Archive for Februari, 2012

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Iklan

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Pemerintah Yang Sangat Hobi Memohon atau Meminta pada Pengusaha

Pemerintah di Negara Indonesia Memiliki kegemaran Meminta-minta atau Memohon….kadang meminta sumbangan, Sumbangan biaya operasional Kepolisian yang Jumlahnya Miliaran misalnya. Ada juga Meminta Sumbangan -Kayak Pengemis- kepada pengusaha Agar diberikan Gerobak Sampah…Ya Ampun Najis Dehhh
Anehnya sekaligus menyedihkan, Para pengemis di Jalanan, malahan dipenjara apabila meminta-minta. Si pemberi sumbangan juga akan dipenjara puLa. Lha kalo Pemerintah Meminta Sumbangan berupa Gerobak Sampah, kok dibiarkan saja….Emang Pada Kayak Sampah Negeri ini….Wajar Saja kalau di negara Indonesia, sampah tidak akan mungkin HiLang…apalagi Sampah-sampah memakai seragam….Sampah Lu Pade!!!!

Contoh kasus Permohonan pemerintah kepada pengusaha…. Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Kemiskinan Saat Pemerintahan SBY

Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dalam The “1st Indonesian Poverty Outlook Seminar”, mengungkapkan bahwa gEMERLAP pertumbuhan ekonomi di nilai tidak memiliki korelasi dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang dirancang pemerintah tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Sebanyak 40 orang di Indonesia bisa menguasai aset Rp710 triliun atau 12,95% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai itu setara hampir 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Itu menunjukkan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. ”Hanya 40 orang yang menguasai. Amerika yang kapitalis saja tidak seperti itu.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Gunawan Sumodiningrat menilai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan belum mampu membuka pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan. Akibatnya, mereka terus terkurung dalam pola pikir kemiskinan dan tidak mampu mandiri.

Wakil Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan definisi pemerintah terkait dengan angka kemiskinan merupakan akal-akalan saja.

Ia menyoroti ketimpangan angka kemiskinan yang disampaikan BPS dan lembaga internasional seperti Bank Dunia. Bank Dunia, menurut Kristiadi, menyebut angka kemiskinan Indonesia saat ini mencapai 44,8%, sedangkan versi BPS hanya 12,49%.
(Media Indonesia “Gemerlap Pertumbuhan Abaikan Rakyat Miskin”, Rabu 28 Desember 2011)

Leave a comment »

Dalang Korupsi di Indonesia???

Dalang Korupsi di Indonesia???

Korupsi di Indonesia bagaikan penyakit Kronis. Menjangkiti hampir di seluruh organ pemerintahan. Bahkan ironisnya, berdasarkan hasil survey ternyata institusi terkorup-perilaku korupsi- di Indonesia diduga KUAT adalah Kementerian AGAMA dan kementerian pendidikan. Lantas siapakah yang pantas diminta pertanggung jawaban dalam upaya pemberantasan korupsi di Negeri ini???.

Menurut keyakinan saya tentu saja PRESIDEN RI.

Gampangnya, kalau atasan bener maka bawahannya sebagian besar tentu akan benar pula. Sebaliknya, apabila atasannya mbalelo, maka bawahan akan mbalelo. Kalao ada yang bilang bahwa seorang Presiden tidak mampu mengawasi ratusan ribu PNS, itu adalah kebohongan BESAR. Lha, saat orde baru, presidennya yang udah Tua saja mampu mengawasi (Menakutti) seluruh warga Negara yang hampir mencapai 2000 Juta. Pengawasannya sampai di dalam rumah malahan.

Leave a comment »

Mudahnya Mendapat Peringkat -Nilai- Biru PROPER-Lingkungan

Bagaimana caranya memperoleh peringkat biru pada Proper Nasional?

Sebenarnya sangat mudah bagi kalangan industri untuk memperoleh peringkat BIRU pada proper Nasional. Bahkan, Asalkan kalangan industri memiliki kemauan untuk menjalankan berbagai upaya Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3) maka dapat dipastikan peringkat suatu perusahaan BIRU.

Sayangnya walaupun ada kemauan, terkadang kalangan industri kesulitan untuk memperoleh peringkat BIRU. Salah satu faktornya adalah keterbatasan SDM di bidang lingkungan hidup.

Namun seharusnya hal tersebut tidak menjadi kendala utama, apabila di lain pihak, pemerintah (khususnya KLH) mampu dan MAU memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada kalangan industri.

Sayangnya selama ini para ispektur lapangan atau penilai proper, hanya ‘mampu’ dan sibuk menilai…menilai…kemudian menyalahkan semata. Tanpa mampu memberikan suatu arahan dan solusi yang baik dan komprehensif dalam upaya membina kalangan industri memenuhi tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pembinaan tersebut dapat berupa :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (PUU) terkait PPLH, khususnya melalui media internet. Sejatinya sosialisasi suatu PUU adalah KEWAJIBAN. Namun, selama ini masyarakat umum, termasuk kalangan industri, sangat sulit memperoleh berbagai ketentuan yang berlaku terkait PPLH. Aturan mengenai bentuk sosialisasi yang akan dijalankan cenderung “SEMAU-nya” aparatur pemerintah. Parahnya, dengan pola sosialisasi yang ada, cenderung membuka peluang usaha dengan cara berjualan BUKU yang berisi kumpulan PUU PPLH di suatu bidang tertentu. KKN dan PROYEK…, adalah kata kuncinya!!!

2. Kedua, pembuatan suatu pedoman (NSPK) yang jelas, lengkap sekaligus komprehensif dalam rangka mengarahkan, membina, dan mampu dijadikan acuan untuk menjalankan berbagai ketentuan suatu PUU. Pedoman yang dibuat, tentu saja harus diterjemakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan industri. Selain itu pedoman yang ada juga seharusnya mencakup masalah teknis, contohnya seperti adanya tahapan pengelolaan limbah yang baik; adanya berbagai bentuk kolam IPAL yang ideal dengan perbandingan debit air limbah yang ideal; dan adanya list dan keterangan berbagai bentuk peralatan dan perlengkapan industri yang berwawasan lingkungan. Penelitian dan pengembangan di instansi pemerintah harus digalakan. Sehingga mampu menghadirkan solusi yang konkrit dan terukur yang dapat dijadikan acuan bagi kalangan industri untuk dilaksanakan.
3. Inspeksi lapangan yang BERTANGGUNG JAWAB. Secara teknis, penilaian Proper didahului dengan adanya inspeksi lapangan oleh tim penilai PROper. Tim tersebut menghasilkan suatu saran tindak, yang wajib dijalankan oleh kalangan industri. Kemudian KLH akan mengeluarkan RAPOR SEMENTARA, dengan disertai mekanisme sanggahan yang dihadiri oleh kalangan industri. Kemudian, setelah proses sanggahan rapor sementara akan menemukan kekurangan-kekurangan apa yang harus dilakukan kalangan industri. Setelah itu ada penilaian lanjutan, yang BARU KEMUDIAN HASILNYA AKAN MENGHASILKAN RAPOR PROPER ‘sebenarnya’. Sayangnya pada PROPER 2011, proses sanggahan yang diadakan oleh KLH ternyata menjadi hasil akhir untuk kemudian dijadikan PENILAIAN PROPER SEBENARNYA. Proses sanggahan yang seharunya memberikan kesempatan bagi kalangan industri untuk memperbaiki berbagai SARAN TINDAK yang tidak jelas. Akibatnya PROSES SANGGAHAN terkesan FORMALITAS belaka. Kemudian banyak industri yang keberatan dengan pola penilaian PROPER yang terkesan tanpa ada pembinaan yang mumpuni. Hanya bisa menilai….menilai….dan menyalahkan saja. Mungkin saat itu mereka dikejar target, sehingga terkesan buru-buru.

Seandainya saja pemerintah mau, maka peringkat BIRU akan sangat mudah untuk diperoleh.

Comments (1) »