Archive for Oktober, 2010

GiLa, KPK bedakan korupsi “KeciL dan Besar”

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Susanto Ciptadi dalam seminar Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lampung (27/10/2010), menunjukkan film dokumenter yang mereka ambil di beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bandar Lampung yang melakukan pelayanan publik.

Dalam film yang mereka ambil melalui kamera tersembungi tersebut, terungkap beberapa penyimpangan dalam pelayanan publik. Satu scene film menggambarkan pengakuan seseorang yang melakukan pembulatan pembayaran retribusi pada Dinas Perhubungan (Dishub) Bandar Lampung.

Scene lain memperlihatkan ruangan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung yang belum memiliki loket. Serta, transaksi pembayaran berlebih pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung.

“Itu (adegan dalam film) masih dugaan terjadi korupsi. Adegan dalam film tersebut kami anggap sebagai korupsi kecil,” ungkap Eko.

Iklan

Leave a comment »

Benih Gayus-isme di Provinsi Lampung 1

Pagi ini (tanggal 27 Oktober) saya membayar pajak kendaraan bermotor saya di Kantor pelayanan cabang Mal Kartini Lampung. Pembayaran tersebut memang berjalan dengan cepat, kurang lebih hanya berlangsung selama 3 menit saja.

Namun ada suatu keganjilan, sebab ketika dalam perjalanan pulang saya baru menyadari bahwa jumlah uang yang diminta oleh petugas berbeda dengan yang tertera di STNK. Perbedaanya adalah Rp. 4.000.

Ketika saya bertanya kepada seorang teman ia menjawab bahwa, “mungkin itu untuk uang pembelian plastik pembungkus STNK”.

Padahal saat pembayaran, petugas tidak pernah menawarkan kepada saya untuk membeli plastik atau tidak.

Lho, kenapa seolah saya didesak untuk membayar plastik STNK tanpa sepengetahuan saya. Seolah-olah penjualan plastik STNK tersebut adalah suatu kewajaran.

Coba dicermati, apakah hal tersebut merupakan salah satu benih-benih Gayus-isme yang nantinya semakin lama akan semakin besar, dan semakin merugikan masyarakat. Tindakan tersebut layak disamakan dengan tindakan Korupsi (Pemerasan oleh PNS) dan/ atau bentuk penyalahgunaan wewenang.

Bayangkan saja, apabila ada 10.000 orang pembaya pajak kendaraan bermotor, tentunya jumlahnya akan menjadi tidak wajar (Rp.40.000.000) sebagai wujud rasa terima kasih dan/ atau bentuk kesukarelaan liar lainnya.

Kebudaayaan “kotor” sebagaimana disebutkan, tidak dapat ditoleransi keberadaanya.

Sebelumnya, harapan saya apabila hal seperti ini diungkap, janganlah para penguasa berbalik menghimbau (mengembalikan kepada masyarakat) untuk tidak memberikan uang kepada para petugas terkait. Hal itu sama saja seolah memberikan legetimasi kepada aparaturnya, bahwa itu adalah suatu kewajaran.

Apabila pemerintah mau adil, maka pemerintah harus bertindak tegas, berupa peryataan yang menjamin bahwa berbagai pungutan/ biaya liar yang terjadi dibidang administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh PNS akan dikenakan sanksi pemecatan.

Hal ini suatu kewajaran tentunya, mengingat tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa, yaitu korupsi

Kalau tidak, apabila pemerintah menganggap pentingnya penampilan Plastik pembungkus STNK, maka pemerintah dapat menetapkan berapa sesungguhnya harga plastik pembungkus STNK yang harus dibayar oleh masyarakat.

Bahkan bila perlu, pemerintah dapat menyeragamkan plastik, dan menulis harga sebenarnya di plastik stnk tersebut.

Leave a comment »

Realisasi Perlindungan Mayarakat Lokal Hutan

Niatan positif Wakil Presiden Boediono, yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal di sekitar hutan dalam proyek kerja sama pengelolaan hutan (REDD) menimbulkan harapan indah bagi masyarakat sekitar hutan (20 Oktober 2010).

Namun, mengingat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan penilaian satu tahun pemerintahan Yudhoyono, yang intinya mengenai ketidakberdayaan penguasa negeri ini merealisasikan penyelesaian dari berbagai peryataan yang telah dikeluarkan, menghadirkan reaksi sikap pesimistis akan terealisasinya peryataan Wapres tersebut.

Kenyataannya, fakta-fakta yang ada semakin mendukung penilaian ICW tersebut yaitu, terjadinya konflik Hutan Kemenyan yang selama ini dikelola warga Desa Sipituhuta dan Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terancam hilang akibat pemberian konsesi oleh Menteri Kehutanan kepada koorporat.

Selain itu, adanya peryataan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Merauke Albert Moiwend yang menyatakan bahwa masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke. Mereka baru sadar setelah pemerintah dan pengusaha perlahan-lahan mengambil dan menguasai lahan milik masyarakat asli Merauke.

Seandainya penguasa negeri ini memang menghendaki perlindungan masyarakat adat dan atau sekitar hutan, hal tersebut haruslah direalisasikan dengan tindakan konkrit dan adil bukan dengan mengagambarkan angan-anagn semata.

Tergerusnya Hak Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal dapat disebut pula dengan sebutan masyarakat sekitar hutan, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat. Peranan serta hak-hak masyarakat lokal selama ini memang umumnya selalu termarginalkannya dalam upaya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan selama ini. Bahkan dalam beberapa kasus cenderung menghilangkan dan menindas hak-hak masyarakat lokal tersebut.

Ketidak-adilan dalam pengelolaan hutan yang telah terjadi sejak jaman orde baru itu menjadi masalah kronis yang tak kunjung terselesaikan.

Kemudian sejak awal orde reformasi, MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itu, telah mengamanatkan kepada pemerintah melalui Tap MPR No IX/MPR/2001 untuk segera menyelesaikan berbagai konflik seputar pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya jaminan terhadap perlindungan hak masyarakat lokal/ adat.

Tetapi setelah lebih dari satu dasawarsa berjalannya orde reformasi, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal tersebut belum mampu untuk diwujudkan. Terbukti dengan semakin meningkatnya angka konflik seputar pengelolaan hutan antara masyarakat lokal dan pemerintah serta pengusaha pada umumnya.

Fakta terakhir yang terungkap yaitu, pada pertengahan Oktober lalu terungkap dalam pertemuan antara komunitas masyarakat adat Kalimantan dan orang asli Papua dengan Redaksi Kompas, bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah justru abai dan cenderung represif ketika masyarakat asli menolak atau menuntut penghentian eksploitasi yang dicanangkan secara sepihak oleh pemerintah.

Keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya telah diakui dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia. Pengakuan dan penghormatan Konstitusi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tergambar dengan jelas disana.

Selain itu, pengakuan tersebut juga tertuang dalam berbagai Undang-Undang antara lain, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang tentang Kehutanan (UUK), UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sumber Daya Air (UUSDA), UU tentang Perkebunan, UU tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Sedangkan perlindungan terhadap masyarakat lokal ada di dalam UU 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Salah satu ketentuanya menjelaskan bahwa, masyarakat sekitar hutan yang telah lama menjadikan hutan di sekitarnya sebagai penopang hidup mereka, memiliki hak dan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pengelola dan mengelola hutan tersebut daripada masyarakat pendatang dan atau para pengusaha HPH.

Dalam lingkup Nasional dan Internasional dituangkan dalam UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberikan jaminan terwujudnya hak bagi setiap orang atas standar kehidupan yang layak seperti terpenuhinya pangan, sandang, dan papan. Hak ini menyiratkan spirit dalam memberikan jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin pada umumnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan (PUU) tersebut merupakan bukti akan eksistensi keberadaan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan yang tidak terbantahkan.

Namun seiring berjalannya waktu, hak yang telah ditegaskan tersebut cenderung semakin dikaburkan dan terlindas keberadaanya.

Ketidakmampuan atau keengganan pemerintah daerah untuk menetapkan keberadaan serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan melalui peraturan daerah (perda) merupakan salah satu indikasi dilegalisasinya penindasan terhadap hak-hak tersebut selama ini.

Bahkan, berdasarkan data Komnas HAM tahun 2006, dari 20.000 jumlah masyarakat hukum adat di negara Indonesia, hanya tiga yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Perda.

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Lokal
Kewenangan “dikresi” pemerintah daerah dalam menetapkan perda mengenai keberadaan masyarakat adat/ sekitar hutan terbukti telah gagal.

Ketergantungan terhadap “goodwill” pemerintah dan pemerintah daerah, malahan cenderung semakin mengurangi dan bahkan menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat tersebut. Lemahnya posisi masyarakat sekitar hutan/ adat dalam menentukan kebijakan pengelolaan hutan semakin memudahkan oknum aparat pemerintah menindas hak-hak masyarakat sekitar hutan/ adat.

Ketiadaan penentuan skala prioritas kebijakan serta kaburnya pemahaman mengenai kepentingan umum menjadi “senjata ampuh” untuk mengabaikan hak-hak tersebut oleh kebijakan pembangunan sektoral lainnya.

Sedangkan, Departemen Dalam Negeri kenyataanya juga tidak mampu membuat kebijakan untuk mengarahkan aparatur Pemda agar menetapkan keberadaan masyarakat lokal di daerahnya masing-masing.

Ironisnya, jeritan dan keluhan yang ada hanya dianggap sebagai angin lalu tanpa adanya upaya pencarian jalan keluarnya oleh pemerintah.

Padahal apabila ada kesediaan untuk berdialog secara jujur dan terbuka tentu segala permasalahan akan terselesaikan. Namun kecenderungan yang ada adalah adanya tekanan oleh salah satu pihak yang kuat bersama aparat bersenjatanya kepada pihak yang lemah.

Belajar dari permasalahan tersebut, maka ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertama, pemerintah pusat haruslah memberikan suatu rancangan kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah yang memuat prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan hukum yang jelas dan tegas, dalam menjamin hak-hak masyarakat lokal.

Tanpa adanya acuan tersebut, maka langkah yang kedua “pamungkas” adalah dibentuknya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat lokal yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat adat.

Pembentukan RUU ini terkait tersisihnya hak-hak masyarakat lokal oleh keberadaan Undang-Undang Sektoral lainnya. Dengan begitu, peluang mengikis hak-hak masyarakat lokal melalui berbagai kebijakan sektoral dan departemental seperti kasus Hutan Kemeyan di atas, tidak akan terjadi lagi.

Senada dengan itu Jimly Ashidiqie menyatakan bahwa, jika penentuan hidup mati suatu masyarakat hukum adat diserahkan sepenuhnya pada kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, akan besar resikonya. Sebab, dalam beberapa kasus, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat seringkali melintasi batas-batas wilayah administratif kabupaten/kota, bahkan provinsi yang potensial menimbulkan konflik. Selain itu, tanpa adanya pedoman substantif dan menyeluruh, nanti dapat terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat hanya karena beda penafsiran yang dilakukan pemerintah daerah.

Kedua langkah tersebut adalah langkah awal yang konkrit. Langkah tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah tidak hanya mampu memberikan impian semata, namun juga mampu merealisasikan segala impian dan harapan masyarakat Indonesia (**).

Leave a comment »

Kantor Polisi, Menyeselaikan ataukah Menjadi Masalah

Kantor Polisi, Menyeselaikan ataukah Menjadi Masalah

Tulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengantisipasi apabila kejadian serupa terjadi kepada para pembaca, khususnya di daerah Luar Pulau Jawa.

Pembaca di wilayah Lampung dan sekitarnya akan mampu memahami adanya jargon yaitu, “jalan sama sobat yang kerja jadi Polisi, paling aman lho…”. Jargon tersebut ditujukan sebagai dampak komulatif dari sikap dan perilaku aparat kepolisian di daerah saya, Lampung. Anda akan mengenali aparat kepolisian walaupun tidak menganakan seragam, antara lain melalu kendaraan (RX king cs..), cara berkendara, penampilan, dan cara berbicara yang agak kepalembang-palembangan getooohh.

Ayooo, Selesaikan Di Kantor Polisi!

Siang itu, karena emosi yang tak terkendali saya terpaksa harus berurusan dengan seorang lelaki yang berperawakan tinggi dan gagah (mirip-mirip aparat polisi gitu deh).

Si pria gagah bersama pasangan betinanya tersebut menghampiri saya dan kemudian berkata, “Mas tadi anda berbicara apa?, kalau anda ada masalah mari kita selesaikan di kantor polisi saja!”, kata si pria gagah.
Jawab saya, “Lho, emang ada apa Mas!”, dengan sedikit kaget tentunya.

Pada intinya pria gagah tersebut coba menintimidasi dan memaksa saya agar mengakui bahwa, saya telah berkata kotor kepada dirinya dan sang betinanya, lalu kemudian ingin membawa saya ke kantor polisi agar dapat diselesaikan disana.

Nah…., permasalahannya, kenapa saya harus pergi ke kantor polisi??, Apakah disana dapat menyelesaikan semua persoalan?. Lagian permasalahan tersebut terjadi karena si pria gagah dan kekasihnya saja yang merasa ada masalah, lantas saya tidak. Lho, mengapa saya seolah digiring untuk ikut pergi ke kantor polisi ??…

>Tettewww…., halaahhhh berbagai tunggakan kasus korupsi, curanmor, dan kejahatan lainnya saja menggunung dan berjamur disana.<

Banyaknya pertanyaan saya, membuat pria gagah dan kekasihnya tidak mampu berkata lagi. Dan setelah itu mengomel “bau” dan setelah ituk mereka berdua pergi berlalu meninggalkan saya.

Setelah kejadian tersebut, saya sedikit curiga kenapa seolah “harus ke kantor polisi”, sambil menggaruk kepala saya coba menganalisisnya…

Setelah dianalisis, timbul pertanyaan dari pikiran buruk saya, jangan2 kalo ke kantor polisi, bukannya menyelesaikan masalah, malah akan mendatangkan masalah bagi saya!!!, Terus pertanyaan pentingnya adalah, emang setelah tiba di kantor polisi, apakah si pria gagah dapat “menang” dan menzolimi saya yah?!!!

Pikiran buruk ini tentunya bukan tanpa alasan, mengingat sikap dan perilaku oknum-oknum aparat kepolisian di daerah saya. Sebelumnya teman saya juga pernah mengalami kejadi serupa dengan saya, namun teman saya tersebut berurusan dengan seorang polisi yang berseragam.

Kemudian, Untungnya pula, saya kebetulan saya sedikit mengerti tentang hukum (Maklum saya adalah lulusan fakultas hukum salah satu universitas terbaik di Indonesia, wakakakakkk).

Memang karena keterbatasan kemampuan saya tidak berpikir sendiri, namun bertanya kepada senior saya yang dulunya satu fakultas dengan saya (hihihi, saya agak telmi sih). Pertanyaanya, apa yang akan terjadi seandainya saya ikut ke kantor polisi saat itu???.

Jawabannya sangat mencengangkan. Pertama, apabila si pria gagah tersebut ternyata seorang polisi, karena teman satu korps maka layak diduga nantinya penilaian oknum-oknum aparat kepolisian akan tidak akan adil atau tidak berimbang (saya dizolimi sebagai pihak yang salah).

Kedua, yang lebih parahnya lagi nihh, saya melupakan bahwasanya polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan selama 24 jam. Apabila benar si pria gagah adalah aparat kepolisian, maka oknum-oknum aparat kepolisian tersebut tentu tidak akan sungkan untuk secara sepihak memproses kasus saya, dan saya akan dinyatakan sebagai pihak yang diduga bersalah. Kelanjutannya, tentunya saya akan ditahan!.

Nah setelah adanya dugaan, wewenang penahanan inilah yang kemudian menjadi senjata untuk mengintimidasi saya, agar mengakui kesalahan, yang tentunya tidak saya perbuat (hehehehe, intimidasi tuh akan berpengaruh kalau saya tidak kuliah di FH salah satu universitas terbaik, wkakakakakkaaak).

Ya ampun, itu kan namanya Zolim…, tapi sayang, si pria gagah kagak tau kalau saya adalah lulusan dari salah satu fakultas hukum terbaik. Hahahaha…, baru kali ini saya mampu berbangga diri, merasa lebih pintar di bidang hukum daripada orang lain (si pria gagah). Ni namanya kekuatan kebenaran….

Leave a comment »

Pentaatan Hukum Lingkungan dan Peruntukan Sumber Daya Alam

Peristiwa pembakaran puluhan perumahan masyarakat yang terjadi Kualakambas dan kualasekapuk pertengahan Juli 2010 yang lalu, tentunya menimbulkan keperihatinan akan upaya penegakan hukum yang menjauh dari fungsi hukum dari kemanfaatan masyarakat berupa sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana tidak, mengatasnamakan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAH) tindakan aparat Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) bersama Kepolisian Daerah Lampung telah mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kehidupan 700-an masyarakat Kualakambas dan Kualasekapuk, baik tempat tinggal, mata pencaharian, serta kehidupan sosial budaya.

Penegakan Hukum Lingkungan
Kawasan konservasi TNBBS, benda cagar budaya, dan berbagai unsur sumber daya alam seperti air, tanah dan udara adalah merupakan beberapa obyek perlindungan hukum lingkungan.

Hukum Lingkungan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur manusia dan perilakunya yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif tersebut, seperti tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan air, udara, dan tanah, serta berbagai hal terkait di bidang konservasi, penataan ruang, perlindungan cagar budaya serta aspek-aspek lain yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan hidup termasuk di dalamnya peristiwa pembakaran di TNBBS.

Karena itu, penegakan hukum lingkungan berbeda dengan penegakan hukum di bidang ekonomi, pidana, perdata, dan bidang-bidang hukum lainnya.

Menurut Koesnadi bahwa yang utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah melalui upaya penaatan (compliance), yakni melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mentaati berbagai ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Karena itu, pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat preventif adalah suatu keutamaan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Esensi pentaatan hukum lingkungan tersebut bersumber dari fungsi keberadaan lingkungan hidup (khususnya sumber daya alam) sebagai obyek hukum lingkungan yang harus dilestarikan fungsinya dan sekaligus sebagai sumber daya yang diperuntukkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Dengan kata lain, hak rakyat indonesia berupa kesejahteraan hidup sebagai pemilik sumber daya alam sejajar dengan obyek hukum lingkungan seperti keberadaan kawasan konservasi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan
Peranan sentral pemerintah sebagai pemegang kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah jembatan untuk menghubungkan antara hak kesejahteraan masyarakat dan terjaminnya keberadaan kawasan konservasi.

Hal tersebut selaras pula dengan salah satu prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni mewujudkan keadilan inter dan antar generasi.

Prinsip tersebut di satu sisi menghendaki perlindungan kawasan konservasi sebagai jaminan bagi generasi akan datang untuk memenuhi kehidupannya. Namun di lain sisi, negara juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat generasi yang sekarang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dan pengelolaan yang mampu menjamin distribusi pemanfaatan sda secara berkeadilan agar jaminan kesejahteraan seluruh masyarakat baik generasi sekarang dan yang kan datang dapat terwujud.

Ketidakmampuan pemerintah untuk membuat perencanaan dan pengelolaan yang mampu menjamin distribusi pemanfaatan sda secara cermat merupakan akar masalah terjadinya berbagai konflik sda.
Keyataannya sampai saat ini, distribusi pemanfaatan sda khususnya hak pemanfaatan lahan, sebagian besar hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat dengan konsesi lahan puluhan ribu sampai ratusan ribu hektar. Kepala BPN Joyo Winoto bahwa 56 persen aset negeri ini hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.

Ketidakberdayaan, keengganan, dan/atau bahkan “keinginan” pemerintah akan sangat mempengaruhi terwujudnya keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

Pemerintah haruslah mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat kualakambas dan kualasekapuk yang memiliki hak atas kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut dapat salah satunya dicapai melalui pemberian hak pengelolaan dalam pemanfaatan sda.

Apabila kenyataanya tidak terdapat pilihan lain untuk mempertahankan kehidupannya, maka warga Kualakambas dan Kualasekapuk dalam rangka mempertahankan keidupannya tidak memiliki pilihan selain merambah dan bertempat tinggal di kawasan TNBBS.

Karena itulah sangat diperlukan penyelesaian yang komprehensif dengan mempertimbangkan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang sekarang dan juga yang akan datang. Penegakan hukum yang represif seperti pembakaran pemukiman warga di TNWK merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang bersifat instan, insidental, komensalis, parsial, dan sektoral.

Pada satu sisi memberikan perlindungan terhadap generasi akan datang, namun di lain sisi adalah bentuk pengingkaran terhadap jaminan kesejahteraan rakyat bagi generasi sekarang.

Peristiwa pembakaran itu membuktikan bahwa negara melalui aparatur pemerintahnya, telah mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Karena itulah Koesnadi lebih lanjut menegaskan, bahwasanya penegakan hukum lingkungan di kawasan konservasi tidak selesai hanya dengan mempertahankan keberadaan kawasan konservasi dari para perambah hutan, namun penting untuk dipikirkan dan diberikan solusi mengenai alih tempat tinggal, pekerjaan, serta kehidupan sosial budaya yang baru bagi para perambah hutan. Tujuannya tidak lain untuk menjamin agar para perambah tidak kembali merambah hutan.

Penyelesaian “Win-Win Solution”
Aparat penegak hukum selayaknya menghindarkan diri dari klaim, bahwa penegakan hukum yang dilaksanakannya “paling benar” atau sudah sesuai prosedur PUU yang berlaku.

Apabila aparat penegak hukum berpegang bahwa metode penyelesaian yang dilakukannya bukanlah yang terbaik, maka kemungkinan adanya solusi lain yang lebih baik dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi akan terbuka lebar.

Apabila pemerintah mau bersikap terbuka, maka peran serta masyarakat, baik akademisi, tokoh agama, masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya akan dapat dilaksanakan. Dengan begitu upaya untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik akan dapat diwujudkan. Lebih lanjut, karena solusi yang diwujudkan merupakan kesepakatan bersama, maka solusi yang dilaksanakan tentunya akan lebih efektif dan pemerintah akan diuntungkan karena tidak perlu melaksanakan pengawasan sehingga meminimalisir keluarnya sumber daya milik pemerintah.

Dalam kasus Kualakambas dan Kualasekapuk, berbagai pihak menyakini bahwa masyarakat tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Keberadaan perkebunan dan bukti perambahan hutan seperti illegal logging juga tidak ditemukan di sekitar pemukiman mereka.

Karena itu, masyarakat Kualakambas dan Kualasekapuk tidak layak di berikan cap sebagai masyarakat perambah hutan. Bahkan mereka memiliki potensi untuk dijadikan penjaga kawasan TNBBS dari kegiatan illegal logging dan kegiatan negatif lainnya.

Entah tindakan aparat dilandasi oleh kepentingan konservasi atau kepentingan lainnya, namun apabila bekerjasama dengan masyarakat tentunya baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan keuntungan.

Disatu sisi masyarakat tetap mempunyai tempat tinggal dan mata pencahariannya. Sementara dilain sisi, pemerintah mendapat bantuan dari masyarakat untuk mengawasi kelestarian kawasan konservasi seperti TNWK.

Bukankah selama ini pemerintah pusat dan daerah juga selalu mengeluhkan akan minimnya sumberdaya baik anggaran serta SDM dalam mengawasi kawasan konservasi di Indonesia termasuk TNWK.

Lantas pertanyaannya, mengapa saat itu pemerintah seolah mesti melaksanakan tindakan represif…

Leave a comment »

Menindak Penjahat Lingkungan Cikantor

Terjadinya peristiwa keracunan 200-an warga Sinar Harapan, Kedondong, Pesawaran, Lampung dan kematian flora-fauna serta hewan peliharaan warga di sekitar Sungai Cikantor, telah berlalu lebih dari dua bulan (sejak 7 Agustus 2010).

Memang, biaya perawatan serta ganti kerugian yang terkait peristiwa tersebut telah ditanggung oleh PT Napal Umbal Picung (NUP) selaku perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di daerah itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Namun mengenai penyebab peristiwa keracunan, pihak yang bertanggung-jawab, serta upaya hukum yang dilakukan dalam menyikapi peristiwa tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan.

Padahal apabila dibiarkan berlalu begitu saja, tentu akan semakin memperbesar kemungkinan terjadinya peristiwa pencemaran Sungai Cikantor yang kedua, ketiga, dan yang seterusnya di provinsi Lampung.

Pencemaran Lingkungan Hidup
Berbagai pihak meyakini, bahwa dugaan penyebab peristiwa keracunan karena terjadi pencemaran di Sungai Cikantor. Warga di sekitar sungai cikantor mengakui, bahwa saat peristiwa tersebut banyak flora dan fauna di Sungai Cikantor mati serta diiringi timbulnya bau tidak sedap yang bersumber dari Sungai Cikantor.

Dugaan kuat penyebab peristiwa tersebut, adalah terjadinya Pencemaran Sungai Cikantor oleh Limbah B3 yakni Sianida.

Deputi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Imam Hendargo Abu Ismoyo menjelaskan, hasil penyelidikan tim KLH menyimpulkan, PT N diduga kuat melepaskan limbah sianida ke Sungai Cikantor. lebih lanjut menurutnya, “Kegiatan perusahaan itu patut diduga melanggar tata cara pengelolaan limbah B3 karena tidak ada saluran ke kolam penampungan air larian, juga tidak ada tempat penyimpanan sementara limbah B3”.

Menurut UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pencemaran Limbah B3, selain menimbulkan dampak negatif yang besar, juga mengakibatkan kualitas fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar sulit untuk dipulihkan. Karena itu UUPPLH mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berwawasan lingkungan, demi terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai langkah represif menindak penjahat lingkungan hidup, maka UUPPLH memberikan ancaman pidana bagi tindakan dan/ atau aktivitas setiap orang yang mengakibatkan kerugian serius terhadap lingkungan hidup. Pemberian pidana diharapkan mampu menimbulkan efek jera.

Dengan begitu pelaku tindakan dan/ atau aktivitas setiap orang yang melampaui baku mutu air dan tidak melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan berwawasan lingkungan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya (prefensi khusus). Selain itu, dengan keberadaan fungsi prefensi umum penjatuhan sanksi pidana, maka ancaman serius terhadap lingkungan hidup akan dapat berkurang.

Mengidentifikasi Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan
Menurut Pasal 97, 98, dan Pasal 99 UUPPLH menjelaskan bahwa, setiap orang yang karena perbuatannya, mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan, yang diacam pidana.

Unsur yang harus dibuktikan untuk mengidentifikasi terjadinya tindak kejahatan lingkungan sebagaimana tersebut diatas, yakni : apakah pencemaran air di sungai Cikantor telah melewati ambang batas baku mutu air yang ditetapkan dalam PUU?.

Menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan uji laboraturium untuk memastikan status ambang batas baku mutu air sungai Cikantor.

Pelaksanaan uji laboraturium memerlukan sumber daya yang besar, baik sumber daya manusia, peralatan, dan dana. Hal ini tentunya tidaklah mampu dijalankan oleh masyarakat secara umum. Dalam hal ini, sesuai dengan tanggung jawabnya maka masyarakat dapat menggantungkan beban pembuktian kepada aparatur pemerintah terkait.

Sayangnya, dengan lemahnya good governance serta tingginya angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) aparat pemerintah di Indonesia, maka hasil yang diharapkan oleh masyarakat jauh panggang dari api. Kejelasan hasil uji laboraturium sungai Cikantor sejak bulan agustus lalu, dapat menjadi bukti yang tak terbantahkan!.

Padahal diawal peristiwa berlangsung, KLH telah mampu memberikan dugaan awal penyebab pencemaran. Anehnya, seiring berjalannya kasus, bukannya kejelasan yang dihasilkan namun malahan timbul kabut gelap yang semakin melingkupi tindak lanjut penyelesaian kasus tersebut.

Parahnya lagi, kenyataanya dalam berbagai kasus (kasus Buyat) harapan hasil uji laboraturium yang dihasilkan oleh pemerintah, terkadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Namun, dengan mencermati peristiwa keracunan tersebut, maka masyarakat layak berasumsi bahwa telah terjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan korban dan kerugian yang nyata. Kejahatan berupa peristiwa pencemaran Sungai Cikantor yang telah melewati ambang batas baku mutu air.

Hal tersebut didasarkan pada dampak terjadinya pencemaran, yakni berupa korban keracunan 200-an warga Dusun Sinar Harapan, matinya flora dan fauna (seperti ikan-ikan dan tumbuhan) sungai cikantor, dan hewan-hewan peliharaan penduduk di sekitar sungai cikantor.

Apabila peristiwa pencemaran sungai cikantor yang telah melewati ambang batas baku mutu air tersebut terbukti, maka dapatlah dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan.

Lebih lanjut, apabila perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” (bukan kelalaian) serta mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dan/ atau bahkan menimbulkan korban jiwa maka ancaman pidana yang dijatuhkan akan lebih berat.

Alternatif lain untuk dapat mengidentifikasikan terjadi tindak pidana kejahatan lingkungan adalah melalui ketentuan kewajiban pengelolaan limbah B3. Ketentuan ini didasarkan adanya dugaan bahwa, penyebab pencemaran adalah limbah Sianida.

Konvensi Basel (1992) yang telah diratifikasi oleh sekitar 155 negara, termasuk Indonesia (Kepres 61/1993), mengkategorikan Sianida (organic sianid) sebagai limbah yang membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Lazimnya, Sianida digunakan di pertambangan. Sianida berfungsi untuk memisahkan kandungan emas dari material lainnya, sehingga unsur emas murni di dapatkan. Ironisnya, pada beberapa kasus pencemaran, limbah Sianida inilah yang langsung dibuang ke lingkungan hidup tanpa proses pengolahan dan nantinya membahayakan bagi manusia serta mahluk hidup lainnya.

Apabila aparat penegak hukum tidak mampu memastikan terlewatinya baku mutu air Sungai Cikantor, maka alternatif lain untuk mengidentifikasi terjadinya tindak pidana kejahatan lingkungan dapat didasarkan pada ketentuan pelanggaran pengelolaan limbah B3 (sianida).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 103 UUPPLH, yang dapat diartikan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang berlaku, … diancam Pidana”.

Unsur yang harus dibuktikan adalah : apakah terjadi pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan PUU, baik berbentuk cair maupun padat (karung-karung pasir), di sekitar daerah aliran Sungai Cikantor?

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Meningkatnya kesadaran lingkungan hidup di Indonesia ternyata belum mampu membuat seluruh stake holders terkait bertindak ramah lingkungan. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa penjahat lingkungan bertindak semakin profesional, terorganisir, dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi sehingga berdampak sangat buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Ketidakmampuan, keengganan, dan/ atau bahkan keturut-sertaan pemerintah terkait dalam melaksanakan wewenang administrasi yang dimiliki, semakin melanggengkan langkah penjahat lingkungan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan lingkungan.

Padahal lingkungan adalah faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Sungai Cikantor sangat penting dalam menunjang kehidupan khususnya ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat sekitar.

Keadaan tersebut menjadi landasan merevitalisasi keberadaan sanksi pidana terhadap penjahat lingkungan hidup. Fungsi penjatuhan sanksi pidana yang antara lain yakni, sebagai pembalasan, prevensi khusus, dan prevensi khusus merupakan langkah paling efektif dalam menindak penjahat lingkungan. Keberadaan pemidanaan menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan pemerintah terkait dalam melaksanakan wewenang hukum administrasinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan hukum yaitu faktor perundang-undangannya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum termasuk kelembagaannya (struktur hukum) dan faktor kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum).

Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan telah diatur dengan komprehensif di UUPPLH. Namun apabila tidak ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum, maka sanksi pidana yang tercantum dalam UUPPLH hanyalah sia-sia belaka. Akibatnya, UUPPLH sebagai dokumen kertas biasa tidak akan mampu berdaya guna dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Ketika dugaan terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan pencemaran sungai Cikantor semakin kuat, maka aparat penegak hukum telah dapat mendayagunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH serta PUU lainnya (Acara Pidana).

Persoalannya adalah, seberapa jauh tugas pemeriksaan perkara dilaksanakan seperti harapan banyak pihak ditujukan terhadap bekerjanya aparatur penegak hukum, mampu atau tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena kecenderungan yang selama ini muncul adalah bahwa peradilan pidana lebih bersifat formal administratif/ birokratis.

Keyataanya, sampai saat ini hasil penelitian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait mengenai kondisi air Sungai Cikantor belum membuahkan hasil. Akibatnya, jangankan proses penyidikan diiringi penetapan tersangka penyebab pencemaran, aparat terkait cenderung berputar-putar mengenai ada tidaknya keberadaan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Lambatnya kinerja aparat penegak hukum terkait patut dipertanyakan profesionalismenya. Padahal dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum terkait, tentunya tidaklah sulit untuk membuktikan, : Apakah telah terjadi pencemaran yang telah melewati baku mutu air Sungai Cikantor?.

Aparat penegak hukum, baik kepolisian serta KLH dan Bapedalda harus didorong dan diawasi agar menyelesaikan proses penegakan hukum pidana lingkungan Sungai Cikantor dengan professional, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan kesadaran hukum masyarakat Lampung pada khususnya diharapkan mampu mencermati, mengawasi, dan menilai kinerja penegakan hukum kasus pencemaran sungai Cikantor.

Dengan begitu maka kecurangan dan atau tindakan “main mata” dalam panggung penegakan hukum dapat teridentifikasi serta ditindak. Kesadaran hukum seluruh stakeholders sebagaimana dimaksud, adalah jaminan agar peristiwa Cikantor yang menimbulkan korban keracunan serta kerugian serius terhadap lingkungan tidak terjadi kembali.

Perlu diingatkan bahwa, dalam kasus kejahatan lingkungan sebagaimana diatur UUPPLH (Pencemaran Sungai Cikantor) maka upaya administrasi dan/ atau adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah dapat meniadakan tanggung jawab aparat terkait untuk menegakkan ketentuan hukum pidana Lingkungan.

Hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 85 UUPPLH. Pasal 78 UUPPLH menjelaskan bahwa “Sanksi administratif … tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”. Serta Pasal 85 UUPPLH Ayat (2), “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

Tanpa adanya political will dari pemerintah terkait serta kesadaran hukum masyarakat untuk mengarustengahkan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harapan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan khususnya di provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya, hanyalah angan-angan belaka (**).

Leave a comment »

LANDASAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

Pembangunan Berkelanjutan dan RTH

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tersirat mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dicapai dengan mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup.
Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai arti bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu fungsi ekologinya. Oleh sebab itu, setiap keputusan pembangunan harus memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, disamping pengentasan kemiskinan dan pola komsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang paling baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam wilayah perkotaan dapat diwujudkan dengan memperhatikan pemanfaatan unsur-unsur utama dalam lingkungan hidup seperti air, udara, tanah, dan ruang. Penggunaan unsur-unsur tersebut dalam pembangunan harus memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan ruang di suatu wilayah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan nyata dalam mewujudkan kualitas ruang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di wilayah kota adalah melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Pengertian RTH di dalam Pasal 1 butir 31 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut UUPR) adalah, area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Keberadaan kawasan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah perkotaan adalah upaya untuk menjamin kualitas lingkungan yang baik di suatu wilayah. Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), maka keberadaan RTH diperlukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP), disebutkan 23 jenis RTHKP, yang meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan taman atap (roof garden).

Hutan Kota

Salah satu jenis RTH yang memiliki fungsi ekologis paling baik adalah hutan kota. Ketentuan tanaman serta luas 90% tutupan vegetasi tanaman pada pembangunan Hutan Kota, menjadikan hutan kota memiliki manfaat ekologis tertinggi daripada jenis-jenis RTH lainnya. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, mengamanatkan presentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pengertian Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Keberadaan hutan kota dapat membuat kualitas lingkungan membaik dan berfungsi efektif dalam meredam kebisingan, juga menyerap panas, meningkatkan kelembapan, mengurangi debu, mengakumulasi polutan serta menciptakan suasana nyaman, sehat, dan estetis.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Fungsi hutan kota adalah untuk :
a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b. meresapkan air;
c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Peran Hutan Kota
1. Terhadap kualitas lingkungan kota
a. meningkatkan kualitas atmosfer kota
b. penyegaran udara
c. menurunkan suhu kota
d. menyapu debu permukaan kota
e. menurunkan kadar polusi (CO2)
f. meredam kebisingan
2. Terhadap kelestarian lingkungan
a. menunjang tata guna dan tata air
b. menunjang tata guna dan pelestarian tanah
c. menunjang pelestarian plasma nutfah

Dalam makalah Lokakarya IPB, RTH, termasuk hutan kota di dalamnya, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi (kawasan wisata kuliner). Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaanya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, pendukung arsitektur kota, dan tempat wisata kuliner.

Penutup

Melihat fungsi dan manfaat Hutan Kota tersebut diatas, maka keberadaan hutan kota di suatu wilayah adalah suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Keberadaan hutan kota diharapkan dapat menghindari suatu wilayah dari berbagai bencana akibat buruknya kualitas lingkungan karena mengabaikan keberadaan RTH, seperti bencana banjir dan penurunan/ amblasnya tanah, serta kualitas udara dan air yang buruk sebagaimana yang terjadi di ibukota kita tersayang, Jakarta.

Dasar Hukum Pembangunan Hutan Kota

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/ Menhut-II/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Comments (1) »