Archive for Oktober, 2015

Kebakaran HUTAN di Indonesia – Pengantar

KEBAKARAN HUTAN atau yang sering disebut juga dengan bencana KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN serta KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN adalah bencana rutin yang selalu terjadi di Negara Indonesia. Kebakaran hutan telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat besar, bagi ekosistem hutan maupun kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
Selama ini pemerintah dan masyarakat secara umum, selalu menuding, bahwa kebakaran hutan dsebabkan oleh Perusahaan. Namun anehnya, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, tidak pernah mampu membuktikan, tudingan tersebut menjadi suatu kebenaran.

Anehnya….sangat sedikit sekali, perusahaan serta areal hutan yang dikuasainya dijatuhkan sanksi oleh pihak yang berwenang.
Sampai saat ini, perusahaan yang telah dihukum serta lahan yang dikuasainya sangat tidak sebanding dengan jumlah areal hutan yang telah terbakar.

Lha bukti tudingan tersebut apa ??? Kalau gak ada buktinya kenapa NGOTOT menyalahkan perusahaan ???. Pertanyaan lebih lanjutnya, MENGAPA aparat penegak hukum seperti POLISI atau aparat pemerintah yang berwenang seperti Dinas Kehutanan atau Perkebunan tidak menjatuhkan SANKSI ??? Sayang uang APBN dan APBD dimakan sama pegawai yang Cuma bisa makan gaji buta dong…

Kalau memang sejuta hektar hutan/ lahan perusahaan yang terbakar, maka pemerintah harus mampu menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan atau pemilik konsesi seluas satu juta hektar tersebut. Lha saat ini anehnya, sejuta yang terbakar, penjatuhan sanksi hanya 5000 ha saja. Kan LUCUUUUU. GAK MASUK LOGIKA….

Korupsi/ KKN kah penyebabnya atau karena ketidak becusan aparat pemerintah yang digaji pake duit RAKYAT (APBN/ APBD).

LOKASI KEBAKARAN LAHAN ATAU HUTAN. (Dimanakah lokasi lahan/ hutan yang terbakar ?)

  • Kebakaran di LAHAN HGU perusahaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri
  • Kebakaran HUTAN negara (tanpa dibebani hak atas tanah)
  • Kebakaran di LAHAN masyarakat

Sampai saat ini, pemerintah belum pernah menegasikan, bahwa lokasi hutan yang terbakar berada di areal yang mana.

Namun, LSM seperti Walhi misalnya, telah mempublikasikan bahwa areal yang terbakar berada di areal konsesi perusahaan. Publikasi walhi tersebut juga tidak diamini atau ditentang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Kenapa???). akibatnya masyarakat yang geram akibat kabut asap,tidak dapat bertindak, untuk berpartisipasi dalam menhukum perusahaan pembakar lahan atau memecat pejabat pengelolaan lahan dan hutan yang berwenang.

Misalnya saja, kebakaran besar pada tahun 1997, yang menghanguskan sekitar 11 juta ha (data berubah-ubah sesuai sumber, hahaha) hutan dan lahan di Indonesia, sampai saat ini tidak jelas lokasi lahan dan hutan yang terbakar di daerah mana.

Pemerintah dan LSM cenderung lebih senang mempublikasikan data areal hutan yang terbakar dengan PETA-PETA BUTA. Sehingga masyarakat umum tidak dapat mengetahui secara pasti lokasi lahan atau hutan manakah yang terbakar.

Apabila lokasi hutan/ lahan yang terbakar telah secara JELAS dan TERUKUR telah dikeathui, maka upaya pemadaman ataupun penegakan hukumnya dapat direalisasikan dengan OPTIMAL.

Bagaimanakah jika lokasi lahan atau hutan yang terbakar berada di :

  1. Lahan konsesi milik swasta/ perusahaan.
  2. HUTAN Negara atau Lahan Negara.
  3. Lahan masyarakat.

Jika…JIKA, setelah kabut asap mereda, di tahun ini hutan yang terbakar, MISALNYA mencapai 1 juta Hektar (tahun 1997 >11 Juta Ha), KIRA-kira jumlah tersangka berapa orang yah???? Perusahaan yang dijatuhi sanksi ada berapa banyak yah??? Lahan yang disegel oleh KLHK berapa luasnya yah ??? yang PASTI….saat ini, lebih dari 40 JUTA masyarakat TERPAKSA menghisap ASAP yang BERBAHAYA bagi kesehatan… Kalau bicara ATURAN atau bicara HUKUM…kok pura-pura gak LIHAT UUD Negara RI Tahun 1945 yah… HAK 40juta RAKYAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP yang BAIK dan SEHAT itu wajib diwujudkan oleh PEMERINTAH (NEGARA). Gak pakek NAWAR….ITU HUKUM tertinggi di NEGARA INDONESIA…. Jadi kalau bicara HUKUM, jika pemerintah dan aparat penegak hukum gak mampu mewujudkannya…itu harus diamini sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM… bukannya mengalihkan isu…dengan mendorong rakyat untuk maen tunjuk ASAL-ASAL atau atau menghakimi pembakar hutan itu siapa … gak mungkin rakyat bisa tahu siapa pembakar hutan??? Lha AUstralia minta data perusahaan pembakar hutan aja gak dikasih oleh pemerintah? ntah punya data, tah enggak…
Ironisnya, RAKYAT Indonesia, secara rutin, hampir setiap tahunnya, DIPAKSA menghirup UDARA dengan kualitas BERBAHAYA. Artinya kualitas udara tersebut lebih parah dari kualitas UDARA TIDAK SEHAT, bahkan Kualitas UDARA SANGAT TIDAK SEHAT. Seharunya pemerintah menurut UUDNRI 1945 mewujudkan KUALITAS UDARA yang SEHAT.

Bagaimanakah SANKSI terhadap aparatur pemerintah yang tidak mampu mewujudkan HAK ASASI MANUSIA INDONESIA yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia tersebut ???

ISSUE : Kualitas Udara ISPU hampir 10 kali lipat dari status udara BERBAHAYA (350) = 3400.

Leave a comment »