Archive for Paper ecek-ecek

Perubahan Izin Lingkungan – Adendum Amdal – Revisi

Menurut Pasal 1 Butir 35 UUPPLH 32/ 2009, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Terkait hal tersebut, dalam Pasal 36 ayat (1), menetapkan, bahwa Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

 

Pasal 73 PP Izin Lingkungan 2012, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

 

Catatan :

Ketiadaan sanksi jika pemrakarsa tidak mengajukan izin lingkungan.

HGU BTLA tahun berapa ? dengan kata lain, kegiatan sudah berjlan. Jadi seharusnya tidak dapat disusun UKL-UPL tapi DPLH.

 

Pasal 50

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

 

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  4. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  5. penambahan kapasitas produksi;
  6. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
  7. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
  8. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
  9. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  10. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  11. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  12. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  13. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  14. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

diterbitkannya Izin Lingkungan.

 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

  1. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  2. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

 

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

 

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Iklan

Leave a comment »

ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE)

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung dan tidak langsung akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup (SDALH) dalam kegiatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup juga merupakan modal utama bagi pembangunan.

Pemanfaatan SDA kemudian menjadi tidak terkendali serta mengakibatkan menurunnya kualitas SDA dan fungsi lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha atau proses produksi. Oleh karena itulah, akibat komulatifnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, yang juga bergantung terhadap kualitas SDA atau lingkungan hidup.

Hal tersebut dikarenakan selama ini pemanfaatan SDA dianggap milik bersama, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin atau tak terbatas. Menurut Hardin, apa yang disebut “the commons” itu dipandang sebagai sesuatu hal yang “gratis”, sehingga segala kegiatan pemanfaatannya tidak disertai dengan biaya pemulihan untuk menjaga kesinambungannya. Di dalam pemanfaatan SDA yang dapat diakses secara terbuka ini, berpeluang terjadi tragedy of the commons, kerusakan SDA, konflik antarpelaku, dan kesenjangan ekonomi. (Caritas Woro M.R., 358).

Dalam perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antara berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antarkegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam persoalan. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar itulah yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan, maupun yang merugikan. (Joseph E. Stiglitz, 1989, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 159)

Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan, selain itu tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan financial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Dilingkungan yang bagus sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitas.

Sedangkan, Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output, misalnya, dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi.

Eksternalitas hanya terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain), tanpa adanya kompensasi apa pun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Dalam perkembangan keilmuan, secara konsep sederhana, para ekonom berpendapat eksternalitas dapat diinternalisasi secara optimal dengan menerapkan pajak pada setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran. Teori tersebut didasarkan pada hasil pemikiran Arthur Cecil Pigou, seorang ekonom dari Cambridge University, Inggris, sehingga terkenal dengan nama Pigouvian Tax. (Pigou 1920, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 160).

Dalam konteks ekonomi, eksternalitas ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar (market failures). Pasar sebagai tempat bertemunya keseimbangan dalam siklus perekonomian tidak dapat mencegah satu biaya (inefisiensi) yang timbul di luar aktivitas produksi tersebut. Kegagalan pasar ini perlu diantisipasi dan dicegah.

Menurut pakar ekonomi, John Maddox bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (price) dan merupakan masalah ekonomi. Lebih lanjut diuraikan bahwa ”we can reduce pollution if we are prepared to pay for it“, yang dapat dipahami bahwa seberapa besar kemampuan membayar baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (anti pollution) maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran (Silalahi 1996 :12).

Inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Prinsip Pencemar Membayar.

PENGERTIAN POLLUTER PAYS PRINCIPLE

Prinsip berasal dari kata latin principium, dalam bahasa inggris principle, dalam bahasa perancis principe. Prinsip sering kali diterjemahkan dalam kata asas. Demikian dengan hukum lingkungan, prinsip hukum lingkungan (asas hukum lingkungan) berarti pokok dasar atau landasan hukum lingkungan (Danusaputro 1981:6).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD (Rangkuti 2000 :238). Penelitian selama bertahun-tahun mengenai the polluter-pays principle menghasilkan rekomendasi OECD Council pada tanggal 26 Mei 1972 tentang Guiding Principles concerning the international economic aspects of environmental policies yang diterima oleh pemerintah negara-negara anggota, berupa penerapan antara lain the polluter-pays principle dan rekomendasi mengenai penyesuaian norma-norma yang berkaitan, yaitu yang mempunyai pengaruh ekonomi internasional dan lalu lintas perdagangan.

Masyarakat Eropa pertama kali menerapkan rekomendasi PPP OECD pada Program Aksi Lingkungan pada tahun 1973-1976. Perkembangan selanjutnya, melalui Rekomendasi tanggal 3 Maret 1975 tentang alokasi biaya dan tindakan oleh otoritas publik pada masalah lingkungan (regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters). Sejak tahun 1987 prinsip juga telah diabadikan dalam Perjanjian Masyarakat Eropa dan di berbagai peraturan perundang-undangan nasional di seluruh dunia.

Secara historis organisasi The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan European Communities (EC) banyak berperan dalam pengembangan the polluter-pays principle sebagai pangkal tolak berpikir kebijaksanaan lingkungan. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Bank Dunia (World Bank) juga menganut pandangan the willingness to pay pada tahap awal pemberian petunjuk mengenai masalah lingkungan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan rekomendasi dan penerapan the polluter-pays principle oleh negara anggota OECD dan EC. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Prinsip pencemar membayar (PPP) telah diadopsi di beberapa konvensi internasional, di antaranya: Protokol Athena tahun 1980 untuk Perlindungan Laut Mediterania terhadap Polusi dari Sumber dan Aktivitas di Daratan, Konvensi Helsinki 1992 Pengaruh Kecelakaan Industri Lintas Batas, Konvensi Lugano 1993, tentang Pertanggungjawaban Sipil untuk Kerusakan akibat hasil dari Kegiatan Berbahaya bagi Lingkungan, Konvensi Helsinki 1992 tentang Perlindungan dan Penggunaan Lintas Batas sungai dan Danau Internasional, Protokol London 1996 atas Konvensi tentang Pencemaran Laut Akibat Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya (London Dumping Convention 1972).

Prinsip ini juga telah dimasukkan dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio, yang berbunyi sebagai berikut: otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi. (Enviromental Law In Development Country, Faure, Hlm. 27)

Menurut Simons dalam bukunya Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ en de Nota Milieuheffingen, prinsip ini semula diajukan oleh ahli ekonomi E. J. Mishan dalam The Cost of Economic Growth pada tahun 1960-an. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar (Rangkuti, h.256) semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dielakkan. (Rangkuti, h.238, 244)

Pengertian lainnya yaitu setiap orang yang kegiatannya berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, harus memikul biaya pencegahan (preventive) atau biaya penanggulangan (restorative) (Siswanto 2005:89-91).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD yang pada intinya menyebutkan bahwa pencemar harus membayar biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan (Rangkuti 2000 :238).

OECD memberikan definisi : “the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Secara sederhana, pengertian asas pencemar membayar (polluter pays principle) adalah, bahwa setiap pelaku kegiatan/ usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI

Asas pencemar membayar (polluter pays principle) ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan lingkungan serta pembebanan upaya pemulihan lingkungan yang rusak. (Rangkuti, h.244)

Jika dalam konteks tradisional, prinsip pencemar membayar diartikan sebagai suatu kewajiban yang timbul terhadap pencemar untuk membayar setiap kerugian akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks modern prinsip pencemar membayar diterapkan tanpa menunggu adanya akibat dari suatu pencemaran, tetapi diinternalisasikan dalam operasional perusahaan melalui upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang harus diterapkan. Dengan kata lain, Internalisasi biaya lingkungan identik sebagai penjabaran atas prinsip pencemar membayar dalam perspektif yang lebih modern. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 178)

OECD menerima the polluter-pays principle, tidak saja sebagai pangkal tolak kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien, tetapi juga prinsip yang dapat menunjukkan keserasian internasional. Biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran merupakan kunci masalah lingkungan yang penting, sehingga pada sidang pertamanya, tanggal 15 dan 16 Juni 1971 / Sub commitee of economic experts OECD menetapkan:

  1. that the internalization of external effect connected with the environment obeyed an economics efficiency principle which provide a basis for a pollution control policy,
  2. that such internalization should be based as possible on the overriding principle that “the polluter should be the payers”,
  3. that exception may have to be meet to the principle which ought to be defined analyzed.

Fungsi utama asas pencemar membayar menurut rekomendasi OECD, yaitu specify the allocation “Of costs of pollution prevention and control measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international trade and investment.” The polluter should bear the expense of carrying out the measures “decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state” (OECD 1972).

menentukan alokasi “Dari biaya pencegahan polusi dan langkah-langkah pengendalian untuk mendorong pemanfaatan sumber daya yang langka lingkungan dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan internasional dan investasi. “pencemar harus menanggung biaya melaksanakan langkah-langkah” diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan diterima “(OECD 1972) .

The PPP is normally implemented through two different policy approaches: command-and-control and market-based. Command-and-control approaches include performance and technology standards. Market-based instruments include pollution taxes, tradable pollution permits and product labeling. The elimination of subsidies is also an important part of the application of the PPP.

PPP biasanya diimplementasikan melalui dua pendekatan kebijakan yang berbeda: pendekatan Command-and-control termasuk kinerja dan teknologi standar. instrumen berbasis pasar termasuk pajak pencemaran, izin polusi yang bisa diperdagangkan dan pelabelan produk. Penghapusan Of subsidi juga merupakan bagian penting dari penerapan PPP.

Secara teoritis tujuan prinsip pencemar-membayar dapat dicapai melalui penggunaan berbagai instrumen, seperti instrumen ekonomi, standar atau liability rules (Faure, Environmental Law In Development Coutry, Hlm 28).

Penerapan Polluters Pays Principle oleh OECD

Laporan OECD mengenai the Polluter-pays Principle (1975) juga mengemukakan pemikiran tentang: “Who Pays For What?” Dalam laporan tersebut, dibahas mengenai hubungan pencemaran dan pertanggungjawaban: pencemar tidak selalu bertanggung jawab terhadap pencemaran ditimbulkannya. Misalnya: seorang pengendara motor mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggung jawab sendiri, tetapi secara kolektif bersama produsennya. Jelaslah, bahwa menentukan pencemar mungkin tidak sulit, tetapi kadangkala keliru untuk membebankan biaya semata-mata kepada the physical polluters.

Selanjutnya, laporan OECD menghubungkan pencemaran dan kekuasaan, dalam arti menemukan siapa pihak yang menemukan ekonomis dan teknis mempunyai daya kekuasaan menanggulangi pencemaran. Pengusaha mempunyai kemampuan membuat produksinya bebas pencemaran dengan cara memasang alat pencegahan pencemaran, sehingga tidak layak untuk membebani “Korban” semata-mata. Dengan lain perkataan, the polluterpays principle berbeda hasilnya, tergantung pada penerapan terhadap produsen atau konsumen. Laporan, OECD di atas membahas pula mengenai actual polluters. Pencemar yang secara potensial menimbulkan risiko pencemaran dibebani pajak yang di peruntukkan bagi dana pembayaran ganti kerugian terhadap korban pencemaran, apabila pihak yang bertanggung jawab tidak dapat ditemukan. Misalnya: kasus pencemaran laut, dibiayai dari pajak atas minyak yang diimpor atau diangkut melalui laut. (Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (h. 256) dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54)

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran

Pasal 4 Lampiran Rekomendasi OECD tersebut berbunyi : “The principle to be used for allocation cost of pollution prevention and control measures to encourage national use of scarce environmental resources and to avoid distortion in international trade and investment is the so-called “Polluter-Pays Principle”. The principle means that the polluter should bears the expenses of caring out the above mentioned measures they decide by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and service which cause pollution in production and for consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that would create significant distortion in international trade and investment”. Menyatakan agar negara anggota tidak membantu pencemar dalam menanggung biaya pengendalian pencemaran, baik dengan sarana subsidi, keringanan pajak atau lainnya. Subsidi dan bantuan keuangan lainnya dengan kombinasi pungutan pencemaran ditetapkan juga di negara maju, seperti Prancis dan Belanda.

Secara garis besar tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip ini, dengan demikian menggunakan instrumen

ekonomi, seperti pungutan pencemaran (pollution charges) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (deposit fees).

 

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran.

 

Dari sudut pandang ekonomi pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran paling efektif. Karena pungutan merupakan insentif permanen guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangan. Namun anggapan tersebut dibantah, yang menganggap biaya pungutan sama dengan biaya pembelian hak untuk mencemari. Dengan kata lain, dengan membayar, maka pencemar berhak untuk melakukan kegiatan mencemarkan, asalkan dia membayar ganti kerugian. Tafsiran ini dikenal dengan ungkapan the right to pollute, license to pollute, paying to pollute dan de betaler vervuilt.[1]

 

Argumen tersebut disanggah dengan adanya kenyataan bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan tersebut penanggulangan limbah akan lebih murah daripada mencemarkan dan kemudian membayar tuntutan ganti rugi akibat pencemaran.

 

Mengenai pertanyaan apa yang harus dibayar pencemar, OECD juga memberikan saran petunjuk:

  1. pencemar selayaknya dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkan. Namun penyelesaian ini tidak memuaskan, bahkan berbahaya dengan alasan berikut:
  • pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni,
  • pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan, misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung,
  • perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan,
  • perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi; mencegah lebih baik daripada mengobati.
  1. pencemar membayar, dengan membebaninya biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk pungutan insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan.

Selanjutnya OECD mengemukakan bahwa di samping upaya tersebut di atas pengendalian pencemaran meliputi pula biaya lain berupa biaya alternatif penerapan kebijaksanaan antipencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset dan pengembangan teknologi antipencemaran, sumbangan untuk memperbarui instansi out-of-date dan sebagainya. Jika pencemar harus membayar masih perlu ditetapkan dengan pasti apa yang harus dibayarnya.

Kenyataannya, pencemar harus membayar berarti bahwa dia merupakan pembayar pertama, atau dia berada pada tahap internalisasi biaya eksternal. Dalam hal ini, meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut. Menurut laporan OECD tersebut di atas dianggap tidak realistik bahwa keseluruhan penanggulangan pencemaran dibebankan kepada pencemar.

[1] Kekeliruan praktik prinsip pencemar membayar, menurut Muhdan, pernah terjadi dalam kasus pembebasan tersangka pencemaran lingkungan akibat pembuangan sludge oil/ lantung oleh Polda Kaltim, dikarenakan telah melaksanakan pembayaran pencemaran yang dilakukan. (Muhdar, Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.

Leave a comment »

Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Antara Ada dan Tiada.

Berapakah luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung ? Lalu berapa luas kerusakan hutan di Provinsi Lampung?

inilah jawabannya :
Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km². Atau sekitar 3.528.835 Ha.

Berdasarkan, Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK), luasan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 adalah seluas ± 1.004.735 Ha. sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata taman nasional 462.030 ha hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha.

Hahaha.
Itu luasan cuma DIATAS KERTAS YANG UDAH BULUK.
Itu udah lima belas tahun lalu brooo.
Satu setengah DEKADE.
Masalahnya, sekarang itu realitasnya berapa?
INI MASIH SANGAT GAK JELAS.

LUASAN HUTAN AJA GAK ADA YANG TAHU. Kewajiban siapa?

KETIADAAN data tersebut, sejatinya mencerminkan betapa bobroknya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi LAMPUNG.

Mengapa Bobrok, sebab hampir seluruh publikasi pemerintah daerah provinsi lampung masih menggunakan data BERDASARKAN PENETAPAN DIATAS KERTAS SEMATA.

Masyarakat harus sadar. Bahwa, ketiadaan luasan Hutan serta Peta kawasan hutan di Provinsi Lampung, adalah wujud BURUKnya KINERJA PeEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
MASYARAKAT HARUS MENYADARI KEANEHAN INI.

LUASAN HUTAN MINIMAL 30% ADALAH SUATU KENISCAYAAN.
LUASAN 30% ADALAH AMANAT UU KEHUTANAN.
LUASAN 30 % ITU KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKANNNYA.
APAKAH UU KEHUTANAN ITU CUMA SAMPAH?
APAKAH UU KEHUTANAN ITU BUKAN ATURAN?
KOK LUASAN 30% GAK PERNAH DIPERDEBATKAN.

KENISCAYAAN UNTUK MENJAMIN KUALITAS EKOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI WARGA LAMPUNG.
KALO LUASAN 30% CUMA DIATAS KERTAS YANG GAK MUNGKIN MENJAMIN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
AKIBATNYA, BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR, DAN BENCANA LINGKUNGAN LAINNYA DAPAT TERJADI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

DARI DULU KITA GAK PERNAH PUNYA DATA DAN PETA YANG VALID.
Takut pertanggung jawabannya sih.

Nih Kliping tentang kerusakan HUTAN di Lampung. (seharusnya menjadi gambaran, bahwa HUTAN DI LAMPUNG DIDUGA TIDAK MENCAPAI LUASAN MINIMAL 30% DARI LUASAN WILAYAH. ARTINYA PEMERINTAH DAERAH MELANGGAR UU KEHUTANAN. PEMERINTAH YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG, ADALAH PEMERINTAH YANG BAIK….HAHAHA. MELANGGAR UNDANG-UNDANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

KALO NGOMONG KE MASYARAKAT UNTUK BAKAR PEMUKIMAN DI KAWASAN HUTAN AJA PAKE ATURAN. KALO BUAT PEMERINTAH SENDIRI, UNDANG-UNDANG KEHUTANAN KAYAK SAMPAH…

1. “Separuh Lebih Hutan di Lampung Rusak” Republika Tanggal 30 Maret 2015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/30/nm10ro-separuh-lebih-hutan-di-lampung-rusak

“Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, Senin (30/3), menyebutkan jumlah luas hutan di provinsi ini mencapai 30 persen dari luas daratan. Namun, sayangnya sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak.
Ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, atau sekitar satu juta hektare (30 persen) diantaranya adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini sekitar 53 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan.”

Lha Datanya dimana ?
Tunjukan PETA dimana wilayah yang rusak?
Kalo gak ada data, yah anak SD juga bisa!
Trus kalo rusak gmana tindakannya?
Rusaknya udah berapa tahun?
PERTANGGUNGJAWABAN nya woiii. Jangan cuma ngemeng digaji.

nih data tahun 2010
2. 60% Hutan Lampung Rusak
Republika 1 April 2010
“BANDAR LAMPUNG–Sedikitnya 60 persen lebih dari luas hutan di wilayah Lampung hingga saat ini kondisinya sudah rusak parah. Hal ini terjadi merebaknya penebangan ilegal dan perambahan hutan, yang masih belum tertangani dengan baik.
“Memang, hutan di Lampung saat ini banyak rusak. Sekitar 60 persen rusak. Sedangkan yang masih utuh hutannya di Tambling (Taman Belimbing,” kata Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, di Bandar Lampung, Rabu (31/3).”

JADI Kalo digabung tuh dua data, SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR, JUMLAH HUTAN YANG RUSAK MENGALAMI PENURUNAN, SEKITAR 7%. SEKITAR 70.000 HA.

HAHAHA, BENER NIH DATA, ADA PENURUNAN KERUSAKAN HUTAN…

3. 60 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal April 8, 2014
FAJAR SUMATERA – Dari total luas hutan di Provinsi Lampung 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito, Senin (19/11) mengatakan, guna mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung terus merehabilitasi seluruh hutan di Provinsi Lampung. Untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan, Dishut akan melakukan pengamanan kawasan hutan dari para perambah. “Dishut juga akan memaksa keluar para perambah dari seluruh kawasan hutan,” kata Warsito.

Selain itu, kata Warsito, Dishut juga melakukanpencegahan kebakaran dan melaksanakan program hutan kemasyarakatan di hutan lindung, melaksanakan program hutan tanaman rakyat di hutan produksi. “Terutama juga mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan,” ujar dia.

Diketahui, luas hutan Lampung 1.083.749 ha, meliputi hutan lindung (226.100 ha), suaka alam (422.500 ha), hutan produksi tetap (281.029 ha) dan hutan produksi terbatas (44.120 ha). Berfungsinya masing-masing kawasan hutan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, akan menciptakan prakondisi bagi kelangsungan pembangunan di berbagai bidang.

Sementara itu, Direktur ekskutife Jaringan Kehutanan Rakyat Provinsi Lampung, Hendriansyah mengatakan, sebagian hutan kini kondisinya rusak parah dan kritis hingga mencapai 60 persen lebih. Kerusakan paling parah terjadi dikawasan hutan produksi, karena penebangan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan akan tetapi tidak melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang telah ditebang. “Selain itu, kebakaran hutan juga mengakibatkan rusaknya hutan. Data dari hot spot sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan,” ujar Hendriansyah.

Menurut Hendriansyah, Pemprov Lampung memang perlu menggenjot pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Metode pendekatan secara partisipatif merupakan cara paling efektif untuk mengurangi dampak kerusakan hutan dan lingkungan. Rencana pelestarian hutan dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) bersama pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan LSM. “Upaya lain yang dapat dilakukan agar produksi hasil hutan tetap stabil bahkan meningkat tanpa mengabikan kelestarian hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara intensif. Kemudian, peningkatan pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan, pembentukan usaha kecil menengah melalui kemandirian masyarakat, serta membentuk koperasi. Selain itu program hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa,” jelas dia.

Hendriansyah juga mengatakan, beberapa pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan, antara lain pemerintah, DPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan. Berikutnya, pengusaha swasta, LSM yang peduli pada pelestarian hutan, masyarakat (kelompok tani hutan), serta akademisi.

Sumber: fajarsumatera
(http://walhilampung.org/?p=1035)

4. Kerusakan Hutan Lampung Capai 65%
Tanggal March 30, 2014
Bandarlampung,HL-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Syamsul Bahri menyatakan, kondisi kerusakan hutan di Lampung telah mencapai 65% tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Justru yang paling parah terjadi perambahan liar terdapat di kawasan hutan produksi yakni mencapai 65%, sedangkan di kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai 35%, dari luas hutan Lampung yang mencapai 1,3 juta ha.

Hal itu diungkapkan Syamsul Bahri pada HL, Jumat (4/10) terkait kondisi hutan yang setiap tahun makin rusak akibat perambahan liar dan penambangan tidak berizin. Bahkan sudah puluhan perusahaan tambang ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat AMDAL dan akan melakukan penambangan di hutan lindung dan konservasi, ungkapnya.

“Umumnya mereka mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi penambangan emas, perak, batubara, mangan, pasir besi dan pasir kuarsa (bahan kaca). Kami juga telah membuat edaran di kalangan para bupati agar tidak mudah memberikan izin pengelolaan hutan untuk pertambangan tanpa kordinasi Pemprov Lampung dan Kementerian Kehutanan. Kami tidak ingin Lampung seperti di Kalimantan, hampir semua jengkal lahan dipenuhi lokasi tambang batubara sehingga merusak lingkungan, kata dia.

Terkait kerusakan hutan di Lampung, pihaknya sudah megajukan program reboisasi pada pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 300 milyar. Pihaknya juga mengadakan program kehutanan untuk masyarakat (HKM) dan program hutan konservasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi, katanya.

Sebelumnya di era otonomi daerah yang kebablasan saat ini, disinyalir banyak sekali bupati-bupati yang menjadi raja kecil merusak hutan karena memberikan izin sembarangan pada pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, akibatnya terjadi konflik dengan masyarakat, terjadi bencana tanah longsor, banjir dan penggundulan hutan. Anehnya bupati yang beri izin pihak kehutanan yang disalahkan jika terjadi bencana, ujar Menhut Zulkifli Hassan para wartawan, disela-sela work shop peranan pers dalam pelestarian hutan, kemarin.

Zulkifli mengaku pernah didemo bupati, anggota dewan dan warga Kabupaten Nagan Raya Aceh, terkait perizinan hutan. Yang beri izin bupati yang terdahulu, anehnya kami yang didemo, ini kan lucu. Seharusnya bupati lama yang harus bertanggung jawab, bila perlu proses hukum karena oknum mantan bupati melakukan perusakan lingkungan dan penggundulan hutan, ujar dia.

Menhut juga melihat kerusakan parah di Kalimantan terkait pemberian izin tambang batubara di hampir semua wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kaltim dan Kalteng. Bahkan di Pulau Laut dulu ada sebuah puncakgunung, telah habis dikeruk pengusaha untuk diambil batubaranya. Begitu pula rakyat Kabupaten Sumabawa Barat yang melakukan demo karena oknum bupati memberikan izin pertambangan. Bahkan saat rakyat menutup akses pelabuhan dibubarkan polisi terjadi bentrok dan ada korban jiwa, ini fakta yang menyedihkan sekali, katanya.

Dikatakan, di Sumut juga terjadi bupati membebaskan areal hutan untuk lokasi pembangkit listrik dengan dana APBD, akibatnya dia diperiksa jaksa dan polisi karena dinilai tidak prosedural. Maksudnya baik ternyata melanggar aturan, katanya.

Menhut juga banyak menolak izin-izin pertambangan di lokasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi karena merusak lingkungan. Seperti tambang nikel dan mangan, kalau proses produksi dilakukan dalam bentuk setengah jadi, akan kami beri izin, namun kalau dalam bentuk bahan mentah untuk diekspor kami tolak. Sebabnya para pengusaha meninggalkan lubang-lubang menganga yang tidak dilakukan reklamasi, negara hanya dapat 10 persen royalti tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Indonesia, ujar dia.

Menhut juga mencontohkan kasus Freport di Papua, tambang emas di Batu Hijau Sumbawa, negara hanya dapat uang kecil, mereka para investor mengeruk bumi kita dan meraih keuntungan sangat besar, kita hanya ditinggalkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, ujar dia. HL-08.

Sumber: haluanlampung
WEB (http://walhilampung.org/?p=637)

5. 64 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal : March 8, 2014

Jurnas.com | PROVINSI Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 hektar atau 30,43 persen dari luas daratannya. Namun, dari luas hutan sebesar itu, saat ini diperkirakan 64 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung, Sjachroedin seperti yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Berlian Tihang, dalam sambutannya saat pembukaan “Penyerahan Sertifikat Legalitas Kayu Untuk Hutan Rakyat dan Peluncuran Tanda V-Legal” di Novotel Hotel, Lampung Selatan, Kamis (10/11) malam.
“Akibat kerusakan hutan itu, fungsi-fungsinya menjadi sangat terganggu, baik fungsi ekonomi maupun ekologis,” kata Sjachroedin.

Dijelaskan Sjachroedin, ada beberapa permasalahan yang menonjol di bidang kehutanan Lampung. Di antaranya rusaknya daerah tangkapan air DAM Batutegi, tingginya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, terlantarnya beberapa areal kelola Hutan Tanam Industri (HTI), maraknya perambahan dan konflik kawasan hutan, rusaknya hutan mangrove di wilayah pesisir pantai, adanya daerah enclave dalam Taman Nasional yang masih terisolir. “Serta belum optimalnya pemanfaatn potensi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, dan Cagar Alam Laut Krakatau,” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Sjachroedin, Pemprov Lampung telah melakukan beberapa upaya, yakni pertama, rehabilitas Hutan dan Lahan pada daerah tangkapan air DAM Batutegi, hutan lindung, dan hutan mangrove. Kedua, pengembangan Hutan Rakyat melalui Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) pada lahan di luar kawasan hutan yang kurang produktif. Langkah ketiga, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sumber: jurnas.com

Kelima, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan HTI dan mengusulkan pencabutan dan pengalihan hak kelola bagi pemegang ijin yang tidak aktif. “Terakhir, melakukan penanganan terhadap perambahan dan penjarahan dalam kawasan hutan negara melalui operasi pengamanan dan penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengamankan hutan melalui pembinaan kader konservasi dan pam swakarsa,” ucapnya.

Selain itu, masih diterangkan Sjachroedin, Pemprov Lampung juga sudah mengalihfungsikan 37 orang Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk dijadikan tenaga Polisi Kehutanan yang telah dilatih selama tiga bulan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. “Serta melakukan pembentukan tiga unit UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gedong Wani, dan UPTD KPHP Muara Dua,” ujar Sjachroedin.
– See more at: http://www.jurnas.com/news/44734/64-Persen-Hutan-Lampung-Rusak-2011/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.EOk4n07D.dpuf
(http://walhilampung.org/?p=1040)

6. Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra
(Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Copyright Antara News 2006, Maret 2006.)

Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Bandar Lampung,. WALHI Lampung menyebutkan pada eksposenya di Bandar Lampung, Rabu (29/3) kerusakan hutan di Lampung yang tergolong terparah di Sumatera itu antara lain akibat laju perusakan hutan oleh ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta perkebunan yang semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, menilai kerusakan hutan di daerahnya tergolong yang paling parah di daratan Sumatera, dengan tingkat degradasi mencapai 70 persen tutupan hutan alam yang ada.

“Kalau persoalan itu semua belum dapat diatasi oleh pemerintah, maka laju deforestasi hutan di Lampung akan makin meluas, sekarang saja sudah sekitar 70 persen tutupan hutan alam di Lampung terdegradasi,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Mukri Friatna. Kasus-kasus dan konflik kehutanan di Lampung sejak tahun 1980 hingga sekarang masih terjadi dan belum dapat dituntaskan.

Selain ancaman perambahan, penjarahan hutan dan perburuan liar, konflik tata batas dan praktek illegal logging memberikan kontribusi besar bagi perusakan hutan di Lampung itu. WALHI menyebutkan, konflik tata batas kehutanan di Lampung, antara lain terjadi di kawasan Desa Betung, Kec. Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dengan areal hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus dengan areal lindung Register 22 Way Waya.

Konflik tata batas serupa juga terjadi dengan beberapa kampung di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung Timur dan sejumlah kawasan lindung (Register) yang ada di Provinsi Lampung ini. WALHI Lampung membeberkan data resmi luas areal hutan di Lampung yang kian menyusut (di atas kertas) berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan, tahun 1991 seluas 1.237.268 ha (37,48 persen luas daratan Lampung), tahun 1999 menyusut menjadi 1.144.512 ha (34,67 persen), dan tahun 2000, hutan di Lampung menjadi 1.004.735 ha (30,43 persen).

Kondisi hutan di Lampung yang masih tersisa itu, umumnya sudah tidak lagi berhutan dengan cakupan berkisar 34 persen hingga 80 persennya. Kondisi hutan yang masih mencapai 66 persen, diantaranya TN Bukit Barisan Selatan, Tahura Wan Abdurrahman dan Cagar Alam laut kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Leave a comment »

Makalah Hukum Adat

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT
DALAM PENGELOLAAN HUTAN

(Tinjauan Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
di Dalam Undang-Undang Kehutanan)

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2009

I. Latar Belakang
Bangsa Indonesia, karena letak dan kondisi geografisnya yang strategis, teletak diantara dua benua dan dua samudra, serta telah dikenal sebagai Negara Kepulauan memiliki berbagai ciri khas dan keanekaragaman budaya yang tinggi. Kekayaan budaya Indonesia dapat dikatakan hampir terdapat disetiap pulau di Indonesia. Keanekaragaman tersebut dicerminkan melalui aneka seni, bahasa, arsitektur bangunan, sistem pertanian, adat istiadat dan lain sebagainya.

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki Keanekaragaman Budaya yang tinggi, bahkan menempati peringkat Ke-3 dalam keanekaragaman kebudayaan setelah negara Papua Nugini dan India. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, maka sangat penting untuk melindungi dan melestarikan keberadaan berbagai keanekaragaman budaya tersebut. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dalam realitas berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di seluruh negara Indonesia, seperti suku aceh, batak, minangkabau, lampung, jawa, papua, asmat, dan lain sebagainya.

Sejak jaman kolonial, keanekaragaman serta keragaman suku bangsa tersebut telah mendapatkan pengakuan. Kemudian, para pendiri bangsa Indonesia ini, sudah sejak semula menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Semboyan ”Bhineka Tunggal Ika” menunjukkan penghormatan filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman yang dimilikinya. Semboyan tersebut mencerminkan penghargaan bagi keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan hukum adat juga diakui di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yaitu, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui di dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama hak-hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar, baik oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah. Bahkan, masyarakat hukum adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini.

Terutama tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam sangat esensial bagi pemeliharaan dan pembangunan budaya, ekonomi, dan bahkan sangat esensial bagi kelangsungan hidup, baik moril maupun spirituil serta eksistensi masyarakat adat . Bahkan, belum lama ini pemerintah juga mencanangkan skema REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradations) yang diterapkan di negara berkembang tersebut, pada UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) tahun 2007 di Bali, yang semakin mendesak hak-hak masyarakat adat, terutama hak-hak di bidang pengelolaan kehutanan.

Pengaturan di bidang kehutanan, yang diatur di dalam UU No.41 Th. 1999 tentang Kehutanan, dirasakan belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan tentang hak-hak masyarakat hukum adat.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin mengetahui beberapa permasalahan hak-hak masyarakat hukum adat, terkait pengaturan di bidang kehutanan yang diatur di dalam UU No.41 Th.1999 tentang Kehutanan. Untuk itu, penulis membatasi permaslahan penulisan makalah ini sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak bagi masyarakat hukum adat?
2. Bagaimanakah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan yang diatur di dalam UUK?

III. Pembahasan Masalah

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Masyarakat Hukum Adat

Pengertian adat adalah ”kebiasaan”. Istilah adat sendiri ada berbagai macam, diantaranya adat (aceh), ngadat (gayo); lembaga/ adat lembaga (minang); adat kebiasaan (minahasa/ maluku).Pengertian hukum adat menurut Ter Har, adalah keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Sedangkan menurut Van V. Hoven, hukum adat adalah aturan tingkah laku yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasikan. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (the lifing law), karena aturan aturan yang berkembang tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan.

Pengertian masyarakat adalah suatu pergaulan hidup atau suatu kelompok manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama menempati suatu wilayah, dan kehidupan bersama itu merupakan suatu pergaulan hidup. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama, serta mempunyai tata hukum yang sama, kewenangan atau otoritas hukum dan daya paksa. Menurut Ter Har, masyarakat adalah kelompok masyarakat yang tetap dan teratur yang mempunyai kekauasaan dan kekayaan sendiri serta dapat mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum yang lain.

Pengertian masyarakat hukum adat, suatu kesatuan yang para anggotanya:
1. Bersikap dan bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar
2. Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Di dalam masyarakatnya tidak ada pikiran untuk membubarkan masyarakatnya tersebut.
3. Para warga menghormati kehidupan kelompok itu sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara alami (kodrat alam).
4. Mempunyai harta benda terpisah dari para warganya
5. Mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukumnya (memiliki pranata dan sanksi).

Pengertian hutan adat pada Pasal 1 Butir (6) UUK, Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan negara menurut Pasal 1 Butir (4) UUK adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

Menurut Sumardjono, penetapan wilayah adat memiliki tiga syarat, ada anggota masyarakat, suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan ada pranata sosial yang masih hidup/berlangsung. Pranata sosial bisa berupa kewenangan menjalankan hukum dan sanksi. Pada umumnya, katanya, hukum adat tidak tertulis dan tidak perlu dijadikan tertulis, kecuali dikehendaki oleh masyarakat hukum adat sendiri . Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekauasaan, ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adalah: Patuan (Ambon); Payampeto (Kalimantan); Totabuan (Bolang mangondow); Limpo (Sulawesi Selatan); Nuru (Buru); Ulayat (Minangkabau) .

Wilayah kekauasaan tersebut, pada asasnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian, tetapi pada asasnya ditegaskan bahwa, bersifat tetap.

B. Hak-hak Masyarakat Adat

Hak-hak masyarakat hukum adat adalah:

a. Hak perseorangan sebagai warga negara, sebagai warga negara, masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya.
b. Hak kolektif sebagai Masyarakat hukum Adat. Sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kulturalnya maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.
c. Hak atas Pembangunan. Hak-hak tersebut diatas merupakan bagian dari hak-hak atas pembangunan, yang menurut Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan, 1986 dan Konvensi ILO Tahun 1989 tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat di Negara Negara Merdeka. Yang secara menyeluruh terdiri dari:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (rights of internal self determination)
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (rights of participation)
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi. (rights to food, health, habitat, and economic security)
4. Hak atas pendidikan (rights to education)
5. Hak atas pekerjaan (rights to work)
6. Hak anak (rights of children)
7. Hak pekerja (rights of workers)
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat. (rights of minorities and indigenous people)
9. Hak atas tanah (rights to land)
10. Hak atas persamaan (rights to equality)
11. Hak atas perlindungan lingkungan (rights to environmental protection)
12. Hak atas pelayanan (rights to administrative due process)
13. Hak atas penegakan hukum (rights to the rule of law) .


C. Pengakuan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Kehutanan

Tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, tempat dimana para warga yang meninggal itu dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Selain itu, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis umpamanya: dilanda banjir, setelah banjir surut, maka tanah tetap seperti semula dan keadaannya bertambah subur dari yang semula .

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan, dll.

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Menurut Ter har sebagaimana dikuti Maria Sumardjono, dalam pengertian ”tanah dalam lingkungan wilayahnya”, itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariaannya .

Dalam bagian Penjelasan Umum UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) dinyatakan bahwa: Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam “Hutan Negara” dan “Hutan Hak” . Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UU No.5 Th.1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut “Hutan Ulayat, Hutan Marga”, atau sebutan lainnya.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UUK: Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan UUK tersebut di atas, menganut persepsi berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah, plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi UUK, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak. Dengan perkataan lain, konsepsi ”hak ulayat” tidak dimasukkan kedalam UUK, tetapi diistilahkan dengan ”hutan adat”, hutan adat tersebut, dimasukkan kedalam bagian kategori ”hutan negara”. Konsekuensi dari hal tersebut adalah, tidak adanya pengakuan dari hutan adat di dalam UUK, yang ada adalah hutan hak dan hutan negara.
Selain itu, disimpulkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih ada, tetapi pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat), tidak diakui. Hal ini karena, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa, ”…hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah hukum adat…”.

Konsep politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Kehutanan 1999 tersebut, sama dengan konsep yang terkandung di dalam Undang-undang Agraria 1960, Undang-undang Pertambangan 1967, Undang-undang Penataan Ruang 1992, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997, dan lain-lain, berdasar suatu klaim negara atas kedaulatan masyarakat adat atas teritorinya.

Dalam hubungannya dengan kontek sejarah politik, adalah merupakan kenyataan bahwa masyarakat telah ada lebih dahulu dari adanya negara. Berbeda dengan negara yang terbentuk secara artifisial, masyarakat hukum adat tumbuh karena memang perlu ada dan bersifat alami. Sedangkan menurut sejarahnya, negara lahir sebagai respons terhadap industrialisasi dan kapitalisme, serta menuntut hegemoni terhadap kekuasaan dan wilayah. Dalam konteks ini berkembang penafsiran yang tidak tepat bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat masih ada, jika diakui oleh negara.

Dapat dikatakan bahwa HMN ini merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat. Pikiran pembuat UUPA, menyatakan bahwa:

“… oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah Negara.”

Menurut pembuat UUPA kewenangan Masyarakat Adat harus tunduk pada pembentukan negara Indonesia, melalui peleburan persekutuan-persekutuan masyarakat adat tersebut. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan negara bangsa merupakan pemangku kekuasaan yang menjadi sumber pembatas dari berlakunya hukum adat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa negara-isasi tanah-tanah adat merupakan dasar pikiran sejumlah orang pemikir-pembuat undang-undang yang berhubungan dengan tanah dan sumberdaya alam.

Lebih lanjut menurut Icraf,
”Masuknya hutan adat ke dalam Hak Milik Negara adalah adanya asumsi bahwa kemaslahatan rakyat hanya bisa dijalankan oleh kekuasaan negara yang besar, termasuk pada tanah-tanah dan sumberdaya alamnya. Romantisasi “negara budiman ini” lah yang memberi andil pada perumusan konsep HMN, yang katanya adalah “hak ulayat yang ditinggikan ke tingkat negara”. Padahal, berdasar pada konsep HMN ini lah, tanah-tanah Masyarakat Adat ditetapkan sebagai “Tanah Negara”, yang kemudian di atasnya, pemerintah pusat memberikan hak-hak pemanfaatan (use rights) yang baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, dan lain-lain, yang dalam pengalaman sepanjang 32 tahun, nyata-nyata membuat mereka menderita” .

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, mencerminkan bahwa, UUK menganut paradigma pengelolaan hutan oleh negara yang sangat kental. Hal ini tercermin dari tidak adanya pengakuan terhadap hutan adat, sebagai hutan berdasarkan statusnya. UUK hanya mengakui hutan negara dan hutan hak sebagai statusnya. Sedangkan hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah dan dikelola oleh masyarakat adat. Karena itu, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat.

Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri (self identification) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (self determination). UUK juga mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki SDA, yang diakui hanya hak untuk mengelola/ memanajemen, dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari.

Selain itu, aspek lain yang terkait dengan masyarakat adat, yakni pengaturan mengenai kelembagaan pengelolaan hutan. Menurut UUK, maka hanya Koperasi sebagai lembaga satu-satunya untuk dipilih oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan perekonomiannnya melalui pengelolaan hutan. Tentunya peraturan seperti ini secara nyata mengabaikan keberadaan instutusi-institusi lokal atau kelembagaan adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat/ lokal.

IV. Penutup

Kesimpulan

1. Masyarakat hukum adat diakui tetapi, pengakuan terhadap hak masyarakat adat (Hak Ulayat) belum terakomodasi di dalam UUK 1999.
2. Perlu didorong, partisipasi politik masyarakat adat agar mendorong peran setiap pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah guna perlindungan eksistensi masyarakat adat. Saat ini sudah ada dua contoh peraturan daerah yang menetapkan dan mengatur wilayah adat, yaitu bagi masyarakat hukum adat Lundayah, Nunukan, Kalimantan Timur, dan masyarakat adat Baduy di Lebak, Banten.

Saran

1. Pemerintah hendaknya merubah ketentuan tentang ”hutan adat” yang dimuat di dalam UU Kehutanan.
2. Perlu dibuat UU yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD NRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu UU yang bersifat ”memayungi” seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.

Daftar Pustaka

Ammidhan, dan Saafudin (Penanggung Jawab), 2006, Mewujudkan Hak Konstitusional Mayarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Jakarta.
Djojodigoeno, 1964, Asas Asas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit ”Gadjah Mada”, Yogyakarta.
ICRAF dan Japhama, 2000, Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia_Kedai), Jakarta.
Kartodiprojo Sudiman, 1965, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan, Bandung.
Maria Sumardjono, 2007, Tanah Dalam Perspektif hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kompas, Yogyakarta.
Muhammad Bushar, 2000, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudiyat Imam, 1981, Asas-Asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta.

Leave a comment »

Paper Hukum Lingkungan

TUGAS KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Alternatif Disputes Resolution)

KAJIAN HUKUM
PENGGUNAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DENGAN MEDIASI
Pencemaran Sungai Ngerong di Gempol Pasuruan

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2007

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah respons atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui “proses litigasi” atau (di dalam pengadilan) yang konfrontatif dan njelimet adalah extrajudicial settlement of disputes atau populer disebut alternative dispute resolution (ADR) yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya: negotiation, conciliation, mediation, fact finding dan arbitration. Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan (hybrid) semisal mediasi dengan arbitrasi yang disingkat (med-arb).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki kelebihan yang utama dengan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance), kelebihan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dirasa oleh dan untuk para pihak yang bertikai ”ADIL”, sebab apabila salah satu pihak merasa dirugikan ia tidak akan mau menerima kesepakatan yang dihasilkan melalui proses ADR dan melanjutkannya penyelesaian sengketa tersebut ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi acuan bahwa hasil dari ADR merupakan sebuah kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaanya tidak memakai kata penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antardaerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikan dalam bentuk ”musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh para founding fathers dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini, menurut UUPLH dinamakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, ”penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Selanjutnya pada pasal 32 UUPLH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan engketa lingkungan hidup. Adanya kata “… dapat … untuk membantu …” dalam formulasi Pasal 31 UUPLH, pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPLH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Dalam pasal 20 (a.2) UULH serta penjelasannya dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan tripihak adalah ”mandatory/suatu keharusan”, artinya apabila tripihak tidak mencapai kesepakatan barulah dicapai ke pengadilan negeri. Dalam kenyataanya, pembentukan tripihak serta penyelesaian kesepakatannya mengalami kesulitan, dan menyebabkan proses penyelesaiaan sengketa lingkungan tidak berjalan memuaskan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diatas diatur lebih lanjut oleh peraturan, seperti UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR (alternatife disputes resolution) mempunyai manfaat untuk menghindari bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung (achmad sentosa). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan APS sebagai cara penyelesaian sengketa, contohnya sengketa Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan denga PT Sorini Corp, tentang Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Sorini Corp.

Perumusan Masalah
Dalam hal ini penulis coba membatasi masalah pada :
1. Apakah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam kasus pencemaran sungai oleh PT Sorini Corp telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah penyelesaian sengketa warga Gempol melalui APS, (alternatif penyelesaian sengketa) dengan proses mediasi memiliki kelebihan daripada penyelesaian melalui pengadilan?

Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Lingkungan, ADR (Alternatif Disputes Resolution).

Manfaat
Manfaat penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

PEMBAHASAN MASALAH

Kasus Posisi

Kasus ini merebak pada tahun 2004 di Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kasus bermula ketika diketahui, PT Sorini Corp membuang limbah ke sungai sungai Ngerong di daerah Gempol Jatim dan melebihi ambang batas baku mutu akibatnya mutu air sungai Ngerong menurun dan menimbulkan bau yang tak sedap yang dirasakan oleh warga disekitar sungai tersebut, selain itu dampak lain yang ditimbulkan oleh tercemarnya air sungai Ngerong tersebut adalah ikut tercemarnya sumur warga di daerah sekitar sungai Ngerong.

Tindakan warga sekitar akibat terjadinya pencemaran lingkungan di sungai ngerong tersebut adalah dengan menutup saluran limbah PT Sorini Corp yang diduga warga sebagai penyebab terjadinya pencemaran di sungai Ngerong. Instalasi Pembuangan Limbah PT Sorini diblokir warga dengan batu kali dan semen agar. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat buangan air limbah PT Sorini yang berdampak negatif terhadap mutu air sungai Ngerong, sumur dan lahan pertanian warga.

Kasus ini berakhir dengan damai melalui proses alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi. Mediasi dilakukan antara PT Sorini Corp dengan warga, dan hasil mediasi tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara pihak yaitu PT Sorini menyanggupi memberikan kompensasi pengadaan air bersih bagi warga sekitar (120 Kepala Keluarga di 3 dusun) dan warga mempersilahkan pabrik untuk membongkar penutup saluran limbah yang diblokir warga dengan batu kali dan semen.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR/APS) diatur dalam perangkat hukum Indonesia yaitu :
1. Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Ketiga perangkat hukum diatas merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR sudah semakin meningkat penggunaanya di Indonesia. Hal ini tentu saja terkait dengan kelebihan-kelebihan yang didapat melalui penyelesaian sengketa ADR, daripada melalui pengadilan.

Menurut Achmad Sentosa APS yang diterapkan di Indonesia juga hampir sama seperti yang diterapkan di Amerika dan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang sama yaitu sebagai berikut :
a) Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara.
c) Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).
d) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).

Menelaah dengan seksama mengenai latar belakang timbulnya penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan seperti di Amerika sebagaimana uraian diatas, maka Indonesia perlu pula menerapkanya dalam kasus yang bersifat Perdata dan lebih mensosialisasikannya pada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung Indonesia.

Setelah lahirnya UU No.23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di Indonesia maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki pilihan ”opsi” untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Seperti yang telah diuraikan di Pendahuluan, sebelum berlakunya UUPLH, atau dalam UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) tidak diberikan suatu pilihan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Tetapi dengan berlakunya UUPLH masyarakat yang bersengketa di bidang Lingkungan Hidup dapat memilih atau menentukan pilihan mereka dalam menempuh penyelesaian sengketa tersebut.

hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th. 1997 (UUPLH), ”penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasar pasal 30 UUPLH diatas menjelaskan bahwa masyarakat Gempol Pasuruan dan PT Sorini Corp berhak menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Selain itu sengketa tersebut juga tergolong sengketa lingkungan hidup seperti yang dijelaskan di Pasal 1 a.2 PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, ”Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Dan penyelesaian sengketa melalui penunjukan mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 15 PP no.54 Tahun 2000.

Sesuai Pasal 15 PP No.54 Tahun 2000 yaitu: Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi syarat :

a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Berdasar pasal 1 ayat (2) PP No.54 tahun 2000, dan pasal 30 UUPLH maka apa yang dilakukan PT Sorini Corp dan warga Gempol untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mereka sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 4 PP No.54 tahun 2000, ”Para pihak bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup”. Dalam kasus ini PT Sorini Corp dan Warga Gempol memilih menyelesaikan sengketa lingkungan mereka melalui seorang Mediator, seperti yang diatur dalam pasal 6 PP No.4 Tahun 2000 ” Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya”, artinya penggunaan mediator dalam penyelesaian sengketa ini menunjukan dilakukannya prosedur Mediasi. Prosedur Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Sesuai dengan Pasal 8 PP No.54 Tahun 2000, Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah :

(1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
(3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa :

1. Negosiasi (negotiation), yang dalam bahasa inggris artinya ”berunding” atau ”bermusyawarah”. Dapat diartikan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan antar pihak, dan atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Konsiliasi (conciliation), dalam bahasa Indonesia mempunyai makna, usaha (seorang konsiliator) mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Perlu diingat bahwa seorang konsiliator hanya memainkan peran pasif.

3. Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi. Menurut greenville-wood, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian suatu sengketa.

4. Pencari Fakta (fact finding), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menggunakan pihak pihak yang netral dan imparsial yang bertugas mengumpulakn bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa serta rekomendasi penyelesaian masalah.

5. Arbitrase (arbitration), secara etimologis, penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga (netral/arbitrator) yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Arbitrator mempunyai peran yang aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa lingkungan.

Penyelesaian sengketa antara PT Sorini Corp dan Warga Gempol, Pasuruan melalui Mediasi, menghasilkan suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,00 kepada 3 dusun di sekitar sungai Ngerong yang terkena dampak pencemaran sungai.
2. PT Sorini Corp akan menyediakan air bersih berupa sarana PDAM kepada 120 kepala keluarga yang terkena dampak pencemaran sungai.
3. PT Sorini Corp bersedia melakukan pembersihan terhadap sumur-sumur warga yang terkena dampak pencemaran sungai Ngerong.
4. PT Sorini Corp akan meningkatkan kinerja instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)nya agar sesuai dengan standar baku mutu limbah cair, agar air buangan limbah tidak lagi mencemari sungai Ngerong khususnya dan lingkungan pada umumnya.
5. PT Sorini Corp harus menyesuaikan kapasitas produksi dengan kinerja IPALnya, dan menghentikan produksinya untuk sementara sampai IPALnya telah berfungsi dengan baik.

Kesepakatan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa (PT Sorini Corp dan Warga Gempol yang terkena dampak). Hal ini membuktikan efektivitas prosedur APS dalam menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain menghemat biaya, penyelesaian melalui proses Mediasi ini juga berlangsung dalam waktu yang singkat dan menghasilkan kesepakatan yang diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Keuntungan tersebut diatas menunjukan kelebihan proses APS yang lebih baik daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang mungkin akan memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

PENUTUP
Kesimpulan

Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis menyebabkan korban pencemaran dan perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum. Oleh karena itu mekanisme ADR sangat bermanfaat bagi perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Berdasarkan kasus PT Sorini Corp dan warga Gempol, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR/ diluar pengadilan memiliki banyak kelebihan ketimbang penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance). Penyelesaian melalui pengadilan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan bagi salah satu pihak yang dikalahkan.

2. Mempercepat waktu dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan (court congestion) menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu.

3. Meringankan biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya memakan biaya yang tinggi.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).

Berdasar hal diatas sebaiknya penggunaan ADR dalam kasus-kasus perdata tertentu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini peran aktif Pengadilan sangat diharapkan, dengan memberikan saran kepada pihak yang bersengketa agar mencoba menyelesaikan perkaranya melalui prosedur ADR terlebih dahulu. Selain penyelesaian sengketa di bidang lingkungan ADR juga dapat diterapkan di bidang perdata yang lain.

Saran

Di negara-negara maju, ternyata sudah mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui ADR/APS, atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus lebih diutamakan, mengingat manfaatnya daripada melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR/APS sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi sosialisasi dan kelembagaan penyedia jasa pihak ke-3 masih belum maksimal dalam hal kuantitasnya. Padahal penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR banyak memiliki manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Seharusnya pemerintah mengusahakan agar tersedianya lembaga penyedia jasa pihak ke-3 lebih banyak lagi. Hal ini dilandasi oleh, pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Penutup
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia demi daya dukungnya yang lestari. Penyusun mengharapkan kritik dan saranyang membangun demi kesempurnaan tulisan ini, serta mohon maaf bila ada kekurangan dalam tulisan ini.
Terima Kasih WR.WB.

Daftar Pustaka

Buku :
Hardjasoemantri Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 Tahun.2002.
Hamzah Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta ; Sinar Grafika.

Internet
Hukum.Online
Dinas Informasi dan Komunikasi Pemda Jatim.online

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian

Leave a comment »

Kajian Hukum – Gugatan Class Action di Mandalawangi, Garut

TUGAS PAPER KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
(CLASS ACTION)

KAJIAN HUKUM
GUGATAN CLASS ACTION
Tanah Longsor di Mandalawangi Garut

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2006

Kajian Hukum Gugatan Class Action
(Tanah Longsor di Mandalawangi Garut)

PENDAHULUAN
• Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat). Hal tersebut dapat kita lihat didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, butir 1, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dalam negara hukum hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasar norma obyektif yang mengikat kedua pihak baik yang memerintah dan juga yang diperintah. Hak-hak dan kewajiban warga negara juga diatur oleh hukum dan harus dijamin serta dilindungi pemenuhannya.
Hukum di Indonesia dituntut agar mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hak dan atau kewajiban oleh pihak lain. Selain itu hukum harus mampu menyediakan sarana yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dituntut untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan publik, kebutuhan dalam hal perlindungan terhadap hak-haknya.
Perkembangan hukum di negara Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum acara perdata salah satunya ditandai dengan di implementasikannya prinsip-prinsip class action yang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum common law kedalam system peradilan di Indonesia. Pada tahun 1997, melalui UU UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), di Indonesia diperkenalkan mekanisme pengajuan sengketa lingkungan hidup ke pengadilan secara perwakilan, yakni dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok (Class Representative) mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak (Class Members), yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Class action yang dikembangkan di Indonesia timbul karena masalah Lingkungan Hidup yang terjadi, akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Para pembuat UUPLH mungkin coba menerapkan class action agar dapat menekan laju kerusakan Lingkungan yang terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.
Gugatan Perwakilan atau yang lebih dikenal dengan Class Action di negara-negara common law, merupakan lembaga penyelesaian sengketa perdata baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia, oleh karena itu dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penerapannya dan perangkat hukumnya. Hal ini coba di antisipasi dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action), walaupun dapat dikatakan masih sangat sumir untuk dapat mengatur prosedur class action. Hal ini ditutupi dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum di Indonesia.
Menurut penelitian gugatan class action masih belum begitu dikenalnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari minimnya kasus class action yang terjadi di Indonesia, yang berkaitan dengan laju kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis coba mengkaji, Gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut (2003), yang telah diputus kasusnya di tingkat PN, PT, dan sekarang sedang berjalan di tingkat Kasasi. Kajian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis.

• Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut :
1. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut Perma No.1 Th. 2002.
3. Perkembangan prosedur class action dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Perma No.1 Th. 2002 di Indonesia dan kaitannya dengan pelestarian Lingkungan di Indonesia.

• Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Class Action.

• Manfaat
Manfaat kajian ini untuk memperdalam pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan Class Action.

KASUS POSISI

“Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor.
Pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan (class action) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang bertindak untuk dan atas nama para korban longsor gunung Mandalawangi, Garut.
Dan pada 4 September 2003, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, mengabulkan gugatan perwakilan yang diajukan para korban longsor Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Dedi Subandi memutuskan pihak Perhutani sebagai tergugat I harus membayar biaya rehabilitasi hutan dan lahan di Gunung Mandalawangi sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, Perhutani juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 10 miliar.”

Kasus tersebut diatas adalah kasus sengketa tentang lingkungan hidup. Penggugat dalam kasus tersebut adalah 275 warga yang diwakili oleh sembilan kelompok dan didampingi oleh tim advokat, pengacara, dan penasehat hukum. Dengan demikian para penggugat yang mengajukan gugatan adalah manusia dan badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung menjadi korban akibat tanah longsor yang terjadi tanggal 28 Januari 2003 di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para tergugatnya adalah :
1. Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Utara No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT II.
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Kuhutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT III.
4. Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Diponogoro Bandung, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT IV.
5. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Garut Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan Garut, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT V.

Dalam surat gugatannya juga secara tegas diajukan Gugatan Perwakilan (Class Action) sebagaimana diatur dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi dalam 9 sub-sub kelompok, dan mendapat kuasa dari seluruh warga yang diwakili tersebut.

PEMBAHASAN
Class Action dalam aturan hukum Indonesia :
1. Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.

Defenisi Class Action
Menurut Penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 Psl.37 a.1, Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2002 pasal 1a., suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Unsur-unsur Gugatan class action tanah longsor Mandalawangi Garut yang terkandung di dalam kedua aturan hukum tersebut adalah:
• Tuntutan yang disebabkan karena adanya perusakan Lingkungan Hidup.
Hal ini dibuktikan dengan hasil penyelidikan Direktorat Vulkanologi, salah satu faktor penyebab longsornya gunung Mandalawangi, yaitu : Adanya perubahan tata guna lahan bagian atas bukit dari tanaman keras/hutan ke tanaman musiman. Pengajuan gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung jawab pihak pengelola hutan di Gunung Mandalawangi, lokasi asal muasal terjadinya longsor. Kelalaian itu antara lain bisa dilihat dari rusaknya sebagian hutan di sekitar Gunung Mandalawangi seluas 293 hektar, di antaranya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani Garut. Selain gundul, ada lima hektar kawasan hutan di lereng Gunung Mandalawangi yang telah beralih fungsi menjadi kebun tembakau, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Padahal, sebagai kawasan lindung terbatas, selain itu, sejak agustus 2002, pihak Administratur Perum Perhutani Garut Supena Bratamiharja mengungkapkan mengetahui ada delapan titik longsor di area kawasan lindung terbatas Gunung Mandalawangi. Namun, data tentang titik-titik longsor-yang kemudian menjadi awal bencana longsor itu-tidak diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut ataupun kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Mandalawangi. Hal inilah yang menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT I (direksi Perum Perhutani Jawa Barat) yang tidak menghiraukan kelestarian lingkungan dan ekosistem serta tata guna lahan sebagaimana mestinya. Dasar hukumnya Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 a.1 “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

• Wakil Kelompok (Class Representatif).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal1 b. Adalah “satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya”. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. Dalam kasus ini yang berperan sebagai class representatif adalah perwakilan dari 9 (sembilan sub-sub kelompok) yang berjumlah 9 orang.

• Anggota Kelompok (Class members).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan”. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. Dalam kasus ini yang berperan adalah 1.679 jiwa, warga yang menjadi korban tanah longsor Mandalawangi Garut.

• Adanya kerugian yang nyata-nyata diderita.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian…”. Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan Class Action. Dalam kasus ini, korban tanah longsor mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil, yaitu :
a. Korban jiwa meninggal :20 orang
b. Yang belum ditemukan : 1 orang
c. Rumah hancur :165 buah
d. Rumah Rusak Berat : 67 buah
e. Rumah Rusak Ringan : 44 buah
f. Rumah terancam longsor susulan :104 buah
g. Madrasah :2 buah
h. Kebun :25 Hektar
i. Sawah :70 Hektar
j. Kolam : 1 Hektar
k. Ternak Domba :150 Ekor
l. Ternak Ayam dan Itik :5000 Ekor
m. Ikan :3000 Kg

• Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.2 b. “Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. Dalam hal ini kesamaan yang terjadi adalah pihak penggugat secara keseluruhan sama-sama dirugikan akibat tanah longsor yang terjadi di mandalawangi garut. Bencana itu didugat timbul karena kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan para tergugat.

Unsur-unsur diatas dapat membuktikan bahwa kasus penggunaan prosedur class action dalam kasus class action di mandalawangi garut, tepat. Class action sebagai prosedur penyelesaian sengketa menimbulkan akses keadilan kepada masyarakat terbuka, dan membuat perkara menjadi lebih ekonomis.

Manfaat Class Action
a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy)
b. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
c. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification).
d. Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.

Persyaratan-persyaratan mengenai Gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan PERMA No. 1 Tahun 2002:

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan”. Dalam kasus gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut, kepentingannya menyangkut 376 KK, yang terdiri dari 1769 jiwa penduduk yang menjadi korban tanah longsor. Apabila semua korban mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, tentu tidaklah efektif, selain itu apabila menggunakan penyelesaian sengketa melalui penggabungan perkara (komulasi) juga tidaklah efektif, karena dari segi administrasi tidaklah efektif apabila pengadilan harus memberitahukan dan memanggil seluruh korban tersebut secara sendiri-sendiri. Berdasar uraian diatas sangatlah tepat menggunakan penyelesaian melalui prosedur class action. Oleh karena itu dalam kasus ini penggugat hanya berjumlah 9 orang dalam surat gugatannya sebagai class representatif, dan tidak menyebutkan seruh class members, karena tidaklah efektif dan efisien.

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam kasus ini question of fact adalah sama-sama menjadi korban tanah longsor yang diduga akibat dari kelalaian pihak tergugat, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu gugatan didasarkan karena diduga adanya pelanggaran terhadap UUPLH dan UUK.

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.). dalam kasus ini pihak Penggugat secara keseluruhan (class members dan class representatif) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsu maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat.

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No.1 Th.2002 c. “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Kelayakan wakil kelompok juga bisa dilihat dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a) Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
b) Memiliki bukti-bukti yang kuat;
c) Jujur;
d) Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
e) Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
f) Sanggup untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Dari ke empat persyaratan tersebut semuanya menurut saya telah terpenuhi, dan keputusan PN bandung menerima gugatan tersebut sudah tepat. Dalam kasus ini juga telah diputus oleh PN Bandung, dengan memenangkan gugatan para penggugat. Walaupun sampai sekarang kasus nya masih berjalan sampai tingkat kasasi. Tindakan yang dilakukan para tergugat tersebut dikategorikan oleh para penggugat dan hakim PN Bandung dalam putusannya sebagai tindakan yang melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian bagi penggugat. Putusan yang memberikan harapan baru agar para perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup baik secara langsung dan tak langsung untuk lebih bersikap hati-hati, dan tidak mengulangi atau mencoba melanggar hukum lagi. Meskipun kasus ini sekarang masih berjalan di tingkat kasasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Diterapkannya prosedur Class Action dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu kemajuan dalam lapangan hukum acara perdata, kebutuhan akan suatu prosedur yang dapat membuka akses dalam mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya untuk publik adalah tujuan utamanya. Dalam dictum pertimbangan Perma No.1 Th. 2002 disebutkan bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini diwujudkanlah suatu jalan keluar dengan Gugatan Perwakilan (Class Action)
Namun prosedur class action haruslah lebih dikembangkan agar perlindungan hukum kepada publik menjadi lebih efektif dan efisien, dan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diwujudkan.
Pentingnya class action dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan efek jera yang ditimbulkannya, dilakukannya prosedur class action dapat merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong untuk lebih bersikap hati-hati (Behaviour Modification). Hal ini terjadi karena mudahnya akses masyarakat yang merasa membutuhkan keadilan menjadi terbuka. Walaupun sampai sekarang kasus diatas masih berjalan di tingkat kasasi, dan belum mendapatkan titik terang. Akses terhadap keadilan ini juga dijadikan lebih efektif dan efisien dalam menuntut keadilannya. Manfaat yang mempunyai peranan cukup penting bagi pelestarian lingkungan di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan tertinggi di Dunia.

Saran
Dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam pembuatan UU (legislatif) seharusnnya membuat RUU tentang aturan acara dalam prosedur class action, hal ini dikarenakan semakin banyaknya gugatan melalui prosedur class action ini. Memang kekurangan dalam prosedur class action ini ditutupi dengan aturan yang berlaku dalam hukum perdata umum. Tetapi sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diatur agar asas legalitas dapat diwujudkan. Dengan terwujudnnya asas ini maka memperkecil ruang gerak para mafi peradilan. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia sebaiknnya memiliki peradilan yang terpisah dengan lingkungan peradilan lain, mengingat berlarut-larutnya penyelesaian pada setiap kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kasus ini, yang telah memakan waktu hamper 5 tahun, dan belum memperoleh keputusan final.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sundari. 2002. Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Penerbitan Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet
PPK.com (Program Pengembangan Masyarakat)
icw.org (Indonesia Coruption Watch)
Pikiran Rakyat Cyber Media.com
hukumonline.com
kompas.co.id

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Comments (5) »