Archive for September, 2015

Pengendalian Pencemaran Air – Program pengendalian pencemaran air

Program pengendalian pencemaran air merupakan tools atau alat atau instrumen yang dikembangkan untuk mengintegrasikan setiap kegiatan menjadi satu kesatuan instrumen yang digunakan untuk mempercepat proses penaatan, penurunan beban pencemaran air, dan/ atau mutu air sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa program pengendalian pencemaran air yang telah dikembangkan baik dalam skala nasional maupun dalam lingkup skala provinsi atau kabupaten/ kota antara lain:

1). PROKASIH
Program Kali Bersih (PROKASIH) merupakan Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Pengendalian Pencemaran Air – Pengaturan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan

Pengaturan Hukum – Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan

Izin atau perizinan atau Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Pengendalian Pencemaran Air – Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Pemerintah Daerah Tidak BERDASAR HUKUM

Inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

(1) Bupati/ walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala kabupaten/ kota.

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan identifikasi sumber pencemar air.

(3) Bupati/ walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nah, ketentuan PASAL 24 tersebut itu HUKUM BUKAN Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Masa Berlaku Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air – IPLC

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair – IPLC ke sumber air

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air telah diatur dalam peraturan perundangan.

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 24 Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 (NSPK Air)
(1) Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
b. persyaratan perizinan;
c. prosedur perizinan;
d. jangka waktu berlakunya izin; dan
e. berakhirnya izin.

(4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 5 tahun.
Hal tersebut telah ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Namun selama ini Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 5 PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Izin penyimpanan limbah B3 atau Izin bangunan TPS limbah B3 yang diterbitkan masa berlaku selama 5 tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Issu: terkadang pemerintah daerah tanpa memperhatikan pedoman hukum yang telah diatur, menerbitkan izin TPS limbah B3 dengan masa berlaku selama 3 tahun dan/ atau 2 tahun. Selain itu, terkadang ada daerah yang menetapkan masa berlaku izin selama 5 tahun, tetapi disertai kewajiban untuk mendaftar ulang setiap tahunnya. Hal tersebut tentu saja tidak berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 13 Ayat (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20 Ayat (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 59 Ayat (5) UUPPLH, “Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin”. Persyaratan lingkungan serta ketentuan teknis lainnya, terkait izin lingkungan secara rinci telah diatur dalam PP Izin Lingkungan.

Menurut Pasal 20 Ayat (4), maka penerbitan izin seharusnya Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4.2 PERUBAHAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Menurut Pasal 22, maka persyaratan pengajuan perubahan izin penyimpanan limbah B3 sama seperti permohonan izin penyimpanan limbah B3 baru. Pasal 22 Ayat (1), menetapkan bahwa pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
a. identitas pemegang izin;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama Limbah B3 yang disimpan;
d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/ atau
e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada bupati/ wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian data, bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. ketidaksesuaian data, bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 30
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud: a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan: a. identitas pemohon; b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4.1 PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 21 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Persyaratan permohonan perpanjangan izin penyimpanan limbah B3 secara umum sama dengan permohonan izin baru. Bedanya adalah, pada permohonan perpanjangan izin, dokumen yang juga wajib dilengkapi adalah dokumen pelaksanaan penyimpanan limbah B3. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19; dan
f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
Selanjutnya, Pasal 21 Ayat (4), yang berbunyi “Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
Kemudian, Pasal 21 Ayat (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh bupati/ wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 21 Ayat (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »