Posts tagged Good Governance

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan atau Kasus Lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

Prosedur beracara di persidangan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum acara masing-masing serta dalam berbagai PERMA, demikian pula substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karateristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

 

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk :

  1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup;
  2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
  3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

 

BAB II

PRINSIP – PRINSIP PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy) yang meliputi:

  1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)
  2. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)
  3. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

 

  1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)

Beberapa prinsip subtansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

 

  1. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm).

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

 

  1. 2. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle).

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio : ”Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah In Dubio Pro Natura, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) strict liability.

 

  1. Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

 

  1. Strict liability; Dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

 

  1. 3. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle).

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (preventif) dalam penaatan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh “disinsentif”.

Banyak kesalahfahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara lingkungan hidup diharapkan dapat menempatkan prinsip ini secara tepat, khususnya dalam menentukan faktor-faktor pemberian dan peringan hukuman.

 

  1. 4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

  1. a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
  2. b) Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
  3. c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
  4. d) Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
  5. e) Reorientasi teknologi dan manajemen resiko;
  6. f) Memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

 

  1. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)

Ketika seorang hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, maka pada saat itu ia sedang memastikan berjalannya proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlajutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar, serta (4) Prinsip Daya Penegakan.

 

  1. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penaatan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (people’s empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

 

  1. 2. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem

Prinsip ini sangat penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip ini dalam mengambil putusan tentang perintah melakukan tindakan tertentu.

 

B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan.

Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masiv.

 

B.4. Daya penegakan (Enforceability)

Daya penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (detterent effect); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penaatan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penaatan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks penanganan perkara, maka seorang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkugan hidup yang baik dan sehat.

 

  1. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1) Prinsip Keadilan Antar Generasi, (2) Prinsip Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional, serta (3) Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya.

 

C.1. Keadilan dalam Satu Generasi (Intragenerational Equity) dan Antar Generasi

(Intergenerational Equity)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: 1) Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra; 2) Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; 3) Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; 4) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferenasi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.

 

C.2. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (Common but Differentiated Responsibility)

Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini.

Prinsip 7 : Deklarasi Rio menegaskan :

“ States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystems. In view of the different contributions to global environmental degradation, State have common but differentiated responsibilities.

The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

(“Negara-negara akan bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.”)

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan kedua, karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan teknologinya.

Prinsip Common but Differentiated Responsibilities ini mengandung dua pokok pikiran:

1) Penegasan bahwa tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab bersama dan sama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada pada tingkat nasional, regional maupun global; tanpa melihat negara besar atau kecil.

2) Usaha pencegahan, pengurangan dan pengawasan atas ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara tersebut pada terjadinya pertambahan intensitas ancaman terhadap lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi

 

C.3. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (Equitable Utilization of Shared Resources)

Prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan.

Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas secara bersamaan mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber daya yang telah digunakan).

 

Selengkapnya dapat di download di ”

sk-mahkamah-agung-nomor-036_kma_sk_ii_2013-pedoman-perkara-lingkungan

Leave a comment »

KAJIAN HUKUM DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

Latar belakang

Sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1986, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Amdal dikeluarkan, sampai dengan saat ini, Tahun 2016 masih sangat mudah dijumpai kegiatan atau usaha yang belum memiliki suatu dokumen kajian lingkungan atau AMDAL serta Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Ironisnya, suatu hal yang buruk bagi upaya penegakan hukum adalah, bahwa kenyataannya sebagian besar kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor aparat penegak hukum, misalnya kantor Dinas Lingkungan Hidup/ Badan Lingkungan hidup, kantor kepolisian daerah, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, diduga pada akhir tahun 2015 masih banyak yang belum memiliki Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup, berupa AMDAL atau dokumen UKL-UPL.

Hal tersebut tersirat dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu SK NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (SE KLHK DELH dan DPLH 2015). (Download disini)

Secara hukum, maka kantor-kantor aparat yang mendapat gaji dari APBN tersebut, berpotensi melakukan kejahatan lingkungan, yaitu berupa menjalankan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau Kelayakan Amdal serta Rekomendasi UKL-UPL.

Sejak tahun 2010, lebih kurang lima tahun lamanya, pemerintah telah mengakomodir, bagi kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (saat ini Izin Lingkungan) untuk menyusun DPPLH/ DELH (Audit Lingkungan) atau DPLH. Dokumen DELH dan DPLH itulah, yang kemudian oleh pemerintah menjadi prasyarat untuk menerbitkan suatu izin lingkungan. (Baca Pasal 121, tentang penyusunan Audit Lingkungan dan DPLH)

Sayangnya, baik bagi kantor aparat pemerintah ataupun perusahaan, seolah enggan memperdulikan keberadaaan dokumen lingkungan. Akibatnya hampir seluruh kantor dinas atau kantor lembaga pemerintahan tidak memiliki Izin lingkungan.

Menurut Pasal 121 UUPPLH, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun (3 Oktober 2011) sejak berlakunya UUPPLH (3 Oktober 2009), diwajibkan menyelesaikan audit lingkungan hidup. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 2010, diterbitkan PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Permenlh DELH dan DPLH 2010). Pemenlh No. 14 Tahun 2010 telah menetapkan ketentuan mengenai tata cara penyusunan, format penulisan dan mekanisme penilaian DELH dan DPLH oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 2 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan :

(1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

  1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

Pasal 18 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan ”Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, menurut Pasal 73 PP Izin Lingkungan Tahun 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (23 Februari 2012), dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Secara komprehensif, maka pada prinsipnya upaya penyusunan dokumen DELH dan DPLH oleh pemrakarsa bertujuan untuk memperoleh Izin Lingkungan, sehingga pemrakarsa dapat terbebas dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 109 UUPPLH 2009. Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sayangnya,sampai dengan tahun 2012, masih banyak usaha dan/ atau kegiatan yang belum menyusn DELH ataupun DPLH. Seharusnya, setelah lewat ambang batas waktu, 3 oktober 2011, maka pemerintah dapat menjatuhkan SANKSI PIDANA sebagaimana telah ditetapkan dalam UUPPLH. Sayangnya, sampai saat ini, UUPPLH terbukti TIDAK BERLAKU bagi aparatur pemerintah negara INDONESIA. Aparat cenderung bertindak sesuka hatinya tanpa disertai landasan hukum yang jelas.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Bukti konkritnya kemudian, pada tanggal 27 Desember Tahun 2013 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat Edaran tersebut kontroversial, sebab sangat jelas telah bertentangan dengan UUPPLH, yaitu PASAL 109 tentang SANKSI PIDANA bagi kegiatan yang tidak memiliki IZIN LINGKUNGAN.

Surat Edaran Menlh 2013 memerintahkan gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi teguran tertulis yang berisi perintah membuat dokumen lingkungan, paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan.

Selain itu, Surat Edaran Menlh 2013 tersebut menetapkan bahwa keputusan dokumen lingkungan (DELH/DPLH) sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.

Sayangnya, SE yang cenderung kontroversial tersebut lagi-lagi tidak digubris. Bahkan, intitusi atau kantor pemerintah yang seharusnya terkena kewajiban menyusun DELH atau DPLH, cenderung tidak tahu, atau bahkan enggan untuk menyusun DELH dan DPLH.

dprd-lampung
Keterangan : Bangunan Gedung DPRD merupakan salah satu bentuk kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan ? Apakah hal tersebut sudah dilaksanakan? Apakah UUPPLH berlaku bagi aparat atau kantor pemerintahan yang digaji dan dibiayai dari uang APBN negara Indonesia? Apakah aparat pemerintah seharusnya jadi teladan dalam menyusun dokumen lingkungan?
Download Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) down;oad disini : Surat-Edaran-DPLH-DELH-2013.

Pada tahun 2015, setelah UUPPLH berulang kali diabaikan…, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali mengeluarkan SURAT EDARAN, yang pada prinsipnya adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan hukum tentang SANKSI PIDANA yang telah diatur dalam PASAL 109 UUPPLH.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Ironisnya, pada butir (4) poin (a) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, menegasikan agar INSTANSI PEMERINTAH (Pemerintah daerah dan Departemen Non KLHK), untuk segera menyusun DELH dan DPLH.

Sehingga secara tersirat jelas, menyatakan bahwa, masih banyak instansi pemerintah seperti Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, Kantor Bupati dan kantor Walikota serta Kantor Gubernur yang tidak memiliki Dokumen Lingkungan. Alasannya, memang sungguh sangat tidak jelas, sebab, sangat sulit mengetahui apakah kantor-kantor tersebut memiliki dokumen lingkungan.

Penulis juga sudah coba mengidentifikasi keberadaan izin lingkungan milik bangunan kantor instansi pemerintahan melalui situs DADU Online milik kementerian lingkungan dan kehutanan, yang sering mengalami gangguan. Hasilnya nothing…

Cek SITUS RUSAK Mulu:

(http://www.dadu-online.com/home/index/)

perbaikan terusss

Bisa jadi aparatur pemerintah tidak mengerti atau mungkin juga enggan menaati ketentuan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_1

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_2

 

LANDASAN HUKUM DELH DAN DPLH

  • Pasal 121 UUPPLH tentang penerapan Audit Lingkungan dan DPLH.
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 pada tanggal 7 Mei 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 perihal Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK) Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

 PENGERTIAN

  • Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
  • Sedangkan Pengertian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
  • Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (UUPPLH)
  • Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (UUPPLH)
  • Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. (PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH-DPLH)

 

TATA CARA PENYUSUNAN DELH dan DPLH – JANGKA WAKTU

Menurut UUPLH, jangka waktu yang dimaksud, terkait penyusunan DELH dan DPLH adalah jangka waktu penerapan ancaman sanksi pidana bagi kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah dua tahun berlakunya UUPPLH, yaitu tanggal :

Maka ketentuan pasal 109 bisa berlaku.

Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Menurut Permenlh Nomor 4 Tahun 2010, jangka waktunya : pasal 2 Ayat (2), DELH dan DPLH wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011

Surat dengan Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Surat Edaran MenLH Nomor SK Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013, tertanggal 27 Desember 2013, jangka waktunya tidak ditetapkan. Hanya memerintahkan untuk Gubernur atau Bupati dan Walikota agar mengeluarkan Sanksi Administaratif berupa teguran tertulis, yaitu pelaksanaan kewajiban penyusunan DELH dan DPLH, dengan waktu paling lambat 18 bulan sejak Surat Edaran ditetapkan, yaitu tanggal 27 Juni 2015.

Hal tersebut juga menjelaskan, bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting, dalam rangka membina dan mengawasi dunia usaha dalam rangka penaatan hukum lingkungan, khususnya terkait Izin Lingkungan atau dokumen lingkungan Amdal dan UKL-UPL.

Setelah itu, pada tahun 2015, menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015, hanya menghimbau untuk segera melaksanakan surat menteri lingkungan hidup yang dikeluarkan pada tahun 2013 (bukan surat dari lembaga KLHK lho… tapi surat dari menteri lingkungan 2013). Sementara jangka waktu pelaksanaan dan penetapan DELH dan DPLH mengacu pada surat kementerian lingkungan hidup (KHL) pada tahun 2013.

Anehnya, jangka waktu yang ditetapkan menurut SE Tahun 2013 adalah tertanggal 27 Juni 2015, diubah menjadi 27 Desember 2015 oleh SE Tahun 2015.

DELH DPLH sebagai instrumen PPLH-EDited

Environmental Impact Assessment In Indonesia; Review of environmental impact assessment In Indonesia; environmental impacts;  development: environmental impact assessment in Indonesia

LANJUTAN

Saat ini juga sudah keluar keputusan yang baru. terkait DELH dan DPLH.

Coba dianalisis. Bandingkan kedua SK ini, bagaimana sikap pemerintah kepada kegiatan milik pengusaha pada SK ini, lalu bandingkan dengan sikap pemerintah kepada kegiatan milik pemerintah atau aparat penegak hukum????

PAdahal sama-sama mensyaratkan dokumen DELH dan DPLH, tapi satu ada ancama, satunya tidak!!! SAKIT

se-delh-2016

Pertanyaan-pertanyaan ?

Apakah Kantor Kementerian SUDAH dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH?

Apakah Kantor Polisi SUDAH ddan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH ??

Apakah Kantor Kejaksaan SUDAH dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH???

Apakah Kantor Mahkamah Agung Sdan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH ?

Apakah Kantor LSM seperti WALHI, ICEL, atau ICW atau LSM lainnya atau NGO sudah dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH – SPPL?

Kalau yang suka menegakkkan HUKUM Lingkungan aja belum TAAT… Dipikir dulu sebelum mengancam kegiatan usaha milik swasta atau para PENGUSAHA!!!

Buat para mahasiswa dan DOSEN, apakah Bangunan Gedung di Universitas atau Fakultas anda sudah memiliki Dokumen Lingkungan, berupa MDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH – SPPL ???

Kalau belum atau tidak tahu jawabannya??? cari tahu dulu!!! Baru komentar tentang penegakan hukum lingkungan !!!

Comments (2) »

Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – PLASTIK BERBAYAR

PROGRAM-PROGRAM SAMPAH – KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR.
Rencana Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih, untuk menerapkan Kebijakan Plastik Berbayar pada Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang akan menambah daftar panjang kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Menurut rencana, ritel wajib memungut dana dari konsumen yang masih menginginkan kantong plastik saat belanja. “Kami akan mulai dari ritel, pusat pembelanjaan modern,” kata Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (18/11) di Jakarta. Ia bersama Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Kementerian Perdagangan membahas pembatasan kantong plastik. Nantinya regulasi itu dirilis pada level peraturan presiden. Ia mengatakan, dari kantong plastik saja-tidak termasuk kemasan ataupun sampah produk dari plastik-telah jadi masalah serius. Bahkan, kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan, tetap berbahaya. “Hanya akan terpecah menjadi kecil-kecil (mikroplastik), bukan terurai habis,” kata si Ujang.

Anehnya, KLHK menegaskan akan menguji coba dimulai pada 21 Februari-5 Juni 2016, sedangkan dasar aturan ditargetkan pada bulan Juni. (SUMBER, “KANTONG PLASTIK BERBAYAR DICOBA HARGA DIUSULKAN RP. 500,- DIUJI COBA FEBRUARI-JUNI” KOMPAS, JUMAT 15 JANUARI 2016, HALAMAN 14). Jadi dengan kata lain, kebijakan KLHK yang akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua ternyata belum memiliki dasar hukum yang jelas. Atau dapat dikatakan kebijakan yang sewenang-wenang.

Hal tersebut mungkin saja bisa dikatakan lumrah. Mengingat Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China dengan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 1,29 juta ton berdasarkan penelitian University of Georgia tahun 2010. (Bisnis Indonesia, “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia”, Rabu, 02/12/2015).

Jumlah peningkatan timbulan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/ tahun. Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini, upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan ‘do nothing’ tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020.
Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk menggagas lahirnya komitmen “Indonesia Bersih Sampah 2020”. Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

Sayangnya, seluruh kebijakan sampah yang ada sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Bisa kita pertegas dengan unkapan KEBIJAKAN SAMPAH. Terakhir, kebijakan pemerintah melalui Program Bank Sampah terbukti sampai saat ini masih belum terasa dampaknya di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2015, kebijakan sampah oleh pemerintah antara lain adalah :
• Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green retailer bisa menjadi pilihan.
• Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
• Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
• Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

KEBIJAKAN SAMPAH YANG TIDAK KONSISTEN PELAKSANAANNYA
Bank Sampah
Kebijakan Bank Sampah, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dengan peran aktif masyarakat. Sistem bank sampah akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan pendapatan dari menabung sampah.
Sudah lebih dari Tiga tahun kebijakan sampah tersebut berjalan, sayangnya, aparat ataupun instansi pemerintah daerah saja mungkin belum pernah sekalipun bersentuhan dengan kebijakan sampah tersebut. Padahal kebijakan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Seharusnya kebijakan tersebut diawali dengan pelaksanaan di Instansi Pemerintah Terlebih Dahulu. Sehingga masyarakat dapat meneladaninya.
Sayangnya, seolah tidak berkaca, apakan suatu kebijakan itu adalah sampah atau tidak, DENGAN PENUH PERCAYA DIRI DI awal tahun 2016, pemerintah kembali mengembar-gemborkan program Bank Sampah ONLINE/ Bank Sampah Daring…hahahaha…Pemerintah saja publikasi ATURAN Hukum Aja gak mampu onlen.

Subsidi Kompos
Pada tahun 2001 Global Environment Facility (GEF), melalui Bank Dunia, telah menyetujui pemberian dana hibah (Trust Fund Grant for Western Java Environmental Management Project) kepada Republik Indonesia sebesar US$ 10 juta, melalui 3 tahap selama 9 tahun. Dana ini untuk membiayai Program Subsisid Kompos dalam rangka Proyek Manajemen Lingkungan Jawa Bagian Barat (WJEMP = Western Java Environmental Management Project). Melalui Program Subsidi Kornpos ini, dana hibah tersebut dialokasikan dalam bentuk subsidi tunai kepada produsen kompos yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan subsidi.
Program Subsidi Kompos ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi kompos oleh para produsen yang masih aktif beroperasi, membangkitkan lagi produsen kompos yang telah menghentikan kegiatan produksinya, dan melahirkan wirausahawan baru dalam bidang usaha pengomposan.
Program Subsidi Kompos ini khusus diselenggarakan di wilayah Jawa bagian barat, yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan bahan baku kompos harus berupa sampah padat organik dari kawasan perkotaan (municipal organic solid waste), sedangkan limbah pertanian limbah industri dan kotoran ternak bukan dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) hanya boleh digunakan sebagai penambah secara terbatas. (“Pedoman Umum Subsidi Kompos”, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, 2004). Hasilnya…nyaris tak berbekas…

INSENTIF ATAU DISINSENTIF – KEBIJAKAN SAMPAH
Secara legal, memang pemerintah berwenang untuk menarik pungutan dan/ atau retribusi terhadap potensi timbulan suatu sampah. Instrumen ekonomi terkait pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UUPPLH. Contohnya, pajak lingkungan, retribusi lingkungan dan subsidi lingkungan.

Selain itu, Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) juga telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

TINJAUAN INSTRUMEN EKONOMI DALAM UUPPLH
Dalam Penjelasan UUPPLH, pajak yang dimaksud pada Pasal 43 UUPPLH adalah pajak lingkungan hidup.
Pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.
Retribusi lingkungan hidup adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. (UUPPLH)
Mengenai Retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran kembali pekerjaaan penjernihan oleh penguasa, yaitu instansi pemerintah, karena pekerjaan itu dianggap sebagai pelayanan jasa oleh penguasa. Contohnya pengaturan retribusi sampah. (UUPPLH)
Sedangkan subsidi lingkungan hidup adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. (UUPPLH)

Dari sudut pandang ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif.
Tujuannya sebagai insentif maupun disinsentif, karena pungutan merupakan insentif permanen, guna menanggulangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pungutan pencemaran ini tidak dapat diterima oleh para pendukung pengendalian langsung, yang menganggap bahwa pungutan tersebut sama dengan membeli hak untuk mencemarkan (the right to pollute). Argumentasi ini disanggah dengan adanya kenyataan, bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong para pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan ini penanggulangan limbah akan lebih murah dari pada mencemarkan dan membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran (Koesnadi, Cet Ke-18, Hlm.379)
Beberapa studi ekonomis telah membuktikan kurang efektifnya program-program subsidi sebagai alat pengendalian lingkungan. Alasan utama pendapat ini adalah bahwa subsidi dalam bentuk investasi atau bentuk-bentuk lainnya guna menanggung sebagian biaya penagggulangan tidak memberikan jaminan bahwa akan merangsang upaya penanggulangan pencemaran. Apabila penggunaan alat pengendalian menambah biaya perusahaan, namun tidak menambah keuntungan perusahaan, maka subsidi pemerintah yang mencakup sebagian dari biaya tidak akan menjadikan upaya penanggulangan pencemaran sebagai suatu upaya yang menguntungkan bagi perusahaan.
Selain itu, besarnya biaya subsidi yang diberikan oleh pemerintah merupakan beban tambahan bagi pembayar pajak (masyarakat).
Menurut De Kock, subsidi dapat merangsang pengusaha-pengusaha memasuki bidang industri dan dengan demikian memperluas kemungkinan pencemaran. Meskipun subsidi merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran dari suatu usaha industri, akan tetapi ia akan menambah emisi industri secara keseluruhan dibanding keadaan sebelum diberikannya insentif berupa subsidi tersebut.
(Hardjasoemantri, Hlm.384- 385)
Pada prinsipnya, tujuan penerapan subsidi sama dengan pajak lingkungan, yaitu bahwa barang yang ramah lingkungan menjadi lebih murah daripada barang yang tidak ramah lingkungan. Namun subsidi dikritik, karena sistem ini justru memberikan dana bagi para pencemar, dan bukannya memaksa para pencemar untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi sebagaimana prinsip “polluter pays principle”.
Contoh retribusi : Pasal 24 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur tentang retribusi terhadap setiap orang yang membuang air Iimbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air Iimbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Belajar Pengelolaan Sampah di Negara Lain
Belanda menerapkan instrumen ekonomi “Sistem Deposit dan Pengembalian” (deposit and return system). Sistem tersebut mewajibkan industri-industri yang memasarkan produk-produk tertentu, misalnya minuman dalam botol dan mobil, untuk memasukkan biaya penarikan sisa produk atau limbah ke dalam harga produk yang harus dibayar oleh konsumen dan jika konsumen atau badan usaha lain memungut, mengembalikan dan menyerahkan sisa produk itu, maka ia berhak mendapatkan pengembalian uang.
(Hukum Lingkungan di Indonesia, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Rajawali Pres, 2011, Jakarta Hlm.157)

Plastik BerKalim HIJAU – Mudah Terurai – MASIH PERLU DIKAJI:
Dengan tambahan Zat katalis tertentu, kantong plastik kini dapat dibuat terurai lebih cepat. Dalam waktu kurang lebih dua tahun, produsen mengklaim, plastik tersebut dapat menjadi serpihan dengan bantuan oksigen, sinar matahari atau panas. Namun nyatanya bagaimana hasil penguraian jika plastik ditimbun di tempat sampah belum diketahui.

Leave a comment »

Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – Gambar Foto Pemilahan Sampah

Perbuatan Melawan Hukum

Gambar Foto Pemilahan Sampah

Perhatikan gambar wadah atau tempat sampah diatas.
Apakah pengadaan wadah sampah tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Kalau jawabannya tidak, Mengapa ???

Landasan hukum pemilahan sampah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (PP Sampah 2012).

Pasal 17 Ayat (2) PP Sampah 2012, Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.

Jadi menurut HUKUM yang berlaku juga bagi aparat PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH, seharusnya gambar pemilahan sampah sebagai berikut :

Kotak Sampah sesuai HUKUM

Kotak Sampah sesuai HUKUM

Pasal 17 Ayat (3) PP Sampah 2012, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

Sampai saat ini, pemerintah selalu saja hobi mengeluarkan kebijakan sampah. Anggaran negara yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah menjadi sampah semata. Banyak berharap seandainya pemerintah dapat menjadi teladan, dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. amin….

Teladan yang dimaksud, bukan yang seperti diatas, atau yang seperti dibawah ini lho :

Pemilahan sampah di Kota bandar Lampung

Pemilahan sampah di Kota bandar Lampung

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – Ilustrasi Kronologis Izin Lingkungan

Tahapan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL)

Dokumen lingkungan : terdiri atas Amdal dan UKL-UPL. (Bagaimana dengan DELH dan DPLH)

Contoh kasus penyusunan dokling.

1. Seorang pengusaha bernama SARNO berniat membangun sebuah Apartemen.

2. Apartemen tersebut adalah APARTEMEN MATRIX 55 di Jalan MOLIMO Kelurahan Justicia Kecamatan Bulaksumur Kota Istimewa.

3. APARTEMEN MATRIX 55 memiliki luas bangunan 9.055 M² dan terletak di areal lahan seluas 1 Ha atau 10.000 M².

4. Sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH, maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk Izin Lingkungan, yang terlebih dahulu sebelum memperoleh suatu Izin Usaha. Salah satu jenis izin usaha dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen MATRIX 55.

Hal tersebut diatur UUPPLH Pasal 40 Ayat 1 dan Penjelasannya serta Ancaman Pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2).

Issue 1 = Sarno telah memperoleh IMB tanpa memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu.

Setelah memiliki IMB pada dasarnya Srno berhak melaksanakan pembangunan, sesuai dengan IMB yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah ISTIMEWA. Permasalahannya adalah, apakah IMB yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan UUPPLH….

5. Salah satu syarat memperoleh Izin Lingkungan adalah, jika APARTEMEN MATRIX 55 berdampak PENTING terhadap lingkungan, maka Sarno harus memiliki dokumen AMDAL. Namun jika kegiatan Sarno tidak tidak berdampak penting maka Sarno harus menyusun atau mengisi formulir UKL-UPL. Jika kegiatan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55 tidak termasuk kegiatan Amdal atau UKL-UPL maka Sarno wajib membuat SPPL (Surat Peryataan Kesanggupan Lingkungan).
Menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLH 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Amdal, maka APARTEMEN MATRIX 55 tergolong jenis kegiatan yang tidak wajib Amdal atau Tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Secara umum, biaya penyusunan AMDAL oleh konsultan mencapai 250 juta sampai dengan 5 Miliar. Ada 2 isu utama terkait ongkos penyusunan tersebut, yaitu mahalnya biaya yang mengakibatkan pengusaha enggan menyusun dokumen Amdal. Kedua, yang utama adalah, perbedaan harga yang terlampai jauh, mencapai 1:20 kali lipat, mencerminkan adanya perbedaan kualitas dokumen Amdal yang disusun.
Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka pembangunan gedung dengan luas lahan 0,5 Ha – 5 Ha dan/ atau gedung dengan luas bangunan 500 M² – 10.000 M² tergolong jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Oleh sebab itulah, Bung Sarno menyusun (mengisi Formulir) UKL-UPL.

Issue 2 : Umumnya penyusunan/ Formulir UKL-UPL adalah saran dari BLH di Kabupaten/ Kota, UKL-UPL, dikarenakan sebagian besar daerah belum menetapkan aturan hukum/ perda terkait jenis kegiatan wajib UKL-UPL.
Seharusnya UKL-UPL adalah Formulir yang diisi oleh pemrakarsa kegiatan disertai arahan dari BLH. Namun selama ini, UKL-UPL disusun oleh konsultan, terkesan dibudidayakan oleh BLH, sebagai kamuflase pungutan liar, dengan anggaran penyusunan sekitar 30 – 200 juta.

6. Sesuai dengan fungsinya, maka Formulir UKL-UPL atau Dokumen UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang belum berjalan.
Issue 3 = Apabila Sarno telah memperoleh IMB, dan telah melaksanakan pembangunan LOUNGE untuk Apartemennya, apakah tepat, apabila Kegiatan Usaha Sarno mengisi Formulir UKL-UPL (menyusun Formulir UKL-UPL). Bukankah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, maka kegiatan usaha yang berjalan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan diancam Sanksi atau Sanksi PIDANA.
Kemudian, menurut ketentuan perundangan maka Apartemen Matrix dapat menyusun DPPLH (Kroscek).

7. Sesuai dengan peraturan ? UKL-UPL ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW

8. Setelah mengisi Formulir UKL-UPL, maka Sarno mengajukan Permohonan Rekomendasi UKL-UPL (Persetujuan UKL-UPL) dan Izin Lingkungan secara bersamaan.

9. Sesuai ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, maka BLH Kota Istimewa atau pihak yang berwenang WAJIB MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN APARTEMEN MATRIX 55.

10. Pengumuman yang disampaikan oleh BLH Kota Istimewa terkait permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan UKL-UPL, sebagaimana menurut ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, adalah Informasi mengenai :
1) Nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) Skala /besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) Informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
a) Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
b) Tautan (link) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;

6) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
7) Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

11. Pengumuman oleh BLH Kota Istimewa terkait Permohonan Izin Lingkungan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55, (sebagaimana ditetapkan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012) disampaikan melalui :
1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan
2) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

lanjutkan nanti yoooo

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

Masa Berlaku Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air – IPLC

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair – IPLC ke sumber air

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air telah diatur dalam peraturan perundangan.

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 24 Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 (NSPK Air)
(1) Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
b. persyaratan perizinan;
c. prosedur perizinan;
d. jangka waktu berlakunya izin; dan
e. berakhirnya izin.

(4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 5 tahun.
Hal tersebut telah ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Namun selama ini Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4 PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Menurut Pasal 12 Ayat (4) PP Limbah B3 Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3: a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.

IZIN LINGKUNGAN. Terkait dengan izin lingkungan, maka hal tersebut diatur dalam UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan) dan Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Memiliki AMDAL (Permen kegiatan wajib amdal) serta peraturan daerah terkait Jenis kegiatan yang wajib AMDAL dan/ atau UKL-UPL.

Pengertian izin lingkungan menurut Pasal 1 Butir (35) UUPPLH, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.
Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
Pasal 36 Ayat (2) UUPPLH, “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”.
Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH, “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.
Pasal 73 PP Izin Lingkungan, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Terkait persyaratan izin, sebagaimana diatur Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »