Posts tagged Pengantar Hukum Lingkungan

REFLEKSI KONSERVASI HARIMAU

Peringatan Hari Harimau Sedunia jatuh setiap tanggal 29 Juli. Tahun ini adalah tahun keenam sejak ditetapkan dalam The St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation pada tahun 2010.
Saat itu, disepakati bersama untuk meningkatkan populasi harimau di dunia yang berjumlah 3.200 ekor tahun 2010, hingga dua kali lipat menjadi lebih dari 7.000 ekor di tahun 2022.
Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Deklarasi, yang juga menegaskan, bahwa harimau adalah salah satu indikator penting ekosistem yang sehat.
Rusaknya ekosistem tidak hanya berdampak pada kepunahan harimau, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati.
Terdapat sembilan subspesies harimau yang pernah ada di dunia. Diketahui tiga subspesies telah punah dimana dua di antaranya dari Indonesia.
Harimau jawa (Panthera tigris sondaica) dan harimau bali (Panthera tigris balica) telah dinyatakan punah, pada tahun 1940 sampai 1980-an. Sedangkan satu harimau lagi adalah kaspia (Panthera tigris virgata).
Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae), menjadi satu-satunya harimau yang masih dimiliki bangsa Indonesia.
Sejak tahun 1996, IUCN (International Union for Conservation of Nature), telah memasukkan Harimau Sumatra dalam Daftar Merah satwa terancam punah dengan status Kritis (Critically Endangered). Selangkah lagi menuju kepunahan.
Pemerintah telah dan masih tetap berupaya menyelamatkan harimau sumatera dari kepunahan.
Diatas kertas, pada tahun 1990 pemerintah telah memiliki UU 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAH) sebagai tulang punggung upaya konservasi. Pada tahun 1994 pemerintah telah pula menerbitkan dokumen Rencana Aksi Nasional untuk konservasi harimau sumatera. Kemudian direvisi kembali pada tahun 2007, yang berlaku hingga 2017.
Setelah seperempat abad, tampaknya upaya konservasi harimau masih belum memberikan hasil yang menggembirakan. Secara Global, sensus di tahun 2014 menunjukan populasi harimau sumatera di alam diperkirakan hanya tinggal 371 ekor.

Ancaman Konservasi Harimau
Hulu masalah konservasi harimau sumatera adalah hilangnya habitat hidupnya akibat aktivitas manusia.
Alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan pembangunan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, atau infrastruktur mengakibatkan habitat harimau semakin kecil dan terfragmentasi.
Kebakaran hutan yang terjadi di akhir tahun 2015 saja, telah mengakibatkan lebih dari 2 juta Ha lahan atau hutan di sumatera terbakar (KLHK).
Pada satu sisi, ditetapkannya hutan hujan sumatra sebagai situs Warisan Dunia (World Heritage) adalah wujud pengakuan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Namun, di lain sisi mencerminkan kondisi hutan sumatera sudah diambang kehancuran.
Selain itu, sempitnya habitat harimau telah memicu bencana, berupa konflik antara manusia dan harimau.
Aktivitas manusia, mengakibatkan harimau terdesak “naik gunung” ke hutan dataran tinggi yang keanekaragaman hayatinya lebih sedikit. Keyataannya, sempitnya habitat dan diiringi sedikitnya mangsa, memaksa harimau “turun gunung” dan memangsa hewan ternak masyarakat.
Sehingga bencana konflik tak terhindarkan. Pada akhirnya, tentu saja harimau yang selalu saja terusir dari habitatnya, sebagaimana peristiwa penangkapan harimau di Mandeh Sumatera Barat lalu.
Sedangkan ancaman di hilir yang membahayakan upaya konservasi harimau sumatera adalah perburuan dan perdagangan illegal.
Harimau dan bagian-bagian tubuhnya telah lama dipercaya berkhasiat untuk obat-obatan tradisional, meningkatkan kekuatan magis dan simbol status.
Kebutuhan dan kelangkaan tentu semakin menyuburkan kegiatan perdagangan illegal.
Sejalan dengan hal itu, maka kepemilikan satwa atau pemanfaatan bagian tubuh harimau secara illegal menjadi keniscayaan.

Penegakan Hukum Konservasi Harimau
Aparat penegakan hukum, selama ini tentu tak tinggal diam. Pada bulan Mei lalu, kembali diamankan tiga orang yang terlibat penjualan kulit harimau oleh kerjasama aparat dan balai taman nasional gunung leuser.
Namun diakui ataupun tidak, kinerja penegakan hukum konservasi masih sangat jauh panggang dari api.
Menurut BKSDA, Indonesia surganya perdagangan satwa illegal. Praktik itu diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 9 triliun per/ tahun. Sebab, selain memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (megabiodiversity), sanksi hukum di Indonesia juga relatif lebih lemah dan aparatur negara mudah dibengkokkan.
Selama ini, penegak hukum hanya menerapkan ketentuan pidana kepada pelaku perburuan atau perdagangan illegal saja. Sedangkan terkait kepemilikan atau pemanfaatan illegal satwa dilindungi seolah diistimewakan.
Aparat seharusnya menerapkan sanksi pidana kepada para pelaku, yang notabene bermotif sepele. Sekedar meningkatkan status sosial semata.
Padahal, dalam UU 5/1990 telah ditetapkan sanksi pidana, bagi orang atau lembaga yang memelihara serta memiliki bagian-bagian tubuh satwa langka tanpa izin.
Pemilikan opsetan atau penggunaan pipa rokok dari gading gajah pun lazim kita jumpai.
Hal tersebut mengingatkan peristiwa Pemberian Rekor Nasional untuk Keris Berangka Gading Gajah kepada Bupati, yang lenyap begitu saja. Contoh terakhir, adalah kasus kepemilikan opsetan harimau seorang Menteri.
Patut diingat, setelah menetapkan UU 5/ 1990, pemerintah mengeluarkan Kepmenhut. No 301/Kpts-II/1992 dan No. 479/Kpts-VI/1992.
Peraturan tersebut menghimbau pihak yang terlanjur memiliki spesies dilindungi dan produk atau bagian-bagiannya, untuk mendaftar dan mendapatkan izin, sampai dengan batas waktu Oktober 1992. Saat itu sekitar 1.081 opsetan kulit harimau yang telah terdaftar (Tilson dan Traylor-Holzer, 1994).
Aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Sehingga timbul efek jera terhadap kegiatan yang mendorong suburnya perburuan dan perdagangan illegal satwa dilindungi, khususnya Harimau Sumatera.
Punahnya harimau jawa dan harimau bali harus menjadi pelajaran untuk mewujudkan upaya konservasi harimau sumatera yang lebih baik.
Masih belum terlambat. Momentum hari harimau sedunia dapat menjadi refleksi dalam rangka menyelamatkan harimau sumatera dari ancaman kepunahan.
Sehingga generasi bangsa Indonesia mendatang tidak hanya mengenal karya fiksi berupa “Tujuh Manusia Harimau” semata.

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – Ilustrasi Kronologis Izin Lingkungan

Tahapan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL)

Dokumen lingkungan : terdiri atas Amdal dan UKL-UPL. (Bagaimana dengan DELH dan DPLH)

Contoh kasus penyusunan dokling.

1. Seorang pengusaha bernama SARNO berniat membangun sebuah Apartemen.

2. Apartemen tersebut adalah APARTEMEN MATRIX 55 di Jalan MOLIMO Kelurahan Justicia Kecamatan Bulaksumur Kota Istimewa.

3. APARTEMEN MATRIX 55 memiliki luas bangunan 9.055 M² dan terletak di areal lahan seluas 1 Ha atau 10.000 M².

4. Sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH, maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk Izin Lingkungan, yang terlebih dahulu sebelum memperoleh suatu Izin Usaha. Salah satu jenis izin usaha dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen MATRIX 55.

Hal tersebut diatur UUPPLH Pasal 40 Ayat 1 dan Penjelasannya serta Ancaman Pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2).

Issue 1 = Sarno telah memperoleh IMB tanpa memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu.

Setelah memiliki IMB pada dasarnya Srno berhak melaksanakan pembangunan, sesuai dengan IMB yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah ISTIMEWA. Permasalahannya adalah, apakah IMB yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan UUPPLH….

5. Salah satu syarat memperoleh Izin Lingkungan adalah, jika APARTEMEN MATRIX 55 berdampak PENTING terhadap lingkungan, maka Sarno harus memiliki dokumen AMDAL. Namun jika kegiatan Sarno tidak tidak berdampak penting maka Sarno harus menyusun atau mengisi formulir UKL-UPL. Jika kegiatan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55 tidak termasuk kegiatan Amdal atau UKL-UPL maka Sarno wajib membuat SPPL (Surat Peryataan Kesanggupan Lingkungan).
Menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLH 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Amdal, maka APARTEMEN MATRIX 55 tergolong jenis kegiatan yang tidak wajib Amdal atau Tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Secara umum, biaya penyusunan AMDAL oleh konsultan mencapai 250 juta sampai dengan 5 Miliar. Ada 2 isu utama terkait ongkos penyusunan tersebut, yaitu mahalnya biaya yang mengakibatkan pengusaha enggan menyusun dokumen Amdal. Kedua, yang utama adalah, perbedaan harga yang terlampai jauh, mencapai 1:20 kali lipat, mencerminkan adanya perbedaan kualitas dokumen Amdal yang disusun.
Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka pembangunan gedung dengan luas lahan 0,5 Ha – 5 Ha dan/ atau gedung dengan luas bangunan 500 M² – 10.000 M² tergolong jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Oleh sebab itulah, Bung Sarno menyusun (mengisi Formulir) UKL-UPL.

Issue 2 : Umumnya penyusunan/ Formulir UKL-UPL adalah saran dari BLH di Kabupaten/ Kota, UKL-UPL, dikarenakan sebagian besar daerah belum menetapkan aturan hukum/ perda terkait jenis kegiatan wajib UKL-UPL.
Seharusnya UKL-UPL adalah Formulir yang diisi oleh pemrakarsa kegiatan disertai arahan dari BLH. Namun selama ini, UKL-UPL disusun oleh konsultan, terkesan dibudidayakan oleh BLH, sebagai kamuflase pungutan liar, dengan anggaran penyusunan sekitar 30 – 200 juta.

6. Sesuai dengan fungsinya, maka Formulir UKL-UPL atau Dokumen UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang belum berjalan.
Issue 3 = Apabila Sarno telah memperoleh IMB, dan telah melaksanakan pembangunan LOUNGE untuk Apartemennya, apakah tepat, apabila Kegiatan Usaha Sarno mengisi Formulir UKL-UPL (menyusun Formulir UKL-UPL). Bukankah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, maka kegiatan usaha yang berjalan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan diancam Sanksi atau Sanksi PIDANA.
Kemudian, menurut ketentuan perundangan maka Apartemen Matrix dapat menyusun DPPLH (Kroscek).

7. Sesuai dengan peraturan ? UKL-UPL ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW

8. Setelah mengisi Formulir UKL-UPL, maka Sarno mengajukan Permohonan Rekomendasi UKL-UPL (Persetujuan UKL-UPL) dan Izin Lingkungan secara bersamaan.

9. Sesuai ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, maka BLH Kota Istimewa atau pihak yang berwenang WAJIB MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN APARTEMEN MATRIX 55.

10. Pengumuman yang disampaikan oleh BLH Kota Istimewa terkait permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan UKL-UPL, sebagaimana menurut ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, adalah Informasi mengenai :
1) Nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) Skala /besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) Informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
a) Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
b) Tautan (link) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;

6) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
7) Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

11. Pengumuman oleh BLH Kota Istimewa terkait Permohonan Izin Lingkungan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55, (sebagaimana ditetapkan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012) disampaikan melalui :
1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan
2) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

lanjutkan nanti yoooo

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – Curhat Suka-suka

KASUS HUKUM LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON

Abstrak
Pembangunan pada prinsipnya membawa dampak positif sekaligus dampak negatif secara berdampingan. Hal tersebut terlihat dalam rencana pembangunan apartemen uttara di sleman Yogyakarta. Pro dan kontra terkait dampak yang ditimbulkan terbukti kurang difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Akibatnya baik pihak pengembang dan pihak yang pro pembangunan apartemen maupun pihak yang kontra atau menolak pembangunan mengambil jalan sendiri-sendiri tanpa dimungkinkan adanya suatu solusi yang baik untuk bersama.
Alangkah baiknya apabila pembangunan suatu wilayah dapat disepakati bersama dengan seluruh elemen masyarakat sekitar. Sehingga seluruh dampak negatif yang dapat ditimbulkan mampu diminimalisir dengan optimal. Begitupula sebaliknya, dampak positif yang ditimbulkan bisa ditingkatkan seoptimal mungkin.
Yang utama adalah, jangan sampai terjadi, upaya pembangunan yang akan dilaksanakan malahan menimbulkan dampak negatif terhadap rona lingkungan awal, atau lingkungan sebelum dibangunnya apartemen uttara. Karena hal tersebut tentu menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat yang telah tinggal dan menggantungkan hidupnya di sekitar areal pembangunan apartemen Uttara.

Apartemen Uttara The Icon terletak di Jalan Kaliurang Km.5,3 No.72 Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rencana pembangunan apartemen yang memiliki tagline “The Icon” akan memiliki 19 lantai dengan sky pool pada puncak bangunan.

Izin Lingkungan Apartemen Uttara :
Pembangunan apartemen ini disetujui melalui Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 660.2/ 037.3/ IL/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015.

Secara hukum, maka pelaksanaan pembangunan Apartemen UTTARA seharusnya dimulai ketika IZin Lingkungan telah diperoleh. Mengapa?, sebab Izin lingkungan adalah landasan dikeluarkannya Izin Usaha,termasuk IMB.

Pertanyaanya kemudian, ditemukan bahwa pada tanggal 15 Juli Tahun 2015. Jadi, apabila sebelum tanggal 15 Juli telah ada kegiatan secara fisik di areal pembangunan Apartemen Uttara maka wajar timbul banyak pertanyaan dari masyarakat.

Teryata, pemerintah daerah telah mengeluarkan IZIN untuk mendirikan Bangunan, hehehe…IZIN inilah yang menjadi dasar hukum bagi pengusaha melaksanakan kegiatan pembangunan. Secara hukum, sejatinya perusahaan/ pengusaha tidak bisa dipersalahkan. Karena telah memiliki izin Mendirikan Bangunan.

Lantas pertanyaannya adalah ?

Apakah IZIN USAHA/ IMB yang dikeluarkan telah sesuai dengan UUPPLH?

JAWABANNYA TIDAK.

Mengapa : Karena menurut UUPPLH (Ini aturan hukum yah, bukan SAMPAH, bukan hanya pengusaha yang WAJIB melaksanakan ketentuan dalam UUPPLH, PEMERINTAH juga wajib melaksanakannya.

Pasal 40 Ayat (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

HAHAHAAHA…..ini aturan apa sampah hayo…..

Pasal 111 Ayat (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/ atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Issue 1 : Cek berita bahwa pada 2 April 2014, sudah terlihat pembangunan marketing lounge Apartemen Uttara.

Aspek Hukum Perizinan Lingkungan Apartemen Uttara

Salah satu aspek yang penting terkait terbitnya izin lingkungan adalah keterkaitan izin lingkungan dengan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) apartemen uttara. Menurut Pasal 36 Ayat (2), maka “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL”.

Issue : Sampai saat ini penulis belum menemukan dokumen lingkungan apartemen uttara. Apakah dokumen amdal ataukah UKL-UPL? Bagaimanakah isi RKL atau RPL nya? Lalu apakah sudah terintegrasi dengan izin lingkungan ? apakah aspek lingkungan yang dimasukkan dalam RKL dan RPL telah mengintegrasikan keluhan warga, terkait pengelolaan kualitas air serta kemacetan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan warga dan telah terpublikasi di media massa.
Issue : Cek Dokumen lingkungan amdal atau UKL-UPL, apa dan bagaimana RKL dan RPL nya?

Sedangkan aspek utama terkait terbitnya izin lingkungan aprtemen uttara adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUPPLH dan Pasal 44 PP Izin Lingkungan.

Pasal 39 yang berbunyi, “(1) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat”. Lebih lanjut kemudian, menurut bagian Penjelasan UUPPLH Pasal 39 Ayat (1), berbunyi : “Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin”.

Pasal 44 berbunyi : “Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan”.

Issue 2 : Cek Izin Lingkungan sebelum terbitnya izin lingkungan telah dilaksanakan pengumuman permohonan Izin Lingkungan Apartemen Uttara The Icon?

Lebih lanjut menurut Pasal 45 Ayat (2) PP Izin Lingkungan, maka “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi”.

Jika pengumuman permohonan izin lingkungan Apartemen Uttara The Icon telah dilaksanakan, maka melalui papan pengumuman ataukah melalui multimedia ?? Buktinya apa ???
Lalu berapa hari pengumuman permohonan izin lingkungan Apartemen Uttara The Icon tersebut dilaksanakan ?

Sehubungan dengan hal tersebut, maka lebih lanjut kemudian, apakah selama masa waktu pengumuman permohonan izin lingkungan terdapat saran, pendapat, dan tanggapan oleh masyarakat ???

Jika mengacu pada Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Izin Lingkungan, maka Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. Kemudian ayat (4) menjelaskan bahwa, Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/ atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Melihat perkembangan kasus apartemen uttara tersebut, seharusnya akan banyak saran, pendapat, dan tanggapan yang diterima. Menjadi aneh apabila tidak terdapat saran, pendapat, dan tanggapan, mengingat pro dan kontra yang terjadi sudah sering terpublikasi di media massa lokal maupun media massa nasional.

Berdasarkan kedua aspek tersebut diatas, sejatinya kita sudah dapat menilai sejauh mana kekuatan legalitas atas terbitnya Izin Lingkungan Apartemen Uttara The Icon. (Cek Pasal 47 PP Izin Lingkungan)
****

Apakah Apartemen Uttara The Icon merupakan jenis kegiatan yang Wajib AMDAL.
Menurut ketentuan permenlh nomor 5 tahun 2012 tentang jenis kegiatan wajib amdal, maka pembangunan gedung/ bangunan dengan luasan 10.000 m² dikenakan wajib Amdal.
Sedangkan apartemen uttara memiliki luasan 9.661,2 m².
Jadi secara hukum kegiatan apartemen uttara bukanlah kegiatan yang wajib amdal.
Namun perlu diingat, sebagai catatan penting yaitu : luasan Apartemen uttara sedikit lagi tergolong kegiatan yang wajib Amdal. 10.000 : 9.661. Hal ini wajar menimbulkan kecurigaan, sebab seperti seorang PAKAR LINGKUNGAN dari UNIVERSITAS ternama sering berujar, bahwa AMDAL ITU MAHAL…, karenanya, patut diduga, pengusaha enggan mengeluarkan biaya untuk menyusun dokumen Amdal.
Perbandingan harganya adalah untuk penyusunan UKL-UPL harganya di kisaran 20-200 Juta….
Sedangkan AMDAL harganya di kisaran 300-5.000 juta (5 miliar).
10-25 kali lipat biaya yang harus dikeluarkan.
Jumlah yang sangat fantastis bukan. Bayangkan saja, jika menyusun dokumen AMDAL tersebut dikenakan biaya 2 miliar…. perusahaan kelas menengah yah bisa bangkrut…. kalau sering-sering susun AMDAL…. Panjangin dan Mahalin Tali Kolor aja….

Buat para AKADEMISI, tidak selayaknya berujar bahwa, AMDAL itu MAHAL. Seharusnya, demi tercapainya pembangunan berkelanjutan, alangkah baiknya AMDAL bisa menjadi sesuatu yang dapat dijangkau seluruh lapisan usaha. Sehingga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bisa Terealisasi.

Jadi pengen tau dapur AMDAL/ UKL-UPL UNIVERSITAS-UNIVERSITAS Kelas ATAS di Indonesia… Atau DAPURNYA Instansi Pemerintah, seperti KANTOR BLH se-INDONESIA termasuk KANTOR KLHK…hehehe, Ntar yah, kita BUKA…biar akademisi ma Kparatur pemeritah pada mikir juga, jangan Gedein CONGOR tapi dapur sendiri BOROKAN… Jadi, baik pengusaha, pemerintah, maupun Akademisi UNIVERSITAS, bisa mengetahui, APAKAH SAAT INI ATURAN AMDAL APLICABLE???

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

Pengendalian Pencemaran Air – Pengaturan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan

Pengaturan Hukum – Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan

Izin atau perizinan atau Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 – BAGIAN 1 PENGANTAR

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 ATAU IZIN BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 12 Ayat (1) PP Limbah B3, berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Dalam Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) UUPLH dijelaskan, bahwa Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 termasuk penyimpanan Limbah B3, merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Pasal 1 butir (20) Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3), “Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah setiap Orang yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 (Pasal 1 Butir (14) PP Limbah B3.

Penghasil limbah B3, seperti pengelola gedung pemerintahan daerah, gedung kepolisian atau gedung kementerian, puskesmas atau rumah sakit serta kegiatan usaha industri yang semuanya menghasilkan limbah B3 seperti Lampu TL, oli dan aki bekas dari kendaraan dinas atau generator listrik. Para penghasil limbah B3 tersebut melakukan pengelolaan, yaitu kegiatan penyimpanan limbah B3, yang wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3.

Kewajiban memiliki izin penyimpanan limbah B3 secara imsplisit diatur dalam Pasal Pasal 59 Ayat (4) UUPLH, yang berbunyi : “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Kemudian hal tersebut diatur lebih rinci dalam Pasal 12 Ayat (3) PP Limbah B3, yakni : “Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3”.

Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang berisi PERSETUJUAN PERMOHONAN untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang DITERBITKAN oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota (Pasal 1 Butir (6) PermenLH Perizinan Pengelolaan Limbah B3).

Pasal 21 Ayat (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Ancaman Pidana Akibat Tidak Memiliki izin limbah B3 diatur dalam Pasal 102, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ancaman pidana tersebut tentu berlaku bagi setiap orang, terhadap setiap orang penghasil limbah B3 yang wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3. Baik pengelola gedung pemerintahan daerah, gedung kepolisian atau gedung kementerian, puskesmas atau rumah sakit serta kegiatan usaha industri yang semuanya menghasilkan limbah B3 seperti Lampu TL, oli dan aki bekas dari kendaraan dinas atau generator listrik, yang wajib melakukan penyimpanan limbah B3 WAJIB memiliki izin TPS Limbah B3. Ancaman pidana tersebut BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha, seperti pembangkit listrik milik swasta atau BUMN seperti PLN. Ancaman pidana tersebut BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha perkebunan atau kegiatan usaha industri, baik Pabrik penggilingan padi atau pabrik karet dan sawit milik BUMN seperti PTPN, atau pabrik milik swasta saja.

Leave a comment »

COPAS Opini, “Pergeseran Makna Izin Lingkungan”

Sumber dari Web : (https://gagasanhukum.wordpress.com/)

Judul : Pergeseran Makna Izin Lingkungan

Oleh Sudharto P Hadi
28 Februari 2015 0:41 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

PADA pengujung 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Bidang LHK dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM.

Kebijakan itu menindaklanjuti inisiatif Presiden Jokowi mempermudah investasi dengan mengintegrasikan semua persyaratan di bawah satu atap. Apa makna izin lingkungan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan lingkungan?

Izin lingkungan merupakan ketentuan baru dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan ditambahkannya persyaratan izin lingkungan pada rencana usaha/kegiatan itu untuk memastikan rencana usaha/kegiatan dilengkapi kajian lingkungan dalam bentuk amdal atau UKL/UPL.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »