Archive for Rangkuman

Apakah Sedulur Sikep Menolak Pabrik Semen Rembang ??? Tidak.

Kalau ada yang mengatasnamakan sedulur sikep dalam menolak semen Rembang gimana? Baca aja putusan MA. 3. Putusan Mahkamah Agung PK_TUN_2016.

biar gak dibohongin sama berita PALSU. Gak ada komunitas sedulur sikep yang menolak pabrik semen. FAKTA bukan TIPU-TIPU.

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161215152638-20-179874/warga-sedulur-sikep-bantah-ikut-tolak-semen-rembang/

Warga Sedulur Sikep Bantah Ikut Tolak Semen Rembang

Damar Sinuko, CNN Indonesia/ Kamis, 15/12/2016 16:10 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah tokoh masyarakat Sedulur Sikep membantah ikut menolak keberadaan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Para penganut ajaran Samin itu menyebut, pabrik milik PT Semen Indonesia itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka.

Hal ini dinyatakan para pemuka warga Samin ini saat diundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (15/12).

Ganjar sengaja menggelar pertemuan itu untuk mengkonfirmasi kabar penolakan Sedulur Sikep atas keberadaan pabrik semen seperti yang kerap dilontarkan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Lihat juga: KLHK Perintahkan Ganjar Cabut Izin Lingkungan Semen Indonesia

Salah seorang tokoh Sedulur Sikep, Poso mengatakan, selama ini warga Samin tidak pernah ikut campur dalam konflik Semen Rembang. Pasalnya, mereka tidak ada yang tinggal di daerah Rembang.

Kami ada di Pati, Kudus, Blora dan Bojonegoro. Kalau ditanya soal menolak pabrik Semen di Rembang, kami tidak tahu, tidak bisa menjawab,” kata Poso.

Menurutnya, ada atau tidak pabrik di kawasan Kendeng itu tidak berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan warga Samin.

Mendengar pernyataan warga Samin ini, Ganjar yakin bila warga penolak pabrik semen tidak sebanyak yang diklaim selama ini. Seperti yang dicantumkan dalam gugatan hukum yang mencantumkan jumlah 2.051 orang.

Apalagi, dalam gugatan tersebut ada nama-nama yang mencantumkan profesi mereka yang aneh dan tidak masuk akal.

Lihat juga: Ganjar Persoalkan Ultraman dalam Data Penolak Pabrik Semen

Misalnya penggugat dengan nama Zaenal Muhlisin yang mencantumkan pekerjaannya sebagai Power Rangers. Ada pula penggugat Bekti Tri S dengan keterangan pekerjaan sebagai Ultraman.

Selanjutnya ada yang bernama Sudi Rahayu, beralamat di Amsterdam dengan pekerjaan Menteri. Bahkan pekerjaan sebagai presiden juga dicantumkan oleh penggugat bernama Saiful Anwar yang beralamat di Manchester.

Mereka yang datang para sesepuh Samin enggak peduli dengan pabrik semen. Terus pertanyaannya, warga Samin mana yang diklaim kubu yang menolak itu,” kata Ganjar usai pertemuan.

Ganjar kembali menekankan bila putusan MA yang mencabut izin lingkungan pabrik semen Rembang tidak menyentuh pada fisik pembangunan pabrik semen. Karena itu, tuntutan untuk menutup pabrik semen di Rembang dinilai Ganjar salah kaprah.

“Publik harus tahu, tidak ada perintah atau putusan menutup pabrik. Jadi ini soal izin lingkungan di mana kami punya waktu sampai 17 Januari 2017 untuk memberikan sikap,” kata Ganjar.

Keberadaan pabrik semen tersebut masih menuai pro dan kontra. Warga yang menolak menempuh jalur hukum dan memenangkan gugatan. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dengan mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan Ganjar.

Lihat juga: Gubernur Ganjar: Pabrik Semen Jalan Terus

Warga Rembang juga mendesak Ganjar melaksanakan putusan MA. Mereka bahkan berjalan dari Rembang ke Semarang untuk menemui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Belakangan, Ganjar malah mengeluarkan izin nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen tertanggal 9 November 2016.

Alasan Ganjar, izin baru dikeluarkan atas permintaan PT Semen Indonesia yang mengubah nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT Semen Indonesia; dan perubahan penggunaan lahan.

https://jateng.merdeka.com/industri/sedulur-sikep-nyatakan-tidak-pernah-menolak-semen-rembang-161216g.html

Sedulur Sikep nyatakan tidak pernah menolak semen Rembang

Sedulur Sikep dari Kudus, Pati, Blora, dan Bojonegoro menyatakan tidak pernah berdemo dan tidak menolak ataupun mendukung Semen Rembang

©2016 Merdeka.com Reporter : Anton Sudibyo | Jum’at, 16 Desember 2016 13:39

Merdeka.com, Jawa Tengah – SEMARANG – Sekitar 20 warga Sedulur Sikep dari berbagai daerah mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (15/12). Mereka tegas nyatakan Sedulur Sikep tidak pernah menolak pabrik semen Rembang.

Mereka yang datang berasal dari Pati, Blora, Kudus, dan Bojonegoro. “Nek Rembang sak ngertiku lan dulur-dulur kok ora ono wong Sikep (Kalau Rembang setahuku dan teman-teman kok tidak ada orang Sikep),” kata Budi Santoso, tokoh Sikep asal Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Menurutnya, Sedulur Sikep tidak pernah mengeluarkan pernyataan menolak Semen. Ajaran Samin Surosentiko melarang pengikutnya bersikap bermusuhan dengan siapapun. Samin juga tidak mengenal demo atau menyuarakan pendapat di muka umum.

Terkait film Samin vs Semen, Budi justru menganggap film itu hanya memanfaatkan Sedulur Sikep untuk kepentingannya sendiri. “Samin naming dadi kudung (Samin cuma jadi topeng),” tegasnya.

Sutoyo, tokoh Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Pati menyampaikan, tokoh Sikep Gunretno yang memimpin penolakan Semen Rembang masih saudara dekatnya. Ia menolak diajak demo oleh Gunretno.

“Tak welingke ajaran, ojo yo le, ora usah koyo ngono. Tapi tetep mangkat nggih pripun. Niku sing ora ngerti ajaran, ngertine disanguni yo gelem mangkat (Sudah saya ingatkan ajaran tapi tetap berangkat demo. Itu tidak tahu ajaran, tahunya diberi uang ya berangkat semua),” katanya.

Manio, juga warga Sukolilo mengatakan dirinya adalah saudara ipar Gurnetno. Ia menyatakan Wong Sikep yang demo menolak Semen Rembang cuma Gunretno dan beberapa anggota keluarganya. “Kula ipe kaliyan Gun, tapi tata carane berlawanan. Ingkang nyuworo menolak semen niku namun mboten wonten tiyang sepuluh (Saya iparnya Gunretno tapi tata caranya berlawanan. Samin yang menolak semen tidak ada orang sepuluh),” ujarnya.

Tokoh Sikep asal Blora, Poso, mengatakan agama Samin tidak mengajarkan permusuhan. Samin menganggap semua isi alam saudara, baik manusia maupun isi semesta. Kalau alam mau diberdayakan oleh pabrik semen, sikap sedulur Sikep cuma bisa mempersilahkan dengan harapan memberi manfaat bagi masyarakat.

Semen nggih mboten menopo. Mboten ditolak. Nek mangkeh kok pabrik nyengsarakke alam lan menungsa, mangkeh dibales dewe karo alam. Entuk bendhune alam. (Semen ya tidak apa-apa. Tidak ditolak. Kalau nanti pabrik menyengsarakan alam dan manusia ya nanti dibalas sendiri oleh alam. Dapat hukuman alam),” kata tokoh Sikep asal Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima kedatangan Sedulur Sikep dengan duduk lesehan di lantai beralas karpet. Ia sudah dua kali mendengarkan pendapat Sedulur Sikep di luar kelompok penolak Semen Rembang. “Begitulah cara mereka bersikap. Adil, jujur, tidak mau konfrontasi. Mereka tidak mengurusi semen, netral. Kalo ada (yang menolak) mungkin tetap ada, dan tetap dianggap sedulur,” katanya.

 

http://krjogja.com/web/news/read/18796/Sedulur_Sikep_Bantah_Tolak_Semen_Rembang

Sedulur Sikep Bantah Tolak Semen Rembang

Kamis, 15 Desember 2016 / 15:44 WIB

Ganjar Pranowo (kanan) menerima pernyataan masyarakat Samin, Sedulur Sikep seputar sikapnya atas pendirian pabrik semen di Rembang. (Foto: Chandra)

 

SEMARANG (KRJogja.com) – Kedatangan masyarakat Samin atau yang dikenal Sedulur Sikep di Kantor Gubernur Jateng dan terlibat dialog dengan Gubernur Ganjar Pranowo, Kamis (15/12) menepis klaim bahwa Sedulur Sikep menolak Pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Rembang.

Sutoyo yang mewakili Sedulur Sikep dari Kabupaten Pati bahkan menyatakan tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam gerakan aksi yang menyatakan Sedulur Sikep menolak pendirian Pabrik Semen di Rembang.

Pernyataan Sutoyo ini mematahkan klaim para pengunjukrasa penolakan pendirian pabrik semen di Rembang adalah Sedulur Sikep. “Kami Sedulur Sikep punya komitmen atau ajaran dari leluhur yang selalu menjaga perilaku dan tutur kata kami. Kejujuran sangat kami junjung tinggi dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu kami juga menjaga perilaku untuk tidak saling menyakiti atau terlibat konflik. Termasuk urusan pabrik semen, kami juga tidak menolak maupun mendukung, bagi kami asalkan itu baik dan bermanfaat ya silahkan saja mau didirikan atau tidak”, ungkap Sutoyo yang hadir bersama puluhan Sedulur Sikep lainnya dari Kudus, Blora dan Bojonegoro.

Kehadiran para keturunan Sura Sentika, leluhur masyarakat Samin ini juga menegaskan bahwa warga Sedulur Sikep tidak pernah menyatakan diri dan menggerakkan unjukrasa. Namun diakuinya bahwa ada juga mereka yang ikutan unjukrasa namun itu dilakukan bukan atas kehendak atau mewakili warga Sedulur Sikep.

Ganjar Pranowo sangat berterima kasih atas kunjungan warga Sedulur Sikep dan telah menjelaskan secara gamblang atas opini yang berkembang di masyarakat seputar penolakan Sedulur Sikep terhadap pendirian Pabrik Semen Indonesia di Rembang. “Ya dengan begini kita jadi tahu bagaimana sikap para Sedulur Sikep sebenarnya atas pembangunan pabrik semen di Rembang. Memang ada yang ikutan menolak, tapi itu bukan mewakili masyarakat Sedulur Sikep.Bahkan mereka juga menyampaikan tentang sikapnya yang menjaga keluhuran ajaran Sura Sentika”, ungkap Ganjar Pranowo. (Cha)

berita lagi

PABRIK SEMEN KENDENG

Budayawan Tuduh Komunitas Sedulur Sikep Dimanfaatkan

Pabrik semen yang bakal mengeksplorasi karst Pegunungan Kendeng di kabupaten Rembang, eks Keresidenan Pati menurut budayawan diwarnai pemanfaatan Komunitas Sedulur Sikep.

Solopos.com, SEMARANG — Aktivis kesenian yang disebut Kantor Berita Antara sebagai budayawan, Daniel Hakiki, menuduh kalangan pencinta kelestarian lingkungan hidup yang menolak pabrik semen di Kabupaten Rembang telah memanfaatkan Komunitas Sedulur Sikep.

Melalui corong Kantor Berita Antara, Daniel Hakiki memaparkan penolakan atas eksplorasi karst Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, eks Keresidenan Pati, Jateng hanya didukung segelintir oknum Sedulur Sikep. Dengan kata lain, sebagian besar Komunitas Sedulur Sikep justru mendukung penambangan gamping demi mendapatkan upah atas pekerjaan baru mereka.

Atas dasar itu, Daniel Hakiki meminta pemanfaatan Komunitas Sedulur Sikep oleh sejumlah pihak dalam pro dan kontra atas eksplorasi karst Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, eks Keresidenan Pati itu harus segera dihentikan. Seperti kerap diberitakan, pro dan kontra tersebut menghadapkan warga pencinta kelestarian lingkungan hidup dengan warga yang kini menggantungkan mata pencaharian baru kepada pabrik semen.

“Jika kepentingan segelintir oknum Sedulur Sikep tidak segera dihentikan, maka masyarakat dan komunitas tersebut khawatir kearifan lokal welas asih dan kejujuran yang menjadi karakter utama ajaran Samin akan punah,” katanya sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara di Kota Semarang, Rabu (15/3/2017).

Ia berpandangan bahwa kebudayaan memiliki ranah tersendiri yang seharusya tidak dibaurkan dengan berbagai kebutuhan duniawi semata. “Jika kebudayaan dibaurkan, maka nilai dari kebudayaan itu sendiri akan mengalami degradasi dan lambat laun akan ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Daniel Hakiki, gara-gara pro dan kontra pabrik semen tersebut, masyarakat Samin saat ini disorot banyak pihak karena pemahaman hidup segelintir orang Samin dirasa mulai bergeser kepada ranah politik praktis. Kondisi itu, kata dia, ditandai dengan adanya pergerakan politik dan keduniawian yang masif dari sebagian warganya dan warna tersebut yang kini seakan-akan membawakan eksistensi masyarakat Samin secara umum.

Daniel mengaku khawatir karena hal tersebut dapat mengurangi kearifan atau keluhuran ajaran Samin itu sendiri yang selalu kental dengan nuansa “welas asih” serta kejujuran. “Sebagai ajaran kebudayaan, Samin merupakan ajaran yang sangat tepat untuk menghindari pertikaian dan permasalahan,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga Samin di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyatakan merasa dipermalukan terkait dengan permintaan berbagai bentuk bantuan ke sejumlah pihak yang terkait dengan pro dan kontra eksplorasi karst Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, eks Keresidenan Pati. “Kami tidak pernah minta bantuan kepada siapapun, tapi oleh Gunretno [tokoh penolak pabrik semen] diomongkan minta bantuan. Itu sama saja njlomprongke kami,” ujar Sutoyo, tokoh Sedulur Sikep di Kabupaten Pati.

Ia mengaku mengetahui Gunretno meminta bantuan dengan mengatasnamakan Komunitas Sedulur Sikep setelah dirinya didatangi sejumlah pihak pemberi bantuan yang berasal dari berbagai daerah. Warga Dukuh Bombong, Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati itu menyebutkan bantuan antara lain berupa benih tanaman dan uang senilai Rp150 juta dari sebuah perusahaan jamu di Kabupaten Semarang.

“Yang ngasih uang ngecek ke saya, menanyakan apakah bantuan yang telah diberikan sudah diterima atau belum, [Sedulur] Sikep tidak rakus dan tidak pernah minta-minta,” katanya dalam bahasa Jawa.

Sutoyo menilai tindakan Gunretno yang meminta bantuan dan melakukan unjuk rasa menolak pabrik semen itu MENYIMPANG dari ajaran Samin. Para leluhur warga Samin, kata dia, tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk iri hati, dengki, bermusuhan, atau menjelek-jelekkan orang lain.

Saya sudah menegur Gunretno tiga kali, saya tanya ajaran Samin yang mana kok mengajak unjuk rasa seperti itu? Dia diam saja, tidak menjawab,” ujarnya.

Ia juga mengaku pernah tiga kali diajak Gunretno berunjuk rasa di Kabupaten Rembang dan Pati untuk menolak pabrik semen. Menurut dia, para pendemo yang melakukan aksi pro dan kontra eksplorasi karst Pegunungan Kendeng, eks Keresidenan Pati dengan pabrik semen di Kabupaten Rembang hanya sebagian kecil dari Sedulur Sikep, sedangkan mayoritas berasal dari desa lain yang seolah-olah merupakan warga Samin. “Sebagian besar Sedulur Sikep tidak mau diajak demo karena tidak sesuai dengan ajaran yang kami anut,” katanya.

http://www.solopos.com/2017/03/15/pabrik-semen-kendeng-budayawan-tuduh-komunitas-sedulur-sikep-dimanfaatkan-801629

asal mula kasus semen rembang

prahara semen rembang

prahara kendeng

semen kendeng untuk siapa

kendeng kawasan sedulur sikep

sedulur sikep tidak menolak pabrik

Leave a comment »

Serba-serbi – Tambang Freeport di Indonesia

Pencemaran Pertambangan PT Freeport di Papua

Pertambangan Freeport tidak saja mencemari lingkungan tapi telah banyak menimbulkan derita dan kematian bagi warga di sekitar pertambangan. Di samping itu, sejumlah kekerasan antara aparat dan penduduk sekitar juga sering terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan penduduk, pekerja, bahkan aparat kepolisian dan tentara.

Dari sejumlah bencana tambang Freeport ada beberapa yang sampai pada ranah hukum yakni peristiwa tanggal 4 Mei 2000 di mana dam penahan limbah cair ambruk dan tidak mampu menahan beban yang lebih sehingga limbah cair beracun tersebut masuk ke Sungai Wanagon dan Kampung Banti serta membunuh empat penduduk, menghancurkan kandang ternak babi dan kebun warga, merusak kuburan orang suku Amungme dan mencemari 12 kilo meter Sungai Wanagon sampai ke laut.48

Akibat kasus ini, PT Freeport Indonesia digugat oleh WALHI melalui legal standing yang mengatasnamakan lingkungan. Gugatan WALHI didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili kantor pusat Freeport di Jakarta. Dalam kasus WALHI vs Freeport, penggugat meminta Freeport untuk terbuka karena informasi yang dikeluarkan melalui Annual Report mereka dan keterangan yang mereka berikan di DPR dinilai bohong dan menyembunyikan data/kejadian yang sebenarnya. WALHI juga menuntut

Freeport meminta maaf di media nasional dan internasional termasuk televisi nasional dan internasional serta memperbaiki sistem pembuangan tailing mereka agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan serupa di masa mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian tuntutan dari WALHI dengan memerintahkan Freeport untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah mereka. Sayangnya Pengadilan tidak mengabulkan tuntutan permohonan maaf dari penggugat, padahal menurut informasi valid dilapangan, Freeport telah menyembunyikan sebagian besar informasi dan melanggar UU Lingkungan Hidup yang berlaku pada saat itu.

Perusahaan ini sampai sekarang masih memiliki rekam jejak lingkungan yang jelek karena ranking mereka selalu dianggap jelek oleh Tim Penilai “Proper” Pemerintah. Freeport belum pernah mendapatkan lambang “Hijau” dan pernah mendapatkan lambang “Hitam” dari Kementerian Lingkungan Hidup. Freeport bahkan pernah tidak dimasukkan dalam daftar Proper 2011 karena peringkatnya yang jelek. 50

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.27-28

 

Kasus Walhi vs Freeport 106
Kasus ini bermula dari terjadinya longsoran overburden penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya pada Tanggal 14 Mei 2000, pukul 21.30 WIT. Longsoran tersebut menyebabkan meluapnya material (sludge, overburden dan air) ke sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah Danau Wanagon. Kejadian tersebut menelan korban jiwa empat orang yang merupakan pekerja subkontraktor tergugat. Karena kejadian ini organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Selatan pada Tanggal 1 November 2000 mengajukan gugatan legal standing ke Pengadilan Negeri Jakarta.
Di dalam positanya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sengaja menutup-nutupi dan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat kepada
publik mengenai bencana yang terjadi. Selain itu penggugat juga mendalilkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tergugat telah menyebabkan kerusakan yang sangat hebat. Oleh karena itu tergugat harus bertanggung
jawab secara strict liability.
Dalam petitum primernya penggugat meminta agar majelis hakim antara lain: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan di dalam petitum subsidernya penggugat hanya meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Di dalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian, yaitu: menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat. Majelis hakim juga mengabulkan tuntutan subsider, yaitu memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan tertentu berupa upaya maksimal untuk meminimalisir terjadinya overburden ke Danau Wanagon.

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.588-589

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menjelaskan, nilai potensi kerugia negara itu didasarkan pada perhitungan hasil perhitungan nilai royalti yang dilakukan ICW selama kurun waktu 2002-2010 dibandingkan dengan pelaporan pembayaran royalti PT FI. Dari laporan keuangan Freeport, perusahaan tersebut telah membayarkan royalti kepada negara senilai 873,2 juta dolar AS. Sementara, berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti PT FI adalah 1.050 juta dolar AS.
“Diduga terjadi kekurangan bayar royalti yang berakibat terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai 176,886 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,591 triliun,” ujar Firdaus dalam konferensi pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Sela¬tan, Selasa (1/11/2011).
Saat ini, pemerintah tengah melakukan renegosiasi kontrak terhadap 118 perusa¬haan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Sebagai perusahaan berskala besar, PT Freeport Indonesia harus mendapatkan prioritas. “Renegosiasi kontrak karya harus segera dilakukan untuk mempromosikan kepentingan nasional, salah satu diantaranya merealisasikan kewajiban divestasi sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia,” lanjut Firdaus.
Selain itu, fokus utama terhadap PT FI mencakup evaluasi produksi tambang. Saat ini, pemerintah menetapkan batas maksimum skala operasi hingga 300.000 ton bijih/hari di Blok A Freeport di kabupaten Mimika, Paniai, Fak Fak dan Jayawijaya, Papua. Melihat dampak buruk terhadap lingkungan tanpa didukung penerimaan memadai, batas ini seharusnya dievaluasi hingga maksimum 200.000 ton bijih perhari.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi royalti tambang selain emas, perak, dan tembaga yang selama ini telah dibayarkan. Dalam laporan keuangan PT FI pada 2001-2006, total penerimaan dari belerang dan mineral lainnya mencapai 3885,701 juta dolar AS. Jika belerang dan mineral ikutan dikenakan kewajiban royalti, nilainya mencapai 135 juta dolar AS atau setara dengan Rp 121,5 miliar. “Dalam audit BPK terhadap PT FI pada 2004, BPK meminta Freeport membayar royalti belerang,” tukas Firdaus.
Renegosiasi kontrak wajib direalisasikan segera karena dinilai tidak lagi sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat menyatakan, kontrak karya PT FI telah melecehkan perkembangan reformasi hukum di Indonesia karena berlawanan dengan aturan-aturan baru yang memproteksi sumberdaya nega¬ra seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengamanat¬kan penerimaan negara dari sektor tambang. “Perjanjian yang seharusnya batal demi hukum,” tegas Nurkholis.
Pemerintah, menurut Nurkholis, dapat mengajukan gugatan kepada PT FI untuk segera membayarkan kekurangan royalti jika perusahaan yang beroperasi sejak 1973 itu menolak renegosiasi kontrak. Hal tersebut pernah dilakukan saat pemerintah menggugat PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang dinilai mencemari Teluk Buyat di Minahasa. Gugatan itu berakhir damai, ketika PT NMR mau membayar ganti rugi senilai 40 juta dolar AS. Dila
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

WAWANCARA
Firdaus Ilyas
SBY Harus Tegas
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerin¬tah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di kawasan timur Indonesia, PT Freeport Indone¬sia (PT FI), bersikeras menolak ren¬cana renegosiasi karena berpedoman pada kontrak yang telah ditanda¬tangani pada 1991. Menghadapi PT FI, pemerintah seakan hilang akal. “Yang diperlukan adalah ketegasan dan keseriusan pemerintah. Karena dasar renegosiasi sangat kuat,” ujar koordinator divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Rabu (7/12/2011).
Berikut petikan wawancara http://www.antikorupsi.org dengan Firdaus Ilyas:
PT Freeport Indonesia termasuk perusahaan yang “bandel”, belum mau renegosiasi kontrak. Perlukah SBY turun tangan? Sebab Freeport telah sejak awal berinvestasi telah melakukan perjanjian dengan sistem goverment to business, bahkan langsung dengan Soeharto dan kaki tangannya..
Bicara renegosiasi kontrak sebe¬narnya merupakan isu lama. Untuk PT FI bahkan sudah dibicarakan soal rencana renegosiasi kontrak sejak 2005. Lalu, pada 2006, dibentuk tim renegosiasi di bawah koordinasi Men¬teri Koordinator Ekonomi. Juni 2011 Presiden SBY melontarkan kembali kembali soal renegosaisi ini.
Alasannya renegosiasi sangat kuat, yakni UU Minerba tahun 2009. Alasan kedua, melihat kecilnya pen¬erimaan negara dari royalti.
…, …
Di dalam kontrak karya PT FI ada klausul kewajiban divestasi. Namun kemudian ditambah satu lagi pasal, yang intinya kalau pemerintah mengeluarkan peraturan lebih men¬guntungkan perusahaan, kewajiban sebelumnya bisa gugur. Ketika awal¬nya ada kewajiban divestasi, namun kemudian ada aturan baru yang lebih menguntungkan perusahaan, bisa gugur.
Kontrak PT FI ditandatangani tahun 1991. Pada 1994 terbit UU Penanaman Modal Asing yang membolehkan struktur kepemilikan modal perusahaan bisa dimiliki 100 persen pihak oleh asing. Akhirnya inilah yang dirujuk. Banyak pihak curiga lahirnya peraturan ini atas lobi dari PT FI.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

Freeport, Potret Buram Pengelolaan Lumbung Emas Grasberg
…, …
Merujuk pada laporan tahunan Freeport-McMorran Copper &  Gold Inc. (FCX), bukit Grasberg, atau yang saat ini lebih tepat disebut lubang Grasberg, merupakan lokasi tambang dengan cadangan emas dan tembaga paling besar di dunia. Disebutkan dalam Annual Report (AR) FCX tahun 2010 tambang Grasberg mempunyai cadangan 32,7 miliar pounds tembaga dan 33,7 juta ounce emas. Cadangan emas Grasberg merupakan yang terbesar dibanding lokasi tambang FCX lainnya.
Nilai tambang yang begitu fantastis, sayangnya, tidak secara langsung mengalirkan manfaat bagi perekonomi¬an Indonesia. Pada 2010, PT FI mengklaim telah memberikan manfaat langsung sekitar Rp 17,4 triliun kepada pemerintah. Jumlah ini terlampau kecil bila dibanding¬kan total revenue FCX tahun 2010 sebesar 18.982 mil¬lion US$ (sekitar Rp 170,84 triliun dengan kurs 9.000). Nilai Rp 17,4 triliyun yang dibayarkan kepada Indonesia hanya setara dengan 0,10 dari total revenue yang dinikmati FCX.
Tambang Grasberg merupakan penyumbang terbesar total revenue yang diterima FCX sebagai induk PT FI. Bahkan, dalam laporan tahunan perusahaan disebut¬kan dengan tegas bahwa “tanpa tambang Grasberg, FCX tidak akan ada. Tambang Grasberg menjadikan FCX sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia”.
Dalam KK PT FI, salah satu kewajiban pembayaran ke¬pada pemerintah Indonesia adalah iuran tetap dan iuran produksi (royalti). Iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah KK dikalikan tarif (US$ 3) per Ha/tahun. Tarif royalti tembaga 1,5%-3,5% dari harga jual, emas dan perak 1% dari harga jual. PT FI juga dikenakan royalti tambahan untuk tingkat produksi bijih di atas 200.000 ton (maksimal 300.000 ton) per hari dengan tambahan royalti untuk tembaga sebesar 100%, emas dan perak 200%.
Perhitungan royalti itu jauh lebih rendah bila dibandingkan patokan tarif yang disebutkan dalam PP No 13 Ta¬hun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003. Tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25%.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

 

Renegoisasi Kontrak untuk Kedaulatan Tambang

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan.
UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pertambangan di Indonesia.
Falsafah kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan tambang diamini oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jelas dinyatakan Undang-undang, mineral yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaan tambang harus dikuasai oleh negara,…,…

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan. Sumber (Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011)

Sebelumnya, patut diingat sebagai catatan, Proses pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh sebesar 7 persen oleh pemerintah tidak berjalan mulus. Akibat adanya pemburu rente!.

Baca dampak lingkungan PT Freeport unduh Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua

Baca Suara Tambang ICW SUARA+TAMBANG4

dan SUARA+TAMBANG3

Baca materi terkait Korupsi di bidang Migas dan Tambang Transparansi+Migas_ICW_29Sept10

 

Ketika Mereka Menyoal Freeport, dari Kerusakan Lingkungan sampai Pengabaian Hak Orang Papua
March 23, 2017 Della Syahni, dan Indra Nugraha, Jakarta Energi (http://www.mongabay.co.id/2017/03/23/ketika-mereka-menyoal-freeport-dari-kerusakan-lingkungan-sampai-pengabaian-hak-orang-papua/)
Seorang lelaki berjas, celana jeans dan kacamata hitam berdiri di hadapan lima orang warga (petani). Di tubuh lelaki itu tergantung tulisan ‘Boss Freeport’, di bagian depan dan ‘Jim Bob’ di bagian punggung .
Tampak juga warga bercaping, muka coreng berpakaian cabik, kaki dirantai, dan tangan terikat. ‘Boss Freeport’ mencambuk, menendang dan menyiksa warga. Mereka mengerang kesakitan. Memohon ampun.

‘Jim Bob’ tak peduli.
Kelima petani berontak. Mengangkat cangkul dan parang, berbalik menghajar ‘Boss Freeport’ hingga lumpuh.
Itulah aksi teatrikal oleh Sanggar 33 di Gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (13/3/17). Ia gambaran pendudukan perusahaan tambang, PT. Freeport Indonesia (Freeport), di Papua sejak 1967.
Jim Bob, nama panggilan James Moffet, salah satu mantan Dewan direksi Freeport yang mundur dan jadi konsultan dewan direksi dan penasihat khusus operasional perusahaan di Indonesia. Bob, orang yang berperan penting mengembangkan tambang emas dan tembaga Grasberg milik Freeport di Papua.
“Selama 50 tahun, banyak kerusakan ekologi karena tambang Freeport, pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah adat Suku Amungme dan Kamoro tak pernah dibayar Freeport. Masyarakat Papua hidup di tengah limbah kimia,” kata Rudi Hartono, Wakil Sektretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik, Rudi Hartono dalam orasi.
Dengan kerusakan sosial dan ekologi di Papua, katanya, negara harus hadir dan bertanggungjawab.
Freeport, sepertinya mau tetap mau model bisnis, dimana investor sebagai tuan dan Indonesia jadi pelayan.
Belum lagi,  soal penolakan Freeport atas divestasi saham 51% dan perubahan status dari kontrak karya jadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Freeport menolak divestasi dengan alasan, KK yang ditandatangani bersama pemerintah pada 1991 hanya mengatur divestasi 30%. Penolakan IUPK karena kewajiban membangun smelter  dan aturan pajak dan royalti bersifat prevailing atau sewaktu-waktu dapat berubah.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, jika Freeport tak mau hargai kedaulatan Indonesia, tak perlu ada perundiangan lagi. Kita sudah tak ingin model bisnis terus merusak sumber daya alam.”
Hendri Kurniawan, Juru Bicara Gerakan Nasional Pasal 33 UUN 1945, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia mencoba bersikap tegas terhadap Freeport.
“Bahkan pemerintah melalui KESDM sanggup berhadapan di pengadilan arbitrase internasional jika Freeport tak tunduk dan patuh peraturan Indonesia,” katanya.
Wacana membawa kisruh ini ke pengadilan arbitrase internasional muncul kala Presiden dan CEO Freeport Richard C. Adkerson menyatakan, beri waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan.
Hardikan ini, katanya, jadi alasan lebih kuat, pemerintah tak memperpanjang KK yang berakhir 2021. “Dengan momentum berakhir KK Indonesia punya kesempatan memperoleh kepemilikan penuh kekayaan tambang. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menata ulang pengelolaan tambang berbasis kemandirian dan kesejahteraan,”  katanya.
Penataan ulang ini, usul Hendri harus melibatkan pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD dan rakyat Papua secara langsung dengan konsep koperasi rakyat maupun tambang rakyat.
Selang seminggu, puluhan massa terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Senin (20/3/17) aksi di depan Kantor Freeport di Jakarta.
Sebagian mahasiswa, laki-laki dan perempuan mencat tubuh mereka, sebagian tubuh ke bawah putih dan biru langit, bagian atas termasuk wajah dan tangah merah dengan gambar bintang putih di tengah.
“Papua bukan merah putih! Papua Bintang Kejora (bendera Papua Merdeka_red),” yel-yel mereka.
Aksi ini menyusul kisruh pemerintah Indonesia dengan Freeport yang dinilai tak melibatkan masyarakat Papua sebagai pihak terdampak langsung.
“Freeport tak hanya merampok kekayaan alam, memberangus demokrasi, melanggar HAM hingga membuat rakyat Papua miskin, juga merusak lingkungan,” kata Frans Nawipa, mewakili AMP.
Data mereka, setiap hari operasi penambangan Freeport, membuang 230.000 ton limbah batu ke Sungai Aghawagon dan sungai sekitar. Ada 360.000-510.000 ton per hari limbah asam mencemari dua lembah sekitar 6,5 kilometer hingga kedalaman 300 meter.
“Kali ini dalam kisruh pemerintah Indonesia dan Freeport soal IUPK, lagi dan lagi rakyat dan bangsa Papua tak dilibatkan.”
Mereka tak setuju nasionalisasi Freeport. Tuntutan mereka, antara lain, Indonesia menutup Freeport, mengaudit kekayaan perusahaan, memberikan pesangon untuk buruh perusahaan, audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. Lalu menarik TNI/Polri dari tanah Papua, usut pelanggaran HAM, berikan hak menentukan masa depan pertambangan Papua dan mengharuskan Freeport merehabilitasi lingkungan dampak tambang.

Aksi teatrikal aktivis di Jakarta, menyuarakan protes pada Freeport. Foto: Della Syahni

Saham Freeport
Terkait rencana divestasi saham Freeport yang digadang pemerintah sebesar 51%, Pemkab Mimika minta 20%. Bupati Mikika Eltinus Omaleng dalam peluncuran buku berjudul “Papua Minta Saham” awal Maret mengatakan, 20% itu harga mati.
“Kami pertahankan. Kalau kami tak dikasih, perusahaan tambang manapun tak boleh masuk. Selama dua hari kami sudah bertemu Pak Jonan (Menteri ESDM-red) dan Pak Luhut (Menteri Maritim-red), respon mereka luar biasa,” katanya.
Dia bilang, sambutan Jonan positif. Kalau divestasi 51% jadi, rakyat Papua akan dapat saham. “Pak Luhut juga mengatakan seperti itu. Kami senang.”
Eltinus menulis sendiri buku itu. Ia berisi sekelumit permasalahan masyarakat Papua setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berdiri di bumi Cendrawasih.
Betapa penderitaan masyarakat mulai dari tergusur dari tanah ulayat, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan lain-lain. Jadi, katanya, kalau rakyat Papua minta saham 20% bukan hal besar dibandingkan penderitaan.
Dia mengatakan, sebenarnya 20% masih sangat kecil. Jumlah itu terbagi-bagi, 10% untuk pemda, 10% lain untuk masyarakat adat Amungme dan Komoro,  yang selama ini jadi korban.
“Kita miskin di atas miskin. Miskin di atas emas, di atas tembaga.”
Dia bilang, Freeport ini macam pemerintah dalam pemerintah. Selama ini, mereka meminta Freeport berbuat untuk warga tetapi tak mau dengar.
“Minta buka jalan sedikit saja tak bisa. Tak mau. Untuk pendidikan, kami punya warga jadi pekerja di Tembagapura dan memiliki anak-anak, untuk sekolahkan saja mereka tak mau terima. Apalagi masyarakat lain? Tak boleh masuk.”
Dia juga , Freeport membangun smelter di Mimika. Sebelumnya, dia sudah siapkan lahan 300 hektar dan bahas dengan Komisi II DPR.
“Kami mengejar soal smelter karena mungkin melalui itu bisa mengurangi pengangguran.”
Dengan masyarakat Papua punya saham, bisa menentukan nasib dan ikut bersuara dalam menentukan masa depan tambang sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan warga Papua.
Janes Natkime, perwakilan masyarakat adat Suku Amungme mengatakan, selama ini warga jadi korban atas kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia.
“Dua negara ini rampas hak asasi, hak adat kami. Sekarang kami datang kepada pemerintah mengadukan nasib kami.”
Dia bilang, hampir 50 tahun tak ada keadilan bagi masyarakat Amungme. “Selama ini gunung-gunung kami habis, lahan hidup habis atas kepentingan dua negara. Masyarakat juga mulai punah akibat pertambangan Freeport di Papua.”
Suku Amungme dan Kamoro, katanya, susah hidup. Lahan berburu mereka sudah jadi pertambangan Freeport.
“Kemudian zat kimia, masyarakat banyak jadi korban. Banyak luka-luka di kaki dan badan. Kalau orang injak sungai, akan luka.”
“Masyarakat susah hidup. Hewan seperti ikan, katak, ular tak ada lagi. Pohon-pohon di pinggir sungai mati. Masyarakat sekarang ini bertahan di pinggiran saja, meski masih di area penambangan. Namun untuk berburu sulit.”

Leave a comment »

Perubahan Izin Lingkungan – Adendum Amdal – Revisi

Menurut Pasal 1 Butir 35 UUPPLH 32/ 2009, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Terkait hal tersebut, dalam Pasal 36 ayat (1), menetapkan, bahwa Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

 

Pasal 73 PP Izin Lingkungan 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

 

Catatan :

Ketiadaan sanksi jika pemrakarsa tidak mengajukan izin lingkungan.

HGU BTLA tahun berapa ? dengan kata lain, kegiatan sudah berjlan. Jadi seharusnya tidak dapat disusun UKL-UPL tapi DPLH.

 

Pasal 50

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

 

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  4. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  5. penambahan kapasitas produksi;
  6. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
  7. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
  8. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
  9. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  10. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  11. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  12. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  13. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  14. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

diterbitkannya Izin Lingkungan.

 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

  1. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  2. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

 

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

 

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Leave a comment »

Contoh Pengumuman Kegiatan/ Usaha Wajib AMDAL

contoh pengumuman kegiatan wajib AMDAL di media massa

 

 

contoh-pengumuman-kegiatan-usaha-wajib-amdal-di-media-massa-koran

contoh lainnya

09_01_2017-contoh-pengumuman-amdal

tata cara pengumuman wajib amdal

Leave a comment »

ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE)

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung dan tidak langsung akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup (SDALH) dalam kegiatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup juga merupakan modal utama bagi pembangunan.

Pemanfaatan SDA kemudian menjadi tidak terkendali serta mengakibatkan menurunnya kualitas SDA dan fungsi lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha atau proses produksi. Oleh karena itulah, akibat komulatifnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, yang juga bergantung terhadap kualitas SDA atau lingkungan hidup.

Hal tersebut dikarenakan selama ini pemanfaatan SDA dianggap milik bersama, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin atau tak terbatas. Menurut Hardin, apa yang disebut “the commons” itu dipandang sebagai sesuatu hal yang “gratis”, sehingga segala kegiatan pemanfaatannya tidak disertai dengan biaya pemulihan untuk menjaga kesinambungannya. Di dalam pemanfaatan SDA yang dapat diakses secara terbuka ini, berpeluang terjadi tragedy of the commons, kerusakan SDA, konflik antarpelaku, dan kesenjangan ekonomi. (Caritas Woro M.R., 358).

Dalam perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antara berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antarkegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam persoalan. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar itulah yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan, maupun yang merugikan. (Joseph E. Stiglitz, 1989, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 159)

Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan, selain itu tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan financial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Dilingkungan yang bagus sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitas.

Sedangkan, Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output, misalnya, dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi.

Eksternalitas hanya terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain), tanpa adanya kompensasi apa pun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Dalam perkembangan keilmuan, secara konsep sederhana, para ekonom berpendapat eksternalitas dapat diinternalisasi secara optimal dengan menerapkan pajak pada setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran. Teori tersebut didasarkan pada hasil pemikiran Arthur Cecil Pigou, seorang ekonom dari Cambridge University, Inggris, sehingga terkenal dengan nama Pigouvian Tax. (Pigou 1920, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 160).

Dalam konteks ekonomi, eksternalitas ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar (market failures). Pasar sebagai tempat bertemunya keseimbangan dalam siklus perekonomian tidak dapat mencegah satu biaya (inefisiensi) yang timbul di luar aktivitas produksi tersebut. Kegagalan pasar ini perlu diantisipasi dan dicegah.

Menurut pakar ekonomi, John Maddox bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (price) dan merupakan masalah ekonomi. Lebih lanjut diuraikan bahwa ”we can reduce pollution if we are prepared to pay for it“, yang dapat dipahami bahwa seberapa besar kemampuan membayar baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (anti pollution) maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran (Silalahi 1996 :12).

Inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Prinsip Pencemar Membayar.

PENGERTIAN POLLUTER PAYS PRINCIPLE

Prinsip berasal dari kata latin principium, dalam bahasa inggris principle, dalam bahasa perancis principe. Prinsip sering kali diterjemahkan dalam kata asas. Demikian dengan hukum lingkungan, prinsip hukum lingkungan (asas hukum lingkungan) berarti pokok dasar atau landasan hukum lingkungan (Danusaputro 1981:6).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD (Rangkuti 2000 :238). Penelitian selama bertahun-tahun mengenai the polluter-pays principle menghasilkan rekomendasi OECD Council pada tanggal 26 Mei 1972 tentang Guiding Principles concerning the international economic aspects of environmental policies yang diterima oleh pemerintah negara-negara anggota, berupa penerapan antara lain the polluter-pays principle dan rekomendasi mengenai penyesuaian norma-norma yang berkaitan, yaitu yang mempunyai pengaruh ekonomi internasional dan lalu lintas perdagangan.

Masyarakat Eropa pertama kali menerapkan rekomendasi PPP OECD pada Program Aksi Lingkungan pada tahun 1973-1976. Perkembangan selanjutnya, melalui Rekomendasi tanggal 3 Maret 1975 tentang alokasi biaya dan tindakan oleh otoritas publik pada masalah lingkungan (regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters). Sejak tahun 1987 prinsip juga telah diabadikan dalam Perjanjian Masyarakat Eropa dan di berbagai peraturan perundang-undangan nasional di seluruh dunia.

Secara historis organisasi The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan European Communities (EC) banyak berperan dalam pengembangan the polluter-pays principle sebagai pangkal tolak berpikir kebijaksanaan lingkungan. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Bank Dunia (World Bank) juga menganut pandangan the willingness to pay pada tahap awal pemberian petunjuk mengenai masalah lingkungan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan rekomendasi dan penerapan the polluter-pays principle oleh negara anggota OECD dan EC. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Prinsip pencemar membayar (PPP) telah diadopsi di beberapa konvensi internasional, di antaranya: Protokol Athena tahun 1980 untuk Perlindungan Laut Mediterania terhadap Polusi dari Sumber dan Aktivitas di Daratan, Konvensi Helsinki 1992 Pengaruh Kecelakaan Industri Lintas Batas, Konvensi Lugano 1993, tentang Pertanggungjawaban Sipil untuk Kerusakan akibat hasil dari Kegiatan Berbahaya bagi Lingkungan, Konvensi Helsinki 1992 tentang Perlindungan dan Penggunaan Lintas Batas sungai dan Danau Internasional, Protokol London 1996 atas Konvensi tentang Pencemaran Laut Akibat Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya (London Dumping Convention 1972).

Prinsip ini juga telah dimasukkan dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio, yang berbunyi sebagai berikut: otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi. (Enviromental Law In Development Country, Faure, Hlm. 27)

Menurut Simons dalam bukunya Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ en de Nota Milieuheffingen, prinsip ini semula diajukan oleh ahli ekonomi E. J. Mishan dalam The Cost of Economic Growth pada tahun 1960-an. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar (Rangkuti, h.256) semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dielakkan. (Rangkuti, h.238, 244)

Pengertian lainnya yaitu setiap orang yang kegiatannya berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, harus memikul biaya pencegahan (preventive) atau biaya penanggulangan (restorative) (Siswanto 2005:89-91).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD yang pada intinya menyebutkan bahwa pencemar harus membayar biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan (Rangkuti 2000 :238).

OECD memberikan definisi : “the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Secara sederhana, pengertian asas pencemar membayar (polluter pays principle) adalah, bahwa setiap pelaku kegiatan/ usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI

Asas pencemar membayar (polluter pays principle) ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan lingkungan serta pembebanan upaya pemulihan lingkungan yang rusak. (Rangkuti, h.244)

Jika dalam konteks tradisional, prinsip pencemar membayar diartikan sebagai suatu kewajiban yang timbul terhadap pencemar untuk membayar setiap kerugian akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks modern prinsip pencemar membayar diterapkan tanpa menunggu adanya akibat dari suatu pencemaran, tetapi diinternalisasikan dalam operasional perusahaan melalui upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang harus diterapkan. Dengan kata lain, Internalisasi biaya lingkungan identik sebagai penjabaran atas prinsip pencemar membayar dalam perspektif yang lebih modern. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 178)

OECD menerima the polluter-pays principle, tidak saja sebagai pangkal tolak kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien, tetapi juga prinsip yang dapat menunjukkan keserasian internasional. Biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran merupakan kunci masalah lingkungan yang penting, sehingga pada sidang pertamanya, tanggal 15 dan 16 Juni 1971 / Sub commitee of economic experts OECD menetapkan:

  1. that the internalization of external effect connected with the environment obeyed an economics efficiency principle which provide a basis for a pollution control policy,
  2. that such internalization should be based as possible on the overriding principle that “the polluter should be the payers”,
  3. that exception may have to be meet to the principle which ought to be defined analyzed.

Fungsi utama asas pencemar membayar menurut rekomendasi OECD, yaitu specify the allocation “Of costs of pollution prevention and control measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international trade and investment.” The polluter should bear the expense of carrying out the measures “decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state” (OECD 1972).

menentukan alokasi “Dari biaya pencegahan polusi dan langkah-langkah pengendalian untuk mendorong pemanfaatan sumber daya yang langka lingkungan dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan internasional dan investasi. “pencemar harus menanggung biaya melaksanakan langkah-langkah” diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan diterima “(OECD 1972) .

The PPP is normally implemented through two different policy approaches: command-and-control and market-based. Command-and-control approaches include performance and technology standards. Market-based instruments include pollution taxes, tradable pollution permits and product labeling. The elimination of subsidies is also an important part of the application of the PPP.

PPP biasanya diimplementasikan melalui dua pendekatan kebijakan yang berbeda: pendekatan Command-and-control termasuk kinerja dan teknologi standar. instrumen berbasis pasar termasuk pajak pencemaran, izin polusi yang bisa diperdagangkan dan pelabelan produk. Penghapusan Of subsidi juga merupakan bagian penting dari penerapan PPP.

Secara teoritis tujuan prinsip pencemar-membayar dapat dicapai melalui penggunaan berbagai instrumen, seperti instrumen ekonomi, standar atau liability rules (Faure, Environmental Law In Development Coutry, Hlm 28).

Penerapan Polluters Pays Principle oleh OECD

Laporan OECD mengenai the Polluter-pays Principle (1975) juga mengemukakan pemikiran tentang: “Who Pays For What?” Dalam laporan tersebut, dibahas mengenai hubungan pencemaran dan pertanggungjawaban: pencemar tidak selalu bertanggung jawab terhadap pencemaran ditimbulkannya. Misalnya: seorang pengendara motor mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggung jawab sendiri, tetapi secara kolektif bersama produsennya. Jelaslah, bahwa menentukan pencemar mungkin tidak sulit, tetapi kadangkala keliru untuk membebankan biaya semata-mata kepada the physical polluters.

Selanjutnya, laporan OECD menghubungkan pencemaran dan kekuasaan, dalam arti menemukan siapa pihak yang menemukan ekonomis dan teknis mempunyai daya kekuasaan menanggulangi pencemaran. Pengusaha mempunyai kemampuan membuat produksinya bebas pencemaran dengan cara memasang alat pencegahan pencemaran, sehingga tidak layak untuk membebani “Korban” semata-mata. Dengan lain perkataan, the polluterpays principle berbeda hasilnya, tergantung pada penerapan terhadap produsen atau konsumen. Laporan, OECD di atas membahas pula mengenai actual polluters. Pencemar yang secara potensial menimbulkan risiko pencemaran dibebani pajak yang di peruntukkan bagi dana pembayaran ganti kerugian terhadap korban pencemaran, apabila pihak yang bertanggung jawab tidak dapat ditemukan. Misalnya: kasus pencemaran laut, dibiayai dari pajak atas minyak yang diimpor atau diangkut melalui laut. (Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (h. 256) dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54)

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran

Pasal 4 Lampiran Rekomendasi OECD tersebut berbunyi : “The principle to be used for allocation cost of pollution prevention and control measures to encourage national use of scarce environmental resources and to avoid distortion in international trade and investment is the so-called “Polluter-Pays Principle”. The principle means that the polluter should bears the expenses of caring out the above mentioned measures they decide by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and service which cause pollution in production and for consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that would create significant distortion in international trade and investment”. Menyatakan agar negara anggota tidak membantu pencemar dalam menanggung biaya pengendalian pencemaran, baik dengan sarana subsidi, keringanan pajak atau lainnya. Subsidi dan bantuan keuangan lainnya dengan kombinasi pungutan pencemaran ditetapkan juga di negara maju, seperti Prancis dan Belanda.

Secara garis besar tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip ini, dengan demikian menggunakan instrumen

ekonomi, seperti pungutan pencemaran (pollution charges) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (deposit fees).

 

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran.

 

Dari sudut pandang ekonomi pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran paling efektif. Karena pungutan merupakan insentif permanen guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangan. Namun anggapan tersebut dibantah, yang menganggap biaya pungutan sama dengan biaya pembelian hak untuk mencemari. Dengan kata lain, dengan membayar, maka pencemar berhak untuk melakukan kegiatan mencemarkan, asalkan dia membayar ganti kerugian. Tafsiran ini dikenal dengan ungkapan the right to pollute, license to pollute, paying to pollute dan de betaler vervuilt.[1]

 

Argumen tersebut disanggah dengan adanya kenyataan bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan tersebut penanggulangan limbah akan lebih murah daripada mencemarkan dan kemudian membayar tuntutan ganti rugi akibat pencemaran.

 

Mengenai pertanyaan apa yang harus dibayar pencemar, OECD juga memberikan saran petunjuk:

  1. pencemar selayaknya dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkan. Namun penyelesaian ini tidak memuaskan, bahkan berbahaya dengan alasan berikut:
  • pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni,
  • pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan, misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung,
  • perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan,
  • perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi; mencegah lebih baik daripada mengobati.
  1. pencemar membayar, dengan membebaninya biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk pungutan insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan.

Selanjutnya OECD mengemukakan bahwa di samping upaya tersebut di atas pengendalian pencemaran meliputi pula biaya lain berupa biaya alternatif penerapan kebijaksanaan antipencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset dan pengembangan teknologi antipencemaran, sumbangan untuk memperbarui instansi out-of-date dan sebagainya. Jika pencemar harus membayar masih perlu ditetapkan dengan pasti apa yang harus dibayarnya.

Kenyataannya, pencemar harus membayar berarti bahwa dia merupakan pembayar pertama, atau dia berada pada tahap internalisasi biaya eksternal. Dalam hal ini, meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut. Menurut laporan OECD tersebut di atas dianggap tidak realistik bahwa keseluruhan penanggulangan pencemaran dibebankan kepada pencemar.

[1] Kekeliruan praktik prinsip pencemar membayar, menurut Muhdan, pernah terjadi dalam kasus pembebasan tersangka pencemaran lingkungan akibat pembuangan sludge oil/ lantung oleh Polda Kaltim, dikarenakan telah melaksanakan pembayaran pencemaran yang dilakukan. (Muhdar, Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.

Leave a comment »

download lengkap

Publikasi
Peraturan menteri terlengkap
Download peraturan menteri tentang
KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

Publikasi
Peraturan Daerah terlengkap
Download peraturan menteri tentang

Beli…caranya langganan register di situs-situs pembela hukum bagi orang MISKIN, misalnya situs berbayar Hukumonline…dlll
mereka punya aturan lengkap…tapi yang mesti bayar!!!

DUIT…keadilan….hukum…sosialisasi anjing…aturan…duit…uang

Download peraturan menteri
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Download peraturan menteri Dalam Negeri lengkap
Download peraturan menteri Luar Negeri
Download peraturan menteri Pertahanan
Download peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Download peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download peraturan menteri Keuangan
Download peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Download peraturan menteri Perindustrian
Download peraturan menteri Perdagangan
Download peraturan menteri Pertanian
Download peraturan menteri Kehutanan
Download peraturan menteri Perhubungan
Download peraturan menteri Kelautan dan Perikanan
Download peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download peraturan menteri Pekerjaan Umum
Download peraturan menteri Kesehatan
Download peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Download peraturan menteri Sosial
Download peraturan menteri Agama
Download peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Download peraturan menteri Komunikasi dan Informatika
Download peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
Download peraturan menteri Sekretariat Negara
Download peraturan menteri Riset dan Teknologi
Download peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Download peraturan menteri Lingkungan Hidup
Download peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Download peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Download peraturan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Download peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Download peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara
Download peraturan menteri Perumahan Rakyat
Download peraturan menteri Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Download peraturan menteri koordinator, terdiri atas:
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2000? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2006? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2006? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2008? (1 C, 3 P)
[×] Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008? (3 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2010? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Agama tahun 2010? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2011? (2 C, 3 P)
[×] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011? (1 P)
[×] Peraturan Menteri Keuangan tahun 2011? (2 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2012? (10 C)
[×] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2012? (4 P)
[×] Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012? (8 P)
[×] Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012? (3 P)
[×] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012? (8 P)
[×] Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2012? (3 P)
[×] Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tahun 2012? (6 P)
[×] Peraturan Menteri Sekretariat Negara tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012? (11 P)

A

[+] Peraturan Menteri Agama? (1 C)

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

B

[×] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara? (3 P)
[+] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara? (1 C)

D

[-] Peraturan Menteri Dalam Negeri? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012? (8 P)

H

[×] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia? (1 P)

K

[+] Peraturan Menteri Kehutanan? (1 C)
[×] Peraturan Kepala Kepolisian Negara? (2 P)
[+] Peraturan Menteri Keuangan? (2 C, 5 P)

M

[+] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi? (2 C)
[+] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? (1 C)

P

[+] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? (1 C)
[+] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? (1 C)
[×] Peraturan Menteri Perdagangan? (1 P)
[+] Peraturan Menteri Perindustrian? (1 C)

S

[+] Peraturan Menteri Sekretariat Negara? (1 C)

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

Leave a comment »

Belajar – Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya Beracun (B3) – Bagian I

Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya Beracun – B3

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan defenisi Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »