Posts tagged Limbah B3

Contoh Pengumuman Kegiatan/ Usaha Wajib AMDAL

contoh pengumuman kegiatan wajib AMDAL di media massa

 

 

contoh-pengumuman-kegiatan-usaha-wajib-amdal-di-media-massa-koran

contoh lainnya

09_01_2017-contoh-pengumuman-amdal

tata cara pengumuman wajib amdal

Iklan

Leave a comment »

Materi Pengelolaan Limbah B3

Materi-materi Pengelolaan Limbah B3 dari hasil ikut Bimbingan atau UNDANGAN KLH/K di HOTEL BERBINTANG.
BIAYANYA mesti besar…orang MAKANANnya enak-enak…
anehnya, materi tersebut kok gak dipublikasi di WEBSITE Kementerian yah…
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 5 PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Izin penyimpanan limbah B3 atau Izin bangunan TPS limbah B3 yang diterbitkan masa berlaku selama 5 tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Issu: terkadang pemerintah daerah tanpa memperhatikan pedoman hukum yang telah diatur, menerbitkan izin TPS limbah B3 dengan masa berlaku selama 3 tahun dan/ atau 2 tahun. Selain itu, terkadang ada daerah yang menetapkan masa berlaku izin selama 5 tahun, tetapi disertai kewajiban untuk mendaftar ulang setiap tahunnya. Hal tersebut tentu saja tidak berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 13 Ayat (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20 Ayat (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 59 Ayat (5) UUPPLH, “Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin”. Persyaratan lingkungan serta ketentuan teknis lainnya, terkait izin lingkungan secara rinci telah diatur dalam PP Izin Lingkungan.

Menurut Pasal 20 Ayat (4), maka penerbitan izin seharusnya Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4.2 PERUBAHAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Menurut Pasal 22, maka persyaratan pengajuan perubahan izin penyimpanan limbah B3 sama seperti permohonan izin penyimpanan limbah B3 baru. Pasal 22 Ayat (1), menetapkan bahwa pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
a. identitas pemegang izin;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama Limbah B3 yang disimpan;
d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/ atau
e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada bupati/ wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian data, bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. ketidaksesuaian data, bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 30
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud: a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan: a. identitas pemohon; b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4.1 PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 21 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Persyaratan permohonan perpanjangan izin penyimpanan limbah B3 secara umum sama dengan permohonan izin baru. Bedanya adalah, pada permohonan perpanjangan izin, dokumen yang juga wajib dilengkapi adalah dokumen pelaksanaan penyimpanan limbah B3. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19; dan
f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
Selanjutnya, Pasal 21 Ayat (4), yang berbunyi “Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
Kemudian, Pasal 21 Ayat (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh bupati/ wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 21 Ayat (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4 PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Menurut Pasal 12 Ayat (4) PP Limbah B3 Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3: a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.

IZIN LINGKUNGAN. Terkait dengan izin lingkungan, maka hal tersebut diatur dalam UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan) dan Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Memiliki AMDAL (Permen kegiatan wajib amdal) serta peraturan daerah terkait Jenis kegiatan yang wajib AMDAL dan/ atau UKL-UPL.

Pengertian izin lingkungan menurut Pasal 1 Butir (35) UUPPLH, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.
Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
Pasal 36 Ayat (2) UUPPLH, “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”.
Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH, “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.
Pasal 73 PP Izin Lingkungan, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Terkait persyaratan izin, sebagaimana diatur Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 3 PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 ATAU IZIN BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (BANGUNAN TPS LB3/ BANGUNAN TPS LIMBAH B3)

Persyaratan Permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 telah diatur di dalam Pasal 12 Ayat (6) PP Limbah B3. Persyaratan izin untuk kegiatan penyimpanan meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, terdapat pengecualian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (7), yakni : “Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus”.

Secara umum persyaratan lainnya untuk mengajukan permohonan izin penyimpanan Limbah B3 secara implisit telah diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II PerMen LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah tentang Formulir Permohonan Izin Pengumpulan dan/ atau Penyimpanan Limbah B3.

(DOWNLOAD GRATIS Lampiran I FORMULIR dan Lampiran II PERSYARATAN PerMen LH No. 30 Tahun 2009)

Selain itu beberapa ketentuan juga diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 255/ BAPEDAL/ 08/ 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

Beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan izin, antara lain :
• Identitas penyimpanan limbah B3. Meliputi nama badan usaha/ institusi, alamat usaha dan alamat kantor, kontak nomor telepon/ faximile serta email, dan bidang usaha atau jenis kegiatan jenis industri atau jasa atau kegiatan, nama penanggung jawab kegiatan yang secara umum bisa dilihat dalam Peraturan menteri lingkungan hidup tentang Jenis Kegiatan Yang Wajib AMDAL/ UKL-UPL.
• Akta pendirian badan usaha. (Bagaimana bentuk akta perusahaan yang telah berganti nama atau perusahaan yang beralih kepemilikan)
• Nama Limbah B3 dapat mengacu dalam Lampiran PP Limbah B3. Adakalanya, beberapa nama limbah B3 yang dikenal masyarakat memiliki kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya sebutan oli bekas dalam PP Limbah B3 adalah Minyak Pelumas Bekas.
• Sumber limbah B3 yang dapat dijelaskan dalam paparan Proses Produksi kegiatan usaha. Misalnya, oli dan aki bekas dihasilkan dari operasional kendaraan dinas atau kendaraan kantor. Kemudian lampu TL digunakan untuk penerangan/ pencahayaan ruangan, atau bangunan dan gedung.
• Kemudian jenis, karakteristik atau kategori LIMBAH B3, juga diatur dalam Lampiran I PP Limbah B3, yang telah membagi limbah B3 berdasarkan LIMBAH B3 Kategori bahaya 1 dan 2, serta LB 3 sumber tidak spesifik dan LIMBAH B3 sumber spesifik (spesifik Khusus dan spesifik umum).
• Pengemasan atau pewadahan penyimpanan limbah B3. Biasanya disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Misalnya limbah B3 berupa oli bekas disimpan dalam kemasan drum.
• Tata letak penempatan atau penyimpanan limbah B3 yang disimpan dalam lokasi atau bangunan TPS limbah B3. Misalnya untuk tata penempatan limbah b3 berupa oli bekas, telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 255/ BAPEDAL/ 08/ 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
• Tempat Penyimpanan Limbah B3/ desain konstruksi bangunan TPS Limbah B3. Hal ini juga dapat berpedoman pada Misalnya untuk tata penempatan limbah B3 berupa oli bekas, telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 255/ BAPEDAL/ 08/ 1996.
• Lay out dan penjelasan kegiatan penyimpanan/ pengumpulan Limbah B3.
• Tata letak saluran drainase bangunan TPS limbah B3.
• Lay Out lokasi bangunan penyimpanan limbah B3. Hal ini harus memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti lokasi harus bebas banjir, tidak dekat dengan pemukiman atau fasilitas umum, dll.
• Ruang lingkup area pengumpulan dan penyimpanan limbah B3.
• Fasilitas tanggap darurat, seperti APAR atau kolam penampungan tumpahan darurat untuk Limbah B3 berbentuk cair.

Issue : Masa Berlaku Izin Penyimpanan adalah 5 TAHUN.
Pasal 21 Ayat (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 13 Ayat (1) permenlh no 30/ 2009, “Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”.

Leave a comment »