Posts tagged Penyimpangan Penegakan Hukum

Perubahan Izin Lingkungan – Adendum Amdal – Revisi

Menurut Pasal 1 Butir 35 UUPPLH 32/ 2009, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Terkait hal tersebut, dalam Pasal 36 ayat (1), menetapkan, bahwa Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

 

Pasal 73 PP Izin Lingkungan 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

 

Catatan :

Ketiadaan sanksi jika pemrakarsa tidak mengajukan izin lingkungan.

HGU BTLA tahun berapa ? dengan kata lain, kegiatan sudah berjlan. Jadi seharusnya tidak dapat disusun UKL-UPL tapi DPLH.

 

Pasal 50

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

 

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  4. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  5. penambahan kapasitas produksi;
  6. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
  7. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
  8. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
  9. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  10. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  11. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  12. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  13. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  14. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

diterbitkannya Izin Lingkungan.

 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

  1. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  2. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

 

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

 

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Iklan

Leave a comment »

Contoh Pengumuman Kegiatan/ Usaha Wajib AMDAL

contoh pengumuman kegiatan wajib AMDAL di media massa

 

 

contoh-pengumuman-kegiatan-usaha-wajib-amdal-di-media-massa-koran

contoh lainnya

09_01_2017-contoh-pengumuman-amdal

tata cara pengumuman wajib amdal

Leave a comment »

KAJIAN HUKUM DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

Latar belakang

Sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1986, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Amdal dikeluarkan, sampai dengan saat ini, Tahun 2016 masih sangat mudah dijumpai kegiatan atau usaha yang belum memiliki suatu dokumen kajian lingkungan atau AMDAL serta Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Ironisnya, suatu hal yang buruk bagi upaya penegakan hukum adalah, bahwa kenyataannya sebagian besar kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor aparat penegak hukum, misalnya kantor Dinas Lingkungan Hidup/ Badan Lingkungan hidup, kantor kepolisian daerah, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, diduga pada akhir tahun 2015 masih banyak yang belum memiliki Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup, berupa AMDAL atau dokumen UKL-UPL.

Hal tersebut tersirat dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu SK NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (SE KLHK DELH dan DPLH 2015). (Download disini)

Secara hukum, maka kantor-kantor aparat yang mendapat gaji dari APBN tersebut, berpotensi melakukan kejahatan lingkungan, yaitu berupa menjalankan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau Kelayakan Amdal serta Rekomendasi UKL-UPL.

Sejak tahun 2010, lebih kurang lima tahun lamanya, pemerintah telah mengakomodir, bagi kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (saat ini Izin Lingkungan) untuk menyusun DPPLH/ DELH (Audit Lingkungan) atau DPLH. Dokumen DELH dan DPLH itulah, yang kemudian oleh pemerintah menjadi prasyarat untuk menerbitkan suatu izin lingkungan. (Baca Pasal 121, tentang penyusunan Audit Lingkungan dan DPLH)

Sayangnya, baik bagi kantor aparat pemerintah ataupun perusahaan, seolah enggan memperdulikan keberadaaan dokumen lingkungan. Akibatnya hampir seluruh kantor dinas atau kantor lembaga pemerintahan tidak memiliki Izin lingkungan.

Menurut Pasal 121 UUPPLH, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun (3 Oktober 2011) sejak berlakunya UUPPLH (3 Oktober 2009), diwajibkan menyelesaikan audit lingkungan hidup. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 2010, diterbitkan PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Permenlh DELH dan DPLH 2010). Pemenlh No. 14 Tahun 2010 telah menetapkan ketentuan mengenai tata cara penyusunan, format penulisan dan mekanisme penilaian DELH dan DPLH oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 2 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan :

(1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

  1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

Pasal 18 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan ”Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, menurut Pasal 73 PP Izin Lingkungan Tahun 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (23 Februari 2012), dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Secara komprehensif, maka pada prinsipnya upaya penyusunan dokumen DELH dan DPLH oleh pemrakarsa bertujuan untuk memperoleh Izin Lingkungan, sehingga pemrakarsa dapat terbebas dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 109 UUPPLH 2009. Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sayangnya,sampai dengan tahun 2012, masih banyak usaha dan/ atau kegiatan yang belum menyusn DELH ataupun DPLH. Seharusnya, setelah lewat ambang batas waktu, 3 oktober 2011, maka pemerintah dapat menjatuhkan SANKSI PIDANA sebagaimana telah ditetapkan dalam UUPPLH. Sayangnya, sampai saat ini, UUPPLH terbukti TIDAK BERLAKU bagi aparatur pemerintah negara INDONESIA. Aparat cenderung bertindak sesuka hatinya tanpa disertai landasan hukum yang jelas.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Bukti konkritnya kemudian, pada tanggal 27 Desember Tahun 2013 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat Edaran tersebut kontroversial, sebab sangat jelas telah bertentangan dengan UUPPLH, yaitu PASAL 109 tentang SANKSI PIDANA bagi kegiatan yang tidak memiliki IZIN LINGKUNGAN.

Surat Edaran Menlh 2013 memerintahkan gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi teguran tertulis yang berisi perintah membuat dokumen lingkungan, paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan.

Selain itu, Surat Edaran Menlh 2013 tersebut menetapkan bahwa keputusan dokumen lingkungan (DELH/DPLH) sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.

Sayangnya, SE yang cenderung kontroversial tersebut lagi-lagi tidak digubris. Bahkan, intitusi atau kantor pemerintah yang seharusnya terkena kewajiban menyusun DELH atau DPLH, cenderung tidak tahu, atau bahkan enggan untuk menyusun DELH dan DPLH.

dprd-lampung
Keterangan : Bangunan Gedung DPRD merupakan salah satu bentuk kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan ? Apakah hal tersebut sudah dilaksanakan? Apakah UUPPLH berlaku bagi aparat atau kantor pemerintahan yang digaji dan dibiayai dari uang APBN negara Indonesia? Apakah aparat pemerintah seharusnya jadi teladan dalam menyusun dokumen lingkungan?
Download Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) down;oad disini : Surat-Edaran-DPLH-DELH-2013.

Pada tahun 2015, setelah UUPPLH berulang kali diabaikan…, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali mengeluarkan SURAT EDARAN, yang pada prinsipnya adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan hukum tentang SANKSI PIDANA yang telah diatur dalam PASAL 109 UUPPLH.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Ironisnya, pada butir (4) poin (a) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, menegasikan agar INSTANSI PEMERINTAH (Pemerintah daerah dan Departemen Non KLHK), untuk segera menyusun DELH dan DPLH.

Sehingga secara tersirat jelas, menyatakan bahwa, masih banyak instansi pemerintah seperti Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, Kantor Bupati dan kantor Walikota serta Kantor Gubernur yang tidak memiliki Dokumen Lingkungan. Alasannya, memang sungguh sangat tidak jelas, sebab, sangat sulit mengetahui apakah kantor-kantor tersebut memiliki dokumen lingkungan.

Penulis juga sudah coba mengidentifikasi keberadaan izin lingkungan milik bangunan kantor instansi pemerintahan melalui situs DADU Online milik kementerian lingkungan dan kehutanan, yang sering mengalami gangguan. Hasilnya nothing…

Cek SITUS RUSAK Mulu:

(http://www.dadu-online.com/home/index/)

perbaikan terusss

Bisa jadi aparatur pemerintah tidak mengerti atau mungkin juga enggan menaati ketentuan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_1

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_2

 

LANDASAN HUKUM DELH DAN DPLH

  • Pasal 121 UUPPLH tentang penerapan Audit Lingkungan dan DPLH.
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 pada tanggal 7 Mei 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 perihal Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK) Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

 PENGERTIAN

  • Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
  • Sedangkan Pengertian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
  • Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (UUPPLH)
  • Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (UUPPLH)
  • Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. (PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH-DPLH)

 

TATA CARA PENYUSUNAN DELH dan DPLH – JANGKA WAKTU

Menurut UUPLH, jangka waktu yang dimaksud, terkait penyusunan DELH dan DPLH adalah jangka waktu penerapan ancaman sanksi pidana bagi kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah dua tahun berlakunya UUPPLH, yaitu tanggal :

Maka ketentuan pasal 109 bisa berlaku.

Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Menurut Permenlh Nomor 4 Tahun 2010, jangka waktunya : pasal 2 Ayat (2), DELH dan DPLH wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011

Surat dengan Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Surat Edaran MenLH Nomor SK Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013, tertanggal 27 Desember 2013, jangka waktunya tidak ditetapkan. Hanya memerintahkan untuk Gubernur atau Bupati dan Walikota agar mengeluarkan Sanksi Administaratif berupa teguran tertulis, yaitu pelaksanaan kewajiban penyusunan DELH dan DPLH, dengan waktu paling lambat 18 bulan sejak Surat Edaran ditetapkan, yaitu tanggal 27 Juni 2015.

Hal tersebut juga menjelaskan, bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting, dalam rangka membina dan mengawasi dunia usaha dalam rangka penaatan hukum lingkungan, khususnya terkait Izin Lingkungan atau dokumen lingkungan Amdal dan UKL-UPL.

Setelah itu, pada tahun 2015, menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015, hanya menghimbau untuk segera melaksanakan surat menteri lingkungan hidup yang dikeluarkan pada tahun 2013 (bukan surat dari lembaga KLHK lho… tapi surat dari menteri lingkungan 2013). Sementara jangka waktu pelaksanaan dan penetapan DELH dan DPLH mengacu pada surat kementerian lingkungan hidup (KHL) pada tahun 2013.

Anehnya, jangka waktu yang ditetapkan menurut SE Tahun 2013 adalah tertanggal 27 Juni 2015, diubah menjadi 27 Desember 2015 oleh SE Tahun 2015.

DELH DPLH sebagai instrumen PPLH-EDited

Environmental Impact Assessment In Indonesia; Review of environmental impact assessment In Indonesia; environmental impacts;  development: environmental impact assessment in Indonesia

LANJUTAN

Saat ini juga sudah keluar keputusan yang baru. terkait DELH dan DPLH.

Coba dianalisis. Bandingkan kedua SK ini, bagaimana sikap pemerintah kepada kegiatan milik pengusaha pada SK ini, lalu bandingkan dengan sikap pemerintah kepada kegiatan milik pemerintah atau aparat penegak hukum????

PAdahal sama-sama mensyaratkan dokumen DELH dan DPLH, tapi satu ada ancama, satunya tidak!!! SAKIT

se-delh-2016

Pertanyaan-pertanyaan ?

Apakah Kantor Kementerian SUDAH dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH?

Apakah Kantor Polisi SUDAH ddan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH ??

Apakah Kantor Kejaksaan SUDAH dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH???

Apakah Kantor Mahkamah Agung Sdan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH ?

Apakah Kantor LSM seperti WALHI, ICEL, atau ICW atau LSM lainnya atau NGO sudah dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH – SPPL?

Kalau yang suka menegakkkan HUKUM Lingkungan aja belum TAAT… Dipikir dulu sebelum mengancam kegiatan usaha milik swasta atau para PENGUSAHA!!!

Buat para mahasiswa dan DOSEN, apakah Bangunan Gedung di Universitas atau Fakultas anda sudah memiliki Dokumen Lingkungan, berupa MDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH – SPPL ???

Kalau belum atau tidak tahu jawabannya??? cari tahu dulu!!! Baru komentar tentang penegakan hukum lingkungan !!!

Comments (2) »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – DADU – Cermin BURUKNYA Kinerja KEPARAT

Sistem Informasi Lingkungan – DADU
Pernah mendengar istilah tersebut :
Istilah tersebut dapat dijumpai di sebuah SITUS, yaitu :
http://www.dadu-online.com/home/index/

Pada prinsipnya, dadu adalah sarana Pengawasan terhadap Izin lingkungan.

Pengawasan terhadap Izin lingkungan dibutuhkan Sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut.
Karena itulah DADU telah memuat: Daftar Informasi Publik (DIP) Amdal, UKL- UPL Dan Izin Lingkungan yang dapat diakses oleh publik

Pengawasan terhadap Izin lingkungan dibutuhkan Sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut.
DADU telah memuat: Daftar Informasi Publik (DIP) Amdal, UKL- UPL Dan Izin Lingkungan yang dapat diakses oleh publik

DADU dikembangkan oleh kantor Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan di bawah naungan Deputi Menteri LH BIdang Tata Lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) sejak tahun 2008. Pengembangan DADU merupakan bagian dari kegiatan Environmental Sector Programme (ESP) yang didanai Danish International Development Agency (DANIDA). Pada awalnya di tahun 2008, DADU dikembangkan dengan tujuan untuk mencatat substansi dokumen RKL-RPL dan UKL-UPL berikut laporan-laporan pelaksanaannya. DADU diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan mendapatkan informasi dan data lingkungan yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut. Seiring waktu pengembangannya, konsep DADU terus disempurnakan. Sekarang DADU memiliki fungsi untuk pencatatan substansi dokumen KA-ANDAL dan ANDAL. DADU juga dapat digunakan untuk mengarahkan pemrakarsa dalam penyusunan dokumen-dokumen AMDAL. Konsep DADU dipastikan akan terus berkembang sesuai saran dari para penggunanya. PT Qipra Galang Kualita dipercaya KLH dan DANIDA untuk mengembangkan DADU, mulai dari konsep sampai ke pemrogramannya. DADU sudah diperkenalkan ke para stakeholders AMDAL di tahun 2010.

Dokumentasi AMDAL Dan UKL-UPL (DADU) merupakan suatu perangkat pengelola informasi berbasis jaringan internet yang dirancang untuk mendukung tiap instansi lingkungan dalam mengelola proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Pada intinya, DADU memiliki bagian-bagian yang disediakan untuk 1) pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan, 2) instansi lingkungan, dan 3) publik. Semua dapat diakses langsung secara on-line dari situs DADU. Untuk pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan, DADU memiliki:

Modul SUSUN: Berisi aplikasi-aplikasi untuk menyampaikan informasi dokumen-dokumen AMDAL atau UKL-UPL dari suatu kegiatan. Aplikasi-aplikasi dalam modul ini terdiri dari aplikasi DAFTAR, aplikasi ACUAN, aplikasi ANALISIS, dan aplikasi KELOLA-PANTAU.
Modul LAPOR: Berisi aplikasi-aplikasi untuk menyampaikan informasi pelaksanaan RKL-RPL atau atau UKL-UPL dari suatu kegiatan. Aplikasi-aplikasi dalam modul ini terdiri dari aplikasi DAFTAR dan aplikasi LAPOR.

Kedua modul di atas dapat diakses dari BOKS KEGIATAN-nya masing-masing. Untuk instansi lingkungan, DADU memiliki:

Aplikasi GERBANG: yang berfungsi sebagai pintu pertukaran informasi antara instansi lingkungan dengan pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan.
Aplikasi PERIKSA: yang berfungsi untuk memeriksa dan menanggapi informasi yang dikirim dari modul SUSUN.
Aplikasi KENDALI: yang berfungsi untuk memeriksa dan menanggapi yang dikirim dari modul LAPOR.

Ketiga aplikasi di atas dirancang hanya untuk membaca, menanggapi, mengolah, menyaring, dan menampilkan berbagai informasi yang disampaikan melalui modul SUSUN dan modul LAPOR. DADU selalu mengalami perbaikan dan peningkatan fungsi. Informasi terbaru mengenai DADU akan selalu disampaikan melalui situs DADU ini.

BAGUS sekali FUNGSINYA bukan…SAYANGNYA itu cuma KHAYALAN LAGI…
begitu saya akse di Tanggal 12 Desember 2015, inilah HASILNYA

Dadu Online
RUSAK terus….
APBN jalan terus…acara di hotel BINTANG lima jalan terus…

Bukti lainnya:

Dadu Online 1
Lha…udah bulan desember tahun 2015 kok publikasi yang ada masih di TAHUN 2014. Sungguh terlalu…Kemana aja duit APBN selama ini yah….

Bukti tersebut sudah sulit terbantahkan…

TERKAIT PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – maka DADU dapat membantu STAKEHOLDERS untuk memahami pengelolaan lingkungan yang telah tercantum dalam UKL-UPL/ Dokumen Lingkungan PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON.

Sayang sekali, negara ini BOBROK…karena AParatuurnya BOBROK…dah hampir SATU dekade, masih GAK MELEK INTERNET. Ntah DISENGAJA atau memang BOBROK…NASIB jadi masyarakat… INFORMASI disumputin…patut diduga lhoooo…. KENAPA? ada udang dibalik batu…

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – Ilustrasi Kronologis Izin Lingkungan

Tahapan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL)

Dokumen lingkungan : terdiri atas Amdal dan UKL-UPL. (Bagaimana dengan DELH dan DPLH)

Contoh kasus penyusunan dokling.

1. Seorang pengusaha bernama SARNO berniat membangun sebuah Apartemen.

2. Apartemen tersebut adalah APARTEMEN MATRIX 55 di Jalan MOLIMO Kelurahan Justicia Kecamatan Bulaksumur Kota Istimewa.

3. APARTEMEN MATRIX 55 memiliki luas bangunan 9.055 M² dan terletak di areal lahan seluas 1 Ha atau 10.000 M².

4. Sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH, maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk Izin Lingkungan, yang terlebih dahulu sebelum memperoleh suatu Izin Usaha. Salah satu jenis izin usaha dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen MATRIX 55.

Hal tersebut diatur UUPPLH Pasal 40 Ayat 1 dan Penjelasannya serta Ancaman Pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2).

Issue 1 = Sarno telah memperoleh IMB tanpa memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu.

Setelah memiliki IMB pada dasarnya Srno berhak melaksanakan pembangunan, sesuai dengan IMB yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah ISTIMEWA. Permasalahannya adalah, apakah IMB yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan UUPPLH….

5. Salah satu syarat memperoleh Izin Lingkungan adalah, jika APARTEMEN MATRIX 55 berdampak PENTING terhadap lingkungan, maka Sarno harus memiliki dokumen AMDAL. Namun jika kegiatan Sarno tidak tidak berdampak penting maka Sarno harus menyusun atau mengisi formulir UKL-UPL. Jika kegiatan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55 tidak termasuk kegiatan Amdal atau UKL-UPL maka Sarno wajib membuat SPPL (Surat Peryataan Kesanggupan Lingkungan).
Menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLH 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Amdal, maka APARTEMEN MATRIX 55 tergolong jenis kegiatan yang tidak wajib Amdal atau Tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Secara umum, biaya penyusunan AMDAL oleh konsultan mencapai 250 juta sampai dengan 5 Miliar. Ada 2 isu utama terkait ongkos penyusunan tersebut, yaitu mahalnya biaya yang mengakibatkan pengusaha enggan menyusun dokumen Amdal. Kedua, yang utama adalah, perbedaan harga yang terlampai jauh, mencapai 1:20 kali lipat, mencerminkan adanya perbedaan kualitas dokumen Amdal yang disusun.
Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka pembangunan gedung dengan luas lahan 0,5 Ha – 5 Ha dan/ atau gedung dengan luas bangunan 500 M² – 10.000 M² tergolong jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Oleh sebab itulah, Bung Sarno menyusun (mengisi Formulir) UKL-UPL.

Issue 2 : Umumnya penyusunan/ Formulir UKL-UPL adalah saran dari BLH di Kabupaten/ Kota, UKL-UPL, dikarenakan sebagian besar daerah belum menetapkan aturan hukum/ perda terkait jenis kegiatan wajib UKL-UPL.
Seharusnya UKL-UPL adalah Formulir yang diisi oleh pemrakarsa kegiatan disertai arahan dari BLH. Namun selama ini, UKL-UPL disusun oleh konsultan, terkesan dibudidayakan oleh BLH, sebagai kamuflase pungutan liar, dengan anggaran penyusunan sekitar 30 – 200 juta.

6. Sesuai dengan fungsinya, maka Formulir UKL-UPL atau Dokumen UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang belum berjalan.
Issue 3 = Apabila Sarno telah memperoleh IMB, dan telah melaksanakan pembangunan LOUNGE untuk Apartemennya, apakah tepat, apabila Kegiatan Usaha Sarno mengisi Formulir UKL-UPL (menyusun Formulir UKL-UPL). Bukankah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, maka kegiatan usaha yang berjalan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan diancam Sanksi atau Sanksi PIDANA.
Kemudian, menurut ketentuan perundangan maka Apartemen Matrix dapat menyusun DPPLH (Kroscek).

7. Sesuai dengan peraturan ? UKL-UPL ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW

8. Setelah mengisi Formulir UKL-UPL, maka Sarno mengajukan Permohonan Rekomendasi UKL-UPL (Persetujuan UKL-UPL) dan Izin Lingkungan secara bersamaan.

9. Sesuai ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, maka BLH Kota Istimewa atau pihak yang berwenang WAJIB MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN APARTEMEN MATRIX 55.

10. Pengumuman yang disampaikan oleh BLH Kota Istimewa terkait permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan UKL-UPL, sebagaimana menurut ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, adalah Informasi mengenai :
1) Nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) Skala /besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) Informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
a) Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
b) Tautan (link) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;

6) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
7) Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

11. Pengumuman oleh BLH Kota Istimewa terkait Permohonan Izin Lingkungan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55, (sebagaimana ditetapkan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012) disampaikan melalui :
1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan
2) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

lanjutkan nanti yoooo

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

Masa Berlaku Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air – IPLC

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair – IPLC ke sumber air

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air telah diatur dalam peraturan perundangan.

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 24 Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 (NSPK Air)
(1) Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
b. persyaratan perizinan;
c. prosedur perizinan;
d. jangka waktu berlakunya izin; dan
e. berakhirnya izin.

(4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 5 tahun.
Hal tersebut telah ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Namun selama ini Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 2 ANCAMAN PIDANA ATAU AKIBAT HUKUM

ANCAMAN PIDANA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 ATAU IZIN BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Ancaman Pidana Akibat Tidak Memiliki izin limbah B3 diatur dalam Pasal 102, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Kewajiban memiliki izin penyimpanan limbah B3 secara imsplisit diatur dalam Pasal Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH, yang berbunyi : “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Ancaman pidana tersebut tentu berlaku bagi setiap orang, terhadap setiap orang penghasil limbah B3 yang wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3. Baik pengelola gedung pemerintahan daerah, gedung kepolisian atau gedung kementerian, puskesmas atau rumah sakit serta kegiatan usaha industri yang semuanya menghasilkan limbah B3 seperti Lampu TL, oli dan aki bekas dari kendaraan dinas atau generator listrik, yang wajib melakukan penyimpanan limbah B3 WAJIB memiliki izin TPS Limbah B3.
Ancaman pidana tersebut BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha, seperti pembangkit listrik milik swasta atau BUMN seperti PLN, Pertamina, pelindo dll.

Ancaman pidana BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha perkebunan atau kegiatan usaha industri, baik Pabrik penggilingan padi atau pabrik karet dan sawit milik BUMN seperti PTPN, atau pabrik milik swasta saja.
Ancaman PIDANA tersebut juga berlaku terhadap kantor-kantor pemerintahan, termasuk kantor dinas lingkungan hidup atau kantor kejaksaaan dan kantor kepolisian, yang menghasilkan limbah b3 berupa oli bekas dan aki bekas dari kendaraan dinasnya, atau lampu TL bekas dari kegiatan penerangan gedungnya, atau bekas kemasan tinta dari kegiatan printer, seharusnya memiliki izin TPS limbah B3. Jika tidak, maka penanggung jawab kantor tersebut dapat dikenakan PIDANA…. yah itu, kalo aparat penegak hukum MEMILIKI KEMAUAN untuk menegakkan hukum sih…

Maka sebaiknya, bagi penanggung jawab institusi pendidikan dan kesehatan, seerti rumah sakit atau sekolahan, atau UNIVERSITAS dan FAKULTAS-FAKULTAS HUKUM pada khususnya, yang mengerti HUKUM, yang selama ini menghasilkan limbah b3 berupa oli bekas dan aki bekas dari kendaraan dinasnya, atau lampu TL bekas dari kegiatan penerangan gedungnya, atau bekas kemasan tinta dari kegiatan printer. Seharusnya penanggung jawabnya mengetahui adanya aturan hukum, tentang kewajiban memiliki izin TPS limbah B3. Bukan hanya pura-pura gak tau…lantas Cuma bisa buat aturan hukum semata… tanpa peduli pelaksanaan aturan hukum yang selama ini SEOLAH HANYA berlaku atau SEOLAH HANYA diterapkan bagi kalangan dunia usaha semata.

Sebab, dalam pelaksanaannya, aturan hukum yang ada memiliki banyak kendala, terutama terkait KORUPSI yang menyulitkan keluarnya IZIN. Atau karena mahalnya biaya pengolahan Limbah B3.
Tanpa adanya pembinaan atau pendidikan yang memadai, seperti penyediaan fasilitas pengolahan Limbah B3 di seluruh provinsi, sebagaimana penyediaan pusat pengolahan LB3 (PLI) yang dibangun sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan LB3 pada tahun 1980-an… yang sekarang gak jelas keberadaannya… maka perizinan atau pengelolaan limbah B3 tidak akan terwujud secara efisien dan efektif…

Kalau begini terus, sudah tidak efesien ada applicable serta hanya kalangan dunia usaha yang dibebankan, tentu bisa mengakibatkan terhadap KETIDAKPERCAYAAN terhadap ATURAN HUKUM. Buang limbah B3 ente sembarangan aja deh…

Leave a comment »