Archive for September, 2010

Cermin Buruknya Kinerja Aparatur Pemerintahan Indonesia

Dampak Negatif Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

513 TKI meninggal di Malaysia pada tahun 2008, Presiden tidak tahu. Ratusan TKI terancam hukuman mati, pemerintah juga terlambat tahu. Padahal, dari 513 TKI yang meninggal itu, 87 persen adalah TKI berdokumen. Menjadi TKI legal sekalipun tak terjamin keselamatannya.

Sekadar perbandingan, ketika buruh migran Filipina dideportasi dari Malaysia tahun 2002 dan seorang di antaranya dilecehkan secara seksual, Presiden Filipina datang ke Malaysia, menjemput mereka, dan mempersoalkan pelecehan yang menimpa warganya. Tindakan tegas itu memaksa Mahathir meminta maaf secara publik kepada pemerintah dan bangsa Filipina.

Buruh migran Filipina di Malaysia hanya 6 persen, tetapi Filipina mampu memaksa Malaysia membuat memorandum of agreement (MOA). Dengan 85 persen PRT di Malaysia, Indonesia sama sekali tidak mampu memaksa Malaysia membuat memorandum of understanding (MOU) yang tingkatnya lebih rendah daripada MOA.

Akhir kata, sikap lunak Presiden SBY terhadap Malaysia di tengah memburuknya perlindungan TKI mengisyaratkan adanya persekongkolan antara Indonesia dan Malaysia agar sistem jual beli TKI tetap aman terkendali. Sekadar mengingatkan, bisnis jual beli TKI adalah bisnis besar sarat keuntungan yang melibatkan demikian banyak pihak, termasuk para anggota DPR dan pejabat tinggi hingga rendahan RI.

Persekongkolan RI-Malaysia- kompas- Selasa, 7 September 2010 -Sri Palupi Direktur Ecosoc; Pernah Meneliti Masalah Buruh Migran Indonesia di Malaysia.

Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pada agustus 2010, 341 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, 11 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas. Aulia Pohan (Besan SBY) adalah salah satu nama yang mendapat berkah kemerdekaan ini. Sederet nama koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masuk dalam urutan penerima remisi.

Pada 100 hari pemerintahan Yudhoyono jilid II misalnya. ICW mengamati 15 potongan pidato yang signifikan dan terkait dengan pemberantasan korupsi. Ternyata 10 dari 15 (66,67 persen) masuk kualifikasi pernyataan yang mengkhawatirkan untuk pemberantasan korupsi.

(Lanjutkan Korupsi!-kompas-Selasa, 7 September 2010 | Febri Diansyah)

Data ICW yang meneliti vonis korupsi kurun waktu 1 Januari 2010 hingga 10 Juli 2010 menunjukkan, lebih dari separuh (54,82 persen) terdakwa kasus korupsi bebas di pengadilan umum, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Dari 166 terdakwa kasus korupsi yang ditangani pengadilan umum, 91 terdakwa divonis bebas!
(Tajuk Rencana-kompas-7 september)

Proyek Pembangunan Mubazir

Anggota dewan masih saja ngotot pada pelaksanaan pembangunan gedung baru DPR. Padahal di lain sisi, kinerja mereka dalam membuat undang-undang saja jauh dari nilai “cukup”, dengan kata lain JebLok. Bayangkan saja, sampai dengan bulan ke-9 (september) tahun 2010 ini, dari 70 UU mereka hanya mampu menghasilkan 7 UU saja.

Hal tersebut, dipaparkan oleh GAyus Lumbun (PDIP), “Masih banyak yang harus dipikirkan Pimpinan Dewan untuk memaksimalkan tugas utamanya, seperti rencana menyelesaikan 70 undang-undang (UU) pada tahun 2010 yang sampai September ini baru berhasil direalisasi tuju UU saja,” ungkapnya”

Parahnya, salah satu hasil survei publik telah telah mengumumkan bahwa anggota DPR tidak memerlukan gedung baru. Misalnya, hasil survei yang dilakukan Charta Politika menunjukkan bahwa mayoritas publik menganggap DPR tidak memerlukan kantor yang lebih bagus untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, memaparkan ketika ditanya lewat telepon apakah anggota DPR memerlukan kantor yang lebih bagus untuk meningkatkan kinerja. ”Yang setuju, 14,5 persen,” kata Yunarto.

Selain itu, menurut Pakar konstruksi bangunan dari Universitas Indonesia (UI), Josia Irwan Rastandi, gedung DPR sebelumnya masih layak untuk dijadikan kantor bagi para anggota dewan. Josua menilai gedung DPR belum sepantasnya untuk diganti. “Gedung itu masih layak,” ujarnya.

Sumber :
Republika OnLine » Breaking News » Nasional, “Perlu Dicurigai, Pembangunan Gedung DPR”, Sabtu, 11 September 2010.
Republika OnLine » Breaking News » Nasional, “Survei: Publik tak Dukung Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR”, Rabu, 01 September 2010
Republika OnLine » Breaking News » Nasional, “Nah Lho, Ahli Konstruksi Menilai Gedung DPR Masih Layak”, Kamis, 02 September 2010

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut data, Hingga akhir 2009 masih sekitar 8,7 juta atau 5,3 persen penduduk Indonesia di atas 15 tahun buta aksara. Pemerintah menargetkan tahun 2010 akan mengurangi angka buta aksara sebanyak 4,9%. Angka yang sedikit sekali tentunya.
Sumber : Republika OnLine » Pendidikan » Berita, “Duh…8,7 Juta Penduduk Indonesia Buta Aksara” Selasa, 07 September 2010

Iklan

Leave a comment »