JENIS-JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) – Bag 2 Aki/ Baterai Bekas

Secara umum, pengertian, ketentuan atau pengelolaan limbah B3 telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Salah satu Jenis Limbah B3 telah diatur dalam LAMPIRAN PP Limbah B3 adalah Aki/ Baterai Bekas.

Akumulator (accu, aki) adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi (umumnya energi listrik) dalam bentuk energi kimia. Contoh-contoh akumulator adalah baterai dan kapasitor. Pada umumnya di Indonesia, kata akumulator (sebagai aki atau accu) hanya dimengerti sebagai “baterai” mobil. Sedangkan di bahasa Inggris, kata akumulator dapat mengacu kepada baterai, kapasitor, kompulsator, dll. (wikipedia).

Baterai atau aki pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia, yang akan digunakan untuk mensuplai (menyediakan) listik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu dan komponen komponen kelistrikan lainnya. (http://ki-tapunya.blogspot.co.id)

Jenis Limbah B3 Aki/ Baterai Bekas = ACCU Bekas

Jenis Limbah B3 Aki/ Baterai Bekas = ACCU Bekas

Aki/ Baterai bekas biasanya bersumber dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil atau truck, yang lazim digunakan untuk transportasi dan distribusi atau kendaraan dinas pemerintah.

Jenis Limbah B3 ACCU - AKI - Baterai Bekas

Jenis Limbah B3 ACCU – AKI – Baterai Bekas

Ada 2 jenis aki : aki basah dan aki kering. Aki basah : media penyimpan arus listrik ini merupakan jenis paling umum digunakan. Aki jenis ini masih perlu diberi air aki yang dikenal dengan sebutan accu zuur. Selain aki jenis ini, ada beberapa jenis aki basah lainnya : – Low Maintenance Jenis ini bentuknya mirip dengan aki basah biasa dan tetap punya lubang pengisian di atasnya. Bedanya, aki ini sudah diisi air sejak dari pabrik. Untuk pengisian air aki (bukan dengan accu zuur) bisa dilakukan dalam 6 bulan hingga 1 tahun. – Maintenance Free Aki jenis ini tidak mempunyai lubang pengisian air, meski berisi cairan. Mirip jenis low maintenance, aki ini juga sudah diisi air dari pabrik. Bahan perak yang dipakai buat elektroda membuat airnya tidak menguap. Kalaupun menguap akan dikembalikan lagi ke dalam. Keuntungannya adalah aki jenis ini tidak butuh perawatan Aki Kering : Aki jenis ini tidak memakai cairan, mirip seperti batere telpon selular. Aki ini tahan terhadap getaran dan suhu rendah. Dimensinya yang kecil bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, tak banyak makan tempat. Sedangkan kerugiannya, tidak pas di dudukan aki aslinya. Aki jenis ini samasekali tidak butuh perawatan, tetapi rentan-terhadap pengisian berlebih dan pemakaian arus yang sampai habis, karena bisa merusak sel-sel penyimpanan arusnya.
Pada umumnya aki yang diperdagangkan di Indonesia memiliki masa pakai sekitar 2 tahun. Sedangkan jenis aki kering dapat dipakai hingga 5 tahun. Jenis ini tidak memerlukan perawatan, tetapi harganya berlipat ganda. Untuk aki biasa (aki basah yang umum digunakan) memerlukan perawatan untuk medapatkan masa pakai maksimal. Perawatan secara benar akan menjamin tak mudah terganggunya sistem kelistrikan dan elektrik mobil.
(https://www.facebook.com/notes/garasi-wibisono/)

Jenis limbah aki bekas umumnya juga dihasilkan oleh kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan truck serta bersumber dari mesin generator listrik (genset).

Mobil Mewah Penghasil Limbah B3 Aki/ Baterai Bekas

Mobil Mewah Penghasil Limbah B3 Aki/ Baterai Bekas

Penggunaan Aki/ Baterai pada kendaraan dinas kepolisian, kemudian menghasilkan aki bekas atau aki/ baterai bekas, yang menurut PP Limbah B3 wajib dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pengelolaan limbah B3 atau Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Apabila tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, maka menurut Pasal 103 UUPPLH diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Leave a comment »

Izin Penyimpanan Limbah B3

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 59 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Orang perseorangan atau perusahaan atau lembaga pemerintah yang menggunakan lampu neon dan menghasilkan lampu neon bekas, menggunakan printer dengan kemasan bekas tinta, memiliki kendaraan bermotor, berupa sepeda motor atau mobil, alat berat, atau kendaraan DINAS serta kendaraan lain yang umumnya menggunakan olie dan kemudian menghasilkan Aki dan olie bekas, dapat dikategorikan sebagai PENGHASIL LIMBAH B3.

Lebih lanjut kemudian, menurut Pasal 1 Butir (23) UUPPLH, “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan”.

Kemudian menurut Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH, maka Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut menurut Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH tersebut adalah Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Pasal 12 Ayat (1) PP Limbah B3, berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Pasal 1 butir (20) PP Limbah B3, “Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 (Pasal 1 Butir (14) PP Limbah B3.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah yang menghasilkan limbah B3, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas), wajib melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil tersebut wajib mendapatkan izin dari menteri dan/ atau gubernur dan/ atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) PP Limbah B3, yang berbunyi : “Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, baik itu :
• Istana negara,
• Gedung DPR atau gedung DPRD,
• Kantor kementerian atau kantor dinas pemerintahan,
• Kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau
• Kantor – kantor lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
• Kantor kepolisian sektor atau resort atau kepolisian daerah,
• Perusahaan-perusahaan, atau
• Universitas dan sekolah-sekolah
Apabila menghasilkan limbah B3, maka :
WAJIB MEMILIKI IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKANNYA DENGAN WUJUD SEPERTI MEMILIKI BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3.

ISSUE :
APAKAH SELAMA INI KITA PERNAH MELIHAT DI KANTOR KITA, DI SEKOLAH ATAU UNIVERSITAS KITA TERDAPAT BANGUNAN TPS LIMBAH B3? HAHAHA, HIDUP PENEGAK HUKUM… HUKUM YAH DITEGAKKAN SUKA-SUKA SI PENEGAK HUKUM…

ingat :
Pasal 102 UUPPLH (Khusus Pengusaha atau Industri Aja Kayaknya yah?) yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3 lampu TL kantor pemerintahan

Penghasil limbah dan kantor yang seharusnya memiliki bangunan TPS dan Izin TPS Limbah B3

mobil-dinas

statik.tempo.co

Leave a comment »

JENIS-JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) – Bag 1 Oli Bekas

JENIS LIMBAH B3 YANG SECARA UMUM TERDAPAT DI SEKITAR MASYARAKAT INDONESIA

Jenis Limbah B3 Berupa Minyak pelumas Bekas atau dikenal dengan Oli Bekas

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 diketahui karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Secara umum, pengertian, ketentuan atau pengelolaan limbah B3 telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Jenis-Jenis Limbah B3 telah diatur dalam LAMPIRAN PP Limbah B3. Jenis yang dikenal secara umum, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas) biasanya bersumber dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil atau truck, yang lazim digunakan untuk transportasi dan distribusi atau kendaraan dinas pemerintah.

Beberapa jenis limbah B3 tersebut yang umumnya terdapat di sekitar kita antara lain :

1. Olie Bekas atau Minyak Pelumas Bekas
Jenis limbah oli bekas umumnya dihasilkan dari penggunaan minyak pelumas atau oli.
Minyak Pelumas umumnya digunakan oleh peralatan yang sedang bergerak, atau mesin, atau mesin kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan truck serta bersumber dari mesin generator listrik (genset).

Menurut PP Limbah B3 Oli bekas bersumber dari : Sumber Tidak Spesifik. Minyak pelumas bekas dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) Huruf a)

Kode limbah minyak pelumas bekas menurut eraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah  :  B105d.

Sedangkan Kategori Berbahaya untuk Minyak pelumas bekas menurut eraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah kategori (2). Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3).

Contoh limbah B3 kategori 2 yang biasanya digunakan oleh industri dan/ atau rumah tangga antara lain adalah olie bekas, kain majun, lampu TL (“lampu neon”), fly ash dan botton ash (abu batubara), serta kemasan bekas Bahan Berbahaya Beracun, speant dan bleaching earth, serta filter bekas (digunakan pada fasilitas pengendalian pencemaran udara pada generator). Cek Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Minyak Pelumas Baru, APabila Sudah Digunakan Akan Menjadi Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Minyak Pelumas Baru, APabila Sudah Digunakan Akan Menjadi Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Biasanya minyak pelumas untuk skala besar menggunakan kemasan berupa Drum.

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Semua jenis oli pada dasarnya sama. Yakni sebagai bahan pelumas agar mesin berjalan mulus dan bebas gangguan. Sekaligus berfungsi sebagai pendingin dan penyekat. Pada dasarnya yang menjadi tugas pokok pelumas adalah mencegah atau mengurangi keausan sebagai akibat dari kontak langsung antara permukaan logam yang satu dengan permukaan logam lain terus menerus bergerak. Selain keausan dapat dikurangi, permukaan logam yang terlumasi akan mengurangi besar tenaga yang diperlukan akibat terserap gesekan, dan panas yang ditimbulkan oleh gesekan akan berkurang. (Wikipedia)

Oli mengandung lapisan-lapisan halus, berfungsi mencegah terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin seminimal mungkin, mencegah goresan atau keausan. Untuk beberapa keperluan tertentu, aplikasi khusus pada fungsi tertentu, oli dituntut memiliki sejumlah fungsi-fungsi tambahan. Mesin diesel misalnya, secara normal beroperasi pada kecepatan rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mesin bensin. Mesin diesel juga memiliki kondisi kondusif yang lebih besar yang dapat menimbulkan oksidasi oli, penumpukan deposit dan perkaratan logam-logam bearing. (Wikipedia)

Berikut dibawah ini disajikan gambar mesin atau peralatan atau kendaraan yang berpotensi menghasilkan limbah minyak pelumas bekas.

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas - Mobil Dinas 1

Selain itu :

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas - Mobil Dinas 4

Contoh Lainnya :

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas

 

Penggunaan oli seperti gambar, kemudian menghasilkan oli bekas atau minyak pelumas bekas, yang menurut PP Limbah B3 wajib dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pengelolaan limbah B3 atau Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Berikut disajikan

Gambar : Drum Penyimpanan Limbah B3 Oli atau Minyak Pelumas Bekas

Gambar : Drum Penyimpanan Limbah B3 Oli atau Minyak Pelumas Bekas

Penyimpanan Limbah B3 berupa olie bekas :

Tata Cara atau Ketentuan Penyimpanan Limbah B3 berupa Oli atau Minyak Pelumas Bekas

Tata Cara atau Ketentuan Penyimpanan Limbah B3 berupa Oli atau Minyak Pelumas Bekas

ISSUE :
Kenapa mesti gambar mobil polisi ???
Lha karena selama ini baik aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah daerah, entah tidak tahu aturan hukum pengelolaan limbah B3 atau pura-pura tidak tahu, sangat jarang dijumpai telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ATURAN HUKUM.
Mana ada bangunan TPS di Kantor polisi atau kantor gubernur atau kantor walikota/ bupati ?? belum lagi mereka pasti memiliki bengkel kendaraan sendiri.

Tapi kalo melaksanakan Tindak Pidana terhadap pengusaha atau masyarakat umum terkait Pengelolaan Limbah B3 berupa Oli Bekas, sudah sering dilaksanakan. Apalagi jika terkait persaingan usaha untuk memperebutkan limbah oli bekas yang masih memiliki nilai ekonomis cukup besar.

Pengelolaan Limbah B3 serta ancaman pidananya seolah MANDUL terhadap Aparatur Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum Kita.
Hehehehe…. Penegakan Hukum Suka-Suka sih si Penegak hukum sih…
belum bahas tentang unit pengolahan LB3 lho…
kusut pokoknya para aparat yang menegakkan hukum…pidana hanya untuk pengusaha TOK.

Leave a comment »

PENGHASIL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN

(PENGHASIL LIMBAH B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 diketahui karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 59 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Kemudian, dalam Pasal 1 Butir (32) UUPPLH berbunyi, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupunyang tidak berbadan hukum”.

Jenis Limbah B3 telah diatur dalam Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3). Jenis yang dikenal secara umum, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas) biasanya bersumber dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil atau truck, yang lazim digunakan untuk transportasi dan distribusi atau kendaraan dinas pemerintah.

Minyak Pelumas - Limbah B3 - Oli Bekas

Salah Satu Jenis Limbah B3, Yaitu Minyak Pelumas Bekas atau Oli Bekas

Sedangkan lampu TL, yang lebih dikenal dengan lampu NEON secara umum saat ini masih dipergunakan pada kantor-kantor atau bangunan-bangunan milik pemerintahan atau usaha swasta yang memiliki ruangan berukuran besar sebagai alat penerangannya.

Lampu TL Bekas yang dihasilkan oleh Kantor Pemerintahan

Foto Lampu Neon – Kegiatan Penerangan di Kantor Pemeritah Berpotensi Menghasilkan Jenis Limbah B3 Lampu TL Bekas

Orang perseorangan atau perusahaan atau lembaga pemerintah yang menggunakan lampu neon dan menghasilkan lampu neon bekas, menggunakan printer dengan kemasan bekas tinta, memiliki kendaraan bermotor, berupa sepeda motor atau mobil, alat berat, atau kendaraan DINAS serta kendaraan lain yang umumnya menggunakan olie dan kemudian menghasilkan Aki dan olie bekas, dapat dikategorikan sebagai PENGHASIL LIMBAH B3.

Foto-foto contoh potensi penghasil limbah B3 berupa oli bekas, aki bekas dan lampu TL bekas disajikan di bawah ini :

Penerangan - Potensi Menghasilkan Jenis Limbah B3 Berupa Lampu TL Bekas

Penerangan – Potensi Menghasilkan Jenis Limbah B3 Berupa Lampu TL Bekas

Contoh Lainnya :

Penerangan di kantor Pemerintahan Provinsi Lampung - Potensi Menghasilkan Jenis Limbah B3 Berupa Lampu TL Bekas

Penerangan di kantor Pemerintahan Provinsi Lampung – Potensi Menghasilkan Jenis Limbah B3 Berupa Lampu TL Bekas

Contoh Lainnya

Kendaraan Bermotor - Potensi Penghasil Jenis Limbah B3 Berupa Oli Bekas dan Aki Bekas

Kendaraan Bermotor – Potensi Penghasil Jenis Limbah B3 Berupa Oli Bekas dan Aki Bekas

Contoh Lainnya

Kendaraan Dinas Pemerintah - Potensi Penghasil Jenis Limbah B3 Berupa Oli Bekas dan Aki Bekas

Kendaraan Dinas Pemerintah – Potensi Penghasil Jenis Limbah B3 Berupa Oli Bekas dan Aki Bekas

Oleh karena itu, baik pihak pengelola istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas, sekolah dll, dapat dikategorikan sebagai penghasil Limbah B3, apabila menghasilkan aki dan olie bekas dan/ atau lampu TL. Sehingga memiliki kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(Bukan begitu ???).

Leave a comment »

Kajian Hukum Masa Penyimpanan Limbah B3 di TPS Limbah B3

Masa/ Jangka Waktu Penyimpanan  diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Jangka waktu penyimpanan limbah B3 menurut Pasal 28 Ayat (1) Huruf (b), yaitu : Melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama :

  1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
  2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
  3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

Sedangkan, yang dimaksud dengan :
• Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Huruf a). Contoh limbah B3 kategori 1 yang sering digunakan pada industri ataupun rumah tangga, antara lain adalah Aki Baterai Bekas (Aki Bekas/ Skrap Timah Hitam).
• Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b). Contoh limbah B3 kategori 2 yang biasanya digunakan oleh industri dan/ atau rumah tangga antara lain adalah olie bekas, kain majun, lampu TL (“lampu neon”), fly ash dan botton ash (abu batubara), serta kemasan bekas Bahan Berbahaya Beracun, speant dan bleaching earth, serta filter bekas (digunakan pada fasilitas pengendalaian pencemaran udara pada generator)
• Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) Huruf a)
• Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) Huruf c)
• Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Leave a comment »

Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Antara Ada dan Tiada.

Berapakah luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung ? Lalu berapa luas kerusakan hutan di Provinsi Lampung?

inilah jawabannya :
Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km². Atau sekitar 3.528.835 Ha.

Berdasarkan, Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK), luasan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 adalah seluas ± 1.004.735 Ha. sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata taman nasional 462.030 ha hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha.

Hahaha.
Itu luasan cuma DIATAS KERTAS YANG UDAH BULUK.
Itu udah lima belas tahun lalu brooo.
Satu setengah DEKADE.
Masalahnya, sekarang itu realitasnya berapa?
INI MASIH SANGAT GAK JELAS.

LUASAN HUTAN AJA GAK ADA YANG TAHU. Kewajiban siapa?

KETIADAAN data tersebut, sejatinya mencerminkan betapa bobroknya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi LAMPUNG.

Mengapa Bobrok, sebab hampir seluruh publikasi pemerintah daerah provinsi lampung masih menggunakan data BERDASARKAN PENETAPAN DIATAS KERTAS SEMATA.

Masyarakat harus sadar. Bahwa, ketiadaan luasan Hutan serta Peta kawasan hutan di Provinsi Lampung, adalah wujud BURUKnya KINERJA PeEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
MASYARAKAT HARUS MENYADARI KEANEHAN INI.

LUASAN HUTAN MINIMAL 30% ADALAH SUATU KENISCAYAAN.
LUASAN 30% ADALAH AMANAT UU KEHUTANAN.
LUASAN 30 % ITU KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKANNNYA.
APAKAH UU KEHUTANAN ITU CUMA SAMPAH?
APAKAH UU KEHUTANAN ITU BUKAN ATURAN?
KOK LUASAN 30% GAK PERNAH DIPERDEBATKAN.

KENISCAYAAN UNTUK MENJAMIN KUALITAS EKOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI WARGA LAMPUNG.
KALO LUASAN 30% CUMA DIATAS KERTAS YANG GAK MUNGKIN MENJAMIN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
AKIBATNYA, BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR, DAN BENCANA LINGKUNGAN LAINNYA DAPAT TERJADI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

DARI DULU KITA GAK PERNAH PUNYA DATA DAN PETA YANG VALID.
Takut pertanggung jawabannya sih.

Nih Kliping tentang kerusakan HUTAN di Lampung. (seharusnya menjadi gambaran, bahwa HUTAN DI LAMPUNG DIDUGA TIDAK MENCAPAI LUASAN MINIMAL 30% DARI LUASAN WILAYAH. ARTINYA PEMERINTAH DAERAH MELANGGAR UU KEHUTANAN. PEMERINTAH YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG, ADALAH PEMERINTAH YANG BAIK….HAHAHA. MELANGGAR UNDANG-UNDANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

KALO NGOMONG KE MASYARAKAT UNTUK BAKAR PEMUKIMAN DI KAWASAN HUTAN AJA PAKE ATURAN. KALO BUAT PEMERINTAH SENDIRI, UNDANG-UNDANG KEHUTANAN KAYAK SAMPAH…

1. “Separuh Lebih Hutan di Lampung Rusak” Republika Tanggal 30 Maret 2015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/30/nm10ro-separuh-lebih-hutan-di-lampung-rusak

“Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, Senin (30/3), menyebutkan jumlah luas hutan di provinsi ini mencapai 30 persen dari luas daratan. Namun, sayangnya sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak.
Ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, atau sekitar satu juta hektare (30 persen) diantaranya adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini sekitar 53 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan.”

Lha Datanya dimana ?
Tunjukan PETA dimana wilayah yang rusak?
Kalo gak ada data, yah anak SD juga bisa!
Trus kalo rusak gmana tindakannya?
Rusaknya udah berapa tahun?
PERTANGGUNGJAWABAN nya woiii. Jangan cuma ngemeng digaji.

nih data tahun 2010
2. 60% Hutan Lampung Rusak
Republika 1 April 2010
“BANDAR LAMPUNG–Sedikitnya 60 persen lebih dari luas hutan di wilayah Lampung hingga saat ini kondisinya sudah rusak parah. Hal ini terjadi merebaknya penebangan ilegal dan perambahan hutan, yang masih belum tertangani dengan baik.
“Memang, hutan di Lampung saat ini banyak rusak. Sekitar 60 persen rusak. Sedangkan yang masih utuh hutannya di Tambling (Taman Belimbing,” kata Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, di Bandar Lampung, Rabu (31/3).”

JADI Kalo digabung tuh dua data, SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR, JUMLAH HUTAN YANG RUSAK MENGALAMI PENURUNAN, SEKITAR 7%. SEKITAR 70.000 HA.

HAHAHA, BENER NIH DATA, ADA PENURUNAN KERUSAKAN HUTAN…

3. 60 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal April 8, 2014
FAJAR SUMATERA – Dari total luas hutan di Provinsi Lampung 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito, Senin (19/11) mengatakan, guna mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung terus merehabilitasi seluruh hutan di Provinsi Lampung. Untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan, Dishut akan melakukan pengamanan kawasan hutan dari para perambah. “Dishut juga akan memaksa keluar para perambah dari seluruh kawasan hutan,” kata Warsito.

Selain itu, kata Warsito, Dishut juga melakukanpencegahan kebakaran dan melaksanakan program hutan kemasyarakatan di hutan lindung, melaksanakan program hutan tanaman rakyat di hutan produksi. “Terutama juga mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan,” ujar dia.

Diketahui, luas hutan Lampung 1.083.749 ha, meliputi hutan lindung (226.100 ha), suaka alam (422.500 ha), hutan produksi tetap (281.029 ha) dan hutan produksi terbatas (44.120 ha). Berfungsinya masing-masing kawasan hutan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, akan menciptakan prakondisi bagi kelangsungan pembangunan di berbagai bidang.

Sementara itu, Direktur ekskutife Jaringan Kehutanan Rakyat Provinsi Lampung, Hendriansyah mengatakan, sebagian hutan kini kondisinya rusak parah dan kritis hingga mencapai 60 persen lebih. Kerusakan paling parah terjadi dikawasan hutan produksi, karena penebangan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan akan tetapi tidak melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang telah ditebang. “Selain itu, kebakaran hutan juga mengakibatkan rusaknya hutan. Data dari hot spot sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan,” ujar Hendriansyah.

Menurut Hendriansyah, Pemprov Lampung memang perlu menggenjot pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Metode pendekatan secara partisipatif merupakan cara paling efektif untuk mengurangi dampak kerusakan hutan dan lingkungan. Rencana pelestarian hutan dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) bersama pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan LSM. “Upaya lain yang dapat dilakukan agar produksi hasil hutan tetap stabil bahkan meningkat tanpa mengabikan kelestarian hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara intensif. Kemudian, peningkatan pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan, pembentukan usaha kecil menengah melalui kemandirian masyarakat, serta membentuk koperasi. Selain itu program hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa,” jelas dia.

Hendriansyah juga mengatakan, beberapa pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan, antara lain pemerintah, DPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan. Berikutnya, pengusaha swasta, LSM yang peduli pada pelestarian hutan, masyarakat (kelompok tani hutan), serta akademisi.

Sumber: fajarsumatera
(http://walhilampung.org/?p=1035)

4. Kerusakan Hutan Lampung Capai 65%
Tanggal March 30, 2014
Bandarlampung,HL-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Syamsul Bahri menyatakan, kondisi kerusakan hutan di Lampung telah mencapai 65% tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Justru yang paling parah terjadi perambahan liar terdapat di kawasan hutan produksi yakni mencapai 65%, sedangkan di kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai 35%, dari luas hutan Lampung yang mencapai 1,3 juta ha.

Hal itu diungkapkan Syamsul Bahri pada HL, Jumat (4/10) terkait kondisi hutan yang setiap tahun makin rusak akibat perambahan liar dan penambangan tidak berizin. Bahkan sudah puluhan perusahaan tambang ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat AMDAL dan akan melakukan penambangan di hutan lindung dan konservasi, ungkapnya.

“Umumnya mereka mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi penambangan emas, perak, batubara, mangan, pasir besi dan pasir kuarsa (bahan kaca). Kami juga telah membuat edaran di kalangan para bupati agar tidak mudah memberikan izin pengelolaan hutan untuk pertambangan tanpa kordinasi Pemprov Lampung dan Kementerian Kehutanan. Kami tidak ingin Lampung seperti di Kalimantan, hampir semua jengkal lahan dipenuhi lokasi tambang batubara sehingga merusak lingkungan, kata dia.

Terkait kerusakan hutan di Lampung, pihaknya sudah megajukan program reboisasi pada pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 300 milyar. Pihaknya juga mengadakan program kehutanan untuk masyarakat (HKM) dan program hutan konservasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi, katanya.

Sebelumnya di era otonomi daerah yang kebablasan saat ini, disinyalir banyak sekali bupati-bupati yang menjadi raja kecil merusak hutan karena memberikan izin sembarangan pada pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, akibatnya terjadi konflik dengan masyarakat, terjadi bencana tanah longsor, banjir dan penggundulan hutan. Anehnya bupati yang beri izin pihak kehutanan yang disalahkan jika terjadi bencana, ujar Menhut Zulkifli Hassan para wartawan, disela-sela work shop peranan pers dalam pelestarian hutan, kemarin.

Zulkifli mengaku pernah didemo bupati, anggota dewan dan warga Kabupaten Nagan Raya Aceh, terkait perizinan hutan. Yang beri izin bupati yang terdahulu, anehnya kami yang didemo, ini kan lucu. Seharusnya bupati lama yang harus bertanggung jawab, bila perlu proses hukum karena oknum mantan bupati melakukan perusakan lingkungan dan penggundulan hutan, ujar dia.

Menhut juga melihat kerusakan parah di Kalimantan terkait pemberian izin tambang batubara di hampir semua wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kaltim dan Kalteng. Bahkan di Pulau Laut dulu ada sebuah puncakgunung, telah habis dikeruk pengusaha untuk diambil batubaranya. Begitu pula rakyat Kabupaten Sumabawa Barat yang melakukan demo karena oknum bupati memberikan izin pertambangan. Bahkan saat rakyat menutup akses pelabuhan dibubarkan polisi terjadi bentrok dan ada korban jiwa, ini fakta yang menyedihkan sekali, katanya.

Dikatakan, di Sumut juga terjadi bupati membebaskan areal hutan untuk lokasi pembangkit listrik dengan dana APBD, akibatnya dia diperiksa jaksa dan polisi karena dinilai tidak prosedural. Maksudnya baik ternyata melanggar aturan, katanya.

Menhut juga banyak menolak izin-izin pertambangan di lokasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi karena merusak lingkungan. Seperti tambang nikel dan mangan, kalau proses produksi dilakukan dalam bentuk setengah jadi, akan kami beri izin, namun kalau dalam bentuk bahan mentah untuk diekspor kami tolak. Sebabnya para pengusaha meninggalkan lubang-lubang menganga yang tidak dilakukan reklamasi, negara hanya dapat 10 persen royalti tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Indonesia, ujar dia.

Menhut juga mencontohkan kasus Freport di Papua, tambang emas di Batu Hijau Sumbawa, negara hanya dapat uang kecil, mereka para investor mengeruk bumi kita dan meraih keuntungan sangat besar, kita hanya ditinggalkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, ujar dia. HL-08.

Sumber: haluanlampung
WEB (http://walhilampung.org/?p=637)

5. 64 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal : March 8, 2014

Jurnas.com | PROVINSI Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 hektar atau 30,43 persen dari luas daratannya. Namun, dari luas hutan sebesar itu, saat ini diperkirakan 64 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung, Sjachroedin seperti yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Berlian Tihang, dalam sambutannya saat pembukaan “Penyerahan Sertifikat Legalitas Kayu Untuk Hutan Rakyat dan Peluncuran Tanda V-Legal” di Novotel Hotel, Lampung Selatan, Kamis (10/11) malam.
“Akibat kerusakan hutan itu, fungsi-fungsinya menjadi sangat terganggu, baik fungsi ekonomi maupun ekologis,” kata Sjachroedin.

Dijelaskan Sjachroedin, ada beberapa permasalahan yang menonjol di bidang kehutanan Lampung. Di antaranya rusaknya daerah tangkapan air DAM Batutegi, tingginya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, terlantarnya beberapa areal kelola Hutan Tanam Industri (HTI), maraknya perambahan dan konflik kawasan hutan, rusaknya hutan mangrove di wilayah pesisir pantai, adanya daerah enclave dalam Taman Nasional yang masih terisolir. “Serta belum optimalnya pemanfaatn potensi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, dan Cagar Alam Laut Krakatau,” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Sjachroedin, Pemprov Lampung telah melakukan beberapa upaya, yakni pertama, rehabilitas Hutan dan Lahan pada daerah tangkapan air DAM Batutegi, hutan lindung, dan hutan mangrove. Kedua, pengembangan Hutan Rakyat melalui Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) pada lahan di luar kawasan hutan yang kurang produktif. Langkah ketiga, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sumber: jurnas.com

Kelima, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan HTI dan mengusulkan pencabutan dan pengalihan hak kelola bagi pemegang ijin yang tidak aktif. “Terakhir, melakukan penanganan terhadap perambahan dan penjarahan dalam kawasan hutan negara melalui operasi pengamanan dan penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengamankan hutan melalui pembinaan kader konservasi dan pam swakarsa,” ucapnya.

Selain itu, masih diterangkan Sjachroedin, Pemprov Lampung juga sudah mengalihfungsikan 37 orang Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk dijadikan tenaga Polisi Kehutanan yang telah dilatih selama tiga bulan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. “Serta melakukan pembentukan tiga unit UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gedong Wani, dan UPTD KPHP Muara Dua,” ujar Sjachroedin.
– See more at: http://www.jurnas.com/news/44734/64-Persen-Hutan-Lampung-Rusak-2011/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.EOk4n07D.dpuf
(http://walhilampung.org/?p=1040)

6. Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra
(Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Copyright Antara News 2006, Maret 2006.)

Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Bandar Lampung,. WALHI Lampung menyebutkan pada eksposenya di Bandar Lampung, Rabu (29/3) kerusakan hutan di Lampung yang tergolong terparah di Sumatera itu antara lain akibat laju perusakan hutan oleh ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta perkebunan yang semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, menilai kerusakan hutan di daerahnya tergolong yang paling parah di daratan Sumatera, dengan tingkat degradasi mencapai 70 persen tutupan hutan alam yang ada.

“Kalau persoalan itu semua belum dapat diatasi oleh pemerintah, maka laju deforestasi hutan di Lampung akan makin meluas, sekarang saja sudah sekitar 70 persen tutupan hutan alam di Lampung terdegradasi,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Mukri Friatna. Kasus-kasus dan konflik kehutanan di Lampung sejak tahun 1980 hingga sekarang masih terjadi dan belum dapat dituntaskan.

Selain ancaman perambahan, penjarahan hutan dan perburuan liar, konflik tata batas dan praktek illegal logging memberikan kontribusi besar bagi perusakan hutan di Lampung itu. WALHI menyebutkan, konflik tata batas kehutanan di Lampung, antara lain terjadi di kawasan Desa Betung, Kec. Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dengan areal hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus dengan areal lindung Register 22 Way Waya.

Konflik tata batas serupa juga terjadi dengan beberapa kampung di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung Timur dan sejumlah kawasan lindung (Register) yang ada di Provinsi Lampung ini. WALHI Lampung membeberkan data resmi luas areal hutan di Lampung yang kian menyusut (di atas kertas) berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan, tahun 1991 seluas 1.237.268 ha (37,48 persen luas daratan Lampung), tahun 1999 menyusut menjadi 1.144.512 ha (34,67 persen), dan tahun 2000, hutan di Lampung menjadi 1.004.735 ha (30,43 persen).

Kondisi hutan di Lampung yang masih tersisa itu, umumnya sudah tidak lagi berhutan dengan cakupan berkisar 34 persen hingga 80 persennya. Kondisi hutan yang masih mencapai 66 persen, diantaranya TN Bukit Barisan Selatan, Tahura Wan Abdurrahman dan Cagar Alam laut kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Leave a comment »

Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Perkebunan – Bag 1

Tata cara pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) telah diatur secara rinci dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Menurut Pasal 51 Ayat (3) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, IUP-B (Budidaya) atau IUP-P (Pengolahan) atau IUP Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha, yang telah dimiliki oleh perusahaan perkebunan dapat dicabut apabila sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, yang ke-3 tidak dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.

Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa :

• Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah yang berwenang, dapat dijatuhkan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan secara tertulis.

• Sanksi peringatan secara tertulis tersebut, dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 (terakhir).

Lebih lanjut juga diatur, bahwa sanksi peringatan tertulis ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut, menurut Pasal 51 Ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 masing-masing diberikan dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Dengan kata lain, sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran memiliki tenggat waktu selama empat bulan, untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang.

Jadi, apabila pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan/ teguran, dengan jangka waktu kurang atau lebih dari empat (4) bulan, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

Jangka waktu selama empat (4) bulan, dari sisi pengusaha terkait pula dengan Asas permainan yang layak, dalam prinsip penyelenggaraan negara yang baik/ good governance. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi khusunya sanksi berupa pencabutan izin usaha perkebunan.

Disimpulkan bahwa, beberapa point terkait pencabutan izin usaha perkebunan yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013, yaitu : 1. Pencabutan izin usaha perkebunan dapat dijatuhkan Adanya sanksi peringatan atau teguran secara tertulis. 2. Sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran dijatukan sebanya tiga (3) kali, yakni peringatan/ teguran ke- 1, ke-2 dan peringatan ke-3. 3. Jangka waktu penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran, adalah selama empat (4) bulan.

Maka, apabila pemerintah yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha perkebunan (IUP-B, IUP-P atau IUP) tanpa melalui hal tersebut pemerintah dapat dikatakan telah melanggar apa yang telah DIATUR atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 tahun 1999, tentang asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dengan kata lain, pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah tanpa melalui 3 aspek yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha, maka pemerintah daerah dapat dikatakan telah menyalahgunakan wewenang (detournement depouvoir) atau telah berlaku sewenang-wenang (willekeur) dengan tidak mentaati ketentuan yang diatur secara rinci di dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha.

Bersambung….

Leave a comment »

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.