Archive for free download

Status Lingkungan Hidup Indonesia

Bahan-bahan bacaan yang bersumber dari perpustakaan Emil Salim, bisa diunduh…

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)
2013 mengangkat tema “Ketahanan Lingkungan
Hidup” (Environmental Security) mengingat kondisi
lingkungan hidup kita yang masih belum membaik
dan tidak jarang membahayakan kehidupan
manusia baik dari peningkatan kejadian bencana
maupun berkurangnya jasa ekosistem.

SLHI 2013

Iklan

Leave a comment »

Dokumen Tata Ruang Lampung

Ini dokumen masih gak lengkap…habis negara ini kan hukumnya hanya berlaku untuk masyarakat. Jadi kalau pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang, untuk mempublikasikan Rencana Tata Ruang (RTRW), ahhh itu soal biasa….
Undang-undang disini kan kayak sampah…Bukti utamanya, siapa yang menjamin Perda RTRW Kota Bandar Lampung yang saya publikasikan ini, Asli apa Palsu ?? hahaha, orang sumbernya aja gak jelas kok…
Mungkin terkait kasus lingkungan alih fungsi akibat izin atau Hak Guna Bangunan Taman Hutan Kota yah…

Perda Tulang Bawang Barat No.2 Thn 2012 tentang RTRW Kab-Tulang Bawang Barat

Perda Prov Lampung No. 1 Thn 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung

Perda Mesuji No. 6 Thn 2012 tentang RTRW Kab Mesuji Lampung

Perda Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamtim Tahun 2011-2031

Perda Kota Metro No. 1 Thn 2012 tentang RTRW Kota Metro

Perda Lampung Barat No.1 Thn 2012 tentang RTRW Kab Lampung Barat

Perda Lampung Selatan No.15 Thn 2012 tentang RTRW Kab Lampung Selatan

Perda Lampung Tengah No. 1 Thn 2012 tentang RTRW Kab Lampung Tengah

Perda Kota Bandar Lampung No.10_2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung

Perda Way Kanan No.11 Thn 2011 tentang RTRW Kab-Way Kanan Lampung

Sebelum download tolong diingat, SIAPA YANG SEHARUSNYA MEMPUBLIKASIKAN PERUNDANGAN?
TRUS, SIAPA YANG MAKAN GAJI BUTA DARI DUIT RAKYAT (APBN DAN APBD) ?
KALAO MASYARAKAT TOLOL, PASTI GAK TAU KEWAJIBAN PEMERINTAHNYA…PADAHAL PEMERINTAHNYA RAKYAT YANG GAJI…BISANYA NGERIBUTIN MASYARAKAT ATAU PENGUSAHA…SEMENTARA PEMERINTAH TIDUR DAN KORUPSI LU PADA CUEK AJA…

Leave a comment »

Kumpulan Status Lingkungan Hidup di Lampung

Bahan-bahan bacaan yang bersumber dari perpustakaan Emil Salim, bisa diunduh di perpustakaan onlinenya… Tapi gak GRATIS, u pada mesti BAYAR. Kalau ke pemdanya, coba ditanya, Mesti susah atau Pake DUIT? minimal buat foto copi.
seharusnya SLHD setiap tahun dibuat…hahaha, itukan menurut aturan hukum, Kalau HUKUMNYA kayak SAMPAH, yang gak terlaksana….
Kalau pemerintah daerahnya kayak SAMPAh, ya gak terlaksana….alhasil gak ada SLHD rutin tiap tahun…mendingan mikirin PILKADa! dasar sampah lu kAParat….

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 – Basis data

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006

Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002

Selain itu pustaka laporan status Lingkungan tentang Kabupaten atau Kota se Lampung juga tersaji di bawah ini :
Status Lingkungan Hidup -SLHD- Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007

Free download Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007
di bawah

Status Lingkungan Hidup -SLHD- Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007 – Basis Data

Free download Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2009
di bawah

Status Lingkungan Hidup -SLHD- Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2009

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten TULANG BAWANG tahun 2007 – Basis Data

Free download Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten TULANG BAWANG tahun 2007
di bawah

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten TULANG BAWANG tahun 2007

Free download Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro Tahun 2008
di bawah

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro Lampung Tahun 2008

Lpr_SLHD_Kota_Metro2008

Free download Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2009
di bawah

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2009

Free download Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005
di bawah

Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – sampah

Ini yang menyajikan PUBLIKASI bukan Negara – Atau Pemerintah Daerah Lampung lho…sebab mereka itu digaji bukan buat gituan…Gaji BUTA kali….

Leave a comment »

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan – Download Free

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini bisa didownload secara GRATIS…
Maklumlah, habis negara belum mampu menyediakan soft copynya…
ORANG PEMERINTAH dilarang DOWNLOAD…kalo masih download DOSA.
Meskipun ini dari KLH, tapi ini seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mempublikasikannya.
ini tanggung jawab SIAPA???

MAAF masih berantakan, belum tersusun dengan rapih…
kan saya gak dikasih uang rokok dari APBN atau APBD bos…

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. TERIMA KASIH buat KLH (AGROINDUSTRI).
Semoga mereka bisa melengkapi aturan yang ada…

Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Kep-MENLH No.51-2004 tentang Baku Mutu Air Laut

Kep-MENLH No.197-2004 tentang SPM Bidang Lingkungan Kabupaten-Kota

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.2

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.1

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran IA

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.122-2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup – Lampiran

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.3 Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.2 Baku Mutu Air Laut Untuk Wisata Bahari

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.1 Baku Mutu Air Laut Untuk Pelabuhan

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran II

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran I

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah

Kep-MENLH No.19-2004 tentang Pedoman Pengaduan Kasus Lingkungan

Kep-MENLH 179-2004 tentang Ralat Kep-MENLH No.51-2004

KEPMEN LH_122-2004

KEPMEN 201 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN MANGROVE

KEPMEN 200 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN padang Lamun

Kepmen 51 d 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Biota Laut

Kepmen 51 c 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Wisata Bahari

Kepmen 51 b 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Pelabuhan

Kepmen 51 a 2004-BAKU MUTU AIR LAUT

Kep-MENLH No.142-2003 tentang Revisi 111-2003

Kep-MENLH No.137-2003 tentang Kelayakan Segara Anakan

Kep-MENLH No.115-2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Kep-MENLH No.113-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Tambang Batubara

Kep-MENLH No.112-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah – Lampiran Tata Cara Izin

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Kep-MENLH No.110-2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber

Kep-MENLH No.78-2003 tentang Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.77-2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.61-2003 tentang INPASSING PEDAL

Kep-MENLH No.37-2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Uji

Kep-MENLH No.29-2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Indust

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minya

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Miny2

KEPMEN_NO_141_TH_2003

Kepmen No.128 th 2003 Limbah Minyak Bumi

09-PROKASIH&LANGIT_BIRU

Kep-MENLH No.86-2002 tentang Pedoman UKL-UPL

Kepmenlh no.58 tahun 2002 ttg Tata Kerja PPLHD

Kepmenlh no.56 tahun 2002 ttg Pedoman umum PPLh

Kepmen_LH_No_127_Tahun_2002 ttg Proper

Kep-MENLH No.30-2001 tentang Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan

Kep-MENLH No.17-2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Wajib AMDAL

Kepmenlh No.7 Thn 2001 ttg PPLH dan PPLHD

kepmen terumbu karang

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001

Kepmen LH No. 07 Th 2001

Kepmen LH No. 04 Th 2001

kepka terumbu karang

Kepmen LH No. 42 Th 2000

Kepmen LH No. 41 Th 2000

Kepmen LH No. 40 Th 2000

Kepmen LH No. 05 Th 2000

Kepmen LH No. 04 Th 2000

Kepmen LH No. 02 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 09 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 08 Th 2000 ttyg keterlibatan mas

KEPMEN LH_3-1998

Kep 02 Thn 98

KEPMENLH_ 45-1997

Kepka BAPEDAL No. 105 Th 1997

Kepmen LH No. 58 Th 1995

Kepmen LH No. 57 Th 1995

N00-1996-00255

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON
Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap Review dan Download

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap

Download di sini (berhubung pemerintah tidak mampu atau mungkin tidak mau menyediakan dengan MUDAH dan MEnyeluruh):
PermenLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi KETEL UAP

beberapa pengertian penting, dalam PerMenLh ini, antara lain :
1. Ketel uap adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan bakar biomassa, minyak, batu bara, dan/atau gas.
2. Bahan bakar biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan/atau akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman. Tercantum dalam Lampiran
3. Ampas adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pemerahan tebu di stasiun gilingan pada pabrik gula. Tercantum dalam Lampiran II
4. Serabut adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pengepresan buah sawit di industri minyak sawit (Crude Palm Oil). Tercantum dalam Lampiran I
5. Cangkang adalah kulit inti sawit (kernel) yang dihasilkan dari proses pemisahan kernel sawit di industri minyak sawit. Tercantum dalam Lampiran I
6. Bahan bakar batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama. Tercantum dalam Lampiran IV
7. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari semua cairan organik yang tidak larut/bercampur dalam air baik yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan/atau hewan maupun yang diperoleh dari kegiatan penambangan minyak bumi. Tercantum dalam Lampiran V
8. Bahan bakar gas adalah bahan bakar berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas. Tercantum dalam Lampiran VI
9. Bahan bakar gabungan adalah bahan bakar yang merupakan campuran dari ampas, serabut, cangkang, batu bara, minyak, dan/atau gas. Tercantum dalam Lampiran VII

Pasal 3 Ayat (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar :
a. biomassa berupa serabut dan/atau cangkang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
b. biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
c. biomassa selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
d. batubara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
e. minyak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;
f. gas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini;
g. gabungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini

Pasal 2 Ayat (2), Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk industri besi dan baja, industri pulp dan kertas, industri semen, pembangkit listrik tenaga uap, industri pupuk, dan usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi.

Industri yang memiliki peralatan produksi seperti Boiler atau alat penghasil panas lainnya memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
Pasal 6 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan ketel uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib :
a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai peraturan yang berlaku;
b. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 (dua) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih;
c. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 1 (satu) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi kurang dari 6 (enam) bulan;
d. menggunakan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
e. melakukan pengujian emisi setelah kondisi proses pembakaran stabil;
f. menyampaikan laporan hasil analisis pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini; dan
g. melaporkan kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri.

Pasal 7 : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan ketel uap berbahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang, biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering, batu bara, minyak, dan/atau gas yang sedang berjalan dan baku mutunya diatur dalam Lampiran V B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Leave a comment »