Archive for Februari, 2011

Kasus Susu Formula Berbahaya dan Menteri Kesehatan Yang Secara Lahiriah Tidak Sehat

Kasus Susu Formula Berbahaya dan Menteri Kesehatan Yang Secara Lahiriah Tidak Sehat

Menarik menyimpulkan serta berasumsi mengenai berbagai peryataan Menteri Kesehatan yang secara lahiriah memang sudah tidak sehat lagi (kena Kanker cohh).

coba anda bandingkan 2 berita di bawah ini:

Iklan Rokok tidak akan Dilarang Total
Kamis, 17 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menegaskan pemerintah tidak akan melakukan larangan total pada iklan rokok yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atau RPP Tembakau.

“Dalam pembahasan RPP Tembakau disepakati bahwa tidak akan total ban (larangan total) pada iklan, promosi dan sponsor rokok. Semuanya akan dilakukan secara bertahap,” kata Endang di Kantor Menko Kesra, Jakarta, Kamis (17/2).

Pernyataan tersebut disampaikan Endang dalam acara Rapat Koordinasi untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan susu formula yang diduga tercemar bakteri. Selain Menkes, rapat juga dihadiri Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Selain itu hadir juga Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dan Kepala BPOM Kustantinah.

Endang menjelaskan, pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok akan dilakukan secara berharap. “Dilakukan secara bertahap, misalkan saja yang dilarang terlebih dahulu adalah iklan, promosi atau sponsor rokok di acara-acara sekolah atau pagelaran musik yang dihadiri para pelajar,” katanya.

Endang menambahkan yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana RPP Tembakau segera disahkan menjadi peraturan pemerintah atau PP Tembakau. “Sekarang yang penting PP itu disahkan dulu, untuk mencegah terus meningkatnya perokok pemula,” katanya.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan pembahasan RPP tembakau agar bisa disahkan menjadi PP. Meski demikian pemerintah belum dapat memastikan kapan RPP tersebut akan disahkan menjadi PP.

“Perlu tahapan dan penyusunan peta yang baik, namun diharapkan dalam waktu dekat ini pembehasannya bisa segera selesai dan ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi PP,” katanya. (Ant/OL-04)

Lha kemudian dengan berita terkait SUSU FORMULA berbahaya yang mengancam Jutaan anak Indonesia.

Menkes: Susu Tercemar Masalah Hukum
Sabtu, 19 Februari 2011

AKARTA–MICOM: Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih memutuskan tidak hadir dalam diskusi di sebuah stasiun radio untuk membahas susu formula yang tercemar bakteri sakazakii. Menkes menilai masalah ini bukan lagi masalah kesehatan.

“Kami lihat masalahnya bukan kesehatan tapi masalah hukum. Untuk soal hukum kami minta bantuan pihak hukum. Mohon maaf kami tidak bisa hadir karena untuk menghindari kericuhan,” kata Menkes dalam sms yang ditujukan kepada pihak stasiun radio, Sabtu, (19/2).

Selain pihak Kemenkes, peneliti IPB Sri Estuningsih yang melakukan penelitian dan menemukan bakteri sakazakii dalam susu formula dari tahun 2003 hingga 2006 juga tidak bisa memenuhi undangan diskusi publik tersebut. (*/OL-04)

tampak pada kedua berita, adanya kesamaan substansi, yakni Hukum. Namun terlihat jelas adanya kontradiksi pemikiran menteri Kesehatan Kita.

Saya Mau tanya, Bagaimanakah keadaan kesehatan batiniah Menkes Kita??

Iklan

Comments (2) »

Korupsi (KKN) Dalam Pengelolaan Hutan dan Ketidakberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

>
Aneh!, kata-kata tersebut sungguh tepat untuk melukiskan kebijakan departemen kehutanan dan/ atau pemerintah daerah dalam rangka melindungi kawasan hutan konservasi yang berada di wilayah Indonesia.

Di satu sisi, keluhan keterbatasan sumberdaya, baik manusia dan materi selalu menjadi benteng terakhir untuk menutupi ketidakberdayaan pemerintah dalam rangka melindungi kawasan konservasi dari berbagai kegiatan yang merusak.

Sementara di lain sisi, tindakan reaksional yang lazim dilakukan oleh pemerintah, dengan menafikkan nilai-nilai kemanusian seperti melakukan pembakaran pemukiman serta pengusiran secara paksa terhadap masyarakat miskin yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sering kali dilaksanakan dengan dalih melindungi kawasan konservasi.

Padahal, segelintir pengusaha kaya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya jutaan hektar kawasan konservasi di Indonesia, seolah tidak mampu untuk ditebas oleh pedang hukum aparatur pemerintah.

Tengoklah, bagaimana aparat penegak hukum terkait seperti, menteri kehutanan, Satgas Mafia Hukum, serta pemerintah daerah, dalam upayanya menindak para pengusaha kaya yang tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menhut!, keyataannya aparat hanyalah mampu meberikan ancaman belaka…

Ironis.., ketika melihat bagaimana pedang keadilan di negara ini hanya mampu menindak masyarakat miskin

Seandainya aparat penegak hukum tidak merasa bahwa kebijakan perlindungan kawasan konservasi yang telah dilakukan selama ini adalah yang paling benar serta tidak tercemar oleh berbagai kepentingan, maka tentu saja berbagai tindakan penegakan hukum yang tidak berperikemanusian tidak akan terjadi.

Berbagai pihak meyakini, bahwa masyarakat sekitar hutan mampu diberdayakan membantu aparat terkait dalam melindungi kawasan konservasi.

Hal tersebut dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pemberian akses terhadap lahan kepada masyarakat dibarengi dengan wewenang dan tanggung jawab dalam melindungi kawasan konservasi.

Dengan begitu, maka biaya untuk melindungi kawasan konservasi dapat diminimalisir. Kemudian, alangkah baiknya apabila, biaya tersebut kemudian dialihkan menjadi kebijakan insentif dan disinsentif, yang bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melindungi kawasan konservasi.

Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka bukan hanya keberadaan kawasan konservasi terjaga, namun jutaan masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan penghidupan yang layak (HAM), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi di dalam pembangunan Indonesia.

Lantas mengapa???, berbagai saran dan masukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam melindungi kawasan konservasi bersama dengan aparat terkait, yang telah disampaikan berbagai pihak tidak dilaksankan!.

Sebagai salah satu negara dengan angka kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) tertinggi di seluruh dunia, memang lazim terjadi berbagai Ketidakadilan , seperti ketidak adilan terhadap akses sumber daya alam dan persamaan di hadapan hukum, serta ketidak adilan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, kita semua dapatlah berasumsi, bahwa tindakan aparat yang tidak berperikemanusian terhadap masyarakat kecil dan ketidakberdayaan terhadap pengusaha kaya dalam melindungi kawasan konservasi, adalah merupakan bagian kecil dari penyakit KKN yang telah lama menginfeksi negara Indonesia.

Comments (1) »