Posts tagged Class Action – Gugatan Perwakilan

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Iklan

Leave a comment »

Kumpulan Artikel OPINI terkait Lingkungan Hidup

ANALISIS EKONOMI
Sidang OECD dan “Pertumbuhan Hijau”

Senin, 1 Maret 2010 | 02:49 WIB

Bustanul Arifin

Sidang tahunan menteri-menteri pertanian dari 30 negara maju yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan

di Paris, Perancis, 25-26 Februari 2010, telah usai. Mereka telah menghasilkan komunike bersama yang berisi 14 butir kesepakatan, 6 butir rekomendasi, dan 12 butir rencana aksi yang perlu diselesaikan sampai pertengahan dekade ini atau tahun 2015.

Indonesia diundang dalam kapasitas sebagai negara yang berada ”dalam proses menuju negara maju”, bersama Brasil dan Afrika Selatan. Posisi Indonesia di sini sedikit lebih tinggi dibandingkan Argentina dan Romania, yang diundang sebagai pengamat, tetapi lebih rendah dibandingkan Cile, Estonia, Israel, dan Rusia, yang telah resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Indonesia tentu tidak memiliki hak suara dalam penentuan pendapat dalam internal OECD, sebagaimana negara-negara yang baru saja menjadi anggota organisasi tersebut. Akan tetapi, delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi diberi keleluasaan untuk mengemukakan sikap dan pandangan tentang berbagai hal, termasuk mengenai isu sensitif, seperti dominasi negara maju dalam produksi pangan global, persoalan besar tentang perubahan iklim yang banyak bersumber dari negara maju, dan proteksionisme berlebihan yang diberikan negara maju kepada petani dan sektor pertaniannya secara umum.

Pada esensinya, negara berkembang seperti Indonesia ”tidak mampu” secara ekonomi dan politik melakukan hal serupa negara maju karena sampai dekade pertama abad ke-21 ini masih berkutat menangani masalah mendasar, seperti ketahanan pangan, kemiskinan, dan pembangunan pedesaan.

Strategi berkelanjutan

Salah satu isu yang memperoleh perhatian memadai pada sidang OECD adalah ”pertumbuhan hijau” (green growth), yang menekankan bahwa pembangunan pertanian perlu menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi besar keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keterbukaan ekonomi seharusnya menjadi arena untuk mendukung perkembangan teknologi dan inovasi yang mampu mendukung ”pertumbuhan hijau” tersebut.

Perubahan iklim telah menjadi tantangan (dan peluang) tersendiri bagi sektor pertanian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penambatan karbon, dan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah adaptasi perubahan iklim yang diperlukan.

Kata kuncinya terletak pada setting kelembagaan dan kebijakan pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, untuk secara konsisten mendorong praktik usaha tani dan keputusan korporat agribisnis, yang mengedepankan keberlanjutan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Di satu sisi, peningkatan produksi pangan tentu menjadi prioritas utama bagi sektor pertanian. Ini untuk memenuhi permintaan pangan yang senantiasa meningkat dari 6,7 miliar penduduk bumi.

Di sisi lain, penggunaan sumber daya yang juga terbatas juga wajib menjadi prioritas. Tantangan pertanian ke depan, selain harus mampu memberi makan penduduk bumi yang terus bertambah, juga harus mampu menghemat penggunaan sumber daya yang juga amat terbatas.

Peningkatan produktivitas per satuan lahan adalah satu hal, tetapi efisiensi produksi pertanian per satuan sumber daya adalah hal lain yang harus menjadi acuan bagi implementasi ”pertumbuhan hijau” sektor pertanian yang menjadi acuan ke depan.

Misalnya, sekitar 40 persen dari produksi pangan dunia dari lahan beririgasi, yang jumlahnya tidak sampai 18 persen dari total lahan pertanian. Demikian pula sektor pertanian selama ini telah menggunakan sekitar 66 persen air bumi.

Jika tidak ada inovasi teknologi produksi yang signifikan, pada 2020 sistem produksi pertanian akan memerlukan 17 persen air lebih banyak dari tingkat konsumsi air saat ini (World Water Council, 2009).

Ketergantungan sistem produksi pangan pada energi yang berasal dari sumber daya tidak terbarukan tentu mengurangi tingkat efisiensi sistem produksi pangan dan pertanian. Demikian pula tingkat ketergantungan sektor pertanian pada faktor produksi dari bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida, akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari.

Bagaimana Indonesia?

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono telah mencanangkan tiga strategi besar dalam bidang pertanian, yang akan menjadi prioritas selama masa pemerintahannya.

Pertama, pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kedua, perbaikan iklim investasi pertanian dan perikanan, dan ketiga, kesinambungan swasembada pangan. Untuk mewujudkan itu, pemerintah berusaha menyelesaikan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Usaha Pertanian Komersial, dan pencanangan usaha pangan skala luas (food estate).

Secara sepintas, tampaknya masih cukup jauh bahwa prioritas peningkatan produksi pangan dan upaya pencapaian swasembada pangan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah telah cukup dekat dengan falsafah ”pertumbuhan hijau”, seperti diuraikan di atas.

Misalnya, tentang esensi dari Rencana Peraturan Pemerintah Usaha Pertanian Komersial yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian. Benar, bahwa usaha pertanian yang diperlukan bagi Indonesia adalah yang mampu melingkupi perbaikan iklim investasi, tanpa diskriminasi yang berbasis skala usaha ekonomi.

Maknanya, sebagai aransemen kelembagaan yang lebih mengikat, rencana peraturan pemerintah itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan usaha tani rakyat dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur.

Pertanian skala luas terkadang harus mengubah ekosistem, keragaman hayati, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal-hal penting inilah yang harus menjadi fokus perhatian agar strategi pertumbuhan hijau dapat segera diwujudkan.

Dalam kaitannya dengan investasi pertanian dan pangan skala luas yang direncanakan di beberapa tempat, seperti di Merauke, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan mungkin di Kalimantan Tengah, saat ini yang diperlukan adalah kepastian acuan hukum dan kebijakan yang kondusif.

Apabila diabaikan, kinerja bidang pangan dan pertanian Indonesia tidak akan sesuai harapan, bahkan tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan dan keadilan, struktur pertanian akan menjadi lebih timpang, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam tersingkirkan, dan Indonesia menuai bencana lebih dahsyat. Semoga tidak terjadi.

Bustanul Arifin Guru Besar Universitas Lampung; Proffessorial Fellow di Intercafe dan MB-IPB

SBY dan Mafia Kehutanan

Oleh Khalisah Khalid

Beberapa waktu yang lalu, secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberantas mafia penebangan liar (illegal logging).

Pertanyaan kritisnya kemudian adalah apakah cukup pernyataan dari Presiden ini membuat hutan Indonesia terselamatkan dan rakyat sejahtera dengan kekayaan yang dimilikinya? Pernyataan SBY sangat jauh dari cukup, terlebih di tengah situasi kedaruratan ekologi yang kian genting dan sulit terpulihkan. Juga di tengah kondisi di mana sekitar 39 juta hektar luasan hutan kita yang tersisa setiap saat terancam oleh kepungan industri yang semakin masif, baik ekspansi perkebunan sawit skala besar maupun industri tambang, bahkan dalam kawasan hutan lindung sekalipun.

Benarkah persoalan di sektor kehutanan hanya soal penebangan liar sehingga yang dibutuhkan adalah pemberantasan mafia pembalakan liar? Soal hutan bukan hanya soal penebangan liar karena di Indonesia kerusakan hutan justru dilakukan oleh banyak industri kehutanan yang legal atau usahanya memiliki izin.

Sebelum menjawab itu, mari kita melihat apa akar persoalan yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia. Sampai saat ini, sektor kehutanan Indonesia belum beranjak dari 3 (tiga) persoalan mendasar yang selalu melingkarinya. Pertama, pengelolaan kekayaan hutan selama ini ditujukan untuk melayani kepentingan investasi dan mengabaikan fungsi-fungsi kawasan hutan sebagai tumpuan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dari sinilah muncul berbagai konflik pengelolaan hutan, di mana rakyat semakin dihilangkan akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya. Persoalan berikutnya terkait besarnya kapasitas produksi industri kehutanan yang terus beranjak naik setiap tahunnya.

Yang tidak kalah mengerikan di sektor kehutanan adalah soal korupsi yang merajalela, di mana Walhi dengan berbagai organisasi lingkungan sedikitnya telah melaporkan 13 kasus korupsi di sektor kehutanan kepada KPK dan Mabes Polri yang belum ditindaklanjuti. Korupsi di sektor kehutanan ini memanfaatkan dengan sangat baik melempemnya penegakan hukum lingkungan di Tanah Air ini, ditambah lagi konstelasi politik yang berbiaya tinggi, terutama pada masa otonomi daerah. Kasus-kasus korupsi yang terkuak ke publik yang melibatkan anggota DPR memperlihatkan bagaimana tali-temali di bidang kehutanan ini bekerja, untuk membiayai ongkos politik yang sangat mahal.

Pemulihan

Walhi mencatat, setiap hari muncul satu bencana dan setiap satu minggu terjadi 10 kali bencana yang terdiri dari banjir, kekeringan, longsor, badai, dan kebakaran. Sebagian besar angka- angka tersebut disebabkan oleh salah urus negara dalam pengelolaan kekayaan alamnya. Dalam kurun waktu yang panjang, sektor strategis yang menjadi andalan negara ini secara kolosal telah melahirkan kebangkrutan dan bencana ekologis. Nilai yang hilang akibat penghancuran hutan sekitar Rp 27 triliun setiap tahun, belum termasuk angka kerugian dari dampak ekologi dan sosio-kultur yang diterima oleh komunitas lokal.

Dalam situasi darurat seperti ini, pernyataan saja tidak cukup meskipun itu keluar dari sosok Kepala Negara. Jika sebelumnya Presiden ditengarai memimpin penghancuran lingkungan dengan berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan melalui berbagai instansi pemerintah selama kepemimpinannya, kini SBY didesak untuk memimpin upaya perlindungan dan pemulihan terhadap kondisi hutan yang kritis.

Pemulihan Indonesia bisa dimulai dari perubahan perilaku, terutama perilaku pengurus negara. Bagaimana mungkin negara ini mampu melepaskan diri dari krisis ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengepungnya bila watak dan cara berpikir terhadap kekayaan alam masih business as usual dan sangat sektoral dengan slogan ”lanjutkan!” jual murah dan keruk habis. Karena itulah SBY harus mengoreksi model pembangunannya dan semua kebijakan yang selama ini tidak pro rakyat dan lingkungan.

SBY ditantang untuk segera mengambil langkah-langkah penting dan mendesak untuk menyelamatkan hutan dan mengeluarkan rakyat dari krisis berkepanjangan. Prasyarat yang harus dipenuhi haruslah dengan lebih dulu menghentikan semua investasi yang merusak dan menghabiskan hutan, bukan hanya dari industri kehutanan, melainkan juga industri ekstraktif lain yang semakin mengancam, seperti tambang dan perkebunan sawit skala besar.

Berikutnya, SBY harus memastikan, semua kasus kejahatan kehutanan yang telah dilaporkan oleh berbagai organisasi lingkungan ke aparat penegak hukum ditindaklanjuti sebagai pembuktian bahwa hukum lingkungan benar-benar dapat ditegakkan. Bukankah keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atas kasus illegal destruktif logging terhadap 13 perusahaan industri kehutanan di Riau, akhir 2008, berada pada masa pemerintahan SBY, apakah Pak SBY tidak tahu? (Sumber: Kompas, 19 April 2010)

Tentang penulis:
Khalisah Khalid, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Pencemaran Teluk dan Problema Obama

Minggu, 6 Juni 2010 | 04:02 WIB : Pascal S Bin Saju

Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya membatalkan kunjungannya ke Indonesia dan Australia pada medio Juni ini. Tumpahan minyak dari sumur di kilang Deepwater Horizon di lepas pantai Louisiana, Teluk Meksiko, AS, telah menyedot perhatian, mengganggu konsentrasi kerja, bahkan kinerjanya.

Tumpahan minyak di Teluk Meksiko kini semakin tidak terkendali dan termasuk bencana lingkungan terburuk dalam sejarah AS. Bencana yang pernah dijuluki ”terburuk” di AS, yakni tumpahan kapal tanker Exxon Valdez di lepas pantai Alaska pada 1989, terlampaui oleh peristiwa di Teluk Meksiko ini.

Kilang minyak Deepwater Horizon berjarak sekitar 80 kilometer dari bibir daratan Negara Bagian Louisiana. Usaha pengilangan itu dimiliki Transocean Ltd, tetapi dioperasikan oleh British Petroleum (BP) Plc. Sumur yang bocor adalah sumur MC252 dengan titik kebocoran terletak di bagian mulut sumur, yakni di kedalaman 1,5 kilometer di bawah permukaan laut.

Sejak terjadi kebocoran pada 20 April, kebakaran dan robohnya anjungan pada 22 April, sampai sejauh ini minyak yang tersembur ke laut lepas mencapai 19,7 juta galon (1 galon hampir 4 liter) hingga lebih dari 43 juta galon. Padahal, pekan lalu, AS merilis, minyak yang tumpah baru berkisar 18,6 juta galon hingga 29,5 juta galon. Tumpahan Exxon Valdez tersebut hanya 11 juta galon.

Dampak tumpahan minyak Teluk Meksiko juga lebih buruk. Pemerintah federal Louisiana telah menutup sepertiga wilayah lautnya yang potensial untuk nelayan, usaha perikanan dan kelautan, serta pariwisata yang tidak hanya berkaitan dengan tur, tetapi juga restoran dan cottage. Area yang tertutup itu menghasilkan 1 miliar pon udang dan kerang.

Minyak juga telah mencemari daratan dan rawa-rawa Louisiana. Lebih dari 200 kilometer pesisirnya tercemar berat. Ratusan burung, biota laut, dan binatang rawa mati, ribuan lainnya sekarat dan terancam. Vegetasi pantai rusak. Persoalan itu melahirkan frustrasi sosial di kalangan warga, nelayan, pengusaha, aktivis, pemerintah, dan operator.

Persoalan yang kian menggelisahkan Obama ialah belum berhasilnya upaya pihak operator kilang minyak, BP Plc, meredam bencana itu. Meski BP sudah mengerahkan lebih dari 2.000 pekerja dan 1.600 kapal pengendali, baik itu skimmer, kapal tunda, maupun tongkang, dengan ribuan pekerja, tumpahan minyak tetap tidak terkendali.

Langkah konvensional

Langkah konvensional yang pernah dicoba untuk mengendalikan tumpahan minyak, seperti menuangkan cairan kimia (dispersant) untuk mengurai gelembungan minyak, juga gagal. Banyak pihak mengkritiknya karena skenario itu tidak ramah lingkungan. Beberapa petugas lapangan BP dirawat akibat cairan itu.

Sejumlah skenario baru yang belum pernah dilakukan BP atau operator lain sebelumnya pun dicoba untuk menekan kebocoran dan laju tumpahan minyak. Misalnya, membuat sebuah kubah raksasa dari beton seberat 100 ton di pantai Louisiana, lalu diangkut, dan menyemprotkan lumpur kental pun gagal.

Terakhir, petugas menyuntikkan lumpur hasil pengeboran bercampur semen melalui pipa untuk menukik ke sumur hingga sedalam 1,6 kilometer dari permukaan laut atau lebih dalam 1,1 kilometer dari titik kebocoran. Skenario ini disebut top kill. Harapan agar sumur bisa ditutup permanen pun gagal lagi akhir pekan lalu.

Sejak awal pekan ini, skenario baru pun dicoba lagi. BP berjanji, hasilnya baru terlihat Agustus 2010. Tiga bulan adalah waktu yang panjang, yang membuat perairan dan daratan di pesisir selatan AS bisa lebih buruk lagi. Obama lebih tidak tenang lagi karena pekan ini laju pencemaran telah menyentuh Mississippi dan Alabama.

Tekanan terhadap Obama pun semakin kencang tidak saja dari aktivis lingkungan dan warga, tetapi terutama lagi dari parlemen atau kongres. Anggota Kongres AS, Ed Markey, tidak percaya BP bisa berhasil meredam petaka Teluk Meksiko. ”Saya tidak percaya BP bisa menuntaskan masalah ini,” katanya.

Berdampak politis

Pekan ini Obama sudah mengambil alih bencana lingkungan di Teluk Meksiko. Namun, biaya operasional tetap ditanggung operator dan bukan negara. Sebagian anggota Kongres AS menilai Obama terlambat bersikap. Obama diminta segera menanggapi frustrasi sosial dan meninjau kembali izin pengeboran lepas pantai AS.

Untuk menunjukkan kesigapannya atas masalah itulah Obama menunda lawatannya ke Asia Pasifik, termasuk Indonesia, pada medio Juni ini. Bagi Obama, bencana tumpahan minyak sangat problematik, yakni ”menyembuhkan” frustrasi sosial, tekanan parlemen dan kongres, krisis energi, serta terganggunya hubungan global.

Frustrasi sosial yang luas di kawasan teluk amat berbahaya bagi investasi baru di sektor energi. Dia terpaksa harus mengumumkan langkah baru untuk menghadapi tumpahan minyak, termasuk melanjutkan moratorium izin pengeboran selama 6 bulan dan menangguhkan pengeboran lepas pantai di Alaska dan Virginia.

Obama juga terpaksa harus menghentikan pengeboran 33 sumur minyak baru di Teluk Meksiko. Di sinilah titik ancaman terhadap kemungkinan terjadinya krisis pasokan minyak dan gas bagi kebutuhan domestik AS. Saham BP di bursa saham London merosot 12-15 persen dan tingkat kepercayaan publik atas BP juga merosot.

Bagaimana dengan Obama? Bobot tekanan publik, termasuk dari kongres, terhadap Obama bisa semakin berat jika dia tidak berhasil menangani bencana tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Kegagalan atau keberhasilan Obama menangani masalah itu juga menentukan pamornya, menjadi lebih buruk atau lebih baik di mata warga AS.

Lebih baik bagi Obama menunda lawatan ke Asia Pasifik. Namun, penundaan itu juga menunjukkan betapa urusan politik domestik kadang-kadang menghambat keterlibatan global Presiden AS. Ini khususnya terjadi selama semester pertama ketika porsi urusan politik sangat tinggi.(AFP/AP/REUTERS/BBC.NEWS)

Kelestarian dan Pertumbuhan
Senin, 2 Agustus 2010 | 02:54 WIB

”Jika saya ingin bersembunyi bersama Robin Hood di Hutan Sherwood sekarang, saya pasti tidak bisa melakukannya. Hutan itu telah tiada, sudah lenyap. Di sini, separuh bumi kami masih berupa hutan, sementara Anda di Eropa telah merusak hampir semua hutan Anda,” demikian kata seorang petani Brasil bernama Plinio Queiroz.

Namun, Uni Eropa membayar aktivis lingkungan hidup datang ke sini dan menuntut kami menghutankan kembali lahan pertanian kami. Seharusnya kami yang menuntut Eropa untuk menghutankan kembali teritorinya dan jangan mengganggu kami,” lanjut Querioz di situs Irish Times, edisi 26 Juni lalu.

Querioz jengkel dengan tekanan para aktivis internasional akibat pengalihan hutan menjadi lahan pertanian. Dia ingin Eropa dan Barat memikirkan kelestarian hutannya. Lagi, penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas buang di negara-negara Barat, bukan penggundulan hutan, walau memberikan porsi lebih kecil.

Tidak semua warga Brasil sebal dengan kecaman aktivis, termasuk Greenpeace, soal pengalihan hutan menjadi lahan pertanian. Namun, Pemerintah Brasil setuju membangun proyek dam demi pembangunan di Hutan Amazon, yang diinginkan dunia sebagai konservasi alam, demi ambisi menjadi pemasok pangan terbesar dunia.

Tidak hanya Brasil, Kanada pun tak mau didikte aktivis. Di situs National Post, harian Kanada, edisi 8 Juli lalu, ekonom Rosanne van Schie dari Wolf Lake First Nation mengatakan, ”The Canadian Boreal Forest Agreement dibangun tanpa input dari First Nations….”

Demikian juga AS, tetap dalam rencana mengeksplorasi ladang minyak dan gas di Alaska, Amerika Utara, di sebuah lokasi konservasi alam dunia.

Salah satu pendiri Greenpeace, Dorothy Stowe, meninggal 23 Juli lalu di Vancouver, Kanada, pada usia ke-89, tentu tidak menginginkan semua ini. Stowe mengikuti Jim Bohlen, pendiri lain Greenpeace yang meninggal tiga pekan sebelumnya. ”Dia pendobrak yang mengubah sesuatu,” kata Rex Weyler, tokoh Greenpeace lain, di harian Vancouver Sun, edisi 23 Juli lalu.

Lagi, Tata Sons, sebuah konglomerat India, menggugat secara hukum Greenpeace di Delhi High Court atau pengadilan pada 27 Juli dan menuntut 10 crore rupee atau setara Rp 2,1 miliar.

Masalahnya, Greenpeace India dianggap berisik soal Dhamra Port Project, yang sedang dikembangkan oleh TATA Steel, dengan alasan proyek itu telah mengganggu spesies seperti kura-kura di pantai-pantai Gahirmatha Marine Sanctuary.

Ini menambah deretan pukulan terhadap aktivis, termasuk Selandia Baru, yang pada bulan Juni lalu menolak memberikan status yayasan atau karitas pada sebuah entitas Greenpeace. Alasan sebuah komite Pemerintah Selandia Baru, entitas itu bertujuan politik, bukan karitas, serta mendorong secara tidak langsung gerakan kekerasan karena itu tidak layak dapat pembebasan pajak.

Mengurangi kemiskinan

Dunia kini memiliki 1,2 miliar penduduk miskin dan sepertiga ada di Asia, termasuk Indonesia. Untuk mengurangi satu persen penduduk miskin, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi setinggi 7 persen, menurut ESCAP, sebuah badan internasional.

Konsekuensi pengurangan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi, yang tentu membutuhkan lahan-lahan baru untuk lokasi pertanian, sektor industri, perumahan, dan lainnya.

Lalu, bagaimana merekonsiliasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan global soal pengurangan pemanasan global atau kelestarian alam?

China jelas berjalan sendiri dengan rencana pembangunan ekonominya. Berbagai kerusakan lingkungan yang dahsyat tidak membuat negara ini keder dengan serangan para aktivis. Bahkan, belum lama ini pemerintahan di kota pelabuhan Dalian memblokir akses aktivis yang ingin memantau kebocoran minyak akibat ledakan pipa.

China mampu melakukan itu karena negara ini relatif semakin tidak takut dengan kritik internasional. ”Kami punya pola tersendiri dalam menjalankan pembangunan negara kami,” kata Perdana Menteri China Wen Jiabao.

Namun, nyali banyak negara berkembang tidak sekuat China, termasuk Indonesia, tidak cukup kuat dalam menghadapi aktivis dan tekanan internasional, walau negara ini bukan tergolong ”perusak” sekelas Brasil, India, dan China. Inilah PR pemerintah, merekonsiliasi antara kelestarian dan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi yang amat diperlukan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat. (MON)

Menanti Kepunahan Si Makhluk Raksasa

Jumat, 30 April 2010 | 03:17 WIB Oleh Syahnan Rangkuti

Sebagian besar orang beranggapan, gajah adalah hewan lucu yang selalu menjadi bintang atraksi di sirkus. Binatang bertubuh tambun itu terlihat jinak di kebun binatang atau taman safari.

Pernahkah Anda membayangkan mamalia darat terbesar di dunia itu hadir di sekitar rumah Anda? Mereka berkeliaran bebas, tidak dalam kondisi terikat atau didampingi pawang. Bukan hanya sehari, melainkan berminggu-minggu. Gerombolan hewan raksasa itu bahkan mengambil segala macam benda yang dapat dijadikan makanannya. Tidak hanya tanaman di halaman depan, belakang, samping kiri atau kanan yang habis diganyangnya, kawanan hewan langka yang berjumlah sampai puluhan ekor itu bahkan masuk dan mengobrak-abrik rumah Anda. Apakah itu lucu?

Anda pasti sepakat, tidak lucu. Melihat tubuh raksasanya dan lengkingan suaranya tanpa penghalang, dipastikan lutut Anda bergetar keras menahan ketakutan luar biasa. Apalagi apabila gajah itu sampai mengejar, menginjak-injak, melilit, dan membanting tubuh kecil manusia seperti ranting kecil yang tidak berarti.

Cemas, takut luar biasa, pasrah, marah, itulah perasaan campur aduk yang dialami ribuan warga yang hidup di Kelurahan Pematang Pudu, Desa Pinggir dan Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sekarang ini. Nyaris tidak ada seorang pun warga di sana yang tidak pernah berhadapan dengan gajah, langsung maupun secara tidak langsung.

Syafriwan, Ketua RT 06 RW 10 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, mengatakan, semua warganya yang berjumlah 40 keluarga pernah mengungsi selama sepekan, pada tahun 2008, karena gajah tidak mau pergi dari sekitar rumah mereka. Seluruh tanaman dari jenis sayur-sayuran di sekeliling rumah habis ludes, sementara tanaman kebun seperti kelapa sawit luluh lantak nyaris tidak bersisa.

”Saya lahir di sini 35 tahun lalu. Dahulu gajah memang berkeliaran di hutan yang tidak jauh dari rumah kami. Namun, sekarang gajah-gajah itu sudah berada di halaman rumah kami dan acap kali masuk ke dalam rumah karena hutan sudah tidak ada,” ucap Syafriwan.

Icap, begitu sapaan Syafriwan, mengatakan, dahulu apabila mereka membuat api unggun atau bunyi-bunyian keras, gajah itu akan lari menjauh dan segera masuk ke hutan. Namun, sekarang ini, api dan suara keras hanya membuat kawanan gajah itu menjauh beberapa langkah saja karena hutan sudah tak ada. Apabila warga berani merangsek lebih dekat, risikonya bisa fatal. Gajah-gajah itu bukannya semakin menjauh, melainkan berbalik arah mendekat. Kalau manusia lari, semua hewan itu akan ikut mengejar juga.

Sunardi, tetangga Syafriwan, warga Desa Petani, pada akhir Maret lalu harus mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Ibnu Shina, Pekanbaru, akibat beberapa tulang rusuk dan lengannya remuk diinjak gajah tatkala ikut mengusir gajah di desanya. Sunardi merasa kesal karena seluruh tanaman sawitnya yang baru ditanam habis dilantak gajah yang diperkirakan berjumlah 25 ekor.

Dengan obor di tangan, Sunardi mencoba mengusir gajah-gajah itu lebih jauh dari kebunnya. Namun, seekor gajah bertubuh paling besar dengan gading paling panjang berbalik mengejarnya. Puluhan warga desa yang semula berada di belakang Sunardi langsung berlarian. Malang, tubuh Sunardi terperosok ke dalam parit, dan gajah besar tadi sempat menginjak bagian dadanya. Masih untung, injakan kaki besar itu hanya mematahkan beberapa tulang rusuk dan lengannya. Ketika gajah menjauh, Sunardi baru dapat ditolong.

”Itulah risiko apabila kami mengusir gajah. Masih untung Sunardi masih hidup. Tahun lalu, seorang kakek mati dengan tubuh nyaris tidak berbentuk karena dibanting gajah-gajah itu di Desa Balai Makam,” timpal Hendrik, warga Desa Pinggir.

Saat gajah memasuki desa, semua lelaki di desa itu harus berjaga di pinggir rumah atau di kebun dengan api unggun. Jangan sampai tertidur atau api mati, alamat sayuran dan tanaman kebun habis dilahap. Tidak hanya itu, rumah akan diobrak-abrik gajah untuk mengambil makanan berupa beras dan garam.

”Kalau datuk (sebutan warga desa untuk gajah) itu sudah masuk, kami pasti kurang tidur. Siangnya kami tidak bisa bekerja karena malamnya harus ronda lagi,” ungkap Suhadi, warga RT 04, Desa Pinggir.

Menurut Syafriwan, ritual menyambut kedatangan gajah sebenarnya sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir. Namun, pada lima tahun terakhir, frekuensi kedatangan gajah menjadi lebih sering. Apabila dahulu gajah-gajah hanya masuk kampung satu tahun sekali, berangsur-angsur menjadi dua kali dan tahun-tahun terakhir ini, kawanan gajah yang diperkirakan mencapai 45 ekor itu bisa datang tiga sampai empat kali setahun. Gajah-gajah itu semakin berani dan tidak merasa asing lagi berhadapan dengan manusia.

Rute perjalanan gajah selalu tetap. Biasanya dimulai dari Pelapit Aman di Kelurahan Pangkalan Pudu, lalu menuju Teggar, Pusat Penghijauan, Lapangan Helikopter (milik PT Chevron), Simpang Lima, Koperasi Unit Desa di Desa Pinggir, Belading, Balai Makam, dan Kulim di Kelurahan Balai Makam. Setelah sampai di Kulim, gajah-gajah tadi kembali berputar menuju Pelapit Aman, begitu seterusnya. Di lokasi-lokasi itu, gajah-gajah ini kadang bersatu dalam satu kelompok besar atau berpencar dengan anggota 5 sampai 25 ekor. Jadwal singgah tidak tetap, tetapi berkisar tiga hari sampai dua minggu per lokasi.

Konflik gajah dan manusia tentu saja membawa korban. Korbannya bergantian, antara gajah dan manusia. Pada suatu ketika, gajah menyerang manusia, tetapi kali lain gajah ditemukan mati karena diambil gadingnya atau mati membusuk terkena racun. Sudah tidak terhitung kerugian di dua pihak selama kurun lima tahun terakhir.

Syamsidar, juru bicara WWF Riau, mengatakan, konflik gajah dan manusia di Duri dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Jalan keluarnya hanya satu, yakni gajah-gajah itu direlokasi ke tempat lain dalam kawasan hutan yang lebih aman. Tanpa relokasi, konflik baru akan berhenti apabila semua gajah itu mati.

Konflik

Mengapa terus terjadi konflik itu? Apakah tidak ada perhatian pemerintah untuk mengatasinya?

Pada tahun 1986, ketika era hutan tanaman industri dimulai di Riau, areal hutan bekas HPH seluas 18.000 hektar dikeluarkan dari konsesi PT Arara Abadi (anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper, grup Sinar Mas) untuk dijadikan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja. Suaka itu terletak di Sebanga, dekat dengan sumur minyak PT Chevron.

Ketika suaka itu dibuka, tujuannya hanya satu, yakni lahan konservasi untuk merelokasi gajah-gajah dari Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau yang semakin sering memasuki desa atau kawasan penduduk.

Bahkan, lewat Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 387/VI/1992 tertanggal 29 Juni 1992, sebagian dari SM Balai Raja seluas 5.873 hektar diperuntukkan secara khusus sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) yang dikelola oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau.

Namun, saat Kompas berkunjung ke PLG Balairaja, boleh dikatakan suaka itu sudah musnah. Sudah tidak ada lagi hutan di sana. Nama PLG semestinya diubah menjadi perusahaan kelapa sawit saja. Di sekeliling PLG hanya ada kelapa sawit dan kelapa sawit semata. Kecuali lahan semak belukar seluas 50 hektar di belakang PLG. Lahan itu pun sudah diklaim sebagai milik warga. Untungnya atau sialnya, lahan tersisa itu ternyata berupa rawa-rawa sehingga warga tak bisa menanam sawit. Kalau saja tanah itu sedikit keras, dipastikan kawasan PLG sudah lenyap total dari muka bumi ini.

Jadi sangat wajar apabila gajah-gajah tadi terus berkonflik dengan manusia karena rumahnya yang semestinya dijaga oleh pemerintah negeri ini sudah hilang.

Zulfahmi, juru bicara Greenpeace di Riau, menyebutkan, hilangnya SM Balairaja adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan hutannya. Pemerintah bukan saja tidak menjaga, melainkan juga membiarkan kerusakan tanpa mengambil tindakan apa pun.

”Lihat saja, di depan pintu masuk PLG saja ditanami kelapa sawit. Itu artinya orang-orang di PLG itu tahu kapan peristiwa itu terjadi, tetapi tidak ada tindakan. Mengapa orang-orang semakin banyak menanam sawit, karena kepala desanya mengeluarkan surat tanah. Tanpa alas hak itu, para perambah itu pasti tidak akan berani. Persoalan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ada yang peduli. Sekarang ketika semuanya sudah rusak, apa yang akan dilakukan pemerintah?” ujar Zulfahmi.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Trisnu Danisworo sebenarnya sudah mengetahui persis kondisi riil SM Balai Raja. Hanya saja, ketika dipertanyakan masalah itu, dia mengatakan masih mempelajari dan mengumpulkan bahan tentang kawasan hutan konservasi itu.

Ada beberapa solusi untuk penyerobotan lahan itu.

Pertama, pemerintah menghapus kawasan konservasi itu untuk diserahkan kepada petani kelapa sawit yang sudah mengeluarkan uang banyak sebagai investasi usahanya.

Kedua, dilakukan penegakan hukum dengan menghancurkan kelapa sawit warga. Atau dilakukan negosiasi setengah-setengah. Artinya, warga harus mau menyerahkan setengah sawitnya untuk dihutankan kembali.

”Tak mungkin melepas status hutan itu tanpa persetujuan dari DPR. Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk solusi suaka itu,” kata Trisnu tanpa memberikan solusi nyata.

Dalam perbincangan dengan Kompas, Gubernur Riau Rusli Zainal sempat memikirkan untuk meminta Menteri Kehutanan memberikan kewenangan penanganan hutan konservasi kepada daerah. Bila pengawasan hutan konservasi masih di tangan pusat, seperti sekarang, daerah hanya akan mendapat getahnya.

Ketika hutan rusak, seperti SM Balai Raja, masyarakat awam pasti berkata, Riau tidak mampu menjaga hutannya. Padahal, seluruh wewenang pengawasan dan dana ada di pemerintah pusat (baca: Kementerian Kehutanan). Persoalan atau benang merah masalah hutan di Indonesia sebenarnya hanya satu, yakni sentralisasi kewenangan pusat tadi. Pada era reformasi sekarang ini, persoalan kehutanan nyaris tidak mengenal pola desentralisasi.

Persoalan hutan di Riau dapat dianalogikan dengan sebuah rumah yang tak dihuni atau dijaga pemiliknya. Kawanan maling dengan gampang menyatroni rumah dan mengambil seluruh harta benda yang ada di rumah itu. RT setempat justru mendapat cap jelek karena wilayahnya disebutkan rawan maling. Ketika kondisi itu diberitahukan kepada si empunya rumah, dia tidak merasa kehilangan. Ternyata, pemilik rumah itu merasa dia hanya sebagai penjaga malam.


PEMANASAN GLOBAL
Kebohongan Itu Amat Nyata

Minggu, 13 Juni 2010 | 03:20 WIB

Tidak ada yang bisa menyangkal dampak buruk pemanasan global. Frekuensi topan, badai, dan angin puting beliung di beberapa negara, termasuk Indonesia, makin sering terjadi dibandingkan 20 tahun lalu. Ini adalah bukti nyata. Seruan global pengurangan suhu global pun membahana.

Pertemuan negara-negara pemilik hutan tahun 2005 di Marakesh, Maroko, juga menyepakati pelestarian lingkungan. Tanpa seruan global, Indonesia sejak tahun 1970-an sudah mencanangkan pelestarian hutan, termasuk reboisasi.

Namun, pengurangan hutan terjadi. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertambahan jumlah penduduk dari 120 juta orang menjadi 240 juta orang sekarang ini, ekspansi perkebunan kelapa sawit serta kepentingan bisnis yang menopang pertumbuhan ekonomi, dan penyelundupan hasil kayu ke luar negeri.

Tak semua perambahan hutan negatif karena itulah salah satu konsekuensi pembangunan ekonomi, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan dan pabrik. Hal yang mungkin dicegah keras adalah perambahan hutan untuk ekspor gelondongan ilegal.

Hal yang mendorong tulisan ini adalah bersama negara lain pemilik hutan, Indonesia menjadi sorotan soal pelestarian demi penurunan pemanasan global. Bank Dunia tahun 2007 menyebutkan, Indonesia penghasil karbon dioksida (CO) terbesar akibat perambahan hutan, tuduhan kontroversial.

Ada beberapa hal yang mencurigakan. PBB memiliki skema pelestarian hutan, yang dinamai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Pendukung REDD mengatakan, cara ini terbaik dan tercepat. REDD diperkuat pada pertemuan Kopenhagen, Denmark, Desember 2009.

Indonesia berkomitmen melakukan skema REDD. Imbalannya, Indonesia mendapatkan bantuan dari Norwegia 1 miliar dollar AS. Hal ini juga akan diterapkan di Brasil, sejumlah negara di Amerika Selatan, Asia, dan Pasifik Selatan. Sekelompok negara maju, termasuk Australia, Inggris, Denmark, Perancis, Jerman, Jepang, Swedia, dan AS, berkomitmen untuk pendanaan REDD.

Indonesia berkomitmen menanami pohon di lahan seluas 21 juta hektar untuk mengurangi 26 persen emisi rumah hijau pada 2020 dari level 1990 dan akan mengurangi 41 persen jika ada tambahan dana dari Barat.

Mengapa harus mengandalkan bantuan asing untuk reboisasi. Bukankah ada dana reboisasi?

Mengapa pendalaman skema REDD mengalami kemajuan pesat dibandingkan program utama pemanasan global? Bukankah mayoritas pemanasan global disebabkan emisi di luar kerusakan hutan? Sejumlah ahli mengatakan, kontribusi kerusakan hutan pada emisi global adalah 15 persen, selebihnya adalah emisi bahan bakar fosil, yang meningkat lebih cepat ketimbang deforestasi.

Intergovernmental Panel on Climate Change memperkirakan perubahan fungsi lahan memberikan kontribusi CO sebanyak 1,6 Gt karbon per tahun. Sebagai perbandingan, emisi bahan bakar menyumbang CO sebesar 6,3 Gt karbon.

Mengapa hutan di sejumlah negara berkembang menjadi sasaran. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, deforestasi hutan global mencapai 13 juta hektar per tahun, termasuk hutan-hutan di negara kaya.

Harian India, The Times of India, edisi 28 Mei 2010, mempertanyakan, mengapa China dan India tak diikutkan dalam REDD. Pada pertemuan di Oslo, Oslo Climate and Forests Conference, 27 Mei, Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg menjawab. ”Kami akan fokus pada semua hutan. Namun, kami kini masih lebih memusatkan pada pelestarian hutan yang ada saja dulu,” kata Stoltenberg.

Para peneliti terus mempertanyakan keanehan itu. ”Penanganan hutan-hutan di negara maju juga tidak kalah penting,” kata Michael Richardson dari artikelnya berjudul ”Ensuring Redd is Not Mere Pulp Fiction” di The Straits Times edisi 7 Juni. Richardson adalah peneliti di Institute of Southeast Asian Studies.

Para aktivis dan elite terkait pembangunan ekonomi dan lingkungan yang paham artikel Richardson secara implisit menyindir kecurangan Barat, yang mendambakan pertumbuhan dengan toleransi polusi dikompensasikan dengan pelestarian hutan di negara berkembang, yang paling membutuhkan pembangunan ekonomi untuk mengangkat status sosial ekonomi 1,2 miliar orang global.

Pertemuan di Bonn

Skandal makin terkuak pada pertemuan di Bonn, Jerman, 31 Mei-11 Juni, yang dihadiri perunding dari 185 negara. Pertemuan menyepakati pengurangan emisi 80-95 persen pada tahun 2050 untuk negara maju dan tak terlihat rencana untuk 2020. Basis pengurangan emisi juga bukan 1990. AS menginginkan basisnya adalah tahun 2005.

Pertemuan Bonn sukses menancapkan REDD, berupa bantuan 10 miliar dollar AS per tahun selama 2010-2012 hingga lebih dari 100 miliar dollar AS sejak tahun 2020.

Negara berkembang menilai tak ada kemajuan mendasar soal perang melawan pemanasan global. ”Diskusi tidak menyangkut esensi,” kata Kim Carstensen dari WWF International.

Ketua Delegasi Bolivia Pablo Solon mengatakan, ”Ini bukanlah debat yang kita inginkan.”

Ketua Badan PBB soal Iklim (UN Framework Convention on Climate Change) Christiana Figueres mengatakan, pemerintahan harus menghadapi tantangan ini. Yvo de Boer, yang digantikan Figueres, pesimistis. ”Kita dalam perjalanan panjang untuk mengatasi perubahan iklim,” kata De Boer.

Alden Meyer dari Union of Concerned Scientists, berbasis di AS, meledek. ”Harapan Figueres terlalu tinggi.”

Harian Inggris, The Guardian, edisi 9 Juni menuliskan hal yang lebih maut lagi. Ketimbang mengurangi emisi minimal 30-40 persen pada 2020, negara maju malah menaikkan emisi 8 persen. Hal ini dilakukan dengan melakukan trik dalam kalkulasi pengurangan emisi. Trik ini adalah penggunaan pasar karbon untuk melegalkan emisi sebanyak 30 persen di negara maju dengan kompensasi pelestarian di negara lain.

Harian yang sama edisi 8 Juni menuliskan, Barat melakukan tipuan dengan mempersembahkan data penanaman hutan, tetapi menunjukkan data penebangan nyata. ”Ini skandal yang tak punya rasa dan malapetaka bagi iklim,” kata Sean Cadman dari Climate Action Network, koalisi dari 500 kelompok lingkungan dan pembangunan dari seluruh dunia. ”Hanya Swiss yang tidak mau melakukan itu,” kata Cadman.

Demikian pula soal komitmen bantuan untuk REDD. Bantuan yang dinyatakan adalah bantuan yang sebelumnya dijanjikan diberi, tetapi dialihkan ke bantuan pelestarian hutan.

Antonio Hill dari Oxfam mengingatkan negara berkembang bahwa ada potensi bantuan itu akan menjadi utang dan akan merugikan karena bantuan REDD berasal dari bantuan yang tadinya diperuntukkan bagi peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan. Ketua Delegasi Uni Eropa Laurent Graff membantah. ”Bantuan itu nyata dan benar-benar dipersiapkan.” (REUTERS/AP/AFP/MON)

Diskriminasi dalam Ruang Publik Kota

Senin, 1 Maret 2010 | Ahmad Arif

Jika ruang publik adalah gambaran dari jiwa warga kota, maka gambaran itu adalah keterasingan dan diskriminasi. Jelajahilah ruang-ruang publik di kota kita dan rasakanlah sekat-sekat yang akan memerangkap kita dalam kelas-kelas sosial. Sekat yang akan mengasingkan diri dengan kemanusiaan kita sendiri.

Mari telusuri keberadaan ruang-ruang publik di kota-kota kita, khususnya di Jakarta. Kita bisa memulai dari ruang publik di sekitar rumah. Kompleks perumahan telah mendesak kampung yang egaliter. Bahkan, kini muncul konsep kluster; perumahan di dalam perumahan. Artinya, penyekatan semakin mengecil.

Bahkan, sekalipun tinggal di dalam kluster, banyak orangtua yang tak mengizinkan anak-anak mereka keluar rumah. Menyebabkan anak menjadi tahanan rumah. Dunia anak dan mungkin juga orangtuanya menjadi hanya sebatas pagar rumah masing-masing. Satu-satunya kesempatan mengenal masyarakat dari kelas sosial berbeda adalah melalui interaksi dengan pembantu di rumahnya. Interaksi yang tak setara karena berdasar logika majikan dan buruh.

Dari ruang rumah yang memenjara, mari kita tengok ke sekolah. Ruang tempat tumbuh anak-anak kita itu jelas semakin elitis dan mengkotak-kotakkan. Munculnya sekolah mahal jelas hanya bisa menampung anak-anak orang berpunya (the have) dan menyisihkan anak-anak miskin (the have not) dalam ruang sekolahnya sendiri; sekolah negeri atau swasta murahan yang—biasanya—tak dikelola dengan baik.

Lalu, mari kita tengok pusat perbelanjaan atau mal yang telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat kota. Datanglah ke mal-mal termewah kota ini. Sebutlah, misalnya, Plaza Indonesia, Senayan City, atau Mal Pondok Indah, maka kita tak akan menemukan manusia dari the have not. Kalaupun ada di sana, mereka menjelma dengan penampilan yang berbeda karena telah memoles diri agar tampak serupa dengan kalangan the have.

”Itu bukan ruang kami. Belum pernah ke Mal Pondok Indah, apalagi ke Plaza apa tadi… Indonesia? Belum tahu di mana tempatnya,” kata Bu Mina (45), pembantu rumah tangga di Ciputat, Tangerang Selatan. Dia mengaku paling banter ke Ramayana di dekat Pasar Ciputat. Kenapa tidak pernah ke mal-mal mewah di sana? ”Itu, mah, untuk orang kaya. Lagi pula untuk apa? Tak ada yang bisa dibeli,” ujar dia. Nah, mal pun jelas mengkotakkan kelas sosial, sebagaimana pasar tradisional yang identik dengan kumuh, jorok, dan tempat belanja untuk kalangan tak berpunya.

Sekarang mari kita turun ke jalanan. Di ruang publik ini, pemisahan kelas semakin kentara, mulai dari kelas pengguna sepeda motor, mobil pribadi—pun dengan berbagai kelas harga dan merek—hingga pengguna bus ataupun kereta. Sedikit anomali adalah munculnya B2W (bike to work), yang menarik kalangan berpunya untuk mengayuh sepeda ke kantor. Namun, kelas sosial tetap saja terlihat, misalnya dengan harga sepeda dan pernak-pernik pelaku B2W yang berbeda dengan penjual sayur bersepeda.

Transportasi umum yang semestinya menjadi ruang berinteraksi semua kelas sosial nyatanya justru menjadi ruang pembeda kelas. Kita mengenal kereta expres eksekutif, yang mengasumsikan penumpangnya para eksekutif dan para miskin silakan keluar. Selain itu ada juga kereta api ekonomi ber-AC (KRL Ciujung, misalnya). Penumpangnya taruhlah untuk kelas menengah. Terakhir kita mengenal kereta ekonomi atau yang biasa dikenal sebagai kereta sayur. Sudah bisa diduga untuk siapa kereta ini diperuntukkan.

Padahal, di negara-negara lain, sebangsa Jerman dan Belanda, misalnya, hanya dikenal satu jenis kereta di kota, satu jenis bus kota atau trem, yang boleh dinaiki dan terjangkau harganya oleh semua kelas.

Di kota-kota kita, bahkan di dalam ruang-ruang yang sedari awal didesain untuk publik pun ternyata tak benar-benar bebas sekat. Tengoklah taman-taman kota yang tak terawat dan tak terjamin keamanannya. Adakah para kalangan berpunya mau berpesiar ke ruang terbuka kota seperti itu? Hampir-hampir warga kota Jakarta tak menemukan ruang terbuka tanpa bea masuk yang nyaman dan aman. Bahkan, beberapa taman kota identik dengan kelas sosial tertentu, misalnya Taman Lawang yang identik dengan kalangan transgender.

Sekarang, mari kita berpesiar ke rumah masa depan. Tempat kembalinya jasad kita di pemakaman umum. Bisa dibilang, inilah satu-satunya ruang kota yang masih memungkinkan berkumpulnya majikan dan buruh dalam satu area. Namun, sektarianisme mulai merambah ruang ini, misalnya, melalui munculnya pemakaman mewah semacam San Dieogo Hills.

Ruang ideal

Konsep dasar ruang publik adalah ruang nirsekat. Di sini, publik bisa berinteraksi dan dengan bebas mengemukakan pendapat sehingga memungkinkan terjadinya transformasi sosial dalam proses yang demokratis.

Ruang publik ideal seperti ini pertama kali digagas oleh Jurgen Habermas, filosof dari Jeman. Dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society, juga dalam Civil Society and the Political Public Sphere, Habermas menyebutkan, ruang publik yang ideal adalah yang mampu menjadi jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat dari beragam kelas. Hanya melalui ruang publik inilah dapat terwujud masyarakat yang dewasa, bebas penindasan, dan mampu menanggulangi krisis.

Konsepsi Habermas ini muncul dari pengamatannya terhadap ruang publik di Inggris dan Perancis. Menurutnya, ruang publik di Inggris dan Perancis sudah tercipta sejak abad ke-18. Pada zaman tersebut di Inggris orang biasa dari berbagai kelas berkumpul untuk berdiskusi di warung-warung kopi. Mereka mendiskusikan segalanya, mulai dari soal seni hingga ekonomi dan politik. Sementara di Perancis, perdebatan-perdebatan semacam ini biasa terjadi di salon-salon.

Sejarah Eropa sejak lama memang mengenal ruang publik, seperti Agora—ruang terbuka yang juga berfungsi sebagai pasar pada Yunani kuno—yang merupakan cikal bakal tradisi ruang publik. Atau juga Basillica dan Forum di zaman Romawi kuno, yang biasa digunakan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka oleh publik.

Sebenarnya, tata kota kerajaan di Jawa pun mengenal ruang publik semacam ini melalui apa yang disebut alun-alun, yang selalu menjadi pusat orientasi atau titik nol dari sebuah kota. Namun, ruang seperti alun-alun ini semakin kehilangan fungsi dan kini tak lebih dari tempat berjualan pedagang kaki lima. Dengan demikian, banyak alun-alun warisan masa lampau di beberapa kota di Jawa yang diberi pagar pembatas di sekelilingnya.

Dampak sosial

Tiadanya ruang publik yang menjembatani pertemuan antarkelas sosial menyebabkan masyarakat tumbuh dalam dunia yang menyempit. Mereka hanya bersinggungan dengan dunia dari kelas berbeda melalui dunia maya, seperti melalui film atau tanyangan televisi, atau paling banter melalui jendela kaca mobil saat menyaksikan anak-anak yang meminta-minta di lampu merah. Tentu saja, nuansa yang tertangkap akan sangat berbeda

Namun, dunia layar kaca ini pun tak lepas dari diskriminasi dan hegemoni cara pandang dari kelas berpunya, yaitu melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang jorok, harus disikat habis, atau paling banter patut dikasihani. Tengoklah sinetron atau acara-acara televisi kita yang kebanyakan menampilkan kemiskinan dari perspektif itu.

Patut diduga, pelaku penggusuran terhadap kaum miskin kota adalah kolaborasi penguasa dan pengusaha, yang selama hidup mereka tak pernah bersinggungan secara manusiawai dengan kalangan miskin.

Mereka melihat kemiskinan dan kekumuhan hanya sebagai sesuatu yang patut dihilangkan, tetapi abai terhadap akar masalah kesenjangan, yaitu minimnya celah transformasi ekonomi dan sosial. Semua ini, bisa jadi, bermuara pada tiadanya ruang publik untuk berinteraksi secara manusiawi dengan sesamanya….

Tags : Penataan ruang, hak atas lingkungan hidup

Cermin dari Perubahan Iklim
DANAU DAN WADUK

Senin, 1 Maret 2010 | Arianto B Santos

Perubahan iklim merupakan situasi yang saat ini kita hadapi dan tidak dapat ditawar lagi kecuali dengan meredam lajunya. Adalah dengan memahami proses- proses yang terjadi di alam, wawasan kita dapat dibuka tentang bagaimana dan mengapa iklim itu berubah.

Dari situ kita akan sadar bahwa secara alamiah iklim itu memang akan berubah walau tanpa campur tangan manusia. Dan, dengan adanya aktivitas manusia, berawal dari revolusi industri hingga kini, iklim berubah dengan drastis.

Mungkin semua orang tahu bahwa penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di udara yang menyebabkan temperatur di permukaan bumi meningkat.

Hampir semua negara di dunia berusaha untuk menurunkan emisi GRK-nya masing-masing walau dengan perdebatan yang cukup alot mengenai besaran yang harus diturunkan. Dan, menurut hemat saya, hal tersebut cukup sulit karena banyak faktor yang harus dipantau dan dievaluasi, serta yang jelas harus ilmiah.

Kita mungkin paham bahwa hutan kita adalah paru-paru dunia dengan kemampuannya menyerap karbon dioksida (CO) sehingga kita berusaha untuk menjaga hutan agar tetap hijau dan menghijaukan area terbuka.

Namun, belum banyak yang paham bahwa perairan kita yang sangat luas itu juga memiliki potensi dalam mengatur kesetimbangan CO di atmosfer. Potensinya adalah dapat sebagai penyimpan dan atau penyumbang CO. Tetapi, kita belum tahu persis potensi yang mana yang kita miliki.

Ekosistem perairan

Di sini saya sedikit mengulas bagaimana ekosistem perairan selain lautan, yaitu danau dan waduk, dan apa kaitannya dengan emisi GRK.

Indonesia memiliki 521 danau alami, terbanyak di Asia Tenggara, dan lebih dari 100 waduk.

Danau dan waduk adalah ekosistem yang menerima input materi dari ekosistem daratan, termasuk di dalamnya karbon. Apabila materi tersebut adalah makhluk hidup atau sisa dari makhluk hidup, suatu saat materi tersebut akan terdegradasi menghasilkan inorganik karbon yang salah satunya adalah CO.

Memang benar, material organik tadi dapat terbenam di dasar danau, tetapi hampir semua danau yang ada di Indonesia dapat mengalami pengadukan sempurna sehingga CO dan material lainnya di dasar itu mampu kembali ke permukaan. Adanya aktivitas fotosintesis-respirasi memengaruhi CO di permukaan, tetapi tidak cukup signifikan karena keduanya berada cukup seimbang.

Lebih lanjut jika konsentrasi CO di lapisan permukaan air sangat tinggi dan jenuh, CO akan terlepas ke udara.

Secara global Cole dkk. (1994) menghitung bahwa sekitar 87 persen dari 4.665 danau—termasuk waduk—yang ada di dunia (sekitar 2 x 106 kilometer persegi) berpotensi menyumbang CO ke atmosfer dengan total kisaran 0,14 x 1.015 gram karbon per tahunnya. Sayangnya mereka tidak merekam danau-danau di Indonesia yang sedemikian banyaknya (± 3 persen luas total daratan) dengan masing-masing karakternya.

Hasil kalkulasi saya, berdasarkan data dari Lehmusloto dkk (1997), yang pernah meneliti sangat banyak danau di Indonesia, danau-danau di Indonesia memiliki tekanan parsial CO (pCO) sebesar 194,79 µatm-947,49 µatm dan waduk sebesar 102,19 µatm-843,38 µatm. Artinya, danau dan waduk di Indonesia memiliki potensi yang sama dalam mengikat dan melepaskan CO ke udara.

Namun, kisaran pCO danau dan waduk di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan danau di belahan bumi lainnya. Danau-danau di Afrika memiliki pCO hingga 59.900 µatm, hampir 60 kali lipat danau-danau di Indonesia.

Danau dan waduk hanyalah salah satu bagian dari siklus karbon yang mungkin terlewatkan dalam pemikiran kita untuk menurunkan GRK.

Wajib dipahami bahwa untuk menurunkan emisi GRK kita haruslah menelaah semua segi kehidupan, termasuk perilaku kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan pemeran utama dalam beberapa siklus yang ada di muka bumi.

Sumbangsih danau pada emisi GRK di udara bertolak secara alamiah. Namun, pengelolaan danau yang salah arah dapat menyebabkan danau itu berperan sebagai penghasil GRK yang sangat potensial. Cukup banyak danau dan waduk di Indonesia yang mengalami tekanan lingkungan sehingga memiliki potensi melepas GRK dalam jumlah yang besar.

Material organik, seperti sisa aktivitas pertanian, pakan ikan, lumpur, dan pencemar lainnya sangat berpotensi untuk terdegradasi menjadi GRK. Memang, perlu ada penelitian lebih lanjut dan detail pada ekosistem ini agar peran masing-masing dapat lebih dipahami.

Namun, peran serta seluruh pihak, baik dari masyarakat, pemerhati maupun pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam menyikapi isu perubahan iklim ini.

Dan, menurut hemat saya, danau dan waduk adalah cermin keberhasilan usaha kita semua dalam memperbaiki kualitas lingkungan yang bermanfaat untuk menurunkan emisi GRK.

Bencana dan Gagalnya Politik Tata Ruang

Senin, 1 Maret 2010 | Yayat Supriatna

Bencana tanah longsor di perkebunan teh, Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, bagaikan puncak gunung es dari beberapa kejadian musibah pada musim hujan, tahun ini. Provinsi Jawa Barat adalah yang paling parah, dengan banyaknya peristiwa bencana di wilayah ini.

Sebelum kejadian longsor di Tenjolaya, lebih dari satu minggu bencana banjir melumpuhkan kehidupan masyarakat di wilayah Bandung Selatan. Ada pameo yang menarik di wilayah ini: Bandung Utara dibangun, Bandung Selatan tenggelam, semakin tinggi rumah dibangun di atas bukit, semakin tinggi air menenggelamkan rumah di bawahnya. Fenomena kejadian bencana seperti ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah Tanah Air. Musim hujan seperti identik dengan datangnya musim bencana.

Bencana adalah pebuktian terjadinya kegagalan politik tata ruang dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan. Infrastruktur kekuasaan di level nasional, provinsi, dan daerah seperti tak mampu untuk sepenuhnya menjalankan amanat penyelenggaraan penataan ruang seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Fungsi negara untuk memberikan perlindungan kepada penduduk dari ancaman bencana banjir, rob, longsor, penyakit, dan kerusakan lingkungan sering terbentur pada belenggu koordinasi dan egoisme sektoral serta kepentingan otonomi daerah.

Negara telah gagal untuk menyejahterakan warganya, bahkan akibat kelalaian dari fungsi kekuasaan politik di bidang tata ruang, justru wargalah yang harus menjadi korban. Kekuasaan untuk menindak, menghentikan, melarang, dan mengingatkan tidak sepenuhnya dijalankan . Pembiaran alih fungsi hutan, alih fungsi lahan pertanian, serta mudahnya perizinan di kawasan lindung dan resapan air terjadi merata di setiap wilayah kota dan kabupaten.

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan politik tata ruang, pemerintah daerah sering bertindak dalam kekaburan pemahaman. Tata ruang dilihat sebatas dari lengkap atau tidaknya dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan daerahnya. Sementara itu, untuk menetapkan siapa yang harus menjalankan aturan dan bagaimana peran kelembagaan yang paling bertanggung jawab tidak jelas.

Penyelenggaraan penataan ruang saat ini hanya bersifat koordinasi, dan peran serta fungsi dari badan koordinasi saat ini tidak optimal. Tumpang tindih aturan antara kepentingan, sektor, pusat dan daerah, berimplikasi pada mekanisme lempar tanggung jawab jika ditemukan adanya penyimpangan atau bencana akibat penyalahgunaan kewenangan.

Hambatan institusional

Politik tata ruang gagal dijalankan akibat hambatan institusional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penataan ruang. Hambatan masalah internal dan eksternal tercermin dalam wujud intensitas peningkatan bencana yang makin bertambah parah. Secara internal, banyak institusi lokal sejak awalnya tidak siap untuk menjalankan peran politiknya dalam mengatur tata ruang di daerah.

Pemahaman mengenai aturan-aturan yang sangat rasionalitas dan komprehensif dalam tata ruang masih sangat lemah sehingga motivasi dalam menjalankan aturan pemanfaatan dan pengendaliannya juga rendah. Itu ditambah dengan kapasitas sumber daya manusia yang juga tidak cocok untuk menjalankan kemampuan peran politiknya. Lemahnya kapasitas ini membuat posisi tawar dalam mengambil keputusan jadi tak berdaya ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik modal atau pemilik kekuasaan yang lebih besar.

Secara eksternal, ruang partisipasi politik masyarakat sebagai subyek utama ”pemanfaat ruang” belum tertata. Akses politik warga sering tidak berjalan karena kemampuan interaktif sangat lemah dari masyarakat dan para pengelolanya. Komitmen politik untuk melakukan kerja sama menjaga lingkungan belum banyak tercipta. Jika pun ada, hanya sebatas ritual politik pada aksi-aksi seremoni. Sementara itu, jika berhadapan pada sisi kepentingan ekonomi yang lebih besar, terjadi pelunakan sikap oleh penguasa wilayah atau institusi lokal dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Sanksi tidak dapat dijalankan sebab mekanismenya hingga kini belum tersusun secara sempurna.

Secara pencitraan, politik tata ruang saat ini adalah negatif. Segala bentuk kejadian bencana alam diidentikkan dengan kegagalan menjalankan fungsi penyelenggaraan tata ruang. Citra penataan ruang harus dipulihkan. Salah satu cara adalah dengan penguatan fungsi dan peran kelembagaan yang jelas dan tegas kewenangannya agar masyarakat dapat percaya akan kemampuan institusi lokal dan nasional untuk mampu mengatasi dan mencegah bencana serta kerugian jiwa dan material yang telanjur semakin menyengsarakan warga.

Yayat Supriatna Pengajar Masalah Tata Ruang di Teknik Planologi– Universitas Trisakti

Belajar Manusiawi Bersama Gajah – Oleh Emil Salim

Minggu, 6 Juni 2010 | 06:27 WIB

Untuk kedua kalinya para prajurit itu menangis. Yang pertama ketika para prajurit anggota tim penggiring gajah dari Air Sugihan ke Lebong Hitam di Sumatera Selatan berhasil memindahkan 232 gajah ke tempat barunya, akhir 1982. Mereka menangis lagi ketika diundang ke Istana dan disalami Presiden Soeharto.

”Mengharukan, mereka yang biasa memegang senapan ternyata bisa menangis,” ujar mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengenang.

Kisah bermula dari telepon Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat yang diterima Emil. ”Pak, gerombolan gajah akan ditembak tentara karena akan melintasi perkampungan.”

Sebenarnya memang bukan salah gajahnya. Rombongan gajah yang rutin ke laut untuk memenuhi kebutuhan garam tubuhnya ketika hendak kembali ke hutan jalurnya sudah terpotong permukiman transmigran.

Kaget mendengar kabar tersebut, hari itu juga Emil Salim menghadap Presiden Soeharto. ”Bapak, ada masalah dengan gajah di Air Sugihan,” lapor Emil.

Presiden langsung mengangkat telepon berwarna merah—pesawat untuk menghubungi siapa pun di mana pun—menelepon Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Daerah (Pangkopkamtibda) Try Sutrisno. Ia memerintahkan pembatalan rencana penembakan.

Kepada Emil Salim, Soeharto meminta gajah dipindahkan. ”Wah, bagaimana caranya? Dalam sejarah dunia belum ada proyek pemindahan gajah,” katanya.

Beruntung, di dalam tim yang dinamai Satuan Tugas Operasi Ganesha itu ada Letkol I Gusti Kompyang Manila dan kemudian menjadi komandan penggiringan. Dia mengusulkan agar tim membuat bunyi-bunyian dari berbagai benda dan alat musik untuk menggiring gerombolan gajah. Tim terdiri dari anggota militer dari Kodam IV Sriwijaya, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, dan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, beberapa transmigran, dan sejumlah tenaga ahli. Total jumlahnya sekitar 400 orang.

Perjalanan sepanjang 70 kilometer itu medannya amat berat. Berupa rawa, hutan, serta sungai yang amat lebar. Belum lagi rombongan gajahnya, yang tiba-tiba tidak mau bergerak sama sekali begitu ada anak-anak gajah yang kelelahan.

Mengikuti proses penggiringan di lapangan, Emil begitu terkesan pada satwa berbadan besar itu. ”Mereka itu berbaris teratur. Yang betina di depan dan di samping rombongan. Di bagian tengah berkumpul semua anak gajah dan di belakang berbaris gajah jantan. Sungguh luar biasa, mereka seperti manusia,” ujar Emil.

IGK Manila di media massa pernah mengatakan, ”Pak Emil sampai 15 kali mengucap kata ’masya Allah’ setiap kali menyaksikan keajaiban perilaku gajah.”

Emil memang mereguk pengalaman luar biasa dalam perjalanan itu. ”Orang berbaris rapat di sekeliling gerombolan gajah liar dan semua tertib berjalan bersama-sama. Sungguh luar biasa,” katanya.

Ketika menyeberangi sungai selebar 60 meter, misalnya, gajah-gajah dewasa berjajar di sungai membentuk jembatan. Lalu anak-anak gajah menyeberang di atas punggung mereka. ”Benar-benar ajaib,” tuturnya.

Tidaklah mengherankan ketika gajah-gajah itu sampai ke tempat tujuan setelah 44 hari berjalan, menjadi momen mengharukan. Bahkan juga bagi para prajurit penggiringnya. ”Semua menangis. Ternyata kita belajar menjadi manusia dari gajah,” kata Emil. (nes/isw)

Banjir dan Pesan Alam

Kamis, 4 Maret 2010 | oleh Abun Sanda

Dari banyak provinsi yang memiliki pemandangan alam sangat indah, dua di antaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kemasyhuran alam kedua provinsi itulah yang selalu mengundang kekaguman wisatawan dalam dan luar negeri. Kolumnis MAW Brouwer pernah menulis dengan jenaka, Tuhan menciptakan Jawa Barat tatkala tengah tersenyum.

Akan tetapi situasi sekarang memang sudah jauh berubah. Kedua provinsi itu, untuk sebagian memang masih sangat elok dan subur, tetapi di bagian lain, sudah gundul. Hutan ditebang oleh manusia yang sesuka hati berekspansi. Daerah resapan air dibanguni perumahan. Kawasan yang menjadi paru-paru provinsi, dimusnahkan dan diganti dengan ruko, perumahan dan sebagainya. Adapun kawasan pertanian dikonversi menjadi jalan tol, gedung pemerintah, pabrik dan sebagainya.

Yang pertama-tama terasa adalah kesejukan udara sangat berkurang. Suhu naik beberapa derajat. Pada sekitar 30 tahun silam, Bandung, Malang, Bogor dan Bukittinggi, sekadar menyebut contoh, masih sangat sejuk, kini panas. Warga yang dulu keluar sore dan malam dengan jaket, kini cukup dengan kaos oblong. Warga yang dulu tidur berselimut karena udara dingin, kini harus menggunakan AC karena kepanasan. Inilah beberapa isyarat dari perubahan perilaku alam akibat ulah manusia yang serakah.

Alam tentu tidak bisa disalahkan ketika banjir demikian kerap menghajar sentra permukiman penduduk, bahkan di daerah yang letaknya ratusan meter di atas permukaan laut. Alam pun tidak bisa disudutkan kalau kerap terjadi longsor sebagai akibat pemerkosaan atas kawasan hijau. Terakhir Jawa Barat dan Sumatera Barat yang paling menderita oleh longsor ini.

Manusialah yang bersalah, manusia terlampau loba sehingga kawasan penyimpan air dan penahan longsor diusik-usik. Bayangkan, setahun 1,2 juta hektar hutan (setara hampir dua kali luas pulau Bali) digunduli manusia. Bagaimana alam ini tidak mengamuk?

Di Jakarta demikian halnya. Ada 13 sungai yang mengaliri kota, tetapi lihatlah manusia sendiri yang membuat sungai itu menjadi dangkal dan sempit. Daya tampung sungai terhadap limpahan air hujan turun hingga 80 persen.

Menurut pengamat perkotaan Nirwono Joga, pada tahun 1970 masih terdapat 202 situ (dengan luas 2337,1 hektar) di Jabodetabek. Tahun 2009, jumlah ini kemudian berkurang menjadi kurang dari 180 situ (1.462,78 hektar atau susut 37,41 persen). Di Jakarta, tambahnya, tahun 1970 masih terdapat 50 situ. Tetapi pada tahun 2009 hanya tersisa 16 situ. Ke mana 34 situ itu raib? “Sebagai informasi, kondisi situ di Jakarta kini 50 persen dalam keadaan kritis. Sebanyak 30 persen terancam dan 20 persen masih utuh,” ujar Nirwono.

Ia menambahkan, menurut data KLH tahun 2007, situ di Jabodetabek 68 persen yang rusak , 20 persen baik dan 4,5 persen menjadi daratan. Satu persen lagi situ itu “hilang”. Penyebab sedimentasi, tambah Nirwono, 42 persen. Akibat konversi bangunan 34,9 persen dan yang menjadi tempat sampah 2,4 persen, gulma lima persen dan faktor lain 15,7 persen.

Fakta ini memang sangat mengerikan, tetapi begitulah kenyataannya. Kita tidak bisa lagi hanya berteriak-teriak tentang kerusakan alam. Kita mesti melakukan sesuatu yang konkret, yang tidak saja berhenti merusak alam, tetapi lebih dari itu memerbaiki alam yang dirusak manusia.

Tulisan ini sengaja diketengahkan untuk menggugah publik berhenti menebang pohon, menyetop menimbun situ dan sungai. Publik harus menyudahi aksi pembabatan daerah resapan air. Pemerintah kita lebih suka terjebak pada pernyataan “sudah menanam sejuta” pohon. Tetapi apakah sejuta pohon itu benar-benar ditanami hingga berjumlah sejuta atau setelah ditanami ada yang merawat. Publik tidak pernah diberi informasi tentang hal tersebut. Begitu pula halnya dengan aksi penebangan pohon yang terus berlangsung tanpa ada yang bisa mencegah.

Para pengembang pun seyogyanya lebih selektif membangun. Hindarilah membangun di daerah ruang terbuka hijau, atau di kawasan pusat resapan air. Abaikan ajakan mitra Anda untuk membangun di kawasan tanaman bakau. Sebab kalau terjadi banjir besar dan banyak manusia meninggal, siapa yang bisa dimintai tanggung jawabnya?

Pengembang justru mesti berperan lebih besar untuk membuat kota lebih hijau, teduh dan berudara sejuk. Memang tidak ada aturan tertulis untuk aspek ini, tetapi setidaknya pengembang menunjukkan tanggung jawab moral dengan merawat alam seoptimal mungkin. Kalau alam makin hancur, masyarakatlah yang sengsara, termasuk pengembang.

*) Abun Sanda, pemerhati masalah property

Lingkungan Hidup : Dialog Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh: Sukanda Husin

Setelah 25 tahun diperkenalkan, hukum lingkungan masih belum berjaya menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini. Penyebabnya adalah pengaturan yang belum sempurna, pejabat dan penegak hukum yang tidak becus, kurangnya dana penegakan hukum, sistem peradilan, dan sebagainya.

Dalam mengatasi pengaturan yang belum sempurna, pemerintah RI mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyempurnaan dilakukan dengan cara memperbaiki substansi aturan lama dan memperkenalkan aturan baru, di antaranya pengenalan sanksi administrasi, audit lingkungan, delik formal, hukuman tata tertib, pertanggungjawaban korporasi (corporate crime), peran serta masyarakat, hak gugat lembaga swadaya masyarakat, dan gugatan perwakilan kelas (class action).

Salah satu tujuan penyempurnaan adalah merangsang penegak hukum, masyarakat, dan LSM melakukan fungsi kontrol. Secara khusus masyarakat korban serta LSM diberi kemudahan mengakses keadilan dalam hukum lingkungan yang lebih dikenal dengan citizen’s lawsuit.

Gugatan masyarakat merupakan bentuk penegakan hukum yang mengurangi biaya pemerintah dalam penegakan hukum. Masyarakat dan LSM menyambut kesempatan ini dengan sukacita.

Kemudian masyarakat dan LSM secara bersusah payah menghimpun dana guna bisa mempertahankan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997.

Hasilnya mengecewakan. Terutama tentang prosedur sidang, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menyebabkan biaya keadilan mahal serta memakan waktu yang lama (time and money consuming).

Akhirnya masyarakat korban pencemaran antipati menggunakan lembaga peradilan dalam mencari keadilan. Buntutnya, penegakan hukum oleh masyarakat (citizen’s suit) tidak terlaksana. Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sayangnya, UU ini tidak mengelaborasikan apa yang dimaksud dengan “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Akibatnya, pengadilan melaksanakan acara persidangan seenak hatinya, ada yang dipercepat, ada pula yang diperlambat. Bukan rahasia lagi, ini ditentukan oleh prinsip “ekonomi ala birokrasi Indonesia” (baca: “mau cepat, bayar”).

Suatu hari pada Januari 2006, masyarakat Batu Licin, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang terkenal sebagai petambak ikan kerapu, terkesima karena ikan di dalam tambak mereka mati massal.

Tak mengerti penyebabnya, mereka melapor ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, ternyata ikan mati akibat sejenis polutan yang diduga berasal dari aktivitas PT Aneka Tambang (Antam). Setelah berkonsultasi dengan lawyer, mereka memutuskan menggugat ganti rugi secara gugatan perwakilan kelas (class action) demi menghemat biaya. Salah satu yang dipertanyakan masyarakat kepada lawyer, berapa lama mereka harus menunggu untuk mendapatkan keputusan hakim.

Pengacaranya menjawab, “Kalau tidak ada penundaan dan kejadian istimewa, proses sidang bisa berlangsung sampai enam belas kali sidang atau sekitar 16 minggu atau empat bulan. Tapi, kalau saksi kita dan pihak tergugat banyak, persidangan mencapai 20 atau 24 minggu atau enam bulan.” Ternyata sidang berlangsung sampai setahun, untung saja gugatan petambak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Setelah menang, mereka bertanya lagi kepada pengacara, “Kapan kita menerima ganti rugi dari PT Antam?” Pengacara menjelaskan, “Karena PT Antam menyatakan banding, ganti rugi baru bisa diperoleh kalau kita menang di pengadilan tinggi.”

Dialog berlanjut terus sampai petambak mengetahui bahwa proses memperoleh ganti rugi masih panjang. Sebenarnya, masyarakat Batu Licin sudah tidak punya uang lagi untuk membayar biaya persidangan di pengadilan tinggi. Tapi, karena mereka sudah menghabiskan banyak uang pada waktu sidang di pengadilan negeri, mereka akhirnya berusaha mencarikannya. Petambak ikan yang tidak mengenyam pendidikan hukum akhirnya juga mulai mengerti beberapa jargon hukum. Mereka bertanya lagi, “Kok, memori banding PT Antam belum masuk juga, ya? Padahal pernyataan banding sudah lima bulan lalu.” “Apakah kita tidak bisa mendesak Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya PT Antam menyerahkan memori bandingnya segera?” Kemudian pengacara menulis surat ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tapi pengadilan tak membalas. Panitera secara informal mengatakan sudah sering mengingatkan PT Antam.

Dialog-dialog di atas menggambarkan betapa runyamnya proses mencari keadilan. Lama dan mahal. Hukum acara perdata (HIR dan Rbg) juga tidak mengatur secara terperinci soal penundaan sidang, misalnya berapa kali majelis hakim boleh menunda persidangan untuk satu perkara dan apa alasan yang dapat dibenarkan, juga apakah ketua majelis boleh menunda sidang bila salah satu pihak beperkara atau salah satu anggota majelis tidak hadir.

Absennya pengaturan seperti ini membuat biaya sidang bagi pencari keadilan menjadi mahal. Sebab, penggugat dan tergugat harus membayar uang jalan, transportasi, dan akomodasi pengacara, walaupun sidang ditunda.

Ketentuan tentang waktu penyerahan memori banding oleh pihak yang meminta banding juga tidak diatur. Konsekuensinya, pihak yang meminta banding bebas menunda-nunda penyerahan memori banding.

Tujuannya tentulah untuk mengulur-ulur waktu, agar pihak yang menang perkara atau pihak terbanding tidak dapat segera memperoleh haknya. HIR dan Rbg juga tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk memaksa pembanding segera menyerahkan memori banding.

Dalam hukum lingkungan, ada satu fenomena umum, yaitu penggugat biasanya masyarakat miskin dan tidak berpendidikan, sedangkan tergugat sebaliknya, korporasi yang punya ahli dan uang. Kelebihan inilah yang membuat penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan tidak disukai masyarakat korban, karena korporasi seperti PT Antam bisa mengulur-ulur waktu dan mempengaruhi banyak pihak. Begitu juga yang terjadi dalam kasus pencemaran laut oleh PT Newmont Minahasa Raya di Manado.

Belajar dari pengalaman ini, masyarakat korban pencemaran lain pasti enggan mempergunakan lembaga peradilan untuk memperoleh ganti rugi akibat pencemaran. Mereka ingin uang ganti rugi dibayarkan cepat agar bisa melanjutkan usaha dan hidup mereka. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui citizen’s suit seperti yang dinginkan oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak bisa menjadi realitas.

Akhirnya masyarakat lebih suka berdemo dan mencari perhatian pemerintah untuk memfasilitasi permintaan ganti rugi. Dalam banyak hal, pemerintah biasanya lebih memihak korporasi. Alasannya, korporasi adalah agent of development, penyumbang pajak, dan penyedia banyak lapangan kerja.

Ujung-ujungnya, ganti rugi ditentukan secara semi-sepihak (mediasi semu), seperti dalam kasus lumpur panas Lapindo, Porong, Sidoarjo. Biasanya pemberian ganti rugi seperti ini sangat tidak adil dan semena-mena.

Bila citizen’s law suit tidak jalan, hukum lingkungan akan menemui ajalnya alias mati. Sanksi administrasi tidak jalan karena kurang pahamnya pejabat pemerintah soal prosedur dan bentuk sanksi administrasi. Penegakan hukum melalui sanksi pidana juga tidak bisa diharapkan. Masalahnya, polisi dan jaksa lebih memprioritaskan kasus illegal logging atau narkoba ketimbang kasus lingkungan.

Dialog penegakan hukum lingkungan berlanjut dalam ruang kuliah fakultas hukum antara mahasiswa dan profesor. “Kenapa HIR dan Rbg-nya tidak diubah?” tanya salah seorang mahasiswa fakultas hukum kepada profesornya.

Berhubung profesornya seorang guru yang beraliran keras, dia menjawab, “Ini adalah dosa dan kesalahan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Mereka lebih berlomba-lomba membuat undang-undang baru dengan cara studi banding ke luar negeri ketimbang memantau pelaksanaan undang-undang yang sudah ada.” Seharusnya, DPR RI memprioritaskan perbaikan pengaturan hukum acara perdata. Barulah masyarakat bisa merasakan peradilan yang “sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”.

URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/2007/11/22/Opini/krn,20071122,73.id.ht

Leave a comment »

Kajian Hukum – Gugatan Class Action di Mandalawangi, Garut

TUGAS PAPER KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
(CLASS ACTION)

KAJIAN HUKUM
GUGATAN CLASS ACTION
Tanah Longsor di Mandalawangi Garut

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2006

Kajian Hukum Gugatan Class Action
(Tanah Longsor di Mandalawangi Garut)

PENDAHULUAN
• Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat). Hal tersebut dapat kita lihat didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, butir 1, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dalam negara hukum hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasar norma obyektif yang mengikat kedua pihak baik yang memerintah dan juga yang diperintah. Hak-hak dan kewajiban warga negara juga diatur oleh hukum dan harus dijamin serta dilindungi pemenuhannya.
Hukum di Indonesia dituntut agar mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hak dan atau kewajiban oleh pihak lain. Selain itu hukum harus mampu menyediakan sarana yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dituntut untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan publik, kebutuhan dalam hal perlindungan terhadap hak-haknya.
Perkembangan hukum di negara Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum acara perdata salah satunya ditandai dengan di implementasikannya prinsip-prinsip class action yang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum common law kedalam system peradilan di Indonesia. Pada tahun 1997, melalui UU UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), di Indonesia diperkenalkan mekanisme pengajuan sengketa lingkungan hidup ke pengadilan secara perwakilan, yakni dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok (Class Representative) mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak (Class Members), yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Class action yang dikembangkan di Indonesia timbul karena masalah Lingkungan Hidup yang terjadi, akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Para pembuat UUPLH mungkin coba menerapkan class action agar dapat menekan laju kerusakan Lingkungan yang terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.
Gugatan Perwakilan atau yang lebih dikenal dengan Class Action di negara-negara common law, merupakan lembaga penyelesaian sengketa perdata baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia, oleh karena itu dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penerapannya dan perangkat hukumnya. Hal ini coba di antisipasi dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action), walaupun dapat dikatakan masih sangat sumir untuk dapat mengatur prosedur class action. Hal ini ditutupi dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum di Indonesia.
Menurut penelitian gugatan class action masih belum begitu dikenalnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari minimnya kasus class action yang terjadi di Indonesia, yang berkaitan dengan laju kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis coba mengkaji, Gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut (2003), yang telah diputus kasusnya di tingkat PN, PT, dan sekarang sedang berjalan di tingkat Kasasi. Kajian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis.

• Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut :
1. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut Perma No.1 Th. 2002.
3. Perkembangan prosedur class action dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Perma No.1 Th. 2002 di Indonesia dan kaitannya dengan pelestarian Lingkungan di Indonesia.

• Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Class Action.

• Manfaat
Manfaat kajian ini untuk memperdalam pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan Class Action.

KASUS POSISI

“Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor.
Pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan (class action) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang bertindak untuk dan atas nama para korban longsor gunung Mandalawangi, Garut.
Dan pada 4 September 2003, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, mengabulkan gugatan perwakilan yang diajukan para korban longsor Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Dedi Subandi memutuskan pihak Perhutani sebagai tergugat I harus membayar biaya rehabilitasi hutan dan lahan di Gunung Mandalawangi sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, Perhutani juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 10 miliar.”

Kasus tersebut diatas adalah kasus sengketa tentang lingkungan hidup. Penggugat dalam kasus tersebut adalah 275 warga yang diwakili oleh sembilan kelompok dan didampingi oleh tim advokat, pengacara, dan penasehat hukum. Dengan demikian para penggugat yang mengajukan gugatan adalah manusia dan badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung menjadi korban akibat tanah longsor yang terjadi tanggal 28 Januari 2003 di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para tergugatnya adalah :
1. Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Utara No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT II.
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Kuhutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT III.
4. Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Diponogoro Bandung, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT IV.
5. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Garut Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan Garut, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT V.

Dalam surat gugatannya juga secara tegas diajukan Gugatan Perwakilan (Class Action) sebagaimana diatur dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi dalam 9 sub-sub kelompok, dan mendapat kuasa dari seluruh warga yang diwakili tersebut.

PEMBAHASAN
Class Action dalam aturan hukum Indonesia :
1. Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.

Defenisi Class Action
Menurut Penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 Psl.37 a.1, Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2002 pasal 1a., suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Unsur-unsur Gugatan class action tanah longsor Mandalawangi Garut yang terkandung di dalam kedua aturan hukum tersebut adalah:
• Tuntutan yang disebabkan karena adanya perusakan Lingkungan Hidup.
Hal ini dibuktikan dengan hasil penyelidikan Direktorat Vulkanologi, salah satu faktor penyebab longsornya gunung Mandalawangi, yaitu : Adanya perubahan tata guna lahan bagian atas bukit dari tanaman keras/hutan ke tanaman musiman. Pengajuan gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung jawab pihak pengelola hutan di Gunung Mandalawangi, lokasi asal muasal terjadinya longsor. Kelalaian itu antara lain bisa dilihat dari rusaknya sebagian hutan di sekitar Gunung Mandalawangi seluas 293 hektar, di antaranya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani Garut. Selain gundul, ada lima hektar kawasan hutan di lereng Gunung Mandalawangi yang telah beralih fungsi menjadi kebun tembakau, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Padahal, sebagai kawasan lindung terbatas, selain itu, sejak agustus 2002, pihak Administratur Perum Perhutani Garut Supena Bratamiharja mengungkapkan mengetahui ada delapan titik longsor di area kawasan lindung terbatas Gunung Mandalawangi. Namun, data tentang titik-titik longsor-yang kemudian menjadi awal bencana longsor itu-tidak diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut ataupun kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Mandalawangi. Hal inilah yang menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT I (direksi Perum Perhutani Jawa Barat) yang tidak menghiraukan kelestarian lingkungan dan ekosistem serta tata guna lahan sebagaimana mestinya. Dasar hukumnya Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 a.1 “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

• Wakil Kelompok (Class Representatif).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal1 b. Adalah “satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya”. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. Dalam kasus ini yang berperan sebagai class representatif adalah perwakilan dari 9 (sembilan sub-sub kelompok) yang berjumlah 9 orang.

• Anggota Kelompok (Class members).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan”. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. Dalam kasus ini yang berperan adalah 1.679 jiwa, warga yang menjadi korban tanah longsor Mandalawangi Garut.

• Adanya kerugian yang nyata-nyata diderita.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian…”. Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan Class Action. Dalam kasus ini, korban tanah longsor mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil, yaitu :
a. Korban jiwa meninggal :20 orang
b. Yang belum ditemukan : 1 orang
c. Rumah hancur :165 buah
d. Rumah Rusak Berat : 67 buah
e. Rumah Rusak Ringan : 44 buah
f. Rumah terancam longsor susulan :104 buah
g. Madrasah :2 buah
h. Kebun :25 Hektar
i. Sawah :70 Hektar
j. Kolam : 1 Hektar
k. Ternak Domba :150 Ekor
l. Ternak Ayam dan Itik :5000 Ekor
m. Ikan :3000 Kg

• Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.2 b. “Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. Dalam hal ini kesamaan yang terjadi adalah pihak penggugat secara keseluruhan sama-sama dirugikan akibat tanah longsor yang terjadi di mandalawangi garut. Bencana itu didugat timbul karena kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan para tergugat.

Unsur-unsur diatas dapat membuktikan bahwa kasus penggunaan prosedur class action dalam kasus class action di mandalawangi garut, tepat. Class action sebagai prosedur penyelesaian sengketa menimbulkan akses keadilan kepada masyarakat terbuka, dan membuat perkara menjadi lebih ekonomis.

Manfaat Class Action
a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy)
b. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
c. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification).
d. Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.

Persyaratan-persyaratan mengenai Gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan PERMA No. 1 Tahun 2002:

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan”. Dalam kasus gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut, kepentingannya menyangkut 376 KK, yang terdiri dari 1769 jiwa penduduk yang menjadi korban tanah longsor. Apabila semua korban mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, tentu tidaklah efektif, selain itu apabila menggunakan penyelesaian sengketa melalui penggabungan perkara (komulasi) juga tidaklah efektif, karena dari segi administrasi tidaklah efektif apabila pengadilan harus memberitahukan dan memanggil seluruh korban tersebut secara sendiri-sendiri. Berdasar uraian diatas sangatlah tepat menggunakan penyelesaian melalui prosedur class action. Oleh karena itu dalam kasus ini penggugat hanya berjumlah 9 orang dalam surat gugatannya sebagai class representatif, dan tidak menyebutkan seruh class members, karena tidaklah efektif dan efisien.

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam kasus ini question of fact adalah sama-sama menjadi korban tanah longsor yang diduga akibat dari kelalaian pihak tergugat, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu gugatan didasarkan karena diduga adanya pelanggaran terhadap UUPLH dan UUK.

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.). dalam kasus ini pihak Penggugat secara keseluruhan (class members dan class representatif) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsu maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat.

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No.1 Th.2002 c. “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Kelayakan wakil kelompok juga bisa dilihat dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a) Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
b) Memiliki bukti-bukti yang kuat;
c) Jujur;
d) Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
e) Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
f) Sanggup untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Dari ke empat persyaratan tersebut semuanya menurut saya telah terpenuhi, dan keputusan PN bandung menerima gugatan tersebut sudah tepat. Dalam kasus ini juga telah diputus oleh PN Bandung, dengan memenangkan gugatan para penggugat. Walaupun sampai sekarang kasus nya masih berjalan sampai tingkat kasasi. Tindakan yang dilakukan para tergugat tersebut dikategorikan oleh para penggugat dan hakim PN Bandung dalam putusannya sebagai tindakan yang melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian bagi penggugat. Putusan yang memberikan harapan baru agar para perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup baik secara langsung dan tak langsung untuk lebih bersikap hati-hati, dan tidak mengulangi atau mencoba melanggar hukum lagi. Meskipun kasus ini sekarang masih berjalan di tingkat kasasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Diterapkannya prosedur Class Action dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu kemajuan dalam lapangan hukum acara perdata, kebutuhan akan suatu prosedur yang dapat membuka akses dalam mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya untuk publik adalah tujuan utamanya. Dalam dictum pertimbangan Perma No.1 Th. 2002 disebutkan bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini diwujudkanlah suatu jalan keluar dengan Gugatan Perwakilan (Class Action)
Namun prosedur class action haruslah lebih dikembangkan agar perlindungan hukum kepada publik menjadi lebih efektif dan efisien, dan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diwujudkan.
Pentingnya class action dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan efek jera yang ditimbulkannya, dilakukannya prosedur class action dapat merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong untuk lebih bersikap hati-hati (Behaviour Modification). Hal ini terjadi karena mudahnya akses masyarakat yang merasa membutuhkan keadilan menjadi terbuka. Walaupun sampai sekarang kasus diatas masih berjalan di tingkat kasasi, dan belum mendapatkan titik terang. Akses terhadap keadilan ini juga dijadikan lebih efektif dan efisien dalam menuntut keadilannya. Manfaat yang mempunyai peranan cukup penting bagi pelestarian lingkungan di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan tertinggi di Dunia.

Saran
Dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam pembuatan UU (legislatif) seharusnnya membuat RUU tentang aturan acara dalam prosedur class action, hal ini dikarenakan semakin banyaknya gugatan melalui prosedur class action ini. Memang kekurangan dalam prosedur class action ini ditutupi dengan aturan yang berlaku dalam hukum perdata umum. Tetapi sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diatur agar asas legalitas dapat diwujudkan. Dengan terwujudnnya asas ini maka memperkecil ruang gerak para mafi peradilan. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia sebaiknnya memiliki peradilan yang terpisah dengan lingkungan peradilan lain, mengingat berlarut-larutnya penyelesaian pada setiap kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kasus ini, yang telah memakan waktu hamper 5 tahun, dan belum memperoleh keputusan final.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sundari. 2002. Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Penerbitan Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet
PPK.com (Program Pengembangan Masyarakat)
icw.org (Indonesia Coruption Watch)
Pikiran Rakyat Cyber Media.com
hukumonline.com
kompas.co.id

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Comments (5) »

Tinjauan Umum Class Action

Pengantar Gugatan Masyarakat

Perkembangan Class Action Secara Global

Sejarah perkembangan class action (gugatan perwakilan) pertama kali dikenal di Inggris, pada awal abad ke-18. Sebelum tahun 1873, penerapan class action di inggris hanya diperkenankan pada Court of Chancery. Kemudian sejak tahun 1873 barulah class action dapat digunakan di Supreme Court, dengan diundangkannya Supreme Court Judicature Act di Inggris.

Pada perjalanannya, class action kemudian dikembangkan di Amerika Serikat (berkembang dengan pesat), Kanada, Australia, berdasarkan konsep yang dikembangkan pada awal abad 18 di Inggris tersebut.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, di AS class action diterapkan dalam hukum perdata. Gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat (injuction). Peranan class action, penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut kerugian terhadap a mass of people di pedesaan, yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.

Tonggak penerapan pertama kali class action dalam sengketa lingkungan di AS adalah sewaktu terjadinya kasus lingkungan Santa Barbara Oil yang menimbulkan pencemaran laut akibat pemboran minyak. Pada kesempatan tersebut warga masyarakat menggugat pengusaha secara perdata. Di AS tidak dipersyaratkan lagi penggugat mempunyai kepentingan privat (sebagai pihak yang dirugikan secara nyata/ langsung). Kepentingannya timbul sebagai member of the public.

Gugatan perdata Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »