Posts tagged Daerah Aliran Sungai

Gambar Lebar Sempadan Sungai Perkotaan – Kedalaman Kurang Dari 3 meter

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015). Peraturan tersebut mencabut berlakunya Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sedangkan menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sedangkan pengertian Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

Berdasarkan hasil pengamatan di Negara Indonesia, serta kemudian disesuaikan dengan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015, maka dapat digambarkan lebar sempadan sungai sebagai berikut :

Lebar Sempadan Sungai kedalaman sungai kurang dari 3m

Free Download
<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/permen-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-no-28-2015-penetapan-garis-sempadan-sungai-dan-garis-sempadan-danau.pdf”rel=””>Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28-2015 PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU</a>

Lampirannya disini :
<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/lamp1-permenpupr28-2015.pdf”rel=””>Lamp1-PermenPUPR28-2015</a&gt; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/lamp2-permenpupr28-2015.pdf”rel=””>Lamp2-PermenPUPR28-2015</a&gt; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

<a href=”https://newberkeley.files.wordpress.com/2016/01/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-no-63-tahun-1993-tentang-garis-sempadan-sungai.pdf”rel=””>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, ….</a>

Leave a comment »

Gambar Lebar Sempadan Sungai 3 – 20 meter

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015). Peraturan tersebut mencabut berlakunya Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sedangkan menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sedangkan pengertian Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

Berdasarkan hasil pengamatan di Negara Indonesia, serta kemudian disesuaikan dengan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015, maka dapat digambarkan lebar sempadan sungai sebagai berikut :

Lebar Sempadan Sungai kedalaman sungai 3 - 20 m

Namun hal tersbut hanyalah ada di peraturan. sebab pemerintah dan pemerintah daerah hanya menganggap peraturan tersebut sebagai sampah…

Berita (http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/01/12/356844/bangunan-di-sempadan-sungai-akan-ditertibkan) Unduh tanggal 13 Januari 2016.

Bangunan di Sempadan Sungai akan Ditertibkan
BANDUNG RAYA
12 Januari, 2016 – 20:36

“Saat ini memang masih banyak bangunan yang berdiri di sempadan sungai. Ini harus kami kendalikan karena bangunan tersebut bisa mengubah fungsi sempadan,” kata Durrohim, Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Air pada Dinas Bina Marga Pengairan, Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/1/2016).

Durrohim menuturkan, bangunan yang kini beridiri di atas sempadan sungai tersebut melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam aturan itu, tidak boleh berdiri bangunan kecuali bangunan-bangunan tertentu yang mendukung pemanfaatan air sungai dan kebutuhan masyarakat umum.

Di antara bangunan yang diperbolehkan berdiri di sempadan sungai, lanjut dia, yaitu jembatan, jalur pipa gas, dan jalur kabel listrik. Sementara bangunan tempat tinggal ataupun tempat usaha dilarang berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaanya, bagaimana dengan bangunan di bawah ini :

Kantor Kementerian Lingkungan Hodup dan Keh

Kantor Kementerian Lingkungan Hodup dan Keh

Free Download
Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28-2015 PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU

Lampirannya disini :
Lamp1-PermenPUPR28-2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
Lamp2-PermenPUPR28-2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, ….

Leave a comment »

Gambar Lebar Sempadan Sungai

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015). Peraturan tersebut mencabut berlakunya Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sedangkan menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sedangkan pengertian Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

Berdasarkan hasil pengamatan di Negara Indonesia, serta kemudian disesuaikan dengan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015, maka dapat digambarkan lebar sempadan sungai sebagai berikut :

Lebar Sempadan Sungai kedalaman sungai lebih dari 20 m

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, lebar minimal sempadan sungai MINIMAL adalah 30 meter.

Lebar sempadan sungai di kawasan perkotaan minmal 30 meter. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Butir (c), yang berbunyi :

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan : paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Khayalannya seperti ini nih :

Sempadan Sungai

Bangunan di Sempadan Sungai

Bagaimana di Indonesia ???

Kantor Kementerian Lingkungan Hodup dan Keh

Kantor Kementerian Lingkungan Hodup dan Keh


 

 

Leave a comment »

Pengelolaan Sungai – Perlindungan Sempadan Sungai – Pengantar

Perlindungan Hukum terhadap Sempadan Sungai di Areal Perkotaan

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Garis Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. (Wikipedia)

Dalam rangka pengamana terhadap daerah sekitarnya, maka perlu menetapkan lebar atau wilayah sempadan sungai, sebagai penyangga kelestarian fungsi sungai. Sehingga kelestarian sungai, berupa kelestarian sumber daya air yang terkandung di dalamnya serta sistem hidrologinya dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, penetapan lebar sempadan sungai merupakan wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat, yaitu perlindungan terhadap daya rusak air. Misalnya ancaman terjadinya bencana banjir. Dengan kata lain, sempadan sungai dapat dikatakan juga, sebagai kawasan rawan bencana, yang sangat berbahaya bagi masyarakat apabila dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, pedagangan, serta peruntukan budidaya lainnya demi pembangunan dan pendapatan asli daerah.

Sayangnya, manfaat atau fungsi sempadan sungai tersebut selama ini seolah disepelekan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah.

Tengok saja, bangunan kementerian lingkungan hidup (saat ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan) yang bangunanya terletak di pinggir sungai. Contoh lainnya, dapat dengan mudah dijumpai, secara kasat mata oleh masyarakat, berupa alih fungsi sempadan sungai untuk bangunan/ gedung atau lahan parkir dan peruntukan budidaya lainnya.

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam PPermen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28-2015 PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU (PermenPUPR 28 2015). Peraturan tersebut mencabut berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, …., yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sedangkan pengertian Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

Kedua pengertian tersebut, memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Terutama terkait adanya penetapan lebar sempadan sungai pada PermenPUPR Nomor 28 Tahun 2015. Hal tersebut sangat berbeda dengan PermenPU 1993 yang menetapkan lebar sempadan sungai secara merata dan keseluruhan pada aliran sungai.
Secara jelas, bahwa PermenPUPR Nomor 28 Tahun 2015 mengatur, bahwa lebar sempadan sungai ditentukan berdasarkan penetapan oleh pemerintah. Hal ini, sangat berpotensi mengakibatkan diokupasinya lahan sempadan sungai untuk kepentingan pembangunan oleh pemerintah daerah.

Jadi, sebelum ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka pemanfaatan sempadan sungai untuk kepentingan bangunan gedung, pemukiman, perdagangan dan jasa, bisa dilaksanakan…

Pasal 3 PermenPUPR Nomor 28 Tahun 2015 menjelaskan, bahwa penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pasal 3 Ayat (2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Oleh sebab itulah, sebagai upaya kegiatan perlindungan terhadap sumber daya yang ada pada sungai, maka Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk :
a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. fasilitas jembatan dan dermaga;
c. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
f. bangunan ketenagalistrikan.

Pengaturan tentang pemanfaatan sempadan sungai diatas telah diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Namun, sayangnya hal tersebut saat ini hanya sebuah retorika belaka.

Lebih lanjut menurut Pasal 22 PermenPUPR Ayat (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
a. menanam tanaman selain rumput;
b. mendirikan bangunan; dan
c. mengurangi dimensi tanggul.

Kriteria Penetapan Garis Sempadan Pasal 4
(1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:
a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
f. mata air.

(3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 5
(1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan:

a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Pasal 7 Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 9 Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Pasal 10 Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata. Pasal 11 Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 13 Penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota; dan
c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota.

Pasal 14
(1) Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai.
(2) Dalam penetapan garis sempadan sungai harus dipertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
(3) Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
(4) Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
(5) Tim kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 15
(1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Pasal 27 Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau yang berada dalam kewenangannya.

Leave a comment »

Selamatkan Sungai Citarum – Libatkan Seluruh Stakeholders

Ekosistem daerah aliran sungai (das) citarum memiliki manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi jutaan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sumber air minum 25 juta warga Jawa Barat dan Jakarta, 420.000 hektar lahan pertanian dan perikanan, serta suplai bagi tiga pembangkit listrik besar yang ada di pulau Jawa. Namun, menurunnya fungsi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung) das citarum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti terjadinya banjir dan ganguan kesehatan akibat tingginya tingkat pencemaran.

Berbagai solusi yang dilaksanakan sejak terjadinya banjir besar di tahun 1986, melalui upaya normalisasi, pengerukan sungai, dan penyodetan, yang telah intensif dilakukan pada tahun 1980-1990-an, telah terbukti tidak efektif dalam mengatasi persoalan yang diakibatkan menurunnya fungsi ekosistem das citarum. Karena itu, diperlukan suatu solusi baru yang mampu mewujudkan kelestarian ekosistem das citarum demi meminimalisir dan atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh das Citarum.

Pada dasarnya, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam mengelola sumber daya alam merupakan akar permasalahan timbulnya berbagai dampak negatif Das Citarum bagi masyarakat. Sebab, pemerintah selaku pemegang mandat pengelolaan sumber daya alam memegang wewenang sekaligus tanggung jawab dalam, mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi UUD 45.

Ketidakjelasan rencana penataan ruang das citarum yang seharusnya mampu menjadi pedoman dalam pemberian izin dalam alokasi pemanfaatan lahan dan sungai serta lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah, merupakan contoh wujud ketidakpedulian pemerintah dalam melindungi ekosistem das citarum. Akibatnya, Das Citarum semakin menurun fungsi lingkungan hidupnya, bahkan sampai mengakibatkan berbagai bencana bagi masyarakat, dengan indikasi terjadinya banjir tahunan yang semakin meningkat intensitasnya.

Andaikata pengelolaan Das Citarum telah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (good environmental governance), tentunya ekosistem Das Citarum tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat.

Permasalahan Das Citarum kemudian menjadi semakin rumit akibat tindakan dan perilaku masyarakat terhadap kelestarian ekosistem Das Citarum. Berbagai tindakan baik yang dilaksanakan karena kesadaran, keadaan, dan/ atau karena ketidaktahuan/ ketidaksadaran, seperti membuang sampah dan limbah rumah tangga serta non rumah tangga di sungai citarum, alih fungsi lahan resapan air, serta usaha pertanian, perternakan, perikanan, dan industri yang tidak ramah lingkungan, dapat dengan mudah kita temukan di sepanjang ekosistem Das Citarum.

Selain itu, lemahnya konsistensi upaya penegakan hukum dalam melindungi kelestarian ekosistem das citarum, semakin memperkeruh permasalahan perlindungan ekosistem das citarum. Pembiaran terjadinya berbagai pelanggaran oleh pemerintah (eksekutif), aparat penegak hukum (yudikatif), dan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) semakin menyuburkan berbagai tindakan dan perilaku seluruh stakeholders yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem Das Citarum.

Begitu banyaknya pihak dan kepentingan serta berbagai aspek terkait merupakan gambaran kusutnya permasalahan ekosistem Das Citarum. Karena itu, solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekosistem Das Citarum tentu wajib melibatkan seluruh stakeholders agar solusi yang diambil diharapkan mampu berjalan dengan optimal.

Pemerintah selaku pemegang peran sentral dan tanggung jawab selayaknya segera mengambil kebijakan, tentu dengan kewajiban melibatkan stakeholders. Selama ini, kecenderungan pemerintah untuk bergerak top down dan sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat, dan kalaupun ada hanyalah partisipasi yang bermoto “silahkan anda berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan”, telah terbukti gagal dalam mengatasi permasalahan kelestarian ekosistem Das Citarum. Pemerintah harus menghindarkan diri dari klaim, bahwa solusi yang selama ini ditawarkan oleh pemerintah adalah yang paling baik dan benar. Semua hal tersebut adalah demi mewujudkan sebuah solusi yang “terbaik dari yang terbaik” dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekosistem das citarum.

Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), juga mengatur mengenai peran serta masyarakat/ stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya upaya menjaga kelestarian ekosistem Das Citarum.

Pasal 70 UUPPLH menjelaskan, peran serta masyarakat dilaksanakan untuk a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan pendapat Lothar Gundling dalam Koesnadi Hardjasoemantri, maka perlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat dapat bermanfaat, yaitu antara lain : Pertama, pemberi informasi kepada pemerintah. Seluruh masyarakat tentunya memiliki berbagai kepentingan dan pengetahuan sendiri maupun dari para ahli tentang permasalahan yang terjadi di ekosistem Das Citarum. Informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas mutu suatu keputusan, seperti pengetahuan tentang berbagai masalah dan akibat-akibat yang nantinya dapat terjadi sehingga akan dapat mengeliminir dan atau bahkan menghilangkan berbagai dampak negatif akibat keluarnya suatu keputusan yang akan dilaksanakan. Berbagai potensi serta kepentingan stakeholders juga akan dapat diketahui, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu peran serta stakeholders dalam menjalankan solusi Das Citarum yang akan ditetapkan.

Kedua, dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli (keadaan terdesak), akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Ketiga, membantu perlindungan hukum. Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk menggugat solusi yang telah ditetapkan.

Keempat, adalah untuk mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Pada setiap pengambilan keputusan, wajar apabila ditemukan adanya perbedaan pendapat. Namun apabila telah dijalankan secara demokratis, tentunya keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan sebagain besar masyarakat, tentu tanpa menafikkan kepentingan golongan minoritas yang dirugikan.

Kelima, adalah wujud hak peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH sekaligus merupakan konsekuensi dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah mewujudkan peran serta masyarakat. (”Hukum Lingkungan”, Koesnadi Hardjasoemantri)

Terakhir, yang menurut penulis paling penting adalah, adanya potensi masyarakat menjalankan fungsi kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaan solusi yang telah ditetapkan. Merupakan konsekuensi sebagai salah satu negara berpredikat terkorup di dunia, adalah suatu kewajaran, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesungguhan berbagai upaya pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketidakpedulian oknum aparat terhadap berbagai tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Citarum akan dapat diminimalisasi, atau bahkan dihilangkan dengan berjalannya bantuan fungsi kontrol dari seluruh stakeholders.

Berbagai potensi peran serta masyarakat atau stakeholders tersebut diatas seperti, penduduk sekitar das Citarum, perambah hutan, petani, peternak sapi dan ikan, kalangan industri, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan akan mampu menghasilkan dan mewujudkan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalah ekosistem das Citarum.

Seandainya pemerintah mau melibatkan masyarakat, maka bagai gayung bersambut, ternyata keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat besar dalam upaya mengatasi permasalahan sungai citarum. Hasil survei yang dilakukan Greenpeace bekerja sama dengan LP3ES mengenai das Citarum, membuktikan bahwa mayoritas responden, mencapai 72-76 persen, mengaku setuju untuk terlibat secara langsung bila pemerintah membuka tangan (Kompas, 3 Mei 2011, “Soal Citarum, Pemerintah Gagal”).

Karena itu, pemerintah harus yakin dan segera mengambil sikap, bersama dengan seluruh stakeholders terkait untuk mewujudkan solusi yang komprehensif serta disepakati, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan seluruh stakholders secara bersama-sama, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ekosistem Das Citarum.

Comments (1) »

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.