Archive for Pengetahuan Umum Lingkungan Hidup

Sumur Resapan – Kebijakan Konservasi Air

Peningkatan jumlah penduduk serta diiringi peningkatan kebutuhan lainnya, mengakibatkan pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Sementara itu alih fungsi lahan untuk kebutuhan penduduk pada daerah resapan akan menurunkan resapan air hujan. Akibatnya, ketrsediaan sumber daya air semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Keadaan tersebut mendasari upaya pelaksanaan konservasi air, melalui pembangunan sumur resapan, biopori serta ruang terbuka hijau. Seharusnya, upaya tersebut sudah digalakkan secara umum di seluruh kota-kota di indonesia.

Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air. (Per Men LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan). Pengertian tersebut mengandung makna, bahwa salah satu upaya masyarakat untuk memanfaatkan air hujan melalui upaya membangun sumur resapan.

Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/ aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah. (Pedoman Teknis Sumur Resapan TA. 2007 Dit. Pengelolaan Air. Subdit IKA)

Bangunan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran air lainnya, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya. (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembuatan Sumur Resapan).

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta fasilitas umum lainnya.

Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal mungkin ke dalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke laut tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah (groundwater recharge) melalui pemanfaatan air hujan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam dan lubang resapan biopori.

Gambar Sumur Resapan

konservasi air

Sumur Resapan sebagai sarana konservasi air

Manfaat sumur resapan adalah:
Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah / mengurangi terjadinya banjir dan genangan air.
Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah.
Mengurangi erosi dan sedimentasi
Mengurangi/ menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai
Mencegah penurunan tanah (land subsidance)
Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Menurut Pasal 3 PerMenLH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan, maka setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan, dengan cara membuat a. sumur resapan dan/ataulubang resapan biopori. Sayangnya, setelah hampir 7 tahun lamanya, peraturan tersebut belum terlaksana dengan optimal. Masyarakat di perkotaan sebagian besar masih belum memiliki sumur resapan. Ironisnya, kantor-kantor pemerintahan, yang seharusnya menjadi teladan masyarakat, ternyata sebagian besar juga belum memiliki sumur resapan.

Jenis sumur resapan menurut Per Men LH No. 12 Tahun 2009, antara lain adalah :
• Sumur Resapan Dangkal
• Sumur Resapan Dalam

Bentuk dan jenis bangunan sumur resapan dapat berupa bangunan sumur resapan air yang dibuat segi empat atau silinder dengan kedalaman tertentu dan dasar sumur terletak di atas permukaan air tanah.

Berkaitan dengan sumur resapan ini terdapat SNI No: 03- 2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan. Standar ini menetapkan cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan termasuk persyaratan umum dan teknis mengenai batas muka air tanah (mat), nilai permeabilitas tanah, jarak terhadap bangunan, perhitungan dan penentuan sumur resapan air hujan. Air hujan sdslsh sir hujan yang ditampung dan diresapkan pada sumur resapan dari bidang tadah. (Sumber : https://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-pengendalian-banjir/sumur-resapan/ )

Spesifikasi Sumur Resapan
Sumur resapan dapat dibuat oleh tukang pembuat sumur gali berpengalaman dengan memperhatikan persyaratan teknis tersebut dan spesifikasi sebagai berikut :

1. Penutup Sumur
Untuk penutup sumur dapat dipilih beragam bahan diantaranya :
Pelat beton bertulang tebal 10 cm dicampur dengan satu bagian semen, dua bagian pasir, dan tiga bagian kerikil.
Pelat beton tidak bertulang tebal 10 cm dengan campuran perbandingan yang sama, berbentuk cubung dan tidak di beri beban di atasnya atau,
Ferocement (setebal 10 cm).

2. Dinding sumur bagian atas dan bawah
Untuk dinding sumur dapat digunakan bis beton. Dinding sumur bagian atas dapat menggunakan batu bata merah, batako, campuran satu bagian semen, empat bagian pasir, diplester dan di aci semen.

3. Pengisi Sumur
Pengisi sumur dapat berupa batu pecah ukuran 10-20 cm, pecahan bata merah ukuran 5-10 cm, ijuk, serta arang. Pecahan batu tersebut disusun berongga.

4. Saluran air hujan
Dapat digunakan pipa PVC berdiameter 110 mm, pipa beton berdiameter 200 mm, dan pipa beton setengah lingkaran berdiameter 200 mm.
Satu hal yang penting, setelah sumur resapan dibuat, jangan lupakan perawatannya. Cukup dengan memeriksa sumur resapan setiap menjelang musim hujan atau, paling tidak, tiga tahun sekali.

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – Ilustrasi Kronologis Izin Lingkungan

Tahapan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL)

Dokumen lingkungan : terdiri atas Amdal dan UKL-UPL. (Bagaimana dengan DELH dan DPLH)

Contoh kasus penyusunan dokling.

1. Seorang pengusaha bernama SARNO berniat membangun sebuah Apartemen.

2. Apartemen tersebut adalah APARTEMEN MATRIX 55 di Jalan MOLIMO Kelurahan Justicia Kecamatan Bulaksumur Kota Istimewa.

3. APARTEMEN MATRIX 55 memiliki luas bangunan 9.055 M² dan terletak di areal lahan seluas 1 Ha atau 10.000 M².

4. Sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH, maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk Izin Lingkungan, yang terlebih dahulu sebelum memperoleh suatu Izin Usaha. Salah satu jenis izin usaha dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen MATRIX 55.

Hal tersebut diatur UUPPLH Pasal 40 Ayat 1 dan Penjelasannya serta Ancaman Pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2).

Issue 1 = Sarno telah memperoleh IMB tanpa memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu.

Setelah memiliki IMB pada dasarnya Srno berhak melaksanakan pembangunan, sesuai dengan IMB yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah ISTIMEWA. Permasalahannya adalah, apakah IMB yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan UUPPLH….

5. Salah satu syarat memperoleh Izin Lingkungan adalah, jika APARTEMEN MATRIX 55 berdampak PENTING terhadap lingkungan, maka Sarno harus memiliki dokumen AMDAL. Namun jika kegiatan Sarno tidak tidak berdampak penting maka Sarno harus menyusun atau mengisi formulir UKL-UPL. Jika kegiatan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55 tidak termasuk kegiatan Amdal atau UKL-UPL maka Sarno wajib membuat SPPL (Surat Peryataan Kesanggupan Lingkungan).
Menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLH 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Amdal, maka APARTEMEN MATRIX 55 tergolong jenis kegiatan yang tidak wajib Amdal atau Tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Secara umum, biaya penyusunan AMDAL oleh konsultan mencapai 250 juta sampai dengan 5 Miliar. Ada 2 isu utama terkait ongkos penyusunan tersebut, yaitu mahalnya biaya yang mengakibatkan pengusaha enggan menyusun dokumen Amdal. Kedua, yang utama adalah, perbedaan harga yang terlampai jauh, mencapai 1:20 kali lipat, mencerminkan adanya perbedaan kualitas dokumen Amdal yang disusun.
Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka pembangunan gedung dengan luas lahan 0,5 Ha – 5 Ha dan/ atau gedung dengan luas bangunan 500 M² – 10.000 M² tergolong jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Oleh sebab itulah, Bung Sarno menyusun (mengisi Formulir) UKL-UPL.

Issue 2 : Umumnya penyusunan/ Formulir UKL-UPL adalah saran dari BLH di Kabupaten/ Kota, UKL-UPL, dikarenakan sebagian besar daerah belum menetapkan aturan hukum/ perda terkait jenis kegiatan wajib UKL-UPL.
Seharusnya UKL-UPL adalah Formulir yang diisi oleh pemrakarsa kegiatan disertai arahan dari BLH. Namun selama ini, UKL-UPL disusun oleh konsultan, terkesan dibudidayakan oleh BLH, sebagai kamuflase pungutan liar, dengan anggaran penyusunan sekitar 30 – 200 juta.

6. Sesuai dengan fungsinya, maka Formulir UKL-UPL atau Dokumen UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang belum berjalan.
Issue 3 = Apabila Sarno telah memperoleh IMB, dan telah melaksanakan pembangunan LOUNGE untuk Apartemennya, apakah tepat, apabila Kegiatan Usaha Sarno mengisi Formulir UKL-UPL (menyusun Formulir UKL-UPL). Bukankah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, maka kegiatan usaha yang berjalan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan diancam Sanksi atau Sanksi PIDANA.
Kemudian, menurut ketentuan perundangan maka Apartemen Matrix dapat menyusun DPPLH (Kroscek).

7. Sesuai dengan peraturan ? UKL-UPL ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW

8. Setelah mengisi Formulir UKL-UPL, maka Sarno mengajukan Permohonan Rekomendasi UKL-UPL (Persetujuan UKL-UPL) dan Izin Lingkungan secara bersamaan.

9. Sesuai ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, maka BLH Kota Istimewa atau pihak yang berwenang WAJIB MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN APARTEMEN MATRIX 55.

10. Pengumuman yang disampaikan oleh BLH Kota Istimewa terkait permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan UKL-UPL, sebagaimana menurut ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, adalah Informasi mengenai :
1) Nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) Skala /besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) Informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
a) Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
b) Tautan (link) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;

6) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
7) Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

11. Pengumuman oleh BLH Kota Istimewa terkait Permohonan Izin Lingkungan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55, (sebagaimana ditetapkan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012) disampaikan melalui :
1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan
2) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

lanjutkan nanti yoooo

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

Materi Pengelolaan Limbah B3

Materi-materi Pengelolaan Limbah B3 dari hasil ikut Bimbingan atau UNDANGAN KLH/K di HOTEL BERBINTANG.
BIAYANYA mesti besar…orang MAKANANnya enak-enak…
anehnya, materi tersebut kok gak dipublikasi di WEBSITE Kementerian yah…
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Izin Penyimpanan Limbah B3

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 59 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Orang perseorangan atau perusahaan atau lembaga pemerintah yang menggunakan lampu neon dan menghasilkan lampu neon bekas, menggunakan printer dengan kemasan bekas tinta, memiliki kendaraan bermotor, berupa sepeda motor atau mobil, alat berat, atau kendaraan DINAS serta kendaraan lain yang umumnya menggunakan olie dan kemudian menghasilkan Aki dan olie bekas, dapat dikategorikan sebagai PENGHASIL LIMBAH B3.

Lebih lanjut kemudian, menurut Pasal 1 Butir (23) UUPPLH, “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan”.

Kemudian menurut Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH, maka Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut menurut Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH tersebut adalah Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Pasal 12 Ayat (1) PP Limbah B3, berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Pasal 1 butir (20) PP Limbah B3, “Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 (Pasal 1 Butir (14) PP Limbah B3.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah yang menghasilkan limbah B3, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas), wajib melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil tersebut wajib mendapatkan izin dari menteri dan/ atau gubernur dan/ atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) PP Limbah B3, yang berbunyi : “Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, baik itu :
• Istana negara,
• Gedung DPR atau gedung DPRD,
• Kantor kementerian atau kantor dinas pemerintahan,
• Kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau
• Kantor – kantor lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
• Kantor kepolisian sektor atau resort atau kepolisian daerah,
• Perusahaan-perusahaan, atau
• Universitas dan sekolah-sekolah
Apabila menghasilkan limbah B3, maka :
WAJIB MEMILIKI IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKANNYA DENGAN WUJUD SEPERTI MEMILIKI BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3.

ISSUE :
APAKAH SELAMA INI KITA PERNAH MELIHAT DI KANTOR KITA, DI SEKOLAH ATAU UNIVERSITAS KITA TERDAPAT BANGUNAN TPS LIMBAH B3? HAHAHA, HIDUP PENEGAK HUKUM… HUKUM YAH DITEGAKKAN SUKA-SUKA SI PENEGAK HUKUM…

ingat :
Pasal 102 UUPPLH (Khusus Pengusaha atau Industri Aja Kayaknya yah?) yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3 lampu TL kantor pemerintahan

Penghasil limbah dan kantor yang seharusnya memiliki bangunan TPS dan Izin TPS Limbah B3

mobil-dinas

statik.tempo.co

Leave a comment »

JENIS-JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) – Bag 1 Oli Bekas

JENIS LIMBAH B3 YANG SECARA UMUM TERDAPAT DI SEKITAR MASYARAKAT INDONESIA

Jenis Limbah B3 Berupa Minyak pelumas Bekas atau dikenal dengan Oli Bekas

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 diketahui karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Secara umum, pengertian, ketentuan atau pengelolaan limbah B3 telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Jenis-Jenis Limbah B3 telah diatur dalam LAMPIRAN PP Limbah B3. Jenis yang dikenal secara umum, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas) biasanya bersumber dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil atau truck, yang lazim digunakan untuk transportasi dan distribusi atau kendaraan dinas pemerintah.

Beberapa jenis limbah B3 tersebut yang umumnya terdapat di sekitar kita antara lain :

1. Olie Bekas atau Minyak Pelumas Bekas
Jenis limbah oli bekas umumnya dihasilkan dari penggunaan minyak pelumas atau oli.
Minyak Pelumas umumnya digunakan oleh peralatan yang sedang bergerak, atau mesin, atau mesin kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan truck serta bersumber dari mesin generator listrik (genset).

Menurut PP Limbah B3 Oli bekas bersumber dari : Sumber Tidak Spesifik. Minyak pelumas bekas dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) Huruf a)

Kode limbah minyak pelumas bekas menurut eraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah  :  B105d.

Sedangkan Kategori Berbahaya untuk Minyak pelumas bekas menurut eraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah kategori (2). Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3).

Contoh limbah B3 kategori 2 yang biasanya digunakan oleh industri dan/ atau rumah tangga antara lain adalah olie bekas, kain majun, lampu TL (“lampu neon”), fly ash dan botton ash (abu batubara), serta kemasan bekas Bahan Berbahaya Beracun, speant dan bleaching earth, serta filter bekas (digunakan pada fasilitas pengendalian pencemaran udara pada generator). Cek Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Minyak Pelumas Baru, APabila Sudah Digunakan Akan Menjadi Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Minyak Pelumas Baru, APabila Sudah Digunakan Akan Menjadi Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Biasanya minyak pelumas untuk skala besar menggunakan kemasan berupa Drum.

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Semua jenis oli pada dasarnya sama. Yakni sebagai bahan pelumas agar mesin berjalan mulus dan bebas gangguan. Sekaligus berfungsi sebagai pendingin dan penyekat. Pada dasarnya yang menjadi tugas pokok pelumas adalah mencegah atau mengurangi keausan sebagai akibat dari kontak langsung antara permukaan logam yang satu dengan permukaan logam lain terus menerus bergerak. Selain keausan dapat dikurangi, permukaan logam yang terlumasi akan mengurangi besar tenaga yang diperlukan akibat terserap gesekan, dan panas yang ditimbulkan oleh gesekan akan berkurang. (Wikipedia)

Oli mengandung lapisan-lapisan halus, berfungsi mencegah terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin seminimal mungkin, mencegah goresan atau keausan. Untuk beberapa keperluan tertentu, aplikasi khusus pada fungsi tertentu, oli dituntut memiliki sejumlah fungsi-fungsi tambahan. Mesin diesel misalnya, secara normal beroperasi pada kecepatan rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mesin bensin. Mesin diesel juga memiliki kondisi kondusif yang lebih besar yang dapat menimbulkan oksidasi oli, penumpukan deposit dan perkaratan logam-logam bearing. (Wikipedia)

Berikut dibawah ini disajikan gambar mesin atau peralatan atau kendaraan yang berpotensi menghasilkan limbah minyak pelumas bekas.

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas - Mobil Dinas 1

Selain itu :

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas - Mobil Dinas 4

Contoh Lainnya :

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas

Penghasil Limbah B3 Oli Bekas dan Aki Bekas

 

Penggunaan oli seperti gambar, kemudian menghasilkan oli bekas atau minyak pelumas bekas, yang menurut PP Limbah B3 wajib dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pengelolaan limbah B3 atau Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Drum, Umumnya Menjadi Wadah Kemasan Jenis Limbah B3 Berupa Olie Bekas

Berikut disajikan

Gambar : Drum Penyimpanan Limbah B3 Oli atau Minyak Pelumas Bekas

Gambar : Drum Penyimpanan Limbah B3 Oli atau Minyak Pelumas Bekas

Penyimpanan Limbah B3 berupa olie bekas :

Tata Cara atau Ketentuan Penyimpanan Limbah B3 berupa Oli atau Minyak Pelumas Bekas

Tata Cara atau Ketentuan Penyimpanan Limbah B3 berupa Oli atau Minyak Pelumas Bekas

ISSUE :
Kenapa mesti gambar mobil polisi ???
Lha karena selama ini baik aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah daerah, entah tidak tahu aturan hukum pengelolaan limbah B3 atau pura-pura tidak tahu, sangat jarang dijumpai telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ATURAN HUKUM.
Mana ada bangunan TPS di Kantor polisi atau kantor gubernur atau kantor walikota/ bupati ?? belum lagi mereka pasti memiliki bengkel kendaraan sendiri.

Tapi kalo melaksanakan Tindak Pidana terhadap pengusaha atau masyarakat umum terkait Pengelolaan Limbah B3 berupa Oli Bekas, sudah sering dilaksanakan. Apalagi jika terkait persaingan usaha untuk memperebutkan limbah oli bekas yang masih memiliki nilai ekonomis cukup besar.

Pengelolaan Limbah B3 serta ancaman pidananya seolah MANDUL terhadap Aparatur Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum Kita.
Hehehehe…. Penegakan Hukum Suka-Suka sih si Penegak hukum sih…
belum bahas tentang unit pengolahan LB3 lho…
kusut pokoknya para aparat yang menegakkan hukum…pidana hanya untuk pengusaha TOK.

Leave a comment »

Free Download Surat Direktorat Jendral Perkebunan No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09

Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 824/LB.130/E.6/10/09 tentang Prasaranan dan Sarana Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan

Free download
Lengkap dengan lampiran….
Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI
No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09 TENTANG Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan/ Kebun DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI Tahun 2009
Nomor : 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09
Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit
download di bawah ini:

2 Free download SK Dirjen Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 ttg Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran di Perkebunan

2 Free download Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 tentang Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

download peraturan lainnya tentang kebakaran hutan di Indonesia
disini :
Permentan No.47 Tahun 2014 Pembentukan Brigade dan Pedoman Kebakaran Lahan

Permen No.10 thn 2010-Mekanisme Kebakaran Hutan

Perdirjen_PHKA_P.24_2014_pedoman_pelaporan_pengendalian_kebakaran HUTAN

PERATURAN_MENTERI_PERTANIAN_REPUBLIK_INDONESIA_4_2014_kebakaran_lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 no 04 – Pengendalian Kerusakan & Pencemaran yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan &

KEPMEN KES Tahun 2003 no 289 – Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hut

Inpres Nomor 11 Tahun 2015 Kebakarann Hutan

Inpres 16 Tahun 2011 Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan

Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 824/LB.130/E.6/10/09 tentang Prasaranan dan Sarana Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan

secara lengkap dapat mengunjungi situs

http://ditjenbun.pertanian.go.id/

Visi Misi

VISI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan, dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

MISI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:

  1. Memberikan pelayanan perencanaa, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
  2. Mendorong upaya peningkatan produyksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;
  3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
  4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;
  5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;
  6. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;
  7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

menyediakan publikasi peraturan sesuai cara manusia yang beradab. publikasi online secara bertanggung jawab

misalnya menyediakan publikasi tentang Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 824/LB.130/E.6/10/09 tentang Prasaranan dan Sarana Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan

 

Leave a comment »

Status Lingkungan Hidup Indonesia

Bahan-bahan bacaan yang bersumber dari perpustakaan Emil Salim, bisa diunduh…

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)
2013 mengangkat tema “Ketahanan Lingkungan
Hidup” (Environmental Security) mengingat kondisi
lingkungan hidup kita yang masih belum membaik
dan tidak jarang membahayakan kehidupan
manusia baik dari peningkatan kejadian bencana
maupun berkurangnya jasa ekosistem.

SLHI 2013

Leave a comment »

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.