Archive for November, 2014

Free Download Surat Direktorat Jendral Perkebunan No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09

Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 824/LB.130/E.6/10/09 tentang Prasaranan dan Sarana Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan

Free download
Lengkap dengan lampiran….
Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI
No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09 TENTANG Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan/ Kebun DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI Tahun 2009
Nomor : 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09
Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit
download di bawah ini:

2 Free download SK Dirjen Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 ttg Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran di Perkebunan

2 Free download Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 tentang Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

download peraturan lainnya tentang kebakaran hutan di Indonesia
disini :
Permentan No.47 Tahun 2014 Pembentukan Brigade dan Pedoman Kebakaran Lahan

Permen No.10 thn 2010-Mekanisme Kebakaran Hutan

Perdirjen_PHKA_P.24_2014_pedoman_pelaporan_pengendalian_kebakaran HUTAN

PERATURAN_MENTERI_PERTANIAN_REPUBLIK_INDONESIA_4_2014_kebakaran_lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 no 04 – Pengendalian Kerusakan & Pencemaran yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan &

KEPMEN KES Tahun 2003 no 289 – Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hut

Inpres Nomor 11 Tahun 2015 Kebakarann Hutan

Inpres 16 Tahun 2011 Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan

Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 824/LB.130/E.6/10/09 tentang Prasaranan dan Sarana Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan

secara lengkap dapat mengunjungi situs

http://ditjenbun.pertanian.go.id/

Visi Misi

VISI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan, dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

MISI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:

  1. Memberikan pelayanan perencanaa, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
  2. Mendorong upaya peningkatan produyksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;
  3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
  4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;
  5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;
  6. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;
  7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

menyediakan publikasi peraturan sesuai cara manusia yang beradab. publikasi online secara bertanggung jawab

misalnya menyediakan publikasi tentang Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 824/LB.130/E.6/10/09 tentang Prasaranan dan Sarana Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan

 

Iklan

Leave a comment »

free download pedoman budidaya kelapa sawit

download Permentan no 131/Permentan/OT.140/12/2013
disini :
Free download Pedoman BUDIDAYA Kelapa Sawit Yang Baik

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani kelapa sawit, perlu pedoman budidaya kelapa sawit yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya kelapa sawit berhasil baik perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) YANG BAIK.

CEk juga
14. Pertanian 130/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos Nucifera) Yang Baik 14 07-01-2014 bn14-2014.htm (4.6 kb) bn14-2014.pdf (24.17 kb) bn14-2014lamp.pdf (1.22 mb)
15. Pertanian 131/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik 15 07-01-2014 bn15-2014.htm (4.7 kb) bn15-2014.pdf (22.88 kb) bn15-2014lamp.pdf (7.17 mb)
16. Pertanian 132/Permentan/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Karet (Hevea Brasiliensis) Yang Baik

Leave a comment »

Kliping Penegakan Hukum Lingkungan Segi Pengelolaan Cagar Budaya

1. Berita Media Indonesia, SABTU, 8 NOVEMBER 2014 –
Bedah editorial
Judul : Banyak Cagar Budaya di Gresik Rusak
GRESIK, sebuah kota pelabuhan di pantai utara Jawa Timur, ialah kota tua yang pernah disebut dalam risalah yang ditulis Marcopolo. Penjelajah Eropa itu sempat singgah di Gresik dan melukiskan kesannya dalam buku pengembaraannya. Karena letak geografisnya yang sangat strategis itu, tidak mengherankan apabila di Gresik banyak terdapat bangunan indah dan menarik peninggalan masa lampau. Arsitektur bangunan masa Portugis dan Belanda saya lihat masih banyak di Gresik.
Sayangnya, Pemkab Gresik kurang memahami makna peninggalan peradaban bersejarah ini. Apalagi masyarakatnya juga kurang tanggap dan cenderung hanya mendiamkan ketika terjadi penghancuran besar-besaran.
Sebagai contoh, bangunan rumah sakit yang berarsitektur mirip Istana sudah menjadi Pendopo Kabupaten Gresik di dekat alun-alun. Demikian juga Masjid Jami Gresik yang merupakan perpaduan arsitektur Islam, Jawa, dan Eropa dengan marmer impor yang sangat anggun dan indah sekarang sudah berubah banyak.
Bangunan pertokoan di Jalan H Samanhudi yang dulu bernama Jalan Niaga dan bukti peninggalan sejarah sudah dirombak karena proyek pelebaran jalan. Padahal, bangunan indah masa lalu itu berguna bagi pengembangan pariwisata daerah. Yang juga sangat menyedihkan, gardu listrik di Jalan Basuki Rahmat, yang dulu merupakan sumber bunyi sirene untuk waktu berbuka puasa bagi masyarakat Kota Gresik, dirusak orang untuk berdagang.
Sebagai masyarakat yang melihat apa yang terjadi di Gresik itu, saya sangat sedih. Kenapa PLN sebagai pemilik aset dan pemda sebagai penjaga aset negara diam saja? Bangunan peninggalan zaman Belanda itu sangat indah dan seharusnya perlu dijaga dan keberadaannya dilestarikan sebagai penanda Kota Gresik.
Ada satu lagi, Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik akan direnovasi. Pemda yang merencanakannya dan meminta masukan dari warga. Pemda berpendapat, GNI dibangun pada 1960-an sehingga bukan merupakan cagar budaya. Hal itu perlu diluruskan. Bangunan cagar budaya bukan selalu yang dibangun masa kerajaan dan penjajahan saja. Bangunan yang bernilai sejarah karena proses pembangunannya, asal arsiteknya, mutu arsitekturnya, siapa yang berinisiatif, dan sebagainya juga merupakan pertimbangan perlu dipertahankan atau tidaknya suatu bangunan. GNI dibangun setelah masa kemerdekaan, oleh anak bangsa Indonesia. Gedung itu sangat bermakna bagi masyarakat Gresik yang memerlukan tempat untuk pertemuan, pesta, dan olahraga. Masyarakat Gresik memiliki kenangan terhadap gedung yang cukup megah dan indah tersebut. Karena itu, bentuk aslinya wajib dipertahankan demi menghargai karya para pendahulu. Kalau mau direnovasi, kembangkan saja bagian kiri, kanan, dan belakang bangunan. Ada juga stasiun penghubung Gresik-Surabaya yang dibangun Belanda. Kenapa tidak dipergunakan lagi ketika Kota Gresik menjadi maju dan masyarakat pengguna semakin banyak? Untuk keperluan pariwisata dan mengurangi kemacetan, Pemkab Gresik perlu melobi PT KAI untuk menghidupkan kembali jalur kereta api itu.
Muhammad Sadji
Jl Cempaka 3/60 Jatikramat Indah I Bekasi 17421

Leave a comment »