Archive for Good Environmental Governance

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan atau Kasus Lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

Prosedur beracara di persidangan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum acara masing-masing serta dalam berbagai PERMA, demikian pula substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karateristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

 

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk :

  1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup;
  2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
  3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

 

BAB II

PRINSIP – PRINSIP PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy) yang meliputi:

  1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)
  2. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)
  3. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

 

  1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)

Beberapa prinsip subtansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

 

  1. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm).

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

 

  1. 2. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle).

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio : ”Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah In Dubio Pro Natura, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) strict liability.

 

  1. Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

 

  1. Strict liability; Dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

 

  1. 3. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle).

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (preventif) dalam penaatan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh “disinsentif”.

Banyak kesalahfahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara lingkungan hidup diharapkan dapat menempatkan prinsip ini secara tepat, khususnya dalam menentukan faktor-faktor pemberian dan peringan hukuman.

 

  1. 4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

  1. a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
  2. b) Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
  3. c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
  4. d) Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
  5. e) Reorientasi teknologi dan manajemen resiko;
  6. f) Memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

 

  1. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)

Ketika seorang hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, maka pada saat itu ia sedang memastikan berjalannya proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlajutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar, serta (4) Prinsip Daya Penegakan.

 

  1. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penaatan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (people’s empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

 

  1. 2. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem

Prinsip ini sangat penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip ini dalam mengambil putusan tentang perintah melakukan tindakan tertentu.

 

B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan.

Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masiv.

 

B.4. Daya penegakan (Enforceability)

Daya penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (detterent effect); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penaatan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penaatan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks penanganan perkara, maka seorang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkugan hidup yang baik dan sehat.

 

  1. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1) Prinsip Keadilan Antar Generasi, (2) Prinsip Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional, serta (3) Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya.

 

C.1. Keadilan dalam Satu Generasi (Intragenerational Equity) dan Antar Generasi

(Intergenerational Equity)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: 1) Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra; 2) Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; 3) Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; 4) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferenasi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.

 

C.2. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (Common but Differentiated Responsibility)

Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini.

Prinsip 7 : Deklarasi Rio menegaskan :

“ States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystems. In view of the different contributions to global environmental degradation, State have common but differentiated responsibilities.

The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

(“Negara-negara akan bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.”)

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan kedua, karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan teknologinya.

Prinsip Common but Differentiated Responsibilities ini mengandung dua pokok pikiran:

1) Penegasan bahwa tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab bersama dan sama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada pada tingkat nasional, regional maupun global; tanpa melihat negara besar atau kecil.

2) Usaha pencegahan, pengurangan dan pengawasan atas ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara tersebut pada terjadinya pertambahan intensitas ancaman terhadap lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi

 

C.3. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (Equitable Utilization of Shared Resources)

Prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan.

Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas secara bersamaan mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber daya yang telah digunakan).

 

Selengkapnya dapat di download di ”

sk-mahkamah-agung-nomor-036_kma_sk_ii_2013-pedoman-perkara-lingkungan

Iklan

Leave a comment »

Menyambut Babak Baru Karst Kendeng

Kita menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Tengah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/ 4 Tahun 2017. Sebagaimana diberitakan Kompas (17/2017), bahwa Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/ 17/ 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah 660.1/ 30/ 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

 

Lonceng pertanda, selesainya babak kedua konflik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di kawasan karst Pengunungan Kendeng Utara. Sebab inilah kali kedua, PT. Semen Gresik (Semen Indonesia) dibatalkan perizinannya oleh Putusan MA, yang berakibat gagalnya pemanfaatan SDA karst Kendeng.

 

Ketergantungan pembangunan pada pemanfaatan SDA serta investasi yang sudah terlanjur basah, menjadikan babak baru (babak ketiga) adalah suatu hal yang sulit untuk dinafikan. Semua pihak tentu menginginkan konflik tidak terulang lagi. Babak ini diharapkan dapat diselesaikan secara berkeadilan, komprehensif dan tuntas. Karena itu, beberapa catatan dari konflik sebelumnya, bisa diambil sebagai pelajaran bagi semua pihak.

 

Aspek pertama adalah kinerja birokrasi perizinan. Pencabutan izin lingkungan membuktikan birokrasi perizinan selama ini masih jauh dari memuaskan. Pun dengan jangka waktu proses perizinan oleh Semen Gresik (atau Semen Indonesia) yang telah berjalan cukup lama. Secara hukum dimulai, melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Semen Gresik pada tahun 2010. Artinya telah berlangsung lebih dari 5 tahun lamanya, yang akhirnya dicabut. Ironisnya, hal tersebut bukanlah yang pertama kali dialami oleh Semen Gresik. Semestinya, jika memang batuan kapur tidak boleh ditambang, sedari awal izin tidak diberikan.

 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah garda terdepan dalam proses perizinan. Inilah biang keladi terjadinya persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kekeliruan penafsiran Perda RTRW oleh aparat serta komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan (KPA), terkait lokasi pertambangan tidak dapat ditolerir. Jika aparatur pemerintah selaku regulator sukar menafsirkan dokumen RTRW, bagaimanakah dengan nasib pengusaha atau masyarakat umum.Penyusunan, penafsiran dan konsistensi pelaksanaan RTRW yang ideal, diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

 

Kesesuaian perizinan terhadap peruntukan ruang dalam RTRW adalah harga mati. Itulah sebabnya, pejabat berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW diancam pidana oleh UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Walau dalam praktik masih sebatas hitam diatas putih semata.

 

Proses perizinan merupakan salah satu indikator, dari sebelas (11) indikator Indeks Melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index) yang dirilis oleh Bank Dunia. Ketidakpastian hukum dan jaminan investasi tentu menghantui para investor dan iklim bisnis. Pembangunan ekonomi bisa terancam. Kucuran dana selangit untuk pabrik semen karena sudah ada pijakan hukum. Meski kemudian dicabut lantaran tumpang tindih, sangat tidak patut jika hanya investor yang menjadi korban.

 

Kedua, yaitu minimnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Pernyataan sikap penolakan warga rembang terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga adalah bukti belum optimalnya perlibatan masyarakat. Kita patut memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang masih memperjuangkan haknya. Alangkah baiknya apabila kehadiran ultramen dan power ranger disikapi secara lebih arif. Sebagai proses pembelajaran dalam berdemokrasi.

 

Masyarakat adalah pihak yang menanggung dampak akibat suatu kegiatan. Suatu kewajaran apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Kerap terjadi, warga kehilangan aset berupa tanah dan akhirnya hanya menjadi penonton. Timbullah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

 

Pemerintah jangan terkesan tidak proaktif. Sehingga memaksa masyarakat menjemput bola sampai ke Jakarta. Jangan ingat ketika mencari persetujuan izin saja. Peran serta seperti itu jauh dari kata “ideal”. Berikanlah ruang lebih. Sehingga masyarakat turut memperoleh maslahat pembangunan dengan optimal.

 

Ketiga adalah kenyataan bahwa, pertimbangan lingkungan masih menjadi “anak tiri” dalam pembangunan. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dokumen Amdal belum mendekripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer (hidrologi air) dan terancamnya lingkungan hidup masyarakat.

 

Amdal adalah perangkat preemtif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualitas dokumen Amdal merupakan barometer fundamental terintegrasinya aspek lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, rerata kisaran biaya penyusunan Amdal yakni tiga ratus (300) juta sampai dengan lima (5) miliar rupiah.

Nominal tersebut, sepantasnya menghasilkan kualitas Amdal yang sepadan.

 

Penting diketahui, Amdal adalah instrumen yang diterapkan bisa lebih dari ketaatan (over compliance). Komitmen para pihak dalam Amdal ibarat “kontrak”, baik pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Substansinya dapat menampung berbagai dampak penting bagi lingkungan dan masyarakat. Seperti, keberlangsungan usaha, dampak lingkungan hidup atau sumber daya air, mata pencaharian, timbulnya konflik dan kesenjangan sosial, lapangan kerja dan peluang berusaha atau dampak negatif dan positif lainnya. Pelanggaran atau tidak optimalnya pelaksanaan Amdal, bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang berujung dicabutnya perizinan lingkungan.

 

Kinerja Komisi Penilai Amdal (KPA) juga setali tiga uang. Realitanya, Tim KPA yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait, pakar atau akademisi universitas, organisasi lingkungan (LSM) dan masyarakat yang sudah tersertifikasi, terkesan berkolaborasi memuluskan rekomendasi kelayakan lingkungan. Sudah saatnya, akuntabilitas penyusunan dan penilaian Amdal layak menjadi perhatian seluruh pihak.

 

Ketiga aspek diatas sejatinya mencerminkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai upaya pembangunan yang mengintegrasikan tiga (3) aspek, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan aspek sosial masyarakat ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan secara seimbang. Ketiga aspek tersebut seharusnya saling terkait dan saling ketergantungan. Meski dalam praktik ketiganya masih sering berseteru.

 

Jika pemerintah ragu terkait permasalahan lingkungan, maka terapkanlah prinsip kehati-hatian.

Sebelum melaksanakan perubahan Amdal maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Audit Lingkungan dapat didayagunakan. Kajian yang terpercaya tentunya. Benar-benar dapat dipercaya oleh seluruh stakeholders. Supaya silang pendapat dapat diminimalisir.

 

KLHS berguna untuk menentukan layak atau tidaknya kegiatan pertambangan. Sedangkan, perbaikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan melalui Perintah Audit Lingkungan Hidup secara menyeluruh. Audit lingkungan bisa juga melahirkan suatu Kajian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), sebagaimana diatur dalam SE.7/ MenLHK/ SETJEN/ PLA.4/ 12/ 2016 terkait kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi suatu kegiatan yang telah memiliki izin usaha.

 

Babak baru akan dimulai. Komunikasi seluruh stakeholders adalah keniscayaan agar tidak berakhir buntu. Impian menjadi produsen semen terbesar di Asia Tenggara wajib mengitegrasikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sehingga cita pembangunan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bisa terealisasi.

 

Leave a comment »

Contoh Pengumuman Kegiatan/ Usaha Wajib AMDAL

contoh pengumuman kegiatan wajib AMDAL di media massa

 

 

contoh-pengumuman-kegiatan-usaha-wajib-amdal-di-media-massa-koran

contoh lainnya

09_01_2017-contoh-pengumuman-amdal

tata cara pengumuman wajib amdal

Leave a comment »

Kebakaran Hutan Indonesia Terus Terjadi Selama 18 Tahun

Masyarakat mesti tahu… Bahwa Kebakaran HUTAN adalah kegiatan rutin bangsa indonesia…
Iniklah yang membuktikan kinerja pemerintah terhadap Kekayaan Hutan Indonesia.

Ketua Institut Indonesia Hijau Chalid Muhammad dalam diskusi bertajuk Kebakaran Hutan dan Masa Depan Hutan Indonesia yang diselenggarakan Galang Kemajuan Center, MarkPlus Center, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, kemarin.
Pasalnya, kebakaran lahan dan hutan sudah berulang-ulang terjadi sepanjang 18 tahun, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. “Belum lagi dengan 50 juta lebih masyarakat yang terpapar asap, 500 ribu masyarakat menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), serta sudah 19 orang yang meninggal, tunggu apa lagi,” tegas Chalid.
Sumber : Koran Media Indonesia Tanggal 1 NOVEMBER 2015
Jadi, pertanyaanya kemudian adalah :
1. Berapa Ha hutan yang terbakar setiap TAHUNnya ?
2. Berapa perusahaan yang terbukti membakar lahan ? serta berapa luasan areal yang dibakar tersebut ? Kalo jawaban ini GAK JELAS, artinya APARAT PENEGAK hukum, baik Polisi, Dep/ Dinas Perkebunan dan Kehutanan pada TIDUR…makan Gaji buta…
Masih bilang Pemerintah KERJA… Masih seneng denger Reformasi Budaya KERJA… Hahahaha……

Leave a comment »

Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Antara Ada dan Tiada.

Berapakah luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung ? Lalu berapa luas kerusakan hutan di Provinsi Lampung?

inilah jawabannya :
Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km². Atau sekitar 3.528.835 Ha.

Berdasarkan, Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK), luasan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 adalah seluas ± 1.004.735 Ha. sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata taman nasional 462.030 ha hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha.

Hahaha.
Itu luasan cuma DIATAS KERTAS YANG UDAH BULUK.
Itu udah lima belas tahun lalu brooo.
Satu setengah DEKADE.
Masalahnya, sekarang itu realitasnya berapa?
INI MASIH SANGAT GAK JELAS.

LUASAN HUTAN AJA GAK ADA YANG TAHU. Kewajiban siapa?

KETIADAAN data tersebut, sejatinya mencerminkan betapa bobroknya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi LAMPUNG.

Mengapa Bobrok, sebab hampir seluruh publikasi pemerintah daerah provinsi lampung masih menggunakan data BERDASARKAN PENETAPAN DIATAS KERTAS SEMATA.

Masyarakat harus sadar. Bahwa, ketiadaan luasan Hutan serta Peta kawasan hutan di Provinsi Lampung, adalah wujud BURUKnya KINERJA PeEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
MASYARAKAT HARUS MENYADARI KEANEHAN INI.

LUASAN HUTAN MINIMAL 30% ADALAH SUATU KENISCAYAAN.
LUASAN 30% ADALAH AMANAT UU KEHUTANAN.
LUASAN 30 % ITU KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKANNNYA.
APAKAH UU KEHUTANAN ITU CUMA SAMPAH?
APAKAH UU KEHUTANAN ITU BUKAN ATURAN?
KOK LUASAN 30% GAK PERNAH DIPERDEBATKAN.

KENISCAYAAN UNTUK MENJAMIN KUALITAS EKOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI WARGA LAMPUNG.
KALO LUASAN 30% CUMA DIATAS KERTAS YANG GAK MUNGKIN MENJAMIN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
AKIBATNYA, BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR, DAN BENCANA LINGKUNGAN LAINNYA DAPAT TERJADI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

DARI DULU KITA GAK PERNAH PUNYA DATA DAN PETA YANG VALID.
Takut pertanggung jawabannya sih.

Nih Kliping tentang kerusakan HUTAN di Lampung. (seharusnya menjadi gambaran, bahwa HUTAN DI LAMPUNG DIDUGA TIDAK MENCAPAI LUASAN MINIMAL 30% DARI LUASAN WILAYAH. ARTINYA PEMERINTAH DAERAH MELANGGAR UU KEHUTANAN. PEMERINTAH YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG, ADALAH PEMERINTAH YANG BAIK….HAHAHA. MELANGGAR UNDANG-UNDANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

KALO NGOMONG KE MASYARAKAT UNTUK BAKAR PEMUKIMAN DI KAWASAN HUTAN AJA PAKE ATURAN. KALO BUAT PEMERINTAH SENDIRI, UNDANG-UNDANG KEHUTANAN KAYAK SAMPAH…

1. “Separuh Lebih Hutan di Lampung Rusak” Republika Tanggal 30 Maret 2015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/30/nm10ro-separuh-lebih-hutan-di-lampung-rusak

“Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, Senin (30/3), menyebutkan jumlah luas hutan di provinsi ini mencapai 30 persen dari luas daratan. Namun, sayangnya sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak.
Ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, atau sekitar satu juta hektare (30 persen) diantaranya adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini sekitar 53 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan.”

Lha Datanya dimana ?
Tunjukan PETA dimana wilayah yang rusak?
Kalo gak ada data, yah anak SD juga bisa!
Trus kalo rusak gmana tindakannya?
Rusaknya udah berapa tahun?
PERTANGGUNGJAWABAN nya woiii. Jangan cuma ngemeng digaji.

nih data tahun 2010
2. 60% Hutan Lampung Rusak
Republika 1 April 2010
“BANDAR LAMPUNG–Sedikitnya 60 persen lebih dari luas hutan di wilayah Lampung hingga saat ini kondisinya sudah rusak parah. Hal ini terjadi merebaknya penebangan ilegal dan perambahan hutan, yang masih belum tertangani dengan baik.
“Memang, hutan di Lampung saat ini banyak rusak. Sekitar 60 persen rusak. Sedangkan yang masih utuh hutannya di Tambling (Taman Belimbing,” kata Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, di Bandar Lampung, Rabu (31/3).”

JADI Kalo digabung tuh dua data, SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR, JUMLAH HUTAN YANG RUSAK MENGALAMI PENURUNAN, SEKITAR 7%. SEKITAR 70.000 HA.

HAHAHA, BENER NIH DATA, ADA PENURUNAN KERUSAKAN HUTAN…

3. 60 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal April 8, 2014
FAJAR SUMATERA – Dari total luas hutan di Provinsi Lampung 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito, Senin (19/11) mengatakan, guna mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung terus merehabilitasi seluruh hutan di Provinsi Lampung. Untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan, Dishut akan melakukan pengamanan kawasan hutan dari para perambah. “Dishut juga akan memaksa keluar para perambah dari seluruh kawasan hutan,” kata Warsito.

Selain itu, kata Warsito, Dishut juga melakukanpencegahan kebakaran dan melaksanakan program hutan kemasyarakatan di hutan lindung, melaksanakan program hutan tanaman rakyat di hutan produksi. “Terutama juga mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan,” ujar dia.

Diketahui, luas hutan Lampung 1.083.749 ha, meliputi hutan lindung (226.100 ha), suaka alam (422.500 ha), hutan produksi tetap (281.029 ha) dan hutan produksi terbatas (44.120 ha). Berfungsinya masing-masing kawasan hutan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, akan menciptakan prakondisi bagi kelangsungan pembangunan di berbagai bidang.

Sementara itu, Direktur ekskutife Jaringan Kehutanan Rakyat Provinsi Lampung, Hendriansyah mengatakan, sebagian hutan kini kondisinya rusak parah dan kritis hingga mencapai 60 persen lebih. Kerusakan paling parah terjadi dikawasan hutan produksi, karena penebangan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan akan tetapi tidak melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang telah ditebang. “Selain itu, kebakaran hutan juga mengakibatkan rusaknya hutan. Data dari hot spot sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan,” ujar Hendriansyah.

Menurut Hendriansyah, Pemprov Lampung memang perlu menggenjot pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Metode pendekatan secara partisipatif merupakan cara paling efektif untuk mengurangi dampak kerusakan hutan dan lingkungan. Rencana pelestarian hutan dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) bersama pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan LSM. “Upaya lain yang dapat dilakukan agar produksi hasil hutan tetap stabil bahkan meningkat tanpa mengabikan kelestarian hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara intensif. Kemudian, peningkatan pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan, pembentukan usaha kecil menengah melalui kemandirian masyarakat, serta membentuk koperasi. Selain itu program hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa,” jelas dia.

Hendriansyah juga mengatakan, beberapa pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan, antara lain pemerintah, DPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan. Berikutnya, pengusaha swasta, LSM yang peduli pada pelestarian hutan, masyarakat (kelompok tani hutan), serta akademisi.

Sumber: fajarsumatera
(http://walhilampung.org/?p=1035)

4. Kerusakan Hutan Lampung Capai 65%
Tanggal March 30, 2014
Bandarlampung,HL-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Syamsul Bahri menyatakan, kondisi kerusakan hutan di Lampung telah mencapai 65% tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Justru yang paling parah terjadi perambahan liar terdapat di kawasan hutan produksi yakni mencapai 65%, sedangkan di kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai 35%, dari luas hutan Lampung yang mencapai 1,3 juta ha.

Hal itu diungkapkan Syamsul Bahri pada HL, Jumat (4/10) terkait kondisi hutan yang setiap tahun makin rusak akibat perambahan liar dan penambangan tidak berizin. Bahkan sudah puluhan perusahaan tambang ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat AMDAL dan akan melakukan penambangan di hutan lindung dan konservasi, ungkapnya.

“Umumnya mereka mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi penambangan emas, perak, batubara, mangan, pasir besi dan pasir kuarsa (bahan kaca). Kami juga telah membuat edaran di kalangan para bupati agar tidak mudah memberikan izin pengelolaan hutan untuk pertambangan tanpa kordinasi Pemprov Lampung dan Kementerian Kehutanan. Kami tidak ingin Lampung seperti di Kalimantan, hampir semua jengkal lahan dipenuhi lokasi tambang batubara sehingga merusak lingkungan, kata dia.

Terkait kerusakan hutan di Lampung, pihaknya sudah megajukan program reboisasi pada pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 300 milyar. Pihaknya juga mengadakan program kehutanan untuk masyarakat (HKM) dan program hutan konservasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi, katanya.

Sebelumnya di era otonomi daerah yang kebablasan saat ini, disinyalir banyak sekali bupati-bupati yang menjadi raja kecil merusak hutan karena memberikan izin sembarangan pada pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, akibatnya terjadi konflik dengan masyarakat, terjadi bencana tanah longsor, banjir dan penggundulan hutan. Anehnya bupati yang beri izin pihak kehutanan yang disalahkan jika terjadi bencana, ujar Menhut Zulkifli Hassan para wartawan, disela-sela work shop peranan pers dalam pelestarian hutan, kemarin.

Zulkifli mengaku pernah didemo bupati, anggota dewan dan warga Kabupaten Nagan Raya Aceh, terkait perizinan hutan. Yang beri izin bupati yang terdahulu, anehnya kami yang didemo, ini kan lucu. Seharusnya bupati lama yang harus bertanggung jawab, bila perlu proses hukum karena oknum mantan bupati melakukan perusakan lingkungan dan penggundulan hutan, ujar dia.

Menhut juga melihat kerusakan parah di Kalimantan terkait pemberian izin tambang batubara di hampir semua wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kaltim dan Kalteng. Bahkan di Pulau Laut dulu ada sebuah puncakgunung, telah habis dikeruk pengusaha untuk diambil batubaranya. Begitu pula rakyat Kabupaten Sumabawa Barat yang melakukan demo karena oknum bupati memberikan izin pertambangan. Bahkan saat rakyat menutup akses pelabuhan dibubarkan polisi terjadi bentrok dan ada korban jiwa, ini fakta yang menyedihkan sekali, katanya.

Dikatakan, di Sumut juga terjadi bupati membebaskan areal hutan untuk lokasi pembangkit listrik dengan dana APBD, akibatnya dia diperiksa jaksa dan polisi karena dinilai tidak prosedural. Maksudnya baik ternyata melanggar aturan, katanya.

Menhut juga banyak menolak izin-izin pertambangan di lokasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi karena merusak lingkungan. Seperti tambang nikel dan mangan, kalau proses produksi dilakukan dalam bentuk setengah jadi, akan kami beri izin, namun kalau dalam bentuk bahan mentah untuk diekspor kami tolak. Sebabnya para pengusaha meninggalkan lubang-lubang menganga yang tidak dilakukan reklamasi, negara hanya dapat 10 persen royalti tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Indonesia, ujar dia.

Menhut juga mencontohkan kasus Freport di Papua, tambang emas di Batu Hijau Sumbawa, negara hanya dapat uang kecil, mereka para investor mengeruk bumi kita dan meraih keuntungan sangat besar, kita hanya ditinggalkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, ujar dia. HL-08.

Sumber: haluanlampung
WEB (http://walhilampung.org/?p=637)

5. 64 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal : March 8, 2014

Jurnas.com | PROVINSI Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 hektar atau 30,43 persen dari luas daratannya. Namun, dari luas hutan sebesar itu, saat ini diperkirakan 64 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung, Sjachroedin seperti yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Berlian Tihang, dalam sambutannya saat pembukaan “Penyerahan Sertifikat Legalitas Kayu Untuk Hutan Rakyat dan Peluncuran Tanda V-Legal” di Novotel Hotel, Lampung Selatan, Kamis (10/11) malam.
“Akibat kerusakan hutan itu, fungsi-fungsinya menjadi sangat terganggu, baik fungsi ekonomi maupun ekologis,” kata Sjachroedin.

Dijelaskan Sjachroedin, ada beberapa permasalahan yang menonjol di bidang kehutanan Lampung. Di antaranya rusaknya daerah tangkapan air DAM Batutegi, tingginya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, terlantarnya beberapa areal kelola Hutan Tanam Industri (HTI), maraknya perambahan dan konflik kawasan hutan, rusaknya hutan mangrove di wilayah pesisir pantai, adanya daerah enclave dalam Taman Nasional yang masih terisolir. “Serta belum optimalnya pemanfaatn potensi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, dan Cagar Alam Laut Krakatau,” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Sjachroedin, Pemprov Lampung telah melakukan beberapa upaya, yakni pertama, rehabilitas Hutan dan Lahan pada daerah tangkapan air DAM Batutegi, hutan lindung, dan hutan mangrove. Kedua, pengembangan Hutan Rakyat melalui Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) pada lahan di luar kawasan hutan yang kurang produktif. Langkah ketiga, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sumber: jurnas.com

Kelima, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan HTI dan mengusulkan pencabutan dan pengalihan hak kelola bagi pemegang ijin yang tidak aktif. “Terakhir, melakukan penanganan terhadap perambahan dan penjarahan dalam kawasan hutan negara melalui operasi pengamanan dan penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengamankan hutan melalui pembinaan kader konservasi dan pam swakarsa,” ucapnya.

Selain itu, masih diterangkan Sjachroedin, Pemprov Lampung juga sudah mengalihfungsikan 37 orang Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk dijadikan tenaga Polisi Kehutanan yang telah dilatih selama tiga bulan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. “Serta melakukan pembentukan tiga unit UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gedong Wani, dan UPTD KPHP Muara Dua,” ujar Sjachroedin.
– See more at: http://www.jurnas.com/news/44734/64-Persen-Hutan-Lampung-Rusak-2011/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.EOk4n07D.dpuf
(http://walhilampung.org/?p=1040)

6. Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra
(Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Copyright Antara News 2006, Maret 2006.)

Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Bandar Lampung,. WALHI Lampung menyebutkan pada eksposenya di Bandar Lampung, Rabu (29/3) kerusakan hutan di Lampung yang tergolong terparah di Sumatera itu antara lain akibat laju perusakan hutan oleh ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta perkebunan yang semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, menilai kerusakan hutan di daerahnya tergolong yang paling parah di daratan Sumatera, dengan tingkat degradasi mencapai 70 persen tutupan hutan alam yang ada.

“Kalau persoalan itu semua belum dapat diatasi oleh pemerintah, maka laju deforestasi hutan di Lampung akan makin meluas, sekarang saja sudah sekitar 70 persen tutupan hutan alam di Lampung terdegradasi,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Mukri Friatna. Kasus-kasus dan konflik kehutanan di Lampung sejak tahun 1980 hingga sekarang masih terjadi dan belum dapat dituntaskan.

Selain ancaman perambahan, penjarahan hutan dan perburuan liar, konflik tata batas dan praktek illegal logging memberikan kontribusi besar bagi perusakan hutan di Lampung itu. WALHI menyebutkan, konflik tata batas kehutanan di Lampung, antara lain terjadi di kawasan Desa Betung, Kec. Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dengan areal hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus dengan areal lindung Register 22 Way Waya.

Konflik tata batas serupa juga terjadi dengan beberapa kampung di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung Timur dan sejumlah kawasan lindung (Register) yang ada di Provinsi Lampung ini. WALHI Lampung membeberkan data resmi luas areal hutan di Lampung yang kian menyusut (di atas kertas) berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan, tahun 1991 seluas 1.237.268 ha (37,48 persen luas daratan Lampung), tahun 1999 menyusut menjadi 1.144.512 ha (34,67 persen), dan tahun 2000, hutan di Lampung menjadi 1.004.735 ha (30,43 persen).

Kondisi hutan di Lampung yang masih tersisa itu, umumnya sudah tidak lagi berhutan dengan cakupan berkisar 34 persen hingga 80 persennya. Kondisi hutan yang masih mencapai 66 persen, diantaranya TN Bukit Barisan Selatan, Tahura Wan Abdurrahman dan Cagar Alam laut kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Leave a comment »

COPAS Opini, “Pergeseran Makna Izin Lingkungan”

Sumber dari Web : (https://gagasanhukum.wordpress.com/)

Judul : Pergeseran Makna Izin Lingkungan

Oleh Sudharto P Hadi
28 Februari 2015 0:41 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

PADA pengujung 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Bidang LHK dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM.

Kebijakan itu menindaklanjuti inisiatif Presiden Jokowi mempermudah investasi dengan mengintegrasikan semua persyaratan di bawah satu atap. Apa makna izin lingkungan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan lingkungan?

Izin lingkungan merupakan ketentuan baru dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan ditambahkannya persyaratan izin lingkungan pada rencana usaha/kegiatan itu untuk memastikan rencana usaha/kegiatan dilengkapi kajian lingkungan dalam bentuk amdal atau UKL/UPL.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Keluhan – Peringkat Kinerja Lingkungan – PROPER 2013

Malam ini adalah malam penghargaan PROPER Lingkungan 2013.
Menurut saya Proper Prokasih yang dahulu terbukti sebagai program inovatif “teladan”, kini mengarah menjadi program formalitas belaka. KLH yang seharusnya menjadi Punggawa Program tersebut, semakin menurun Kinerjanya. Banyak kekurangan yang sulit diungkapkan pada keluhan ini. Namun beberapa hal terakhir, yang menyorot kinerja KLH dalam pelaksanaan Proper dan Penaatan Hukum Lingkungan, yang sangat “HITAM” menurut saya, antara lain yaitu :

1. Penerapan Dasar Hukum PERMENLH NOMOR 13 TH 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri MIGAS, yang diterapkan pada kegiatan usaha diluar Kegiatan Industri Migas pada penilaian PROPER tahun ini dan sebelumnya. Bagaimana mungkin, Baku mutu kegiatan migas diterapkan pada industri Sawit atau Industri Nonmigas??? Saya malas baca isinya, sebab dari judul PerMenLHnya sudah jelas sepertinya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan “ASAL”. Pernah saya mendengar secara langsung kata-kata, “Yah maklum, hasil kerja semalam” untuk penyusunan suatu Draft PerMenLh. Terakhir saya ikut di pembahasan PerMenLH, Draftnya parah, apakah pantas institusi setingkat kementerian melaksanakan Pembahasana Peraturan yang Lampiran-nya saja belum lengkap. Lah yang mau dibahas apaan? Boro-boro mau bahas tentang tata cara Legal Drafting Perundangan… Emamngnya aturan itu hanya dipake satu atau dua hari ?? sampai sekarang saya minta Kajian Akademis tidak dipenuhi. Jauhkanlah Perundangan dari bayang-bayang PROYEK MENCARI PROKER ATAU DANA.

3. Semakin banyak kuantitas Proper, semakin menurun kualitas terhadap Penghargaannya. Pertanyaannya, kenapa PROPER diwajibkan??? Kalau seharusnya 10.000 perusahaan ikut serta, namun hanya mampu diikutsertakan sebanyak 1000 (10%) perusahaan saja. Parahnya, jangan kata mengharap penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari aparat pemerintah, khusunya penyelenggara Proper sendiri sudah jauh menurun. Kami idustri seolah dianggap “enggan mengikuti aturan”.
Padahal kalau mau bahas aturan, JUMLAH PESERTA PROPER hanya 10%, TENTU “MELANGGAR” PERATURAN PROPER ITU SENDIRI.
BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG DIATUR, MAU DIATUR, SAMA APARAT YANG PURA-PURA TIDAK TAHU KETIKA MELANGGAR PERATURAN.
DAMPAK SOSIOLOGI HUKUMNYA APAAN? PROPER ITU basa-basi formalitas, parahnya lagi lama-kelamaan BISA DIBELI.
Terlebih, apabila penerapan PerMenlh BME MIGAS (diatas) terbukti menyalahi kewenangan!, bagaimana mungking si pembuat aturan bisa teledor, dan menerapkan peraturan sesuka institusinya sendiri. Kealpaan pun tentu tidak dapat ditolerir…apalagi kesengajaan.

Sepengetahuan saya, banyak Industri yang ingin Taat Peraturan, sayangnya upaya pembinaan dalam meningkatkan pemenuhan ketaatan PUU sangat MINIM.
Seolah aparat mengatakan kepada kami, “itu aturan, yang sudah diatur harus dilaksanakan. istilah TIDAK BISA atau Tidak Mungkin untuk melaksanakan peraturan, seolah tidak ada dalam Kamus penaatan KLH. Semua peraturan bagi peserta Proper harus ditaati… Masalah dalam pelaksanaan, URUSAN PERUSAHAAN semata. Bukan URUSAN KLH”.

Terakhir, sekedar share pandangan saya :
“kalau aparat bersih dan baik, apakah perusahaan yang diatur bisa bersih dan baik?”
“Kalau aparat tidak baik, apakah perusahaan dapat berusahan dengan cara yang BAIK”
hehehe, kalau dalam dunia kontraktor tentu saja Kontraktor jujur tidak akan dapat proyek apabila penyelenggara proyek itu tidak jujur.
Harapan yang sangat besar tentu ada di KLH, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan…KLH adalah Garda terakhir perjuangan lingkungan…

Semoga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bukan hanya khayalan belaka…Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tujuannya baik ini…

Draft Permen PROPER bikinan Institusi Negara Indonesia
Draf+Permen+Sawit+versi+2013-+versi+tgl+20+November+2013

Comments (3) »