Kotak Sampah sesuai HUKUM

Kotak Sampah sesuai HUKUM

Pasal 17 Ayat (3) PP Sampah 2012, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

Sampai saat ini, pemerintah selalu saja hobi mengeluarkan kebijakan sampah. Anggaran negara yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah menjadi sampah semata. Banyak berharap seandainya pemerintah dapat menjadi teladan, dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. amin….

Teladan yang dimaksud, bukan yang seperti diatas, atau yang seperti dibawah ini lho :

Pemilahan sampah di Kota bandar Lampung

Pemilahan sampah di Kota bandar Lampung

Leave a comment »

Gambar Lebar Sempadan Sungai Perkotaan – Kedalaman Kurang Dari 3 meter

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015). Peraturan tersebut mencabut berlakunya Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sedangkan menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sedangkan pengertian Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

Berdasarkan hasil pengamatan di Negara Indonesia, serta kemudian disesuaikan dengan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015, maka dapat digambarkan lebar sempadan sungai sebagai berikut :

Lebar Sempadan Sungai kedalaman sungai kurang dari 3m

Free Download
<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/permen-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-no-28-2015-penetapan-garis-sempadan-sungai-dan-garis-sempadan-danau.pdf”rel=””>Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28-2015 PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU</a>

Lampirannya disini :
<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/lamp1-permenpupr28-2015.pdf”rel=””>Lamp1-PermenPUPR28-2015</a&gt; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/lamp2-permenpupr28-2015.pdf”rel=””>Lamp2-PermenPUPR28-2015</a&gt; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-no-63-tahun-1993-tentang-garis-sempadan-sungai.pdf”rel=””>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, ….</a>

Leave a comment »

Gambar Lebar Sempadan Sungai 3 – 20 meter

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015). Peraturan tersebut mencabut berlakunya Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sedangkan menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sedangkan pengertian Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

Berdasarkan hasil pengamatan di Negara Indonesia, serta kemudian disesuaikan dengan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015, maka dapat digambarkan lebar sempadan sungai sebagai berikut :

Lebar Sempadan Sungai kedalaman sungai 3 - 20 m

Namun hal tersbut hanyalah ada di peraturan. sebab pemerintah dan pemerintah daerah hanya menganggap peraturan tersebut sebagai sampah…

Berita (http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/01/12/356844/bangunan-di-sempadan-sungai-akan-ditertibkan) Unduh tanggal 13 Januari 2016.

Bangunan di Sempadan Sungai akan Ditertibkan
BANDUNG RAYA
12 Januari, 2016 – 20:36

“Saat ini memang masih banyak bangunan yang berdiri di sempadan sungai. Ini harus kami kendalikan karena bangunan tersebut bisa mengubah fungsi sempadan,” kata Durrohim, Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Air pada Dinas Bina Marga Pengairan, Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/1/2016).

Durrohim menuturkan, bangunan yang kini beridiri di atas sempadan sungai tersebut melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam aturan itu, tidak boleh berdiri bangunan kecuali bangunan-bangunan tertentu yang mendukung pemanfaatan air sungai dan kebutuhan masyarakat umum.

Di antara bangunan yang diperbolehkan berdiri di sempadan sungai, lanjut dia, yaitu jembatan, jalur pipa gas, dan jalur kabel listrik. Sementara bangunan tempat tinggal ataupun tempat usaha dilarang berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaanya, bagaimana dengan bangunan di bawah ini :

Kantor Kementerian Lingkungan Hodup dan Keh

Kantor Kementerian Lingkungan Hodup dan Keh

Free Download
Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28-2015 PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU

Lampirannya disini :
Lamp1-PermenPUPR28-2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
Lamp2-PermenPUPR28-2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, ….

Leave a comment »

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.