Archive for Kasus Hukum Lingkungan

Serba-serbi – Tambang Freeport di Indonesia

Pencemaran Pertambangan PT Freeport di Papua

Pertambangan Freeport tidak saja mencemari lingkungan tapi telah banyak menimbulkan derita dan kematian bagi warga di sekitar pertambangan. Di samping itu, sejumlah kekerasan antara aparat dan penduduk sekitar juga sering terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan penduduk, pekerja, bahkan aparat kepolisian dan tentara.

Dari sejumlah bencana tambang Freeport ada beberapa yang sampai pada ranah hukum yakni peristiwa tanggal 4 Mei 2000 di mana dam penahan limbah cair ambruk dan tidak mampu menahan beban yang lebih sehingga limbah cair beracun tersebut masuk ke Sungai Wanagon dan Kampung Banti serta membunuh empat penduduk, menghancurkan kandang ternak babi dan kebun warga, merusak kuburan orang suku Amungme dan mencemari 12 kilo meter Sungai Wanagon sampai ke laut.48

Akibat kasus ini, PT Freeport Indonesia digugat oleh WALHI melalui legal standing yang mengatasnamakan lingkungan. Gugatan WALHI didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili kantor pusat Freeport di Jakarta. Dalam kasus WALHI vs Freeport, penggugat meminta Freeport untuk terbuka karena informasi yang dikeluarkan melalui Annual Report mereka dan keterangan yang mereka berikan di DPR dinilai bohong dan menyembunyikan data/kejadian yang sebenarnya. WALHI juga menuntut

Freeport meminta maaf di media nasional dan internasional termasuk televisi nasional dan internasional serta memperbaiki sistem pembuangan tailing mereka agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan serupa di masa mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian tuntutan dari WALHI dengan memerintahkan Freeport untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah mereka. Sayangnya Pengadilan tidak mengabulkan tuntutan permohonan maaf dari penggugat, padahal menurut informasi valid dilapangan, Freeport telah menyembunyikan sebagian besar informasi dan melanggar UU Lingkungan Hidup yang berlaku pada saat itu.

Perusahaan ini sampai sekarang masih memiliki rekam jejak lingkungan yang jelek karena ranking mereka selalu dianggap jelek oleh Tim Penilai “Proper” Pemerintah. Freeport belum pernah mendapatkan lambang “Hijau” dan pernah mendapatkan lambang “Hitam” dari Kementerian Lingkungan Hidup. Freeport bahkan pernah tidak dimasukkan dalam daftar Proper 2011 karena peringkatnya yang jelek. 50

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.27-28

 

Kasus Walhi vs Freeport 106
Kasus ini bermula dari terjadinya longsoran overburden penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya pada Tanggal 14 Mei 2000, pukul 21.30 WIT. Longsoran tersebut menyebabkan meluapnya material (sludge, overburden dan air) ke sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah Danau Wanagon. Kejadian tersebut menelan korban jiwa empat orang yang merupakan pekerja subkontraktor tergugat. Karena kejadian ini organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Selatan pada Tanggal 1 November 2000 mengajukan gugatan legal standing ke Pengadilan Negeri Jakarta.
Di dalam positanya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sengaja menutup-nutupi dan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat kepada
publik mengenai bencana yang terjadi. Selain itu penggugat juga mendalilkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tergugat telah menyebabkan kerusakan yang sangat hebat. Oleh karena itu tergugat harus bertanggung
jawab secara strict liability.
Dalam petitum primernya penggugat meminta agar majelis hakim antara lain: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan di dalam petitum subsidernya penggugat hanya meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Di dalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian, yaitu: menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat. Majelis hakim juga mengabulkan tuntutan subsider, yaitu memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan tertentu berupa upaya maksimal untuk meminimalisir terjadinya overburden ke Danau Wanagon.

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.588-589

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menjelaskan, nilai potensi kerugia negara itu didasarkan pada perhitungan hasil perhitungan nilai royalti yang dilakukan ICW selama kurun waktu 2002-2010 dibandingkan dengan pelaporan pembayaran royalti PT FI. Dari laporan keuangan Freeport, perusahaan tersebut telah membayarkan royalti kepada negara senilai 873,2 juta dolar AS. Sementara, berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti PT FI adalah 1.050 juta dolar AS.
“Diduga terjadi kekurangan bayar royalti yang berakibat terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai 176,886 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,591 triliun,” ujar Firdaus dalam konferensi pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Sela¬tan, Selasa (1/11/2011).
Saat ini, pemerintah tengah melakukan renegosiasi kontrak terhadap 118 perusa¬haan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Sebagai perusahaan berskala besar, PT Freeport Indonesia harus mendapatkan prioritas. “Renegosiasi kontrak karya harus segera dilakukan untuk mempromosikan kepentingan nasional, salah satu diantaranya merealisasikan kewajiban divestasi sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia,” lanjut Firdaus.
Selain itu, fokus utama terhadap PT FI mencakup evaluasi produksi tambang. Saat ini, pemerintah menetapkan batas maksimum skala operasi hingga 300.000 ton bijih/hari di Blok A Freeport di kabupaten Mimika, Paniai, Fak Fak dan Jayawijaya, Papua. Melihat dampak buruk terhadap lingkungan tanpa didukung penerimaan memadai, batas ini seharusnya dievaluasi hingga maksimum 200.000 ton bijih perhari.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi royalti tambang selain emas, perak, dan tembaga yang selama ini telah dibayarkan. Dalam laporan keuangan PT FI pada 2001-2006, total penerimaan dari belerang dan mineral lainnya mencapai 3885,701 juta dolar AS. Jika belerang dan mineral ikutan dikenakan kewajiban royalti, nilainya mencapai 135 juta dolar AS atau setara dengan Rp 121,5 miliar. “Dalam audit BPK terhadap PT FI pada 2004, BPK meminta Freeport membayar royalti belerang,” tukas Firdaus.
Renegosiasi kontrak wajib direalisasikan segera karena dinilai tidak lagi sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat menyatakan, kontrak karya PT FI telah melecehkan perkembangan reformasi hukum di Indonesia karena berlawanan dengan aturan-aturan baru yang memproteksi sumberdaya nega¬ra seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengamanat¬kan penerimaan negara dari sektor tambang. “Perjanjian yang seharusnya batal demi hukum,” tegas Nurkholis.
Pemerintah, menurut Nurkholis, dapat mengajukan gugatan kepada PT FI untuk segera membayarkan kekurangan royalti jika perusahaan yang beroperasi sejak 1973 itu menolak renegosiasi kontrak. Hal tersebut pernah dilakukan saat pemerintah menggugat PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang dinilai mencemari Teluk Buyat di Minahasa. Gugatan itu berakhir damai, ketika PT NMR mau membayar ganti rugi senilai 40 juta dolar AS. Dila
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

WAWANCARA
Firdaus Ilyas
SBY Harus Tegas
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerin¬tah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di kawasan timur Indonesia, PT Freeport Indone¬sia (PT FI), bersikeras menolak ren¬cana renegosiasi karena berpedoman pada kontrak yang telah ditanda¬tangani pada 1991. Menghadapi PT FI, pemerintah seakan hilang akal. “Yang diperlukan adalah ketegasan dan keseriusan pemerintah. Karena dasar renegosiasi sangat kuat,” ujar koordinator divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Rabu (7/12/2011).
Berikut petikan wawancara http://www.antikorupsi.org dengan Firdaus Ilyas:
PT Freeport Indonesia termasuk perusahaan yang “bandel”, belum mau renegosiasi kontrak. Perlukah SBY turun tangan? Sebab Freeport telah sejak awal berinvestasi telah melakukan perjanjian dengan sistem goverment to business, bahkan langsung dengan Soeharto dan kaki tangannya..
Bicara renegosiasi kontrak sebe¬narnya merupakan isu lama. Untuk PT FI bahkan sudah dibicarakan soal rencana renegosiasi kontrak sejak 2005. Lalu, pada 2006, dibentuk tim renegosiasi di bawah koordinasi Men¬teri Koordinator Ekonomi. Juni 2011 Presiden SBY melontarkan kembali kembali soal renegosaisi ini.
Alasannya renegosiasi sangat kuat, yakni UU Minerba tahun 2009. Alasan kedua, melihat kecilnya pen¬erimaan negara dari royalti.
…, …
Di dalam kontrak karya PT FI ada klausul kewajiban divestasi. Namun kemudian ditambah satu lagi pasal, yang intinya kalau pemerintah mengeluarkan peraturan lebih men¬guntungkan perusahaan, kewajiban sebelumnya bisa gugur. Ketika awal¬nya ada kewajiban divestasi, namun kemudian ada aturan baru yang lebih menguntungkan perusahaan, bisa gugur.
Kontrak PT FI ditandatangani tahun 1991. Pada 1994 terbit UU Penanaman Modal Asing yang membolehkan struktur kepemilikan modal perusahaan bisa dimiliki 100 persen pihak oleh asing. Akhirnya inilah yang dirujuk. Banyak pihak curiga lahirnya peraturan ini atas lobi dari PT FI.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

Freeport, Potret Buram Pengelolaan Lumbung Emas Grasberg
…, …
Merujuk pada laporan tahunan Freeport-McMorran Copper &  Gold Inc. (FCX), bukit Grasberg, atau yang saat ini lebih tepat disebut lubang Grasberg, merupakan lokasi tambang dengan cadangan emas dan tembaga paling besar di dunia. Disebutkan dalam Annual Report (AR) FCX tahun 2010 tambang Grasberg mempunyai cadangan 32,7 miliar pounds tembaga dan 33,7 juta ounce emas. Cadangan emas Grasberg merupakan yang terbesar dibanding lokasi tambang FCX lainnya.
Nilai tambang yang begitu fantastis, sayangnya, tidak secara langsung mengalirkan manfaat bagi perekonomi¬an Indonesia. Pada 2010, PT FI mengklaim telah memberikan manfaat langsung sekitar Rp 17,4 triliun kepada pemerintah. Jumlah ini terlampau kecil bila dibanding¬kan total revenue FCX tahun 2010 sebesar 18.982 mil¬lion US$ (sekitar Rp 170,84 triliun dengan kurs 9.000). Nilai Rp 17,4 triliyun yang dibayarkan kepada Indonesia hanya setara dengan 0,10 dari total revenue yang dinikmati FCX.
Tambang Grasberg merupakan penyumbang terbesar total revenue yang diterima FCX sebagai induk PT FI. Bahkan, dalam laporan tahunan perusahaan disebut¬kan dengan tegas bahwa “tanpa tambang Grasberg, FCX tidak akan ada. Tambang Grasberg menjadikan FCX sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia”.
Dalam KK PT FI, salah satu kewajiban pembayaran ke¬pada pemerintah Indonesia adalah iuran tetap dan iuran produksi (royalti). Iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah KK dikalikan tarif (US$ 3) per Ha/tahun. Tarif royalti tembaga 1,5%-3,5% dari harga jual, emas dan perak 1% dari harga jual. PT FI juga dikenakan royalti tambahan untuk tingkat produksi bijih di atas 200.000 ton (maksimal 300.000 ton) per hari dengan tambahan royalti untuk tembaga sebesar 100%, emas dan perak 200%.
Perhitungan royalti itu jauh lebih rendah bila dibandingkan patokan tarif yang disebutkan dalam PP No 13 Ta¬hun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003. Tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25%.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

 

Renegoisasi Kontrak untuk Kedaulatan Tambang

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan.
UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pertambangan di Indonesia.
Falsafah kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan tambang diamini oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jelas dinyatakan Undang-undang, mineral yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaan tambang harus dikuasai oleh negara,…,…

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan. Sumber (Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011)

Sebelumnya, patut diingat sebagai catatan, Proses pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh sebesar 7 persen oleh pemerintah tidak berjalan mulus. Akibat adanya pemburu rente!.

Baca dampak lingkungan PT Freeport unduh Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua

Baca Suara Tambang ICW SUARA+TAMBANG4

dan SUARA+TAMBANG3

Baca materi terkait Korupsi di bidang Migas dan Tambang Transparansi+Migas_ICW_29Sept10

 

Ketika Mereka Menyoal Freeport, dari Kerusakan Lingkungan sampai Pengabaian Hak Orang Papua
March 23, 2017 Della Syahni, dan Indra Nugraha, Jakarta Energi (http://www.mongabay.co.id/2017/03/23/ketika-mereka-menyoal-freeport-dari-kerusakan-lingkungan-sampai-pengabaian-hak-orang-papua/)
Seorang lelaki berjas, celana jeans dan kacamata hitam berdiri di hadapan lima orang warga (petani). Di tubuh lelaki itu tergantung tulisan ‘Boss Freeport’, di bagian depan dan ‘Jim Bob’ di bagian punggung .
Tampak juga warga bercaping, muka coreng berpakaian cabik, kaki dirantai, dan tangan terikat. ‘Boss Freeport’ mencambuk, menendang dan menyiksa warga. Mereka mengerang kesakitan. Memohon ampun.

‘Jim Bob’ tak peduli.
Kelima petani berontak. Mengangkat cangkul dan parang, berbalik menghajar ‘Boss Freeport’ hingga lumpuh.
Itulah aksi teatrikal oleh Sanggar 33 di Gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (13/3/17). Ia gambaran pendudukan perusahaan tambang, PT. Freeport Indonesia (Freeport), di Papua sejak 1967.
Jim Bob, nama panggilan James Moffet, salah satu mantan Dewan direksi Freeport yang mundur dan jadi konsultan dewan direksi dan penasihat khusus operasional perusahaan di Indonesia. Bob, orang yang berperan penting mengembangkan tambang emas dan tembaga Grasberg milik Freeport di Papua.
“Selama 50 tahun, banyak kerusakan ekologi karena tambang Freeport, pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah adat Suku Amungme dan Kamoro tak pernah dibayar Freeport. Masyarakat Papua hidup di tengah limbah kimia,” kata Rudi Hartono, Wakil Sektretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik, Rudi Hartono dalam orasi.
Dengan kerusakan sosial dan ekologi di Papua, katanya, negara harus hadir dan bertanggungjawab.
Freeport, sepertinya mau tetap mau model bisnis, dimana investor sebagai tuan dan Indonesia jadi pelayan.
Belum lagi,  soal penolakan Freeport atas divestasi saham 51% dan perubahan status dari kontrak karya jadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Freeport menolak divestasi dengan alasan, KK yang ditandatangani bersama pemerintah pada 1991 hanya mengatur divestasi 30%. Penolakan IUPK karena kewajiban membangun smelter  dan aturan pajak dan royalti bersifat prevailing atau sewaktu-waktu dapat berubah.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, jika Freeport tak mau hargai kedaulatan Indonesia, tak perlu ada perundiangan lagi. Kita sudah tak ingin model bisnis terus merusak sumber daya alam.”
Hendri Kurniawan, Juru Bicara Gerakan Nasional Pasal 33 UUN 1945, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia mencoba bersikap tegas terhadap Freeport.
“Bahkan pemerintah melalui KESDM sanggup berhadapan di pengadilan arbitrase internasional jika Freeport tak tunduk dan patuh peraturan Indonesia,” katanya.
Wacana membawa kisruh ini ke pengadilan arbitrase internasional muncul kala Presiden dan CEO Freeport Richard C. Adkerson menyatakan, beri waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan.
Hardikan ini, katanya, jadi alasan lebih kuat, pemerintah tak memperpanjang KK yang berakhir 2021. “Dengan momentum berakhir KK Indonesia punya kesempatan memperoleh kepemilikan penuh kekayaan tambang. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menata ulang pengelolaan tambang berbasis kemandirian dan kesejahteraan,”  katanya.
Penataan ulang ini, usul Hendri harus melibatkan pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD dan rakyat Papua secara langsung dengan konsep koperasi rakyat maupun tambang rakyat.
Selang seminggu, puluhan massa terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Senin (20/3/17) aksi di depan Kantor Freeport di Jakarta.
Sebagian mahasiswa, laki-laki dan perempuan mencat tubuh mereka, sebagian tubuh ke bawah putih dan biru langit, bagian atas termasuk wajah dan tangah merah dengan gambar bintang putih di tengah.
“Papua bukan merah putih! Papua Bintang Kejora (bendera Papua Merdeka_red),” yel-yel mereka.
Aksi ini menyusul kisruh pemerintah Indonesia dengan Freeport yang dinilai tak melibatkan masyarakat Papua sebagai pihak terdampak langsung.
“Freeport tak hanya merampok kekayaan alam, memberangus demokrasi, melanggar HAM hingga membuat rakyat Papua miskin, juga merusak lingkungan,” kata Frans Nawipa, mewakili AMP.
Data mereka, setiap hari operasi penambangan Freeport, membuang 230.000 ton limbah batu ke Sungai Aghawagon dan sungai sekitar. Ada 360.000-510.000 ton per hari limbah asam mencemari dua lembah sekitar 6,5 kilometer hingga kedalaman 300 meter.
“Kali ini dalam kisruh pemerintah Indonesia dan Freeport soal IUPK, lagi dan lagi rakyat dan bangsa Papua tak dilibatkan.”
Mereka tak setuju nasionalisasi Freeport. Tuntutan mereka, antara lain, Indonesia menutup Freeport, mengaudit kekayaan perusahaan, memberikan pesangon untuk buruh perusahaan, audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. Lalu menarik TNI/Polri dari tanah Papua, usut pelanggaran HAM, berikan hak menentukan masa depan pertambangan Papua dan mengharuskan Freeport merehabilitasi lingkungan dampak tambang.

Aksi teatrikal aktivis di Jakarta, menyuarakan protes pada Freeport. Foto: Della Syahni

Saham Freeport
Terkait rencana divestasi saham Freeport yang digadang pemerintah sebesar 51%, Pemkab Mimika minta 20%. Bupati Mikika Eltinus Omaleng dalam peluncuran buku berjudul “Papua Minta Saham” awal Maret mengatakan, 20% itu harga mati.
“Kami pertahankan. Kalau kami tak dikasih, perusahaan tambang manapun tak boleh masuk. Selama dua hari kami sudah bertemu Pak Jonan (Menteri ESDM-red) dan Pak Luhut (Menteri Maritim-red), respon mereka luar biasa,” katanya.
Dia bilang, sambutan Jonan positif. Kalau divestasi 51% jadi, rakyat Papua akan dapat saham. “Pak Luhut juga mengatakan seperti itu. Kami senang.”
Eltinus menulis sendiri buku itu. Ia berisi sekelumit permasalahan masyarakat Papua setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berdiri di bumi Cendrawasih.
Betapa penderitaan masyarakat mulai dari tergusur dari tanah ulayat, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan lain-lain. Jadi, katanya, kalau rakyat Papua minta saham 20% bukan hal besar dibandingkan penderitaan.
Dia mengatakan, sebenarnya 20% masih sangat kecil. Jumlah itu terbagi-bagi, 10% untuk pemda, 10% lain untuk masyarakat adat Amungme dan Komoro,  yang selama ini jadi korban.
“Kita miskin di atas miskin. Miskin di atas emas, di atas tembaga.”
Dia bilang, Freeport ini macam pemerintah dalam pemerintah. Selama ini, mereka meminta Freeport berbuat untuk warga tetapi tak mau dengar.
“Minta buka jalan sedikit saja tak bisa. Tak mau. Untuk pendidikan, kami punya warga jadi pekerja di Tembagapura dan memiliki anak-anak, untuk sekolahkan saja mereka tak mau terima. Apalagi masyarakat lain? Tak boleh masuk.”
Dia juga , Freeport membangun smelter di Mimika. Sebelumnya, dia sudah siapkan lahan 300 hektar dan bahas dengan Komisi II DPR.
“Kami mengejar soal smelter karena mungkin melalui itu bisa mengurangi pengangguran.”
Dengan masyarakat Papua punya saham, bisa menentukan nasib dan ikut bersuara dalam menentukan masa depan tambang sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan warga Papua.
Janes Natkime, perwakilan masyarakat adat Suku Amungme mengatakan, selama ini warga jadi korban atas kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia.
“Dua negara ini rampas hak asasi, hak adat kami. Sekarang kami datang kepada pemerintah mengadukan nasib kami.”
Dia bilang, hampir 50 tahun tak ada keadilan bagi masyarakat Amungme. “Selama ini gunung-gunung kami habis, lahan hidup habis atas kepentingan dua negara. Masyarakat juga mulai punah akibat pertambangan Freeport di Papua.”
Suku Amungme dan Kamoro, katanya, susah hidup. Lahan berburu mereka sudah jadi pertambangan Freeport.
“Kemudian zat kimia, masyarakat banyak jadi korban. Banyak luka-luka di kaki dan badan. Kalau orang injak sungai, akan luka.”
“Masyarakat susah hidup. Hewan seperti ikan, katak, ular tak ada lagi. Pohon-pohon di pinggir sungai mati. Masyarakat sekarang ini bertahan di pinggiran saja, meski masih di area penambangan. Namun untuk berburu sulit.”

Leave a comment »

Menyambut Babak Baru Karst Kendeng

Kita menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Tengah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/ 4 Tahun 2017. Sebagaimana diberitakan Kompas (17/2017), bahwa Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/ 17/ 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah 660.1/ 30/ 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

 

Lonceng pertanda, selesainya babak kedua konflik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di kawasan karst Pengunungan Kendeng Utara. Sebab inilah kali kedua, PT. Semen Gresik (Semen Indonesia) dibatalkan perizinannya oleh Putusan MA, yang berakibat gagalnya pemanfaatan SDA karst Kendeng.

 

Ketergantungan pembangunan pada pemanfaatan SDA serta investasi yang sudah terlanjur basah, menjadikan babak baru (babak ketiga) adalah suatu hal yang sulit untuk dinafikan. Semua pihak tentu menginginkan konflik tidak terulang lagi. Babak ini diharapkan dapat diselesaikan secara berkeadilan, komprehensif dan tuntas. Karena itu, beberapa catatan dari konflik sebelumnya, bisa diambil sebagai pelajaran bagi semua pihak.

 

Aspek pertama adalah kinerja birokrasi perizinan. Pencabutan izin lingkungan membuktikan birokrasi perizinan selama ini masih jauh dari memuaskan. Pun dengan jangka waktu proses perizinan oleh Semen Gresik (atau Semen Indonesia) yang telah berjalan cukup lama. Secara hukum dimulai, melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Semen Gresik pada tahun 2010. Artinya telah berlangsung lebih dari 5 tahun lamanya, yang akhirnya dicabut. Ironisnya, hal tersebut bukanlah yang pertama kali dialami oleh Semen Gresik. Semestinya, jika memang batuan kapur tidak boleh ditambang, sedari awal izin tidak diberikan.

 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah garda terdepan dalam proses perizinan. Inilah biang keladi terjadinya persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kekeliruan penafsiran Perda RTRW oleh aparat serta komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan (KPA), terkait lokasi pertambangan tidak dapat ditolerir. Jika aparatur pemerintah selaku regulator sukar menafsirkan dokumen RTRW, bagaimanakah dengan nasib pengusaha atau masyarakat umum.Penyusunan, penafsiran dan konsistensi pelaksanaan RTRW yang ideal, diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

 

Kesesuaian perizinan terhadap peruntukan ruang dalam RTRW adalah harga mati. Itulah sebabnya, pejabat berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW diancam pidana oleh UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Walau dalam praktik masih sebatas hitam diatas putih semata.

 

Proses perizinan merupakan salah satu indikator, dari sebelas (11) indikator Indeks Melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index) yang dirilis oleh Bank Dunia. Ketidakpastian hukum dan jaminan investasi tentu menghantui para investor dan iklim bisnis. Pembangunan ekonomi bisa terancam. Kucuran dana selangit untuk pabrik semen karena sudah ada pijakan hukum. Meski kemudian dicabut lantaran tumpang tindih, sangat tidak patut jika hanya investor yang menjadi korban.

 

Kedua, yaitu minimnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Pernyataan sikap penolakan warga rembang terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga adalah bukti belum optimalnya perlibatan masyarakat. Kita patut memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang masih memperjuangkan haknya. Alangkah baiknya apabila kehadiran ultramen dan power ranger disikapi secara lebih arif. Sebagai proses pembelajaran dalam berdemokrasi.

 

Masyarakat adalah pihak yang menanggung dampak akibat suatu kegiatan. Suatu kewajaran apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Kerap terjadi, warga kehilangan aset berupa tanah dan akhirnya hanya menjadi penonton. Timbullah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

 

Pemerintah jangan terkesan tidak proaktif. Sehingga memaksa masyarakat menjemput bola sampai ke Jakarta. Jangan ingat ketika mencari persetujuan izin saja. Peran serta seperti itu jauh dari kata “ideal”. Berikanlah ruang lebih. Sehingga masyarakat turut memperoleh maslahat pembangunan dengan optimal.

 

Ketiga adalah kenyataan bahwa, pertimbangan lingkungan masih menjadi “anak tiri” dalam pembangunan. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dokumen Amdal belum mendekripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer (hidrologi air) dan terancamnya lingkungan hidup masyarakat.

 

Amdal adalah perangkat preemtif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualitas dokumen Amdal merupakan barometer fundamental terintegrasinya aspek lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, rerata kisaran biaya penyusunan Amdal yakni tiga ratus (300) juta sampai dengan lima (5) miliar rupiah.

Nominal tersebut, sepantasnya menghasilkan kualitas Amdal yang sepadan.

 

Penting diketahui, Amdal adalah instrumen yang diterapkan bisa lebih dari ketaatan (over compliance). Komitmen para pihak dalam Amdal ibarat “kontrak”, baik pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Substansinya dapat menampung berbagai dampak penting bagi lingkungan dan masyarakat. Seperti, keberlangsungan usaha, dampak lingkungan hidup atau sumber daya air, mata pencaharian, timbulnya konflik dan kesenjangan sosial, lapangan kerja dan peluang berusaha atau dampak negatif dan positif lainnya. Pelanggaran atau tidak optimalnya pelaksanaan Amdal, bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang berujung dicabutnya perizinan lingkungan.

 

Kinerja Komisi Penilai Amdal (KPA) juga setali tiga uang. Realitanya, Tim KPA yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait, pakar atau akademisi universitas, organisasi lingkungan (LSM) dan masyarakat yang sudah tersertifikasi, terkesan berkolaborasi memuluskan rekomendasi kelayakan lingkungan. Sudah saatnya, akuntabilitas penyusunan dan penilaian Amdal layak menjadi perhatian seluruh pihak.

 

Ketiga aspek diatas sejatinya mencerminkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai upaya pembangunan yang mengintegrasikan tiga (3) aspek, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan aspek sosial masyarakat ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan secara seimbang. Ketiga aspek tersebut seharusnya saling terkait dan saling ketergantungan. Meski dalam praktik ketiganya masih sering berseteru.

 

Jika pemerintah ragu terkait permasalahan lingkungan, maka terapkanlah prinsip kehati-hatian.

Sebelum melaksanakan perubahan Amdal maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Audit Lingkungan dapat didayagunakan. Kajian yang terpercaya tentunya. Benar-benar dapat dipercaya oleh seluruh stakeholders. Supaya silang pendapat dapat diminimalisir.

 

KLHS berguna untuk menentukan layak atau tidaknya kegiatan pertambangan. Sedangkan, perbaikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan melalui Perintah Audit Lingkungan Hidup secara menyeluruh. Audit lingkungan bisa juga melahirkan suatu Kajian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), sebagaimana diatur dalam SE.7/ MenLHK/ SETJEN/ PLA.4/ 12/ 2016 terkait kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi suatu kegiatan yang telah memiliki izin usaha.

 

Babak baru akan dimulai. Komunikasi seluruh stakeholders adalah keniscayaan agar tidak berakhir buntu. Impian menjadi produsen semen terbesar di Asia Tenggara wajib mengitegrasikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sehingga cita pembangunan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bisa terealisasi.

 

Leave a comment »

REFLEKSI KONSERVASI HARIMAU

Peringatan Hari Harimau Sedunia jatuh setiap tanggal 29 Juli. Tahun ini adalah tahun keenam sejak ditetapkan dalam The St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation pada tahun 2010.
Saat itu, disepakati bersama untuk meningkatkan populasi harimau di dunia yang berjumlah 3.200 ekor tahun 2010, hingga dua kali lipat menjadi lebih dari 7.000 ekor di tahun 2022.
Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Deklarasi, yang juga menegaskan, bahwa harimau adalah salah satu indikator penting ekosistem yang sehat.
Rusaknya ekosistem tidak hanya berdampak pada kepunahan harimau, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati.
Terdapat sembilan subspesies harimau yang pernah ada di dunia. Diketahui tiga subspesies telah punah dimana dua di antaranya dari Indonesia.
Harimau jawa (Panthera tigris sondaica) dan harimau bali (Panthera tigris balica) telah dinyatakan punah, pada tahun 1940 sampai 1980-an. Sedangkan satu harimau lagi adalah kaspia (Panthera tigris virgata).
Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae), menjadi satu-satunya harimau yang masih dimiliki bangsa Indonesia.
Sejak tahun 1996, IUCN (International Union for Conservation of Nature), telah memasukkan Harimau Sumatra dalam Daftar Merah satwa terancam punah dengan status Kritis (Critically Endangered). Selangkah lagi menuju kepunahan.
Pemerintah telah dan masih tetap berupaya menyelamatkan harimau sumatera dari kepunahan.
Diatas kertas, pada tahun 1990 pemerintah telah memiliki UU 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAH) sebagai tulang punggung upaya konservasi. Pada tahun 1994 pemerintah telah pula menerbitkan dokumen Rencana Aksi Nasional untuk konservasi harimau sumatera. Kemudian direvisi kembali pada tahun 2007, yang berlaku hingga 2017.
Setelah seperempat abad, tampaknya upaya konservasi harimau masih belum memberikan hasil yang menggembirakan. Secara Global, sensus di tahun 2014 menunjukan populasi harimau sumatera di alam diperkirakan hanya tinggal 371 ekor.

Ancaman Konservasi Harimau
Hulu masalah konservasi harimau sumatera adalah hilangnya habitat hidupnya akibat aktivitas manusia.
Alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan pembangunan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, atau infrastruktur mengakibatkan habitat harimau semakin kecil dan terfragmentasi.
Kebakaran hutan yang terjadi di akhir tahun 2015 saja, telah mengakibatkan lebih dari 2 juta Ha lahan atau hutan di sumatera terbakar (KLHK).
Pada satu sisi, ditetapkannya hutan hujan sumatra sebagai situs Warisan Dunia (World Heritage) adalah wujud pengakuan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Namun, di lain sisi mencerminkan kondisi hutan sumatera sudah diambang kehancuran.
Selain itu, sempitnya habitat harimau telah memicu bencana, berupa konflik antara manusia dan harimau.
Aktivitas manusia, mengakibatkan harimau terdesak “naik gunung” ke hutan dataran tinggi yang keanekaragaman hayatinya lebih sedikit. Keyataannya, sempitnya habitat dan diiringi sedikitnya mangsa, memaksa harimau “turun gunung” dan memangsa hewan ternak masyarakat.
Sehingga bencana konflik tak terhindarkan. Pada akhirnya, tentu saja harimau yang selalu saja terusir dari habitatnya, sebagaimana peristiwa penangkapan harimau di Mandeh Sumatera Barat lalu.
Sedangkan ancaman di hilir yang membahayakan upaya konservasi harimau sumatera adalah perburuan dan perdagangan illegal.
Harimau dan bagian-bagian tubuhnya telah lama dipercaya berkhasiat untuk obat-obatan tradisional, meningkatkan kekuatan magis dan simbol status.
Kebutuhan dan kelangkaan tentu semakin menyuburkan kegiatan perdagangan illegal.
Sejalan dengan hal itu, maka kepemilikan satwa atau pemanfaatan bagian tubuh harimau secara illegal menjadi keniscayaan.

Penegakan Hukum Konservasi Harimau
Aparat penegakan hukum, selama ini tentu tak tinggal diam. Pada bulan Mei lalu, kembali diamankan tiga orang yang terlibat penjualan kulit harimau oleh kerjasama aparat dan balai taman nasional gunung leuser.
Namun diakui ataupun tidak, kinerja penegakan hukum konservasi masih sangat jauh panggang dari api.
Menurut BKSDA, Indonesia surganya perdagangan satwa illegal. Praktik itu diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 9 triliun per/ tahun. Sebab, selain memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (megabiodiversity), sanksi hukum di Indonesia juga relatif lebih lemah dan aparatur negara mudah dibengkokkan.
Selama ini, penegak hukum hanya menerapkan ketentuan pidana kepada pelaku perburuan atau perdagangan illegal saja. Sedangkan terkait kepemilikan atau pemanfaatan illegal satwa dilindungi seolah diistimewakan.
Aparat seharusnya menerapkan sanksi pidana kepada para pelaku, yang notabene bermotif sepele. Sekedar meningkatkan status sosial semata.
Padahal, dalam UU 5/1990 telah ditetapkan sanksi pidana, bagi orang atau lembaga yang memelihara serta memiliki bagian-bagian tubuh satwa langka tanpa izin.
Pemilikan opsetan atau penggunaan pipa rokok dari gading gajah pun lazim kita jumpai.
Hal tersebut mengingatkan peristiwa Pemberian Rekor Nasional untuk Keris Berangka Gading Gajah kepada Bupati, yang lenyap begitu saja. Contoh terakhir, adalah kasus kepemilikan opsetan harimau seorang Menteri.
Patut diingat, setelah menetapkan UU 5/ 1990, pemerintah mengeluarkan Kepmenhut. No 301/Kpts-II/1992 dan No. 479/Kpts-VI/1992.
Peraturan tersebut menghimbau pihak yang terlanjur memiliki spesies dilindungi dan produk atau bagian-bagiannya, untuk mendaftar dan mendapatkan izin, sampai dengan batas waktu Oktober 1992. Saat itu sekitar 1.081 opsetan kulit harimau yang telah terdaftar (Tilson dan Traylor-Holzer, 1994).
Aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Sehingga timbul efek jera terhadap kegiatan yang mendorong suburnya perburuan dan perdagangan illegal satwa dilindungi, khususnya Harimau Sumatera.
Punahnya harimau jawa dan harimau bali harus menjadi pelajaran untuk mewujudkan upaya konservasi harimau sumatera yang lebih baik.
Masih belum terlambat. Momentum hari harimau sedunia dapat menjadi refleksi dalam rangka menyelamatkan harimau sumatera dari ancaman kepunahan.
Sehingga generasi bangsa Indonesia mendatang tidak hanya mengenal karya fiksi berupa “Tujuh Manusia Harimau” semata.

Leave a comment »

Contoh Pengumuman Kegiatan/ Usaha Wajib AMDAL

contoh pengumuman kegiatan wajib AMDAL di media massa

 

 

contoh-pengumuman-kegiatan-usaha-wajib-amdal-di-media-massa-koran

contoh lainnya

09_01_2017-contoh-pengumuman-amdal

tata cara pengumuman wajib amdal

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – DADU – Cermin BURUKNYA Kinerja KEPARAT

Sistem Informasi Lingkungan – DADU
Pernah mendengar istilah tersebut :
Istilah tersebut dapat dijumpai di sebuah SITUS, yaitu :
http://www.dadu-online.com/home/index/

Pada prinsipnya, dadu adalah sarana Pengawasan terhadap Izin lingkungan.

Pengawasan terhadap Izin lingkungan dibutuhkan Sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut.
Karena itulah DADU telah memuat: Daftar Informasi Publik (DIP) Amdal, UKL- UPL Dan Izin Lingkungan yang dapat diakses oleh publik

Pengawasan terhadap Izin lingkungan dibutuhkan Sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut.
DADU telah memuat: Daftar Informasi Publik (DIP) Amdal, UKL- UPL Dan Izin Lingkungan yang dapat diakses oleh publik

DADU dikembangkan oleh kantor Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan di bawah naungan Deputi Menteri LH BIdang Tata Lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) sejak tahun 2008. Pengembangan DADU merupakan bagian dari kegiatan Environmental Sector Programme (ESP) yang didanai Danish International Development Agency (DANIDA). Pada awalnya di tahun 2008, DADU dikembangkan dengan tujuan untuk mencatat substansi dokumen RKL-RPL dan UKL-UPL berikut laporan-laporan pelaksanaannya. DADU diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan mendapatkan informasi dan data lingkungan yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut. Seiring waktu pengembangannya, konsep DADU terus disempurnakan. Sekarang DADU memiliki fungsi untuk pencatatan substansi dokumen KA-ANDAL dan ANDAL. DADU juga dapat digunakan untuk mengarahkan pemrakarsa dalam penyusunan dokumen-dokumen AMDAL. Konsep DADU dipastikan akan terus berkembang sesuai saran dari para penggunanya. PT Qipra Galang Kualita dipercaya KLH dan DANIDA untuk mengembangkan DADU, mulai dari konsep sampai ke pemrogramannya. DADU sudah diperkenalkan ke para stakeholders AMDAL di tahun 2010.

Dokumentasi AMDAL Dan UKL-UPL (DADU) merupakan suatu perangkat pengelola informasi berbasis jaringan internet yang dirancang untuk mendukung tiap instansi lingkungan dalam mengelola proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Pada intinya, DADU memiliki bagian-bagian yang disediakan untuk 1) pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan, 2) instansi lingkungan, dan 3) publik. Semua dapat diakses langsung secara on-line dari situs DADU. Untuk pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan, DADU memiliki:

Modul SUSUN: Berisi aplikasi-aplikasi untuk menyampaikan informasi dokumen-dokumen AMDAL atau UKL-UPL dari suatu kegiatan. Aplikasi-aplikasi dalam modul ini terdiri dari aplikasi DAFTAR, aplikasi ACUAN, aplikasi ANALISIS, dan aplikasi KELOLA-PANTAU.
Modul LAPOR: Berisi aplikasi-aplikasi untuk menyampaikan informasi pelaksanaan RKL-RPL atau atau UKL-UPL dari suatu kegiatan. Aplikasi-aplikasi dalam modul ini terdiri dari aplikasi DAFTAR dan aplikasi LAPOR.

Kedua modul di atas dapat diakses dari BOKS KEGIATAN-nya masing-masing. Untuk instansi lingkungan, DADU memiliki:

Aplikasi GERBANG: yang berfungsi sebagai pintu pertukaran informasi antara instansi lingkungan dengan pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan.
Aplikasi PERIKSA: yang berfungsi untuk memeriksa dan menanggapi informasi yang dikirim dari modul SUSUN.
Aplikasi KENDALI: yang berfungsi untuk memeriksa dan menanggapi yang dikirim dari modul LAPOR.

Ketiga aplikasi di atas dirancang hanya untuk membaca, menanggapi, mengolah, menyaring, dan menampilkan berbagai informasi yang disampaikan melalui modul SUSUN dan modul LAPOR. DADU selalu mengalami perbaikan dan peningkatan fungsi. Informasi terbaru mengenai DADU akan selalu disampaikan melalui situs DADU ini.

BAGUS sekali FUNGSINYA bukan…SAYANGNYA itu cuma KHAYALAN LAGI…
begitu saya akse di Tanggal 12 Desember 2015, inilah HASILNYA

Dadu Online
RUSAK terus….
APBN jalan terus…acara di hotel BINTANG lima jalan terus…

Bukti lainnya:

Dadu Online 1
Lha…udah bulan desember tahun 2015 kok publikasi yang ada masih di TAHUN 2014. Sungguh terlalu…Kemana aja duit APBN selama ini yah….

Bukti tersebut sudah sulit terbantahkan…

TERKAIT PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – maka DADU dapat membantu STAKEHOLDERS untuk memahami pengelolaan lingkungan yang telah tercantum dalam UKL-UPL/ Dokumen Lingkungan PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON.

Sayang sekali, negara ini BOBROK…karena AParatuurnya BOBROK…dah hampir SATU dekade, masih GAK MELEK INTERNET. Ntah DISENGAJA atau memang BOBROK…NASIB jadi masyarakat… INFORMASI disumputin…patut diduga lhoooo…. KENAPA? ada udang dibalik batu…

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA THE ICON – Ilustrasi Kronologis Izin Lingkungan

Tahapan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL)

Dokumen lingkungan : terdiri atas Amdal dan UKL-UPL. (Bagaimana dengan DELH dan DPLH)

Contoh kasus penyusunan dokling.

1. Seorang pengusaha bernama SARNO berniat membangun sebuah Apartemen.

2. Apartemen tersebut adalah APARTEMEN MATRIX 55 di Jalan MOLIMO Kelurahan Justicia Kecamatan Bulaksumur Kota Istimewa.

3. APARTEMEN MATRIX 55 memiliki luas bangunan 9.055 M² dan terletak di areal lahan seluas 1 Ha atau 10.000 M².

4. Sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH, maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk Izin Lingkungan, yang terlebih dahulu sebelum memperoleh suatu Izin Usaha. Salah satu jenis izin usaha dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen MATRIX 55.

Hal tersebut diatur UUPPLH Pasal 40 Ayat 1 dan Penjelasannya serta Ancaman Pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2).

Issue 1 = Sarno telah memperoleh IMB tanpa memiliki Izin Lingkungan terlebih dahulu.

Setelah memiliki IMB pada dasarnya Srno berhak melaksanakan pembangunan, sesuai dengan IMB yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah ISTIMEWA. Permasalahannya adalah, apakah IMB yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan UUPPLH….

5. Salah satu syarat memperoleh Izin Lingkungan adalah, jika APARTEMEN MATRIX 55 berdampak PENTING terhadap lingkungan, maka Sarno harus memiliki dokumen AMDAL. Namun jika kegiatan Sarno tidak tidak berdampak penting maka Sarno harus menyusun atau mengisi formulir UKL-UPL. Jika kegiatan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55 tidak termasuk kegiatan Amdal atau UKL-UPL maka Sarno wajib membuat SPPL (Surat Peryataan Kesanggupan Lingkungan).
Menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLH 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Amdal, maka APARTEMEN MATRIX 55 tergolong jenis kegiatan yang tidak wajib Amdal atau Tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Secara umum, biaya penyusunan AMDAL oleh konsultan mencapai 250 juta sampai dengan 5 Miliar. Ada 2 isu utama terkait ongkos penyusunan tersebut, yaitu mahalnya biaya yang mengakibatkan pengusaha enggan menyusun dokumen Amdal. Kedua, yang utama adalah, perbedaan harga yang terlampai jauh, mencapai 1:20 kali lipat, mencerminkan adanya perbedaan kualitas dokumen Amdal yang disusun.
Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka pembangunan gedung dengan luas lahan 0,5 Ha – 5 Ha dan/ atau gedung dengan luas bangunan 500 M² – 10.000 M² tergolong jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Oleh sebab itulah, Bung Sarno menyusun (mengisi Formulir) UKL-UPL.

Issue 2 : Umumnya penyusunan/ Formulir UKL-UPL adalah saran dari BLH di Kabupaten/ Kota, UKL-UPL, dikarenakan sebagian besar daerah belum menetapkan aturan hukum/ perda terkait jenis kegiatan wajib UKL-UPL.
Seharusnya UKL-UPL adalah Formulir yang diisi oleh pemrakarsa kegiatan disertai arahan dari BLH. Namun selama ini, UKL-UPL disusun oleh konsultan, terkesan dibudidayakan oleh BLH, sebagai kamuflase pungutan liar, dengan anggaran penyusunan sekitar 30 – 200 juta.

6. Sesuai dengan fungsinya, maka Formulir UKL-UPL atau Dokumen UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang belum berjalan.
Issue 3 = Apabila Sarno telah memperoleh IMB, dan telah melaksanakan pembangunan LOUNGE untuk Apartemennya, apakah tepat, apabila Kegiatan Usaha Sarno mengisi Formulir UKL-UPL (menyusun Formulir UKL-UPL). Bukankah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, maka kegiatan usaha yang berjalan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan diancam Sanksi atau Sanksi PIDANA.
Kemudian, menurut ketentuan perundangan maka Apartemen Matrix dapat menyusun DPPLH (Kroscek).

7. Sesuai dengan peraturan ? UKL-UPL ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW

8. Setelah mengisi Formulir UKL-UPL, maka Sarno mengajukan Permohonan Rekomendasi UKL-UPL (Persetujuan UKL-UPL) dan Izin Lingkungan secara bersamaan.

9. Sesuai ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, maka BLH Kota Istimewa atau pihak yang berwenang WAJIB MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN APARTEMEN MATRIX 55.

10. Pengumuman yang disampaikan oleh BLH Kota Istimewa terkait permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan UKL-UPL, sebagaimana menurut ketentuan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses ANDAL dan IZIN Lingkungan, adalah Informasi mengenai :
1) Nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) Skala /besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) Informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
a) Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
b) Tautan (link) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;

6) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
7) Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

11. Pengumuman oleh BLH Kota Istimewa terkait Permohonan Izin Lingkungan pembangunan APARTEMEN MATRIX 55, (sebagaimana ditetapkan dalam BAB III tentang Tata Cara Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenlh No 17 Tahun 2012) disampaikan melalui :
1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan
2) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

lanjutkan nanti yoooo

Kajian Hukum Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Yuridis Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Pembangunan Apartemen Uttara
Kajian Hukum Izin Lingkungan
Kajian Hukum Dokumen Lingkungan Amdal/ UKL-UPL
Hukum Lingkungan Kepidanaan – Kasus IMB keluar sebelum Izin Lingkungan ada.
Kasus Izin Lingkungan
Kasus Pidana Pejabat Pemberi Izin – Izin Lingkungan
Kasus Pembangunan Apartemen

Leave a comment »

Masa Berlaku Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air – IPLC

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair – IPLC ke sumber air

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air telah diatur dalam peraturan perundangan.

Masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 24 Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 (NSPK Air)
(1) Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
b. persyaratan perizinan;
c. prosedur perizinan;
d. jangka waktu berlakunya izin; dan
e. berakhirnya izin.

(4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 5 tahun.
Hal tersebut telah ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Namun selama ini Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »