Archive for Instrumen Kebijakan Hukum Lingkungan

COPAS Opini, “Pergeseran Makna Izin Lingkungan”

Sumber dari Web : (https://gagasanhukum.wordpress.com/)

Judul : Pergeseran Makna Izin Lingkungan

Oleh Sudharto P Hadi
28 Februari 2015 0:41 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

PADA pengujung 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Bidang LHK dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM.

Kebijakan itu menindaklanjuti inisiatif Presiden Jokowi mempermudah investasi dengan mengintegrasikan semua persyaratan di bawah satu atap. Apa makna izin lingkungan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan lingkungan?

Izin lingkungan merupakan ketentuan baru dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan ditambahkannya persyaratan izin lingkungan pada rencana usaha/kegiatan itu untuk memastikan rencana usaha/kegiatan dilengkapi kajian lingkungan dalam bentuk amdal atau UKL/UPL.

Selain itu, untuk meyakinkan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/ RPL) yang merupakan muara dari amdal, diimplementasikan dengan baik. Amdal, termasuk UKL/ UPL, adalah studi kelayakan lingkungan yang mengkaji dampak suatu usaha/kegiatan terhadap lingkungan.

Agenda 21 menyebutkan amdal merupakan resep strategis mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kajian lingkungan, sebuah rencana usaha/kegiatan hanya layak secara ekonomi dan teknologi tapi berisiko merusak dan mencemari lingkungan.

Hasil studi amdal bisa merekomendasikan untuk menolak rencana usaha/kegiatan jika berdampak negatif lebih besar dari dampak positifnya atau belum ada teknologi yang bisa mengelola dampak negatifnya. Yang paling sering direkomendasikan dalam studi amdal adalah sebuah proyek dinyatakan layak dengan pengelolaan.

Sejak amdal diberlakukan melalui PP Nomor 29 Tahun 1986, telah ribuan dokumen dibuat. Pada era otda, disinyalir banyak proyek tidak dilengkapi amdal atau UKL/ UPL. Hal ini tidak lepas dari orientasi pemkab/pemkot yang hanya memacu PAD dan memandang kelayakan lingkungan sebagai penghambat.

Bagi proyek yang sudah dilengkapi kelayakan lingkungan, dokumen tersebut kadang hanya dianggap persyaratan formal guna mendapatkan izin operasi. Setelah izin diperoleh, RKL/ RPL yang merupakan janji pemrakarsa proyek untuk mengelola lingkungan, tidak juga dilakukan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya menambah tahapan izin lingkungan.

Roh izin lingkungan adalah sebagai instrumen pengawasan, dalam arti sebuah rencana usaha/kegiatan akan mendapat izin operasi bila sudah memenuhi ketentuan. Jika pelaksanaannya melanggar, izin lingkungan itu bisa dicabut. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Instrumen Pengawasan

Bila kemudian kewenangan pemberian izin lingkungan itu didelegasikan kepada BKPM yang misinya memfasilitasi investasi berarti ada pergeseran makna roh sebagai instrumen pengawasan. Jangan-jangan izin tersebut akan diperlakukan sebagai instrumen guna memperlancar investasi. Dengan kata lain, izin lingkungan bisa menjadi instrumen pendapatan atau ekonomi.

Langkah pemerintahan Jokowi-JK itu mengingatkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memperbolehkan 13 perusahaan menambang di hutan lindung kendati UU Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan melarangnya.

Pemerintahan sebelumnya khawatir dituntut ke Badan Arbitrase Internasional karena izin penambangan itu diberikan sebelum UU Kehutanan diberlakukan. Namun tetap saja tak bisa dimungkiri kebijakan tersebut mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang lingkungan. Salah kaprah memaknai izin juga terjadi di pemkot/pemkab.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan sebagainya, salah satu isu krusial adalah pengambilan tidak terkendali air tanah yang menyebabkan tanah ambles (land subsidence) dan memicu rob dan intrusi. Instansi yang mengeluarkan izin pengeboran air tanah berpendapat makin banyak menerbitkan izin berarti bisa makin besar memasukkan PAD.

Jika kita melihat izin sebagai instrumen pengawasan maka izin itu seharusnya disertai pengendalian sampai kedalaman berapa pengeboran diperbolehkan, berikut kewajiban yang harus dipenuhi selama masa operasi. Di samping itu juga ketentuan tentang batasan jumlah sumur.

Fenomena tanah ambles di kota-kota di pantura Jawa menjadi indikasi pengeboran air tanah telah melampaui daya dukung lingkungan. Padahal bila sudah terjadi rob dan intrusi maka biaya pemulihannya jauh lebih besar ketimbang retribusi yang diperoleh dari pemberian izin itu.

Pelajaran yang bisa bisa kita petik adalah ideologi pembangunan yang mengedepankan aspek ekonomi memang membantu meningkatkan pertumbuhan dan produk domestik bruto. Namun sesungguhnya angka pertumbuhan ekonomi itu semu mengingat sebagian harus dialokasikan untuk pemulihan kerusakan lingkungan. (10)

— Sudharto P Hadi, dosen Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 – Review dan Download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

download (seharusnya negara yang menyediakan publikasi peraturan secara lengkap dan menyeluruh):
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

Proses produksi atau kegiatan suatu pabrik tentunya memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan energi listrik, membuat pabrik-pabrik dan/ atau perusahaan yang terdapat di negara Indonesia, mau tidak mau, mengandalkan Pembangkit listrik seperti Genset,

PerMenLh ini secara khusus dilatarbelakangi untuk memperbaharui Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Lampiran III A dan Lampiran III B mengatur tentang Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara

Beberapa pengertian penting dalam peraturan ini, antara lain adalah :
• Pembangkit Tenaga Listrik Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.
• Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
• Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
• Pembangkit tenaga listrik termal yang beroperasi secara terus-menerus adalah pembangkit listrik yang secara normal beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
• Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi sesuai kondisi rancang bangun/desain.
• Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di bawah/di luar parameter operasi normal kondisi rancang bangun/desain namun masih dapat dikendalikan.
• Kondisi darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal.

Kewajiban perusahaan yang memiliki pembangkit listrik (Genset) sendiri, diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), yakni Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) wajib:

a. Membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
c. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong dengan beban pencemaran tertinggi, yang dihitung pada tahap awal perencanaan pemasangan, dan beroperasi secara terus menerus, untuk pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas di atas 25 MW yang dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
d. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara terus-menerus yang dibangun sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
e. mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO dan laju alir serta menghitung CO2 dan total partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);
f. melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat, opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
g. menghitung beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
h. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pengukuran secara manual kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
i. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengukuran CEMS kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
j. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk pengoperasian CEMS dan perhitungan beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2;
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Sedangkan Baku Mutu emisi yang dipersyaratkan disesuaikan dengan ‘proses’ pembangkit listrik serta bahan bakar yang digunakan. Secara khusus seharusnya PermenLh ini mengatur mengenai pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Walaupun di dalam lampirannya kemudian menetapkan berbagai ketentuan terkait tentang :

1) Pusat Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap (boiler) yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
2) Pusat Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
3) Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik sedangkan sisa panas yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan proses pemanasan air di unit Heat Recovery Steam Generator (HRSG) untuk memproduksi uap yang digunakan sebagai media penggerak turbin uap yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
4) Pusat Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair (minyak) yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak Luncur Piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
5) Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan panas bumi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu emisi untuk tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Mudahnya Mendapat Peringkat -Nilai- Biru PROPER-Lingkungan

Bagaimana caranya memperoleh peringkat biru pada Proper Nasional?

Sebenarnya sangat mudah bagi kalangan industri untuk memperoleh peringkat BIRU pada proper Nasional. Bahkan, Asalkan kalangan industri memiliki kemauan untuk menjalankan berbagai upaya Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3) maka dapat dipastikan peringkat suatu perusahaan BIRU.

Sayangnya walaupun ada kemauan, terkadang kalangan industri kesulitan untuk memperoleh peringkat BIRU. Salah satu faktornya adalah keterbatasan SDM di bidang lingkungan hidup.

Namun seharusnya hal tersebut tidak menjadi kendala utama, apabila di lain pihak, pemerintah (khususnya KLH) mampu dan MAU memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada kalangan industri.

Sayangnya selama ini para ispektur lapangan atau penilai proper, hanya ‘mampu’ dan sibuk menilai…menilai…kemudian menyalahkan semata. Tanpa mampu memberikan suatu arahan dan solusi yang baik dan komprehensif dalam upaya membina kalangan industri memenuhi tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pembinaan tersebut dapat berupa :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (PUU) terkait PPLH, khususnya melalui media internet. Sejatinya sosialisasi suatu PUU adalah KEWAJIBAN. Namun, selama ini masyarakat umum, termasuk kalangan industri, sangat sulit memperoleh berbagai ketentuan yang berlaku terkait PPLH. Aturan mengenai bentuk sosialisasi yang akan dijalankan cenderung “SEMAU-nya” aparatur pemerintah. Parahnya, dengan pola sosialisasi yang ada, cenderung membuka peluang usaha dengan cara berjualan BUKU yang berisi kumpulan PUU PPLH di suatu bidang tertentu. KKN dan PROYEK…, adalah kata kuncinya!!!

2. Kedua, pembuatan suatu pedoman (NSPK) yang jelas, lengkap sekaligus komprehensif dalam rangka mengarahkan, membina, dan mampu dijadikan acuan untuk menjalankan berbagai ketentuan suatu PUU. Pedoman yang dibuat, tentu saja harus diterjemakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan industri. Selain itu pedoman yang ada juga seharusnya mencakup masalah teknis, contohnya seperti adanya tahapan pengelolaan limbah yang baik; adanya berbagai bentuk kolam IPAL yang ideal dengan perbandingan debit air limbah yang ideal; dan adanya list dan keterangan berbagai bentuk peralatan dan perlengkapan industri yang berwawasan lingkungan. Penelitian dan pengembangan di instansi pemerintah harus digalakan. Sehingga mampu menghadirkan solusi yang konkrit dan terukur yang dapat dijadikan acuan bagi kalangan industri untuk dilaksanakan.
3. Inspeksi lapangan yang BERTANGGUNG JAWAB. Secara teknis, penilaian Proper didahului dengan adanya inspeksi lapangan oleh tim penilai PROper. Tim tersebut menghasilkan suatu saran tindak, yang wajib dijalankan oleh kalangan industri. Kemudian KLH akan mengeluarkan RAPOR SEMENTARA, dengan disertai mekanisme sanggahan yang dihadiri oleh kalangan industri. Kemudian, setelah proses sanggahan rapor sementara akan menemukan kekurangan-kekurangan apa yang harus dilakukan kalangan industri. Setelah itu ada penilaian lanjutan, yang BARU KEMUDIAN HASILNYA AKAN MENGHASILKAN RAPOR PROPER ‘sebenarnya’. Sayangnya pada PROPER 2011, proses sanggahan yang diadakan oleh KLH ternyata menjadi hasil akhir untuk kemudian dijadikan PENILAIAN PROPER SEBENARNYA. Proses sanggahan yang seharunya memberikan kesempatan bagi kalangan industri untuk memperbaiki berbagai SARAN TINDAK yang tidak jelas. Akibatnya PROSES SANGGAHAN terkesan FORMALITAS belaka. Kemudian banyak industri yang keberatan dengan pola penilaian PROPER yang terkesan tanpa ada pembinaan yang mumpuni. Hanya bisa menilai….menilai….dan menyalahkan saja. Mungkin saat itu mereka dikejar target, sehingga terkesan buru-buru.

Seandainya saja pemerintah mau, maka peringkat BIRU akan sangat mudah untuk diperoleh.

Comments (1) »

PROPER – BAG II

Berbagai perusahaan di Indonesia sejatinya telah melaksanakan Proper sebagaimana yang ditetapkan. Jutaan bahkan ratusan juta keluar dari kas perusahaan untuk menjalankan aktifitas proper yang sifatnya “katanya” sukarela.

Ironisnya lagi, untuk memenuhi berbagai ketentuan Proper, tak jarang berbagai perusahaan (bag pelaksana) malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum, khususnya dari institusi pemerintah dikenai biaya PUNGLI.

Pungli mulai dari yang kecil seperti biaya “sekedar uang makan atau rokok” para pelaksana tugas dari institusi pemerintah serta Pungli ukuran besar “berupa upeti sukarela” kepada para kepala daerah.

Kalau ada yang minta bukti ke saya…yah saya gak ada. Anda cari sendiri!. Sebab saya tidak dibayar oleh negara untuk melaksanakan tugas seperti itu. Lebih tepatnya anda tanya sama para pegawai sialan yang digaji oleh Negara tanpa kinerja yang memuaskan. seperti para Penegak hukum dan PNS yang suka makan gaji buta GETOHHH.

Sialnya bagi kalangan dunia usaha, mereka dihadapkan pada kondisi Proper yang “abu-abu”. Tidak dilaksanakan dijatuhkan dan nantinya sangat mudah untuk “dipersulit” sementara di lain sisi kalau dijalankan tentu saja lebih banyak Mudharatnya daripada manfaatnya.

Buat teman teman semua,mohon bantuannya… sebenarnya adakah yang tahu keuntungan konkrit/ nyata bagi suatu perusahaan yang menjalankan proper sebagaimana mestinya…Mohon dishare yahhh….

Sebab instrumen Proper termasuk mekanisme insentif dan disinsentif. Tapi kok kenyataanya cuma jadi ajang cari duit para pegawai negara yang bajingan itu…

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.