Posts tagged Peraturan Perundang-Undangan terkait Lingkungan

ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE)

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung dan tidak langsung akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup (SDALH) dalam kegiatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup juga merupakan modal utama bagi pembangunan.

Pemanfaatan SDA kemudian menjadi tidak terkendali serta mengakibatkan menurunnya kualitas SDA dan fungsi lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha atau proses produksi. Oleh karena itulah, akibat komulatifnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, yang juga bergantung terhadap kualitas SDA atau lingkungan hidup.

Hal tersebut dikarenakan selama ini pemanfaatan SDA dianggap milik bersama, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin atau tak terbatas. Menurut Hardin, apa yang disebut “the commons” itu dipandang sebagai sesuatu hal yang “gratis”, sehingga segala kegiatan pemanfaatannya tidak disertai dengan biaya pemulihan untuk menjaga kesinambungannya. Di dalam pemanfaatan SDA yang dapat diakses secara terbuka ini, berpeluang terjadi tragedy of the commons, kerusakan SDA, konflik antarpelaku, dan kesenjangan ekonomi. (Caritas Woro M.R., 358).

Dalam perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antara berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antarkegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam persoalan. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar itulah yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan, maupun yang merugikan. (Joseph E. Stiglitz, 1989, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 159)

Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan, selain itu tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan financial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Dilingkungan yang bagus sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitas.

Sedangkan, Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output, misalnya, dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi.

Eksternalitas hanya terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain), tanpa adanya kompensasi apa pun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Dalam perkembangan keilmuan, secara konsep sederhana, para ekonom berpendapat eksternalitas dapat diinternalisasi secara optimal dengan menerapkan pajak pada setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran. Teori tersebut didasarkan pada hasil pemikiran Arthur Cecil Pigou, seorang ekonom dari Cambridge University, Inggris, sehingga terkenal dengan nama Pigouvian Tax. (Pigou 1920, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 160).

Dalam konteks ekonomi, eksternalitas ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar (market failures). Pasar sebagai tempat bertemunya keseimbangan dalam siklus perekonomian tidak dapat mencegah satu biaya (inefisiensi) yang timbul di luar aktivitas produksi tersebut. Kegagalan pasar ini perlu diantisipasi dan dicegah.

Menurut pakar ekonomi, John Maddox bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (price) dan merupakan masalah ekonomi. Lebih lanjut diuraikan bahwa ”we can reduce pollution if we are prepared to pay for it“, yang dapat dipahami bahwa seberapa besar kemampuan membayar baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (anti pollution) maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran (Silalahi 1996 :12).

Inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Prinsip Pencemar Membayar.

PENGERTIAN POLLUTER PAYS PRINCIPLE

Prinsip berasal dari kata latin principium, dalam bahasa inggris principle, dalam bahasa perancis principe. Prinsip sering kali diterjemahkan dalam kata asas. Demikian dengan hukum lingkungan, prinsip hukum lingkungan (asas hukum lingkungan) berarti pokok dasar atau landasan hukum lingkungan (Danusaputro 1981:6).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD (Rangkuti 2000 :238). Penelitian selama bertahun-tahun mengenai the polluter-pays principle menghasilkan rekomendasi OECD Council pada tanggal 26 Mei 1972 tentang Guiding Principles concerning the international economic aspects of environmental policies yang diterima oleh pemerintah negara-negara anggota, berupa penerapan antara lain the polluter-pays principle dan rekomendasi mengenai penyesuaian norma-norma yang berkaitan, yaitu yang mempunyai pengaruh ekonomi internasional dan lalu lintas perdagangan.

Masyarakat Eropa pertama kali menerapkan rekomendasi PPP OECD pada Program Aksi Lingkungan pada tahun 1973-1976. Perkembangan selanjutnya, melalui Rekomendasi tanggal 3 Maret 1975 tentang alokasi biaya dan tindakan oleh otoritas publik pada masalah lingkungan (regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters). Sejak tahun 1987 prinsip juga telah diabadikan dalam Perjanjian Masyarakat Eropa dan di berbagai peraturan perundang-undangan nasional di seluruh dunia.

Secara historis organisasi The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan European Communities (EC) banyak berperan dalam pengembangan the polluter-pays principle sebagai pangkal tolak berpikir kebijaksanaan lingkungan. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Bank Dunia (World Bank) juga menganut pandangan the willingness to pay pada tahap awal pemberian petunjuk mengenai masalah lingkungan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan rekomendasi dan penerapan the polluter-pays principle oleh negara anggota OECD dan EC. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Prinsip pencemar membayar (PPP) telah diadopsi di beberapa konvensi internasional, di antaranya: Protokol Athena tahun 1980 untuk Perlindungan Laut Mediterania terhadap Polusi dari Sumber dan Aktivitas di Daratan, Konvensi Helsinki 1992 Pengaruh Kecelakaan Industri Lintas Batas, Konvensi Lugano 1993, tentang Pertanggungjawaban Sipil untuk Kerusakan akibat hasil dari Kegiatan Berbahaya bagi Lingkungan, Konvensi Helsinki 1992 tentang Perlindungan dan Penggunaan Lintas Batas sungai dan Danau Internasional, Protokol London 1996 atas Konvensi tentang Pencemaran Laut Akibat Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya (London Dumping Convention 1972).

Prinsip ini juga telah dimasukkan dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio, yang berbunyi sebagai berikut: otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi. (Enviromental Law In Development Country, Faure, Hlm. 27)

Menurut Simons dalam bukunya Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ en de Nota Milieuheffingen, prinsip ini semula diajukan oleh ahli ekonomi E. J. Mishan dalam The Cost of Economic Growth pada tahun 1960-an. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar (Rangkuti, h.256) semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dielakkan. (Rangkuti, h.238, 244)

Pengertian lainnya yaitu setiap orang yang kegiatannya berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, harus memikul biaya pencegahan (preventive) atau biaya penanggulangan (restorative) (Siswanto 2005:89-91).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD yang pada intinya menyebutkan bahwa pencemar harus membayar biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan (Rangkuti 2000 :238).

OECD memberikan definisi : “the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Secara sederhana, pengertian asas pencemar membayar (polluter pays principle) adalah, bahwa setiap pelaku kegiatan/ usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI

Asas pencemar membayar (polluter pays principle) ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan lingkungan serta pembebanan upaya pemulihan lingkungan yang rusak. (Rangkuti, h.244)

Jika dalam konteks tradisional, prinsip pencemar membayar diartikan sebagai suatu kewajiban yang timbul terhadap pencemar untuk membayar setiap kerugian akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks modern prinsip pencemar membayar diterapkan tanpa menunggu adanya akibat dari suatu pencemaran, tetapi diinternalisasikan dalam operasional perusahaan melalui upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang harus diterapkan. Dengan kata lain, Internalisasi biaya lingkungan identik sebagai penjabaran atas prinsip pencemar membayar dalam perspektif yang lebih modern. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 178)

OECD menerima the polluter-pays principle, tidak saja sebagai pangkal tolak kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien, tetapi juga prinsip yang dapat menunjukkan keserasian internasional. Biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran merupakan kunci masalah lingkungan yang penting, sehingga pada sidang pertamanya, tanggal 15 dan 16 Juni 1971 / Sub commitee of economic experts OECD menetapkan:

  1. that the internalization of external effect connected with the environment obeyed an economics efficiency principle which provide a basis for a pollution control policy,
  2. that such internalization should be based as possible on the overriding principle that “the polluter should be the payers”,
  3. that exception may have to be meet to the principle which ought to be defined analyzed.

Fungsi utama asas pencemar membayar menurut rekomendasi OECD, yaitu specify the allocation “Of costs of pollution prevention and control measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international trade and investment.” The polluter should bear the expense of carrying out the measures “decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state” (OECD 1972).

menentukan alokasi “Dari biaya pencegahan polusi dan langkah-langkah pengendalian untuk mendorong pemanfaatan sumber daya yang langka lingkungan dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan internasional dan investasi. “pencemar harus menanggung biaya melaksanakan langkah-langkah” diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan diterima “(OECD 1972) .

The PPP is normally implemented through two different policy approaches: command-and-control and market-based. Command-and-control approaches include performance and technology standards. Market-based instruments include pollution taxes, tradable pollution permits and product labeling. The elimination of subsidies is also an important part of the application of the PPP.

PPP biasanya diimplementasikan melalui dua pendekatan kebijakan yang berbeda: pendekatan Command-and-control termasuk kinerja dan teknologi standar. instrumen berbasis pasar termasuk pajak pencemaran, izin polusi yang bisa diperdagangkan dan pelabelan produk. Penghapusan Of subsidi juga merupakan bagian penting dari penerapan PPP.

Secara teoritis tujuan prinsip pencemar-membayar dapat dicapai melalui penggunaan berbagai instrumen, seperti instrumen ekonomi, standar atau liability rules (Faure, Environmental Law In Development Coutry, Hlm 28).

Penerapan Polluters Pays Principle oleh OECD

Laporan OECD mengenai the Polluter-pays Principle (1975) juga mengemukakan pemikiran tentang: “Who Pays For What?” Dalam laporan tersebut, dibahas mengenai hubungan pencemaran dan pertanggungjawaban: pencemar tidak selalu bertanggung jawab terhadap pencemaran ditimbulkannya. Misalnya: seorang pengendara motor mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggung jawab sendiri, tetapi secara kolektif bersama produsennya. Jelaslah, bahwa menentukan pencemar mungkin tidak sulit, tetapi kadangkala keliru untuk membebankan biaya semata-mata kepada the physical polluters.

Selanjutnya, laporan OECD menghubungkan pencemaran dan kekuasaan, dalam arti menemukan siapa pihak yang menemukan ekonomis dan teknis mempunyai daya kekuasaan menanggulangi pencemaran. Pengusaha mempunyai kemampuan membuat produksinya bebas pencemaran dengan cara memasang alat pencegahan pencemaran, sehingga tidak layak untuk membebani “Korban” semata-mata. Dengan lain perkataan, the polluterpays principle berbeda hasilnya, tergantung pada penerapan terhadap produsen atau konsumen. Laporan, OECD di atas membahas pula mengenai actual polluters. Pencemar yang secara potensial menimbulkan risiko pencemaran dibebani pajak yang di peruntukkan bagi dana pembayaran ganti kerugian terhadap korban pencemaran, apabila pihak yang bertanggung jawab tidak dapat ditemukan. Misalnya: kasus pencemaran laut, dibiayai dari pajak atas minyak yang diimpor atau diangkut melalui laut. (Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (h. 256) dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54)

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran

Pasal 4 Lampiran Rekomendasi OECD tersebut berbunyi : “The principle to be used for allocation cost of pollution prevention and control measures to encourage national use of scarce environmental resources and to avoid distortion in international trade and investment is the so-called “Polluter-Pays Principle”. The principle means that the polluter should bears the expenses of caring out the above mentioned measures they decide by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and service which cause pollution in production and for consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that would create significant distortion in international trade and investment”. Menyatakan agar negara anggota tidak membantu pencemar dalam menanggung biaya pengendalian pencemaran, baik dengan sarana subsidi, keringanan pajak atau lainnya. Subsidi dan bantuan keuangan lainnya dengan kombinasi pungutan pencemaran ditetapkan juga di negara maju, seperti Prancis dan Belanda.

Secara garis besar tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip ini, dengan demikian menggunakan instrumen

ekonomi, seperti pungutan pencemaran (pollution charges) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (deposit fees).

 

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran.

 

Dari sudut pandang ekonomi pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran paling efektif. Karena pungutan merupakan insentif permanen guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangan. Namun anggapan tersebut dibantah, yang menganggap biaya pungutan sama dengan biaya pembelian hak untuk mencemari. Dengan kata lain, dengan membayar, maka pencemar berhak untuk melakukan kegiatan mencemarkan, asalkan dia membayar ganti kerugian. Tafsiran ini dikenal dengan ungkapan the right to pollute, license to pollute, paying to pollute dan de betaler vervuilt.[1]

 

Argumen tersebut disanggah dengan adanya kenyataan bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan tersebut penanggulangan limbah akan lebih murah daripada mencemarkan dan kemudian membayar tuntutan ganti rugi akibat pencemaran.

 

Mengenai pertanyaan apa yang harus dibayar pencemar, OECD juga memberikan saran petunjuk:

  1. pencemar selayaknya dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkan. Namun penyelesaian ini tidak memuaskan, bahkan berbahaya dengan alasan berikut:
  • pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni,
  • pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan, misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung,
  • perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan,
  • perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi; mencegah lebih baik daripada mengobati.
  1. pencemar membayar, dengan membebaninya biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk pungutan insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan.

Selanjutnya OECD mengemukakan bahwa di samping upaya tersebut di atas pengendalian pencemaran meliputi pula biaya lain berupa biaya alternatif penerapan kebijaksanaan antipencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset dan pengembangan teknologi antipencemaran, sumbangan untuk memperbarui instansi out-of-date dan sebagainya. Jika pencemar harus membayar masih perlu ditetapkan dengan pasti apa yang harus dibayarnya.

Kenyataannya, pencemar harus membayar berarti bahwa dia merupakan pembayar pertama, atau dia berada pada tahap internalisasi biaya eksternal. Dalam hal ini, meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut. Menurut laporan OECD tersebut di atas dianggap tidak realistik bahwa keseluruhan penanggulangan pencemaran dibebankan kepada pencemar.

[1] Kekeliruan praktik prinsip pencemar membayar, menurut Muhdan, pernah terjadi dalam kasus pembebasan tersangka pencemaran lingkungan akibat pembuangan sludge oil/ lantung oleh Polda Kaltim, dikarenakan telah melaksanakan pembayaran pencemaran yang dilakukan. (Muhdar, Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.

Iklan

Leave a comment »

KAJIAN HUKUM DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

Latar belakang

Sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1986, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Amdal dikeluarkan, sampai dengan saat ini, Tahun 2016 masih sangat mudah dijumpai kegiatan atau usaha yang belum memiliki suatu dokumen kajian lingkungan atau AMDAL serta Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Ironisnya, suatu hal yang buruk bagi upaya penegakan hukum adalah, bahwa kenyataannya sebagian besar kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor aparat penegak hukum, misalnya kantor Dinas Lingkungan Hidup/ Badan Lingkungan hidup, kantor kepolisian daerah, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, diduga pada akhir tahun 2015 masih banyak yang belum memiliki Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup, berupa AMDAL atau dokumen UKL-UPL.

Hal tersebut tersirat dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu SK NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (SE KLHK DELH dan DPLH 2015). (Download disini)

Secara hukum, maka kantor-kantor aparat yang mendapat gaji dari APBN tersebut, berpotensi melakukan kejahatan lingkungan, yaitu berupa menjalankan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau Kelayakan Amdal serta Rekomendasi UKL-UPL.

Sejak tahun 2010, lebih kurang lima tahun lamanya, pemerintah telah mengakomodir, bagi kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (saat ini Izin Lingkungan) untuk menyusun DPPLH/ DELH (Audit Lingkungan) atau DPLH. Dokumen DELH dan DPLH itulah, yang kemudian oleh pemerintah menjadi prasyarat untuk menerbitkan suatu izin lingkungan. (Baca Pasal 121, tentang penyusunan Audit Lingkungan dan DPLH)

Sayangnya, baik bagi kantor aparat pemerintah ataupun perusahaan, seolah enggan memperdulikan keberadaaan dokumen lingkungan. Akibatnya hampir seluruh kantor dinas atau kantor lembaga pemerintahan tidak memiliki Izin lingkungan.

Menurut Pasal 121 UUPPLH, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun (3 Oktober 2011) sejak berlakunya UUPPLH (3 Oktober 2009), diwajibkan menyelesaikan audit lingkungan hidup. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 2010, diterbitkan PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Permenlh DELH dan DPLH 2010). Pemenlh No. 14 Tahun 2010 telah menetapkan ketentuan mengenai tata cara penyusunan, format penulisan dan mekanisme penilaian DELH dan DPLH oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 2 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan :

(1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

  1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

Pasal 18 Permenlh DELH dan DPLH 2010, menetapkan ”Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, menurut Pasal 73 PP Izin Lingkungan Tahun 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (23 Februari 2012), dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Secara komprehensif, maka pada prinsipnya upaya penyusunan dokumen DELH dan DPLH oleh pemrakarsa bertujuan untuk memperoleh Izin Lingkungan, sehingga pemrakarsa dapat terbebas dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 109 UUPPLH 2009. Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sayangnya,sampai dengan tahun 2012, masih banyak usaha dan/ atau kegiatan yang belum menyusn DELH ataupun DPLH. Seharusnya, setelah lewat ambang batas waktu, 3 oktober 2011, maka pemerintah dapat menjatuhkan SANKSI PIDANA sebagaimana telah ditetapkan dalam UUPPLH. Sayangnya, sampai saat ini, UUPPLH terbukti TIDAK BERLAKU bagi aparatur pemerintah negara INDONESIA. Aparat cenderung bertindak sesuka hatinya tanpa disertai landasan hukum yang jelas.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Bukti konkritnya kemudian, pada tanggal 27 Desember Tahun 2013 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat Edaran tersebut kontroversial, sebab sangat jelas telah bertentangan dengan UUPPLH, yaitu PASAL 109 tentang SANKSI PIDANA bagi kegiatan yang tidak memiliki IZIN LINGKUNGAN.

Surat Edaran Menlh 2013 memerintahkan gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi teguran tertulis yang berisi perintah membuat dokumen lingkungan, paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan.

Selain itu, Surat Edaran Menlh 2013 tersebut menetapkan bahwa keputusan dokumen lingkungan (DELH/DPLH) sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.

Sayangnya, SE yang cenderung kontroversial tersebut lagi-lagi tidak digubris. Bahkan, intitusi atau kantor pemerintah yang seharusnya terkena kewajiban menyusun DELH atau DPLH, cenderung tidak tahu, atau bahkan enggan untuk menyusun DELH dan DPLH.

dprd-lampung
Keterangan : Bangunan Gedung DPRD merupakan salah satu bentuk kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan ? Apakah hal tersebut sudah dilaksanakan? Apakah UUPPLH berlaku bagi aparat atau kantor pemerintahan yang digaji dan dibiayai dari uang APBN negara Indonesia? Apakah aparat pemerintah seharusnya jadi teladan dalam menyusun dokumen lingkungan?
Download Surat Edaran Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) down;oad disini : Surat-Edaran-DPLH-DELH-2013.

Pada tahun 2015, setelah UUPPLH berulang kali diabaikan…, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali mengeluarkan SURAT EDARAN, yang pada prinsipnya adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan hukum tentang SANKSI PIDANA yang telah diatur dalam PASAL 109 UUPPLH.

baca : (http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html)

Ironisnya, pada butir (4) poin (a) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, menegasikan agar INSTANSI PEMERINTAH (Pemerintah daerah dan Departemen Non KLHK), untuk segera menyusun DELH dan DPLH.

Sehingga secara tersirat jelas, menyatakan bahwa, masih banyak instansi pemerintah seperti Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, Kantor Bupati dan kantor Walikota serta Kantor Gubernur yang tidak memiliki Dokumen Lingkungan. Alasannya, memang sungguh sangat tidak jelas, sebab, sangat sulit mengetahui apakah kantor-kantor tersebut memiliki dokumen lingkungan.

Penulis juga sudah coba mengidentifikasi keberadaan izin lingkungan milik bangunan kantor instansi pemerintahan melalui situs DADU Online milik kementerian lingkungan dan kehutanan, yang sering mengalami gangguan. Hasilnya nothing…

Cek SITUS RUSAK Mulu:

(http://www.dadu-online.com/home/index/)

perbaikan terusss

Bisa jadi aparatur pemerintah tidak mengerti atau mungkin juga enggan menaati ketentuan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_1

Download Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 tentang Penyelesaian DELH dan DPLH disini SK Menteri Tindaklanjut DELH_Page_2

 

LANDASAN HUKUM DELH DAN DPLH

  • Pasal 121 UUPPLH tentang penerapan Audit Lingkungan dan DPLH.
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 pada tanggal 7 Mei 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015 perihal Penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK) Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

 PENGERTIAN

  • Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
  • Sedangkan Pengertian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
  • Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (UUPPLH)
  • Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (UUPPLH)
  • Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. (PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH-DPLH)

 

TATA CARA PENYUSUNAN DELH dan DPLH – JANGKA WAKTU

Menurut UUPLH, jangka waktu yang dimaksud, terkait penyusunan DELH dan DPLH adalah jangka waktu penerapan ancaman sanksi pidana bagi kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah dua tahun berlakunya UUPPLH, yaitu tanggal :

Maka ketentuan pasal 109 bisa berlaku.

Pasal 109 UUPPLH mengatur sanksi, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Menurut Permenlh Nomor 4 Tahun 2010, jangka waktunya : pasal 2 Ayat (2), DELH dan DPLH wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011

Surat dengan Nomor : B-14134/ MENLH/ KP12/ 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Surat Edaran MenLH Nomor SK Nomor B-14134/ MENLH/ KP/ 12/ 2013, tertanggal 27 Desember 2013, jangka waktunya tidak ditetapkan. Hanya memerintahkan untuk Gubernur atau Bupati dan Walikota agar mengeluarkan Sanksi Administaratif berupa teguran tertulis, yaitu pelaksanaan kewajiban penyusunan DELH dan DPLH, dengan waktu paling lambat 18 bulan sejak Surat Edaran ditetapkan, yaitu tanggal 27 Juni 2015.

Hal tersebut juga menjelaskan, bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting, dalam rangka membina dan mengawasi dunia usaha dalam rangka penaatan hukum lingkungan, khususnya terkait Izin Lingkungan atau dokumen lingkungan Amdal dan UKL-UPL.

Setelah itu, pada tahun 2015, menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 NOMOR S.446/ MENLHK-PKTL/ 2015, hanya menghimbau untuk segera melaksanakan surat menteri lingkungan hidup yang dikeluarkan pada tahun 2013 (bukan surat dari lembaga KLHK lho… tapi surat dari menteri lingkungan 2013). Sementara jangka waktu pelaksanaan dan penetapan DELH dan DPLH mengacu pada surat kementerian lingkungan hidup (KHL) pada tahun 2013.

Anehnya, jangka waktu yang ditetapkan menurut SE Tahun 2013 adalah tertanggal 27 Juni 2015, diubah menjadi 27 Desember 2015 oleh SE Tahun 2015.

DELH DPLH sebagai instrumen PPLH-EDited

Environmental Impact Assessment In Indonesia; Review of environmental impact assessment In Indonesia; environmental impacts;  development: environmental impact assessment in Indonesia

LANJUTAN

Saat ini juga sudah keluar keputusan yang baru. terkait DELH dan DPLH.

Coba dianalisis. Bandingkan kedua SK ini, bagaimana sikap pemerintah kepada kegiatan milik pengusaha pada SK ini, lalu bandingkan dengan sikap pemerintah kepada kegiatan milik pemerintah atau aparat penegak hukum????

PAdahal sama-sama mensyaratkan dokumen DELH dan DPLH, tapi satu ada ancama, satunya tidak!!! SAKIT

se-delh-2016

Pertanyaan-pertanyaan ?

Apakah Kantor Kementerian SUDAH dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH?

Apakah Kantor Polisi SUDAH ddan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH ??

Apakah Kantor Kejaksaan SUDAH dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH???

Apakah Kantor Mahkamah Agung Sdan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH ?

Apakah Kantor LSM seperti WALHI, ICEL, atau ICW atau LSM lainnya atau NGO sudah dan WAJIB memiliki AMDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH – SPPL?

Kalau yang suka menegakkkan HUKUM Lingkungan aja belum TAAT… Dipikir dulu sebelum mengancam kegiatan usaha milik swasta atau para PENGUSAHA!!!

Buat para mahasiswa dan DOSEN, apakah Bangunan Gedung di Universitas atau Fakultas anda sudah memiliki Dokumen Lingkungan, berupa MDAL atau UKL-UPL – DELH atau DPLH – SPPL ???

Kalau belum atau tidak tahu jawabannya??? cari tahu dulu!!! Baru komentar tentang penegakan hukum lingkungan !!!

Comments (2) »

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan – Download Free

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini bisa didownload secara GRATIS…
Maklumlah, habis negara belum mampu menyediakan soft copynya…
ORANG PEMERINTAH dilarang DOWNLOAD…kalo masih download DOSA.
Meskipun ini dari KLH, tapi ini seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mempublikasikannya.
ini tanggung jawab SIAPA???

MAAF masih berantakan, belum tersusun dengan rapih…
kan saya gak dikasih uang rokok dari APBN atau APBD bos…

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. TERIMA KASIH buat KLH (AGROINDUSTRI).
Semoga mereka bisa melengkapi aturan yang ada…

Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Kep-MENLH No.51-2004 tentang Baku Mutu Air Laut

Kep-MENLH No.197-2004 tentang SPM Bidang Lingkungan Kabupaten-Kota

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.2

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.1

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran IA

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.122-2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup – Lampiran

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.3 Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.2 Baku Mutu Air Laut Untuk Wisata Bahari

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.1 Baku Mutu Air Laut Untuk Pelabuhan

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran II

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran I

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah

Kep-MENLH No.19-2004 tentang Pedoman Pengaduan Kasus Lingkungan

Kep-MENLH 179-2004 tentang Ralat Kep-MENLH No.51-2004

KEPMEN LH_122-2004

KEPMEN 201 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN MANGROVE

KEPMEN 200 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN padang Lamun

Kepmen 51 d 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Biota Laut

Kepmen 51 c 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Wisata Bahari

Kepmen 51 b 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Pelabuhan

Kepmen 51 a 2004-BAKU MUTU AIR LAUT

Kep-MENLH No.142-2003 tentang Revisi 111-2003

Kep-MENLH No.137-2003 tentang Kelayakan Segara Anakan

Kep-MENLH No.115-2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Kep-MENLH No.113-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Tambang Batubara

Kep-MENLH No.112-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah – Lampiran Tata Cara Izin

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Kep-MENLH No.110-2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber

Kep-MENLH No.78-2003 tentang Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.77-2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.61-2003 tentang INPASSING PEDAL

Kep-MENLH No.37-2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Uji

Kep-MENLH No.29-2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Indust

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minya

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Miny2

KEPMEN_NO_141_TH_2003

Kepmen No.128 th 2003 Limbah Minyak Bumi

09-PROKASIH&LANGIT_BIRU

Kep-MENLH No.86-2002 tentang Pedoman UKL-UPL

Kepmenlh no.58 tahun 2002 ttg Tata Kerja PPLHD

Kepmenlh no.56 tahun 2002 ttg Pedoman umum PPLh

Kepmen_LH_No_127_Tahun_2002 ttg Proper

Kep-MENLH No.30-2001 tentang Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan

Kep-MENLH No.17-2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Wajib AMDAL

Kepmenlh No.7 Thn 2001 ttg PPLH dan PPLHD

kepmen terumbu karang

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001

Kepmen LH No. 07 Th 2001

Kepmen LH No. 04 Th 2001

kepka terumbu karang

Kepmen LH No. 42 Th 2000

Kepmen LH No. 41 Th 2000

Kepmen LH No. 40 Th 2000

Kepmen LH No. 05 Th 2000

Kepmen LH No. 04 Th 2000

Kepmen LH No. 02 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 09 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 08 Th 2000 ttyg keterlibatan mas

KEPMEN LH_3-1998

Kep 02 Thn 98

KEPMENLH_ 45-1997

Kepka BAPEDAL No. 105 Th 1997

Kepmen LH No. 58 Th 1995

Kepmen LH No. 57 Th 1995

N00-1996-00255

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON
Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap Review dan Download

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap

Download di sini (berhubung pemerintah tidak mampu atau mungkin tidak mau menyediakan dengan MUDAH dan MEnyeluruh):
PermenLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi KETEL UAP

beberapa pengertian penting, dalam PerMenLh ini, antara lain :
1. Ketel uap adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan bakar biomassa, minyak, batu bara, dan/atau gas.
2. Bahan bakar biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan/atau akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman. Tercantum dalam Lampiran
3. Ampas adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pemerahan tebu di stasiun gilingan pada pabrik gula. Tercantum dalam Lampiran II
4. Serabut adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pengepresan buah sawit di industri minyak sawit (Crude Palm Oil). Tercantum dalam Lampiran I
5. Cangkang adalah kulit inti sawit (kernel) yang dihasilkan dari proses pemisahan kernel sawit di industri minyak sawit. Tercantum dalam Lampiran I
6. Bahan bakar batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama. Tercantum dalam Lampiran IV
7. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari semua cairan organik yang tidak larut/bercampur dalam air baik yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan/atau hewan maupun yang diperoleh dari kegiatan penambangan minyak bumi. Tercantum dalam Lampiran V
8. Bahan bakar gas adalah bahan bakar berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas. Tercantum dalam Lampiran VI
9. Bahan bakar gabungan adalah bahan bakar yang merupakan campuran dari ampas, serabut, cangkang, batu bara, minyak, dan/atau gas. Tercantum dalam Lampiran VII

Pasal 3 Ayat (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar :
a. biomassa berupa serabut dan/atau cangkang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
b. biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
c. biomassa selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
d. batubara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
e. minyak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;
f. gas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini;
g. gabungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini

Pasal 2 Ayat (2), Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk industri besi dan baja, industri pulp dan kertas, industri semen, pembangkit listrik tenaga uap, industri pupuk, dan usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi.

Industri yang memiliki peralatan produksi seperti Boiler atau alat penghasil panas lainnya memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
Pasal 6 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan ketel uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib :
a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai peraturan yang berlaku;
b. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 (dua) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih;
c. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 1 (satu) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi kurang dari 6 (enam) bulan;
d. menggunakan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
e. melakukan pengujian emisi setelah kondisi proses pembakaran stabil;
f. menyampaikan laporan hasil analisis pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini; dan
g. melaporkan kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri.

Pasal 7 : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan ketel uap berbahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang, biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering, batu bara, minyak, dan/atau gas yang sedang berjalan dan baku mutunya diatur dalam Lampiran V B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Leave a comment »

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 – Review dan Download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

download (seharusnya negara yang menyediakan publikasi peraturan secara lengkap dan menyeluruh):
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

Proses produksi atau kegiatan suatu pabrik tentunya memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan energi listrik, membuat pabrik-pabrik dan/ atau perusahaan yang terdapat di negara Indonesia, mau tidak mau, mengandalkan Pembangkit listrik seperti Genset,

PerMenLh ini secara khusus dilatarbelakangi untuk memperbaharui Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Lampiran III A dan Lampiran III B mengatur tentang Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara

Beberapa pengertian penting dalam peraturan ini, antara lain adalah :
• Pembangkit Tenaga Listrik Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.
• Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
• Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
• Pembangkit tenaga listrik termal yang beroperasi secara terus-menerus adalah pembangkit listrik yang secara normal beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
• Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi sesuai kondisi rancang bangun/desain.
• Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di bawah/di luar parameter operasi normal kondisi rancang bangun/desain namun masih dapat dikendalikan.
• Kondisi darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »