Posts tagged Agroindustri

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan – Download Free

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini bisa didownload secara GRATIS…
Maklumlah, habis negara belum mampu menyediakan soft copynya…
ORANG PEMERINTAH dilarang DOWNLOAD…kalo masih download DOSA.
Meskipun ini dari KLH, tapi ini seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mempublikasikannya.
ini tanggung jawab SIAPA???

MAAF masih berantakan, belum tersusun dengan rapih…
kan saya gak dikasih uang rokok dari APBN atau APBD bos…

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. TERIMA KASIH buat KLH (AGROINDUSTRI).
Semoga mereka bisa melengkapi aturan yang ada…

Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Kep-MENLH No.51-2004 tentang Baku Mutu Air Laut

Kep-MENLH No.197-2004 tentang SPM Bidang Lingkungan Kabupaten-Kota

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.2

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.1

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran IA

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.122-2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup – Lampiran

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.3 Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.2 Baku Mutu Air Laut Untuk Wisata Bahari

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.1 Baku Mutu Air Laut Untuk Pelabuhan

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran II

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran I

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah

Kep-MENLH No.19-2004 tentang Pedoman Pengaduan Kasus Lingkungan

Kep-MENLH 179-2004 tentang Ralat Kep-MENLH No.51-2004

KEPMEN LH_122-2004

KEPMEN 201 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN MANGROVE

KEPMEN 200 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN padang Lamun

Kepmen 51 d 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Biota Laut

Kepmen 51 c 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Wisata Bahari

Kepmen 51 b 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Pelabuhan

Kepmen 51 a 2004-BAKU MUTU AIR LAUT

Kep-MENLH No.142-2003 tentang Revisi 111-2003

Kep-MENLH No.137-2003 tentang Kelayakan Segara Anakan

Kep-MENLH No.115-2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Kep-MENLH No.113-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Tambang Batubara

Kep-MENLH No.112-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah – Lampiran Tata Cara Izin

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Kep-MENLH No.110-2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber

Kep-MENLH No.78-2003 tentang Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.77-2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.61-2003 tentang INPASSING PEDAL

Kep-MENLH No.37-2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Uji

Kep-MENLH No.29-2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Indust

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minya

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Miny2

KEPMEN_NO_141_TH_2003

Kepmen No.128 th 2003 Limbah Minyak Bumi

09-PROKASIH&LANGIT_BIRU

Kep-MENLH No.86-2002 tentang Pedoman UKL-UPL

Kepmenlh no.58 tahun 2002 ttg Tata Kerja PPLHD

Kepmenlh no.56 tahun 2002 ttg Pedoman umum PPLh

Kepmen_LH_No_127_Tahun_2002 ttg Proper

Kep-MENLH No.30-2001 tentang Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan

Kep-MENLH No.17-2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Wajib AMDAL

Kepmenlh No.7 Thn 2001 ttg PPLH dan PPLHD

kepmen terumbu karang

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001

Kepmen LH No. 07 Th 2001

Kepmen LH No. 04 Th 2001

kepka terumbu karang

Kepmen LH No. 42 Th 2000

Kepmen LH No. 41 Th 2000

Kepmen LH No. 40 Th 2000

Kepmen LH No. 05 Th 2000

Kepmen LH No. 04 Th 2000

Kepmen LH No. 02 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 09 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 08 Th 2000 ttyg keterlibatan mas

KEPMEN LH_3-1998

Kep 02 Thn 98

KEPMENLH_ 45-1997

Kepka BAPEDAL No. 105 Th 1997

Kepmen LH No. 58 Th 1995

Kepmen LH No. 57 Th 1995

N00-1996-00255

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Leave a comment »

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Lingkungan untuk Agroindustri

Ketentuan PUU Umum

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – UUPPLH.
• Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP-AMDAL)
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pemen-LH) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER)

Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air

• Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Lampiran tentang Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Air.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
• KepMenLH No 29 tahun 2003 untuk industri yang memanfaatkan limbah cair, menjadi pupuk pada lahan perkebunan sawit.
• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 416 Tahun 1990 Jo. KepMenKes No 907/MENKES/SK/VII/2002 Jo. PerMenKes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara

• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
• Kep Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

Ketentuan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo. PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun.
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NOMOR : KEP – 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (KepBapedal No.1/1995).
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Leave a comment »