Archive for Uncategorized

Kebakaran Hutan di Indonesia

Kebakaran Hutan. Bukan Keabakaran Lahan…

Kebakaran Hutan yaitu hutan yang dikelola oleh negara, seperti hutan lindung, hutan register, hutan produksi dan juga hutan yang dikelola oleh pengusaha, seperti hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani, Inhutani serta pengusaha swasta.

Publikasi terkait kebakran hutan di Indonesia :

 

BPHN – KEBAKARAN HUTAN di RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN Oleh: Ahmad Jazuli
Jurnal hukum RechtsVinding Online – badan pembinaan hukum nasional – BPHN

BUKU PANDUAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BUKU PANDUAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN – terbitan KLH pada Tahun 19955. membuktikan, bahwa Sejak tahun 1990-an, Indonesia sudah mengalami permasalahan kebakaran hutan. Itulah sebabnya disusun panduan penceghan kebakaran hutan oleh kementerian lingkungan saat itu.

FCT1177084178 Kebakaran hutan tahun 2006

Kejadian Kebakaran Tahun 2006. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), selama tahun 2006 kebakaran hutan dan lahan mencapai luas 65.167,1 Ha
Source/Sumber: National Environment Agency, Singapore ; ASEAN Haze Action Online; Geophysics and Meteorological Agency (Badan Meteorologi dan Geofisika/BMG – Indonesia Indonesia); Directorate of Forest Fire Control, Ministry of Forestry RI (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Departmen Kehutanan – SiPongi); MODIS Rapid Response System (NASA-UMD), and field findings (dan temuan di lapangan). Please check further info and maps on forest and land fires in Riau at (lihat lebih lanjut peta kebakaran hutan dan lahan di Riau di) http://www.eyesontheforest.or.id also check availble forest and land fires info and maps at (dan juga lihat info dan peta lebih lanjut tentang kebakaran hutan dan lahan di) http://www.wwf.or.id/fire

Inpres 16 Tahun 2011 Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan:

Jurnal Hukum – tanggung jawab negara pencemaran lintas batas Kebakaran Hutan

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS (STUDI KASUS:KABUT ASAP KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DAMPAKNYA TERHADAP MALAYSIA-SINGAPURA)
JURNAL
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh : DINA S.T MANURUNG

Forest fires in Indonesian has resulted in air pollution in some countries, Malaysia and Singapore in particular countries. Smog problem of forest fires in Riau has become an international issue because the case raises pollution in neighboring Malaysia and Singapore to protest against Indonesian over the cross-border isssues.
In the completion of this environmental problem first needs to know which is the principle of state responsibility under international law to make it easier to understand, and need to know what are the settings associated with smoga pollution in the sphere of internationall environmental law. If both are known, it will be easier to know what kind of responsibility do Indonesia associated with smog that cuts across disturbing neighboring.

kebakaran di rawa lahan atau gambut di sumatra, masalah dan solusi

kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit – pltn – bisnis_2011-04-04-4

Suasana lokasi sisa kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Purun,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalbar, akhir pekan lalu. Hingga kini Polda Kalbar masih menyelidiki
penyebab kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit seluas 400 hektare tersebut, yang terjadi di area milik PT Peniti Sungai
Purun pada Rabu pekan lalu.

KEPMEN KES Tahun 2003 no 289 – Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hut

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 289/MENKES/SK/III/2003 TENTANG PROSEDUR PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kebakaran hutan menimbulkan polutan udara yang dapat menyebabkan penyakit dan membahayakan kesehatan manusia; b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran
Hutan Terhadap Kesehatan;

Kepmenaker 186 th 1999 Unit Penanggulangan-Kebakaran-di-Tempat-Kerja

hahaha… ini gak terkait sih…

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
No. : KEP.186/MEN/1999 TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditanggulangi; b. bahwa untuk menaggulangi kebakaran di tempat kerja, diperlukan
adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan kebakaran yang ditunjuk khusus untuk itu, serta dilakukannya prosedur penanggulangan keadaan darurat

OP-038i Kebakaran hutan di indonesia_Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan

Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan

pdf24 Kebakaran Hutan di Indonesia

sama kayak Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan

Peran Besar KLHK Untuk Tangani Kebakaran Hutan. Seperti Apa_ _ Mongabay.co.id

Memasuki musim kemarau, pemerintah harus mulai bersiap
untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla),
yang akan merugikan baik dari segi lingkungan, kesehatan dan
perekonomian bila terjadi. Untuk itu, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan mempunyai peran yang sangat besar
dalam menangani karhutla.
“KLHK ini sekarang punya satu kekuatan luar biasa. Dulu LH
pisah dengan kehutanan, sekarang digabung,” kata Pemerhati
Hukum dan Pemerintahan dari Thamrin School of Climate
Change and Sustainability, Mas Achmad Santosa dalam jumpa
pers di Jakarta, pada Kamis (02/04/2015).
Apalagi dengan keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan
peranan KLH waktu itu sesuai pasal 95 ayat 1, UU No.32/2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
dimana KLH disebutkan sebagai sebagai koordinator penanganan
karhutla. “Jadi ada legitimasi KLHK menjadi koordinator
penanganan karhutla. Apalagi sekarang tidak ada lagi UKP4,
DNPI, BP REDD, maka semua tanggung jawab ada di KLHK,”
kata Mas Achmad Santosa yang lebih akrab dipanggil Ota.

PERBUP TUBA Nomor 27 Tahun 2013_Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

 

Perdirjen_PHKA_P.24_2014_pedoman_pelaporan_pengendalian_kebakaran HUTAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 24/IV-SET/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 39 ayat (3), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Permentan No.47 Tahun 2014 Pembentukan Brigade dan Pedoman Kebakaran Lahan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47/Prementan/OT.140/4/2014
TENTANG
BRIGADE DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN
SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kebakaran lahan dan kebun dapat mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta polusi asap akan mengganggu hubungan regional dan internasional, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara terkoordinasi;
b. bahwa agar dalam pengendalian kebakaran dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjalan dengan baik, diperlukan wadah yang mempunyai tugas dan tata hubungan kerja secara jelas dengan dukungan program yang terencana dan terarah;
c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;

WALHI-paperBrief-08-KEBAKARAN-HUTAN

KEBAKARAN HUTAN
Setelah bencana El Nino pada tahun 1997/98 yang menghanguskan 25 juta hektar1 hutan
diseluruh dunia, kebakaran hutan dianggap sebagai faktor yang paling potensial dalam
menghambat pembangunan berkelanjutan karena dampaknya yang dahsyat bagi ekosistem2, peningkatan emisi karbon dan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun yang sama bahkan disebutkan sebagai bencana terburuk tahun 1997 karena dampaknya bagi hutan dan emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Lebih dari 2.67 juta ton karbon dioxide dilepaskan keudara oleh pembakaran tersebut. Nilainya setara dengan 40 persen3 dari seluruh emisi yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil di Indonesia selama setahun. Bapenas memperkirakan kerugian dari kebakaran 4,5 juta hektar hutan dan lahan pada tahun 1997/1998 mencapai angka US$ 9,72 milyar

 

Pembakaran hutan dan lahan selama ini merefleksikan bahwa praktek ini dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai salah satu persiapan pembangunan perkebunan. Artinya kebakaran hutan secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan yang ditujukan untuk melakukan pembersihan lahan.
Maraknya pembakaran hutan hutan dan lahan setidaknya juga dipengaruhi oleh (1)
pembangunan industri kayu yang tidak dibarengi dengan pembangunan hutan tanaman
sebagai bahan baku; (2) besarnya peluang yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha
untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan perkebunan kayu (HTI); (3) penegakan hukum yang lamban merespon tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan meskipun instrumen hukumnya melarang hal tersebut.
Berkaca pada kebakaran hebat tahun 1997/1998, penyebabnya cukup bervariasi. Di Jambi
dan Riau pembakaran disebabkan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit oleh
perusahaan. Di Sumatera Selatan kebakaran terjadi di lahan basah yang berkaitan dengan
kebiasaan masyarakat untuk bersawah, penangkapan ikan dan penebangan pohon. Di
Kalimantan, Project Lahan Sejuta Hektar menjadi pemicu utama ekspor asap ke Malaysia
dan Singapura. Sementara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, kebakaran
disebabkan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan HTI.

 

Leave a comment »

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Rawa Pening

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, diantaranya danau, dan waduk. Di Indonesia terdapat 840 danau besar, 735 danau kecil dan 200 waduk besar. Danau sendiri kaya akan keanekaragaman fungsi, hayati, sosial dan budaya sehingga kawasan tersebut memiliki peranan yang penting untuk menunjang kehidupan manusia.

Beberapa manfaat kawasan perairan danau antara lain adalah sebagai penyedia air untuk irigasi pertanian, sumber air baku air minum, perikanan, PLTA, pariwisata, transportasi air, serta tempat hidup berbagai makhluk hidup (biota) yang unik yang khas (sumber keanekaragaman hayati). Namun hingga saat ini kondisi danau telah banyak mengalami penurunan kualitas ekosistem akibat pemanfaatan danau yang berlebihan sehingga menimbulkan degradasi kawasan danau.

Danau Rawapening merupakan satu dari 15 (lima belas) danau yang masuk ke dalam prioritas pemulihan kerusakan danau di Indonesia berdasarkan Kesepakatan Bali Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan. Kondisi Danau Rawapening saat ini telah berada pada tingkat kerusakan dan pencemaran yang tinggi. Beberapa pencemaran dan kerusakan yang terjadi adalah tingkat sedimentasi yang tinggi, penurunan kualitas air, kerusakan daerah tangkapan air, maraknya keramba jaring apung (KJA) dan enceng gondok, banjir di kawasan hilir dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan suatu strategi pengelolaan danau yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan danau.

Pada tahun 2011, sebagai salah satu bentuk komitmen KLH yang tertuang dalam Kesepakatan Bali Tahun 2009 serta mengacu kepada Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk serta implementasi buku Pedoman Zonasi Ekosistem Danau yang telah disusun pada tahun 2011, maka KLH Melaksanakan Kajian Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan Zonasi Pemanfaatan Perairan Danau Rawapening. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan Danau Rawapening. Selain itu kajian ini juga sebagai perwujudan komitmen KLH yang telah meluncurkan model Gerakan Penyelamatan Danau Rawapening pada Konferensi Nasional Danau II di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 2011 yang lalu.

 

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan kajian ini adalah untuk merumuskan pengelolaan Danau Rawapening agar sesuai dengan daya tampungnya serta serasi dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Sasaran pelaksanaan Kajian Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) Danau Rawapening adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam penetapan rencana tata ruang daerah tangkapan air dan pemberian izin kegiatan pemanfaatan danau agar kualitas air danau tetap terjaga. Sedangkan sasaran penyusunan Zonasi Pemanfaatan Perairan Danau Rawapening ini adalah sebagai bahan panduan bagi pemerintah dalam menata pemanfaatan perairan Danau Rawapening.

 

1.3. Pengertian dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait

Berikut dijelaskan tentang beberapa pengertian serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyusunan daya tampung beban pencemaran air dan penentuan zonasi pemanfaatan perairan Danau Rawapening.

 

1.3.1 Pengertian

Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menajdi cemar.

Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau adalah kemampuan perairan danau menampung beban pencemaran air sehingga memenuhi baku mutu air dan status trofik.

Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologis. Terdiri dari tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

 

2 Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Zonasi Danau Rawapening Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.

Status trofik adalah status kualitas air danau berdasarkan kadar unsur hara dan kandungan biomassa fitoplankton atau produktivitasnya.

 

Selanjutnya dibaca sendiri… DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN Rawa Pening

GERMADAN_RAWA PENING

Rawapening merupakan danau semi alami yang mempunyai peranan strategis sebagai reseravoir alami untuk PLTA, sumber baku air minum, irigasi, perikanan, dan pariwisata. Namun, pendangkalan terjadi akibat sedimentasi dan erosi serta pertumbuhan tidak terkontrol dari tumbuhan air terutama eceng gondok. Akar permasalahannya adalah pengkayaan danau oleh nutrien terutama nitrogen dan fosfor yang memicu pertumbuhan tidak terkontrol eceng gondok dan perubahan tataguna lahan. Hal tersebut terjadi karena sistem kelembagaan dan implementasi kebijakan yang kurang optimal, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan danau. Guna mengatasi hal tersebut, maka disusunlah grand design Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau (GERMADAN) Rawapening. Tiga pendekatan dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang ada, yaitu: 1) Aplikasi sains dan tehnologi untuk remediasi badan air dan DTA, 2) Pengembangan kelembagaan dalam pengelolalaan danau, dan 3) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi danau. Ketiga pendekatan secara sinergi saling mendukung dan integratif. Berdasarkan analisis SWOT, maka akar permasalahan Danau Rawapening akan dilaksanakan melalui Program Super Prioritas (Pokok) dan program Prioritas (Penunjang). Program Super Prioritas terdiri dari 6 kegiatan, yaitu: 1) Penanganan eceng gondok; 2) Penanggulangan Lahan Kritis, Erosi, Banjir dan Sedimentasi, 3) Penurunan Kandungan Nutrien Perairan Danau Rawapening, 4) Kajian Limnologi Danau Saat ini dan Rekontruksi Kualitas Air di Masa Lalu, 5) Implementasi Pertanian Ramah Lingkungan, dan 6) Peningkatan Keterlibatan dan Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan dan Konservasi Danau Rawapening. Program Prioritas terdiri dari 11 kegiatan yaitu: 1) Pengembangan pengelolaan perikanan ramah lingkungan Danau Rawapening., 2) Pengembangan Ipal terpadu, 3) Pengembangan drainase terpadu, 4) Pengembangan pusat penelitian Danau Rawapening, 5) Perencanaan pembangunan kawasan Danau Rawapening berbasis kewilayahan dan kebijakan penanganan eceng gondok melalui pelibatan masyarakat, 6) Pengembangan regulasi /kebijakan pengelolaan Danau Rawapening dan Daerah Tangkapan Air (DTA), 7) Pengembangan kebijakan garis sempadan dan proteksi sumber daya alam, 8) Pengembangan zonasi pemanfaatan Danau Rawapening, 9) Pengembangan pemanfaatan eceng gondok untuk menyelesaiakan problem blooming dan peningkatan pendapatan masyarakat, 10) Pengembangan ekoturisme, dan 11) Pengembangan forum peduli lingkungan. Tujuh belas kegiatan tersebut di atas sangat tergantung pada koordinasi dan kerjasama antar lembaga serta keterlibatan masyarakat. Keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja.

 

Leave a comment »

Bahan Pengelolaan Lingkungan Industri TAPIOKA

Berikut disajikan bahan-bahan Materi terkait upaya pengelolaan lingkungan industri TAPIOKA

 

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kebakaran HUTAN di Indonesia – Pengantar

KEBAKARAN HUTAN atau yang sering disebut juga dengan bencana KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN serta KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN adalah bencana rutin yang selalu terjadi di Negara Indonesia. Kebakaran hutan telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat besar, bagi ekosistem hutan maupun kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
Selama ini pemerintah dan masyarakat secara umum, selalu menuding, bahwa kebakaran hutan dsebabkan oleh Perusahaan. Namun anehnya, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, tidak pernah mampu membuktikan, tudingan tersebut menjadi suatu kebenaran.

Anehnya….sangat sedikit sekali, perusahaan serta areal hutan yang dikuasainya dijatuhkan sanksi oleh pihak yang berwenang.
Sampai saat ini, perusahaan yang telah dihukum serta lahan yang dikuasainya sangat tidak sebanding dengan jumlah areal hutan yang telah terbakar.

Lha bukti tudingan tersebut apa ??? Kalau gak ada buktinya kenapa NGOTOT menyalahkan perusahaan ???. Pertanyaan lebih lanjutnya, MENGAPA aparat penegak hukum seperti POLISI atau aparat pemerintah yang berwenang seperti Dinas Kehutanan atau Perkebunan tidak menjatuhkan SANKSI ??? Sayang uang APBN dan APBD dimakan sama pegawai yang Cuma bisa makan gaji buta dong…

Kalau memang sejuta hektar hutan/ lahan perusahaan yang terbakar, maka pemerintah harus mampu menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan atau pemilik konsesi seluas satu juta hektar tersebut. Lha saat ini anehnya, sejuta yang terbakar, penjatuhan sanksi hanya 5000 ha saja. Kan LUCUUUUU. GAK MASUK LOGIKA….

Korupsi/ KKN kah penyebabnya atau karena ketidak becusan aparat pemerintah yang digaji pake duit RAKYAT (APBN/ APBD).

LOKASI KEBAKARAN LAHAN ATAU HUTAN. (Dimanakah lokasi lahan/ hutan yang terbakar ?)

  • Kebakaran di LAHAN HGU perusahaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri
  • Kebakaran HUTAN negara (tanpa dibebani hak atas tanah)
  • Kebakaran di LAHAN masyarakat

Sampai saat ini, pemerintah belum pernah menegasikan, bahwa lokasi hutan yang terbakar berada di areal yang mana.

Namun, LSM seperti Walhi misalnya, telah mempublikasikan bahwa areal yang terbakar berada di areal konsesi perusahaan. Publikasi walhi tersebut juga tidak diamini atau ditentang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Kenapa???). akibatnya masyarakat yang geram akibat kabut asap,tidak dapat bertindak, untuk berpartisipasi dalam menhukum perusahaan pembakar lahan atau memecat pejabat pengelolaan lahan dan hutan yang berwenang.

Misalnya saja, kebakaran besar pada tahun 1997, yang menghanguskan sekitar 11 juta ha (data berubah-ubah sesuai sumber, hahaha) hutan dan lahan di Indonesia, sampai saat ini tidak jelas lokasi lahan dan hutan yang terbakar di daerah mana.

Pemerintah dan LSM cenderung lebih senang mempublikasikan data areal hutan yang terbakar dengan PETA-PETA BUTA. Sehingga masyarakat umum tidak dapat mengetahui secara pasti lokasi lahan atau hutan manakah yang terbakar.

Apabila lokasi hutan/ lahan yang terbakar telah secara JELAS dan TERUKUR telah dikeathui, maka upaya pemadaman ataupun penegakan hukumnya dapat direalisasikan dengan OPTIMAL.

Bagaimanakah jika lokasi lahan atau hutan yang terbakar berada di :

  1. Lahan konsesi milik swasta/ perusahaan.
  2. HUTAN Negara atau Lahan Negara.
  3. Lahan masyarakat.

Jika…JIKA, setelah kabut asap mereda, di tahun ini hutan yang terbakar, MISALNYA mencapai 1 juta Hektar (tahun 1997 >11 Juta Ha), KIRA-kira jumlah tersangka berapa orang yah???? Perusahaan yang dijatuhi sanksi ada berapa banyak yah??? Lahan yang disegel oleh KLHK berapa luasnya yah ??? yang PASTI….saat ini, lebih dari 40 JUTA masyarakat TERPAKSA menghisap ASAP yang BERBAHAYA bagi kesehatan… Kalau bicara ATURAN atau bicara HUKUM…kok pura-pura gak LIHAT UUD Negara RI Tahun 1945 yah… HAK 40juta RAKYAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP yang BAIK dan SEHAT itu wajib diwujudkan oleh PEMERINTAH (NEGARA). Gak pakek NAWAR….ITU HUKUM tertinggi di NEGARA INDONESIA…. Jadi kalau bicara HUKUM, jika pemerintah dan aparat penegak hukum gak mampu mewujudkannya…itu harus diamini sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM… bukannya mengalihkan isu…dengan mendorong rakyat untuk maen tunjuk ASAL-ASAL atau atau menghakimi pembakar hutan itu siapa … gak mungkin rakyat bisa tahu siapa pembakar hutan??? Lha AUstralia minta data perusahaan pembakar hutan aja gak dikasih oleh pemerintah? ntah punya data, tah enggak…
Ironisnya, RAKYAT Indonesia, secara rutin, hampir setiap tahunnya, DIPAKSA menghirup UDARA dengan kualitas BERBAHAYA. Artinya kualitas udara tersebut lebih parah dari kualitas UDARA TIDAK SEHAT, bahkan Kualitas UDARA SANGAT TIDAK SEHAT. Seharunya pemerintah menurut UUDNRI 1945 mewujudkan KUALITAS UDARA yang SEHAT.

Bagaimanakah SANKSI terhadap aparatur pemerintah yang tidak mampu mewujudkan HAK ASASI MANUSIA INDONESIA yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia tersebut ???

ISSUE : Kualitas Udara ISPU hampir 10 kali lipat dari status udara BERBAHAYA (350) = 3400.

Leave a comment »

Pengendalian Pencemaran Air – Program pengendalian pencemaran air

Program pengendalian pencemaran air merupakan tools atau alat atau instrumen yang dikembangkan untuk mengintegrasikan setiap kegiatan menjadi satu kesatuan instrumen yang digunakan untuk mempercepat proses penaatan, penurunan beban pencemaran air, dan/ atau mutu air sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa program pengendalian pencemaran air yang telah dikembangkan baik dalam skala nasional maupun dalam lingkup skala provinsi atau kabupaten/ kota antara lain:

1). PROKASIH
Program Kali Bersih (PROKASIH) merupakan Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Pengendalian Pencemaran Air – Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Pemerintah Daerah Tidak BERDASAR HUKUM

Inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

(1) Bupati/ walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala kabupaten/ kota.

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan identifikasi sumber pencemar air.

(3) Bupati/ walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nah, ketentuan PASAL 24 tersebut itu HUKUM BUKAN Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kliping Pencemaran Sungai di Kota Bandar Lampung

Berita dari : (www.republika.co.id) Diunduh tanggal 9 September 2015
(http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/14/12/04/ng1q4p6-warga-terusik-limbah-sawit)
Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 04 Desember 2014, 15:34 WIB
Judul : “Warga Terusik Limbah Sawit
BANDAR LAMPUNG — Limbah pabrik sawit milik PT Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) dirasakan menganggu lingkungan warga beberapa RT di Kampung Karang Maritim, Panjang, Bandar Lampung. Selain aroma tidak sedap dan debu, limbah cangkang sawit juga merusak air bersih warga.

Sholeh, warga RT 02 Karang Maritim, Rabu (3/12), menuturkan bahwa kehadiran perusahaan SJIM telah mengganggu aktivitas warga di beberapa RT di Kampung Karang Maritim. “Lingkungan dan rumah kami menjadi bau dan berdebu gara-gara cangkang sawit itu,” katanya.

Menurut Sholeh, ada warga yang terpaksa dirawat di rumah sakit karena terus-menerus menghirup udara tidak sedap yang diduga datangnya dari perusahaan yang dikenal akan mengelola pabrik minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) itu.

Ia bersama warga di empat RT sudah mendatangi dan mengadukan keluhan mereka kepada DPRD Kota Bandar Lampung sebanyak dua kali. Kepada dewan, warga meminta meninjau kembali izin usaha PT SJIM yang berlokasi dekat warga.

Saat mendatangi DPRD, warga Kampung Karang Maritim, Panjang, mengadukan nasibnya akibat limbah perusahaan yang mengganggu aktivitas 200 KK di kampung itu, yakni RT 02, RT 08, RT 09, dan RT 10.

Komisi I DPRD Bandar Lampung telah mengundang pihak PT SJIM dan BPMP. PT SJIM telah membangun pabrik di Karang Maritim seluas 3,4 hektare. Rencananya, perusahaan ini akan mendirikan pabrik pengolahan CPO. Terungkap, selama ini perusahaan tersebut menimbun cangkang sawit, kemudian mengolahnya dan menjadi bahan untuk ekspor.

Dalam rapat itu, Humas PT SJIM membantah aktivitas perusahaannya telah mengganggu lingkungan warga. Menurutnya, PT SJIM sudah setahun berdiri dan beroperasi. Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Dedi Yuginta, masih mencarikan solusi terkait pengaduan warga.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »