Posts tagged Penyimpangan Aparat Militer

Pengelolaan Hutan aLa Indonesia – NGAWUR ABISS

indonesian forestry law problems; Indonesia’s forests; forest law enforcement

KONFLIK LAHAN: Jika Kemenhut Tidak Tegas, Semakin Banyak Kasus
Oleh Sepudin Zuhri – © Copyright 2011 Bisnis Indonesia
Senin, 30 Januari 2012 | 18:19 WIB

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan konflik lahan pada tahun ini akan semakin banyak dibandingkan dengan tahun lalu, jika Kementerian Kehutanan tidak tegas menerapkan kepastian hukum yang mengatur iklim usaha di sektor kehutanan.

Ketua Umum Bidang Hutan Tanaman Industri APHI Nana Suparna menjelaskan konflik lahan yang dibiarkan terus menerus akan berujung pada kasus konflik lahan di wilayah lain, karena pemerintah tidak mengambil sikap tegas dalam mengatasi konflik-konflik tersebut.

“Hanya dengan demo sedikit saja, langsung berhentikan izin suatu usaha, seharusnya pemerintah lebih tegas dan tidak takut dengan para pendemo ini,” katanya saat diskusi Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan Yang Merusak Iklim Investasi, Senin 30 Januari 2012.

Nana mencontohkan banyak masyarakat yang meninggal akibat konflik lahan seperti kasus di Mesuji, Lampung dan Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau serta konflik di Bima. “Yang disesalkan ada pekerja tewas, tetapi tidak ada penegakan hukum di sana, sampai sekarang saja belum ditangkap pelaku pembunuhan tersebut. Ini berakibat daerah lain yang berpotensi konflik ikut-ikutan dengan kasus serupa,” katanya.

Selain itu, banyak diketahui adanya illegal logging di kawasan kubah gambut hutan lindung juga tidak pernah muncul ke permukaan dan tidak pernah diselesaikan secara hukum. “Sementara yang jelas-jelas sudah berizin diberhentikan operasionalnya, ini kan sama saja pemerintah takut dengan para pendemo,” katanya.

Dia memaparkan kasus berkepanjangan konflik lahan di Pulau Padang Kabupaten Meranti memberikan preseden buruk dalam investasi sektor kehutanan. Padahal, potensi investasi di sektor kehutanan terutama pada hutan tanaman industri sangat besar. “HTI jadi pasokan bahan baku utama keberlangsungan industri pulp dan kertas nasional yang bisa jadi pemimpin pasar dunia dalam hitungan tahun.”

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan masalah konflik lahan merupakan gangguan dalam perkembangan suatu industri. “Iklim usaha stabil, tetapi menuju besar itu pasti ada gangguan, tidak mulus terus,” katanya.

Meskipun begitu, Hadi meminta pengusaha tak perlu takut dalam berusaha di sektor kehutanan. Selama ada hukum dan undang-undang, maka ketidakpastian di kawasan hutan bisa diminimalisir. “Selama ada dua itu [hukum dan peraturan] jangan takut, tenang saja,” ujarnya.

Sebagai antisipasi konflik lahan, pemerintah akan mempertegas tata batas secara partisipatif dengan pengusaha pemegang konsesi baik HPH maupun HTI. “Selama ini kan kurang tegas, tadinya HPH kemudian ada tambang masuk lalu kebun, belum lagi masyarakat. Ini yang akan kami pertegas.”(bas)

HUTAN TELANTAR: Lebih Dari 30 Juta Ha Tak Diminati Investor
Oleh Sepudin Zuhri – © Copyright 2011 Bisnis Indonesia
Senin, 30 Januari 2012 | 17:35 WIB

JAKARTA: Hutan telantar bekas hak penguasaan hutan (HPH) lebih dari 30 juta hektare tidak diminati oleh investor, karena tidak memiliki nilai ekonomis. Padahal, hutan telantar itu perlu dikelola, karena selama ini tidak ada pihak yang mengelola hutan terlantar itu.

Ketua Bidang Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan hutan lindung seluas 30 juta ha tidak ada yang mengelola, karena kekurangan sumber daya manusia dan pendanaan. Hal itu, katanya, akan mengancam kelestarian hutan lindung. Bahkan, sudah banyak hutan lindung yang tidak terawat dengan baik.

Selain hutan lindung, sambungnya, ada sekitar 35 juta ha hutan produksi bekas HPH yang telantar. Hutan produksi telantar itu juga belum ada yang mengelola, sehingga justru semakin memperparah kerusakan hutan.

“Masih banyak hutan yang tidak ada pengelolanya, maka hutan itu akan semakin rusak. Oleh karena itu, harus ada pengelolanya. Hutan lindung tidak ada [pengelola], tidak ada yang bertanggung jawab,” ujarnya seusai diskusi Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan yang Merusak Iklim Investasi, Senin 30 Januari 2012.

Nana menuturkan pemerintah tidak mampu mengelola hutan lindung, sehingga perlu banyak pihak untuk mengelola hutan tersebut.

Luas hutan di Indonesia sekitar 132 juta ha terdiri dari hutan konservasi 20 juta ha, hutan lindung 30 juta ha, dan hutan produksi 82 juta ha. Hutan produksi seluas 82 juta ha terdiri dari HPH dan hutan restorasi ekosistem 26 juta ha, hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) 11 juta ha, perkebunan 10 juta ha, dan hutan produksi terlantar sekitar 35 juta ha.

Dia menjelaskan kawasan hutan lindung tidak bisa digunakan untuk bisnis kayu, karena fungsi perlindungan harus tetap dijaga, sehingga tidak boleh ada penebangan. Namun, hutan lindung, katanya, dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, air, keanekaragaman hayati, flora, dan fauna, sehingga akan menghasilkan pendapatan.

Pemanfaatan hutan lindung itu, menurutnya, dapat digunakan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan tersebut. Jika hutan konservasi ada penanggung jawab balai pengelola, sedangkan hutan lindung tidak ada pengelola. “Misalkan pemanfaatan sumber air dari hutan lindung, sehingga ada nilai. Jangan dianggurkan.”

Sementara itu, hutan produksi terlantar seluas 35 juta ha juga harus dimanfaatkan dengan memberikan akses kepada masyarakat, koperasi, dan investor.

Menurut dia, investor tidak tertarik untuk mengelola hutan produksi telantar eks HPH itu, karena tidak memiliki nilai ekonomis.

Pemanfaatan hutan eks HPH itu kepada masyarakat sekitar, katanya, akan mengurangi konflik kehutanan yang selama ini masih sering terjadi.

Nana memaparkan ketidaktertarikan investor untuk menggarap hutan produksi terlantar itu, karena ada aturan dari pemerintah yang tidak boleh untuk menebang habis kayu di hutan alam.

Padahal, luas izin HTI saat ini sekitar 9 juta ha baru dimanfaatkan sekitar 50% atau 4,5 juta ha. Demikian juga dengan izin HPH saat ini sekitar 28 juta ha hanya dimanfaatkan sekitar 50% saja. “Pengelola HTI yang semakin berkurang ini juga akan menjadi masalah.”

Apalagi, jumlah HPH terus menurun. Jika areal HPH terus menurun, berarti hutan itu ditinggalkan, sehingga semakin banyak hutan yang terlantar.

“HPH dan HTI hanya separuh saja yang bekerja, karena tidak layak dengan adanya ketentuan tebang pilih. Bekas HPH yang sudah ditinggal juga tidak lagi memiliki nilai ekonomi.

Kondisi HPH dan HTI yang ada saat ini lebih bagus dibandingkan dengan eks HPH yang terlantar. “HTI dan HPH yang masih lebih bagus saja baru dimanfaatkan separuhnya, apalagi huan bekas HPH yang jauh lebih jelek, tentu tidak akan menarik bagi investor.”

Dia menjelaskan kendati ada hutan produksi terlantar 35 juta ha, tetapi pengusaha HTI hanya membutuhkan tambahan 10 juta ha hingga 2020.

Jika ada penambahan area HTI itu, sehingga menjadi 15 juta ha, Indonesia akan menjadi produsen kayu terbesar kelima di dunia.

Dia menyarankan agar hutan terlantar itu tidak dijadikan hutan tanaman industri seluruhnya, karena masih perlu adanya hutan alam untuk menjaga keanekaragaman hayati. “Pemerintah harus mencari solusi agar hutan alam ekonomis lagi.

Produksi kayu di HPH, katanya, lebih rendah dibandingkan dengan HTI, sehingga tidak menarik bagi investor. “Biaya produksi [HPH] harus murah, pungutan terlalu banyak [pada saat melakukan penebangan].”

Secara bersamaan, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan sampai saat ini seluruh pihak tidak mengetahu akar masalah yang membuat HTI dan HPH tidak dimanfaatkan 100%. “Apa karena pengelolanya yang tidak aktif, karena tidak ekonomis.”

Pemerintah mengakui kawasan hutan lindung terlantar seperti maraknya pembalakan kayu, penyerobotan lahan, dan peralihan fungsi.

Hadi menuturkan pemerintah telah membuat solusi untuk mengelola hutan lindung tersebut dengan meminta pemerintah daerah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kemenhut menargetkan sampai dengan 2015 dapat terbetuk 120 KPH. Satu KPH memiliki luas ideal 50.000-70.000 ha di Pulau Jawa dan di luar Jawa berkisar 75.000-100.000 ha.

“KPH solusinya, pemda yang akan bertanggung jawab. Kita latih bantu pelatihan. Hutan produksi terlantar 35 juta ha diprioritaskan untuk investasi.”(bas)

Home Republika Online
Koran » Berita Utama
Selasa, 27 Desember 2011 pukul 08:57:00

Polri Abaikan Rakyat

Erdy Nasrul, Muhammad Fakhruddin
Presiden SBY diminta tidak diam saja.
JAKARTA — Aparat Polri dinilai bertindak represif saat membubarkan paksa warga yang berdemonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12) lalu, yang menewaskan dua warga. Wakil Ketua Komisi III Muhammad Nasir Djamil mengatakan aparat seharusnya bertindak untuk sekadar melumpuhkan, bukan menewaskan warga.

Aparat, kata Nasir, juga semestinya melindungi aspirasi warga karena mereka yang berkepentingan dengan daerah tempat tinggalnya. Tindakan berlebihan aparat Polri di Sape dianggap lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal dan mengabaikan rakyat. ”Bagaimanapun masyarakat yang harus dibela,” katanya, Senin (26/12), mengomentari insiden di Bima.

Semestinya pula, Polri bisa mengantisipasi demonstrasi warga yang menuntut pencabutan Izin Usaha Penambangan (IUP) emas di Sape dan Lambu yang telah berjalan sejak berbulan lalu. IUP dikeluarkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen untuk PT Sumber Mineral Nusantara. Melalui izin tersebut, penambangan emas tradisional milik rakyat menjadi terlarang dan dianggap melanggar hukum.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menegaskan tindakan represif aparat keamanan di Sape tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Dia mempertanyakan penggunaan peluru tajam oleh aparat untuk mengendalikan demonstran. ”Ini menunjukkan karakter aparat tidak berubah, masih menghadapi rakyat dengan kekerasan,” kecamnya.

Akil menilai peristiwa Sape menunjukkan posisi aparat yang memandang rakyat sebagai musuh. Jatuhnya korban jiwa menandakan pula bahwa polisi berpihak kepada kekuasaan yang disponsori pemodal kuat.

Seperti di daerah lain, menurut Akil, aksi rakyat hanyalah akumulasi dari aspirasi mereka yang tidak terjalin baik dengan pemerintah. Biasanya, bentrokan terjadi karena tak ada kesepakatan antara rakyat dan penguasa soal pengelolaan sumber daya alam. Aparat tak pantas menghadapi rakyat dengan senjata. ”Peristiwa ini berpotensi besar melanggar HAM.”

Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh meminta perusahaan penambangan emas di Sape ikut bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa. Dia menengarai kepentingan korporasi berada di balik konflik agraria. Perusahaan atau korporasi besar selalu ikut campur dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan memengaruhi aparat keamanan untuk berpihak kepada mereka dengan berbagai cara.

Akibatnya, ujar Ridha, rakyat yang coba mempertahankan haknya dianggap sebagai pihak yang mengganggu. Rakyat menjadi korban dan ditembak aparat karena dituding melanggar aturan. ”Padahal tidak ada prosedur main tembak seperti itu,” katanya di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta pemerintah mereformasi total Polri agar kembali ke tugas pokok awalnya sebagai polisi rakyat. Insiden Bima, kata Said, terjadi karena polisi tidak melihat rakyat sebagai objek yang semestinya dilindungi dan diayomi. Polri dianggapnya telah keluar dari ruhnya sebagai polisi rakyat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tinggal diam melihat insiden Sape. Dia mendesak Kapolri bertanggung jawab atas insiden itu. Insiden yang dinilainya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat dan hanya membela kepentingan pengusaha. c13/nashih nasrullah/a syalaby ichsan ed: budi raharjo

insiden Bima
Usman: Perilaku Aparat Bermental “Centeng” Modal
Ary Wibowo | Inggried Dwi Wedhaswary | Minggu, 25 Desember 2011 | 08:58 WIB

Usman Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis hak asasi manusia, Usman Hamid mengatakan, tindakan aparat keamanan yang menembaki dan menangkap warga yang melakukan aksi penolakan terhadap proyek pertambangan menunjukkan bahwa kepentingan bisnis di atas segalanya. Bahkan, menurutnya, perilaku aparat kini tak lagi memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut, yaitu merenggut nyawa rakyat.

Hal itu diungkapkan Usman menanggapi insiden penembakan terhadap tiga pengunjuk rasa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12/2011).

Ia meyakini, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang menutup alur di pintu masuk Pelabuhan Sape saat melakukan aksinya.

“Perilaku aparat negara dalam insiden Bima itu juga merupakan perilaku bermental centeng modal. Perilaku yang hanya mungkin dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, bukan kepada rakyat,” ujar Usman kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Menurut Usman, insiden tersebut adalah bentuk kekerasan negara yang secara jelas menunjukkan karakter banal dari kekuasaan. Pasalnya, tidak ada satu pun kaidah hukum, mau pun protap kepolisian yang bisa membenarkan tindakan brutal aparat keamanan dalam insiden tersebut.

“Kekerasan dalam mengamankan itu sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi sampai mengakibatkan nyawa rakyat hilang,” kata Usman.

Oleh karena itu, menurut Usman, pemerintah harus bertanggungjawab menyelesaikan persoalan tersebut dari akar masalahnya. Pemerintah, kata Usman, harus mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan sektor sumber daya alam, termasuk emas, yang mengalami percepatan yang tinggi belakangan ini khususnya sejak Presiden memaksakan pertumbuhan ekonomi.

“Dan kita juga harus menyerukan kepada semua kalangan di Bima dan wilayah mana pun untuk terus menggugat legitimasi kebijakan-kebijakan yang salah, yang merusak alam, yang mengeruk kekayaan alam hanya untuk keuntungan segelintir orang,” tegasnya.

Insiden bentrokan di Sape terjadi saat Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga yang disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir ini.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar persegi. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Korban tewas dalam insiden itu mencapai tiga orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tiga korban tewas tersebut yakni dua warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Arif Rahman (18), Syaiful (17), dan Immawan Ashary, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB.

Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Bima
Penulis : Anata Syah Fitri
Rabu, 04 Januari 2012 07:30 WIB
Komentar: 1
0 Like Dislike 0

TERKAIT
Polri Enggan Perdebatkan Temuan Komnas HAM
Polri akan Cek Silang Temuan Komnas HAM terkait Bima
Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Bima

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan adanya pelanggaran HAM dalam bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dalam peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam undang-undang,” papar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Selain itu, Komnas HAM menegaskan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian tersebut tidak sesuai dengan prosedur tetap. Komnas HAM juga menyatakan korban tewas dalam bentrokan warga dengan aparat kepolisian berjumlah tiga orang.

Adapun bentuk pelanggaran HAM itu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan, dan hak milik.

Meski demikian, Komnas HAM belum menyatakan pelanggaran HAM di Bima termasuk pelanggaran HAM berat. Ifdhal menjelaskan penyelidikan yang dilakukan baru sebatas pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Kelalaian aparat negara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dan hak-hak yang dijamin di undang-undang,” terangnya.

Ifdhal menambahkan, mengenai hal itu pihaknya akan menemui Kapolri untuk membahas rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa kekerasan tersebut.

“Kami akan minta pertemuan dengan Kapolri pada Jumat (6/1). Saat pertemuan nanti, itu kan bisa kami klarifikasi, temuan dari Komnas HAM juga temuan dari Kapolri,” tegas Ifdhal.

Rekomendasi dari Komnas HAM diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Pasalnya, selama ini cukup sering rekomendasi dari Komnas HAM tak mendapat tanggapan.

Beberapa rekomendasi itu termasuk agar Kapolri melakukan penyelidikan independen untuk memeriksa seluruh aparat kepolisian yang diduga telah melanggar HAM. “Agar juga diberikan sanksi hukum tegas kepada pelaku,” papar Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh.

Saat menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan akan menyamakan persepsi dengan Komnas HAM. “Nanti kita akan samakan dan Komnas HAM akan menyampaikan hasilnya kepada saya. Nanti akan kita komunikasikan,” ujarnya di Kantor Presiden, kemarin. Namun, kepolisian masih akan menunggu pemeriksaan yang lengkap.

Jubir Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar meminta pemerintah mendukung hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tersebut.

Sebagai institusi negara, Komnas HAM diberi kewenangan dan tugas melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. “Masak temuan Komnas HAM dianggap angin lalu seperti temuan LSM saja. Padahal mereka kan institusi negara. Temuan Komnas HAM harusnya didukung pemerintah,” tegas Akil, kemarin.

Akil menambahkan, konflik agraria yang terjadi belakangan menunjukkan ada yang salah dengan peraturan investasi di daerah. (*/Bob/X-9) – Media Indonesia

Komnas HAM:
Bentrok Bima, Polisi Salahi Protap
Selasa, 03 Januari 2012 14:23 WIB
Komentar: 0
0 Like Dislike 0

JAKARTA–MICOM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai aparat kepolisian menyalahi prosedur tetap dalam menangani pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (24/12), sehingga terjadi bentrokan.

“Ada empat protap yang dilewati kepolisian, yakni tidak ada pengendalian massa dengan tangan kosong lunak, pengendalian massa dengan tangan kosong keras, penggunaan senjata tumpul dan penggunaan senjata kimia seperti pakai air cabai”, kata Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (3/1). “Namun polisi justru langsung menggunakan senjata api.”

Disebutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkap No: 1 Tahun 2009, telah diatur enam tahap tentang tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul (senjata kimia, gas air mata, semprotan cabe), dan kendali senjata api.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, yakni keterangan saksi dan tayangan video, ternyata aparat kepolisian tidak melaksanakan sesuai protap.

Ketua Tim Investigasi Kasus Bima yang juga anggota Komnas HAM Ridha Saleh, mengatakan, dalam gambar video saat pembubaran unjuk rasa tersebut, terlihat jelas bagaimana sejumlah aparat Brimob menggunakan senjata api dalam mengusir warga. Bahkan, sejumlah anggota Brimob, tampak mengambil dan mengantungi beberapa peluru-peluru yang jatuh ke tanah, agar tidak dapat dijadikan barang bukti.

“Kalau kita lihat, ada reserse, yang terlibat dalam operasi terbuka itu. Mereka terlihat memukuli dan menendang warga yang sudah menyerah. Kan seperti ini jelas sekali menyalahi protab,” katanya.

Ridha menambahkan, aksi represif dari kepolisian itu juga dinilai menyalahi aturan, karena sekitar 100 pengunjuk rasa telah mengikuti arahan polisi, dan tidak melakukan penyerangan atau perlawanan sama sekali.

“Polisi melakukan penyerangan dan penembakan terhadap warga yang sudah menyerah. Kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara ditembak dari jarak dekat, dipukul, diseret, dan ditendang,” ujar Ridha.

Dalam kasus bentrokan itu, tiga orang tewas dan 30 orang mengalami luka tembak serta sembilan orang merupakan korban kekerasan aparat.

“Dari tiga orang yang tewas dan 30 orang yang luka akibat luka tembak tersebut, 10 orang diantaranya merupakan anak-anak yang berusia 13 hingga 17 tahun,” kata Ketua Tim Investigasi Lapangan Kasus Bima, yang juga Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa. (Ant/wt/X-12

Setelah Meninggal, Baru Digantung
Kamis, 12 Januari 2012 | 13:44 WIB 56 Kali Dibaca

DuGAAN Pembunuhan Tahanan Kepolisian
dugaan Tahanan dibunuh di dalam SeL kepolisian

JAKARTA – Keluarga Faisal dan Butri, dua tahanan yang tewas di sel Polsek Sijunjung, Padang, Sumatera Barat, terbang ke Jakarta kemarin (11/1). Yusmindar, ibu korban, dan Didi Firdaus kemarin menemui pengacara di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka didampingi oleh tim pengacara dari LBH Padang.

’’Saya berharap Kapolri mau mengumumkan bahwa adik saya dibunuh bukan gantung diri,’’ kata Didi dengan raut muka murung. Selama ini upaya keluarga selalu kandas. Pihak Polda Sumbar dianggap tidak kooperatif karena menolak menemui keluarga.

Faisal dan Butri, kata Didi, bukan penjahat. ’’Mereka masih anak-anak, biasa saja pergaulan anak-anak,” katanya. Ketika keduanya dipulangkan polisi dalam selubung kain kafan, Yusmindar sempat pingsan. ’’Kami minta keadilan,” imbuh Didi.

Alvon Kurnia Parma dari YLBHI menduga dari fakta yang dibawa keluarga, korban memang sudah meninggal sebelum digantung. ’’Hasil autopsi tidak menyebutkan kematiannya karena gantung diri,” paparnya.

Secara forensik, fakta-fakta pendukung yang biasanya menyertai korban gantung diri juga tidak ditemukan. Misalnya, lidah terjulur kaku dan keluar sperma secara otomatis. ’’Ada kemungkinan mereka meninggal, lalu untuk menutupi jejak lantas digantung secara bersama-sama. Kalau ini benar, kejam sekali,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menjelaskan, Polri tidak menutupi kasus meninggalnya tahanan di Sijunjung. ’’Kami justru sedang bekerja untuk mengungkapnya,” kata dia.

Mantan Kapolres Pasuruan, Jawa Timur, itu memastikan ada tindakan hukum jika diperoleh fakta bahwa kedua tahanan itu meninggal akibat kesalahan petugas. ’’Pasti, tidak ada yang ditutupi. Kawan-kawan bisa pantau terus perkembangannya,” ujarnya. (jpnn/c1/ary)

Longsor dan Banjir Masih Mengancam Indonesia
Oleh Gloria Samantha | 19-01-2012 | http://ngi.cc/nGJ | alam dan lingkungan
Longsor dan Banjir Masih Mengancam Indonesia

Hujan deras disertai angin kencang yang melanda di banyak wilayah provinsi di Indonesia membuat tekstur tanah menjadi labil sehingga amat rawan longsor. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/1) lalu, bencana longsor terjadi di daerah Kecamatan Talegong.

Dari Purworejo, Yogyakarta, dilaporkan sebanyak enam rumah terbenam longsor akibat hujan terus-menerus, yang memicu air mengalir dari puncak tebing yang gundul, dan menyebabkan tanah di tebing setinggi 20 meter lebih bergerak turun. Tebing ini telah mengalami dua kali longsor di bulan Desember 2011, ditambah pada Senin kemarin (16/1).

Hujan berintensitas tinggi yang telah melanda Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selama sepekan terakhir ini juga mengakibatkan pemukiman penduduk di wilayah perbukitan Kendari terkena ancaman longsor. Tiga buah rumah warga serta sebuah sekolah di Kecamatan Jati Mekar tertimbun tanah longsor, Selasa (17/1).

Sementara lajur jalan di Kabupaten Lumajang menuju ke Malang tertutup longsoran tanah sejak Selasa (17/1) malam. Padahal kawasan selatan ini merupakan satu-satunya akses ke Malang beserta kota-kota lainnya di selatan Jawa Timur dan sering digunakan pula sebagai jalur alternatif pantura. Kini upaya pembersihan timbunan tanah sudah dikerjakan warga dan aparat secara gotong royong.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa meningkatnya curah hujan ini telah mengakibatkan banjir terjadi di 14 wilayah di Indonesia yakni Pandenglang, Lebak, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Tangerang, Pati, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Sambas, Landak, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.

Khusus di daerah Jawa Timur, luapan air Sungai Bengawan Solo menggenangi puluhan hektar sawah di Kabupaten Bojonegoro. Sungai mulai meluber setelah hujan tak berhenti sejak Jumat (14/1).

DPRD Lampung Selatan dilawan oleh pengusaha Tambang

PT JPP Tak Gubris Larangan Dewan
Senin, 06 February 2012 18:01

SRAGI (Lampost.com): PT Jaya Pasipic Propindo (JPP) mengabaikan himbauan Komisi C DPRD Lamsel untuk membuat izin eksplorasi penambangan pasir di Way Sekampung, Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan (Lamsel).

Pasalnya, hingga kini Senin (6-2), PT JPP masih terlihat menyedot pasir di dasar sungai yang berbatasan dengan kabupaten Lampung Timur tersebut.

Hasan (35), seorang warga Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi mengatakan, sampai saat ini PT JPP masih menyedot pasir di muara Way Sekampung. Padahal, Komisi C DPRD Lamsel telah melarang perusahaan tersebut melakukan eksplorasi sebelum mengantongi izin dari Pemkab setempat.

“Kegiatan penyedotan pasir di sungai Way Sekampung ini agar dihentikan, apa bila JPP belum ada izin dari Pemkab. Tapi pihak perusahaan masih membangkang padahal hasil hearing dengan Komisi C DPRD Rabu (1-2) lalu melarang perusahaan ini melakukan eksplorasi,” kata Hasan kepada Lampung Post, Senin (6-2).

Ia meminta pemkab segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas PT JPP yang bakal berdampak buruk bagi warga yang tinggal di sekitar way sekampung. ”Dampaknnya abrasi. Kalau mau ngeruk, seharusnya terlebih dahulu membuat tanggul agar tidak longsor. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka warga yang akan menghentikan kegiatan PT JPP,” ancam Hasan.

Di sisi lain, ujar dia, PT JPP juga belum ada kata kesepakatan dengan masyarakat. Pihak perusahaan langsung melakukan eksplorasi.”Kami berharap Pemkab segera turun tangan,” harap dia.

Hal senada disampaikan oleh Rohani, tokoh masyarakat dusun setempat. Ia meminta Pemkab Lamsel meninjau langsung aktivitas kapal tongkang yang melakukan penyedotan pasir di muara Way Sekampung.

Sementara, Hipni anggota Komisi C DPRD Lamsel meminta sebelum melakukan eksplorasi, PT JPP membuat tanggul pencegah abrasi. Dengan begitu masyarakat menjadi tenang. ”Jadi PT JPP jangan hanya mengantongi izin dari Pemkab Lamtim saja. Berhubung wilayah eksplorasi berbatasan dengan Lamsel. Maka PT JPP harus mengantongi izin dari Pemkab Lamsel. Namun masalah perizinan mutlak wewenang pemerintah,” ujar politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu.

Diberitakan sebelummnya, kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Lamsel , Camat Sragi, Kepala Desa Bandar Agung dan dua pihak perusahaan , yakni PT JPP dan PT Wahana Pasir Sakti (WPS), Rabu (1-2) terungkap PT JPP harus membuat dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). PT JPP juga diminta transparan dalam pendalaman sungai didaerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lamtim dan Lamsel.
(KRI/L-1) – Lampung Post Online

Ajukan Keberatan Retribusi Sampah
Minggu, 05 February 2012
Perda Retribusi Sampah tidak berbeda dengan IMB, karena dihitung berdasarkan luas bangunan, bukan volume sampah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung membuka diri atas keluhan warga mengenai tarif retribusi sampah yang naik hingga 100%. Beberapa warga menilai Perda Retribusi Sampah tidak berbeda dengan IMB, karena dihitung berdasarkan luas bangunan, bukan volume sampah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung Budiman, Jumat (3-2), mengatakan surat keberatan dari warga akan menjadi dasar peninjauan ulang penetapan tarif retribusi sampah.

“Silakan warga mengajukan keberatan, setelah itu tentunya akan kami evaluasi lagi. Namun, sejauh ini kita ikuti saja peraturan daerah (perda) yang ada. Kemudian, baru bisa kita tinjau ulang,” kata dia.

Menurut dia, tarif retribusi sampah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penyusunan perda itu dilakukan bersama-sama dengan legislatif dan stakeholder serta melalui pengkajian penerapan tarif di masyarakat.

Besaran tarif retribusi sampah sebenarnya tertuang dalam Perwali No. 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Beberapa poin dalam perwali itu menyebutkan tarif retribusi sampah untuk rumah toko (ruko) satu lantai sebesar Rp75 ribu/bulan, dua lantai Rp100 ribu/bulan, dan tiga lantai Rp125 ribu/bulan.

Sebelumnya, tarif retribusi sampah untuk ruko hanya Rp30 ribu/bulan untuk semua kondisi ruko. Meskipun demikian, kata Budiman, objek retribusi sampah yang merasa keberatan dengan besaran tarif retribusi tersebut bisa mengajukan keberatan kepada pihaknya.

Diakui Budiman, telah banyak warga yang mengirimkan surat keberatan, dan pihaknya telah melakukan penyesuaian, mengingat pihaknya juga melakukan subsidi silang dalam penetapan tarif.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi C DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan mengatakan dengan adanya surat keberatan itu, Pemkot akan melakukan kajian apakah akan memberikan keringanan atau tidak.

Menurut dia, jika memang masyarakat merasa keberatan, tarif retribusi bisa ditinjau ulang. Sejumlah warga menilai Perda No. 5/2011 itu mirip dengan retribusi izin mendirikan bangunan (UMB), karena dihitung berdasarkan luas area bangunan, bukan volume sampah.

Misalnya, untuk restoran dengan luas area lebih dari 500 meter persegi dikenakan Rp750 ribu/bulan, pergudangan dengan luas lebih 500 meter persegi Rp1,5 juta/bulan, atau toko swalayan dengan luas lebih dari 500 meter persegi Rp3 juta/bulan, atau luas area antara 150 meeter persegi sampai dengan 500 meter persegi sebesar Rp600 ribu/bulan.

“Aneh, kok sampah dihitung berdasarkan luas area, bukan pada volume sampah. Sampahkan diukur dengan volume. Kalau begini, ya harus ditimbang dong, baru adil,” kata seorang pemilik toko yang mengaku sampah tokonya cuma kardus dan kertas yang bisa dijual, sehingga tidak menimbulkan polusi udara atau mencemari lingkungan. (VER/K-1) – Lampung Post Online

Sanksi Pemecatan terhadap Jaksa Korup hanya BOHONG belaka
Kejaksaan pekerjakan Jaksa Tidak Hormat
Kompas.com
Palsukan Surat, Jaksa “Sahabat” Amrozy Dipecat
Muhammad Hasanudin | Tri Wahono | Senin, 6 Februari 2012

DENPASAR, KOMPAS.com – Gara-gara ketahuan memalsukan surat putusan kasus narkotika warga Filipina, Steven Antony Gamboa, seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali diberhentikan dengan tidak hormat. Jaksa bernama Sunaryo ini pada saat kasus bom Bali tahun 2002 silam dikenal sangat dekat dengan salah seorang pelaku bom Bali yakni Amrozy.

“Dulu di Pidum, salah satu orang yang bisa berkomunikasi dengan Amrozy ya dia. Amrozy cuma mau sama dia. Jaksa lain enggak mau,” ujar Kepala Seksi Bagian Pembinaan (Kasubbagin), Anak Agung Kusimantara kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin (6/2/2012) sore tadi. “Bahkan saat mau dibawa, Amrozy cuma mau dipegang tangannya dia,” imbuh Kusimantara.

Kasus pemalsuan surat putusan hakim ini sendiri terjadi pada tahun 2006 silam. Gamboa yang seharusnya divonis 8 bulan penjara diubah menjadi 4 bulan penjara oleh Sunaryo. Dalam surat putusan palsu tersebut Gamboa hanya menjalani separuh hukumannya dan bebas pada 10 Oktober 2006. Padahal dalam putusan asli Gamboa bebas pada Februari 2007.

Meski sudah cukup lama, kasus pemalsuan putusan ini kembali mencuat karena banding dari Sunaryo ditolak dan tetap diputuskan diberhentikan dengan tidak hormat baru-baru ini. Uniknya, meski telah dipecat, Sunaryo masih diperkenankan bekerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai tenaga honorer.

“Dia di bagian umum, bisa sopir, dan tukang kebun karena kita kekurangan tenaga di bagian kebersihan,” jelas Kusimantara.

Kejaksaan Tanggung Kehidupan Jaksa Nakal

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar… – kompas.com
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012 | 08:28 WIB

Pemerintah Menghambat Peran serta masyarakat di Bidang lingkungan
Pemerintah Indonesia mempersulit Konservasi orang hutan
pemerintah Indonesia meminta Sewa untuk rumah orang hutan
Orang Hutan Bayar Sewa Miliaran Buat dapat Rumah Yang Layak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Saat ini ada 850 orangutan di pusat rehabilitasi yang harus dilepasliarkan. Dengan luas ideal 100-150 hektar per orangutan, jumlah lahan yang tersedia tidak memadai.

“Kami mengusulkan untuk menambah 30.000 hektar lagi,” kata Jamartin dalam konferensi pers yang digelar Kamis, (2/2/2012) di Jakarta. Untuk pengadaan lahan itulah pembayaran diperlukan. Pasalnya, tak ada lahan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah untuk melepasliarkan orangutan.

“Inilah ironisnya. Jumlah biaya yang kita bayar ini sama saja dengan jumlah yang dibayar oleh mereka yang mau tebang hutan,” kata Jamartin.

Untuk lahan seluas 86.000 hektar dengan izin sewa 60 tahun, biaya yang harus dibayar adalah Rp 13 miliar per bulan. Biaya per luas lahan adalah Rp 150.000. Dengan hitungan yang sama, Jamartin mengatakan, “Untuk 30.000 hektar lahan yang diusulkan, kami harus mengeluarkan lagi 4,5 miliar.”

BOSF telah mengajukan keberatan tentang pembayaran kepada Kementerian Kehutanan, tetapi tak menuai hasil. Akhirnya, untuk lahan seluas 86.450 hektar, pembayaran pun dilakukan. “Kami tidak bisa menunggu aturannya berubah. Orangutan tidak bisa menunggu lama, yang siap harus dilepasliarkan,” papar Jamartin.

Adanya pemungutan biaya untuk pelepasliaran orangutan mesti jadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pemerintah punya target bahwa pada 2015, semua orangutan harus dilepasliarkan. Masalahnya kemudian, bagaimana mau melepasliarkan orangutan kalau tidak ada hutan dan kalau harus terus mengeluarkan biaya miliaran?

Leave a comment »

Kekerasan Oleh TNI

Kekerasan Oleh (Tentara Nasional Indonesia) TNI

Jenazah Derek Adi Diarak Keliling Manokwari – Penulis : Sidarman – Media Indonesia – Selasa, 17 Mei 2011

MANOKWARI–MICOM: Ratusan orang menjemput jenazah Derek Adi, 27, korban penganiayaan yang diduga dilakukan aparat TNI di Nabire, Papua, Senin (16/5) siang, di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Massa yang merupakan keluarga, rekan korban, serta sejumlah warga telah berkumpul di sekitar terminal kedatangan bandara sejak pagi.

Awalnya, pesawat milik maskapai Susi Air yang khusus dicarter untuk membawa jenazah korban direncanakan mendarat di Manokwari pada pukul 11.00 WIT. Namun, karena proses pemberangkatan jenazah di Bandara Nabire tertunda. Akhirnya pesawat baru tiba di Manokwari pukul 14.30.

Massa yang awalnya hanya duduk di sekitar terminal kedatangan akhirnya berupaya menyerbu masuk ke sekitar landasan. Beberapa orang juga terlihat mengamuk dan menjebol pagar pembatas landasan pacu.

Puluhan aparat gabungan dari Kepolisian Resor Manokwari dan Komando Daerah Distrik Militer 1703 Manokwari tidak mampu membendung amukan massa. Usai menurunkan peti jenazah dari pesawat, ratusan orang tersebut kemudian mengarak jenazah keliling Kota Manokwari.

Massa, yang dikawal ketat petugas, membawa jenazah melintasi jalan-jalan utama di Manokwari. Sembari membentangkan spanduk yang berisi sejumlah tuntutan, beberapa rekan korban juga berorasi mengecam dan mengutuk keras tindakan brutal aparat yang mengakibatkan korban Derek Adi meninggal. (OL-5)

Ditegur Merokok, Oknum TNI Bunuh Manajer Kafe
Selasa, 4 Oktober 2011 | 12:16 WIB

AKARTA, KOMPAS.com — Kekerasan oleh anggota TNI terhadap warga sipil kembali terjadi. Kali ini, kekerasan oleh sekolompok anggota TNI hingga menimbulkan korban jiwa bernama Pardamean Tampubolon di daerah Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (4/6/2011). Keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM, hari ini.

“Janji pemerintah untuk turut mereformasi TNI ternyata manis di bibir saja. Peristiwa kekerasan anggota TNI sampai tindakan mengambil nyawa warga sipil masih terus terjadi,” ujar Saibun Manurung, Koordinator Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) sekaligus kuasa hukum korban di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (4/10/2011).

Saibun menjelaskan, kejadian pembunuhan Pardamean Tampubolon, seorang manager di Holand Cafe, Cibubur, itu bermula dari perselisihan kecil. Menurut Saibun, saat itu Pardamean menegur sepuluh anggota TNI yang merokok di dalam kafenya.

Namun, teguran Pardamean dibalas dengan pengeroyokan dan berakhir dengan penusukan di bagian dada. “Sudah hampir empat bulan kasus ini, tapi sampai sekarang belum mendapat kejelasan. Polisi Militer terkesan masih enggan mengusut kasus ini karena hanya menetapkan satu tersangka saja bernama Chandra Sakti, anggota TNI AD Kesatuan Brigif 17,” kata Saibun.

Saibun mengatakan, proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer Daerah Militer/Jayakarta terkesan tertutup dengan tidak pernahnya keluarga korban mendapatkan informasi perkembangan kasus tersebut.

Menurutnya, sepuluh anggota TNI tersebut seharusnya dimintai keterangan karena sebelum korban dibunuh sudah mendapat luka-luka di badan dan bibirnya. “Ini harus dituntut tuntas, apalagi mengingat korban mempunyai seorang istri dan anak berumur tiga tahun yang harus melanjutkan hidup tanpa suami dan ayah mereka,” kata Saibun.

Oleh karena itu, lanjut Saibun, keluarga dan PBHI menuntut kepada panglima TNI untuk segera menghukum anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Menurutnya, hingga hari ini tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut belum jelas karena belum ada informasi, baik ke keluarga korban maupun ke PBHI.

“TNI juga harus memberikan kompensasi terhadap keluarga korban. Korban adalah tulang punggung keluarga. Jika memang ada tindak lanjut, maka harus dibuka secara transparan, demi tegaknya hukum dan HAM serta terpenuhinya rasa keadilan,” ucap Saibun.

Kronologi Pembunuhan Manajer Kafe oleh Oknum TNI
Ary Wibowo | Heru Margianto | Selasa, 4 Oktober 2011 | 12:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekerasan hingga memakan korban jiwa yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil kembali terjadi. Kasus pembunuhan terhadap warga sipil bernama Pardamean Tampubolon (29) oleh anggota TNI pada 4 Juni 2011 tersebut berawal dari adu mulut antara korban dan sepuluh anggota TNI di Cafe Holand, Cibubur, Jakarta Timur.

Berikut kronologi kasus pembunuhan terhadap Pardamean.

3 Juni 2011 sekitar pukul 23.00 WIB, 11 anggota TNI berpakaian bebas mendatangi Cafe Holand. Salah satu anggota TNI kemudian memesan minuman dengan budget Rp 1,5 juta.

Setelah menghabiskan 11 botol minuman, beberapa anggota TNI tersebut kemudian turun ke arena dansa. Adu mulut bermula ketika salah satu anggota TNI ditegur oleh korban karena merokok di arena dansa. Merasa tak menerima, anggota TNI itu melakukan pemukulan terhadap korban.

4 Juni 2011 sekitar pukul 00.30 WIB, keributan di dalam kafe masih berlangsung. Kemudian korban keluar kafe untuk mengadukan bahwa dirinya sedang dianiaya kepada kakaknya yang bernama Yuli Edi Tomson, yang saat itu berada di warung sebelah kafe.

Edi lantas masuk ke dalam kafe, berupaya menahan puluhan anggota TNI tersebut keluar untuk mencari korban. Perang mulut kembali terjadi. Korban sempat mempertanyakan tindakan anggota TNI tersebut.

Namun, salah satu anggota TNI bernama Chandra Sakti, mengeluarkan sangkur (pisau) lalu menusukannya ke arah jantung korban. Setelah itu, anggota TNI tersebut membuang pisaunya dan menjauh dari lokasi kejadian. Korban sempat meminta tolong kepada kakaknya yang masih berada di dalam kafe.

4 Juni 2011 sekitar pukul 00.45, setelah mengetahui adiknya ditusuk, Edi bersama rekan korban bernama Ricardo langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Melia, Cimanggis. Namun, nyawa korban tidak tertolong lagi.

Setelah kejadian penikaman tersebut, pelaku bernama Chandra ditangkap warga di sekitar kafe. Pelaku langsung diserahkan kepada Polsek Cimanggis beserta barang bukti pisau yang digunakan untuk menikam korban.

Dikatakan Edi, beberapa hari setelah kejadian, dirinya sempat mendatangi Detasemen Polisi Militer TNI di Cijantung untuk menanyakan kelanjutan laporan pembunuhan adiknya. Namun, menurut Edi, hingga saat ini dirinya tidak pernah mendapat informasi lebih lanjut kasus tersebut.

“Saya sempat bertemu dengan Letnan Durajak, tapi dia menyuruh saya bertemu dengan Kapten Nova di Brigif 17. Tapi, ketika saya ke sana, tidak ada tanggapan mengenai kasus ini dan soal ganti rugi untuk keluarga korban,” tutur Edi.

Sementara itu, anggota Subpemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Komnas HAM, Jhony N Simanjuntak, berjanji akan mengupayakan pengusutan kasus pembunuhan tersebut.

Ia menilai, beberapa kasus jika berkaitan penegakan hukum dari satuan militer agak sulit dihadapi dan selalu berakhir dengan kebuntuan.

“Yang jelas, meskipun pelakunya militer, tapi dia tidak dalam rangka menjalankan tugas karena berpakaian bebas. Ini adalah kesalahan besar bagi TNI. Jadi kita akan terus dampingi kasus ini, begitu pun juga dengan kasus-kasus kekerasan lain yang dilakukan oknum militer,” kata Johnson.

Leave a comment »