Archive for Sosial Budaya

PATMI Kartini Asal PATI – BUKAN REMBANG

Kenapa ibu Patmi hanya mendemo pabrik semen yang ada di Rembang? Alangkah efisiennya, jika tuntutannya sekalian dengan tambang yang ada di Pati? Bukankah tambang di Pati termasuk di dalam wilayah Ekosistem Kendeng?

Kenapa namanya Peduli Kendeng? bukan peduli Rembang? Padahal Demonya hanya tambang yang di Rembang saja! seharusnya jika menggunakan nama Kendeng, maka yang di demo juga tambang yang ada di Kendeng! Semuanya! jangan hanya tambang yang ada di Rembang.

Seharusnya apabila namanya peduli Kendeng, maka yang didemo idealnya seluruh pertambangan yang ada di Kendeng. Bukan tambang yang ada di Rembang.

Gunretno rumahnya dimana? di Rembang atau di Pati? Kenapa tidak mendemo sekalian dengan tambang semen yang ada di Pati? Kenapa hanya mendemo tambang yang ada di Rembang???

JAKARTA, KOMPAS.com – Seorang petani perempuan asal kawasan Pegunungan Kendeng, yang melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara, Jakarta, meninggal dunia pada Selasa (21/3/2017) dini hari.

Sobirin, salah satu pendamping petani Kendeng dari Yayasan Desantara mengatakan, Patmi (48 tahun) asal Pati meninggal akibat serangan jantung dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju rumah sakit St. Carolus.

“Bu patmi salah satu peserta aksi mengalami serangan jantung. Dugaan kami meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit,” ujar Sobirin saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).

Sobirin menuturkan, setelah pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, para petani Kendeng memutuskan untuk membongkar belenggu semen di kaki mereka.

Sementara sembilan petani Kendeng memutuskan untuk tetap meneruskan aksi secara bergantian di depan Istana Negara.

Alasannya, hasil pertemuan dengan Teten tidak sesuai dengan keinginan para petani.

Sebagian besar petani, termasuk Patmi, memilih pulang karena stamina mereka tidak memungkinkan untuk meneruskan aksi di Jakarta.

“Melihat dari respons kemarin di KSP dan melihat stamina peserta aksi kami memutuskan untuk mengurangi 50 orang menjadi sembilan orang,” tuturnya.

“Bu patmi ikut aksi sejak hari Kamis dan selama Bu Patmi aksi terus dipantau oleh Dokter Lina dari Rumah Sakit Islam. Kami sangat kehilangan sekali karena sejak aksi berjalan kaki dari Pati ke Semarang, Bu Patmi juga ikut,” kata Sobirin.

Saat ini jenazah Patmi sudah dibawa pulang ke kampung halamannya dan akan dimakamkan di desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.

Patmi merupakan salah satu petani asal Kendeng yang sejak Senin (13/3/2017), melakukan unjuk rasa mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara.

Para petani Kendeng itu memprotes izin lingkungan baru yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin tersebut kegiatan penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Aksi tersebut berlangsung hingga Senin (20/3/2017). Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/11342381/kena.serangan.jantung.seorang.petani.kendeng.meninggal.dunia

Baca beritanya : Masa Petani asal PATI seolah-olah jadi asal REMBANG.

Kena Serangan Jantung, Seorang Petani Kendeng Meninggal Dunia – Kompas.com

Iklan

Leave a comment »

BACA FULL – Apakah Suku Samin Menolak SEMEN

Mohon dibaca berita di bawah ini : Apakah ada peryataan atau informasi yang menegaskan, BAHWA SUku Samin Menolak Pabrik SEMEN.

Pastikan sendiri kebenaran… jangan Mau dibohongi… PARAHHHHH

Samin Tolak Semen, Ini Strategi Semen Indonesia
Jum’at, 24 Juli 2015 | 21:26 WIB
Samin Tolak Semen, Ini Strategi Semen Indonesia
Pabrik Semen Gresik Plant IV di Tuban, Jatim. ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO, Surabaya –   Manajemen PT Semen Indonesia mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik dengan suku Samin yang  menolak rencana pendirian  pabrik semen milik perusahaan itu di Jawa Tengah.

“Mereka sebenarnya khawatir mata airnya akan hilang setelah dibangun pabrik semen,” ujar Sekretaris Perusahaan PT. Semen Indonesia, Agung Wiharto kepada Tempo, Jumat 24 Juli 2015.

Untuk itu, kata Agung, perusahaannya akan memberikan jaminan kalau kehadiran pabrik semen itu tidak akan merusak mata air di gunung Kendeng maupun menghilangkan mata pencaharian warga sekitar. Justru kehadiran pabrik Semen Indonesia di Rembang akan membantu warga dalam mengoptimalkan lahan pertanian.

Semen Indonesia sendiri, kata Agung, telah mengalokasikan 25 persen dari keseluruhan lahan pabriknya yang berada di Rembang untuk memperbaiki lahan pertanian di sana. Mereka  juga bakal menyediakan saluran irigasi dan memperluas kawasan mata air di tempat tersebut.
Agung juga menjelaskan bahwa pembangunan pabrik semen ini bakal berada di lahan tak subur. Justru, kata dia, Semen Indonesia menciptakan green zone di kawasan itu.

“Justru keberadaan kami membantu pertanian warga,” kata dia. Selama ini, BUMN ini telah menerapkan metode pertambangan profesional yang tidak merusak mata air. Caranya dengan melibatkan para ahli pertambangan dan ahli geologi.

Karena itu Agung membantah jika dampak adanya pabrik semen membuat warga semakin sengsara. Kini, Semen Indonesia mengklaim berhasil mengajak 40 persen warga sekitar untuk bekerja di perusahaan milik negara tersebut.

Agung pun mengaku bahwa PT Semen Indonesia tidak pernah konflik secara langsung dengan suku Samin. Mereka pernah mengajak diskusi warga Samin dan memahami aspirasi dan keinginan warga. “Saya lihat (penolakan pabrik semen–) bukan tujuan mereka,” tutur dia.

Karena itu, kata Agung, persoalan penolakan warga atas pembangunan pabrik Indocement di Pati menurutnya adalah isu yang dibangun media massa. “Kami seolah-olah ditempatkan melawan dan menganiaya masyarakat, padahal tidak demikian,” ucap dia.

AVIT HIDAYAT
Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2015/07/24/092686333/samin-tolak-semen-ini-strategi-semen-indonesia
3 April 2017

Baca Yang FULL

Buktikan dengan MATA sendiri : Kebenaran Kasus Semen Rembang

Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen
Rabu, 8 Maret 2017 | 09:16 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com
– Aksi protes warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah masih berlangsung. Mereka yang menolak mayoritas dari masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Warga penolak pabrik itu banyak yang berpakaian serba hitam seperti identitas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) selama ini.  Hal itu menyebabkan beredar informasi bahwa masyarakat Samin menolak pendirian pabrik semen.

Terkait hal itu, salah seorang tokoh Samin dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sutoyo (82) menyebutkan, pihaknya enggan dikait-kaitkan dengan demo penolakan pabrik. Bagi mereka, ajaran Samin tidak mengajarkan soal aksi protes yang berlebihan seperti halnya demo.

Dia juga menyesalkan soal adanya identitas yang dipakai warga menolak pabrik. Kebanyakan warga menggunakan baju hitam, celana hitam diatas mata kaki, serta memakai selendang di kepala. Identitas itu lumrah digunakan warga Samin dalam kebiasaannya.

“Warga kebanyakan tahunya yang pakai pakaian hitam itu dari Samin. Padahal tidak, kami tidak melakukan itu,” ujar Sutoyo, warga Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Rabu (8/3/2017).

Dia lalu menceritakan salah satu ajaran Samin. Anggota Samin dilarang untuk mengumbar suara, serta bertindak berlebihan dalam menyikapi satu persoalan. Warga Samin tidak mengenal aksi demontrasi.

“Wong Sikep seng asli ora gelem demo. Dadi wong seng lugu, adil, dan jujur,” katanya.

Dia pun ingin agar aksi demo menolak pabrik semen tidak lagi diidentikkan dengan perjuangan warga Samin. Jika ada anggota Samin yang ikut menolak, diminta untuk tidak menggunakan nama Samin.

Penganut ajaran Samin, Maniyo (43) juga meminta agar warga yang ikut menolak pabrik tidak menggunakan nama komunitasnya, apalagi mengatasnamakan menjadi salah satu tokoh Samin.

“Kita tidak menolak atau meminta, sebab kita tak punya hak di situ. Yang penting tidak mengganggu,” ujar Maniyo.

Sementara itu, Gunretno, tokoh di Jaringan Masyarakat Peduli Gunung Kendeng (JMPPK) Pati mengaku aksi penolakan itu bukan atas nama masyarakat Samin. Meski dirinya Samin, dia menyebutkan, kegiatan penolakan bukan mengatasnamakan warga Samin.

“Saya tak pernah mengklaim bahwa aksi-aksi tolak semen itu aksinya Sedulur Sikep. Atas nama JMPPK, yang mana elemen di dalamnya bukan hanya dari para Sedulur Sikep, tetapi juga masyarakat lain,” ucapnya.

Terkait dengan ajaran Samin yang tidak bersikap, Gunretno berpendapat berbeda. Menurut dia, tokoh Samin bernama Mbah Tarno vokal menolak pendirian pabrik. Oleh karena itu, alasan soal melanggar ajaran tidak perlu diperdebatkan.

“Mbah Tarno semasa hidup diakui sebagai tokoh Sedulur Sikep? Terang-terangan menyatakan bahwa ia menolak pendirian pabrik semen. Saya punya rekamannya,” ucapnya.

Sebelum ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga pernah memanggil tokoh Samin di Semarang. Ganjar ingin mengetahui sikap warga Samin terkait pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang.
Baca: Cari Tahu Sikap Warga soal Pabrik Semen, Ganjar Panggil Tokoh Samin
SUmber : http://regional.kompas.com/read/2017/03/08/09164731/tokoh.samin.komentari.aksi.demo.menolak.pabrik.semen
3 April 2017

BACA Lagi kalau masih gak PUAS…. Biar Gak mudah dibohongi :

APakah Samin Menolak semen : Tidak. Lha kok diberita Kesannya Samin gimana !!!

Gubernur Ganjar Duduk Mendengar Sikap Para Tokoh Samin Soal Semen Rembang
Sabtu, 17 Desember 2016 18:41 WIB
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Para tokoh Samin Sedulur Sikep dari Pati, Blora, Kudus, dan Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan sikap mengenai pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Menurut mereka apa pun yang ada di muka bumi, selain manusia, termasuk sandang pangan atau sumber penghidupan. Baik dari alam mau pun sumber penghidupan lain yang dibuat oleh manusia.

“Itu diciptakan untuk kita semua,” kata Poso, tokoh Sedulur Sikep asal Blora, saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (15/12/2016).

Sedulur Sikep tidak menolak dan tidak pula mendukung. Apa pun yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, tentunya baik bagi kehidupan.

“Dibilang setuju ya setuju (pembangunan pabrik semen), karena itu untuk orang banyak. Tidak ada penolakan,” Poso menambahkan.

Selama pabrik semen memberikan manfaat bagi orang banyak, baik bagi masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat bisa ikut bekerja di pabrik, begitu pula tanah di sekitarnya bernilai jual tinggi.

“Sedulur kita yang tidak bekerja bisa bekerja di situ. Yang di dekat sana, tanah nilainya lebih mahal. Jadi bisa untuk pertumbuhan ekonomi dia sendiri,” ungkap dia.

Poso menegaskan, kepercayaan Samin tidak mengajarkan permusuhan. Samin menganggap semua isi alam saudara, baik manusia maupun isi semesta.

Kalau alam mau diberdayakan oleh pabrik semen, sikap sedulur Sikep cuma bisa mempersilakan dengan harapan memberi manfaat bagi masyarakat.

Semen nggih mboten menopo. Mboten ditolak. Nek mangkeh kok pabrik nyengsarakke alam lan menungsa, mangkeh dibales dewe karo alam. Entuk bendhune alam. (Semen ya tidak apa-apa. Tidak ditolak. Kalau nanti pabrik menyengsarakan alam dan manusia ya nanti dibalas sendiri oleh alam. Dapat hukuman alam),” ungkap pria asal Desa Klopoduwur, Banjarejo, Blora, tersebut.

Saat audiensi dengan Gubernur Ganjar, mereka berdialog sambil lesehan di atas karpet merah. Ganjar didampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Indrawasih; Kepala BLH Jateng, Agus Sriyanto; dan Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono.

“Begitulah cara mereka bersikap. Adil, jujur, apa adanya, tidak mau konfrontasi. Itu adalah nilai-nilai yang mereka miliki. Mereka tidak mengurusi semen, netral. Kalau ada (yang menolak) mungkin tetap ada, dan tetap dianggap sedulur,” katanya.
Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/17/gubernur-ganjar-duduk-mendengar-sikap-para-tokoh-samin-soal-semen-rembang

Leave a comment »

REFLEKSI KONSERVASI HARIMAU

Peringatan Hari Harimau Sedunia jatuh setiap tanggal 29 Juli. Tahun ini adalah tahun keenam sejak ditetapkan dalam The St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation pada tahun 2010.
Saat itu, disepakati bersama untuk meningkatkan populasi harimau di dunia yang berjumlah 3.200 ekor tahun 2010, hingga dua kali lipat menjadi lebih dari 7.000 ekor di tahun 2022.
Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Deklarasi, yang juga menegaskan, bahwa harimau adalah salah satu indikator penting ekosistem yang sehat.
Rusaknya ekosistem tidak hanya berdampak pada kepunahan harimau, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati.
Terdapat sembilan subspesies harimau yang pernah ada di dunia. Diketahui tiga subspesies telah punah dimana dua di antaranya dari Indonesia.
Harimau jawa (Panthera tigris sondaica) dan harimau bali (Panthera tigris balica) telah dinyatakan punah, pada tahun 1940 sampai 1980-an. Sedangkan satu harimau lagi adalah kaspia (Panthera tigris virgata).
Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae), menjadi satu-satunya harimau yang masih dimiliki bangsa Indonesia.
Sejak tahun 1996, IUCN (International Union for Conservation of Nature), telah memasukkan Harimau Sumatra dalam Daftar Merah satwa terancam punah dengan status Kritis (Critically Endangered). Selangkah lagi menuju kepunahan.
Pemerintah telah dan masih tetap berupaya menyelamatkan harimau sumatera dari kepunahan.
Diatas kertas, pada tahun 1990 pemerintah telah memiliki UU 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAH) sebagai tulang punggung upaya konservasi. Pada tahun 1994 pemerintah telah pula menerbitkan dokumen Rencana Aksi Nasional untuk konservasi harimau sumatera. Kemudian direvisi kembali pada tahun 2007, yang berlaku hingga 2017.
Setelah seperempat abad, tampaknya upaya konservasi harimau masih belum memberikan hasil yang menggembirakan. Secara Global, sensus di tahun 2014 menunjukan populasi harimau sumatera di alam diperkirakan hanya tinggal 371 ekor.

Ancaman Konservasi Harimau
Hulu masalah konservasi harimau sumatera adalah hilangnya habitat hidupnya akibat aktivitas manusia.
Alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan pembangunan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, atau infrastruktur mengakibatkan habitat harimau semakin kecil dan terfragmentasi.
Kebakaran hutan yang terjadi di akhir tahun 2015 saja, telah mengakibatkan lebih dari 2 juta Ha lahan atau hutan di sumatera terbakar (KLHK).
Pada satu sisi, ditetapkannya hutan hujan sumatra sebagai situs Warisan Dunia (World Heritage) adalah wujud pengakuan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Namun, di lain sisi mencerminkan kondisi hutan sumatera sudah diambang kehancuran.
Selain itu, sempitnya habitat harimau telah memicu bencana, berupa konflik antara manusia dan harimau.
Aktivitas manusia, mengakibatkan harimau terdesak “naik gunung” ke hutan dataran tinggi yang keanekaragaman hayatinya lebih sedikit. Keyataannya, sempitnya habitat dan diiringi sedikitnya mangsa, memaksa harimau “turun gunung” dan memangsa hewan ternak masyarakat.
Sehingga bencana konflik tak terhindarkan. Pada akhirnya, tentu saja harimau yang selalu saja terusir dari habitatnya, sebagaimana peristiwa penangkapan harimau di Mandeh Sumatera Barat lalu.
Sedangkan ancaman di hilir yang membahayakan upaya konservasi harimau sumatera adalah perburuan dan perdagangan illegal.
Harimau dan bagian-bagian tubuhnya telah lama dipercaya berkhasiat untuk obat-obatan tradisional, meningkatkan kekuatan magis dan simbol status.
Kebutuhan dan kelangkaan tentu semakin menyuburkan kegiatan perdagangan illegal.
Sejalan dengan hal itu, maka kepemilikan satwa atau pemanfaatan bagian tubuh harimau secara illegal menjadi keniscayaan.

Penegakan Hukum Konservasi Harimau
Aparat penegakan hukum, selama ini tentu tak tinggal diam. Pada bulan Mei lalu, kembali diamankan tiga orang yang terlibat penjualan kulit harimau oleh kerjasama aparat dan balai taman nasional gunung leuser.
Namun diakui ataupun tidak, kinerja penegakan hukum konservasi masih sangat jauh panggang dari api.
Menurut BKSDA, Indonesia surganya perdagangan satwa illegal. Praktik itu diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 9 triliun per/ tahun. Sebab, selain memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (megabiodiversity), sanksi hukum di Indonesia juga relatif lebih lemah dan aparatur negara mudah dibengkokkan.
Selama ini, penegak hukum hanya menerapkan ketentuan pidana kepada pelaku perburuan atau perdagangan illegal saja. Sedangkan terkait kepemilikan atau pemanfaatan illegal satwa dilindungi seolah diistimewakan.
Aparat seharusnya menerapkan sanksi pidana kepada para pelaku, yang notabene bermotif sepele. Sekedar meningkatkan status sosial semata.
Padahal, dalam UU 5/1990 telah ditetapkan sanksi pidana, bagi orang atau lembaga yang memelihara serta memiliki bagian-bagian tubuh satwa langka tanpa izin.
Pemilikan opsetan atau penggunaan pipa rokok dari gading gajah pun lazim kita jumpai.
Hal tersebut mengingatkan peristiwa Pemberian Rekor Nasional untuk Keris Berangka Gading Gajah kepada Bupati, yang lenyap begitu saja. Contoh terakhir, adalah kasus kepemilikan opsetan harimau seorang Menteri.
Patut diingat, setelah menetapkan UU 5/ 1990, pemerintah mengeluarkan Kepmenhut. No 301/Kpts-II/1992 dan No. 479/Kpts-VI/1992.
Peraturan tersebut menghimbau pihak yang terlanjur memiliki spesies dilindungi dan produk atau bagian-bagiannya, untuk mendaftar dan mendapatkan izin, sampai dengan batas waktu Oktober 1992. Saat itu sekitar 1.081 opsetan kulit harimau yang telah terdaftar (Tilson dan Traylor-Holzer, 1994).
Aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Sehingga timbul efek jera terhadap kegiatan yang mendorong suburnya perburuan dan perdagangan illegal satwa dilindungi, khususnya Harimau Sumatera.
Punahnya harimau jawa dan harimau bali harus menjadi pelajaran untuk mewujudkan upaya konservasi harimau sumatera yang lebih baik.
Masih belum terlambat. Momentum hari harimau sedunia dapat menjadi refleksi dalam rangka menyelamatkan harimau sumatera dari ancaman kepunahan.
Sehingga generasi bangsa Indonesia mendatang tidak hanya mengenal karya fiksi berupa “Tujuh Manusia Harimau” semata.

Leave a comment »

Penegakan Hukum Era pemerintahan SBY

Kamis, 28/07/2011 16:53 WIB
Samuri, Korban Mafia Hukum Mengadu ke DPR
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Samuri Bin Darimin (35) warga Trenggalek, Jawa Timur, yang merasa menjadi korban mafia hukum mengadu ke DPR. Ia ditemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

“Saya Samuri Bin Darimin petani desa di Trenggalek, lulusan SD, buta hukum, korban mafia hukum mencari keadilan di Jakarta,” ujar Samuri yang mengenakan jaket cokelat.

Hal ini disampaikan Samuri dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Samuri telah divonis oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek dengan hukuman pidana 16 bulan kurungan dan denda Rp 500.000 karena menjual tanah dan batu dari lahannya sendiri. Ia tak tahu kalau batu dan tanah yang dijualnya mengandung mineral.

“Saya mengambil batu dan tanah sawah saya dari tanggal 13 Mei 2010 sampai tanggal 16 Juni 2010 mengumpulkan 250 karung dan 5 ton batu yang saya jual Rp 1.250.000 dikurangi ongkos truk Rp 200.000 sehingga saya mendapat hasil Rp 1.050.000. Selama lebih kurang 34 hari saya pergunakan untuk membiayai sekolah dan keluarga saya,” tutur Samuri.

Samuri sudah meminta dukungan ke MA namun tidak digubris. Bahkan ia diusir Satpol PP setelah 18 hari menginap di depan kantor MA. Padahal ia tak pernah tahu ada kandungan mineral di tanahnya.

“Atas perbuatan saya yang mengambil batu di tanah saya tersebut saya didakwa melakukan penambangan dan diadili dengan tuduhan melanggar pasal 158 jo pasal 67 UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral karena batu yang saya ambil katanya mengandung tembaga (Cu) sebesar 0,03 persen,” tutur Samuri.

Samuri pun sudah mengajukan Kasasi. Namun karena tak tahu kapan kasasi diputus, ia terlambat mengajukan memori kasasi atas keputusan yang sama. Tak hanya itu saja, Samuri pun sempat dirayu salah seorang jaksa laki-laki, layaknya kekasih.

“Saya dicolek terus disuruh lepas baju sama jaksa Trenggalek namanya Pak BS. Setiap disuruh saya lari, katanya kalau nggak mau saya naikkan masalah kamu. Setelah itu permasalahan saya dinaikkan. Saya sudah membayar sama orang Polres Rp 3 juta tapi tetap saja kasus jalan terus,” tuturnya sambil tersenyum.

Menanggapi ini Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akan segera meluruskan ke Kejati dan Kejagung. “Saya akan menelepon Pak Kajati. Intinya ada perlakuan demikian miris yang namanya Trenggalek itu nun jauh disana, ini layak kita angkat menjadi potret kebopengan hukum kita. Kita harap Kejagung memperbaiki itu semua,” tutur Priyo.

Ia juga meminta MA mengambil tindakan tegas. “Saya minta MA segera koreksi hakim yang bermain di belakang layar. Termasuk jaksa dan polisi harus diperiksa,” tegasnya.

(van/rdf)

Kamis, 28/07/2011 17:11 WIB
Samuri Mengadu Pada Priyo Dicium Jaksa Laki-laki
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Samuri Bin Darimin (35) warga Trenggalek, Jawa Timur, yang merasa menjadi korban mafia hukum mengadu ke DPR. Selain diperlakukan tak adil dalam proses hukum, dia juga bertemu jaksa laki-laki berkelakuan nyentrik.

“Selama sebulan setiap hari Senin dan Kamis waktu wajib lapor sebelum sidang kita selalu lapor ke Jaksa. Nah saya diraba-raba sampai disuruh membuka baju dan dicium sama Pak BS. Kalau sudah diminta membuka baju itu saya lari,” kenang Samuri yang baru saja ditemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sambil tersenyum.

Hal ini disampaikan Samuri dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Samuri yang divonis Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek dengan hukuman pidana 16 bulan kurungan dan denda Rp 500.000 karena menjual tanah dan batu yang ternyata mengandung mineral tembaga ini, mengalami hal tersebut cukup lama. Yang melecehkannya adalah jaksa di Trenggalek berinisial BS.

“Itu ada tiga bulan. Saya dilecehkan. Saya dipanggil ke kontrakannya, saya kan dimintai uang kalau nggak bayar kasusnya mau dinaikkan. Saya nggak ngasih uang, setiap sore saya ditelepon untuk datang dan saya harus sendiri. Dia bugil mondar-mandir, saya diajak ke tempat tidur saya tidak mau, kemudian saya diajak jalan-jalan di alun-alun dan saya yang disuruh membayar,” keluh Samuri yang berpotongan pendek dan memakai jaket cokelat pinjaman ini sambil tersenyum.

Karena ia terus menolak, kasusnya berjalan cukup cepat. Sekalipun ia sudah membayar Rp 3 juta ke oknum Polres Trenggalek.

“Setelah itu permasalahan saya dinaikkan. Saya sudah membayar sama orang Polres Rp 3 juta tapi tetap saja kasus jalan terus. Saya sudah menginap 18 malam di MA sampai diusir oleh Satpol PP. Maka itu hari ini saya menyampaikan ke pimpinan DPR,” tandasnya.

(van/rdf)

Kamis, 28/07/2011 18:59 WIB
Samuri: Salahkah Mengambil Batu & Tanah di Sawah Saya Sendiri?
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Samuri bin Darimin (35) sengaja meninggalkan kampung halamannya di Trenggalek, untuk menuntut keadilan ke Jakarta. Banyak pertanyaan di benaknya, salahkan petani mengumpulkan batu di sawahnya sendiri?

Sejumlah pertanyaan besar memang muncul di benak bapak satu anak asal Dusun Kacangan RT 28 RW 09 desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur ini. Ia berharap nekat ke Jakarta membawa hasil yakni keadilan.

“Apakah saya bersalah mengumpulkan batu di sawah saya sendiri yang hanya saya lakukan sekali? Apakah layak saya yang hanya mengumpulkan batu sekali saja di tanah sawah saya sendiri selama lebih kurang 34 hari tanpa menggali dan batu yang saya ambil hanya mengandung tembaga 0,03 persen disebut melakukan pertambangan ilegal?” tanya Samuri dengan raut muka sedih.

Hal ini disampaikan pria kerempeng berambut ikal ini dalam konferensi pers usai ditemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2011)

Samuri memang didakwa dengan pasal 158 jo 67 UU No 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ia kini sudah divonis 16 bulan kurungan dan denda Rp 500.000 karena perbuatan yang menurutnya tidak melanggar hukum itu.

“Di Kabupaten Trenggalek berdasarkan kesaksian di bawah sumpah saudara Dwiyono ST dari Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek menerangkan bahwa daerah tanah saya bukan wilayah pertambangan, maka layakkah saya yang hanya mengambil batu tanpa menggali di tanah saya sendiri dianggap menambang?” keluh pria yang mengenakan jaket pinjaman ini.

Selama proses hukum, ia banyak sekali menjadi korban mafia hukum. Dari dimintai uang polisi, jaksa, hingga diajak berhubungan sejenis oleh salah seorang jaksa. Kini ia jauh-jauh ke Jakarta untuk meminta keadilan.

“Kedatangan saya ke Jakarta ini dengan harapan agar bapak Ketua KA, Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kapolri memberi perlindungan hukum kepada saya yang buta hukum dan buta ilmu. Mohon beri saya kejelasan dan keadilan,” pinta ustad guru ngaji ini.

(van/rdf)

Leave a comment »

Ambil Dua Potong Kayu, Jadi Pesakitan – Hukum Untuk si Miskin

Leave a comment »

Kantor Polisi, Menyeselaikan ataukah Menjadi Masalah

Kantor Polisi, Menyeselaikan ataukah Menjadi Masalah

Tulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengantisipasi apabila kejadian serupa terjadi kepada para pembaca, khususnya di daerah Luar Pulau Jawa.

Pembaca di wilayah Lampung dan sekitarnya akan mampu memahami adanya jargon yaitu, “jalan sama sobat yang kerja jadi Polisi, paling aman lho…”. Jargon tersebut ditujukan sebagai dampak komulatif dari sikap dan perilaku aparat kepolisian di daerah saya, Lampung. Anda akan mengenali aparat kepolisian walaupun tidak menganakan seragam, antara lain melalu kendaraan (RX king cs..), cara berkendara, penampilan, dan cara berbicara yang agak kepalembang-palembangan getooohh.

Ayooo, Selesaikan Di Kantor Polisi!

Siang itu, karena emosi yang tak terkendali saya terpaksa harus berurusan dengan seorang lelaki yang berperawakan tinggi dan gagah (mirip-mirip aparat polisi gitu deh).

Si pria gagah bersama pasangan betinanya tersebut menghampiri saya dan kemudian berkata, “Mas tadi anda berbicara apa?, kalau anda ada masalah mari kita selesaikan di kantor polisi saja!”, kata si pria gagah.
Jawab saya, “Lho, emang ada apa Mas!”, dengan sedikit kaget tentunya.

Pada intinya pria gagah tersebut coba menintimidasi dan memaksa saya agar mengakui bahwa, saya telah berkata kotor kepada dirinya dan sang betinanya, lalu kemudian ingin membawa saya ke kantor polisi agar dapat diselesaikan disana.

Nah…., permasalahannya, kenapa saya harus pergi ke kantor polisi??, Apakah disana dapat menyelesaikan semua persoalan?. Lagian permasalahan tersebut terjadi karena si pria gagah dan kekasihnya saja yang merasa ada masalah, lantas saya tidak. Lho, mengapa saya seolah digiring untuk ikut pergi ke kantor polisi ??…

>Tettewww…., halaahhhh berbagai tunggakan kasus korupsi, curanmor, dan kejahatan lainnya saja menggunung dan berjamur disana.<

Banyaknya pertanyaan saya, membuat pria gagah dan kekasihnya tidak mampu berkata lagi. Dan setelah itu mengomel “bau” dan setelah ituk mereka berdua pergi berlalu meninggalkan saya.

Setelah kejadian tersebut, saya sedikit curiga kenapa seolah “harus ke kantor polisi”, sambil menggaruk kepala saya coba menganalisisnya…

Setelah dianalisis, timbul pertanyaan dari pikiran buruk saya, jangan2 kalo ke kantor polisi, bukannya menyelesaikan masalah, malah akan mendatangkan masalah bagi saya!!!, Terus pertanyaan pentingnya adalah, emang setelah tiba di kantor polisi, apakah si pria gagah dapat “menang” dan menzolimi saya yah?!!!

Pikiran buruk ini tentunya bukan tanpa alasan, mengingat sikap dan perilaku oknum-oknum aparat kepolisian di daerah saya. Sebelumnya teman saya juga pernah mengalami kejadi serupa dengan saya, namun teman saya tersebut berurusan dengan seorang polisi yang berseragam.

Kemudian, Untungnya pula, saya kebetulan saya sedikit mengerti tentang hukum (Maklum saya adalah lulusan fakultas hukum salah satu universitas terbaik di Indonesia, wakakakakkk).

Memang karena keterbatasan kemampuan saya tidak berpikir sendiri, namun bertanya kepada senior saya yang dulunya satu fakultas dengan saya (hihihi, saya agak telmi sih). Pertanyaanya, apa yang akan terjadi seandainya saya ikut ke kantor polisi saat itu???.

Jawabannya sangat mencengangkan. Pertama, apabila si pria gagah tersebut ternyata seorang polisi, karena teman satu korps maka layak diduga nantinya penilaian oknum-oknum aparat kepolisian akan tidak akan adil atau tidak berimbang (saya dizolimi sebagai pihak yang salah).

Kedua, yang lebih parahnya lagi nihh, saya melupakan bahwasanya polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan selama 24 jam. Apabila benar si pria gagah adalah aparat kepolisian, maka oknum-oknum aparat kepolisian tersebut tentu tidak akan sungkan untuk secara sepihak memproses kasus saya, dan saya akan dinyatakan sebagai pihak yang diduga bersalah. Kelanjutannya, tentunya saya akan ditahan!.

Nah setelah adanya dugaan, wewenang penahanan inilah yang kemudian menjadi senjata untuk mengintimidasi saya, agar mengakui kesalahan, yang tentunya tidak saya perbuat (hehehehe, intimidasi tuh akan berpengaruh kalau saya tidak kuliah di FH salah satu universitas terbaik, wkakakakakkaaak).

Ya ampun, itu kan namanya Zolim…, tapi sayang, si pria gagah kagak tau kalau saya adalah lulusan dari salah satu fakultas hukum terbaik. Hahahaha…, baru kali ini saya mampu berbangga diri, merasa lebih pintar di bidang hukum daripada orang lain (si pria gagah). Ni namanya kekuatan kebenaran….

Leave a comment »

Pentaatan Hukum Lingkungan dan Peruntukan Sumber Daya Alam

Peristiwa pembakaran puluhan perumahan masyarakat yang terjadi Kualakambas dan kualasekapuk pertengahan Juli 2010 yang lalu, tentunya menimbulkan keperihatinan akan upaya penegakan hukum yang menjauh dari fungsi hukum dari kemanfaatan masyarakat berupa sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana tidak, mengatasnamakan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAH) tindakan aparat Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) bersama Kepolisian Daerah Lampung telah mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kehidupan 700-an masyarakat Kualakambas dan Kualasekapuk, baik tempat tinggal, mata pencaharian, serta kehidupan sosial budaya.

Penegakan Hukum Lingkungan
Kawasan konservasi TNBBS, benda cagar budaya, dan berbagai unsur sumber daya alam seperti air, tanah dan udara adalah merupakan beberapa obyek perlindungan hukum lingkungan.

Hukum Lingkungan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur manusia dan perilakunya yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif tersebut, seperti tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan air, udara, dan tanah, serta berbagai hal terkait di bidang konservasi, penataan ruang, perlindungan cagar budaya serta aspek-aspek lain yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan hidup termasuk di dalamnya peristiwa pembakaran di TNBBS.

Karena itu, penegakan hukum lingkungan berbeda dengan penegakan hukum di bidang ekonomi, pidana, perdata, dan bidang-bidang hukum lainnya.

Menurut Koesnadi bahwa yang utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah melalui upaya penaatan (compliance), yakni melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mentaati berbagai ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Karena itu, pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat preventif adalah suatu keutamaan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Esensi pentaatan hukum lingkungan tersebut bersumber dari fungsi keberadaan lingkungan hidup (khususnya sumber daya alam) sebagai obyek hukum lingkungan yang harus dilestarikan fungsinya dan sekaligus sebagai sumber daya yang diperuntukkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Dengan kata lain, hak rakyat indonesia berupa kesejahteraan hidup sebagai pemilik sumber daya alam sejajar dengan obyek hukum lingkungan seperti keberadaan kawasan konservasi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan
Peranan sentral pemerintah sebagai pemegang kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah jembatan untuk menghubungkan antara hak kesejahteraan masyarakat dan terjaminnya keberadaan kawasan konservasi.

Hal tersebut selaras pula dengan salah satu prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni mewujudkan keadilan inter dan antar generasi.

Prinsip tersebut di satu sisi menghendaki perlindungan kawasan konservasi sebagai jaminan bagi generasi akan datang untuk memenuhi kehidupannya. Namun di lain sisi, negara juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat generasi yang sekarang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dan pengelolaan yang mampu menjamin distribusi pemanfaatan sda secara berkeadilan agar jaminan kesejahteraan seluruh masyarakat baik generasi sekarang dan yang kan datang dapat terwujud.

Ketidakmampuan pemerintah untuk membuat perencanaan dan pengelolaan yang mampu menjamin distribusi pemanfaatan sda secara cermat merupakan akar masalah terjadinya berbagai konflik sda.
Keyataannya sampai saat ini, distribusi pemanfaatan sda khususnya hak pemanfaatan lahan, sebagian besar hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat dengan konsesi lahan puluhan ribu sampai ratusan ribu hektar. Kepala BPN Joyo Winoto bahwa 56 persen aset negeri ini hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.

Ketidakberdayaan, keengganan, dan/atau bahkan “keinginan” pemerintah akan sangat mempengaruhi terwujudnya keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

Pemerintah haruslah mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat kualakambas dan kualasekapuk yang memiliki hak atas kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut dapat salah satunya dicapai melalui pemberian hak pengelolaan dalam pemanfaatan sda.

Apabila kenyataanya tidak terdapat pilihan lain untuk mempertahankan kehidupannya, maka warga Kualakambas dan Kualasekapuk dalam rangka mempertahankan keidupannya tidak memiliki pilihan selain merambah dan bertempat tinggal di kawasan TNBBS.

Karena itulah sangat diperlukan penyelesaian yang komprehensif dengan mempertimbangkan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang sekarang dan juga yang akan datang. Penegakan hukum yang represif seperti pembakaran pemukiman warga di TNWK merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang bersifat instan, insidental, komensalis, parsial, dan sektoral.

Pada satu sisi memberikan perlindungan terhadap generasi akan datang, namun di lain sisi adalah bentuk pengingkaran terhadap jaminan kesejahteraan rakyat bagi generasi sekarang.

Peristiwa pembakaran itu membuktikan bahwa negara melalui aparatur pemerintahnya, telah mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Karena itulah Koesnadi lebih lanjut menegaskan, bahwasanya penegakan hukum lingkungan di kawasan konservasi tidak selesai hanya dengan mempertahankan keberadaan kawasan konservasi dari para perambah hutan, namun penting untuk dipikirkan dan diberikan solusi mengenai alih tempat tinggal, pekerjaan, serta kehidupan sosial budaya yang baru bagi para perambah hutan. Tujuannya tidak lain untuk menjamin agar para perambah tidak kembali merambah hutan.

Penyelesaian “Win-Win Solution”
Aparat penegak hukum selayaknya menghindarkan diri dari klaim, bahwa penegakan hukum yang dilaksanakannya “paling benar” atau sudah sesuai prosedur PUU yang berlaku.

Apabila aparat penegak hukum berpegang bahwa metode penyelesaian yang dilakukannya bukanlah yang terbaik, maka kemungkinan adanya solusi lain yang lebih baik dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi akan terbuka lebar.

Apabila pemerintah mau bersikap terbuka, maka peran serta masyarakat, baik akademisi, tokoh agama, masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya akan dapat dilaksanakan. Dengan begitu upaya untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik akan dapat diwujudkan. Lebih lanjut, karena solusi yang diwujudkan merupakan kesepakatan bersama, maka solusi yang dilaksanakan tentunya akan lebih efektif dan pemerintah akan diuntungkan karena tidak perlu melaksanakan pengawasan sehingga meminimalisir keluarnya sumber daya milik pemerintah.

Dalam kasus Kualakambas dan Kualasekapuk, berbagai pihak menyakini bahwa masyarakat tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Keberadaan perkebunan dan bukti perambahan hutan seperti illegal logging juga tidak ditemukan di sekitar pemukiman mereka.

Karena itu, masyarakat Kualakambas dan Kualasekapuk tidak layak di berikan cap sebagai masyarakat perambah hutan. Bahkan mereka memiliki potensi untuk dijadikan penjaga kawasan TNBBS dari kegiatan illegal logging dan kegiatan negatif lainnya.

Entah tindakan aparat dilandasi oleh kepentingan konservasi atau kepentingan lainnya, namun apabila bekerjasama dengan masyarakat tentunya baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan keuntungan.

Disatu sisi masyarakat tetap mempunyai tempat tinggal dan mata pencahariannya. Sementara dilain sisi, pemerintah mendapat bantuan dari masyarakat untuk mengawasi kelestarian kawasan konservasi seperti TNWK.

Bukankah selama ini pemerintah pusat dan daerah juga selalu mengeluhkan akan minimnya sumberdaya baik anggaran serta SDM dalam mengawasi kawasan konservasi di Indonesia termasuk TNWK.

Lantas pertanyaannya, mengapa saat itu pemerintah seolah mesti melaksanakan tindakan represif…

Leave a comment »