Archive for Penataan Ruang

Menyambut Babak Baru Karst Kendeng

Kita menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Tengah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/ 4 Tahun 2017. Sebagaimana diberitakan Kompas (17/2017), bahwa Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/ 17/ 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah 660.1/ 30/ 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

 

Lonceng pertanda, selesainya babak kedua konflik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di kawasan karst Pengunungan Kendeng Utara. Sebab inilah kali kedua, PT. Semen Gresik (Semen Indonesia) dibatalkan perizinannya oleh Putusan MA, yang berakibat gagalnya pemanfaatan SDA karst Kendeng.

 

Ketergantungan pembangunan pada pemanfaatan SDA serta investasi yang sudah terlanjur basah, menjadikan babak baru (babak ketiga) adalah suatu hal yang sulit untuk dinafikan. Semua pihak tentu menginginkan konflik tidak terulang lagi. Babak ini diharapkan dapat diselesaikan secara berkeadilan, komprehensif dan tuntas. Karena itu, beberapa catatan dari konflik sebelumnya, bisa diambil sebagai pelajaran bagi semua pihak.

 

Aspek pertama adalah kinerja birokrasi perizinan. Pencabutan izin lingkungan membuktikan birokrasi perizinan selama ini masih jauh dari memuaskan. Pun dengan jangka waktu proses perizinan oleh Semen Gresik (atau Semen Indonesia) yang telah berjalan cukup lama. Secara hukum dimulai, melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Semen Gresik pada tahun 2010. Artinya telah berlangsung lebih dari 5 tahun lamanya, yang akhirnya dicabut. Ironisnya, hal tersebut bukanlah yang pertama kali dialami oleh Semen Gresik. Semestinya, jika memang batuan kapur tidak boleh ditambang, sedari awal izin tidak diberikan.

 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah garda terdepan dalam proses perizinan. Inilah biang keladi terjadinya persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kekeliruan penafsiran Perda RTRW oleh aparat serta komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan (KPA), terkait lokasi pertambangan tidak dapat ditolerir. Jika aparatur pemerintah selaku regulator sukar menafsirkan dokumen RTRW, bagaimanakah dengan nasib pengusaha atau masyarakat umum.Penyusunan, penafsiran dan konsistensi pelaksanaan RTRW yang ideal, diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

 

Kesesuaian perizinan terhadap peruntukan ruang dalam RTRW adalah harga mati. Itulah sebabnya, pejabat berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW diancam pidana oleh UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Walau dalam praktik masih sebatas hitam diatas putih semata.

 

Proses perizinan merupakan salah satu indikator, dari sebelas (11) indikator Indeks Melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index) yang dirilis oleh Bank Dunia. Ketidakpastian hukum dan jaminan investasi tentu menghantui para investor dan iklim bisnis. Pembangunan ekonomi bisa terancam. Kucuran dana selangit untuk pabrik semen karena sudah ada pijakan hukum. Meski kemudian dicabut lantaran tumpang tindih, sangat tidak patut jika hanya investor yang menjadi korban.

 

Kedua, yaitu minimnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Pernyataan sikap penolakan warga rembang terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga adalah bukti belum optimalnya perlibatan masyarakat. Kita patut memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang masih memperjuangkan haknya. Alangkah baiknya apabila kehadiran ultramen dan power ranger disikapi secara lebih arif. Sebagai proses pembelajaran dalam berdemokrasi.

 

Masyarakat adalah pihak yang menanggung dampak akibat suatu kegiatan. Suatu kewajaran apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Kerap terjadi, warga kehilangan aset berupa tanah dan akhirnya hanya menjadi penonton. Timbullah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

 

Pemerintah jangan terkesan tidak proaktif. Sehingga memaksa masyarakat menjemput bola sampai ke Jakarta. Jangan ingat ketika mencari persetujuan izin saja. Peran serta seperti itu jauh dari kata “ideal”. Berikanlah ruang lebih. Sehingga masyarakat turut memperoleh maslahat pembangunan dengan optimal.

 

Ketiga adalah kenyataan bahwa, pertimbangan lingkungan masih menjadi “anak tiri” dalam pembangunan. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dokumen Amdal belum mendekripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer (hidrologi air) dan terancamnya lingkungan hidup masyarakat.

 

Amdal adalah perangkat preemtif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualitas dokumen Amdal merupakan barometer fundamental terintegrasinya aspek lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, rerata kisaran biaya penyusunan Amdal yakni tiga ratus (300) juta sampai dengan lima (5) miliar rupiah.

Nominal tersebut, sepantasnya menghasilkan kualitas Amdal yang sepadan.

 

Penting diketahui, Amdal adalah instrumen yang diterapkan bisa lebih dari ketaatan (over compliance). Komitmen para pihak dalam Amdal ibarat “kontrak”, baik pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Substansinya dapat menampung berbagai dampak penting bagi lingkungan dan masyarakat. Seperti, keberlangsungan usaha, dampak lingkungan hidup atau sumber daya air, mata pencaharian, timbulnya konflik dan kesenjangan sosial, lapangan kerja dan peluang berusaha atau dampak negatif dan positif lainnya. Pelanggaran atau tidak optimalnya pelaksanaan Amdal, bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang berujung dicabutnya perizinan lingkungan.

 

Kinerja Komisi Penilai Amdal (KPA) juga setali tiga uang. Realitanya, Tim KPA yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait, pakar atau akademisi universitas, organisasi lingkungan (LSM) dan masyarakat yang sudah tersertifikasi, terkesan berkolaborasi memuluskan rekomendasi kelayakan lingkungan. Sudah saatnya, akuntabilitas penyusunan dan penilaian Amdal layak menjadi perhatian seluruh pihak.

 

Ketiga aspek diatas sejatinya mencerminkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai upaya pembangunan yang mengintegrasikan tiga (3) aspek, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan aspek sosial masyarakat ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan secara seimbang. Ketiga aspek tersebut seharusnya saling terkait dan saling ketergantungan. Meski dalam praktik ketiganya masih sering berseteru.

 

Jika pemerintah ragu terkait permasalahan lingkungan, maka terapkanlah prinsip kehati-hatian.

Sebelum melaksanakan perubahan Amdal maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Audit Lingkungan dapat didayagunakan. Kajian yang terpercaya tentunya. Benar-benar dapat dipercaya oleh seluruh stakeholders. Supaya silang pendapat dapat diminimalisir.

 

KLHS berguna untuk menentukan layak atau tidaknya kegiatan pertambangan. Sedangkan, perbaikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan melalui Perintah Audit Lingkungan Hidup secara menyeluruh. Audit lingkungan bisa juga melahirkan suatu Kajian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), sebagaimana diatur dalam SE.7/ MenLHK/ SETJEN/ PLA.4/ 12/ 2016 terkait kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi suatu kegiatan yang telah memiliki izin usaha.

 

Babak baru akan dimulai. Komunikasi seluruh stakeholders adalah keniscayaan agar tidak berakhir buntu. Impian menjadi produsen semen terbesar di Asia Tenggara wajib mengitegrasikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sehingga cita pembangunan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bisa terealisasi.

 

Leave a comment »

Kliping Kasus Hukum Lingkungan – Hukum Kehutanan

sumber :
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74480-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-1

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (1)
Radar Lampung Online Senin, 22 Desember 2014

Lho, Tanah Larangan Bersertifikat!
Berbagai perusahaan swasta berlomba-lomba menawarkan tanah kavelingan dengan iming-iming jarak yang dekat dengan Kota Baru. Sayangnya, tanah yang diperjualbelikan berstatus abu-abu. Sesuai titik lokasi, tanah masuk dalam kawasan hutan produksi milik negara.

Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG

KAWASAN hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut.

Menurut Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, Suhardoyo, di Sindanganom terdapat 14 dusun. Sebagian besar lahan di dusun-dusun tersebut yang diperjualbelikan. ’’Ya, yang diperjualbelikan itu berdasarkan SK Menhut terakhir yang dikeluarkan tahun 2000 masih berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Terkait adanya transaksi jual-beli, pihaknya pun sudah mengonfirmasi ke kepala desa setempat. Namun, menurut pengakuan kepala desa, perusahaan swasta yang menjual lahan tersebut sebelumnya membeli tanah ke warga desa. Tanah-tanah itu telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur.

Namun berapa jumlah lahan yang berstatus abu-abu itu, Suhardoyo belum memastikan. Pihaknya tengah melakukan inventarisasi.

’’Terkait adanya lahan kawasan hutan yang bersertifikat milik pribadi, sudah kami serahkan ke Dinas Kehutanan untuk berkoordinasi dengan BPN. Kami sendiri pernah mengonfirmasi masalah ini. Menurut Kades, saat itu warga hanya mengajukan surat keterangan dari kepala desa untuk membuat sertifikat yang dikeluarkan tahun 2000-an. Kami baru ada di Agustus 2010. Sementara BPN Lamtim beralasan batas pelepasan tanah tidak jelas dan sayangnya Dinas Kehutanan tak dilibatkan,” urainya.

Bahkan dari 14 dusun di Sindanganom, tanah di 12 dusun telah bersertifikat. ’’Dan lahan itu ya lahan hutan, milik negara. Kalau negara membutuhkan, ya mereka harus pergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan kondisi demikian, masyarakat yang membeli lahan tersebut memang dirugikan. Tanah yang mereka miliki bermasalah. ’’Kalau mereka ingin mendapatkan hak atas tanah mereka, ya harus menggugat ke pengadilan dahulu. Gugat SK Menhut yang menetapkan itu sebagai kawasan hutan,” ujarnya. (p5/c1/ary)

sumber :
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74549-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-2

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (2)

Radar Lampung Online Selasa, 23 Desember 2014

BPKH Seolah Menutup Mata

KEMENTERIAN Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) memiliki 17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian LH. BPKH bertugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan.

Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Guna memastikan status lahan di kawasan Register 40 Gedong Wani yang diperjualbelikan apakah memang masuk wilayah kawasan hutan produksi atau tidak, Radar Lampung menyambangi kantor BPKH. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, kantor instansi ini sebuah ruko dua lantai. Di lantai satu hanya terlihat satu ruangan dengan susunan meja dan bangku berbaris.

Sayangnya, Radar Lampung tidak mendapat sambutan hangat dari pegawai instansi ini. Dengan beralasan pimpinan tak berada di tempat, ia meminta Radar untuk pergi dan datang lain kali saja ke kantornya.

Meskipun terlihat mobil pick up double cabin berpelat merah terparkir di depan gedung kantor. Mobil ini diinformasikan merupakan mobil dinas sang pimpinan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan.

’’Kementerian akan mengolah data dan meminta pertimbangan ke BPKH. Instansi ini yang akan memotret dan mengukur tanah yang bakal dialihfungsikan. Termasuk mengecek apa sebabnya dialihkan dan memenuhi syarat atau tidak. Jika pengalihan akan memiliki dampak yang luas, maka harus sepengetahuan DPR RI,” paparnya.

Sehingga tidak bisa seenaknya mengubah fungsi lahan seperti yang terjadi di Riau atau Bogor. ’’BPKH punya data yang jelas, berapa luas dan batas-batas untuk yang dialihfungsikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Suhardoyo mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada pihak dari Kemenhut yang melakukan pengukuran di Sindanganom, Lampung Timur, namun tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

Sumber Radar Lampung menyatakan, lahan di Sindanganom yang diperjualbelikan oleh salah satu perusahaan memang masih kawasan Register 40. Bahkan, ia menunjukkan surat dari BPKH Bandarlampung yang menegaskan lahan di wilayah itu merupakan lahan hutan produksi.

Dalam surat tersebut juga tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa tanpa adanya SK Menhut, jangankan diperjualbelikan, diduduki, dikerjakan dan digunakan pun dapat dihukum pidana.

Diketahui, kawasan hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut. (red/p5/c1/ary)

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74618-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-3

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (3)
Radar Lampung Online Rabu, 24 Desember 2014

Klaim Transaksi Lahan Legal
SUKADANA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur memastikan penerbitan sertifikat atas lahan yang berada di Desa Sindanganom, Kecamatan Sekampungudik, sesuai prosedur. Kepala BPN Lamtim Hasan Basri didampingi Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Riyanto menjelaskan, sebelumnya lahan yang berlokasi di Desa Sindanganom memang masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Namun sejak tahun 2000, lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan register.

Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/200 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas 1.004,735 Hektare.

Surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail tertanggal 23 Agustus 2000 itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi HPK Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Melalui surat yang ditandatangani Gubernur Lampung Oemarsono itu, maka untuk lahan seluas 11.883,40 hektare di antaranya telah dilepaskan dari kawasan Register 40 Gedong Wani. Termasuk di antaranya yang berada di Desa Sindanganom.

Menurutnya, berdasarkan data total luas Desa Sindanganom adalah 1.998 hektare dan telah bersertifikat melalui program ajudikasi. ’’Jadi tidak benar bila kawasan Desa Sindanganom masih masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Kalaupun disebut ada perusahaan yang melakukan jual-beli lahan di desa tersebut, itu di luar kewenangan kami,” pungkasnya.

Diketahui, tugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan dipegang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan. (wid/p6/c1/ary)

Leave a comment »

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Leave a comment »

Jenis dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Dalam Penjelasan Pasal 29 UUPR disebutkan yang termasuk jenis RTH Publik adalah, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Lebih lanjut menurut ketentuan di dalam dalam Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 63 tentang Hutan Kota yang berbunyi, tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. Kemudian di dalam Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan bahwa, pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak dan atau dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak. Artinya Hutan Kota menurut ketentuan di dalam PP tersebut dapat digolongkan kedalam jenis RTH Privat.

Sedangkan dalam Pasal 6 Permendagri RTHKP, disebutkan 23 jenis RTHKP, yang meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan taman atap (roof garden).

Dalam kaitannya dengan jenis-jenis RTHKP yang ada dalam Permen RTHKP, seperti taman atap, lapangan parkir, menurut penulis tidak termasuk di dalam jenis RTH yang dimaksud oleh UUPR. Hal tersebut berdasarkan pengertian RTH dalam Pasal 1 Butir 21 yaitu “ruang terbuka hijau adalah area … tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam“ serta tujuan RTH yang termuat di dalam Penjelasan Pasal 29 UUPR yaitu “…proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain…”.

Dengan kata lain, patut dipertanyakan apakah tanaman di dalam pot-pot taman atap, lapangan parkir, dan atau taman atap dapat dikategorikan sebagai RTH sebagai “tempat tumbuh tanaman” dan dapat berfungsi untuk “menjamin sistem hidrologis air”.

RTH atau RTHKP dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, antara lain seperti: berdasarkan kepemilikan, fungsi, pola pembentukan. Dalam penjelasan pasal 29 UUPR dapat dirumuskan, ditinjau dari sudut kepemilikan, maka RTH dibagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota .

Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 29 UUPR RTH Publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecuali provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi .

Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi: (a) RTH alami yang berupa habitat liar alami, seperti kawasan lindung; (b) RTH non-alami atau binaan yang seperti pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman. Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi: (a) Bentuk RTH kawasan (areal, non linear); (b) Bentuk RTH jalur (koridor, linear) . Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan: (a) RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb; (b) RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/nasional . Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasikan menjadi: (a) RTH kawasan perdagangan; (b) RTH kawasan Perindustrian; (c) RTH kawasan pemukiman; (d) RTH kawasan pertanian; (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olahraga, alamiah

Leave a comment »

Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola komsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan sistem nilai. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Cet-7, Yogyakarta, Hlm. 49)

Lebih lanjut menurut Emil Salim, Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Pengertian dan Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau atau yang sering disingkat RTH memiliki banyak pengertian. Di dalam pengaturannya RTH juga dapat disebut dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP), seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP). Berikut akan dipaparkan beberapa pengertian RTH yang akan menjadi pegangan dalam penulisan skripsi ini.

Pengertian RTH menurut Purnomo Hadi (1995), adalah:
1. Suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
2. “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” .

Di dalam Pasal 1 Butir 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 2 Permendagri RTHKP, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Dalam makalah lokakarya Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan oleh IPB, RTH Kota dapat didefenisikan sebagai bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Sedangkan pengertian ruang terbuka menurut Pasal 1 Butir 1 Permendagri RTHKP, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas balk dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Di bawah ini akan dipaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RTH, yaitu:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAH)
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB)
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG)
• Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP)
• Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU)

Comments (3) »

Penataan Ruang Wilayah Kota

Penataan Ruang Wilayah Kota

Pengaturan mengenai penataan ruang untuk wilayah kota dan/atau perkotaan terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan ketimbang penataan ruang untuk keseluruhan wilayah. Hal tersebut dikarenakan intensitas kegiatan di perkotaan yang jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada wilayah diluar perkotaan. Pengaturan mengenai penataan ruang wilayah perkotaan bahkan telah diatur sejak jaman penjajahan oleh Belanda, yaitu dengan Stadsvormingsordonantie (SVO)/ Ordonansi Pembentukan Kota dan Stadsvormingsverordening (SVV)/ Peraturan Pembentukan Kota.

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) UUPR, maka penyelenggaraan penataan ruang yang didasarkan atas wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota. Dalam Pasal 6 Ayat (2) UUPR dijelaskan bahwa, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer maksudnya bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 UUPR maka kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diberikan oleh negara kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah kota mencakup kewenangan di dalam bidang perencanaan struktur tata ruang, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang serta penatagunaan tanah dan penataan ruang wilayah kota.

Dalam Pasal 65 ayat (1) UUPR dijelaskan bahwa, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Kemudian pada Ayat (3) dijelaskan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penataan ruang diarahkan untuk mampu mewujudkan wilayah kota yang berkelanjutan. Penataan ruang yang bertumpu pada kerangka pikir pembangunan berkelanjutan akan mendorong dibuatnya tatanan hukum yang memuat aspek-aspek ekologi, partisipasi publik, dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya perkotaan. Pengembangan hukum penataan ruang yang telah mengakomodasi pemikiran kota berkelanjutan dalam bingkai sustainable development diharapkan dapat mewujudkan terbangunnya kota yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek ekologi, partisipasi publik dan keberlanjutan .

Leave a comment »