Posts tagged Limbah B3 wajib

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 – BAGIAN 1 PENGANTAR

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 ATAU IZIN BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 12 Ayat (1) PP Limbah B3, berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Dalam Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) UUPLH dijelaskan, bahwa Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 termasuk penyimpanan Limbah B3, merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Pasal 1 butir (20) Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3), “Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah setiap Orang yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 (Pasal 1 Butir (14) PP Limbah B3.

Penghasil limbah B3, seperti pengelola gedung pemerintahan daerah, gedung kepolisian atau gedung kementerian, puskesmas atau rumah sakit serta kegiatan usaha industri yang semuanya menghasilkan limbah B3 seperti Lampu TL, oli dan aki bekas dari kendaraan dinas atau generator listrik. Para penghasil limbah B3 tersebut melakukan pengelolaan, yaitu kegiatan penyimpanan limbah B3, yang wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3.

Kewajiban memiliki izin penyimpanan limbah B3 secara imsplisit diatur dalam Pasal Pasal 59 Ayat (4) UUPLH, yang berbunyi : “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Kemudian hal tersebut diatur lebih rinci dalam Pasal 12 Ayat (3) PP Limbah B3, yakni : “Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3”.

Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang berisi PERSETUJUAN PERMOHONAN untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang DITERBITKAN oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota (Pasal 1 Butir (6) PermenLH Perizinan Pengelolaan Limbah B3).

Pasal 21 Ayat (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Ancaman Pidana Akibat Tidak Memiliki izin limbah B3 diatur dalam Pasal 102, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ancaman pidana tersebut tentu berlaku bagi setiap orang, terhadap setiap orang penghasil limbah B3 yang wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3. Baik pengelola gedung pemerintahan daerah, gedung kepolisian atau gedung kementerian, puskesmas atau rumah sakit serta kegiatan usaha industri yang semuanya menghasilkan limbah B3 seperti Lampu TL, oli dan aki bekas dari kendaraan dinas atau generator listrik, yang wajib melakukan penyimpanan limbah B3 WAJIB memiliki izin TPS Limbah B3. Ancaman pidana tersebut BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha, seperti pembangkit listrik milik swasta atau BUMN seperti PLN. Ancaman pidana tersebut BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha perkebunan atau kegiatan usaha industri, baik Pabrik penggilingan padi atau pabrik karet dan sawit milik BUMN seperti PTPN, atau pabrik milik swasta saja.

Iklan

Leave a comment »