Archive for Mei, 2011

Paper Hukum Lingkungan

TUGAS KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Alternatif Disputes Resolution)

KAJIAN HUKUM
PENGGUNAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DENGAN MEDIASI
Pencemaran Sungai Ngerong di Gempol Pasuruan

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2007

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah respons atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui “proses litigasi” atau (di dalam pengadilan) yang konfrontatif dan njelimet adalah extrajudicial settlement of disputes atau populer disebut alternative dispute resolution (ADR) yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya: negotiation, conciliation, mediation, fact finding dan arbitration. Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan (hybrid) semisal mediasi dengan arbitrasi yang disingkat (med-arb).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki kelebihan yang utama dengan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance), kelebihan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dirasa oleh dan untuk para pihak yang bertikai ”ADIL”, sebab apabila salah satu pihak merasa dirugikan ia tidak akan mau menerima kesepakatan yang dihasilkan melalui proses ADR dan melanjutkannya penyelesaian sengketa tersebut ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi acuan bahwa hasil dari ADR merupakan sebuah kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaanya tidak memakai kata penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antardaerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikan dalam bentuk ”musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh para founding fathers dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini, menurut UUPLH dinamakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, ”penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Selanjutnya pada pasal 32 UUPLH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan engketa lingkungan hidup. Adanya kata “… dapat … untuk membantu …” dalam formulasi Pasal 31 UUPLH, pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPLH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Dalam pasal 20 (a.2) UULH serta penjelasannya dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan tripihak adalah ”mandatory/suatu keharusan”, artinya apabila tripihak tidak mencapai kesepakatan barulah dicapai ke pengadilan negeri. Dalam kenyataanya, pembentukan tripihak serta penyelesaian kesepakatannya mengalami kesulitan, dan menyebabkan proses penyelesaiaan sengketa lingkungan tidak berjalan memuaskan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diatas diatur lebih lanjut oleh peraturan, seperti UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR (alternatife disputes resolution) mempunyai manfaat untuk menghindari bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung (achmad sentosa). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan APS sebagai cara penyelesaian sengketa, contohnya sengketa Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan denga PT Sorini Corp, tentang Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Sorini Corp.

Perumusan Masalah
Dalam hal ini penulis coba membatasi masalah pada :
1. Apakah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam kasus pencemaran sungai oleh PT Sorini Corp telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah penyelesaian sengketa warga Gempol melalui APS, (alternatif penyelesaian sengketa) dengan proses mediasi memiliki kelebihan daripada penyelesaian melalui pengadilan?

Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Lingkungan, ADR (Alternatif Disputes Resolution).

Manfaat
Manfaat penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

PEMBAHASAN MASALAH

Kasus Posisi

Kasus ini merebak pada tahun 2004 di Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kasus bermula ketika diketahui, PT Sorini Corp membuang limbah ke sungai sungai Ngerong di daerah Gempol Jatim dan melebihi ambang batas baku mutu akibatnya mutu air sungai Ngerong menurun dan menimbulkan bau yang tak sedap yang dirasakan oleh warga disekitar sungai tersebut, selain itu dampak lain yang ditimbulkan oleh tercemarnya air sungai Ngerong tersebut adalah ikut tercemarnya sumur warga di daerah sekitar sungai Ngerong.

Tindakan warga sekitar akibat terjadinya pencemaran lingkungan di sungai ngerong tersebut adalah dengan menutup saluran limbah PT Sorini Corp yang diduga warga sebagai penyebab terjadinya pencemaran di sungai Ngerong. Instalasi Pembuangan Limbah PT Sorini diblokir warga dengan batu kali dan semen agar. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat buangan air limbah PT Sorini yang berdampak negatif terhadap mutu air sungai Ngerong, sumur dan lahan pertanian warga.

Kasus ini berakhir dengan damai melalui proses alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi. Mediasi dilakukan antara PT Sorini Corp dengan warga, dan hasil mediasi tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara pihak yaitu PT Sorini menyanggupi memberikan kompensasi pengadaan air bersih bagi warga sekitar (120 Kepala Keluarga di 3 dusun) dan warga mempersilahkan pabrik untuk membongkar penutup saluran limbah yang diblokir warga dengan batu kali dan semen.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR/APS) diatur dalam perangkat hukum Indonesia yaitu :
1. Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Ketiga perangkat hukum diatas merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR sudah semakin meningkat penggunaanya di Indonesia. Hal ini tentu saja terkait dengan kelebihan-kelebihan yang didapat melalui penyelesaian sengketa ADR, daripada melalui pengadilan.

Menurut Achmad Sentosa APS yang diterapkan di Indonesia juga hampir sama seperti yang diterapkan di Amerika dan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang sama yaitu sebagai berikut :
a) Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara.
c) Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).
d) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).

Menelaah dengan seksama mengenai latar belakang timbulnya penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan seperti di Amerika sebagaimana uraian diatas, maka Indonesia perlu pula menerapkanya dalam kasus yang bersifat Perdata dan lebih mensosialisasikannya pada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung Indonesia.

Setelah lahirnya UU No.23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di Indonesia maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki pilihan ”opsi” untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Seperti yang telah diuraikan di Pendahuluan, sebelum berlakunya UUPLH, atau dalam UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) tidak diberikan suatu pilihan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Tetapi dengan berlakunya UUPLH masyarakat yang bersengketa di bidang Lingkungan Hidup dapat memilih atau menentukan pilihan mereka dalam menempuh penyelesaian sengketa tersebut.

hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th. 1997 (UUPLH), ”penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasar pasal 30 UUPLH diatas menjelaskan bahwa masyarakat Gempol Pasuruan dan PT Sorini Corp berhak menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Selain itu sengketa tersebut juga tergolong sengketa lingkungan hidup seperti yang dijelaskan di Pasal 1 a.2 PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, ”Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Dan penyelesaian sengketa melalui penunjukan mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 15 PP no.54 Tahun 2000.

Sesuai Pasal 15 PP No.54 Tahun 2000 yaitu: Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi syarat :

a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Berdasar pasal 1 ayat (2) PP No.54 tahun 2000, dan pasal 30 UUPLH maka apa yang dilakukan PT Sorini Corp dan warga Gempol untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mereka sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 4 PP No.54 tahun 2000, ”Para pihak bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup”. Dalam kasus ini PT Sorini Corp dan Warga Gempol memilih menyelesaikan sengketa lingkungan mereka melalui seorang Mediator, seperti yang diatur dalam pasal 6 PP No.4 Tahun 2000 ” Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya”, artinya penggunaan mediator dalam penyelesaian sengketa ini menunjukan dilakukannya prosedur Mediasi. Prosedur Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Sesuai dengan Pasal 8 PP No.54 Tahun 2000, Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah :

(1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
(3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa :

1. Negosiasi (negotiation), yang dalam bahasa inggris artinya ”berunding” atau ”bermusyawarah”. Dapat diartikan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan antar pihak, dan atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Konsiliasi (conciliation), dalam bahasa Indonesia mempunyai makna, usaha (seorang konsiliator) mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Perlu diingat bahwa seorang konsiliator hanya memainkan peran pasif.

3. Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi. Menurut greenville-wood, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian suatu sengketa.

4. Pencari Fakta (fact finding), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menggunakan pihak pihak yang netral dan imparsial yang bertugas mengumpulakn bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa serta rekomendasi penyelesaian masalah.

5. Arbitrase (arbitration), secara etimologis, penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga (netral/arbitrator) yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Arbitrator mempunyai peran yang aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa lingkungan.

Penyelesaian sengketa antara PT Sorini Corp dan Warga Gempol, Pasuruan melalui Mediasi, menghasilkan suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,00 kepada 3 dusun di sekitar sungai Ngerong yang terkena dampak pencemaran sungai.
2. PT Sorini Corp akan menyediakan air bersih berupa sarana PDAM kepada 120 kepala keluarga yang terkena dampak pencemaran sungai.
3. PT Sorini Corp bersedia melakukan pembersihan terhadap sumur-sumur warga yang terkena dampak pencemaran sungai Ngerong.
4. PT Sorini Corp akan meningkatkan kinerja instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)nya agar sesuai dengan standar baku mutu limbah cair, agar air buangan limbah tidak lagi mencemari sungai Ngerong khususnya dan lingkungan pada umumnya.
5. PT Sorini Corp harus menyesuaikan kapasitas produksi dengan kinerja IPALnya, dan menghentikan produksinya untuk sementara sampai IPALnya telah berfungsi dengan baik.

Kesepakatan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa (PT Sorini Corp dan Warga Gempol yang terkena dampak). Hal ini membuktikan efektivitas prosedur APS dalam menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain menghemat biaya, penyelesaian melalui proses Mediasi ini juga berlangsung dalam waktu yang singkat dan menghasilkan kesepakatan yang diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Keuntungan tersebut diatas menunjukan kelebihan proses APS yang lebih baik daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang mungkin akan memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

PENUTUP
Kesimpulan

Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis menyebabkan korban pencemaran dan perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum. Oleh karena itu mekanisme ADR sangat bermanfaat bagi perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Berdasarkan kasus PT Sorini Corp dan warga Gempol, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR/ diluar pengadilan memiliki banyak kelebihan ketimbang penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance). Penyelesaian melalui pengadilan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan bagi salah satu pihak yang dikalahkan.

2. Mempercepat waktu dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan (court congestion) menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu.

3. Meringankan biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya memakan biaya yang tinggi.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).

Berdasar hal diatas sebaiknya penggunaan ADR dalam kasus-kasus perdata tertentu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini peran aktif Pengadilan sangat diharapkan, dengan memberikan saran kepada pihak yang bersengketa agar mencoba menyelesaikan perkaranya melalui prosedur ADR terlebih dahulu. Selain penyelesaian sengketa di bidang lingkungan ADR juga dapat diterapkan di bidang perdata yang lain.

Saran

Di negara-negara maju, ternyata sudah mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui ADR/APS, atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus lebih diutamakan, mengingat manfaatnya daripada melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR/APS sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi sosialisasi dan kelembagaan penyedia jasa pihak ke-3 masih belum maksimal dalam hal kuantitasnya. Padahal penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR banyak memiliki manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Seharusnya pemerintah mengusahakan agar tersedianya lembaga penyedia jasa pihak ke-3 lebih banyak lagi. Hal ini dilandasi oleh, pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Penutup
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia demi daya dukungnya yang lestari. Penyusun mengharapkan kritik dan saranyang membangun demi kesempurnaan tulisan ini, serta mohon maaf bila ada kekurangan dalam tulisan ini.
Terima Kasih WR.WB.

Daftar Pustaka

Buku :
Hardjasoemantri Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 Tahun.2002.
Hamzah Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta ; Sinar Grafika.

Internet
Hukum.Online
Dinas Informasi dan Komunikasi Pemda Jatim.online

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian

Iklan

Leave a comment »

Perkembangan Permasalahan Lingkungan Hidup secara Global

Isu lingkungan hidup secara global mencuat ketika terjadinya kasus Minamata Disease akibat keracunan logam berat metilmercury (Hg), yang menyerang penduduk teluk Minamata, Jepang pada taun 1953 – 1959. Setelah Minamata, timbul kasus lingkungan, yang tidak kalah dahsyat dampaknya terhadap kesehatan manusia, yakni kasus itai-itai (aduh-aduh), akibat keracunan logam berat Cadmium (Cd).

Namun tonggak yang menggugah perhatian dunia, terutama di negara Amerika terhadap permasalahan lingkungan adalah, penerbitan novel berjudul Silent Spring, karangan Rachel Carson pada tahun 1962. Buku ini, memaparkan tentang, Musim Semi Yang Sepi, akibat terjadinya hujan asam yang dipicu oleh polusi kendaraan dan pabrik-pabrik. Selain itu, timbulnya permasalahan lingkunganakibat penggunaan Pestisida di bidang pertanian secara serampangan, yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan ekosistem secara signifikan di seluruh dunia.

Puncak perhatian dunia terhadap permasalahan lingkungan hidup adalah, digelarnya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on the Human Environment) di Stockholm (Swedia) pada tanggal 5-16 juni 1972 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Konferensi ini diikuti oleh sekitar 113 negara termasuk Indonesia dan beberapa puluh negara peninjau, yang mencerminkan memuncaknya perhatian dunia terhadap masalah lingkungan. Pada konferensi tersebut, ditetapkan pula tanggal 5 juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”.

Leave a comment »

UUPPLH sebagai Umbrella Act

UUPPLH sebagai Payung Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Umbrella Act)

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang disingkat UULH. Dalam perjalanannya, UULH diganti, dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disingkat UUPLH. Kemudian, diganti lagi dan yang sekarang menjadi landasan hukum Hukum Lingkungan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat dengan UUPPLH.

UUPPLH memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai ”payung” (umbrella act) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada (Koesnadi Hardjasoemantri).

Artinya, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yang cakupannya sangat luas, yang mengatur tentang agraria, pertambangan, kehutanan, pengairan, tata ruang, tata guna tanah, tata guna lahan, perumahan dan pemukiman, ketenaganukliran, kesehatan, kepariwisataan, benda cagar budaya, keamanan genetika, konservasi sumber daya alam, dan berbagai aspek lain yang terkait erat dengan aspek lingkungan hidup lainnya.

Undang-undang yang terkait dengan UUPPLH, antara lain yaitu :

• Undang-undang 5/1960 tentang Agraria
• Undang-undang 11/1967: Pertambangan
• Undang-undang 11/1974: Pengairan
• Undang-undang 5/1984: Perindustrian
• Undang-undang 9/1985: Perikanan
• Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Undang-undang 9/1990: Kepariwisataan
• Undang-undang 4/1992: Perumahan dan Permukiman
• Undang-undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
• Undang-undang 10/1992: Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
• Undang-undang 12/1992: Sumber Daya Tanaman
• Undang-undang 14/1992: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Undang-undang 16/1992: Karantina
• Undang-undang 23/1992: Kesehatan
• Undang-undang 24/1992: Tata Ruang
• Undang-undang 6/1996: Perairan Indonesia
• Undang-undang 10/1997: Tenaga Nuklir
• Undang-undang 15/1997: Transmigrasi
• Undang-undang 41/1999: Kehutanan
• Undang-undang 8/2000: Perlindungan Konsumen
• Undang-undang 22/2001: Migas
• Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Leave a comment »

Ketidakmampuan Pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Indonesia

Bagaimana mungkin untuk mengelola hutan, jika kita tidak punya data yang akurat dan akuntabel tentang kekayaan hutan Indonesia. Berita di bawah ini, menggambarkan bodohnya/ tololnya/ malasnya/ Liciknya/ indikasi KKN/ Ketidakmampuan/Ketidakberdayaan/ Ketidakpedulian Keparat-keparat pemerintah, dalam mengelola sumber daya hutan, yang sejatinya milik seluruh rakyat Indonesia.

Peta Hutan Indonesia Amburadul
(Antara News, 3 agustus 2010)

Greenomics Indonesia menemukan perbedaan klasifikasi hutan primer dan sekunder dalam peta resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Ketidaksinkronan peta antara Kemenhut dan KLH ini bisa mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, perbedaan peta tersebut juga bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan hutan primer dan sekunder dalam implementasi Letter of Intent (LoI) Indonesia-Norwegia.
Dia mencontohkan dari 7,08 juta hektar areal yang dialokasikan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti untuk perkebunan, Kemenhut mengklasifikasikan 1,05 juta hektar sebagai hutan primer dan 6,03 juta hektar hutan sekunder.
Peta hutan versi KLH, seluas 2,7 juta hektar yang diklasifikasikan sebagai hutan primer, dan 4,32 juta hektar hutan sekunder. Terjadi penambahan luasan hutan primer seluas 1,7 juta hektar berdasarkan peta versi KLH.
Di Pulau Sumatera, jelas Elfian, perbedaan penafsiran kedua peta resmi pemerintah itu juga tampak jelas. KLH mengklaim, terdapat 1,08 juta hektar hutan primer di areal yang telah dialokasikan dan dicadangkan untuk pembangunan pertanian, perkebunan, dan lainnya di Pulau Sumatera. Sementara versi Kemenhut, luasan hutan primernya hanya 101.100 hektar hutan primer.
“Kondisi ini jelas membingungkan dan bisa merancukan monitoring tutupan hutan Indonesia dalam implementasi LoI Indonesia-Norwegia,” ujar Elfian.
Perbedaan penafsiran tersebut, lanjut Elfian, ternyata lebih parah lagi jika dilihat dari periode liputan citra satelit yang diacu.
Hasil penafsiran Kemenhut terhadap suatu kawasan berdasarkan liputan citra satelit 2005/2006 adalah hutan sekunder. Sedangkan versi KLH dengan mengacu pada liputan citra satelit 2008/2009, status kawasan itu sebagai hutan primer.
Menurut Elfian, otoritas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan data dan peta kehutanan adalah Kementerian Kehutanan, bukan Kementerian Lingkungan Hidup. “Ini bisa rancu, KLH juga mengeluarkan peta kehutanan secara resmi dengan penafsirannya sendiri. Situasi ini jelas mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” jelas Elfian. (*an/ham)

Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul –

Peta Hutan Dua Kementerian Beda

(Media Indonesia, Selasa, 03 Agustus 2010)
Studi Greenomics Indonesia mengungkapkan adanya perbedaan klasifikasi hutan primer dan sekunder dalam peta resmi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tidak sinkronnya peta antara Kemenhut dan KLH ini bisa mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, kemarin.

Elfian mencontohkan, dari 7,08 juta hektare areal untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, data Kemenhut mengklasifikasikan 1,05 juta hektare sebagai hutan primer dan 6,03 juta hektare hutan sekunder. Adapun versi KLH, yakni seluas 2,7 juta hektare hutan primer, dan 4,32 juta hektare hutan sekunder. (Ant/H-3)

Kemenhut dan KLH Tak Sinkron, LoI Bisa Rancu
(Harian Ekonomi Neraca, 3 Agustus 2010)

Jakarta – Perbedaan klasifikasi hutan primer dan sekunder dalam peta resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bisa mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional.

Dari hasil kajian Greenomics Indonesia, perbedaan peta tersebut juga bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan hutan primer dan sekunder dalam implementasi Letter of Intent (LoI) Indonesia-Norwegia. “Greenomics mendesak Kemenhut dan KLH untuk melakukan harmonisasi peta-peta hutan tersebut agar publik di tingkat lokal, nasional dan internasional, tidak bingung dan tidak mengacaukan pembangunan kehutanan dan pertanian,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta (2/8).

Elfian menunjukkan contoh, dari 7,08 juta hektar areal yang dialokasikan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti untuk perkebunan, Kemenhut mengklasifikasikan 1,05 juta hektar sebagai hutan primer dan 6,03 juta hektar hutan sekunder. “Kalau versi KLH, seluas 2,7 juta hektar yang diklasifikasikan sebagai hutan primer, dan 4,32 juta hektar hutan sekunder. Artinya, terjadi penambahan luasan hutan primer seluas 1,7 juta hektar berdasarkan peta versi KLH. Kondisi ini jelas membingungkan,” papar Elfian.

Di Pulau Sumatera, jelas Elfian, perbedaan penafsiran kedua peta resmi pemerintah itu juga tampak jelas. “KLH mengklaim, terdapat 1,08 juta hektar hutan primer di areal yang telah dialokasikan dan dicadangkan untuk pembangunan pertanian, perkebunan, dan lainnya di Pulau Sumatera. Sementara versi Kemenhut, luasan hutan primernya hanya 101.100 hektar hutan primer. Kedua versi peta itu bisa merancukan monitoring tutupan hutan Indonesia dalam implementasi LoI Indonesia-Norwegia,” urai Elfian.

Perbedaan penafsiran tersebut, lanjut Elfian, ternyata lebih parah lagi jika dilihat dari periode liputan citra satelit yang diacu. “Bayangkan saja, hasil penafsiran Kemenhut terhadap suatu kawasan berdasarkan liputan citra satelit 2005/2006 adalah hutan sekunder. Versi KLH lain lagi. Dengan mengacu pada liputan citra satelit 2008/2009, justru KLH “menaikkan” status kawasan itu sebagai hutan primer. Data seperti itu bisa menyesatkan. Implementasi LoI pun bisa semrawut,” ujar Elfian.

Menurut Elfian, otoritas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan data dan peta kehutanan adalah Kementerian Kehutanan, bukan Kementerian Lingkungan Hidup. “Ini rancu, KLH juga mengeluarkan peta kehutanan secara resmi dengan penafsirannya sendiri. Situasi ini jelas mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” jelas Elfian.
Tata Ruang Kehutanan

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi, mengatakan, pemerintah harus mempercepat penyelesaian persoalan peraturan tata ruang sektor kehutanan agar industri kelapa sawit dapat terus berkembang. Persoalan tata ruang, cetus Sofjan, harus cepat diselesaikan agar ada kepastian hukum untuk investasi di sektor kehutanan. “Saat ini persoalan tata ruang tidak jelas hingga para pengusaha di sektor kehutanan termasuk kelapa sawit menjadi korban dari ketidakjelasan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya di Jakarta, Senin. ●kam

Investor Daily, 14 februari 2011
Luas Hutan Primer Indonesia Tidak Jelas

JAKARTA – Greenomics Indonesia meragukan luas hutan primer di Indonesia yang diklaim Satuan Tugas (Satgas) Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+). Sebelumnya, staf khusus presiden bidang perubahan iklim Agus Purnomo menyatakan, luas hutan primer di Indonesia mencapai 64 juta hektar (ha), sedangkan luas hutan sekunder, 20-30 juta ha.

“Kami mendesak Satgas REDD+ untuk membuka data dan peta hutan primer dan sekunder yang diklaim tersebut ke publik,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Minggu (13/2).

Elfian mengatakan, keraguan pihaknya atas data hutan primer muncul karena data itu berbeda dengan versi Kementerian Kehutanan (Kemhut). Data Kemhut 2008 menyebutkan luas hutan primer 45 juta ha, termasuk 1 juta ha hutan primer yang berada di luar kawasan hutan. Data itu adalah kondisi tutupan hutan primer tahun 2005 dan 2006.

Pihaknya juga meragukan luas hutan sekunder yang diklaim tinggal 20-30 juta ha. Menurut data Kemenhut, luas tutupan hutan sekunder pada 2005 dan 2006 mencapai 48,7 juta hektar, termasuk 6 juta ha yang berada di luar kawasan hutan.

Keterbukaan mengenai luas hutan sangat penting, mengingat penambahan hutan primer 19 juta ha dan penurunan luas hutan sekunder hingga mencapai 18,7 juta-28,7 juta ha dalam kurun waktu lima tahun terakhir patut diragukan.

Elfian menilai, sangat wajar jika pihaknya mempertanyakan penambahan tutupan hutan primer hingga mencapai 19 juta ha hanya dalam lima tahun terakhir. Apalagi, penambahan itu melebihi luas Pulau Jawa. “Ada keajaiban apa yang telah terjadi atas hutan Indonesia,” ujar dia.

Selain luas hutan primer, lanjut dia, luas hutan sekunder juga perlu dipertanyakan. Pasalnya, jika diklaim hanya tersisa 20 juta-30 juta ha, tentu perlu dipertanyakan ke mana hutan sekunder seluas 18,7 juta-28,7 juta ha selama lima tahun terakhir.

“Apakah penurunan hutan sekunder seluas 18,7 juta-28,7 juta ha tersebut akibat praktik konversi hutan alam selama lima tahun terakhir atau secara mayoritas telah berubah menjadi hutan primer,” papar dia.

Pihaknya juga mengkhawatirkan substansi draf Inpres moratorium bisa menjadi bias dan tidak jelas arahnya, jika data dan peta hutan primer dan sekunder masih tidak jelas akurasinya. “Bagaimana mau moratorium, kalau keakurasian data dan peta hutan primer dan sekunder saja masih patut diragukan keakurasiannya.” tandas Elfian. (ina)

Greenomics Indonesia ragukan luas hutan versi pemerintah
Bisnis Indonesia, Minggu 13 Februari 2011

Oleh: Erwin Tambunan
JAKARTA: Greenomics Indonesia mempertanyakan data hutan primer Indonesia seluas 64 juta hektar dan hutan sekunder seluas 20-30 juta ha versi staf khusus presiden bidang perubahan iklim.

Lembaga pemerhati lingkungan dan perekonomian ini mencatat ada perbedaan data yang diterbitkan Kementerian Kehutanan 2008 yang menyebutkan luas hutan primer pada angka 43,8 juta ha.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi juga meragukan luas hutan sekunder yang diklaim hanya tinggal sekitar 20-30 juta ha. Menurut data Kementerian Kehutanan, luas tutupan hutan sekunder pada 2005/2006 mencapai 48,7 juta ha, termasuk 6 juta ha terdapat di luar kawasan hutan.

Dia meminta Satgas REDD+ untuk membuka data dan peta hutan primer dan sekunder yang diklaim tersebut ke publik, mengingat penambahan hutan primer seluas 19 juta ha dan penurunan luas hutan sekunder hingga mencapai 18,7 juta ha hingga 28,7 juta ha dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, patut diragukan.

“Sangat wajar mempertanyakan penambahan tutupan hutan primer hingga mencapai 19 juta ha dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Apalagi, penambahan itu melebihi luas Pulau Jawa. Ada keajaiban apa yang telah terjadi atas hutan Indonesia?,” ungkapnya kepada Bisnis hari ini.

Bukan hanya itu, dia juga menyoalkan luas hutan sekunder pun juga pantas dipertanyakan. Pasalnya, jika diklaim hutan sekunder yang tersisa hanya tinggal 20-30 juta ha, tentu wajar dipertanyakan. “Kemana perginya” hutan sekunder seluas 18,7 juta ha hingga 28,7 juta ha selama 5 tahun terakhir.

“Apakah penurunan luas hutan sekunder seluas 18,7 juta ha hingga 28,7 juta ha tersebut diakibatkan oleh praktik konversi hutan alam selama 5 tahun terakhir? Atau secara mayoritas, telah berubah menjadi hutan primer?,”

Elfian mengkhawatirkan substansi draf Inpres moratorium bisa menjadi bias dan tak jelas arahannya, jika data dan peta hutan primer dan sekunder masih tidak jelas keakurasiannya.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan Masyhud mengatakan ada kemungkinan pernyataan Agus Purnomo, staf khusus presiden bidang perubahan iklim merupakan penggabungan, antara hutan primer, hutan produksi konversi (HPK) dan area penggunaan lain (APL) yang dinilai masih berhutan.

Ada kemungkinan areal seluas 64 juta ha hutan primer itu merupakan penggabungan dari HPK dan APL yang memang masuk dalam program hutan primer yang dihentikan kegiatannya.(bas)

Leave a comment »

Kliping Berita – Kekayaan Keanekaragaman Hayati Indonesia

LIPI Temukan Ikan Langka di Pegunungan Mekongga
10 ikan spesies baru, ditemukan di sulawesi tenggara
Selasa, 12 Juli 2011 21:43 WIB | 876 Views

Kolaka (ANTARA News) – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan sekitar 10 jenis spesies ikan langka yang hidup di air tawar di kawasan Pegunungan Mekongga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Peneliti LIPI, Dr. Daisy Wowor, di Kolaka pada Selasa mengatakan, jenis ikan langka yang ditemukan di Sungai Ranteangin Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka itu, selain jenis ikan langka yang termasuk dalam kelompok organisme `crutaceae`.

Selain itu, kata dia, di kawasan pegunungan Mekongga itu juga terdapat hewan biota air tawar langka yang lain seperti jenis udang dan kepiting ditemukan di Sungai Mosembo yangberada pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut (dpl).

“Kedua jenis biota air tawar ini belum kami melihatnya atau menemukaan data biota yang sama di wilayah ekosistem lain di luar kawasan Pegunungan Mekongga, sehingga kami masih perlu menelitinya lebih lanjut,” katanya.

Menurut Daisy, khusus jenis kepiting air tawar ini merupakan kelompok organisme `sesarmidae` dengan ciri khas di tubuhnya berwarna coklat polos kemerah-merahan. Jenis Kepiting ini aktif pada waktu malam hari dan populasinya cukup banyak.

Sedangkan jenis udang yang ditemukan peneliti LIPI itu adalah kelompok `parathelpusa sp`, dan pihaknya masih perlu melakukan penelitian yang mendalam terhadap molusca itu.

“Kami harus membandingkan dengan jenis spesies lain yang sudah pernah ditemukan di perairan air tawar Pulau Sulawesi. Dugaan sementara terhadap hasil penelitian biota air tawar yang ada di kawasan pegunungan Mekongga ini merupakan temuan baru,” ujarnya.

Peneliti lain bidang spesiesialis air tawar LIPI, Reny Kurnia Hadiaty, juga mengungkapkan, ada sekitar 13 jenis ikan yang sementara terdata di kawasan sungai pegunungan Mekongga ini.

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa jenis ikan langka yang lain seperti kelompok organisme `lentipes sp., dengan ciri khas kehidupannya di arus sungai deras dan sering menempel pada batuan.

Selain itu juga ada jenis ikan keluarga belobrancus sp. Jenis ikan merupakan hewan endemik yang khas karena pola strip di bagian tubuhya vertikal, berbeda dengan ikan lain pada umumnya polanya strip horizontal.

Reny mengatakan, dengan temuan beberapa spesies biota air tawar itu diduga kawasan pegunungan Mekongga menyimpan potensi yang sangat besar untuk kepentinganvilmu pengetahuan.

“Kawasan pegunungan Mekongga ini harus dilindungi karena menyimpa potensi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia dan kepentingan ilmu pengetahuan,” ujarnya seraya menamabahkan, ada indikasi perkembangan populasi biota air tawar di kawasan terancam karena ulah masyarakat yang mengekploitasi potensi sumber daya alam ini dengan cara tidak ramah lingkungan.
(T. L004)

Editor: Priyambodo RH

Enam Jenis Flora Obat Kanker di Pegunungan Mekongga – Sulawesi Tenggara
Sabtu, 9 Juli 2011 08:09 WIB | 508 Views

Kendari (ANTARA News) – Keragaman hayati di kawasan pegunungan Mekongga di wilayah kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) perlu dijaga kelestariannya karena beberapa jenis flora di dalam kawasan tersebut ditengarai mengandung zat penyembuh penyakit kanker.

“Hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa di dalam kawasan pegunungan Mekongga terdapat enam jenis flora yang mengandung zat penyembuh penyakit kanker, sehingga kawasan itu perlu dilindungi agar kelestarian hayati di dalamnya tetap terjaga,” kata anggota DPRD Sultra Nursalam di Kendari, Sabtu.

Selain enam jenis flora yang mengnadung zat pembunuh kanker, di dalam kawasan pengununggan Mekongga menurut hasil penelitian LIPI kata Nursalam, juga terdapat beberapa spesies baru biota air tawar yang hidup di hulu sejumlah sungai di pegunungan tersebut antara lain jenis ikan, udang dan kepiting.

“Perlunya kawasan itu dilindungi dari berbagai ancaman kerusakan, karena keragaman hayati di kawasan itu tidak hanya mengandung sumber kehidupan bagi jutaan kehidupan penduduk, melainkan juga penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama sebagai tempat pengembangan penelitian keragaman hayati,” kata Nursalam.

Menurut Nursalam, keragaman hayati di dalam kawasan pengunungan Mekongga tersebut kini terancam punah, menyusul banyaknya aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut yang menyerobot kawasan hutan.

“Sejumlah perusahaan yang menambang nikel di kawasan pegunungan Mekongga ada yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara dan ada juga yang menyerobot hutan tanpa izin,” katanya.

Sebagai anggota dewan, Nursalam mengaku banyak mendengar laporan dari masyarakat, bahwa di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara, terutama di sekitar pegunungan Mekongga ada sejumlah perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel.

Jelas aktivitas pertambangan itu kata dia, telah menjadi ancaman serius bagi kerusakan lingkungan dan kepunahan biodiversity di kawasan itu.

“Gubernur Sultra sendiri Pak Nur Alam, sudah meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki aktivitas perusahaan tambang yang berpotensi merusak kawasan hutan, namun sampai sejauh ini, belum satu perusahaan pun yang dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang dari aktivitas penambangan yang dilakukan,” katanya.

Menurut dia, sejumlah perusahaan tambang masih terus melakukan penambangan, meski Pemerintah Provinsi Sultra sudah meminta mereka menghentikan kegiatan penambangan tersebut.

“Kita berharap aparat kepolisian segera bisa menyeret sejumlah pengelola perusahaan tambang yang menambang di dalam kawasan itu ke ranah hukum, sehingga kerusakan hutan di wilayah itu tidak terus meluas dan kelestarian hayati yang ada didalamnya tetap terjaga,” katanya. (ANT227/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Tim Ekspedisi Temukan Kodok dan Kucing Langka – Ekspedisi Bukit Barisan
Sabtu, 09 Juli 2011 | 08:22 WIB

Tampang belimbing – Sejumlah temuan menarik didapat tim Ekspedisi Bukit Barisan 2011. Selama lima bulan, mereka menyusur Pulau Sumatera, mulai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Lampung.

Tim yang terdiri anggota Kopassus, Kostrad, peneliti LIPI, perguruan tinggi, serta Wanadri itu menemukan beberapa spesies langka flora dan fauna. Temuan tersebut rencananya dipatenkan dan didaftarkan sebagai spesies yang sangat langka.

Komandan Ekspedisi Bukit Barisan 2011 Letkol (Inf.) Iwan Setiawan mengatakan, beberapa temuan tersebut didapat di tujuh provinsi yang dilewati tim ekspedisi. Fauna yang diduga sangat langka antara lain macan belukar (golden cat) serta satu spesies kodok. Ada pula spesies flora berjenis pacar air atau impatiens SP2 yang diduga sangat langka.

Iwan mengatakan, spesies langka tersebut saat ini tengah diteliti lebih lanjut oleh para pakar dan diserahkan kepada lembaga konservasi untuk dibudidayakan dan diberi nama. ’’Untuk golden cat kami serahkan ke Kebun Raya Bogor dan floranya kami serahkan ke IPB untuk diteliti lebih lanjut. Belum ada nama untuk spesies tersebut,” ujarnya di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Lampung, kemarin (8/7).

Hadir dalam acara kemarin antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, serta bos Artha Graha Group Tomy Winata. Kemudian dari TNI-AD dan Danjen Kopassus Lodewijk F. Paulus.

Adanya temuan fauna dan flora tersebut dinilai sebagai sebuah keberhasilan misi. Sejak diberangkatkan dari Situ Lembang, Bandung, tim ekspedisi yang berjumlah lebih dari seratus orang itu memang melibatkan pakar yang ahli di bidangnya. Selain bidang militer, di dalamnya terdapat pakar kehutanan, geologi, serta komunikasi.

’’Di beberapa lokasi, kami menemukan tanah bermineral yang mengandung emas, perak, batu bara, bahkan gas alam. Bahkan ada juga yang mengandung uranium,’’ ujar Iwan.

Sementara Menhut Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya sangat mendukung program yang dilakukan oleh tim ekspedisi ini. Program reboisasi serta mencegah pembalakan liar bisa dilakukan dengan menerjunkan tim terpadu itu. Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan panglima TNI untuk menerjunkan tim serupa di lokasi yang sama.

’’Saya pikir ekspedisi ini sangat sukses. Ilmunya dapat. Tahun depan direncanakan mengeksplorasi perbatasan Kalimantan,’’ ujar Zulkifli.

Terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto menuturkan, ekspedisi tersebut sangat positif. ’’Saya kira misi ini sangat mulia. Karena sifatnya volunteer, sukarela. Yang menghimpun beberapa kalangan masyarakat, TNI, birokrat, yang bertujuan untuk melihat wildlife kita,’’ jelasnya di Bandara Radin Inten II kemarin.

Ditambahkan Djoko, ekspedisi juga merupakan sarana untuk melihat sejauh mana pengelolaan hutan secara keseluruhan. ’’Karena menurut kabar yang saya terima, dalam laporan perjalanan mereka, ada hutan yang masih bagus yang bisa dikompensasi dengan baik. Kemudian ada beberapa tempat yang menjadi pembalakan-pembalakan,’’ tuturnya.

Ekspedisi yang digelar di sejumlah tempat di Sumatera tersebut, menurut Djoko, nantinya menjadi pegangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan. ’’Dari situlah data ini dikumpulkan dan menjadi kebijakan Kementerian Kehutanan ke depan,’’ terangnya.

Mantan panglima TNI itu mengingatkan, daerah sangat berkepentingan dengan hutan yang ada. ’’Bagaimana mereka mengelola hutan yang ada itu untuk tetap dijaga kelestariannya. Dan harus ada keseimbangan,’’ tegas Djoko. (jpnn/wdi/c1/ary)

Dua Kerang Raksasa Ditemukan di Sulawesi
Tri Wahono | Senin, 4 Juli 2011 | 15:55 WIB

KONAWE, KOMPAS — Dua spesies kerang raksasa alias kima langka ditemukan di perairan Sulawesi Tenggara. Jika terverifikasi, maka temuan ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara tempat habitat hidup kesembilan spesies kima di dunia.

Kedua spesies baru itu adalah Tridacna tevoroa dan Tridacna rosewateri yang ditemukan dan diidentifikasi oleh kelompok swadaya Konservasi Taman Laut Kima Toli-Toli di Kecamatan Lalonggasumeeto, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, jenis kima yang selama ini diketahui hidup di perairan Indonesia adalah Tridacna gigas, T maxima, T derasa, T squamosa, T crocea, Hippopus-hippopus, dan Hippopus porcellanus. Ketujuh jenis kima itu masuk kategori satwa yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

“Kami sebenarnya menemukan kedua kima sejak memulai konservasi setahun lalu. Awalnya kami pikir keduanya jenis yang sudah ada. Namun, setelah diamati saksama, ternyata ciri-ciri fisiknya berbeda,” kata Habib Nadjar Buduha, Ketua Konservasi Taman Laut Kima Toli-toli, Minggu (3/7/2011).

Setelah melakukan riset melalui berbagai sumber internet dan publikasi penelitian ahli kelautan dunia, Habib menyimpulkan, ciri kedua kima serupa dengan spesies Tridacna tevoroa dan Tridacna rosewateri. Selama ini, T tevoroa hanya ditemukan di Kepulauan Fiji dan Tonga di Pasifik. Adapun T rosewateri hanya ditemukan di Mauritius dan Madagaskar. Belum tahu bagaimana mereka bisa ditemukan di perairan Sulawesi.

Kima merupakan kerang laut besar. Ukurannya bervariasi, mulai dari sekepal tangan orang dewasa hingga sepanjang 1,3 meter dan berat 250 kg. Populasi kima kian langka akibat perburuan besar-besaran sebagai makanan dan hiasan. (ENG)

Seribu Spesies Baru Ditemukan di Papua
Tri Wahono | Kamis, 30 Juni 2011 | 23:12 WIB

KOMPAS.com — Lebih dari 1.000 spesies baru ditemukan para ilmuwan peneliti di Papua serta Papua Niugini dalam waktu 10 tahun terakhir. Sayangnya, keanekaragaman itu terancam kepunahan akibat tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan laporan terbaru yang disusun oleh World Wild Fund for Nature (WWF), peneliti telah menemukan sebanyak 218 spesies tumbuhan, 43 reptil, 12 mamalia, 134 amfibi, 2 burung, 71 ikan, dan 580 invertebrata. Dengan jumlah sebanyak itu, artinya ditemukan dua spesies setiap dua minggu.

Spesies-spesies baru tersebut ditemukan sepanjang 1998 hingga 2008 oleh kelompok-kelompok tim di berbagai lingkungan dalam pulau itu, mulai dari daerah hutan, perairan, hingga pesisir. “Melihat segi keanekaragaman hayati, pulau ini lebih mirip benua daripada pulau,” cetus Neil Stronach, salah seorang perwakilan dari WWF Western Melanesia.

Sementara itu, Mark Wright, Conservation Science Adviser WWF, menyoroti bahwa, walau kekayaan hayati ini sangat memesona, ancaman kepunahan tidak mungkin dihindari. “Meski ada upaya maksimal yang dibangun oleh organisasi, seperti WWF, sangat jelas bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua spesies. Hutan akan terus ditebangi, sungai-sungai dibendung, dan pesisir pantai terus dibangun. Sejumlah spesies akan terhapus,” kata Wright.

Pulau yang menampung Papua dan Papua Niugini (dunia internasional menyebutnya pulau New Guinea) merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Pulau ini diketahui memiliki ekosistem yang belum tersentuh. Kawasan hutan hujannya terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Pulau ini juga menjadi rumah bagi sekitar 6 hingga 8 persen spesies hewan yang ada di muka bumi.

Beberapa spesies menakjubkan yang terdapat di pulau tersebut adalah ikan hiu air tawar sepanjang 2,5 meter, kuskus bermata biru, kupu-kupu yang memiliki sayap terlebar, katak dengan gigi taring, lumba-lumba kepala bulat, dan ular buta. (National Geographic Indonesia/Gloria Samantha)

Satwa Langka
Hiu Air Tawar Papua yang Mencengangkan
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Jumat, 1 Juli 2011 | 17:29 WIB

KOMPAS.com – Lebih dari 1.000 spesies ditemukan dalam penelitian di Papua dan Papua Nugini selama tahun 1998-2008. Satu yang paling mencengangkan adalah penemuan hiu air tawar yang diberi nama ilmiah Glyphis garricki. Jenis baru ikan hiu tersebut ditemukan pada tahun 2008 oleh pakar ikan asal Selandia Baru, Jack Garrick.

Saat itu, Garrick menemukan 2 individu yang baru lahir di wilayah Port Romilly, Gulf District, Papua Nugini. Laporan WWF yang dipublikasikan tahun ini menyebutkan, hiu air tawar banyak ditemukan di sungai-sungai besar Asia seperti Gangga.

Glyphis garricki ialah satu dari 6 spesies dalam genus Glyphis yang dideskripsikan. Sejak saat penemuannya hingga kini, hanya 16 individu hiu air tawar yang ditemukan di rentang wilayah Papua hingga Australia.

Spesimen terbesar dinamakan Northern River Shark, berukuran panjang 2,5 meter. Sedikitnya individu yang ditemukan membuat Glyphis garricki tergolong langka. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan ikan ini dalam kategori “Terancam” di Daftar Merahnya.

Ikan hiu air tawar hanyalah satu dari 71 spesies ikan yang ditemukan di Papua dan Papua Nugini dalam jangka waktu yang disebutkan di atas. Jenis ikan Chrysiptera cymatilis juga ditemukan di Pantai Milne, Papua Nugini. Jenis ikan yang istimewa lainnya ialah Cirrhilabrus cenderawasih, ditemukan di wilayah kepala burung Papua. Jenis ikan ini memiliki corak warna begitu indah sehingga pejantannya memanfaatkannya untuk menarik betina ketika hendak kawin.

Sama halnya dengan satwa lain, banyak ikan di Papua dan Papua Nugini terancam oleh aktivitas perusakan habitat. Penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan juga merupakan salah satu ancaman.

Keanekaragaman hayati RI bernilai US$1 triliun

(Harian Bisnis Indonesia, Minggu, 13 Juni 2010)

JAKARTA (Bisnis.com): Greenomics Indonesia memperkirakan nilai keanekaragaman hayati Indonesia sedikitnya US$1 triliun per tahun selama 20 tahun ke depan dengan tingkat bunga 5% per tahun.

“Nilai tersebut bisa dengan memanfaatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati yang terdapat di areal seluas 75,89 juta hektare di kawasan hutan Indonesia yang masih berhutan, terutama hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi,” ungkap Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, hari ini.

Dia menjelaskan jika Indonesia mampu memanfaatkan nilai ekonomi keaneragaman hayati hutan Indonesia tersebut, maka Indonesia akan mudah melunaskan seluruh utang luar negeri dan dalam negeri Indonesia yang berjumlah sekitar Rp1.600 triliun.

Namun nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan Indonesia, lanjutnya, sama sekali belum menjadi basis kegiatan ekonomi komersil secara serius, karena tidak kuatnya riset dan teknologi Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengembangkan nilai ekonomi sumber daya genetik dan spesies yang terdapat di hutan alam Indonesia sebagai sumber daya ekonomi bangsa.

“Indonesia belum ketinggalan. Secara global, baru hanya sekitar 1% pemanfaatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati di kawasan hutan yang telah dilakukan. Itu pun dimanfaatkan oleh industri-industri negara maju, misalnya untuk obat-obatan. Tentu kita harus antisipasi, jangan sampai terjadi, teriakan moratorium hutan alam Indonesia dari dunia internasional adalah bagian dari upaya untuk mengamankan keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan Indonesia sebagai bahan baku bisnis negara-negara maju di masa akan datang,”tegas Elfian

Dengan nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan Indonesia sebesar US$ 1 triliun per tahun, maka jika Indonesia berhasil memanfaatkan 1% saja, maka Indonesia bisa meraup US$ 10 miliar per tahun. Nilai tersebut setara dengan 10 kali lipat dari nilai rencana kontribusi Norwegia yang dijanjikan untuk Indonesia sebagai imbalan jika Indonesia berhasil menurunkan tingkat deforestasi.

Elfian optimistis jika Indonesia dapat memanfaatkan sebesar 1% saja dari nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan Indonesia secara lestari dan tidak merusak hutan, maka Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi membuat utang baru secara bilateral dan multilateral serta mengeluarkan SUN (Surat Utang Negara) karena setiap tahunnya Indonesia mendapatkan pemasukan sebesar US$ 10 miliar.

Langkah awal yang bisa dilakukan oleh Indonesia, menurut Elfian, adalah Menteri Kehutanan perlu segera membentuk tim riset dan pengembangan ekonomi pemanfaatan keaneragaman hayati hutan Indonesia dengan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan para pakar perguruan tinggi serta para praktisi kehutanan.

“Indonesia harus ekstra hati-hati terhadap pencurian sumber daya genetik dan spesies Indonesia. Ini masalah serius. Menhut perlu beri perhatian khusus, jangan hanya sibuk dengan perjanjian dengan Norwegia,” Elfian mengingatkan.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut, Darori, mengatakan potensi biodiversity yang dimanfaatkan baru mencapai 20% dari sumber yang ada di kawasan hutan.

“Bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan, melainkan juga binatang masih banyak yang belum termanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Baik untuk mencukupi farmasi maupun lainnya.” (ts)

http://www.bisnis.com/pls/bisnis/bisnis.cetak?inw_id=737644

Wakatobi Ditetapkan Sebagai Cagar Biosfir Dunia
Rabu, 22 Juni 2011 13:35 WIB

KENDARI–MICOM: Kawasan perairan laut Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera ditetapkan sebagai Cagar Biosfir Dunia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UNESCO.

“Rencananya UNESCO akan menyerahkan piagam penetapan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia itu kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi September 2011,” kata Bupati Wakatobi Hugua melalui telepon dari Wakatobi, Rabu (22/6).

Menurut Bupati Hugua, lembaga internasional di bawah naungan PBB itu menetapkan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia karena perairan laut Wakatobi memiliki keragaman jenis terumbu karang yang cukup tinggi, yakni sekitar 90 persen dari seluruh jenis terumbu karang di dunia.

“Total terumbu karang yang ada di dunia sebanyak 850 spesies, sebanyak 750 jenis diantaranya terdapat di alam bawah laut Wakatobi,” katanya.

Selain memiliki keragaman jenis terumbu karang, perairan laut Wakatobi menurut Hugua juga dihuni berbagai jenis biota laut termasuk 942 jenis ikan.

“Jumlah jenis ikan yang menghuni perairan laut Wakatobi itu, merupakan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti dari Wallacea, lembaga peneliti yang berkantor pusat di London, Inggris,” katanya.

Pertimbangan lain yang mendorong UNESCO menetapkan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia, menurut Hugua, adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang konsisten menerapkan praktik-praktik konservasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian terumbu karang. (Ant/OL-9)

Peneliti Temukan Spesies Baru di Perairan Bali
Penulis : Ruta Suryana
Minggu, 15 Mei 2011 23:56 WIB

JAKARTA–MICOM:Penelitian kelautan yang dilakukan Conservation International di Indonesia, bersama-sama mitra lokalnya menghasilkan temuan delapan spesies ikan karang dan satu spesies karang yang diduga baru di perairan Bali.

“Survei memperlihatkan adanya peningkatan persentase tutupan karang sehat dibandingkan 12 tahun lalu di sebagian besar titik penyelaman memberi indikasi bahwa terumbu karang Bali sedang dalam fase pemulihan. Dalam survei ini juga ditemukan spesies yang diduga baru,” kata Executive Director CI Indonesia Ketut Sarjana Putra melalui rilisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (15/5).

Di antara spesies yang diduga baru, tercatat dua jenis ikan kardinal, dua varietas ‘dottybacks’, satu jenis belut laut, satu jenis ‘sand perch’, satu jenis ‘fang blenny’, spesies baru gobi, dan satu spesies karang gelembung Euphyllia yang sebelumnya tak dikenal.

“Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi dan menetapkan taksonomi dan setiap spesies tersebut,” tambahnya.

Dalam survei pengkajian cepat ini, sejalan dengan survei yang dilaksanakan oleh CI bersama mitranya dengan pemerintah Bali pada November 2008 di Nusa Penida, tercatat 953 spesies ikan karang dan 397 spesies karang di perairan pesisir Bali.

Survei yang merupakan bagian dari program 20 tahun kaji cepat (Rapid Assessment Program-RAP) CI ini dilaksanakan atas permintaan pemerintah provinsi Bali dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengkaji kesehatan terumbu karang dan menyusun rekomendasi teknis pengelolaan bagi 25 wilayah yang diusulkan untuk menjadi jejaring kawasan konservasi laut di Bali.

“Data Bali RAP ini akan dijadikan pedoman untuk menentukan wilayah prioritas calon Kawasan Konservasi Perairan dalam merancang jejaring Kawasan Konservasi Perairan Bali,” tambahnya.

Penasehat ilmiah senior program kelautan Conservation International Indonesia Mark Erdmann tidak menduga menemukan keragaman habitat yang tinggi dan terumbu karang yang dalam tahap pemulihan dari pemutihan karang (bleaching) kegiatan penangkapan ikan yang merusak, dan wabah bintang laut berduri di tahun 1990-an.

“Survei kami laksanakan di 33 lokasi sekitar Bali, hampir mengitari pulau ini, dan kami sangat terkesan oleh yang kami lihat,” kata Mark Erdmann.

Meskipun dalam survei ini karang teramati dalam kondisi pemulihan yang baik dengan rasio tujuh banding satu antara karang hidup dan mati, teramati pula oleh tim survei bahwa ikan karang jenis tertentu telah terkuras habis.

Dalam kurun lebih dari 350 jam-orang penyelaman, teramati oleh tim survei hanya tiga ekor hiu karang dan tiga ekor ikan napoleon.

Hal ini berlawanan dengan kondisi sistem karang yang sehat dengan banyak predator besar yang biasanya diamati penyelam dalam sekali selam.

Tim survei juga mengamati tingginya tingkat polusi plastik dan tingginya jumlah penangkap ikan di zona inti di Taman Nasional Bali Barat.

Tim CI merekomendasikan penentuan wilayah prioritas yang memerlukan perlindungan segera, pentingnya tata ruang yang terpadu antara darat dan laut untuk mengurangi konflik antara wisata bahari dan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Serta komitmen pentaatan dan pendanaan publik bagi pengelolaan kawasan konservasi laut, perlunya upaya yang sungguh-sungguh dan ketat dalam mengurangi polusi plastik serta pengelolaan aliran permukaan dari saluran buangan perkotaan dan pertanian. (Ant/OL-12)

Kalteng Memiliki 250 spesies Anggrek Hutan
Penulis : Surya Sriyanti
Rabu, 04 Mei 2011 15:25 WIB

PALANGKARAYA–MICOM: Setelah dilakukan pendataan ternyata Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki 250 spesies anggrek hutan yang berasal dari 14 kabupaten kota yang ada.

Untuk melestarikan ratusan spesies anggrek tersebut DPD Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Kalteng meminta seluruh elemen

masyarakat bersama-sama membudiyakan tanaman aggrek. Karena selain untuk memperindah rumah juga sebagai penghasilan tambahan dengan menjual anggrek hasil budi daya mereka.

Dari 250 jenis tersebut ada beberapa diantaranya mulai langka dan hampir punah seperti anggrek tikus, anggrek hitam, anggrek tebu, dan anggrek mutiara. Yang saat ini sedang kita lakukan budidaya agar tidak punah. Karena dibudidayakan untuk dibawa keluar perlu surat izin dari pihak terkait.

“Tapi kita usahakan anggrek yang terancam punah seperti bisa terlebih dahulu dilestarikan jangan dibawa keluar maupun dijual dulu agar tidak punah,” tegas Ketua DPD PAI Kalteng Moernatining Teras Narang, kepada wartawan seusai acara bulan bakhti gotong

royong masyarakat di Palangkaraya, Rabu (4/5).

Menurut dia, pihaknya sangat antusias dengan banyaknya jenis anggrek di Kalteng dan bisa menjadi usaha sambilan masyarakat Kalteng.

“Kita minta budidayakan dulu agar ketika dijual kita sebagai pemilik tidak masih memiliki anggrek tersebut,” tuturnya.

Dan saat ini ujar Moernatining , DPD PAI sudah mempunyai tempat showroom bagi anggrek-angrek tersebut dilestarikan dan dibudidayakan, yakni di hutan mini milik Pemprov Kalteng yang berada di kantor gubenur kalteng yang nantinya akan menjadi tempat pameran bagi tamu untuk melihat berbagai jenis anggrek khusus dari Kalteng.

Sedangkan Gubenur Kalteng Agustin Teras Narang mendukung apa yang dilakukan pihak DPD PAI Kalteng untuk melestarikan 250 species anggrek, khusus dari Kalteng dengan menyediakan tempat pelestarian bagi anggrek-anggrek tersebut.

“Ke depan, tadi saya sudah sampaikan kepada para bupati agar tanaman anggrek yang diwilayah masing-masing agar digalakan untuk dibudidayakan dengan baik dan khusus untuk ibu bupati dan wali kota untuk ikut membantu menggalakkan pelestarian anggrek ini. Karena saya ingin Kota Palangkaraya menjadi kota anggrek yang khusus anggrek spesies Kalteng,” ujar Teras.

Dan untuk hutan mini tempat showroom anggrek yang telah disediakan diharapkan bisa menjadi tempat pameran bagi tamu pemerintah dan menjadi tempat wisata bagi para pelajar yang nantinya para pelajar bisa melihat berbagai jenis anggrek di sana. (OL-12)

Comments (1) »

Krisis Lingkungan Pertama di Dunia

Salah satu krisis lingkungan yang paling awal dalam sejarah dunia adalah di bidang pertanian. Krisis tersebut diyakini merupakan salah satu sebab runtuhnya Bangsa Sumeria (Peradaban Mesopotamia).

Menurut catatan-catatan di kuil peninggalan Sumeria, -ajaibnya masih ada-, sekitar 5000 tahun silam, bangsa Sumeria telah mampu mengembangkan sistem pertanian dengan lebih rumit diiringi hasil panenan yang lebih tinggi. Mereka menggunakan sistem pengairan baru, yang airnya diperoleh dari sungai Eufrat dan Tigris.

Namun seiring berlalunya waktu, panenan mereka mulai turun. Pada tahun 1700 Sebelum Masehi, orang-orang Sumeria begitu miskin, sampai-sampai banyak tanah yang ditinggalkan.

Ternyata, dengan mengaliri tanah, mereka tanpa sengaja mereka melarutkan garam yang terletak jauh di dalam tanah. Ketika air irigasi menguap terkena sinar matahari musim panas, garam tersisa sebagai kerak yang keras. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian mereka, yang secara tidak langsung meruntuhkan peradaban Bangsa Sumeria.

Masalah ini yang kita kenal dengan Salinasi, yang masih terjadi dan menjadi permasalahan saat ini.

Rangkuman….,*Bengkel Ilmu Ekologi*, David Burnie, Erlangga, 2005*

Leave a comment »

Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (PBB)

Tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai hari Lingkungan Hidup Dunia. Tanggal tersebut ditetapkan dalam suatu resolusi khusus Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nation Conference on The Human Environment di Stockholm Swedia. Tanggal 5 juni diambil dari tanggal dimulainya konferensi tersebut, yang berlangsung 5-12 Juni 1972.

Konferensi Stockholm dianggap sebagai suatu tonggak sejarah adanya perhatian seluruh negara di dunia terhadap terjadinya permasalahan lingkungan hidup.

Indonesia sendiri, ikut ambil bagian dalam konferensi tersebut dengan diwakili oleh Prof. Emil Salim. Namun ironisnya, walaupun bangsa kita telah ikut serta dalam setiap konferensi lingkungan dari yang pertama di Stockholm, Rio de Janiero (1982), serta ikut di menandatangani protokol Kyoto (1997), Johanesburg (2002), dan berbagai Konferensi lainnya, teryata berbagai permasalahan lingkungan hidup tak kunjung terselesaikan, dan cenderung semakin parah.

Perhatian terhadap lingkungan hanya menjadi hidangan bagi para pemerhati lingkungan hidup saja. sedangkan para penguasa, hanya mampu memberikan angan-angan serta janji-janji kosong belaka. Keberadaan lembaga Kementeri Lingkungan Hidup, yang pertama di dunia, juga tak mampu mengarustengahkan lingkungan hidup di dalam setiap proses pembangunan di Indonesia. Parahhhhhhhh deh pokoknya……..

Tema Dunia Peringatan Hari Lingkungan World Environment Day Theme

Tema Hari Lingkungan Hidup 2011 – “Forests:Nature at your Service”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2010 – “Biodiversity — Ecosystems Management and the Green Economy”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2009 – “Your Planet Needs You – UNite to Combat Climate Change”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2008 – “Kick The Habit – Towards A Low Carbon Economy”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2007 – “Melting Ice – a Hot Topic?”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2006 – “Deserts and Desertification – Don’t Desert Drylands!”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2005 – “Green Cities – Plan for the Planet!”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2004 – “Wanted! Seas and Oceans – Dead or Alive?”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2003 – “Water – Two Billion People are Dying for It!”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2002 – “Give Earth a Chance”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2001 – “Connect with the World Wide Web of Life”
Tema Hari Lingkungan Hidup 2000 – “The Environment Millennium – Time to Act”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1999 – “Our Earth – Our Future – Just Save It!”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1998 – “For Life on Earth – Save Our Seas”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1997 – “For Life on Earth”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1996 – “Our Earth, Our Habitat, Our Home”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1995 – “We the Peoples: United for the Global Environment”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1994 – “One Earth One Family”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1993 – “Poverty and the Environment – Breaking the Vicious Circle”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1992 – “Only One Earth, Care and Share”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1991 – “Climate Change. Need for Global Partnership”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1990 – “Children and the Environment”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1989 – “Global Warming; Global Warning”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1988 – “When People Put the Environment First, Development Will Last”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1987 – “Environment and Shelter: More Than A Roof”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1986 – “A Tree for Peace”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1985 – “Youth: Population and the Environment”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1984 -“Desertification”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1983 – “Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1982 – “Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1981 – “Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1980 – “A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction
Tema Hari Lingkungan Hidup 1979 – “Only One Future for Our Children – Development Without Destruction”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1978 – “Development Without Destruction”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1977 – “Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation
Tema Hari Lingkungan Hidup 1976 – “Water: Vital Resource for Life”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1975 – “Human Settlements”
Tema Hari Lingkungan Hidup 1974 – “Only one Earth”

Leave a comment »