Archive for Desember, 2014

Kliping Kasus Hukum Lingkungan – Hukum Kehutanan

sumber :
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74480-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-1

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (1)
Radar Lampung Online Senin, 22 Desember 2014

Lho, Tanah Larangan Bersertifikat!
Berbagai perusahaan swasta berlomba-lomba menawarkan tanah kavelingan dengan iming-iming jarak yang dekat dengan Kota Baru. Sayangnya, tanah yang diperjualbelikan berstatus abu-abu. Sesuai titik lokasi, tanah masuk dalam kawasan hutan produksi milik negara.

Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG

KAWASAN hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut.

Menurut Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, Suhardoyo, di Sindanganom terdapat 14 dusun. Sebagian besar lahan di dusun-dusun tersebut yang diperjualbelikan. ’’Ya, yang diperjualbelikan itu berdasarkan SK Menhut terakhir yang dikeluarkan tahun 2000 masih berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Terkait adanya transaksi jual-beli, pihaknya pun sudah mengonfirmasi ke kepala desa setempat. Namun, menurut pengakuan kepala desa, perusahaan swasta yang menjual lahan tersebut sebelumnya membeli tanah ke warga desa. Tanah-tanah itu telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur.

Namun berapa jumlah lahan yang berstatus abu-abu itu, Suhardoyo belum memastikan. Pihaknya tengah melakukan inventarisasi.

’’Terkait adanya lahan kawasan hutan yang bersertifikat milik pribadi, sudah kami serahkan ke Dinas Kehutanan untuk berkoordinasi dengan BPN. Kami sendiri pernah mengonfirmasi masalah ini. Menurut Kades, saat itu warga hanya mengajukan surat keterangan dari kepala desa untuk membuat sertifikat yang dikeluarkan tahun 2000-an. Kami baru ada di Agustus 2010. Sementara BPN Lamtim beralasan batas pelepasan tanah tidak jelas dan sayangnya Dinas Kehutanan tak dilibatkan,” urainya.

Bahkan dari 14 dusun di Sindanganom, tanah di 12 dusun telah bersertifikat. ’’Dan lahan itu ya lahan hutan, milik negara. Kalau negara membutuhkan, ya mereka harus pergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan kondisi demikian, masyarakat yang membeli lahan tersebut memang dirugikan. Tanah yang mereka miliki bermasalah. ’’Kalau mereka ingin mendapatkan hak atas tanah mereka, ya harus menggugat ke pengadilan dahulu. Gugat SK Menhut yang menetapkan itu sebagai kawasan hutan,” ujarnya. (p5/c1/ary)

sumber :
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74549-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-2

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (2)

Radar Lampung Online Selasa, 23 Desember 2014

BPKH Seolah Menutup Mata

KEMENTERIAN Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) memiliki 17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian LH. BPKH bertugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan.

Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Guna memastikan status lahan di kawasan Register 40 Gedong Wani yang diperjualbelikan apakah memang masuk wilayah kawasan hutan produksi atau tidak, Radar Lampung menyambangi kantor BPKH. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, kantor instansi ini sebuah ruko dua lantai. Di lantai satu hanya terlihat satu ruangan dengan susunan meja dan bangku berbaris.

Sayangnya, Radar Lampung tidak mendapat sambutan hangat dari pegawai instansi ini. Dengan beralasan pimpinan tak berada di tempat, ia meminta Radar untuk pergi dan datang lain kali saja ke kantornya.

Meskipun terlihat mobil pick up double cabin berpelat merah terparkir di depan gedung kantor. Mobil ini diinformasikan merupakan mobil dinas sang pimpinan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan.

’’Kementerian akan mengolah data dan meminta pertimbangan ke BPKH. Instansi ini yang akan memotret dan mengukur tanah yang bakal dialihfungsikan. Termasuk mengecek apa sebabnya dialihkan dan memenuhi syarat atau tidak. Jika pengalihan akan memiliki dampak yang luas, maka harus sepengetahuan DPR RI,” paparnya.

Sehingga tidak bisa seenaknya mengubah fungsi lahan seperti yang terjadi di Riau atau Bogor. ’’BPKH punya data yang jelas, berapa luas dan batas-batas untuk yang dialihfungsikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Suhardoyo mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada pihak dari Kemenhut yang melakukan pengukuran di Sindanganom, Lampung Timur, namun tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

Sumber Radar Lampung menyatakan, lahan di Sindanganom yang diperjualbelikan oleh salah satu perusahaan memang masih kawasan Register 40. Bahkan, ia menunjukkan surat dari BPKH Bandarlampung yang menegaskan lahan di wilayah itu merupakan lahan hutan produksi.

Dalam surat tersebut juga tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa tanpa adanya SK Menhut, jangankan diperjualbelikan, diduduki, dikerjakan dan digunakan pun dapat dihukum pidana.

Diketahui, kawasan hutan di Provinsi Lampung sejak zaman kolonial Belanda ditetapkan sebagai kawasan register. Salah satunya Register 40 Gedong Wani, Lampung Selatan, yang berada di sekitar lokasi pembangunan Kota Baru.

Legalisasi ini ditetapkan sejak 12 Juni 1937 berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372. Selama ini, penunjukan kawasan hutan di Lampung telah mengalami tiga kali penetapan.

Yakni Surat Keputusan (SK) No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 seluas 1.237.268 hektare (ha); lalu berubah dengan SK No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999 seluas 1.144.512 ha; terakhir diubah oleh SK No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 1.004.735 ha.

Dengan SK terbaru itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Dalam perda itu terdapat 14 objek alih fungsi lahan. Salah satunya kawasan hutan Gedong Wani Register 40 seluas 11.883,40 ha yang ditandatangani Gubernur Oemarsono.

Faktanya saat ini terdapat transaksi jual-beli di lahan yang masih berstatus kawasan hutan produksi. Lahan yang berada di Desa Sindanganom, Lampung Timur, yang menjadi permasalahan. Terdapat perusahaan swasta yang memperjualbelikan lahan tersebut. (red/p5/c1/ary)

http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/74618-ketika-kawasan-hutan-register-diperjualbelikan-3

Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (3)
Radar Lampung Online Rabu, 24 Desember 2014

Klaim Transaksi Lahan Legal
SUKADANA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur memastikan penerbitan sertifikat atas lahan yang berada di Desa Sindanganom, Kecamatan Sekampungudik, sesuai prosedur. Kepala BPN Lamtim Hasan Basri didampingi Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Riyanto menjelaskan, sebelumnya lahan yang berlokasi di Desa Sindanganom memang masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Namun sejak tahun 2000, lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan register.

Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/200 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung Seluas 1.004,735 Hektare.

Surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail tertanggal 23 Agustus 2000 itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi HPK Seluas 145.125 Hektare Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah.

Melalui surat yang ditandatangani Gubernur Lampung Oemarsono itu, maka untuk lahan seluas 11.883,40 hektare di antaranya telah dilepaskan dari kawasan Register 40 Gedong Wani. Termasuk di antaranya yang berada di Desa Sindanganom.

Menurutnya, berdasarkan data total luas Desa Sindanganom adalah 1.998 hektare dan telah bersertifikat melalui program ajudikasi. ’’Jadi tidak benar bila kawasan Desa Sindanganom masih masuk kawasan Register 40 Gedong Wani. Kalaupun disebut ada perusahaan yang melakukan jual-beli lahan di desa tersebut, itu di luar kewenangan kami,” pungkasnya.

Diketahui, tugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan dipegang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I Direktorat Penyidikan & Pengamanan Hutan Kementerian LH Siswoyo mengatakan, untuk masalah yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. ’’Mereka yang harus aktif bergerak. Kami hanya melakukan supervisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kawasan hutan yang akan berubah fungsi harus melalui prosedur yang jelas. Pemda setempat harus mengajukan penerbitan surat keputusan menteri kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan. (wid/p6/c1/ary)

Leave a comment »

Draft : BANJIR, “Dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan”

BANJIR… Memasuki pertengahan bulan November tahun 2014 ini, …

Leave a comment »