Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Antara Ada dan Tiada.

Berapakah luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung ? Lalu berapa luas kerusakan hutan di Provinsi Lampung?

inilah jawabannya :
Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km². Atau sekitar 3.528.835 Ha.

Berdasarkan, Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK), luasan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 adalah seluas ± 1.004.735 Ha. sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata taman nasional 462.030 ha hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha.

Hahaha.
Itu luasan cuma DIATAS KERTAS YANG UDAH BULUK.
Itu udah lima belas tahun lalu brooo.
Satu setengah DEKADE.
Masalahnya, sekarang itu realitasnya berapa?
INI MASIH SANGAN GAK JELAS.

Lu Pemerintah pada gak kerja apa?
kalo emang kayak begitu, Sialan lu semua aparat pemerintah daerah yang berwenang.
LUASAN HUTAN AJA GAK ADA YANG TAHU.

KETIADAAN data tersebut, sejatinya mencerminkan betapa bobroknya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi LAMPUNG.

Mengapa Boborok, sebab hampir seluruh publikasi pemerintah daerah provinsi lampung masih menggunakan data BERDASARKAN PENETAPAN DIATAS KERTAS SEMATA.

Masyarakat harus sadar. Bahwa, ketiadaan luasan Hutan serta Peta kawasan hutan di Provinsi Lampung, adalah wujud BURUKnya KINERJA PeEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
MASYARAKAT HARUS MENYADARI KEANEHAN INI.

LUASAN HUTAN MINIMAL 30% ADALAH SUATU KENISCAYAAN.
LUASAN 30% ADALAH AMANAT UU KEHUTANAN.
LUASAN 30 % ITU KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKANNNYA.
APAKAH UU KEHUTANAN ITU CUMA SAMPAH?
APAKAH UU KEHUTANAN ITU BUKAN ATURAN?
KOK LUASAN 30% GAK PERNAH DIPERDEBATKAN.

KENISCAYAAN UNTUK MENJAMIN KUALITAS EKOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI WARGA LAMPUNG.
KALO LUASAN 30% CUMA DIATAS KERTAS YANG GAK MUNGKIN MENJAMIN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
AKIBATNYA, BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR, DAN BENCANA LINGKUNGAN LAINNYA DAPAT TERJADI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

DARI DULU KITA GAK PERNAH PUNYA DATA DAN PETA YANG VALID.
Takut pertanggung jawabannya sih.

Nih Kliping tentang kerusakan HUTAN di Lampung. (seharusnya menjadi gambaran, bahwa HUTAN DI LAMPUNG DIDUGA TIDAK MENCAPAI LUASAN MINIMAL 30% DARI LUASAN WILAYAH. ARTINYA PEMERINTAH DAERAH MELANGGAR UU KEHUTANAN. PEMERINTAH YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG, ADALAH PEMERINTAH YANG BAIK….HAHAHA. MELANGGAR UNDANG-UNDANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

KALO NGOMONG KE MASYARAKAT UNTUK BAKAR PEMUKIMAN DI KAWASAN HUTAN AJA PAKE ATURAN. KALO BUAT DIRI SENDIRI, UNDANG-UNDANG KEHUTANAN KAYAK SAMPAH…

1. “Separuh Lebih Hutan di Lampung Rusak” Republika Tanggal 30 Maret 2015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/30/nm10ro-separuh-lebih-hutan-di-lampung-rusak

“Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, Senin (30/3), menyebutkan jumlah luas hutan di provinsi ini mencapai 30 persen dari luas daratan. Namun, sayangnya sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak.
Ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, atau sekitar satu juta hektare (30 persen) diantaranya adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini sekitar 53 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan.”

Lha Datanya dimana ?
Tunjukan PETA dimana wilayah yang rusak?
Kalo gak ada data, yah anak SD juga bisa!
Trus kalo rusak gmana tindakannya?
Rusaknya udah berapa tahun?
PERTANGGUNGJAWABAN nya woiii. Jangan cuma ngemeng digaji.

nih data tahun 2010
2. 60% Hutan Lampung Rusak
Republika 1 April 2010
“BANDAR LAMPUNG–Sedikitnya 60 persen lebih dari luas hutan di wilayah Lampung hingga saat ini kondisinya sudah rusak parah. Hal ini terjadi merebaknya penebangan ilegal dan perambahan hutan, yang masih belum tertangani dengan baik.
“Memang, hutan di Lampung saat ini banyak rusak. Sekitar 60 persen rusak. Sedangkan yang masih utuh hutannya di Tambling (Taman Belimbing,” kata Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, di Bandar Lampung, Rabu (31/3).”

JADI Kalo digabung tuh dua data, SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR, JUMLAH HUTAN YANG RUSAK MENGALAMI PENURUNAN, SEKITAR 7%. SEKITAR 70.000 HA.

HAHAHA, BENER NIH DATA, ADA PENURUNAN KERUSAKAN HUTAN…

3. 60 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal April 8, 2014
FAJAR SUMATERA – Dari total luas hutan di Provinsi Lampung 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito, Senin (19/11) mengatakan, guna mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung terus merehabilitasi seluruh hutan di Provinsi Lampung. Untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan, Dishut akan melakukan pengamanan kawasan hutan dari para perambah. “Dishut juga akan memaksa keluar para perambah dari seluruh kawasan hutan,” kata Warsito.

Selain itu, kata Warsito, Dishut juga melakukanpencegahan kebakaran dan melaksanakan program hutan kemasyarakatan di hutan lindung, melaksanakan program hutan tanaman rakyat di hutan produksi. “Terutama juga mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan,” ujar dia.

Diketahui, luas hutan Lampung 1.083.749 ha, meliputi hutan lindung (226.100 ha), suaka alam (422.500 ha), hutan produksi tetap (281.029 ha) dan hutan produksi terbatas (44.120 ha). Berfungsinya masing-masing kawasan hutan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, akan menciptakan prakondisi bagi kelangsungan pembangunan di berbagai bidang.

Sementara itu, Direktur ekskutife Jaringan Kehutanan Rakyat Provinsi Lampung, Hendriansyah mengatakan, sebagian hutan kini kondisinya rusak parah dan kritis hingga mencapai 60 persen lebih. Kerusakan paling parah terjadi dikawasan hutan produksi, karena penebangan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan akan tetapi tidak melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang telah ditebang. “Selain itu, kebakaran hutan juga mengakibatkan rusaknya hutan. Data dari hot spot sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan,” ujar Hendriansyah.

Menurut Hendriansyah, Pemprov Lampung memang perlu menggenjot pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Metode pendekatan secara partisipatif merupakan cara paling efektif untuk mengurangi dampak kerusakan hutan dan lingkungan. Rencana pelestarian hutan dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) bersama pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan LSM. “Upaya lain yang dapat dilakukan agar produksi hasil hutan tetap stabil bahkan meningkat tanpa mengabikan kelestarian hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara intensif. Kemudian, peningkatan pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan, pembentukan usaha kecil menengah melalui kemandirian masyarakat, serta membentuk koperasi. Selain itu program hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa,” jelas dia.

Hendriansyah juga mengatakan, beberapa pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan, antara lain pemerintah, DPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan. Berikutnya, pengusaha swasta, LSM yang peduli pada pelestarian hutan, masyarakat (kelompok tani hutan), serta akademisi.

Sumber: fajarsumatera
(http://walhilampung.org/?p=1035)

4. Kerusakan Hutan Lampung Capai 65%
Tanggal March 30, 2014
Bandarlampung,HL-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Syamsul Bahri menyatakan, kondisi kerusakan hutan di Lampung telah mencapai 65% tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Justru yang paling parah terjadi perambahan liar terdapat di kawasan hutan produksi yakni mencapai 65%, sedangkan di kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai 35%, dari luas hutan Lampung yang mencapai 1,3 juta ha.

Hal itu diungkapkan Syamsul Bahri pada HL, Jumat (4/10) terkait kondisi hutan yang setiap tahun makin rusak akibat perambahan liar dan penambangan tidak berizin. Bahkan sudah puluhan perusahaan tambang ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat AMDAL dan akan melakukan penambangan di hutan lindung dan konservasi, ungkapnya.

“Umumnya mereka mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi penambangan emas, perak, batubara, mangan, pasir besi dan pasir kuarsa (bahan kaca). Kami juga telah membuat edaran di kalangan para bupati agar tidak mudah memberikan izin pengelolaan hutan untuk pertambangan tanpa kordinasi Pemprov Lampung dan Kementerian Kehutanan. Kami tidak ingin Lampung seperti di Kalimantan, hampir semua jengkal lahan dipenuhi lokasi tambang batubara sehingga merusak lingkungan, kata dia.

Terkait kerusakan hutan di Lampung, pihaknya sudah megajukan program reboisasi pada pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 300 milyar. Pihaknya juga mengadakan program kehutanan untuk masyarakat (HKM) dan program hutan konservasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi, katanya.

Sebelumnya di era otonomi daerah yang kebablasan saat ini, disinyalir banyak sekali bupati-bupati yang menjadi raja kecil merusak hutan karena memberikan izin sembarangan pada pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, akibatnya terjadi konflik dengan masyarakat, terjadi bencana tanah longsor, banjir dan penggundulan hutan. Anehnya bupati yang beri izin pihak kehutanan yang disalahkan jika terjadi bencana, ujar Menhut Zulkifli Hassan para wartawan, disela-sela work shop peranan pers dalam pelestarian hutan, kemarin.

Zulkifli mengaku pernah didemo bupati, anggota dewan dan warga Kabupaten Nagan Raya Aceh, terkait perizinan hutan. Yang beri izin bupati yang terdahulu, anehnya kami yang didemo, ini kan lucu. Seharusnya bupati lama yang harus bertanggung jawab, bila perlu proses hukum karena oknum mantan bupati melakukan perusakan lingkungan dan penggundulan hutan, ujar dia.

Menhut juga melihat kerusakan parah di Kalimantan terkait pemberian izin tambang batubara di hampir semua wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kaltim dan Kalteng. Bahkan di Pulau Laut dulu ada sebuah puncakgunung, telah habis dikeruk pengusaha untuk diambil batubaranya. Begitu pula rakyat Kabupaten Sumabawa Barat yang melakukan demo karena oknum bupati memberikan izin pertambangan. Bahkan saat rakyat menutup akses pelabuhan dibubarkan polisi terjadi bentrok dan ada korban jiwa, ini fakta yang menyedihkan sekali, katanya.

Dikatakan, di Sumut juga terjadi bupati membebaskan areal hutan untuk lokasi pembangkit listrik dengan dana APBD, akibatnya dia diperiksa jaksa dan polisi karena dinilai tidak prosedural. Maksudnya baik ternyata melanggar aturan, katanya.

Menhut juga banyak menolak izin-izin pertambangan di lokasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi karena merusak lingkungan. Seperti tambang nikel dan mangan, kalau proses produksi dilakukan dalam bentuk setengah jadi, akan kami beri izin, namun kalau dalam bentuk bahan mentah untuk diekspor kami tolak. Sebabnya para pengusaha meninggalkan lubang-lubang menganga yang tidak dilakukan reklamasi, negara hanya dapat 10 persen royalti tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Indonesia, ujar dia.

Menhut juga mencontohkan kasus Freport di Papua, tambang emas di Batu Hijau Sumbawa, negara hanya dapat uang kecil, mereka para investor mengeruk bumi kita dan meraih keuntungan sangat besar, kita hanya ditinggalkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, ujar dia. HL-08.

Sumber: haluanlampung
WEB (http://walhilampung.org/?p=637)

5. 64 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal : March 8, 2014

Jurnas.com | PROVINSI Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 hektar atau 30,43 persen dari luas daratannya. Namun, dari luas hutan sebesar itu, saat ini diperkirakan 64 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung, Sjachroedin seperti yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Berlian Tihang, dalam sambutannya saat pembukaan “Penyerahan Sertifikat Legalitas Kayu Untuk Hutan Rakyat dan Peluncuran Tanda V-Legal” di Novotel Hotel, Lampung Selatan, Kamis (10/11) malam.
“Akibat kerusakan hutan itu, fungsi-fungsinya menjadi sangat terganggu, baik fungsi ekonomi maupun ekologis,” kata Sjachroedin.

Dijelaskan Sjachroedin, ada beberapa permasalahan yang menonjol di bidang kehutanan Lampung. Di antaranya rusaknya daerah tangkapan air DAM Batutegi, tingginya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, terlantarnya beberapa areal kelola Hutan Tanam Industri (HTI), maraknya perambahan dan konflik kawasan hutan, rusaknya hutan mangrove di wilayah pesisir pantai, adanya daerah enclave dalam Taman Nasional yang masih terisolir. “Serta belum optimalnya pemanfaatn potensi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, dan Cagar Alam Laut Krakatau,” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Sjachroedin, Pemprov Lampung telah melakukan beberapa upaya, yakni pertama, rehabilitas Hutan dan Lahan pada daerah tangkapan air DAM Batutegi, hutan lindung, dan hutan mangrove. Kedua, pengembangan Hutan Rakyat melalui Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) pada lahan di luar kawasan hutan yang kurang produktif. Langkah ketiga, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sumber: jurnas.com

Kelima, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan HTI dan mengusulkan pencabutan dan pengalihan hak kelola bagi pemegang ijin yang tidak aktif. “Terakhir, melakukan penanganan terhadap perambahan dan penjarahan dalam kawasan hutan negara melalui operasi pengamanan dan penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengamankan hutan melalui pembinaan kader konservasi dan pam swakarsa,” ucapnya.

Selain itu, masih diterangkan Sjachroedin, Pemprov Lampung juga sudah mengalihfungsikan 37 orang Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk dijadikan tenaga Polisi Kehutanan yang telah dilatih selama tiga bulan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. “Serta melakukan pembentukan tiga unit UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gedong Wani, dan UPTD KPHP Muara Dua,” ujar Sjachroedin.
– See more at: http://www.jurnas.com/news/44734/64-Persen-Hutan-Lampung-Rusak-2011/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.EOk4n07D.dpuf
(http://walhilampung.org/?p=1040)

6. Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra
(Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Copyright Antara News 2006, Maret 2006.)

Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Bandar Lampung,. WALHI Lampung menyebutkan pada eksposenya di Bandar Lampung, Rabu (29/3) kerusakan hutan di Lampung yang tergolong terparah di Sumatera itu antara lain akibat laju perusakan hutan oleh ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta perkebunan yang semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, menilai kerusakan hutan di daerahnya tergolong yang paling parah di daratan Sumatera, dengan tingkat degradasi mencapai 70 persen tutupan hutan alam yang ada.

“Kalau persoalan itu semua belum dapat diatasi oleh pemerintah, maka laju deforestasi hutan di Lampung akan makin meluas, sekarang saja sudah sekitar 70 persen tutupan hutan alam di Lampung terdegradasi,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Mukri Friatna. Kasus-kasus dan konflik kehutanan di Lampung sejak tahun 1980 hingga sekarang masih terjadi dan belum dapat dituntaskan.

Selain ancaman perambahan, penjarahan hutan dan perburuan liar, konflik tata batas dan praktek illegal logging memberikan kontribusi besar bagi perusakan hutan di Lampung itu. WALHI menyebutkan, konflik tata batas kehutanan di Lampung, antara lain terjadi di kawasan Desa Betung, Kec. Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dengan areal hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus dengan areal lindung Register 22 Way Waya.

Konflik tata batas serupa juga terjadi dengan beberapa kampung di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung Timur dan sejumlah kawasan lindung (Register) yang ada di Provinsi Lampung ini. WALHI Lampung membeberkan data resmi luas areal hutan di Lampung yang kian menyusut (di atas kertas) berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan, tahun 1991 seluas 1.237.268 ha (37,48 persen luas daratan Lampung), tahun 1999 menyusut menjadi 1.144.512 ha (34,67 persen), dan tahun 2000, hutan di Lampung menjadi 1.004.735 ha (30,43 persen).

Kondisi hutan di Lampung yang masih tersisa itu, umumnya sudah tidak lagi berhutan dengan cakupan berkisar 34 persen hingga 80 persennya. Kondisi hutan yang masih mencapai 66 persen, diantaranya TN Bukit Barisan Selatan, Tahura Wan Abdurrahman dan Cagar Alam laut kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Leave a comment »

Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Perkebunan – Bag 1

Tata cara pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) telah diatur secara rinci dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Menurut Pasal 51 Ayat (3) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, IUP-B (Budidaya) atau IUP-P (Pengolahan) atau IUP Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha, yang telah dimiliki oleh perusahaan perkebunan dapat dicabut apabila sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, yang ke-3 tidak dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.

Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa :

• Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah yang berwenang, dapat dijatuhkan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan secara tertulis.

• Sanksi peringatan secara tertulis tersebut, dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 (terakhir).

Lebih lanjut juga diatur, bahwa sanksi peringatan tertulis ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut, menurut Pasal 51 Ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 masing-masing diberikan dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. Dengan kata lain, sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran memiliki tenggat waktu selama empat bulan, untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang.

Jadi, apabila pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan/ teguran, dengan jangka waktu kurang atau lebih dari empat (4) bulan, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

Jangka waktu selama empat (4) bulan, dari sisi pengusaha terkait pula dengan Asas permainan yang layak, dalam prinsip penyelenggaraan negara yang baik/ good governance. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi khusunya sanksi berupa pencabutan izin usaha perkebunan.

Disimpulkan bahwa, beberapa point terkait pencabutan izin usaha perkebunan yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013, yaitu : 1. Pencabutan izin usaha perkebunan dapat dijatuhkan Adanya sanksi peringatan atau teguran secara tertulis. 2. Sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran dijatukan sebanya tiga (3) kali, yakni peringatan/ teguran ke- 1, ke-2 dan peringatan ke-3. 3. Jangka waktu penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran, adalah selama empat (4) bulan.

Maka, apabila pemerintah yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha perkebunan (IUP-B, IUP-P atau IUP) tanpa melalui hal tersebut pemerintah dapat dikatakan telah melanggar apa yang telah DIATUR atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 tahun 1999, tentang asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dengan kata lain, pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah tanpa melalui 3 aspek yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha, maka pemerintah daerah dapat dikatakan telah menyalahgunakan wewenang (detournement depouvoir) atau telah berlaku sewenang-wenang (willekeur) dengan tidak mentaati ketentuan yang diatur secara rinci di dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha.

Bersambung….

Leave a comment »

COPAS Opini, “Pergeseran Makna Izin Lingkungan”

Sumber dari Web : (https://gagasanhukum.wordpress.com/)

Judul : Pergeseran Makna Izin Lingkungan

Oleh Sudharto P Hadi
28 Februari 2015 0:41 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

PADA pengujung 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Bidang LHK dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM.

Kebijakan itu menindaklanjuti inisiatif Presiden Jokowi mempermudah investasi dengan mengintegrasikan semua persyaratan di bawah satu atap. Apa makna izin lingkungan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan lingkungan?

Izin lingkungan merupakan ketentuan baru dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan ditambahkannya persyaratan izin lingkungan pada rencana usaha/kegiatan itu untuk memastikan rencana usaha/kegiatan dilengkapi kajian lingkungan dalam bentuk amdal atau UKL/UPL.

Selain itu, untuk meyakinkan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/ RPL) yang merupakan muara dari amdal, diimplementasikan dengan baik. Amdal, termasuk UKL/ UPL, adalah studi kelayakan lingkungan yang mengkaji dampak suatu usaha/kegiatan terhadap lingkungan.

Agenda 21 menyebutkan amdal merupakan resep strategis mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kajian lingkungan, sebuah rencana usaha/kegiatan hanya layak secara ekonomi dan teknologi tapi berisiko merusak dan mencemari lingkungan.

Hasil studi amdal bisa merekomendasikan untuk menolak rencana usaha/kegiatan jika berdampak negatif lebih besar dari dampak positifnya atau belum ada teknologi yang bisa mengelola dampak negatifnya. Yang paling sering direkomendasikan dalam studi amdal adalah sebuah proyek dinyatakan layak dengan pengelolaan.

Sejak amdal diberlakukan melalui PP Nomor 29 Tahun 1986, telah ribuan dokumen dibuat. Pada era otda, disinyalir banyak proyek tidak dilengkapi amdal atau UKL/ UPL. Hal ini tidak lepas dari orientasi pemkab/pemkot yang hanya memacu PAD dan memandang kelayakan lingkungan sebagai penghambat.

Bagi proyek yang sudah dilengkapi kelayakan lingkungan, dokumen tersebut kadang hanya dianggap persyaratan formal guna mendapatkan izin operasi. Setelah izin diperoleh, RKL/ RPL yang merupakan janji pemrakarsa proyek untuk mengelola lingkungan, tidak juga dilakukan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya menambah tahapan izin lingkungan.

Roh izin lingkungan adalah sebagai instrumen pengawasan, dalam arti sebuah rencana usaha/kegiatan akan mendapat izin operasi bila sudah memenuhi ketentuan. Jika pelaksanaannya melanggar, izin lingkungan itu bisa dicabut. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Instrumen Pengawasan

Bila kemudian kewenangan pemberian izin lingkungan itu didelegasikan kepada BKPM yang misinya memfasilitasi investasi berarti ada pergeseran makna roh sebagai instrumen pengawasan. Jangan-jangan izin tersebut akan diperlakukan sebagai instrumen guna memperlancar investasi. Dengan kata lain, izin lingkungan bisa menjadi instrumen pendapatan atau ekonomi.

Langkah pemerintahan Jokowi-JK itu mengingatkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memperbolehkan 13 perusahaan menambang di hutan lindung kendati UU Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan melarangnya.

Pemerintahan sebelumnya khawatir dituntut ke Badan Arbitrase Internasional karena izin penambangan itu diberikan sebelum UU Kehutanan diberlakukan. Namun tetap saja tak bisa dimungkiri kebijakan tersebut mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang lingkungan. Salah kaprah memaknai izin juga terjadi di pemkot/pemkab.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan sebagainya, salah satu isu krusial adalah pengambilan tidak terkendali air tanah yang menyebabkan tanah ambles (land subsidence) dan memicu rob dan intrusi. Instansi yang mengeluarkan izin pengeboran air tanah berpendapat makin banyak menerbitkan izin berarti bisa makin besar memasukkan PAD.

Jika kita melihat izin sebagai instrumen pengawasan maka izin itu seharusnya disertai pengendalian sampai kedalaman berapa pengeboran diperbolehkan, berikut kewajiban yang harus dipenuhi selama masa operasi. Di samping itu juga ketentuan tentang batasan jumlah sumur.

Fenomena tanah ambles di kota-kota di pantura Jawa menjadi indikasi pengeboran air tanah telah melampaui daya dukung lingkungan. Padahal bila sudah terjadi rob dan intrusi maka biaya pemulihannya jauh lebih besar ketimbang retribusi yang diperoleh dari pemberian izin itu.

Pelajaran yang bisa bisa kita petik adalah ideologi pembangunan yang mengedepankan aspek ekonomi memang membantu meningkatkan pertumbuhan dan produk domestik bruto. Namun sesungguhnya angka pertumbuhan ekonomi itu semu mengingat sebagian harus dialokasikan untuk pemulihan kerusakan lingkungan. (10)

— Sudharto P Hadi, dosen Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro

Leave a comment »

Kliping Kasus Hukum Lingkungan – Hukum Kehutanan

sumber :
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74480-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-1

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (1)
Radar Lampung Online Senin, 22 Desember 2014

Lho, Tanah Larangan Bersertifikat!
Berbagai perusahaan swasta berlomba-lomba menawarkan tanah kavelingan dengan iming-iming jarak yang dekat dengan Kota Baru. Sayangnya, tanah yang diperjualbelikan berstatus abu-abu. Sesuai titik lokasi, tanah masuk dalam kawasan hutan produksi milik negara.

Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG

KAWASAN hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut.

Menurut Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, Suhardoyo, di Sindanganom terdapat 14 dusun. Sebagian besar lahan di dusun-dusun tersebut yang diperjualbelikan. ’’Ya, yang diperjualbelikan itu berdasarkan SK Menhut terakhir yang dikeluarkan tahun 2000 masih berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Terkait adanya transaksi jual-beli, pihaknya pun sudah mengonfirmasi ke kepala desa setempat. Namun, menurut pengakuan kepala desa, perusahaan swasta yang menjual lahan tersebut sebelumnya membeli tanah ke warga desa. Tanah-tanah itu telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur.

Namun berapa jumlah lahan yang berstatus abu-abu itu, Suhardoyo belum memastikan. Pihaknya tengah melakukan inventarisasi.

’’Terkait adanya lahan kawasan hutan yang bersertifikat milik pribadi, sudah kami serahkan ke Dinas Kehutanan untuk berkoordinasi dengan BPN. Kami sendiri pernah mengonfirmasi masalah ini. Menurut Kades, saat itu warga hanya mengajukan surat keterangan dari kepala desa untuk membuat sertifikat yang dikeluarkan tahun 2000-an. Kami baru ada di Agustus 2010. Sementara BPN Lamtim beralasan batas pelepasan tanah tidak jelas dan sayangnya Dinas Kehutanan tak dilibatkan,” urainya.

Bahkan dari 14 dusun di Sindanganom, tanah di 12 dusun telah bersertifikat. ’’Dan lahan itu ya lahan hutan, milik negara. Kalau negara membutuhkan, ya mereka harus pergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan kondisi demikian, masyarakat yang membeli lahan tersebut memang dirugikan. Tanah yang mereka miliki bermasalah. ’’Kalau mereka ingin mendapatkan hak atas tanah mereka, ya harus menggugat ke pengadilan dahulu. Gugat SK Menhut yang menetapkan itu sebagai kawasan hutan,” ujarnya. (p5/c1/ary)

sumber :
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74549-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-2

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (2)

Radar Lampung Online Selasa, 23 Desember 2014

BPKH Seolah Menutup Mata

KEMENTERIAN Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) memiliki 17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian LH. BPKH bertugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan.

Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Guna memastikan status lahan di kawasan Register 40 Gedong Wani yang diperjualbelikan apakah memang masuk wilayah kawasan hutan produksi atau tidak, Radar Lampung menyambangi kantor BPKH. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, kantor instansi ini sebuah ruko dua lantai. Di lantai satu hanya terlihat satu ruangan dengan susunan meja dan bangku berbaris.

Sayangnya, Radar Lampung tidak mendapat sambutan hangat dari pegawai instansi ini. Dengan beralasan pimpinan tak berada di tempat, ia meminta Radar untuk pergi dan datang lain kali saja ke kantornya.

Meskipun terlihat mobil pick up double cabin berpelat merah terparkir di depan gedung kantor. Mobil ini diinformasikan merupakan mobil dinas sang pimpinan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan.

’’Kementerian akan mengolah data dan meminta pertimbangan ke BPKH. Instansi ini yang akan memotret dan mengukur tanah yang bakal dialihfungsikan. Termasuk mengecek apa sebabnya dialihkan dan memenuhi syarat atau tidak. Jika pengalihan akan memiliki dampak yang luas, maka harus sepengetahuan DPR RI,” paparnya.

Sehingga tidak bisa seenaknya mengubah fungsi lahan seperti yang terjadi di Riau atau Bogor. ’’BPKH punya data yang jelas, berapa luas dan batas-batas untuk yang dialihfungsikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Suhardoyo mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada pihak dari Kemenhut yang melakukan pengukuran di Sindanganom, Lampung Timur, namun tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

Sumber Radar Lampung menyatakan, lahan di Sindanganom yang diperjualbelikan oleh salah satu perusahaan memang masih kawasan Register 40. Bahkan, ia menunjukkan surat dari BPKH Bandarlampung yang menegaskan lahan di wilayah itu merupakan lahan hutan produksi.

Dalam surat tersebut juga tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa tanpa adanya SK Menhut, jangankan diperjualbelikan, diduduki, dikerjakan dan digunakan pun dapat dihukum pidana.

Diketahui, kawasan hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut. (red/p5/c1/ary)

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74618-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-3

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (3)
Radar Lampung Online Rabu, 24 Desember 2014

Klaim Transaksi Lahan Legal
SUKADANA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur memastikan penerbitan sertifikat atas lahan yang berada di Desa Sindanganom, Kecamatan Sekampungudik, sesuai prosedur. Kepala BPN Lamtim Hasan Basri didampingi Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Riyanto menjelaskan, sebelumnya lahan yang berlokasi di Desa Sindanganom memang masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Namun sejak tahun 2000, lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan register.

Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/200 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas 1.004,735 Hektare.

Surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail tertanggal 23 Agustus 2000 itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi HPK Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Melalui surat yang ditandatangani Gubernur Lampung Oemarsono itu, maka untuk lahan seluas 11.883,40 hektare di antaranya telah dilepaskan dari kawasan Register 40 Gedong Wani. Termasuk di antaranya yang berada di Desa Sindanganom.

Menurutnya, berdasarkan data total luas Desa Sindanganom adalah 1.998 hektare dan telah bersertifikat melalui program ajudikasi. ’’Jadi tidak benar bila kawasan Desa Sindanganom masih masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Kalaupun disebut ada perusahaan yang melakukan jual-beli lahan di desa tersebut, itu di luar kewenangan kami,” pungkasnya.

Diketahui, tugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan dipegang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan. (wid/p6/c1/ary)

Leave a comment »

Draft : BANJIR, “Dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan”

BANJIR… Memasuki pertengahan bulan November tahun 2014 ini, …

Leave a comment »

Free Download Surat Direktorat Jendral Perkebunan No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09

Free download
Lengkap dengan lampiran….
Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI
No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09 TENTANG Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan/ Kebun DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI Tahun 2009
Nomor : 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09
Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit
download di bawah ini:

2 Free download SK Dirjen Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 ttg Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran di Perkebunan

2 Free download Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 tentang Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Leave a comment »

free download pedoman budidaya kelapa sawit

download Permentan no 131/Permentan/OT.140/12/2013
disini :
Free download Pedoman BUDIDAYA Kelapa Sawit Yang Baik

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani kelapa sawit, perlu pedoman budidaya kelapa sawit yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya kelapa sawit berhasil baik perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) YANG BAIK.

CEk juga
14. Pertanian 130/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos Nucifera) Yang Baik 14 07-01-2014 bn14-2014.htm (4.6 kb) bn14-2014.pdf (24.17 kb) bn14-2014lamp.pdf (1.22 mb)
15. Pertanian 131/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik 15 07-01-2014 bn15-2014.htm (4.7 kb) bn15-2014.pdf (22.88 kb) bn15-2014lamp.pdf (7.17 mb)
16. Pertanian 132/Permentan/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Karet (Hevea Brasiliensis) Yang Baik

Leave a comment »

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.