UUPPLH sebagai Umbrella Act

UUPPLH sebagai Payung Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Umbrella Act)

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang disingkat UULH. Dalam perjalanannya, UULH diganti, dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disingkat UUPLH. Kemudian, diganti lagi dan yang sekarang menjadi landasan hukum Hukum Lingkungan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat dengan UUPPLH.

UUPPLH memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai ”payung” (umbrella act) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada (Koesnadi Hardjasoemantri).

Artinya, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yang cakupannya sangat luas, yang mengatur tentang agraria, pertambangan, kehutanan, pengairan, tata ruang, tata guna tanah, tata guna lahan, perumahan dan pemukiman, ketenaganukliran, kesehatan, kepariwisataan, benda cagar budaya, keamanan genetika, konservasi sumber daya alam, dan berbagai aspek lain yang terkait erat dengan aspek lingkungan hidup lainnya.

Undang-undang yang terkait dengan UUPPLH, antara lain yaitu :

• Undang-undang 5/1960 tentang Agraria
• Undang-undang 11/1967: Pertambangan
• Undang-undang 11/1974: Pengairan
• Undang-undang 5/1984: Perindustrian
• Undang-undang 9/1985: Perikanan
• Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Undang-undang 9/1990: Kepariwisataan
• Undang-undang 4/1992: Perumahan dan Permukiman
• Undang-undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
• Undang-undang 10/1992: Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
• Undang-undang 12/1992: Sumber Daya Tanaman
• Undang-undang 14/1992: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Undang-undang 16/1992: Karantina
• Undang-undang 23/1992: Kesehatan
• Undang-undang 24/1992: Tata Ruang
• Undang-undang 6/1996: Perairan Indonesia
• Undang-undang 10/1997: Tenaga Nuklir
• Undang-undang 15/1997: Transmigrasi
• Undang-undang 41/1999: Kehutanan
• Undang-undang 8/2000: Perlindungan Konsumen
• Undang-undang 22/2001: Migas
• Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: