Archive for Pemerintahan SBY Jilid DUA

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Iklan

Leave a comment »

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON
Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Adat

Baca koran hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012

Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, bodoh serta masyarakat adat di Indonesia selalu diabaikan oleh aparat pemerintah. Penguasaan dan Pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah Indonesia. cenderung berpihak kepada pengusaha.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

JUALAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

SEHARUSNYA Lampiran SAMPAI VII

Mengapa peraturan yang wajib disosialisasikan dengan WAJAR, tidak mampu dipublikasikan dengan baik dan mudah diakses oleh PUBLIK. Yahhh, inilah realita yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia….APakah aparat negara ini PADA TOLOL semua, sehingga tidak mampu mempublikasikan seluruh PUU di websitenya….kalo tahun 90-an, mungkin bisa dimaklumi…LHa kalo sekarang! MALU hoiiii…ATAU apakah aparatur negara indonesia terlalu sibuk dengan SEJUTA pekerjaan yang menumpuk…sehingga tidak punya waktu atau SDM lainnya…hahaha, kalo alesan ini, dapat diterima sih…sebab PNS di negeri ini super sibukkk, dengan urusan mewujudkan HAPUSNYA kemiskinan…whakakak.. Lalu kalo Web saja tidak mampu dipublikasikan, kenapa pemerintah dengan GAGAH perkasa, membuat proyek JARINGAN KABEL OPTIK yang nilainya PULUHAN TRILIUNAN…….Saya KIRA semuanya karena rakyat deh…bukan sekedar cari proyek trus dipake buat beli mobil baru…bagi-bagi ke kawan-kawan partai…yah…untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia deh….hahahaha –

Leave a comment »

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kemiskinan Saat Pemerintahan SBY

Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dalam The “1st Indonesian Poverty Outlook Seminar”, mengungkapkan bahwa gEMERLAP pertumbuhan ekonomi di nilai tidak memiliki korelasi dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang dirancang pemerintah tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Sebanyak 40 orang di Indonesia bisa menguasai aset Rp710 triliun atau 12,95% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai itu setara hampir 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Itu menunjukkan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. ”Hanya 40 orang yang menguasai. Amerika yang kapitalis saja tidak seperti itu.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Gunawan Sumodiningrat menilai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan belum mampu membuka pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan. Akibatnya, mereka terus terkurung dalam pola pikir kemiskinan dan tidak mampu mandiri.

Wakil Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan definisi pemerintah terkait dengan angka kemiskinan merupakan akal-akalan saja.

Ia menyoroti ketimpangan angka kemiskinan yang disampaikan BPS dan lembaga internasional seperti Bank Dunia. Bank Dunia, menurut Kristiadi, menyebut angka kemiskinan Indonesia saat ini mencapai 44,8%, sedangkan versi BPS hanya 12,49%.
(Media Indonesia “Gemerlap Pertumbuhan Abaikan Rakyat Miskin”, Rabu 28 Desember 2011)

Leave a comment »