Archive for Hukum Kehutanan

Kliping Kasus Hukum Lingkungan – Hukum Kehutanan

sumber :

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74480-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-1

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (1)
Radar Lampung Online Senin, 22 Desember 2014

Lho, Tanah Larangan Bersertifikat!
Berbagai perusahaan swasta berlomba-lomba menawarkan tanah kavelingan dengan iming-iming jarak yang dekat dengan Kota Baru. Sayangnya, tanah yang diperjualbelikan berstatus abu-abu. Sesuai titik lokasi, tanah masuk dalam kawasan hutan produksi milik negara.

Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG

KAWASAN hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut.

Menurut Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, Suhardoyo, di Sindanganom terdapat 14 dusun. Sebagian besar lahan di dusun-dusun tersebut yang diperjualbelikan. ’’Ya, yang diperjualbelikan itu berdasarkan SK Menhut terakhir yang dikeluarkan tahun 2000 masih berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Terkait adanya transaksi jual-beli, pihaknya pun sudah mengonfirmasi ke kepala desa setempat. Namun, menurut pengakuan kepala desa, perusahaan swasta yang menjual lahan tersebut sebelumnya membeli tanah ke warga desa. Tanah-tanah itu telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur.

Namun berapa jumlah lahan yang berstatus abu-abu itu, Suhardoyo belum memastikan. Pihaknya tengah melakukan inventarisasi.

’’Terkait adanya lahan kawasan hutan yang bersertifikat milik pribadi, sudah kami serahkan ke Dinas Kehutanan untuk berkoordinasi dengan BPN. Kami sendiri pernah mengonfirmasi masalah ini. Menurut Kades, saat itu warga hanya mengajukan surat keterangan dari kepala desa untuk membuat sertifikat yang dikeluarkan tahun 2000-an. Kami baru ada di Agustus 2010. Sementara BPN Lamtim beralasan batas pelepasan tanah tidak jelas dan sayangnya Dinas Kehutanan tak dilibatkan,” urainya.

Bahkan dari 14 dusun di Sindanganom, tanah di 12 dusun telah bersertifikat. ’’Dan lahan itu ya lahan hutan, milik negara. Kalau negara membutuhkan, ya mereka harus pergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan kondisi demikian, masyarakat yang membeli lahan tersebut memang dirugikan. Tanah yang mereka miliki bermasalah. ’’Kalau mereka ingin mendapatkan hak atas tanah mereka, ya harus menggugat ke pengadilan dahulu. Gugat SK Menhut yang menetapkan itu sebagai kawasan hutan,” ujarnya. (p5/c1/ary)

sumber :

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74549-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-2


Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (2)

Radar Lampung Online Selasa, 23 Desember 2014

BPKH Seolah Menutup Mata

KEMENTERIAN Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) memiliki 17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian LH. BPKH bertugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan.

Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Guna memastikan status lahan di kawasan Register 40 Gedong Wani yang diperjualbelikan apakah memang masuk wilayah kawasan hutan produksi atau tidak, Radar Lampung menyambangi kantor BPKH. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, kantor instansi ini sebuah ruko dua lantai. Di lantai satu hanya terlihat satu ruangan dengan susunan meja dan bangku berbaris.

Sayangnya, Radar Lampung tidak mendapat sambutan hangat dari pegawai instansi ini. Dengan beralasan pimpinan tak berada di tempat, ia meminta Radar untuk pergi dan datang lain kali saja ke kantornya.

Meskipun terlihat mobil pick up double cabin berpelat merah terparkir di depan gedung kantor. Mobil ini diinformasikan merupakan mobil dinas sang pimpinan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan.

’’Kementerian akan mengolah data dan meminta pertimbangan ke BPKH. Instansi ini yang akan memotret dan mengukur tanah yang bakal dialihfungsikan. Termasuk mengecek apa sebabnya dialihkan dan memenuhi syarat atau tidak. Jika pengalihan akan memiliki dampak yang luas, maka harus sepengetahuan DPR RI,” paparnya.

Sehingga tidak bisa seenaknya mengubah fungsi lahan seperti yang terjadi di Riau atau Bogor. ’’BPKH punya data yang jelas, berapa luas dan batas-batas untuk yang dialihfungsikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Suhardoyo mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada pihak dari Kemenhut yang melakukan pengukuran di Sindanganom, Lampung Timur, namun tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

Sumber Radar Lampung menyatakan, lahan di Sindanganom yang diperjualbelikan oleh salah satu perusahaan memang masih kawasan Register 40. Bahkan, ia menunjukkan surat dari BPKH Bandarlampung yang menegaskan lahan di wilayah itu merupakan lahan hutan produksi.

Dalam surat tersebut juga tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa tanpa adanya SK Menhut, jangankan diperjualbelikan, diduduki, dikerjakan dan digunakan pun dapat dihukum pidana.

Diketahui, kawasan hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut. (red/p5/c1/ary)

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74618-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-3

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (3)
Radar Lampung Online Rabu, 24 Desember 2014

Klaim Transaksi Lahan Legal
SUKADANA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur memastikan penerbitan sertifikat atas lahan yang berada di Desa Sindanganom, Kecamatan Sekampungudik, sesuai prosedur. Kepala BPN Lamtim Hasan Basri didampingi Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Riyanto menjelaskan, sebelumnya lahan yang berlokasi di Desa Sindanganom memang masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Namun sejak tahun 2000, lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan register.

Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/200 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas 1.004,735 Hektare.

Surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail tertanggal 23 Agustus 2000 itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi HPK Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Melalui surat yang ditandatangani Gubernur Lampung Oemarsono itu, maka untuk lahan seluas 11.883,40 hektare di antaranya telah dilepaskan dari kawasan Register 40 Gedong Wani. Termasuk di antaranya yang berada di Desa Sindanganom.

Menurutnya, berdasarkan data total luas Desa Sindanganom adalah 1.998 hektare dan telah bersertifikat melalui program ajudikasi. ’’Jadi tidak benar bila kawasan Desa Sindanganom masih masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Kalaupun disebut ada perusahaan yang melakukan jual-beli lahan di desa tersebut, itu di luar kewenangan kami,” pungkasnya.

Diketahui, tugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan dipegang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan. (wid/p6/c1/ary)

Leave a comment »

KONFLIK SDA : Sepenuhnya Tanggung Jawab Pemerintah

KONFLIK SDA Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

Adakah pengusaha atau perusahaan yang ingin berkonflik?.

Pertanyaan tersebut tidaklah bermaksud mendukung apalagi hendak membenarkan salah satu pihak terkait konflik perebutan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Namun coba menjernihkan akal dan pikiran kita semua dalam mencari solusi berbagai konflik pengelolaan SDA yang terjadi selama ini.

Selama ini, banyak pihak secara sepihak selalu memvonis dan menyalahkan pihak perusahaan.

Sejatinya tidak ada perusahaan yang ingin berkonflik dengan masyarakat sebagaimana terjadi di Sumatera Selatan, Lampung, Riau serta di Sape Nusa Tenggara Barat.

Pengusaha hadir untuk mencari keuntungan. Adanya konflik, apalagi berlarut-larut, tentu sangat merugikan para pengusaha. Terlebih, pengusaha telah mengeluarkan jutaan atau mungkin miliaran rupiah agar dapat memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam.

Dilain pihak, masyarakat pun tidak mempunyai niat berkonflik. Apalagi berhadapan dengan senjata aparat. Sebagian besar masyarakat hanya ingin memenuhi hak penghidupan dan kehidupan yang layak dalam mengelola lahan.

Pertanyaanya kemudian, mengapa konflik pengelolaan sda selalu terjadi, dan tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Parahnya, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan kenaikan intensitas konflik pengelolaan SDA di Indonesia.

Tudingan bahwa, pihak perusahaan yang merampas hak-hak pengelolaan SDA masyarakat sebaiknya didasari oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang kita ketahui, perusahaan mendapatkan hak mengelola SDA dari pemerintah. Tanpa adanya izin dan legalitas tersebut, pengusaha tidak akan berani mengelola SDA atau mengambil alih lahan ulayat milik masyarakat adat.

Penetapan suatu kawasan sebagai tanah Negara atau hutan Negara adalah kewenangan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar “penjualan” SDA tersebut dari pemerintah kepada pihak swasta.

Pemerintah yang mengeluarkan izin kepada pengusaha. Senyatanya pemerintah adalah pihak yang telah meniadakan atau “merampas” hak-hak masyarakat untuk mengelola SDA.

Berbagai bentuk perizinan, seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya merupakan bukti “nota penjualan” yang tidak terbantahkan.

Lantas, mengapa masih banyak muncul tudingan kepada pihak perusahaan sebagai pelaku atas perampasan hak-hak masyarakat.
Konflik pengelolaan SDA tidak akan ada apabila pemerintah tidak memberikan izin kepada pengusaha untuk mengelola SDA.

Kewenangan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, institusi BPN, dan Kemenhut bila dijalankan dengan baik tentu berbagai konflik perebutan pengelolaan SDA tidak akan terjadi.

Berbagai konflik yang kemudian menimbulkan kemiskinan serta korban jiwa yang tak terkira jumlahnya adalah akibat dari ketidakbecusan pemerintah.

Ketidakbecusan dalam mengelola SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.

Bukanlah suatu hal yang berlebihan kiranya, ketika kita memvonis dan membebankan sepenuhnya kepada pemerintah terkait untuk menyelesaikan solusi berbagai konflik yang sedang terjadi saaat ini.

Sepantasnya pula, pemerintah tidak berpangku tangan saja, apalagi sampai cuci tangan atau lepas tangan. Egoisme sektoral harus dibuang jauh-jauh.

Koordinasi dan kekompakan antar institusi pemerintah adalah persoalan internal pemerintah, yang tak pantas dikeluhkan pada masyarakat. Apalagi sampai dijadikan alasan untuk diam, tanpa aktif dan berupaya membantu mencari solusi dari konflik yang telah nyata menyengsarakan rakyatnya.

SOLUSI

Tentu tidak pantas apabila Pemerintah berdiam diri dan membebankan kepada pihak perusahaan dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik SDA.

Perusahaan bukanlah sapi perah pemerintah. Setelah miliaran uangnya diambil melalui berbagai perizinan, kemudian dipaksa untuk membagi-bagi hak yang dimilikinya kepada masyarakat.

Jika itu solusi dari pemerintah maka pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengembalikan atau mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh pengusaha.

Tentu tidak pantas apabila hanya pihak perusahaan saja yang ditekan dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik SDA. Apalagi dibebankan untuk membagi-bagi hak yang dimiliki kemudian memberikannya kepada masyarakat.

Memang hal tersebut sangat membebani anggaran pemerintah. Namun itu merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan prinsip kepastian hukum.

Kerugian anggaran Negara “dibayar” dengan memecat dengan tidak hormat oknum-oknum aparat pemerintah yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga terjadi tumpang tindih pengelolaan SDA yang menimbulkan konflik.

Apabila terbukti adanya oknum yang patut diduga dan terbukti menerima suap, maka penjara merupakan bentuk hukuman yang akan meminimalisir terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah.

Pihak-pihak yang bewenang di institusi pempus, pemda, BPN dan Kemenhut harus diselidiki satu-persatu, sehingga oknum yang terbukti lalai dapat dihukum dengan seberat-beratnya.

Sebab akibat ulah “Komprador” SDA tersebut, ribuan bahkan jutaan masyarakat telah hancur penghidupan dan kehidupannya.

Distribusi Pengelolaan SDA Kepada Masyarakat Miskin

Memang berbagai usaha pengelolaan SDA selama ini, baik di bidang perkebunan, pertambangan, maupun perindustrian cenderung menampakkan wajah kemiskinan daripada kesejahteraan yang berkeadilan.

Keengganan perusahaan mengeluarkan Coorporate Social Responsibility) CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu faktor timbulnya kesenjangan sosial.

Inilah yang kemudian menimbulkan dampak komulatif dan memicu terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar.

Alangkah baiknya apabila perusahaan merealisasikan CSR yang menjadi kewajibannya dengan optimal.

Tetapi perlu ditegaskan bahwa, berjalan atau tidaknya CSR, bukanlah sebuah penentu berhak atau tidaknya suatu perusahaan untuk mengelola SDA.

Pengelolaan SDA ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan wewenangnya melalui berbagai bentuk perizinan.

Selama ini, pengelolaan SDA cenderung dan terbukti memarginalkan hak masyarakat untuk mengelola SDA.

Salahkan saja pihak pemerintah yang tidak pernah menghargai keberadaan hak Ulayat masyarakat adat. Apalagi berniat baik dengan mengakomodir kemampuan masyarakat mengelola SDA melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan berbagai program reformasi agraria atau Proyek operasi nasional (Prona) agraria.

Alokasi dan distribusi SDA (lahan) kepada masyarakat miskin di Indonesia adalah solusi yang harus segera direalisasikan. Sayangnya semua itu sangatlah bergantung kepada political will aparatur pemerintah.

Ketika di satu sisi, para pengusaha besar “dengan biaya” dapat memperoleh jutaan hektar lahan hak pengusahaan hutan (HPH) secara legal, bahkan pemberian izin terhadap 13 perusahaan tambang di hutan lindung sekalipun dapat dilegalkan.

Tentu sangat aneh jika tidak pemerintah terkait mengungkapkan ketidakmampuan untuk memberikan sedikit akses lahan yang legal kepada masyarakat.

Harapannya, pengelolaan SDA yang ada di Indonesia dapat berkeadilan bagi masyarakat maupun pengusaha. Sehingga tujuan pengelolaan SDA yakni kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Semoga saja…

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Pertambang Emas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Tambang Emas – Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Taman Nasional Nani Wartabone adalah penyangga utama ekosistem di Gorontalo. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dikenal sebagai “Wallacea Area”. Ditetapkan pada 1991 dengan luas sekitar 300.000 hektar. Kekayaan lingkungan hidup TNBNW terdiri dari satwa endemis seperti Burung Maleo (Macrocephalon maleo) serta 400 jenis pohon dan 169 tanaman perdu.

Selain itu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki keanekaragaman fauna yang berasal dari wilayah Oriental dan Australasian dengan tingkat keendemikan yang tinggi. Burung-burung yang beranekaragam sekitar 125 jenis antara lain merpati, paruh bengkok, rajaudang, kupu-kupu, rangkong, pemakan lebah, dan sejenis burung yang istimewa yaitu Maleo (Megacephalon maleo). Selain itu satwa yang ada antara lain anoa besar, babi rusa, tarsius, kuskus dan berbagai jenis reptilia.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dahulu bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Hutan tersebut merupakan penggabungan dari Suaka Margasatwa Dumoga (93.500 hektar), Cagar Alam Bulawan (75.200 hektar), dan Suaka Margasatwa Bone (110.000 hektar). Secara administratif, kawasan seluas kurang lebih 287,115 hektar ini terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Bone Bolango, Gorontal.

Pada 18 November 1992, kawasan ini ditetapkan dan diberi nama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, atau dikenal dengan sebutan TNBNW, melalui surat keputusan menteri kehutanan saat itu. Nama Nani Wartabone sendiri diambil dari nama pahlawan Gorontalo yang memerdekakan wilayah itu dari penjajahan Belanda pada 23 Januari 1942.

Keberadaan kandungan emas di TNBNW sangat melimpah. Sudah puluhan tahun, ribuan masyarakat menambang emas di sana. Hasil riset yang pernah dilakukan mencatat kandungan emas di areal itu sebanyak 120 hingga 200 ton. Inilah yang kemudian mengundang lirikan 31 perusahaan besar yang tertarik menambang disana. Selanjutnya kemudian inilah yang akan menjadi ancaman bagi kehidupan ribuan penambang emas.

Penambangan emas, secara langsung maupun tidak langsung tentu akan mengakibatkan kerusakan di Taman nasional tersebut. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jaminan akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak serta kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang harus diwujudkan.

Sekitar 14.000 hektar di antaranya akan dialihfungsikan untuk pertambangan emas dan tembaga. Ha tersebut diwujudkan melalui Surat Keputusan (SK) bernomor SK 673/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam kawasan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral atas nama PT Gorontalo Minerals milik Bakrie Group yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

SK tersebut mengakibatkan sekitar 14 ribu hektar hutan konservasi dalam kawasan TNBNW dialihfungsikan menjadi hutan produksi terbatas, sebagai upaya keluarnya izin pertambangan emas.

Izin tersebut didukung pula oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap PT Gorontalo Minerals untuk melakukan eksplorasi di kawasan taman nasional tersebut.

Di lain pihak, jajaran pemerintahan daerah Kota Gorontalo menolak izin tersebut. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea serta sebagian anggota DPRD Kota Gorontalo, misalnya Risman Taha, mengakui menolak hadirnya pertambangan tersebut.

Berbagai lapisan masyarakat Gorontalo juga menolak kehadiran pertambangan tersebut. Pada hari senin tanggal 30 mei 2001 sekitar 50 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo berunjuk rasa menolak alih fungsi areal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi pertambangan.

Tokoh masyarakat Gorontalo, Fauzi Wartabone menyatakan menolak investasi tambang emas karena alih fungsi lahan itu pasti menimbulkan ancaman bencana banjir yang bakal melanda Kota dan Kabupaten Gorontalo.

Bahkan, masyarakat bersama para aktivis dan pencinta lingkungan sampai membentuk Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi, untuk menghentikan pertambangan di TNBNW. Selain itu ada juga Pegiat Komunitas Untuk Bumi (KUBU) Gorontalo serta Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), yang turut menolak rencana alih fungsi hutan TNBNW untuk pertambangan emas.

Kekhawatiran masyarakat terbukti, sebab ada dugaan terjadi banjir bandang di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, yang menggenangi 11 desa dan menghancurkan jalan trans-Sulawesi, adlah akibat dari penggundulan hutan pada tahap eksplorasi pertambangan emas.

Banjir bandang di Kecamatan Bone menyebabkan 2 sekolah rusak, 2 jembatan jalan trans-Sulawesi hancur, 1.500 jiwa di 11 desa mengungsi, dan 308 rumah warga tergenang, yang 13 di antaranya rusak. Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kerugian akibat banjir tersebut Rp 75 miliar.

Pada tahap eksplorasi saja, kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Bagaimana nantinya kalau pertambangan benar-benar diwujudkan.

Leave a comment »

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pengantar – Rakyat Sebagai Tumbal Kegagalan Pengelolaan Hutan Indonesia – Omong-Kosong

Setelah terbukti tidak berjalan maksimal dengan berbagai program pro pemberdayaan masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian kembali mengeluarkan kebijakan tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada tahun 2006 Departemen Kehutanan memproyeksikan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 5,4 juta hektar, dalam rentang 2007-2009. Direncanakan di Sumatera 3,9 juta hektar, sedangkan di Kalimantan 1,5 juta ha. (Efektifitas Hutan Tanaman Rakyat Diragukan, Laporan Wartawan Kompas Haryo Damardono, desember 2006).

Pada tahun 2011 ini, dapat kita buktikan dengan nyata, apakah Dephut hanya mampu Omong Kosong belaka ataukah memang pemerintah yang dicap sebagai negara terkorup di dunia ini mampu merealisasikan janji-janjinya.

Selanjutnya, berdasarkan sumber harian Kompas (6/4/10) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan lahan seluas 480.303 hektar hutan tanaman produksi untuk pengembangan program hutan tanaman rakyat.

Sayangnya, masyarakat awam seperti saya kesulitan untuk memberikan penilaian, sebab data yang dibutuhkan sangat sulit untuk diperoleh. Kalau ada pun, tidak pernah dipublikasikan secara sederhana, ekonomis, dan efesien, sebagaimana diamanatkan di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

HTR secara langsung mencerminkan kegagalan menjamin pasokan kayu oleh pengusaha HPH, yang selama ini terbukti hanya menebang kayu, dan kemudian menelantarkan lahannya tanpa ditanam kembali. Pengusaha HPH ini kemudian mengajukan lahan HPH baru untuk diambil kayunya, dan kemudian kembali ditinggalkan.

Hutan yang telah rusak, peninggalan pengusaa HPH itulah, yang kemudian akan dikonsesikan kepada masyarakat. Parah kan negara ini…. Padahal sebelumnya, akibat berbagai konsesi yang diberikan kepada pengusaha HPH, terkadang memicu konflik diiringi berbagai bentuk penindasan berbagai Hak Asasi Manusia, yang sering menimbulkan korban jiwa.

Sayangnya, perbuatan melawan hukum para pengusaha HPH tersebut tidak pernah disentuh oleh tindakan hukum. Akibatnya, kerusakan hutan Indonesia terjadi dimana-mana. Kerugian negara Indonesia juga sudah tak terhitung banyaknya, baik kerugian ekologis, ekonomis, dan sosial budaya.

Memang payah kalau hidup di negara korup seperti di Indonesia, Makan HATI.

Landasan Hukum terkait Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No.061/PMK.01/2007 dan 02/MENHUT-II/2007 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan (RPH) yang dipindahbukukan pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) (PPK_BLU) berdasarkan Rencana Kerja dan RBA (pasal 7)
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Leave a comment »

Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan – Pengantar

Sistem pengelolaan hutan yang bertumpu pada peran negara (pemerintah) bercorak sentralistik, terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat secara merata. Kewenangan “diskresi” pemerintah mengelola hasil pemanfaatan hutan, terbukti tidaklah mampu menyediakan berbagai penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, jaminan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Parahnya lagi, alih-alih mensejahterakan masyarakat, sistem sentralistis malah merugikan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, tergusurnya masyarakat juga tak jarang memicu timbulnya konflik antara masyarakat melawan perusahaan dan masyarakat melawan pemerintah.

Akibatnya, konflik perebutan pengelolaan hutan sering sekali menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat serta berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia lainnya.

Ironisnya, korban timbul biasanya akibat perbuatan aparat kepolisian ataupun tentara (TNI), karena aparat cenderung berpihak kepada kepentingan pemilik modal daripada kepentingan rakyat miskin.

Yahhh, semua ini wajar terjadi di negeri berpredikat Terkorup di dunia. Dimana pemerintah dan aparat penegak hukum, bersama perusahaan nasional dan multinasional secara KOMPAK untuk menghabiskan kekayaan sumber daya alam Indonesia, dengan mengekesampingkan hak kesejahteraan masyarakat miskin.

Timbulnya sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diatur dalam UU 41/99 tentang Kehutanan (UUK) adalah sebuah harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sistem pengelolaan tersebut antara lain melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Namun apa daya, konsep pengelolaan hutan yang “benar-benar” menyejahterakan rakyat (forest for people) realita di lapangan terbukti tidak berjalan dengan optimal.

Landasan hukum Hutan Kemasyarakatan

1. Pasal 93 ayat 9 (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 jo PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

2. Peraturan Menteri Kehutaan No.P.37/Menhut-II/007 tentang Hutan Kemasyarakat, hutan masyarakat adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujuhkan untuk memberdayakan masyarakat setempat . kemudian dirubah dengan Permenhut RI NOMOR : P. 18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan dan dirubah kembali dengan Permenhut RI NOMOR : P. 13/Menhut-II/2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan

Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutaan No.P.37/Menhut-II/007 tentang Hutan Kemasyarakat, hutan masyarakat adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujuhkan untuk memberdayakan masyarakat setempat .

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kenyataan di lapangan, tafsir siapakah masyarakat setempat, sangat ditentukan kepada pihak-pihak yang berwenang, khususnya oleh pemerintah daerah. Akibat negatifnya, masyarakat sekitar yang seharusnya lebih berhak memperoleh lahan HKM malah dikesampingkan. Timbulnya makelar tanah, merupakan indikasi terjadinya Praktik KKN dalam program HKM yang diterapkan.

Sehingga umumnya, pemegang hak HKM adalah orang yang “membayar” kepada penguasa atau kerabat/ teman dekat penguasa daerah.

Sedangkan pengertian kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk diberdayakan.

Hal ini terjadang menjadi jalan bagi penguasa untuk memperoleh hak-hak pengelolaan HKM melalui organisasi/ Pokmas fiktif. Setelah organisasi fiktif tersebut berhasil memperoleh hak HKM, pengurusnya secara sembunyi-sembunyi, “menjual” hak tersebut kepada masyarakat sekitar. Lemahnya pengawasan secara disengaja dan tidak sengaja, merupakan akar permasalahan menyimpangnya pelaksanaan HKM di lapangan.

Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemberdayaan selama ini diartikan oleh penguasa “semau” para penguasa. Pemberdayaan terkadang dapat pula disamakan dengan mempekerjakan masyarakat sebagai buruh kecil, dengan penghasilan yang tidak berperikemanusiaan. Selain itu, pemberdayaan tidak pernah diartikan dengan suatu pemilikan hak, untuk mengelola secara mandiri, dengan diiringi pembinaan oleh pemerintah.

Maksud, Tujuan, Azas dan Prinsip Hutan Kemasyarakatan

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan: a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; b. musyawarah-mufakat; c. keadilan.

Untuk melaksanakan 3 azas sebagaimana tersebut di atas digunakan prinsip:

a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
g. adanya kepastian hukum;
h. transparansi dan akuntabilitas publik;
i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Prinsip yang paling sering disimpangi adalah prinsip transparansi dan partisipatif. Penyimpangan tersebut, umumnya mengakibatkan pengelola hutan mendapat lahan dengan membayar. Dampak komulatifnya, pengelola HKM, tidak peduli dengan prisip kelestarian hutan, dengan mengubah status dan fungsi hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan semua aturannya mungkin dapat menjaga keberadaan hutan dan fungsinya dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya dan sebagai bagian dari negara terkorup di dunia, mengakibatkan semua itu hanya terwujud di atas kertas semata.

Pengawasan yang kontinyu dan konsisten oleh instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program hutan kemasyarakatan. Sejatinya, aparat yang berwenang, layak untuk dipecat dengan tidak hormat, apabila ditemukan terbukti tidak mampu menjalankan HKM sesuai tujuan serta terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan program HKM.

Tanpa bermaksud menyepelekan pelaksanaan program HKM, maka oknum pemerintah yang sudah digaji, dan dibayar oleh rakyat, sudah saatnya memiliki budaya malu. Malu kalau tidak mampu mensejahterakan rakyat. Malu kalau tidak mampu merealisasikan HKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekita. Malu kalau program yang dijalankan tidak mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Jangan bisanya Cuma makan gaji buta. Apalagi sampai korupsi, dan memanfaatkan kekuasaanya untuk memiskinkan masyarakatnya. Satu kata, dibakar hidup-hidup buat oknum pemerintah seperti itu.

Bunuh…bunuh…aparat yang tidak mampu….bakar…bakarr…aparat yang memanfaatkan kekuasaan.

Hidup revolusi….wkwkwkwk

Leave a comment »

Luas Hutan Indonesia di Tiap Provinsi

http://alamendah.wordpress.com/2011/01/05/luas-hutan-indonesia-di-tiap-provinsi/

Ini ada data tentang luasan indonesia…saya cari di departemen kehutanan sulit…, gak ketemu!, jadi cuma copy paste aja…

Luas Hutan Indonesia di Tiap Provinsi
Posted on 5 Januari 2011 by alamendah

Luas hutan Indonesia di tiap provinsi ini merupakan data luas hutan yang terdapat di masing-masing provinsi di Indonesia. Luas seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 ha. Ini mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi.

Provinsi dengan luas hutan terbesar adalah gabungan provinsi Papua dan Papua Barat dengan 40,5 juta ha. Disusul oleh provinsi Kalimantan Tengah (15,3 juta ha), dan Kalimantan Timur (14,6 juta ha). Sedangkan provinsi di Indonesia dengan luas hutan tersempit adalah DKI Jakarta (475 ha).

Data luas hutan Indonesia ini merupakan data de yure, data di atas kertas berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Mengenai jumlah riil luas hutan di lapangan kemungkinan dapat berbeda. Hal ini lantaran beberapa SK penunjukan dikeluarkan sejak lebih dari sepuluh tahun yang silam, bahkan luas hutan di provinsi Kalimantan Tengah telah dikeluarkan sejak tahun 1982 dan sepertinya belum direvisi ulang.

Berikut data luas hutan di tiap provinsi di Indonesia beserta SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Nangroe Aceh Darussalam (SK No. 170/Kpts-II/00); 3.335.713,00 ha;
Sumatera Utara (SK No. 44/Menhut-II/05); 3.742.120,00 ha;
Sumatera Barat (SK No. 422/Kpts-II/99); 2.600.286,00 ha;
Riau (SK No. 173/Kpts-II/1986); 9.456.160,00 ha;
Kepulauan Riau (data masih bergabung dengan provinsi Riau)
Jambi (SK. No. 421/Kpts-II/99); 2.179.440,00 ha;
Bengkulu (SK. No. 420/Kpts-II/99); 920.964,00 ha;
Sumatera Selatan (SK No. 76/Kpts-II/01); 3.742.327,00 ha;
Bangka Belitung (SK No. 357/Menhut-II/04); 657.510,00 ha;
Lampung (SK No. 256/Kpts-II/00); 1.004.735,00 ha;
DKI Jakarta (SK No. 220/Kpts-II/00); 475,45 ha;
Jawa Barat (SK No. 195/Kpts-II/03); 816.602,70 ha;
Banten; 201.787,00 ha;
Jawa Tengah (SK No. 359/Menhut-II/04); 647.133,00 ha;
DI. Yogyakarta (SK No. 171/Kpts-II/00); 16.819,52 ha;
Jawa Timur (SK No. 417/Kpts-II/99); 1.357.206,30 ha;
Bali (SK No. 433/Kpts-II/99); 127.271,01 ha;
Nusa Tenggara Barat (SK No. 598/Menhut-II/2009); 1.035.838,00 ha;
Nusa Tenggara Timur (SK No. 423/Kpts-II/99); 1.555.068,00 ha;
Kalimantan Barat (SK No. 259/Kpts-II/00); 9.101.760,00 ha;
Kalimantan Tengah (SK No. 759/Kpts/Um/10/82); 15.300.000,00 ha;
Kalimantan Timur (SK No. 79/Kpts-II/01); 14.651.053,00 ha;
Kalimantan Selatan (SK No. 435/Menhut-II/2009); 1.566.697,00 ha;
Sulawesi Utara (SK No. 452/Kpts-II/99); 725.514,00 ha;
Gorontalo (SK No. 325/Menhut-II/2010); 647.668,00 ha;
Sulawesi Tengah (SK No. 757/Kpts-II/99); 4.394.932,00 ha;
Sulawesi Tenggara; (SK No. 454/Kpts-II/99); 2.518.337,00 ha;
Sulawesi Selatan (SK No. 434/Menhut-II/2009); 2.118.992,00 ha;
Sulawesi Barat (SK No. 890/Kpts-II/99); 1.185.666,00 ha;
Maluku (SK No. 415/Kpts-II/99); 7.146.109,00 ha;
Maluku Utara (data masih bergabung dengan provinsi Maluku)
Papua (SK No. 891/Kpts-II/99); 40.546.360,00 ha;
Papua Barat (data masih bergabung dengan provinsi Papua)

Sekali lagi data ini kemungkinan besar bukan luas riil hutan di Indonesia. Dengan SK penunjukkan kawasan hutan yang dikeluarkan beberapa tahun lalu ini tentunya tidak mencakup berbagai kerusakan hutan yang terjadi akibat kebakaran hutan, pembalakan liar, maupun berbagai alih fungsi hutan lainnya. Semoga luas hutan di Indonesia yang mencapai 133 juta hektar ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Dan yang paling penting, luas hutan di masing-masing provisi di Indonesia ini selalu lestari sebagai warisan tak ternilai untuk anak cucu kita.

Referensi: Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2010; Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan; November 2010.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.