Posts tagged Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung – Kajian Dugaan Pencemaran PT Summit Biomas

Kajian Hukum Lingkungan.

Kasus Posisi – keterangan-keterangan
Pengaduan warga Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi tentang adanya dugaan pencemaran air dan udara oleh PT. Summit Biomass Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit.

Dugaan awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, yang mengakibatkan :
a) Terganggu kesehatan,
b) Kesulitan mendapatkan air bersih
c) Air sumur menjadi berbau dan warna air pun berubah.
d) Warga mengalami sesak napas
e) Warga terinfeksi penyakit kulit
f) Adanya kebisingan
g) Terganggunya kenyamanan

Dugaan pemalsuan tanda tangan warga.

Perusahaan telah memiliki : Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkunan Hidup (BPPLH) Nomor 660.1/742/III.20/2013 tertanggal 27 Maret 2013.

Perusahaan saat ini telah memberikan bantuan air bersih ketika terjadi permasalahan ini.

Pihak perusahaan Azwar mengklaim tidak ada kebisingan.

Pihak perusahaan sedang meminta rekomendasi dari dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sakit.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak perusahaan.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak BPLH Kota Bandar Lampung.

Komisi I juga akan mengecek sumur warga yang diduga dicemari limbah cangkang sawit milik perusahaan. “Besok kami berencana meninjau lokasi. Kami akan memeriksa izin lingkungannya, apakah terjadi pemalsuan atau tidak. Apakah tanda tangan warga dipalsukan atau tidak. Makanya kami kroscek,” ujar Anggota Komisi I, Dendi, Dendi mengatakan, jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran, pihaknya akan membahasnya bersama lintas komisi dan meminta Pemkot menyetop usaha PT Sumit Biomas. “Jika terbukti melakukan pencemaran, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Pemkot untuk menutup perusahaan,” terangnya.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kumpulan Artikel OPINI terkait Lingkungan Hidup

ANALISIS EKONOMI
Sidang OECD dan “Pertumbuhan Hijau”

Senin, 1 Maret 2010 | 02:49 WIB

Bustanul Arifin

Sidang tahunan menteri-menteri pertanian dari 30 negara maju yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan

di Paris, Perancis, 25-26 Februari 2010, telah usai. Mereka telah menghasilkan komunike bersama yang berisi 14 butir kesepakatan, 6 butir rekomendasi, dan 12 butir rencana aksi yang perlu diselesaikan sampai pertengahan dekade ini atau tahun 2015.

Indonesia diundang dalam kapasitas sebagai negara yang berada ”dalam proses menuju negara maju”, bersama Brasil dan Afrika Selatan. Posisi Indonesia di sini sedikit lebih tinggi dibandingkan Argentina dan Romania, yang diundang sebagai pengamat, tetapi lebih rendah dibandingkan Cile, Estonia, Israel, dan Rusia, yang telah resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Indonesia tentu tidak memiliki hak suara dalam penentuan pendapat dalam internal OECD, sebagaimana negara-negara yang baru saja menjadi anggota organisasi tersebut. Akan tetapi, delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi diberi keleluasaan untuk mengemukakan sikap dan pandangan tentang berbagai hal, termasuk mengenai isu sensitif, seperti dominasi negara maju dalam produksi pangan global, persoalan besar tentang perubahan iklim yang banyak bersumber dari negara maju, dan proteksionisme berlebihan yang diberikan negara maju kepada petani dan sektor pertaniannya secara umum.

Pada esensinya, negara berkembang seperti Indonesia ”tidak mampu” secara ekonomi dan politik melakukan hal serupa negara maju karena sampai dekade pertama abad ke-21 ini masih berkutat menangani masalah mendasar, seperti ketahanan pangan, kemiskinan, dan pembangunan pedesaan.

Strategi berkelanjutan

Salah satu isu yang memperoleh perhatian memadai pada sidang OECD adalah ”pertumbuhan hijau” (green growth), yang menekankan bahwa pembangunan pertanian perlu menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi besar keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keterbukaan ekonomi seharusnya menjadi arena untuk mendukung perkembangan teknologi dan inovasi yang mampu mendukung ”pertumbuhan hijau” tersebut.

Perubahan iklim telah menjadi tantangan (dan peluang) tersendiri bagi sektor pertanian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penambatan karbon, dan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah adaptasi perubahan iklim yang diperlukan.

Kata kuncinya terletak pada setting kelembagaan dan kebijakan pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, untuk secara konsisten mendorong praktik usaha tani dan keputusan korporat agribisnis, yang mengedepankan keberlanjutan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Di satu sisi, peningkatan produksi pangan tentu menjadi prioritas utama bagi sektor pertanian. Ini untuk memenuhi permintaan pangan yang senantiasa meningkat dari 6,7 miliar penduduk bumi.

Di sisi lain, penggunaan sumber daya yang juga terbatas juga wajib menjadi prioritas. Tantangan pertanian ke depan, selain harus mampu memberi makan penduduk bumi yang terus bertambah, juga harus mampu menghemat penggunaan sumber daya yang juga amat terbatas.

Peningkatan produktivitas per satuan lahan adalah satu hal, tetapi efisiensi produksi pertanian per satuan sumber daya adalah hal lain yang harus menjadi acuan bagi implementasi ”pertumbuhan hijau” sektor pertanian yang menjadi acuan ke depan.

Misalnya, sekitar 40 persen dari produksi pangan dunia dari lahan beririgasi, yang jumlahnya tidak sampai 18 persen dari total lahan pertanian. Demikian pula sektor pertanian selama ini telah menggunakan sekitar 66 persen air bumi.

Jika tidak ada inovasi teknologi produksi yang signifikan, pada 2020 sistem produksi pertanian akan memerlukan 17 persen air lebih banyak dari tingkat konsumsi air saat ini (World Water Council, 2009).

Ketergantungan sistem produksi pangan pada energi yang berasal dari sumber daya tidak terbarukan tentu mengurangi tingkat efisiensi sistem produksi pangan dan pertanian. Demikian pula tingkat ketergantungan sektor pertanian pada faktor produksi dari bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida, akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari.

Bagaimana Indonesia?

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono telah mencanangkan tiga strategi besar dalam bidang pertanian, yang akan menjadi prioritas selama masa pemerintahannya.

Pertama, pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kedua, perbaikan iklim investasi pertanian dan perikanan, dan ketiga, kesinambungan swasembada pangan. Untuk mewujudkan itu, pemerintah berusaha menyelesaikan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Usaha Pertanian Komersial, dan pencanangan usaha pangan skala luas (food estate).

Secara sepintas, tampaknya masih cukup jauh bahwa prioritas peningkatan produksi pangan dan upaya pencapaian swasembada pangan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah telah cukup dekat dengan falsafah ”pertumbuhan hijau”, seperti diuraikan di atas.

Misalnya, tentang esensi dari Rencana Peraturan Pemerintah Usaha Pertanian Komersial yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian. Benar, bahwa usaha pertanian yang diperlukan bagi Indonesia adalah yang mampu melingkupi perbaikan iklim investasi, tanpa diskriminasi yang berbasis skala usaha ekonomi.

Maknanya, sebagai aransemen kelembagaan yang lebih mengikat, rencana peraturan pemerintah itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan usaha tani rakyat dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur.

Pertanian skala luas terkadang harus mengubah ekosistem, keragaman hayati, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal-hal penting inilah yang harus menjadi fokus perhatian agar strategi pertumbuhan hijau dapat segera diwujudkan.

Dalam kaitannya dengan investasi pertanian dan pangan skala luas yang direncanakan di beberapa tempat, seperti di Merauke, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan mungkin di Kalimantan Tengah, saat ini yang diperlukan adalah kepastian acuan hukum dan kebijakan yang kondusif.

Apabila diabaikan, kinerja bidang pangan dan pertanian Indonesia tidak akan sesuai harapan, bahkan tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan dan keadilan, struktur pertanian akan menjadi lebih timpang, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam tersingkirkan, dan Indonesia menuai bencana lebih dahsyat. Semoga tidak terjadi.

Bustanul Arifin Guru Besar Universitas Lampung; Proffessorial Fellow di Intercafe dan MB-IPB

SBY dan Mafia Kehutanan

Oleh Khalisah Khalid

Beberapa waktu yang lalu, secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberantas mafia penebangan liar (illegal logging).

Pertanyaan kritisnya kemudian adalah apakah cukup pernyataan dari Presiden ini membuat hutan Indonesia terselamatkan dan rakyat sejahtera dengan kekayaan yang dimilikinya? Pernyataan SBY sangat jauh dari cukup, terlebih di tengah situasi kedaruratan ekologi yang kian genting dan sulit terpulihkan. Juga di tengah kondisi di mana sekitar 39 juta hektar luasan hutan kita yang tersisa setiap saat terancam oleh kepungan industri yang semakin masif, baik ekspansi perkebunan sawit skala besar maupun industri tambang, bahkan dalam kawasan hutan lindung sekalipun.

Benarkah persoalan di sektor kehutanan hanya soal penebangan liar sehingga yang dibutuhkan adalah pemberantasan mafia pembalakan liar? Soal hutan bukan hanya soal penebangan liar karena di Indonesia kerusakan hutan justru dilakukan oleh banyak industri kehutanan yang legal atau usahanya memiliki izin.

Sebelum menjawab itu, mari kita melihat apa akar persoalan yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia. Sampai saat ini, sektor kehutanan Indonesia belum beranjak dari 3 (tiga) persoalan mendasar yang selalu melingkarinya. Pertama, pengelolaan kekayaan hutan selama ini ditujukan untuk melayani kepentingan investasi dan mengabaikan fungsi-fungsi kawasan hutan sebagai tumpuan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dari sinilah muncul berbagai konflik pengelolaan hutan, di mana rakyat semakin dihilangkan akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya. Persoalan berikutnya terkait besarnya kapasitas produksi industri kehutanan yang terus beranjak naik setiap tahunnya.

Yang tidak kalah mengerikan di sektor kehutanan adalah soal korupsi yang merajalela, di mana Walhi dengan berbagai organisasi lingkungan sedikitnya telah melaporkan 13 kasus korupsi di sektor kehutanan kepada KPK dan Mabes Polri yang belum ditindaklanjuti. Korupsi di sektor kehutanan ini memanfaatkan dengan sangat baik melempemnya penegakan hukum lingkungan di Tanah Air ini, ditambah lagi konstelasi politik yang berbiaya tinggi, terutama pada masa otonomi daerah. Kasus-kasus korupsi yang terkuak ke publik yang melibatkan anggota DPR memperlihatkan bagaimana tali-temali di bidang kehutanan ini bekerja, untuk membiayai ongkos politik yang sangat mahal.

Pemulihan

Walhi mencatat, setiap hari muncul satu bencana dan setiap satu minggu terjadi 10 kali bencana yang terdiri dari banjir, kekeringan, longsor, badai, dan kebakaran. Sebagian besar angka- angka tersebut disebabkan oleh salah urus negara dalam pengelolaan kekayaan alamnya. Dalam kurun waktu yang panjang, sektor strategis yang menjadi andalan negara ini secara kolosal telah melahirkan kebangkrutan dan bencana ekologis. Nilai yang hilang akibat penghancuran hutan sekitar Rp 27 triliun setiap tahun, belum termasuk angka kerugian dari dampak ekologi dan sosio-kultur yang diterima oleh komunitas lokal.

Dalam situasi darurat seperti ini, pernyataan saja tidak cukup meskipun itu keluar dari sosok Kepala Negara. Jika sebelumnya Presiden ditengarai memimpin penghancuran lingkungan dengan berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan melalui berbagai instansi pemerintah selama kepemimpinannya, kini SBY didesak untuk memimpin upaya perlindungan dan pemulihan terhadap kondisi hutan yang kritis.

Pemulihan Indonesia bisa dimulai dari perubahan perilaku, terutama perilaku pengurus negara. Bagaimana mungkin negara ini mampu melepaskan diri dari krisis ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengepungnya bila watak dan cara berpikir terhadap kekayaan alam masih business as usual dan sangat sektoral dengan slogan ”lanjutkan!” jual murah dan keruk habis. Karena itulah SBY harus mengoreksi model pembangunannya dan semua kebijakan yang selama ini tidak pro rakyat dan lingkungan.

SBY ditantang untuk segera mengambil langkah-langkah penting dan mendesak untuk menyelamatkan hutan dan mengeluarkan rakyat dari krisis berkepanjangan. Prasyarat yang harus dipenuhi haruslah dengan lebih dulu menghentikan semua investasi yang merusak dan menghabiskan hutan, bukan hanya dari industri kehutanan, melainkan juga industri ekstraktif lain yang semakin mengancam, seperti tambang dan perkebunan sawit skala besar.

Berikutnya, SBY harus memastikan, semua kasus kejahatan kehutanan yang telah dilaporkan oleh berbagai organisasi lingkungan ke aparat penegak hukum ditindaklanjuti sebagai pembuktian bahwa hukum lingkungan benar-benar dapat ditegakkan. Bukankah keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atas kasus illegal destruktif logging terhadap 13 perusahaan industri kehutanan di Riau, akhir 2008, berada pada masa pemerintahan SBY, apakah Pak SBY tidak tahu? (Sumber: Kompas, 19 April 2010)

Tentang penulis:
Khalisah Khalid, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Pencemaran Teluk dan Problema Obama

Minggu, 6 Juni 2010 | 04:02 WIB : Pascal S Bin Saju

Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya membatalkan kunjungannya ke Indonesia dan Australia pada medio Juni ini. Tumpahan minyak dari sumur di kilang Deepwater Horizon di lepas pantai Louisiana, Teluk Meksiko, AS, telah menyedot perhatian, mengganggu konsentrasi kerja, bahkan kinerjanya.

Tumpahan minyak di Teluk Meksiko kini semakin tidak terkendali dan termasuk bencana lingkungan terburuk dalam sejarah AS. Bencana yang pernah dijuluki ”terburuk” di AS, yakni tumpahan kapal tanker Exxon Valdez di lepas pantai Alaska pada 1989, terlampaui oleh peristiwa di Teluk Meksiko ini.

Kilang minyak Deepwater Horizon berjarak sekitar 80 kilometer dari bibir daratan Negara Bagian Louisiana. Usaha pengilangan itu dimiliki Transocean Ltd, tetapi dioperasikan oleh British Petroleum (BP) Plc. Sumur yang bocor adalah sumur MC252 dengan titik kebocoran terletak di bagian mulut sumur, yakni di kedalaman 1,5 kilometer di bawah permukaan laut.

Sejak terjadi kebocoran pada 20 April, kebakaran dan robohnya anjungan pada 22 April, sampai sejauh ini minyak yang tersembur ke laut lepas mencapai 19,7 juta galon (1 galon hampir 4 liter) hingga lebih dari 43 juta galon. Padahal, pekan lalu, AS merilis, minyak yang tumpah baru berkisar 18,6 juta galon hingga 29,5 juta galon. Tumpahan Exxon Valdez tersebut hanya 11 juta galon.

Dampak tumpahan minyak Teluk Meksiko juga lebih buruk. Pemerintah federal Louisiana telah menutup sepertiga wilayah lautnya yang potensial untuk nelayan, usaha perikanan dan kelautan, serta pariwisata yang tidak hanya berkaitan dengan tur, tetapi juga restoran dan cottage. Area yang tertutup itu menghasilkan 1 miliar pon udang dan kerang.

Minyak juga telah mencemari daratan dan rawa-rawa Louisiana. Lebih dari 200 kilometer pesisirnya tercemar berat. Ratusan burung, biota laut, dan binatang rawa mati, ribuan lainnya sekarat dan terancam. Vegetasi pantai rusak. Persoalan itu melahirkan frustrasi sosial di kalangan warga, nelayan, pengusaha, aktivis, pemerintah, dan operator.

Persoalan yang kian menggelisahkan Obama ialah belum berhasilnya upaya pihak operator kilang minyak, BP Plc, meredam bencana itu. Meski BP sudah mengerahkan lebih dari 2.000 pekerja dan 1.600 kapal pengendali, baik itu skimmer, kapal tunda, maupun tongkang, dengan ribuan pekerja, tumpahan minyak tetap tidak terkendali.

Langkah konvensional

Langkah konvensional yang pernah dicoba untuk mengendalikan tumpahan minyak, seperti menuangkan cairan kimia (dispersant) untuk mengurai gelembungan minyak, juga gagal. Banyak pihak mengkritiknya karena skenario itu tidak ramah lingkungan. Beberapa petugas lapangan BP dirawat akibat cairan itu.

Sejumlah skenario baru yang belum pernah dilakukan BP atau operator lain sebelumnya pun dicoba untuk menekan kebocoran dan laju tumpahan minyak. Misalnya, membuat sebuah kubah raksasa dari beton seberat 100 ton di pantai Louisiana, lalu diangkut, dan menyemprotkan lumpur kental pun gagal.

Terakhir, petugas menyuntikkan lumpur hasil pengeboran bercampur semen melalui pipa untuk menukik ke sumur hingga sedalam 1,6 kilometer dari permukaan laut atau lebih dalam 1,1 kilometer dari titik kebocoran. Skenario ini disebut top kill. Harapan agar sumur bisa ditutup permanen pun gagal lagi akhir pekan lalu.

Sejak awal pekan ini, skenario baru pun dicoba lagi. BP berjanji, hasilnya baru terlihat Agustus 2010. Tiga bulan adalah waktu yang panjang, yang membuat perairan dan daratan di pesisir selatan AS bisa lebih buruk lagi. Obama lebih tidak tenang lagi karena pekan ini laju pencemaran telah menyentuh Mississippi dan Alabama.

Tekanan terhadap Obama pun semakin kencang tidak saja dari aktivis lingkungan dan warga, tetapi terutama lagi dari parlemen atau kongres. Anggota Kongres AS, Ed Markey, tidak percaya BP bisa berhasil meredam petaka Teluk Meksiko. ”Saya tidak percaya BP bisa menuntaskan masalah ini,” katanya.

Berdampak politis

Pekan ini Obama sudah mengambil alih bencana lingkungan di Teluk Meksiko. Namun, biaya operasional tetap ditanggung operator dan bukan negara. Sebagian anggota Kongres AS menilai Obama terlambat bersikap. Obama diminta segera menanggapi frustrasi sosial dan meninjau kembali izin pengeboran lepas pantai AS.

Untuk menunjukkan kesigapannya atas masalah itulah Obama menunda lawatannya ke Asia Pasifik, termasuk Indonesia, pada medio Juni ini. Bagi Obama, bencana tumpahan minyak sangat problematik, yakni ”menyembuhkan” frustrasi sosial, tekanan parlemen dan kongres, krisis energi, serta terganggunya hubungan global.

Frustrasi sosial yang luas di kawasan teluk amat berbahaya bagi investasi baru di sektor energi. Dia terpaksa harus mengumumkan langkah baru untuk menghadapi tumpahan minyak, termasuk melanjutkan moratorium izin pengeboran selama 6 bulan dan menangguhkan pengeboran lepas pantai di Alaska dan Virginia.

Obama juga terpaksa harus menghentikan pengeboran 33 sumur minyak baru di Teluk Meksiko. Di sinilah titik ancaman terhadap kemungkinan terjadinya krisis pasokan minyak dan gas bagi kebutuhan domestik AS. Saham BP di bursa saham London merosot 12-15 persen dan tingkat kepercayaan publik atas BP juga merosot.

Bagaimana dengan Obama? Bobot tekanan publik, termasuk dari kongres, terhadap Obama bisa semakin berat jika dia tidak berhasil menangani bencana tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Kegagalan atau keberhasilan Obama menangani masalah itu juga menentukan pamornya, menjadi lebih buruk atau lebih baik di mata warga AS.

Lebih baik bagi Obama menunda lawatan ke Asia Pasifik. Namun, penundaan itu juga menunjukkan betapa urusan politik domestik kadang-kadang menghambat keterlibatan global Presiden AS. Ini khususnya terjadi selama semester pertama ketika porsi urusan politik sangat tinggi.(AFP/AP/REUTERS/BBC.NEWS)

Kelestarian dan Pertumbuhan
Senin, 2 Agustus 2010 | 02:54 WIB

”Jika saya ingin bersembunyi bersama Robin Hood di Hutan Sherwood sekarang, saya pasti tidak bisa melakukannya. Hutan itu telah tiada, sudah lenyap. Di sini, separuh bumi kami masih berupa hutan, sementara Anda di Eropa telah merusak hampir semua hutan Anda,” demikian kata seorang petani Brasil bernama Plinio Queiroz.

Namun, Uni Eropa membayar aktivis lingkungan hidup datang ke sini dan menuntut kami menghutankan kembali lahan pertanian kami. Seharusnya kami yang menuntut Eropa untuk menghutankan kembali teritorinya dan jangan mengganggu kami,” lanjut Querioz di situs Irish Times, edisi 26 Juni lalu.

Querioz jengkel dengan tekanan para aktivis internasional akibat pengalihan hutan menjadi lahan pertanian. Dia ingin Eropa dan Barat memikirkan kelestarian hutannya. Lagi, penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas buang di negara-negara Barat, bukan penggundulan hutan, walau memberikan porsi lebih kecil.

Tidak semua warga Brasil sebal dengan kecaman aktivis, termasuk Greenpeace, soal pengalihan hutan menjadi lahan pertanian. Namun, Pemerintah Brasil setuju membangun proyek dam demi pembangunan di Hutan Amazon, yang diinginkan dunia sebagai konservasi alam, demi ambisi menjadi pemasok pangan terbesar dunia.

Tidak hanya Brasil, Kanada pun tak mau didikte aktivis. Di situs National Post, harian Kanada, edisi 8 Juli lalu, ekonom Rosanne van Schie dari Wolf Lake First Nation mengatakan, ”The Canadian Boreal Forest Agreement dibangun tanpa input dari First Nations….”

Demikian juga AS, tetap dalam rencana mengeksplorasi ladang minyak dan gas di Alaska, Amerika Utara, di sebuah lokasi konservasi alam dunia.

Salah satu pendiri Greenpeace, Dorothy Stowe, meninggal 23 Juli lalu di Vancouver, Kanada, pada usia ke-89, tentu tidak menginginkan semua ini. Stowe mengikuti Jim Bohlen, pendiri lain Greenpeace yang meninggal tiga pekan sebelumnya. ”Dia pendobrak yang mengubah sesuatu,” kata Rex Weyler, tokoh Greenpeace lain, di harian Vancouver Sun, edisi 23 Juli lalu.

Lagi, Tata Sons, sebuah konglomerat India, menggugat secara hukum Greenpeace di Delhi High Court atau pengadilan pada 27 Juli dan menuntut 10 crore rupee atau setara Rp 2,1 miliar.

Masalahnya, Greenpeace India dianggap berisik soal Dhamra Port Project, yang sedang dikembangkan oleh TATA Steel, dengan alasan proyek itu telah mengganggu spesies seperti kura-kura di pantai-pantai Gahirmatha Marine Sanctuary.

Ini menambah deretan pukulan terhadap aktivis, termasuk Selandia Baru, yang pada bulan Juni lalu menolak memberikan status yayasan atau karitas pada sebuah entitas Greenpeace. Alasan sebuah komite Pemerintah Selandia Baru, entitas itu bertujuan politik, bukan karitas, serta mendorong secara tidak langsung gerakan kekerasan karena itu tidak layak dapat pembebasan pajak.

Mengurangi kemiskinan

Dunia kini memiliki 1,2 miliar penduduk miskin dan sepertiga ada di Asia, termasuk Indonesia. Untuk mengurangi satu persen penduduk miskin, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi setinggi 7 persen, menurut ESCAP, sebuah badan internasional.

Konsekuensi pengurangan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi, yang tentu membutuhkan lahan-lahan baru untuk lokasi pertanian, sektor industri, perumahan, dan lainnya.

Lalu, bagaimana merekonsiliasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan global soal pengurangan pemanasan global atau kelestarian alam?

China jelas berjalan sendiri dengan rencana pembangunan ekonominya. Berbagai kerusakan lingkungan yang dahsyat tidak membuat negara ini keder dengan serangan para aktivis. Bahkan, belum lama ini pemerintahan di kota pelabuhan Dalian memblokir akses aktivis yang ingin memantau kebocoran minyak akibat ledakan pipa.

China mampu melakukan itu karena negara ini relatif semakin tidak takut dengan kritik internasional. ”Kami punya pola tersendiri dalam menjalankan pembangunan negara kami,” kata Perdana Menteri China Wen Jiabao.

Namun, nyali banyak negara berkembang tidak sekuat China, termasuk Indonesia, tidak cukup kuat dalam menghadapi aktivis dan tekanan internasional, walau negara ini bukan tergolong ”perusak” sekelas Brasil, India, dan China. Inilah PR pemerintah, merekonsiliasi antara kelestarian dan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi yang amat diperlukan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat. (MON)

Menanti Kepunahan Si Makhluk Raksasa

Jumat, 30 April 2010 | 03:17 WIB Oleh Syahnan Rangkuti

Sebagian besar orang beranggapan, gajah adalah hewan lucu yang selalu menjadi bintang atraksi di sirkus. Binatang bertubuh tambun itu terlihat jinak di kebun binatang atau taman safari.

Pernahkah Anda membayangkan mamalia darat terbesar di dunia itu hadir di sekitar rumah Anda? Mereka berkeliaran bebas, tidak dalam kondisi terikat atau didampingi pawang. Bukan hanya sehari, melainkan berminggu-minggu. Gerombolan hewan raksasa itu bahkan mengambil segala macam benda yang dapat dijadikan makanannya. Tidak hanya tanaman di halaman depan, belakang, samping kiri atau kanan yang habis diganyangnya, kawanan hewan langka yang berjumlah sampai puluhan ekor itu bahkan masuk dan mengobrak-abrik rumah Anda. Apakah itu lucu?

Anda pasti sepakat, tidak lucu. Melihat tubuh raksasanya dan lengkingan suaranya tanpa penghalang, dipastikan lutut Anda bergetar keras menahan ketakutan luar biasa. Apalagi apabila gajah itu sampai mengejar, menginjak-injak, melilit, dan membanting tubuh kecil manusia seperti ranting kecil yang tidak berarti.

Cemas, takut luar biasa, pasrah, marah, itulah perasaan campur aduk yang dialami ribuan warga yang hidup di Kelurahan Pematang Pudu, Desa Pinggir dan Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sekarang ini. Nyaris tidak ada seorang pun warga di sana yang tidak pernah berhadapan dengan gajah, langsung maupun secara tidak langsung.

Syafriwan, Ketua RT 06 RW 10 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, mengatakan, semua warganya yang berjumlah 40 keluarga pernah mengungsi selama sepekan, pada tahun 2008, karena gajah tidak mau pergi dari sekitar rumah mereka. Seluruh tanaman dari jenis sayur-sayuran di sekeliling rumah habis ludes, sementara tanaman kebun seperti kelapa sawit luluh lantak nyaris tidak bersisa.

”Saya lahir di sini 35 tahun lalu. Dahulu gajah memang berkeliaran di hutan yang tidak jauh dari rumah kami. Namun, sekarang gajah-gajah itu sudah berada di halaman rumah kami dan acap kali masuk ke dalam rumah karena hutan sudah tidak ada,” ucap Syafriwan.

Icap, begitu sapaan Syafriwan, mengatakan, dahulu apabila mereka membuat api unggun atau bunyi-bunyian keras, gajah itu akan lari menjauh dan segera masuk ke hutan. Namun, sekarang ini, api dan suara keras hanya membuat kawanan gajah itu menjauh beberapa langkah saja karena hutan sudah tak ada. Apabila warga berani merangsek lebih dekat, risikonya bisa fatal. Gajah-gajah itu bukannya semakin menjauh, melainkan berbalik arah mendekat. Kalau manusia lari, semua hewan itu akan ikut mengejar juga.

Sunardi, tetangga Syafriwan, warga Desa Petani, pada akhir Maret lalu harus mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Ibnu Shina, Pekanbaru, akibat beberapa tulang rusuk dan lengannya remuk diinjak gajah tatkala ikut mengusir gajah di desanya. Sunardi merasa kesal karena seluruh tanaman sawitnya yang baru ditanam habis dilantak gajah yang diperkirakan berjumlah 25 ekor.

Dengan obor di tangan, Sunardi mencoba mengusir gajah-gajah itu lebih jauh dari kebunnya. Namun, seekor gajah bertubuh paling besar dengan gading paling panjang berbalik mengejarnya. Puluhan warga desa yang semula berada di belakang Sunardi langsung berlarian. Malang, tubuh Sunardi terperosok ke dalam parit, dan gajah besar tadi sempat menginjak bagian dadanya. Masih untung, injakan kaki besar itu hanya mematahkan beberapa tulang rusuk dan lengannya. Ketika gajah menjauh, Sunardi baru dapat ditolong.

”Itulah risiko apabila kami mengusir gajah. Masih untung Sunardi masih hidup. Tahun lalu, seorang kakek mati dengan tubuh nyaris tidak berbentuk karena dibanting gajah-gajah itu di Desa Balai Makam,” timpal Hendrik, warga Desa Pinggir.

Saat gajah memasuki desa, semua lelaki di desa itu harus berjaga di pinggir rumah atau di kebun dengan api unggun. Jangan sampai tertidur atau api mati, alamat sayuran dan tanaman kebun habis dilahap. Tidak hanya itu, rumah akan diobrak-abrik gajah untuk mengambil makanan berupa beras dan garam.

”Kalau datuk (sebutan warga desa untuk gajah) itu sudah masuk, kami pasti kurang tidur. Siangnya kami tidak bisa bekerja karena malamnya harus ronda lagi,” ungkap Suhadi, warga RT 04, Desa Pinggir.

Menurut Syafriwan, ritual menyambut kedatangan gajah sebenarnya sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir. Namun, pada lima tahun terakhir, frekuensi kedatangan gajah menjadi lebih sering. Apabila dahulu gajah-gajah hanya masuk kampung satu tahun sekali, berangsur-angsur menjadi dua kali dan tahun-tahun terakhir ini, kawanan gajah yang diperkirakan mencapai 45 ekor itu bisa datang tiga sampai empat kali setahun. Gajah-gajah itu semakin berani dan tidak merasa asing lagi berhadapan dengan manusia.

Rute perjalanan gajah selalu tetap. Biasanya dimulai dari Pelapit Aman di Kelurahan Pangkalan Pudu, lalu menuju Teggar, Pusat Penghijauan, Lapangan Helikopter (milik PT Chevron), Simpang Lima, Koperasi Unit Desa di Desa Pinggir, Belading, Balai Makam, dan Kulim di Kelurahan Balai Makam. Setelah sampai di Kulim, gajah-gajah tadi kembali berputar menuju Pelapit Aman, begitu seterusnya. Di lokasi-lokasi itu, gajah-gajah ini kadang bersatu dalam satu kelompok besar atau berpencar dengan anggota 5 sampai 25 ekor. Jadwal singgah tidak tetap, tetapi berkisar tiga hari sampai dua minggu per lokasi.

Konflik gajah dan manusia tentu saja membawa korban. Korbannya bergantian, antara gajah dan manusia. Pada suatu ketika, gajah menyerang manusia, tetapi kali lain gajah ditemukan mati karena diambil gadingnya atau mati membusuk terkena racun. Sudah tidak terhitung kerugian di dua pihak selama kurun lima tahun terakhir.

Syamsidar, juru bicara WWF Riau, mengatakan, konflik gajah dan manusia di Duri dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Jalan keluarnya hanya satu, yakni gajah-gajah itu direlokasi ke tempat lain dalam kawasan hutan yang lebih aman. Tanpa relokasi, konflik baru akan berhenti apabila semua gajah itu mati.

Konflik

Mengapa terus terjadi konflik itu? Apakah tidak ada perhatian pemerintah untuk mengatasinya?

Pada tahun 1986, ketika era hutan tanaman industri dimulai di Riau, areal hutan bekas HPH seluas 18.000 hektar dikeluarkan dari konsesi PT Arara Abadi (anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper, grup Sinar Mas) untuk dijadikan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja. Suaka itu terletak di Sebanga, dekat dengan sumur minyak PT Chevron.

Ketika suaka itu dibuka, tujuannya hanya satu, yakni lahan konservasi untuk merelokasi gajah-gajah dari Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau yang semakin sering memasuki desa atau kawasan penduduk.

Bahkan, lewat Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 387/VI/1992 tertanggal 29 Juni 1992, sebagian dari SM Balai Raja seluas 5.873 hektar diperuntukkan secara khusus sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) yang dikelola oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau.

Namun, saat Kompas berkunjung ke PLG Balairaja, boleh dikatakan suaka itu sudah musnah. Sudah tidak ada lagi hutan di sana. Nama PLG semestinya diubah menjadi perusahaan kelapa sawit saja. Di sekeliling PLG hanya ada kelapa sawit dan kelapa sawit semata. Kecuali lahan semak belukar seluas 50 hektar di belakang PLG. Lahan itu pun sudah diklaim sebagai milik warga. Untungnya atau sialnya, lahan tersisa itu ternyata berupa rawa-rawa sehingga warga tak bisa menanam sawit. Kalau saja tanah itu sedikit keras, dipastikan kawasan PLG sudah lenyap total dari muka bumi ini.

Jadi sangat wajar apabila gajah-gajah tadi terus berkonflik dengan manusia karena rumahnya yang semestinya dijaga oleh pemerintah negeri ini sudah hilang.

Zulfahmi, juru bicara Greenpeace di Riau, menyebutkan, hilangnya SM Balairaja adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan hutannya. Pemerintah bukan saja tidak menjaga, melainkan juga membiarkan kerusakan tanpa mengambil tindakan apa pun.

”Lihat saja, di depan pintu masuk PLG saja ditanami kelapa sawit. Itu artinya orang-orang di PLG itu tahu kapan peristiwa itu terjadi, tetapi tidak ada tindakan. Mengapa orang-orang semakin banyak menanam sawit, karena kepala desanya mengeluarkan surat tanah. Tanpa alas hak itu, para perambah itu pasti tidak akan berani. Persoalan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ada yang peduli. Sekarang ketika semuanya sudah rusak, apa yang akan dilakukan pemerintah?” ujar Zulfahmi.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Trisnu Danisworo sebenarnya sudah mengetahui persis kondisi riil SM Balai Raja. Hanya saja, ketika dipertanyakan masalah itu, dia mengatakan masih mempelajari dan mengumpulkan bahan tentang kawasan hutan konservasi itu.

Ada beberapa solusi untuk penyerobotan lahan itu.

Pertama, pemerintah menghapus kawasan konservasi itu untuk diserahkan kepada petani kelapa sawit yang sudah mengeluarkan uang banyak sebagai investasi usahanya.

Kedua, dilakukan penegakan hukum dengan menghancurkan kelapa sawit warga. Atau dilakukan negosiasi setengah-setengah. Artinya, warga harus mau menyerahkan setengah sawitnya untuk dihutankan kembali.

”Tak mungkin melepas status hutan itu tanpa persetujuan dari DPR. Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk solusi suaka itu,” kata Trisnu tanpa memberikan solusi nyata.

Dalam perbincangan dengan Kompas, Gubernur Riau Rusli Zainal sempat memikirkan untuk meminta Menteri Kehutanan memberikan kewenangan penanganan hutan konservasi kepada daerah. Bila pengawasan hutan konservasi masih di tangan pusat, seperti sekarang, daerah hanya akan mendapat getahnya.

Ketika hutan rusak, seperti SM Balai Raja, masyarakat awam pasti berkata, Riau tidak mampu menjaga hutannya. Padahal, seluruh wewenang pengawasan dan dana ada di pemerintah pusat (baca: Kementerian Kehutanan). Persoalan atau benang merah masalah hutan di Indonesia sebenarnya hanya satu, yakni sentralisasi kewenangan pusat tadi. Pada era reformasi sekarang ini, persoalan kehutanan nyaris tidak mengenal pola desentralisasi.

Persoalan hutan di Riau dapat dianalogikan dengan sebuah rumah yang tak dihuni atau dijaga pemiliknya. Kawanan maling dengan gampang menyatroni rumah dan mengambil seluruh harta benda yang ada di rumah itu. RT setempat justru mendapat cap jelek karena wilayahnya disebutkan rawan maling. Ketika kondisi itu diberitahukan kepada si empunya rumah, dia tidak merasa kehilangan. Ternyata, pemilik rumah itu merasa dia hanya sebagai penjaga malam.


PEMANASAN GLOBAL
Kebohongan Itu Amat Nyata

Minggu, 13 Juni 2010 | 03:20 WIB

Tidak ada yang bisa menyangkal dampak buruk pemanasan global. Frekuensi topan, badai, dan angin puting beliung di beberapa negara, termasuk Indonesia, makin sering terjadi dibandingkan 20 tahun lalu. Ini adalah bukti nyata. Seruan global pengurangan suhu global pun membahana.

Pertemuan negara-negara pemilik hutan tahun 2005 di Marakesh, Maroko, juga menyepakati pelestarian lingkungan. Tanpa seruan global, Indonesia sejak tahun 1970-an sudah mencanangkan pelestarian hutan, termasuk reboisasi.

Namun, pengurangan hutan terjadi. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertambahan jumlah penduduk dari 120 juta orang menjadi 240 juta orang sekarang ini, ekspansi perkebunan kelapa sawit serta kepentingan bisnis yang menopang pertumbuhan ekonomi, dan penyelundupan hasil kayu ke luar negeri.

Tak semua perambahan hutan negatif karena itulah salah satu konsekuensi pembangunan ekonomi, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan dan pabrik. Hal yang mungkin dicegah keras adalah perambahan hutan untuk ekspor gelondongan ilegal.

Hal yang mendorong tulisan ini adalah bersama negara lain pemilik hutan, Indonesia menjadi sorotan soal pelestarian demi penurunan pemanasan global. Bank Dunia tahun 2007 menyebutkan, Indonesia penghasil karbon dioksida (CO) terbesar akibat perambahan hutan, tuduhan kontroversial.

Ada beberapa hal yang mencurigakan. PBB memiliki skema pelestarian hutan, yang dinamai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Pendukung REDD mengatakan, cara ini terbaik dan tercepat. REDD diperkuat pada pertemuan Kopenhagen, Denmark, Desember 2009.

Indonesia berkomitmen melakukan skema REDD. Imbalannya, Indonesia mendapatkan bantuan dari Norwegia 1 miliar dollar AS. Hal ini juga akan diterapkan di Brasil, sejumlah negara di Amerika Selatan, Asia, dan Pasifik Selatan. Sekelompok negara maju, termasuk Australia, Inggris, Denmark, Perancis, Jerman, Jepang, Swedia, dan AS, berkomitmen untuk pendanaan REDD.

Indonesia berkomitmen menanami pohon di lahan seluas 21 juta hektar untuk mengurangi 26 persen emisi rumah hijau pada 2020 dari level 1990 dan akan mengurangi 41 persen jika ada tambahan dana dari Barat.

Mengapa harus mengandalkan bantuan asing untuk reboisasi. Bukankah ada dana reboisasi?

Mengapa pendalaman skema REDD mengalami kemajuan pesat dibandingkan program utama pemanasan global? Bukankah mayoritas pemanasan global disebabkan emisi di luar kerusakan hutan? Sejumlah ahli mengatakan, kontribusi kerusakan hutan pada emisi global adalah 15 persen, selebihnya adalah emisi bahan bakar fosil, yang meningkat lebih cepat ketimbang deforestasi.

Intergovernmental Panel on Climate Change memperkirakan perubahan fungsi lahan memberikan kontribusi CO sebanyak 1,6 Gt karbon per tahun. Sebagai perbandingan, emisi bahan bakar menyumbang CO sebesar 6,3 Gt karbon.

Mengapa hutan di sejumlah negara berkembang menjadi sasaran. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, deforestasi hutan global mencapai 13 juta hektar per tahun, termasuk hutan-hutan di negara kaya.

Harian India, The Times of India, edisi 28 Mei 2010, mempertanyakan, mengapa China dan India tak diikutkan dalam REDD. Pada pertemuan di Oslo, Oslo Climate and Forests Conference, 27 Mei, Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg menjawab. ”Kami akan fokus pada semua hutan. Namun, kami kini masih lebih memusatkan pada pelestarian hutan yang ada saja dulu,” kata Stoltenberg.

Para peneliti terus mempertanyakan keanehan itu. ”Penanganan hutan-hutan di negara maju juga tidak kalah penting,” kata Michael Richardson dari artikelnya berjudul ”Ensuring Redd is Not Mere Pulp Fiction” di The Straits Times edisi 7 Juni. Richardson adalah peneliti di Institute of Southeast Asian Studies.

Para aktivis dan elite terkait pembangunan ekonomi dan lingkungan yang paham artikel Richardson secara implisit menyindir kecurangan Barat, yang mendambakan pertumbuhan dengan toleransi polusi dikompensasikan dengan pelestarian hutan di negara berkembang, yang paling membutuhkan pembangunan ekonomi untuk mengangkat status sosial ekonomi 1,2 miliar orang global.

Pertemuan di Bonn

Skandal makin terkuak pada pertemuan di Bonn, Jerman, 31 Mei-11 Juni, yang dihadiri perunding dari 185 negara. Pertemuan menyepakati pengurangan emisi 80-95 persen pada tahun 2050 untuk negara maju dan tak terlihat rencana untuk 2020. Basis pengurangan emisi juga bukan 1990. AS menginginkan basisnya adalah tahun 2005.

Pertemuan Bonn sukses menancapkan REDD, berupa bantuan 10 miliar dollar AS per tahun selama 2010-2012 hingga lebih dari 100 miliar dollar AS sejak tahun 2020.

Negara berkembang menilai tak ada kemajuan mendasar soal perang melawan pemanasan global. ”Diskusi tidak menyangkut esensi,” kata Kim Carstensen dari WWF International.

Ketua Delegasi Bolivia Pablo Solon mengatakan, ”Ini bukanlah debat yang kita inginkan.”

Ketua Badan PBB soal Iklim (UN Framework Convention on Climate Change) Christiana Figueres mengatakan, pemerintahan harus menghadapi tantangan ini. Yvo de Boer, yang digantikan Figueres, pesimistis. ”Kita dalam perjalanan panjang untuk mengatasi perubahan iklim,” kata De Boer.

Alden Meyer dari Union of Concerned Scientists, berbasis di AS, meledek. ”Harapan Figueres terlalu tinggi.”

Harian Inggris, The Guardian, edisi 9 Juni menuliskan hal yang lebih maut lagi. Ketimbang mengurangi emisi minimal 30-40 persen pada 2020, negara maju malah menaikkan emisi 8 persen. Hal ini dilakukan dengan melakukan trik dalam kalkulasi pengurangan emisi. Trik ini adalah penggunaan pasar karbon untuk melegalkan emisi sebanyak 30 persen di negara maju dengan kompensasi pelestarian di negara lain.

Harian yang sama edisi 8 Juni menuliskan, Barat melakukan tipuan dengan mempersembahkan data penanaman hutan, tetapi menunjukkan data penebangan nyata. ”Ini skandal yang tak punya rasa dan malapetaka bagi iklim,” kata Sean Cadman dari Climate Action Network, koalisi dari 500 kelompok lingkungan dan pembangunan dari seluruh dunia. ”Hanya Swiss yang tidak mau melakukan itu,” kata Cadman.

Demikian pula soal komitmen bantuan untuk REDD. Bantuan yang dinyatakan adalah bantuan yang sebelumnya dijanjikan diberi, tetapi dialihkan ke bantuan pelestarian hutan.

Antonio Hill dari Oxfam mengingatkan negara berkembang bahwa ada potensi bantuan itu akan menjadi utang dan akan merugikan karena bantuan REDD berasal dari bantuan yang tadinya diperuntukkan bagi peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan. Ketua Delegasi Uni Eropa Laurent Graff membantah. ”Bantuan itu nyata dan benar-benar dipersiapkan.” (REUTERS/AP/AFP/MON)

Diskriminasi dalam Ruang Publik Kota

Senin, 1 Maret 2010 | Ahmad Arif

Jika ruang publik adalah gambaran dari jiwa warga kota, maka gambaran itu adalah keterasingan dan diskriminasi. Jelajahilah ruang-ruang publik di kota kita dan rasakanlah sekat-sekat yang akan memerangkap kita dalam kelas-kelas sosial. Sekat yang akan mengasingkan diri dengan kemanusiaan kita sendiri.

Mari telusuri keberadaan ruang-ruang publik di kota-kota kita, khususnya di Jakarta. Kita bisa memulai dari ruang publik di sekitar rumah. Kompleks perumahan telah mendesak kampung yang egaliter. Bahkan, kini muncul konsep kluster; perumahan di dalam perumahan. Artinya, penyekatan semakin mengecil.

Bahkan, sekalipun tinggal di dalam kluster, banyak orangtua yang tak mengizinkan anak-anak mereka keluar rumah. Menyebabkan anak menjadi tahanan rumah. Dunia anak dan mungkin juga orangtuanya menjadi hanya sebatas pagar rumah masing-masing. Satu-satunya kesempatan mengenal masyarakat dari kelas sosial berbeda adalah melalui interaksi dengan pembantu di rumahnya. Interaksi yang tak setara karena berdasar logika majikan dan buruh.

Dari ruang rumah yang memenjara, mari kita tengok ke sekolah. Ruang tempat tumbuh anak-anak kita itu jelas semakin elitis dan mengkotak-kotakkan. Munculnya sekolah mahal jelas hanya bisa menampung anak-anak orang berpunya (the have) dan menyisihkan anak-anak miskin (the have not) dalam ruang sekolahnya sendiri; sekolah negeri atau swasta murahan yang—biasanya—tak dikelola dengan baik.

Lalu, mari kita tengok pusat perbelanjaan atau mal yang telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat kota. Datanglah ke mal-mal termewah kota ini. Sebutlah, misalnya, Plaza Indonesia, Senayan City, atau Mal Pondok Indah, maka kita tak akan menemukan manusia dari the have not. Kalaupun ada di sana, mereka menjelma dengan penampilan yang berbeda karena telah memoles diri agar tampak serupa dengan kalangan the have.

”Itu bukan ruang kami. Belum pernah ke Mal Pondok Indah, apalagi ke Plaza apa tadi… Indonesia? Belum tahu di mana tempatnya,” kata Bu Mina (45), pembantu rumah tangga di Ciputat, Tangerang Selatan. Dia mengaku paling banter ke Ramayana di dekat Pasar Ciputat. Kenapa tidak pernah ke mal-mal mewah di sana? ”Itu, mah, untuk orang kaya. Lagi pula untuk apa? Tak ada yang bisa dibeli,” ujar dia. Nah, mal pun jelas mengkotakkan kelas sosial, sebagaimana pasar tradisional yang identik dengan kumuh, jorok, dan tempat belanja untuk kalangan tak berpunya.

Sekarang mari kita turun ke jalanan. Di ruang publik ini, pemisahan kelas semakin kentara, mulai dari kelas pengguna sepeda motor, mobil pribadi—pun dengan berbagai kelas harga dan merek—hingga pengguna bus ataupun kereta. Sedikit anomali adalah munculnya B2W (bike to work), yang menarik kalangan berpunya untuk mengayuh sepeda ke kantor. Namun, kelas sosial tetap saja terlihat, misalnya dengan harga sepeda dan pernak-pernik pelaku B2W yang berbeda dengan penjual sayur bersepeda.

Transportasi umum yang semestinya menjadi ruang berinteraksi semua kelas sosial nyatanya justru menjadi ruang pembeda kelas. Kita mengenal kereta expres eksekutif, yang mengasumsikan penumpangnya para eksekutif dan para miskin silakan keluar. Selain itu ada juga kereta api ekonomi ber-AC (KRL Ciujung, misalnya). Penumpangnya taruhlah untuk kelas menengah. Terakhir kita mengenal kereta ekonomi atau yang biasa dikenal sebagai kereta sayur. Sudah bisa diduga untuk siapa kereta ini diperuntukkan.

Padahal, di negara-negara lain, sebangsa Jerman dan Belanda, misalnya, hanya dikenal satu jenis kereta di kota, satu jenis bus kota atau trem, yang boleh dinaiki dan terjangkau harganya oleh semua kelas.

Di kota-kota kita, bahkan di dalam ruang-ruang yang sedari awal didesain untuk publik pun ternyata tak benar-benar bebas sekat. Tengoklah taman-taman kota yang tak terawat dan tak terjamin keamanannya. Adakah para kalangan berpunya mau berpesiar ke ruang terbuka kota seperti itu? Hampir-hampir warga kota Jakarta tak menemukan ruang terbuka tanpa bea masuk yang nyaman dan aman. Bahkan, beberapa taman kota identik dengan kelas sosial tertentu, misalnya Taman Lawang yang identik dengan kalangan transgender.

Sekarang, mari kita berpesiar ke rumah masa depan. Tempat kembalinya jasad kita di pemakaman umum. Bisa dibilang, inilah satu-satunya ruang kota yang masih memungkinkan berkumpulnya majikan dan buruh dalam satu area. Namun, sektarianisme mulai merambah ruang ini, misalnya, melalui munculnya pemakaman mewah semacam San Dieogo Hills.

Ruang ideal

Konsep dasar ruang publik adalah ruang nirsekat. Di sini, publik bisa berinteraksi dan dengan bebas mengemukakan pendapat sehingga memungkinkan terjadinya transformasi sosial dalam proses yang demokratis.

Ruang publik ideal seperti ini pertama kali digagas oleh Jurgen Habermas, filosof dari Jeman. Dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society, juga dalam Civil Society and the Political Public Sphere, Habermas menyebutkan, ruang publik yang ideal adalah yang mampu menjadi jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat dari beragam kelas. Hanya melalui ruang publik inilah dapat terwujud masyarakat yang dewasa, bebas penindasan, dan mampu menanggulangi krisis.

Konsepsi Habermas ini muncul dari pengamatannya terhadap ruang publik di Inggris dan Perancis. Menurutnya, ruang publik di Inggris dan Perancis sudah tercipta sejak abad ke-18. Pada zaman tersebut di Inggris orang biasa dari berbagai kelas berkumpul untuk berdiskusi di warung-warung kopi. Mereka mendiskusikan segalanya, mulai dari soal seni hingga ekonomi dan politik. Sementara di Perancis, perdebatan-perdebatan semacam ini biasa terjadi di salon-salon.

Sejarah Eropa sejak lama memang mengenal ruang publik, seperti Agora—ruang terbuka yang juga berfungsi sebagai pasar pada Yunani kuno—yang merupakan cikal bakal tradisi ruang publik. Atau juga Basillica dan Forum di zaman Romawi kuno, yang biasa digunakan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka oleh publik.

Sebenarnya, tata kota kerajaan di Jawa pun mengenal ruang publik semacam ini melalui apa yang disebut alun-alun, yang selalu menjadi pusat orientasi atau titik nol dari sebuah kota. Namun, ruang seperti alun-alun ini semakin kehilangan fungsi dan kini tak lebih dari tempat berjualan pedagang kaki lima. Dengan demikian, banyak alun-alun warisan masa lampau di beberapa kota di Jawa yang diberi pagar pembatas di sekelilingnya.

Dampak sosial

Tiadanya ruang publik yang menjembatani pertemuan antarkelas sosial menyebabkan masyarakat tumbuh dalam dunia yang menyempit. Mereka hanya bersinggungan dengan dunia dari kelas berbeda melalui dunia maya, seperti melalui film atau tanyangan televisi, atau paling banter melalui jendela kaca mobil saat menyaksikan anak-anak yang meminta-minta di lampu merah. Tentu saja, nuansa yang tertangkap akan sangat berbeda

Namun, dunia layar kaca ini pun tak lepas dari diskriminasi dan hegemoni cara pandang dari kelas berpunya, yaitu melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang jorok, harus disikat habis, atau paling banter patut dikasihani. Tengoklah sinetron atau acara-acara televisi kita yang kebanyakan menampilkan kemiskinan dari perspektif itu.

Patut diduga, pelaku penggusuran terhadap kaum miskin kota adalah kolaborasi penguasa dan pengusaha, yang selama hidup mereka tak pernah bersinggungan secara manusiawai dengan kalangan miskin.

Mereka melihat kemiskinan dan kekumuhan hanya sebagai sesuatu yang patut dihilangkan, tetapi abai terhadap akar masalah kesenjangan, yaitu minimnya celah transformasi ekonomi dan sosial. Semua ini, bisa jadi, bermuara pada tiadanya ruang publik untuk berinteraksi secara manusiawi dengan sesamanya….

Tags : Penataan ruang, hak atas lingkungan hidup

Cermin dari Perubahan Iklim
DANAU DAN WADUK

Senin, 1 Maret 2010 | Arianto B Santos

Perubahan iklim merupakan situasi yang saat ini kita hadapi dan tidak dapat ditawar lagi kecuali dengan meredam lajunya. Adalah dengan memahami proses- proses yang terjadi di alam, wawasan kita dapat dibuka tentang bagaimana dan mengapa iklim itu berubah.

Dari situ kita akan sadar bahwa secara alamiah iklim itu memang akan berubah walau tanpa campur tangan manusia. Dan, dengan adanya aktivitas manusia, berawal dari revolusi industri hingga kini, iklim berubah dengan drastis.

Mungkin semua orang tahu bahwa penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di udara yang menyebabkan temperatur di permukaan bumi meningkat.

Hampir semua negara di dunia berusaha untuk menurunkan emisi GRK-nya masing-masing walau dengan perdebatan yang cukup alot mengenai besaran yang harus diturunkan. Dan, menurut hemat saya, hal tersebut cukup sulit karena banyak faktor yang harus dipantau dan dievaluasi, serta yang jelas harus ilmiah.

Kita mungkin paham bahwa hutan kita adalah paru-paru dunia dengan kemampuannya menyerap karbon dioksida (CO) sehingga kita berusaha untuk menjaga hutan agar tetap hijau dan menghijaukan area terbuka.

Namun, belum banyak yang paham bahwa perairan kita yang sangat luas itu juga memiliki potensi dalam mengatur kesetimbangan CO di atmosfer. Potensinya adalah dapat sebagai penyimpan dan atau penyumbang CO. Tetapi, kita belum tahu persis potensi yang mana yang kita miliki.

Ekosistem perairan

Di sini saya sedikit mengulas bagaimana ekosistem perairan selain lautan, yaitu danau dan waduk, dan apa kaitannya dengan emisi GRK.

Indonesia memiliki 521 danau alami, terbanyak di Asia Tenggara, dan lebih dari 100 waduk.

Danau dan waduk adalah ekosistem yang menerima input materi dari ekosistem daratan, termasuk di dalamnya karbon. Apabila materi tersebut adalah makhluk hidup atau sisa dari makhluk hidup, suatu saat materi tersebut akan terdegradasi menghasilkan inorganik karbon yang salah satunya adalah CO.

Memang benar, material organik tadi dapat terbenam di dasar danau, tetapi hampir semua danau yang ada di Indonesia dapat mengalami pengadukan sempurna sehingga CO dan material lainnya di dasar itu mampu kembali ke permukaan. Adanya aktivitas fotosintesis-respirasi memengaruhi CO di permukaan, tetapi tidak cukup signifikan karena keduanya berada cukup seimbang.

Lebih lanjut jika konsentrasi CO di lapisan permukaan air sangat tinggi dan jenuh, CO akan terlepas ke udara.

Secara global Cole dkk. (1994) menghitung bahwa sekitar 87 persen dari 4.665 danau—termasuk waduk—yang ada di dunia (sekitar 2 x 106 kilometer persegi) berpotensi menyumbang CO ke atmosfer dengan total kisaran 0,14 x 1.015 gram karbon per tahunnya. Sayangnya mereka tidak merekam danau-danau di Indonesia yang sedemikian banyaknya (± 3 persen luas total daratan) dengan masing-masing karakternya.

Hasil kalkulasi saya, berdasarkan data dari Lehmusloto dkk (1997), yang pernah meneliti sangat banyak danau di Indonesia, danau-danau di Indonesia memiliki tekanan parsial CO (pCO) sebesar 194,79 µatm-947,49 µatm dan waduk sebesar 102,19 µatm-843,38 µatm. Artinya, danau dan waduk di Indonesia memiliki potensi yang sama dalam mengikat dan melepaskan CO ke udara.

Namun, kisaran pCO danau dan waduk di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan danau di belahan bumi lainnya. Danau-danau di Afrika memiliki pCO hingga 59.900 µatm, hampir 60 kali lipat danau-danau di Indonesia.

Danau dan waduk hanyalah salah satu bagian dari siklus karbon yang mungkin terlewatkan dalam pemikiran kita untuk menurunkan GRK.

Wajib dipahami bahwa untuk menurunkan emisi GRK kita haruslah menelaah semua segi kehidupan, termasuk perilaku kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan pemeran utama dalam beberapa siklus yang ada di muka bumi.

Sumbangsih danau pada emisi GRK di udara bertolak secara alamiah. Namun, pengelolaan danau yang salah arah dapat menyebabkan danau itu berperan sebagai penghasil GRK yang sangat potensial. Cukup banyak danau dan waduk di Indonesia yang mengalami tekanan lingkungan sehingga memiliki potensi melepas GRK dalam jumlah yang besar.

Material organik, seperti sisa aktivitas pertanian, pakan ikan, lumpur, dan pencemar lainnya sangat berpotensi untuk terdegradasi menjadi GRK. Memang, perlu ada penelitian lebih lanjut dan detail pada ekosistem ini agar peran masing-masing dapat lebih dipahami.

Namun, peran serta seluruh pihak, baik dari masyarakat, pemerhati maupun pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam menyikapi isu perubahan iklim ini.

Dan, menurut hemat saya, danau dan waduk adalah cermin keberhasilan usaha kita semua dalam memperbaiki kualitas lingkungan yang bermanfaat untuk menurunkan emisi GRK.

Bencana dan Gagalnya Politik Tata Ruang

Senin, 1 Maret 2010 | Yayat Supriatna

Bencana tanah longsor di perkebunan teh, Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, bagaikan puncak gunung es dari beberapa kejadian musibah pada musim hujan, tahun ini. Provinsi Jawa Barat adalah yang paling parah, dengan banyaknya peristiwa bencana di wilayah ini.

Sebelum kejadian longsor di Tenjolaya, lebih dari satu minggu bencana banjir melumpuhkan kehidupan masyarakat di wilayah Bandung Selatan. Ada pameo yang menarik di wilayah ini: Bandung Utara dibangun, Bandung Selatan tenggelam, semakin tinggi rumah dibangun di atas bukit, semakin tinggi air menenggelamkan rumah di bawahnya. Fenomena kejadian bencana seperti ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah Tanah Air. Musim hujan seperti identik dengan datangnya musim bencana.

Bencana adalah pebuktian terjadinya kegagalan politik tata ruang dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan. Infrastruktur kekuasaan di level nasional, provinsi, dan daerah seperti tak mampu untuk sepenuhnya menjalankan amanat penyelenggaraan penataan ruang seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Fungsi negara untuk memberikan perlindungan kepada penduduk dari ancaman bencana banjir, rob, longsor, penyakit, dan kerusakan lingkungan sering terbentur pada belenggu koordinasi dan egoisme sektoral serta kepentingan otonomi daerah.

Negara telah gagal untuk menyejahterakan warganya, bahkan akibat kelalaian dari fungsi kekuasaan politik di bidang tata ruang, justru wargalah yang harus menjadi korban. Kekuasaan untuk menindak, menghentikan, melarang, dan mengingatkan tidak sepenuhnya dijalankan . Pembiaran alih fungsi hutan, alih fungsi lahan pertanian, serta mudahnya perizinan di kawasan lindung dan resapan air terjadi merata di setiap wilayah kota dan kabupaten.

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan politik tata ruang, pemerintah daerah sering bertindak dalam kekaburan pemahaman. Tata ruang dilihat sebatas dari lengkap atau tidaknya dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan daerahnya. Sementara itu, untuk menetapkan siapa yang harus menjalankan aturan dan bagaimana peran kelembagaan yang paling bertanggung jawab tidak jelas.

Penyelenggaraan penataan ruang saat ini hanya bersifat koordinasi, dan peran serta fungsi dari badan koordinasi saat ini tidak optimal. Tumpang tindih aturan antara kepentingan, sektor, pusat dan daerah, berimplikasi pada mekanisme lempar tanggung jawab jika ditemukan adanya penyimpangan atau bencana akibat penyalahgunaan kewenangan.

Hambatan institusional

Politik tata ruang gagal dijalankan akibat hambatan institusional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penataan ruang. Hambatan masalah internal dan eksternal tercermin dalam wujud intensitas peningkatan bencana yang makin bertambah parah. Secara internal, banyak institusi lokal sejak awalnya tidak siap untuk menjalankan peran politiknya dalam mengatur tata ruang di daerah.

Pemahaman mengenai aturan-aturan yang sangat rasionalitas dan komprehensif dalam tata ruang masih sangat lemah sehingga motivasi dalam menjalankan aturan pemanfaatan dan pengendaliannya juga rendah. Itu ditambah dengan kapasitas sumber daya manusia yang juga tidak cocok untuk menjalankan kemampuan peran politiknya. Lemahnya kapasitas ini membuat posisi tawar dalam mengambil keputusan jadi tak berdaya ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik modal atau pemilik kekuasaan yang lebih besar.

Secara eksternal, ruang partisipasi politik masyarakat sebagai subyek utama ”pemanfaat ruang” belum tertata. Akses politik warga sering tidak berjalan karena kemampuan interaktif sangat lemah dari masyarakat dan para pengelolanya. Komitmen politik untuk melakukan kerja sama menjaga lingkungan belum banyak tercipta. Jika pun ada, hanya sebatas ritual politik pada aksi-aksi seremoni. Sementara itu, jika berhadapan pada sisi kepentingan ekonomi yang lebih besar, terjadi pelunakan sikap oleh penguasa wilayah atau institusi lokal dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Sanksi tidak dapat dijalankan sebab mekanismenya hingga kini belum tersusun secara sempurna.

Secara pencitraan, politik tata ruang saat ini adalah negatif. Segala bentuk kejadian bencana alam diidentikkan dengan kegagalan menjalankan fungsi penyelenggaraan tata ruang. Citra penataan ruang harus dipulihkan. Salah satu cara adalah dengan penguatan fungsi dan peran kelembagaan yang jelas dan tegas kewenangannya agar masyarakat dapat percaya akan kemampuan institusi lokal dan nasional untuk mampu mengatasi dan mencegah bencana serta kerugian jiwa dan material yang telanjur semakin menyengsarakan warga.

Yayat Supriatna Pengajar Masalah Tata Ruang di Teknik Planologi– Universitas Trisakti

Belajar Manusiawi Bersama Gajah – Oleh Emil Salim

Minggu, 6 Juni 2010 | 06:27 WIB

Untuk kedua kalinya para prajurit itu menangis. Yang pertama ketika para prajurit anggota tim penggiring gajah dari Air Sugihan ke Lebong Hitam di Sumatera Selatan berhasil memindahkan 232 gajah ke tempat barunya, akhir 1982. Mereka menangis lagi ketika diundang ke Istana dan disalami Presiden Soeharto.

”Mengharukan, mereka yang biasa memegang senapan ternyata bisa menangis,” ujar mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengenang.

Kisah bermula dari telepon Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat yang diterima Emil. ”Pak, gerombolan gajah akan ditembak tentara karena akan melintasi perkampungan.”

Sebenarnya memang bukan salah gajahnya. Rombongan gajah yang rutin ke laut untuk memenuhi kebutuhan garam tubuhnya ketika hendak kembali ke hutan jalurnya sudah terpotong permukiman transmigran.

Kaget mendengar kabar tersebut, hari itu juga Emil Salim menghadap Presiden Soeharto. ”Bapak, ada masalah dengan gajah di Air Sugihan,” lapor Emil.

Presiden langsung mengangkat telepon berwarna merah—pesawat untuk menghubungi siapa pun di mana pun—menelepon Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Daerah (Pangkopkamtibda) Try Sutrisno. Ia memerintahkan pembatalan rencana penembakan.

Kepada Emil Salim, Soeharto meminta gajah dipindahkan. ”Wah, bagaimana caranya? Dalam sejarah dunia belum ada proyek pemindahan gajah,” katanya.

Beruntung, di dalam tim yang dinamai Satuan Tugas Operasi Ganesha itu ada Letkol I Gusti Kompyang Manila dan kemudian menjadi komandan penggiringan. Dia mengusulkan agar tim membuat bunyi-bunyian dari berbagai benda dan alat musik untuk menggiring gerombolan gajah. Tim terdiri dari anggota militer dari Kodam IV Sriwijaya, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, dan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, beberapa transmigran, dan sejumlah tenaga ahli. Total jumlahnya sekitar 400 orang.

Perjalanan sepanjang 70 kilometer itu medannya amat berat. Berupa rawa, hutan, serta sungai yang amat lebar. Belum lagi rombongan gajahnya, yang tiba-tiba tidak mau bergerak sama sekali begitu ada anak-anak gajah yang kelelahan.

Mengikuti proses penggiringan di lapangan, Emil begitu terkesan pada satwa berbadan besar itu. ”Mereka itu berbaris teratur. Yang betina di depan dan di samping rombongan. Di bagian tengah berkumpul semua anak gajah dan di belakang berbaris gajah jantan. Sungguh luar biasa, mereka seperti manusia,” ujar Emil.

IGK Manila di media massa pernah mengatakan, ”Pak Emil sampai 15 kali mengucap kata ’masya Allah’ setiap kali menyaksikan keajaiban perilaku gajah.”

Emil memang mereguk pengalaman luar biasa dalam perjalanan itu. ”Orang berbaris rapat di sekeliling gerombolan gajah liar dan semua tertib berjalan bersama-sama. Sungguh luar biasa,” katanya.

Ketika menyeberangi sungai selebar 60 meter, misalnya, gajah-gajah dewasa berjajar di sungai membentuk jembatan. Lalu anak-anak gajah menyeberang di atas punggung mereka. ”Benar-benar ajaib,” tuturnya.

Tidaklah mengherankan ketika gajah-gajah itu sampai ke tempat tujuan setelah 44 hari berjalan, menjadi momen mengharukan. Bahkan juga bagi para prajurit penggiringnya. ”Semua menangis. Ternyata kita belajar menjadi manusia dari gajah,” kata Emil. (nes/isw)

Banjir dan Pesan Alam

Kamis, 4 Maret 2010 | oleh Abun Sanda

Dari banyak provinsi yang memiliki pemandangan alam sangat indah, dua di antaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kemasyhuran alam kedua provinsi itulah yang selalu mengundang kekaguman wisatawan dalam dan luar negeri. Kolumnis MAW Brouwer pernah menulis dengan jenaka, Tuhan menciptakan Jawa Barat tatkala tengah tersenyum.

Akan tetapi situasi sekarang memang sudah jauh berubah. Kedua provinsi itu, untuk sebagian memang masih sangat elok dan subur, tetapi di bagian lain, sudah gundul. Hutan ditebang oleh manusia yang sesuka hati berekspansi. Daerah resapan air dibanguni perumahan. Kawasan yang menjadi paru-paru provinsi, dimusnahkan dan diganti dengan ruko, perumahan dan sebagainya. Adapun kawasan pertanian dikonversi menjadi jalan tol, gedung pemerintah, pabrik dan sebagainya.

Yang pertama-tama terasa adalah kesejukan udara sangat berkurang. Suhu naik beberapa derajat. Pada sekitar 30 tahun silam, Bandung, Malang, Bogor dan Bukittinggi, sekadar menyebut contoh, masih sangat sejuk, kini panas. Warga yang dulu keluar sore dan malam dengan jaket, kini cukup dengan kaos oblong. Warga yang dulu tidur berselimut karena udara dingin, kini harus menggunakan AC karena kepanasan. Inilah beberapa isyarat dari perubahan perilaku alam akibat ulah manusia yang serakah.

Alam tentu tidak bisa disalahkan ketika banjir demikian kerap menghajar sentra permukiman penduduk, bahkan di daerah yang letaknya ratusan meter di atas permukaan laut. Alam pun tidak bisa disudutkan kalau kerap terjadi longsor sebagai akibat pemerkosaan atas kawasan hijau. Terakhir Jawa Barat dan Sumatera Barat yang paling menderita oleh longsor ini.

Manusialah yang bersalah, manusia terlampau loba sehingga kawasan penyimpan air dan penahan longsor diusik-usik. Bayangkan, setahun 1,2 juta hektar hutan (setara hampir dua kali luas pulau Bali) digunduli manusia. Bagaimana alam ini tidak mengamuk?

Di Jakarta demikian halnya. Ada 13 sungai yang mengaliri kota, tetapi lihatlah manusia sendiri yang membuat sungai itu menjadi dangkal dan sempit. Daya tampung sungai terhadap limpahan air hujan turun hingga 80 persen.

Menurut pengamat perkotaan Nirwono Joga, pada tahun 1970 masih terdapat 202 situ (dengan luas 2337,1 hektar) di Jabodetabek. Tahun 2009, jumlah ini kemudian berkurang menjadi kurang dari 180 situ (1.462,78 hektar atau susut 37,41 persen). Di Jakarta, tambahnya, tahun 1970 masih terdapat 50 situ. Tetapi pada tahun 2009 hanya tersisa 16 situ. Ke mana 34 situ itu raib? “Sebagai informasi, kondisi situ di Jakarta kini 50 persen dalam keadaan kritis. Sebanyak 30 persen terancam dan 20 persen masih utuh,” ujar Nirwono.

Ia menambahkan, menurut data KLH tahun 2007, situ di Jabodetabek 68 persen yang rusak , 20 persen baik dan 4,5 persen menjadi daratan. Satu persen lagi situ itu “hilang”. Penyebab sedimentasi, tambah Nirwono, 42 persen. Akibat konversi bangunan 34,9 persen dan yang menjadi tempat sampah 2,4 persen, gulma lima persen dan faktor lain 15,7 persen.

Fakta ini memang sangat mengerikan, tetapi begitulah kenyataannya. Kita tidak bisa lagi hanya berteriak-teriak tentang kerusakan alam. Kita mesti melakukan sesuatu yang konkret, yang tidak saja berhenti merusak alam, tetapi lebih dari itu memerbaiki alam yang dirusak manusia.

Tulisan ini sengaja diketengahkan untuk menggugah publik berhenti menebang pohon, menyetop menimbun situ dan sungai. Publik harus menyudahi aksi pembabatan daerah resapan air. Pemerintah kita lebih suka terjebak pada pernyataan “sudah menanam sejuta” pohon. Tetapi apakah sejuta pohon itu benar-benar ditanami hingga berjumlah sejuta atau setelah ditanami ada yang merawat. Publik tidak pernah diberi informasi tentang hal tersebut. Begitu pula halnya dengan aksi penebangan pohon yang terus berlangsung tanpa ada yang bisa mencegah.

Para pengembang pun seyogyanya lebih selektif membangun. Hindarilah membangun di daerah ruang terbuka hijau, atau di kawasan pusat resapan air. Abaikan ajakan mitra Anda untuk membangun di kawasan tanaman bakau. Sebab kalau terjadi banjir besar dan banyak manusia meninggal, siapa yang bisa dimintai tanggung jawabnya?

Pengembang justru mesti berperan lebih besar untuk membuat kota lebih hijau, teduh dan berudara sejuk. Memang tidak ada aturan tertulis untuk aspek ini, tetapi setidaknya pengembang menunjukkan tanggung jawab moral dengan merawat alam seoptimal mungkin. Kalau alam makin hancur, masyarakatlah yang sengsara, termasuk pengembang.

*) Abun Sanda, pemerhati masalah property

Lingkungan Hidup : Dialog Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh: Sukanda Husin

Setelah 25 tahun diperkenalkan, hukum lingkungan masih belum berjaya menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini. Penyebabnya adalah pengaturan yang belum sempurna, pejabat dan penegak hukum yang tidak becus, kurangnya dana penegakan hukum, sistem peradilan, dan sebagainya.

Dalam mengatasi pengaturan yang belum sempurna, pemerintah RI mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyempurnaan dilakukan dengan cara memperbaiki substansi aturan lama dan memperkenalkan aturan baru, di antaranya pengenalan sanksi administrasi, audit lingkungan, delik formal, hukuman tata tertib, pertanggungjawaban korporasi (corporate crime), peran serta masyarakat, hak gugat lembaga swadaya masyarakat, dan gugatan perwakilan kelas (class action).

Salah satu tujuan penyempurnaan adalah merangsang penegak hukum, masyarakat, dan LSM melakukan fungsi kontrol. Secara khusus masyarakat korban serta LSM diberi kemudahan mengakses keadilan dalam hukum lingkungan yang lebih dikenal dengan citizen’s lawsuit.

Gugatan masyarakat merupakan bentuk penegakan hukum yang mengurangi biaya pemerintah dalam penegakan hukum. Masyarakat dan LSM menyambut kesempatan ini dengan sukacita.

Kemudian masyarakat dan LSM secara bersusah payah menghimpun dana guna bisa mempertahankan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997.

Hasilnya mengecewakan. Terutama tentang prosedur sidang, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menyebabkan biaya keadilan mahal serta memakan waktu yang lama (time and money consuming).

Akhirnya masyarakat korban pencemaran antipati menggunakan lembaga peradilan dalam mencari keadilan. Buntutnya, penegakan hukum oleh masyarakat (citizen’s suit) tidak terlaksana. Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sayangnya, UU ini tidak mengelaborasikan apa yang dimaksud dengan “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Akibatnya, pengadilan melaksanakan acara persidangan seenak hatinya, ada yang dipercepat, ada pula yang diperlambat. Bukan rahasia lagi, ini ditentukan oleh prinsip “ekonomi ala birokrasi Indonesia” (baca: “mau cepat, bayar”).

Suatu hari pada Januari 2006, masyarakat Batu Licin, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang terkenal sebagai petambak ikan kerapu, terkesima karena ikan di dalam tambak mereka mati massal.

Tak mengerti penyebabnya, mereka melapor ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, ternyata ikan mati akibat sejenis polutan yang diduga berasal dari aktivitas PT Aneka Tambang (Antam). Setelah berkonsultasi dengan lawyer, mereka memutuskan menggugat ganti rugi secara gugatan perwakilan kelas (class action) demi menghemat biaya. Salah satu yang dipertanyakan masyarakat kepada lawyer, berapa lama mereka harus menunggu untuk mendapatkan keputusan hakim.

Pengacaranya menjawab, “Kalau tidak ada penundaan dan kejadian istimewa, proses sidang bisa berlangsung sampai enam belas kali sidang atau sekitar 16 minggu atau empat bulan. Tapi, kalau saksi kita dan pihak tergugat banyak, persidangan mencapai 20 atau 24 minggu atau enam bulan.” Ternyata sidang berlangsung sampai setahun, untung saja gugatan petambak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Setelah menang, mereka bertanya lagi kepada pengacara, “Kapan kita menerima ganti rugi dari PT Antam?” Pengacara menjelaskan, “Karena PT Antam menyatakan banding, ganti rugi baru bisa diperoleh kalau kita menang di pengadilan tinggi.”

Dialog berlanjut terus sampai petambak mengetahui bahwa proses memperoleh ganti rugi masih panjang. Sebenarnya, masyarakat Batu Licin sudah tidak punya uang lagi untuk membayar biaya persidangan di pengadilan tinggi. Tapi, karena mereka sudah menghabiskan banyak uang pada waktu sidang di pengadilan negeri, mereka akhirnya berusaha mencarikannya. Petambak ikan yang tidak mengenyam pendidikan hukum akhirnya juga mulai mengerti beberapa jargon hukum. Mereka bertanya lagi, “Kok, memori banding PT Antam belum masuk juga, ya? Padahal pernyataan banding sudah lima bulan lalu.” “Apakah kita tidak bisa mendesak Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya PT Antam menyerahkan memori bandingnya segera?” Kemudian pengacara menulis surat ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tapi pengadilan tak membalas. Panitera secara informal mengatakan sudah sering mengingatkan PT Antam.

Dialog-dialog di atas menggambarkan betapa runyamnya proses mencari keadilan. Lama dan mahal. Hukum acara perdata (HIR dan Rbg) juga tidak mengatur secara terperinci soal penundaan sidang, misalnya berapa kali majelis hakim boleh menunda persidangan untuk satu perkara dan apa alasan yang dapat dibenarkan, juga apakah ketua majelis boleh menunda sidang bila salah satu pihak beperkara atau salah satu anggota majelis tidak hadir.

Absennya pengaturan seperti ini membuat biaya sidang bagi pencari keadilan menjadi mahal. Sebab, penggugat dan tergugat harus membayar uang jalan, transportasi, dan akomodasi pengacara, walaupun sidang ditunda.

Ketentuan tentang waktu penyerahan memori banding oleh pihak yang meminta banding juga tidak diatur. Konsekuensinya, pihak yang meminta banding bebas menunda-nunda penyerahan memori banding.

Tujuannya tentulah untuk mengulur-ulur waktu, agar pihak yang menang perkara atau pihak terbanding tidak dapat segera memperoleh haknya. HIR dan Rbg juga tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk memaksa pembanding segera menyerahkan memori banding.

Dalam hukum lingkungan, ada satu fenomena umum, yaitu penggugat biasanya masyarakat miskin dan tidak berpendidikan, sedangkan tergugat sebaliknya, korporasi yang punya ahli dan uang. Kelebihan inilah yang membuat penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan tidak disukai masyarakat korban, karena korporasi seperti PT Antam bisa mengulur-ulur waktu dan mempengaruhi banyak pihak. Begitu juga yang terjadi dalam kasus pencemaran laut oleh PT Newmont Minahasa Raya di Manado.

Belajar dari pengalaman ini, masyarakat korban pencemaran lain pasti enggan mempergunakan lembaga peradilan untuk memperoleh ganti rugi akibat pencemaran. Mereka ingin uang ganti rugi dibayarkan cepat agar bisa melanjutkan usaha dan hidup mereka. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui citizen’s suit seperti yang dinginkan oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak bisa menjadi realitas.

Akhirnya masyarakat lebih suka berdemo dan mencari perhatian pemerintah untuk memfasilitasi permintaan ganti rugi. Dalam banyak hal, pemerintah biasanya lebih memihak korporasi. Alasannya, korporasi adalah agent of development, penyumbang pajak, dan penyedia banyak lapangan kerja.

Ujung-ujungnya, ganti rugi ditentukan secara semi-sepihak (mediasi semu), seperti dalam kasus lumpur panas Lapindo, Porong, Sidoarjo. Biasanya pemberian ganti rugi seperti ini sangat tidak adil dan semena-mena.

Bila citizen’s law suit tidak jalan, hukum lingkungan akan menemui ajalnya alias mati. Sanksi administrasi tidak jalan karena kurang pahamnya pejabat pemerintah soal prosedur dan bentuk sanksi administrasi. Penegakan hukum melalui sanksi pidana juga tidak bisa diharapkan. Masalahnya, polisi dan jaksa lebih memprioritaskan kasus illegal logging atau narkoba ketimbang kasus lingkungan.

Dialog penegakan hukum lingkungan berlanjut dalam ruang kuliah fakultas hukum antara mahasiswa dan profesor. “Kenapa HIR dan Rbg-nya tidak diubah?” tanya salah seorang mahasiswa fakultas hukum kepada profesornya.

Berhubung profesornya seorang guru yang beraliran keras, dia menjawab, “Ini adalah dosa dan kesalahan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Mereka lebih berlomba-lomba membuat undang-undang baru dengan cara studi banding ke luar negeri ketimbang memantau pelaksanaan undang-undang yang sudah ada.” Seharusnya, DPR RI memprioritaskan perbaikan pengaturan hukum acara perdata. Barulah masyarakat bisa merasakan peradilan yang “sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”.

URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/2007/11/22/Opini/krn,20071122,73.id.ht

Leave a comment »

Paper Hukum Lingkungan

TUGAS KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Alternatif Disputes Resolution)

KAJIAN HUKUM
PENGGUNAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DENGAN MEDIASI
Pencemaran Sungai Ngerong di Gempol Pasuruan

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2007

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah respons atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui “proses litigasi” atau (di dalam pengadilan) yang konfrontatif dan njelimet adalah extrajudicial settlement of disputes atau populer disebut alternative dispute resolution (ADR) yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya: negotiation, conciliation, mediation, fact finding dan arbitration. Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan (hybrid) semisal mediasi dengan arbitrasi yang disingkat (med-arb).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki kelebihan yang utama dengan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance), kelebihan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dirasa oleh dan untuk para pihak yang bertikai ”ADIL”, sebab apabila salah satu pihak merasa dirugikan ia tidak akan mau menerima kesepakatan yang dihasilkan melalui proses ADR dan melanjutkannya penyelesaian sengketa tersebut ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi acuan bahwa hasil dari ADR merupakan sebuah kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaanya tidak memakai kata penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antardaerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikan dalam bentuk ”musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh para founding fathers dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini, menurut UUPLH dinamakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, ”penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Selanjutnya pada pasal 32 UUPLH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan engketa lingkungan hidup. Adanya kata “… dapat … untuk membantu …” dalam formulasi Pasal 31 UUPLH, pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPLH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Dalam pasal 20 (a.2) UULH serta penjelasannya dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan tripihak adalah ”mandatory/suatu keharusan”, artinya apabila tripihak tidak mencapai kesepakatan barulah dicapai ke pengadilan negeri. Dalam kenyataanya, pembentukan tripihak serta penyelesaian kesepakatannya mengalami kesulitan, dan menyebabkan proses penyelesaiaan sengketa lingkungan tidak berjalan memuaskan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diatas diatur lebih lanjut oleh peraturan, seperti UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR (alternatife disputes resolution) mempunyai manfaat untuk menghindari bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung (achmad sentosa). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan APS sebagai cara penyelesaian sengketa, contohnya sengketa Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan denga PT Sorini Corp, tentang Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Sorini Corp.

Perumusan Masalah
Dalam hal ini penulis coba membatasi masalah pada :
1. Apakah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam kasus pencemaran sungai oleh PT Sorini Corp telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah penyelesaian sengketa warga Gempol melalui APS, (alternatif penyelesaian sengketa) dengan proses mediasi memiliki kelebihan daripada penyelesaian melalui pengadilan?

Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Lingkungan, ADR (Alternatif Disputes Resolution).

Manfaat
Manfaat penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

PEMBAHASAN MASALAH

Kasus Posisi

Kasus ini merebak pada tahun 2004 di Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kasus bermula ketika diketahui, PT Sorini Corp membuang limbah ke sungai sungai Ngerong di daerah Gempol Jatim dan melebihi ambang batas baku mutu akibatnya mutu air sungai Ngerong menurun dan menimbulkan bau yang tak sedap yang dirasakan oleh warga disekitar sungai tersebut, selain itu dampak lain yang ditimbulkan oleh tercemarnya air sungai Ngerong tersebut adalah ikut tercemarnya sumur warga di daerah sekitar sungai Ngerong.

Tindakan warga sekitar akibat terjadinya pencemaran lingkungan di sungai ngerong tersebut adalah dengan menutup saluran limbah PT Sorini Corp yang diduga warga sebagai penyebab terjadinya pencemaran di sungai Ngerong. Instalasi Pembuangan Limbah PT Sorini diblokir warga dengan batu kali dan semen agar. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat buangan air limbah PT Sorini yang berdampak negatif terhadap mutu air sungai Ngerong, sumur dan lahan pertanian warga.

Kasus ini berakhir dengan damai melalui proses alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi. Mediasi dilakukan antara PT Sorini Corp dengan warga, dan hasil mediasi tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara pihak yaitu PT Sorini menyanggupi memberikan kompensasi pengadaan air bersih bagi warga sekitar (120 Kepala Keluarga di 3 dusun) dan warga mempersilahkan pabrik untuk membongkar penutup saluran limbah yang diblokir warga dengan batu kali dan semen.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR/APS) diatur dalam perangkat hukum Indonesia yaitu :
1. Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Ketiga perangkat hukum diatas merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR sudah semakin meningkat penggunaanya di Indonesia. Hal ini tentu saja terkait dengan kelebihan-kelebihan yang didapat melalui penyelesaian sengketa ADR, daripada melalui pengadilan.

Menurut Achmad Sentosa APS yang diterapkan di Indonesia juga hampir sama seperti yang diterapkan di Amerika dan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang sama yaitu sebagai berikut :
a) Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara.
c) Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).
d) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).

Menelaah dengan seksama mengenai latar belakang timbulnya penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan seperti di Amerika sebagaimana uraian diatas, maka Indonesia perlu pula menerapkanya dalam kasus yang bersifat Perdata dan lebih mensosialisasikannya pada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung Indonesia.

Setelah lahirnya UU No.23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di Indonesia maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki pilihan ”opsi” untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Seperti yang telah diuraikan di Pendahuluan, sebelum berlakunya UUPLH, atau dalam UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) tidak diberikan suatu pilihan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Tetapi dengan berlakunya UUPLH masyarakat yang bersengketa di bidang Lingkungan Hidup dapat memilih atau menentukan pilihan mereka dalam menempuh penyelesaian sengketa tersebut.

hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th. 1997 (UUPLH), ”penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasar pasal 30 UUPLH diatas menjelaskan bahwa masyarakat Gempol Pasuruan dan PT Sorini Corp berhak menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Selain itu sengketa tersebut juga tergolong sengketa lingkungan hidup seperti yang dijelaskan di Pasal 1 a.2 PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, ”Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Dan penyelesaian sengketa melalui penunjukan mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 15 PP no.54 Tahun 2000.

Sesuai Pasal 15 PP No.54 Tahun 2000 yaitu: Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi syarat :

a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Berdasar pasal 1 ayat (2) PP No.54 tahun 2000, dan pasal 30 UUPLH maka apa yang dilakukan PT Sorini Corp dan warga Gempol untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mereka sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 4 PP No.54 tahun 2000, ”Para pihak bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup”. Dalam kasus ini PT Sorini Corp dan Warga Gempol memilih menyelesaikan sengketa lingkungan mereka melalui seorang Mediator, seperti yang diatur dalam pasal 6 PP No.4 Tahun 2000 ” Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya”, artinya penggunaan mediator dalam penyelesaian sengketa ini menunjukan dilakukannya prosedur Mediasi. Prosedur Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Sesuai dengan Pasal 8 PP No.54 Tahun 2000, Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah :

(1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
(3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa :

1. Negosiasi (negotiation), yang dalam bahasa inggris artinya ”berunding” atau ”bermusyawarah”. Dapat diartikan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan antar pihak, dan atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Konsiliasi (conciliation), dalam bahasa Indonesia mempunyai makna, usaha (seorang konsiliator) mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Perlu diingat bahwa seorang konsiliator hanya memainkan peran pasif.

3. Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi. Menurut greenville-wood, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian suatu sengketa.

4. Pencari Fakta (fact finding), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menggunakan pihak pihak yang netral dan imparsial yang bertugas mengumpulakn bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa serta rekomendasi penyelesaian masalah.

5. Arbitrase (arbitration), secara etimologis, penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga (netral/arbitrator) yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Arbitrator mempunyai peran yang aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa lingkungan.

Penyelesaian sengketa antara PT Sorini Corp dan Warga Gempol, Pasuruan melalui Mediasi, menghasilkan suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,00 kepada 3 dusun di sekitar sungai Ngerong yang terkena dampak pencemaran sungai.
2. PT Sorini Corp akan menyediakan air bersih berupa sarana PDAM kepada 120 kepala keluarga yang terkena dampak pencemaran sungai.
3. PT Sorini Corp bersedia melakukan pembersihan terhadap sumur-sumur warga yang terkena dampak pencemaran sungai Ngerong.
4. PT Sorini Corp akan meningkatkan kinerja instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)nya agar sesuai dengan standar baku mutu limbah cair, agar air buangan limbah tidak lagi mencemari sungai Ngerong khususnya dan lingkungan pada umumnya.
5. PT Sorini Corp harus menyesuaikan kapasitas produksi dengan kinerja IPALnya, dan menghentikan produksinya untuk sementara sampai IPALnya telah berfungsi dengan baik.

Kesepakatan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa (PT Sorini Corp dan Warga Gempol yang terkena dampak). Hal ini membuktikan efektivitas prosedur APS dalam menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain menghemat biaya, penyelesaian melalui proses Mediasi ini juga berlangsung dalam waktu yang singkat dan menghasilkan kesepakatan yang diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Keuntungan tersebut diatas menunjukan kelebihan proses APS yang lebih baik daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang mungkin akan memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

PENUTUP
Kesimpulan

Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis menyebabkan korban pencemaran dan perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum. Oleh karena itu mekanisme ADR sangat bermanfaat bagi perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Berdasarkan kasus PT Sorini Corp dan warga Gempol, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR/ diluar pengadilan memiliki banyak kelebihan ketimbang penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance). Penyelesaian melalui pengadilan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan bagi salah satu pihak yang dikalahkan.

2. Mempercepat waktu dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan (court congestion) menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu.

3. Meringankan biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya memakan biaya yang tinggi.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).

Berdasar hal diatas sebaiknya penggunaan ADR dalam kasus-kasus perdata tertentu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini peran aktif Pengadilan sangat diharapkan, dengan memberikan saran kepada pihak yang bersengketa agar mencoba menyelesaikan perkaranya melalui prosedur ADR terlebih dahulu. Selain penyelesaian sengketa di bidang lingkungan ADR juga dapat diterapkan di bidang perdata yang lain.

Saran

Di negara-negara maju, ternyata sudah mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui ADR/APS, atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus lebih diutamakan, mengingat manfaatnya daripada melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR/APS sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi sosialisasi dan kelembagaan penyedia jasa pihak ke-3 masih belum maksimal dalam hal kuantitasnya. Padahal penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR banyak memiliki manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Seharusnya pemerintah mengusahakan agar tersedianya lembaga penyedia jasa pihak ke-3 lebih banyak lagi. Hal ini dilandasi oleh, pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Penutup
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia demi daya dukungnya yang lestari. Penyusun mengharapkan kritik dan saranyang membangun demi kesempurnaan tulisan ini, serta mohon maaf bila ada kekurangan dalam tulisan ini.
Terima Kasih WR.WB.

Daftar Pustaka

Buku :
Hardjasoemantri Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 Tahun.2002.
Hamzah Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta ; Sinar Grafika.

Internet
Hukum.Online
Dinas Informasi dan Komunikasi Pemda Jatim.online

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian

Leave a comment »