Archive for Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – PLASTIK BERBAYAR

PROGRAM-PROGRAM SAMPAH – KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR.
Rencana Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih, untuk menerapkan Kebijakan Plastik Berbayar pada Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang akan menambah daftar panjang kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Menurut rencana, ritel wajib memungut dana dari konsumen yang masih menginginkan kantong plastik saat belanja. “Kami akan mulai dari ritel, pusat pembelanjaan modern,” kata Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (18/11) di Jakarta. Ia bersama Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Kementerian Perdagangan membahas pembatasan kantong plastik. Nantinya regulasi itu dirilis pada level peraturan presiden. Ia mengatakan, dari kantong plastik saja-tidak termasuk kemasan ataupun sampah produk dari plastik-telah jadi masalah serius. Bahkan, kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan, tetap berbahaya. “Hanya akan terpecah menjadi kecil-kecil (mikroplastik), bukan terurai habis,” kata si Ujang.

Anehnya, KLHK menegaskan akan menguji coba dimulai pada 21 Februari-5 Juni 2016, sedangkan dasar aturan ditargetkan pada bulan Juni. (SUMBER, “KANTONG PLASTIK BERBAYAR DICOBA HARGA DIUSULKAN RP. 500,- DIUJI COBA FEBRUARI-JUNI” KOMPAS, JUMAT 15 JANUARI 2016, HALAMAN 14). Jadi dengan kata lain, kebijakan KLHK yang akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua ternyata belum memiliki dasar hukum yang jelas. Atau dapat dikatakan kebijakan yang sewenang-wenang.

Hal tersebut mungkin saja bisa dikatakan lumrah. Mengingat Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China dengan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 1,29 juta ton berdasarkan penelitian University of Georgia tahun 2010. (Bisnis Indonesia, “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia”, Rabu, 02/12/2015).

Jumlah peningkatan timbulan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/ tahun. Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini, upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan ‘do nothing’ tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020.
Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk menggagas lahirnya komitmen “Indonesia Bersih Sampah 2020”. Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

Sayangnya, seluruh kebijakan sampah yang ada sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Bisa kita pertegas dengan unkapan KEBIJAKAN SAMPAH. Terakhir, kebijakan pemerintah melalui Program Bank Sampah terbukti sampai saat ini masih belum terasa dampaknya di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2015, kebijakan sampah oleh pemerintah antara lain adalah :
• Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green retailer bisa menjadi pilihan.
• Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
• Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
• Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

KEBIJAKAN SAMPAH YANG TIDAK KONSISTEN PELAKSANAANNYA
Bank Sampah
Kebijakan Bank Sampah, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dengan peran aktif masyarakat. Sistem bank sampah akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan pendapatan dari menabung sampah.
Sudah lebih dari Tiga tahun kebijakan sampah tersebut berjalan, sayangnya, aparat ataupun instansi pemerintah daerah saja mungkin belum pernah sekalipun bersentuhan dengan kebijakan sampah tersebut. Padahal kebijakan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Seharusnya kebijakan tersebut diawali dengan pelaksanaan di Instansi Pemerintah Terlebih Dahulu. Sehingga masyarakat dapat meneladaninya.
Sayangnya, seolah tidak berkaca, apakan suatu kebijakan itu adalah sampah atau tidak, DENGAN PENUH PERCAYA DIRI DI awal tahun 2016, pemerintah kembali mengembar-gemborkan program Bank Sampah ONLINE/ Bank Sampah Daring…hahahaha…Pemerintah saja publikasi ATURAN Hukum Aja gak mampu onlen.

Subsidi Kompos
Pada tahun 2001 Global Environment Facility (GEF), melalui Bank Dunia, telah menyetujui pemberian dana hibah (Trust Fund Grant for Western Java Environmental Management Project) kepada Republik Indonesia sebesar US$ 10 juta, melalui 3 tahap selama 9 tahun. Dana ini untuk membiayai Program Subsisid Kompos dalam rangka Proyek Manajemen Lingkungan Jawa Bagian Barat (WJEMP = Western Java Environmental Management Project). Melalui Program Subsidi Kornpos ini, dana hibah tersebut dialokasikan dalam bentuk subsidi tunai kepada produsen kompos yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan subsidi.
Program Subsidi Kompos ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi kompos oleh para produsen yang masih aktif beroperasi, membangkitkan lagi produsen kompos yang telah menghentikan kegiatan produksinya, dan melahirkan wirausahawan baru dalam bidang usaha pengomposan.
Program Subsidi Kompos ini khusus diselenggarakan di wilayah Jawa bagian barat, yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan bahan baku kompos harus berupa sampah padat organik dari kawasan perkotaan (municipal organic solid waste), sedangkan limbah pertanian limbah industri dan kotoran ternak bukan dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) hanya boleh digunakan sebagai penambah secara terbatas. (“Pedoman Umum Subsidi Kompos”, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, 2004). Hasilnya…nyaris tak berbekas…

INSENTIF ATAU DISINSENTIF – KEBIJAKAN SAMPAH
Secara legal, memang pemerintah berwenang untuk menarik pungutan dan/ atau retribusi terhadap potensi timbulan suatu sampah. Instrumen ekonomi terkait pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UUPPLH. Contohnya, pajak lingkungan, retribusi lingkungan dan subsidi lingkungan.

Selain itu, Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) juga telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

TINJAUAN INSTRUMEN EKONOMI DALAM UUPPLH
Dalam Penjelasan UUPPLH, pajak yang dimaksud pada Pasal 43 UUPPLH adalah pajak lingkungan hidup.
Pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.
Retribusi lingkungan hidup adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. (UUPPLH)
Mengenai Retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran kembali pekerjaaan penjernihan oleh penguasa, yaitu instansi pemerintah, karena pekerjaan itu dianggap sebagai pelayanan jasa oleh penguasa. Contohnya pengaturan retribusi sampah. (UUPPLH)
Sedangkan subsidi lingkungan hidup adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. (UUPPLH)

Dari sudut pandang ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif.
Tujuannya sebagai insentif maupun disinsentif, karena pungutan merupakan insentif permanen, guna menanggulangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pungutan pencemaran ini tidak dapat diterima oleh para pendukung pengendalian langsung, yang menganggap bahwa pungutan tersebut sama dengan membeli hak untuk mencemarkan (the right to pollute). Argumentasi ini disanggah dengan adanya kenyataan, bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong para pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan ini penanggulangan limbah akan lebih murah dari pada mencemarkan dan membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran (Koesnadi, Cet Ke-18, Hlm.379)
Beberapa studi ekonomis telah membuktikan kurang efektifnya program-program subsidi sebagai alat pengendalian lingkungan. Alasan utama pendapat ini adalah bahwa subsidi dalam bentuk investasi atau bentuk-bentuk lainnya guna menanggung sebagian biaya penagggulangan tidak memberikan jaminan bahwa akan merangsang upaya penanggulangan pencemaran. Apabila penggunaan alat pengendalian menambah biaya perusahaan, namun tidak menambah keuntungan perusahaan, maka subsidi pemerintah yang mencakup sebagian dari biaya tidak akan menjadikan upaya penanggulangan pencemaran sebagai suatu upaya yang menguntungkan bagi perusahaan.
Selain itu, besarnya biaya subsidi yang diberikan oleh pemerintah merupakan beban tambahan bagi pembayar pajak (masyarakat).
Menurut De Kock, subsidi dapat merangsang pengusaha-pengusaha memasuki bidang industri dan dengan demikian memperluas kemungkinan pencemaran. Meskipun subsidi merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran dari suatu usaha industri, akan tetapi ia akan menambah emisi industri secara keseluruhan dibanding keadaan sebelum diberikannya insentif berupa subsidi tersebut.
(Hardjasoemantri, Hlm.384- 385)
Pada prinsipnya, tujuan penerapan subsidi sama dengan pajak lingkungan, yaitu bahwa barang yang ramah lingkungan menjadi lebih murah daripada barang yang tidak ramah lingkungan. Namun subsidi dikritik, karena sistem ini justru memberikan dana bagi para pencemar, dan bukannya memaksa para pencemar untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi sebagaimana prinsip “polluter pays principle”.
Contoh retribusi : Pasal 24 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur tentang retribusi terhadap setiap orang yang membuang air Iimbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air Iimbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Belajar Pengelolaan Sampah di Negara Lain
Belanda menerapkan instrumen ekonomi “Sistem Deposit dan Pengembalian” (deposit and return system). Sistem tersebut mewajibkan industri-industri yang memasarkan produk-produk tertentu, misalnya minuman dalam botol dan mobil, untuk memasukkan biaya penarikan sisa produk atau limbah ke dalam harga produk yang harus dibayar oleh konsumen dan jika konsumen atau badan usaha lain memungut, mengembalikan dan menyerahkan sisa produk itu, maka ia berhak mendapatkan pengembalian uang.
(Hukum Lingkungan di Indonesia, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Rajawali Pres, 2011, Jakarta Hlm.157)

Plastik BerKalim HIJAU – Mudah Terurai – MASIH PERLU DIKAJI:
Dengan tambahan Zat katalis tertentu, kantong plastik kini dapat dibuat terurai lebih cepat. Dalam waktu kurang lebih dua tahun, produsen mengklaim, plastik tersebut dapat menjadi serpihan dengan bantuan oksigen, sinar matahari atau panas. Namun nyatanya bagaimana hasil penguraian jika plastik ditimbun di tempat sampah belum diketahui.

Iklan

Leave a comment »

Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – Gambar Foto Pemilahan Sampah

Perbuatan Melawan Hukum

Gambar Foto Pemilahan Sampah

Perhatikan gambar wadah atau tempat sampah diatas.
Apakah pengadaan wadah sampah tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Kalau jawabannya tidak, Mengapa ???

Landasan hukum pemilahan sampah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (PP Sampah 2012).

Pasal 17 Ayat (2) PP Sampah 2012, Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.

Jadi menurut HUKUM yang berlaku juga bagi aparat PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH, seharusnya gambar pemilahan sampah sebagai berikut :

Kotak Sampah sesuai HUKUM

Kotak Sampah sesuai HUKUM

Pasal 17 Ayat (3) PP Sampah 2012, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

Sampai saat ini, pemerintah selalu saja hobi mengeluarkan kebijakan sampah. Anggaran negara yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah menjadi sampah semata. Banyak berharap seandainya pemerintah dapat menjadi teladan, dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. amin….

Teladan yang dimaksud, bukan yang seperti diatas, atau yang seperti dibawah ini lho :

Pemilahan sampah di Kota bandar Lampung

Pemilahan sampah di Kota bandar Lampung

Leave a comment »

PENGELOLAAN SAMPAH : Kebijakan Sampah – Pengantar

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah WAJIB memberikan JAMINAN TERWUJUDNYA terhadap Hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan UUD NRI 1945 tersebut, maka BUKAN KEWAJIBAN MASYARAKAT yah… JANGAN SUKA MELINTIR HUKUM… ITU UUD NRI 1945… BUKAN SAMPAH…
CETAK TEBAL YAH…

Landasan hukum utama dalam pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Pembentukan Undang-Undang tersebut terutama diperlukan dalam rangka kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Penjelasan UUPS).

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” dalam Pengelolaan Sampah adalah, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERMASALAHAN SAMPAH DI INDONESIA
Sampah, sampai saat ini merupakan persoalan nasional yang SAMPAI SAAT INI belum memiliki solusi yang baik dan optimal. Bahkan cenderung menjadi masalah yang tetaplah menjadi masalah setiap tahunnya.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Menurut Emha Training Center (2005), jenis dan komposisi sampah di perkotaan terdiri dari sampah organik sebanyak 65%, sampah kertas dan plastik masing-masing 10%, kaca dan logam masing-masing 2% dari total sampah yang diproduksi setiap harinya.

Karena itu, timbunan sampah dengan volume yang besar, dan sebagian besar organik, di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, timbunan tersebut juga berpotensi menyebarkan polusi bau yang tidak sedap, khususnya terhadap masyarakat sekitar. Inilah yang kemudian yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk tinggal di kawasan tempat pemrosesan akhir sampah. (Not In My Back Yard)

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Pada saat tersebut, timbunan sampah berpotensi menimbulkan polusi air berupa ceceran air lindi akibat pemrosesan secara biologis.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

PENGELOLAAN SAMPAH
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Pasal 1 Butir 5 UU 18/2008)
Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
Pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

PENGATURAN ATAU KETENTUAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenih Sampah Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse,dan Recycle melalui Bank Sampah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;

Standar Nasional Indonesia – SNI
• SNI 19-2454-2002 : Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan
• SNI 03-3241-1994 : Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah
• SNI 03-3242-1994 : Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
• SNI 19-3964-1994 : Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan Sampah Perkotaan
• SNI 19-3983-1995 : Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia
• SNI 3234-2008 : Pengelolaan Sampah Permukiman

Parahnya, keluarnya sebuah Peraturan Perundang-Undangan terbaru, tidak pernah dibarengi dengan suatu sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang terkena dampak akibat peraturan yang baru tersebut. Sehingga masyarakat harus hati-hati dan bekerja ekstra keras dengan membaca dan memahami seluruh peraturan, untuk dapat mengetahui, peraturan mana yang masih relevan atau yang tidak relevan lagi.

Alangkah baiknya, apabila kementerian terkait, ketika melaksanakan sosialisasi juga mampu menjelaskan, mana peraturan perundang yang terkena dampak dan peraturan mana yang relevan atau tidak relevan lagi. Bukan hanya mensosialisasikan apa yang sudah diatur atau menjelaskan pasal per/ pasal peraturan yang baru berlaku.

Terkait dengan landasan hukum pengelolaan sampah tersebut, umumnya antar INSTANSI pemerintah menerapkan aturan sesuai dengan kemauan institusinya sendiri/ suka-suka.

Menegasikan bahwa, SEOLAH peraturan menteri PU tidak berlaku di Institusi Kementerian Lingkungan. lucunya, masing-masing institusi pemerintah membentuk peraturan tentang pengelolaan sampah secara sendiri-sendiri. Cek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU dan kementerian Lingkungan… Hehehe KUSUT….

Berikut ini, publikasi pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan (saat ini KLHK), yang menggunakan dasar hukum hanya Peraturan menteri Lingkungan. Sementera Peraturan Menteri PU, dan kementerian dalam negeri seolah tidak berlaku di Kementerian Lingkungan. BRENGSEK kannn.

Download Modul – KEBIJAKAN DITJEN PSLB3-PENGELOLAAN SAMPAH-B3-LB3 DAN PEMULIHAN DI INDONESIA_jogja

Leave a comment »

Pengelolaan Sampah : KEBIJAKAN SAMPAH – PEMILAHAN SAMPAH

Kewajiban untuk melaksanakan Pemilahan sampah sudah ada sejak tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).

Pasal 13 UUPS mengatur, “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya WAJIB menyediakan fasilitas pemilahan sampah”.
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 13, “Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat”.

Namun anehnya, sampai dengan saat ini, Desember 2015, hampir 8 tahun lamanya, TERBUKTI tidak terlaksana.
Bahkan kantor-kantor pemerintah pun, seperti Kantor Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan mungkin saja Istana Negara, belum memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana untuk memilah sampah, sebagaimana amanat peraturan perundangan.
Padahal, institusi atau lembaga pemerintah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha untuk melaksanakan pemilahan sampah.

Pada Pasal 45 UU Pengelolaan Sampah, “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun”. Dengan kata lain, ketentuan ini, WAJIB berlaku setahun setelah berlakunya UUPS, yaitu 7 Mei 2009.

Wahhh, sudah lama sekali…ini Undang-Undang APA SAMPAH yah ???

Lucunya, terkadang alasan pemerintah pusat atupun pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU Pengelolaan Sampah adalah, belum adanya peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Pemerintah (Pasal 16) ataupun Peraturan daerah.
Seolah, tanpa adanya peraturan pelaksana, maka PASAL 13 UU Pengelolaan Sampah dianggap tidak berlaku. Lebih lucunya lagi, SEOLAH tanpa adanya Peraturan Daerah, maka Undang-Undang Pengelolaan Sampah dianggap tidak berlaku di Daerah terkait.

Halooooo… Undang-Undang itu…bukan SAMPAH lho…

Memang, dalam Pasal 16 UU Pengelolaan sampah menetapkan, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah”.

Namun, pengaturan Pasal 16 tersebut bukanlah suatu alasan pemaaf, untuk tidak melaksanakan kewajiban pemilahan sampah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU Pengelolaan Sampah. Apalagi kalau sampai melegalkan PEMIKIRAN, bahwa tanpa adanya PERDA maka UU Pengelolaan Sampah hanya sebatas SAMPAH.

Terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, maka masyarakat perlu mempertanyakan pelaksanaan dari Pasal 47 Ayat (2) UUPS. Yang telah mengatur, bahwa Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang – Undang ini diundangkan, yaitu paling lambat tanggal 7 Mei 2011.

Nah…bagi para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya teman-teman yang mengerti tentang HUKUM, coba cek Peraturan Daerah di Provinsi atau Kabupaten Kota di wilayah anda… Apakah aparatur pemerintah telah melaksanakan Undang-Undang Sampah? Pertanyaan selanjutnya…itu Undang-Undang apa Sampah?

Pengaturan atau Ketentuan Teknis Pemilahan Sampah – 1

Pelaksanaan kewajiban pemilahan memang belum diatur secara rinci dalam Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Undang-Undang Sampah). Karena itu, demi kepastian hukum maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman pelaksanaan.

Setelah berlaku selama hampir 4 Tahun, 2008-2012, pada tanggal 15 Oktober tahun 2012 diundangkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (PP Sampah 2012).

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 16 UU Sampah, yang menetapkan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan kewajiban produsen diatur dengan peraturan pemerintah.

Issue : Pasal 47 Ayat (1) UUPS telah mengatur, bahwa “Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Artinya, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan, seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPS, paling lambat ditetapkan sebelum tanggal 7 Mei 2009.
Pertanyaanya JELAS dan TEGAS, Mengapa Peraturan Pemerintah yang seharusnya dikeluarkan paling lambat pada Mei tahun 2009, baru keluar pada tanggal 15 Oktober tahun 2012 ???
Jangan-jangan Pada TIDUR, keenakan Makan GAJI BUTA… jadilah Undang-Undang SAMPAH!

Pada Pasal 16 PP Sampah 2012, menetapkan, bahwa Penanganan sampah meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah”.

Pasal tersebut menegaskan, bahwa pelaksanaan pemilahan sampah merupakan salah satu dari 4 (empat) jenis upaya dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Wajarlah kiranya apabila masyarakat ataupun lembaga atau institusi atau dunia usaha diwajibakan untuk melaksanakan pemilahan sampah.

Kemudian menurut Pasal 17 Ayat (1) PP Sampah 2012, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c. pemerintah kabupaten/ kota.
Pasal 17 Ayat (2) PP Sampah 2012, Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.
Pasal 17 Ayat (3) PP Sampah 2012, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
Pasal 17 Ayat (4) PP Sampah 2012, Pemerintah kabupaten/ kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/ kota.
Pasal 17 Ayat (5) PP Sampah 2012, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. diberi label atau tanda; dan
c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 38 PP Sampah 2012,
(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/ kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/ kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 dan 38 PP Sampah, maka baik pihak pengelola istana negara, gedung DPR atau DPRD, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor pemerintah lainnya atau kantor kepolisian, perusahaan, atau universitas, sekolah dll WAJIB menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Penghasil limbah B3 lampu TL kantor pemerintahan
Ket Gambar : Kantor polisi, sebagai salah satu institusi penghasil sampah. Menurut Undang-Undang sampah dan PP Sampah Pengelola kantor pemerintahan atau penegak hukum, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Sebagai contoh, misalnya Kantor Kepolisian, maka memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Fasilitas tersebut dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah. Dengan kata lain, fasilitas Tempat Sampah yang harus disediakan di Kantor Polisi adalah 5 jenis Tempat Sampah. Lema jenis tersebut, adalah :
1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
2. Sampah yang mudah terurai,
3. Sampah yang dapat digunakan kembali,
4. Sampah yang dapat didaur ulang, dan
5. Sampah lainnya

Memang, menurut Pasal 38 Ayat (2) PP Sampah, maka pelaksanaan pemilahan sampah menjadi 5 Jenis paling lambat diterapkan sejak 5 tahun berlakunya PP Sampah, yaitu 15 Oktober tahun 2017. Sedangkan kewajiban realisasi untuk memilah menjadi 3 jenis sampah adalah tanggal 15 Oktober tahun 2015 (saat menulis ini, tanggal 27 Desember 2015, sudah habis masa berlakunya). Tetapi hal tersebut, bukanlah suatu alasan untuk menunda realisasi pelaksanaan Peraturan Perundangan.

Masyarakat saat ini (bulan Desember 2015) bisa menilai, apakah kantor polisi di wilayah anda telah menyediakan fasilitas berupa 5 jenis tempat sampah ???.
Bagaimana dengan pelaksanaan Pemilahan menjadi 3 Jenis sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) PP Sampah???

Juga bagi teman-teman, para mahasiswa atau mahasiswi, tentu juga dapat menyaksikan secara KASAT MATA, Apakah di Institusi pendidikan atau universitas yang terdapat di sekitar anda, telah menyediakan 3 atau 5 Jenis tempat pemilahan sampah ???
hahaha…negara opo iki…

Pengaturan atau Ketentuan Teknis Pemilahan Sampah – 2

Sayangnya Peraturan Pemerintah tersebut masih belum mengatur tentang ketentuan teknis pemilahan secara lebih rinci. Kemudian pada tanggal 14 Maret Tahaun 2013, ditetapkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PermenPU Sampah 2013).

Menurut Pasal 17 PermenPU Sampah 2013,
(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada:
a. volume sampah;
b. jenis sampah;
c. penempatan;
d. jadwal pengumpulan; dan
e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. diberi label atau tanda;
b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pengaturan dalam PermenPU Sampah 2013, masih sangat minim. Secara substansial, PermenPU Sampah 2013 hanya mengatur ketentuan teknis pemilahan sampah pada Pasal 17 Ayat (2), yang menentukan pemilahan sampah dengan Memberikan label atau tanda pada wadah kemasan pemilahan. Membedakan bahan, bentuk dan/ atau warna wadah dan Menggunakan wadah yang tertutup.
Kemudian pada Pasal 30 Ayat (1) Butir (b) Permen PU Sampah, menetapkan bahwa “Kewajiban menyediakan sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah”.

Berikut ini berbagai gambar pemilahan sampah yang ada di sekitar kita :

Pemilahan Sampah
Keterangan : Pelaksanaan pemilahan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini seolah tidak berpedoman terhadap ketentuan hukum. Khusunya peraturan perundangan yang telah MENGATUR tentang pelaksanaan pemilahan sampah.

Pada pelaksanaannya. Maka pemerintah pusat atau daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing. Namun, pelaksanaannya tetap tidak boleh melanggar atau mengeliminasi apa yang sudah ditetapkan di dalam UU Sampah, PP Sampah dan PermenPU Sampah.

Pengaturan atau Ketentuan Teknis Pemilahan Sampah – 3

Selain PermenPU Sampah, masih terdapat beberapa peraturan menteri lagi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat atau daerah serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelaksanaan pemilahan sampah. Peraturan Menteri tersebut antara lain :
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse,dan Recycle melalui Bank Sampah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;

Selain itu, masih juga terdapat SNI 19-2454-2002 tentang sistem pewadahan berdasar jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan B3. Yang secara hukum, dianggap telah Batal Demi Hukum.

Persoalannya adalah, beberapa pengaturan tentang pengelolaan sampah tersebut mencerminkan ketidaksinergisan antar institusi atau antar sektoral lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
Keberadaan landasan hukum atau peraturan yang sangat banyak, tentu menjlimet. Menyulitkan masyarakat yang berniat melaksanakan pemilahan sampah.
Bahkan, terbukti dalam pelaksanaan pewadahan pemilahan sampah di Kabupaten/ Kota, pemerintah di daerah saja menetapkan kebijakan pengelolaan sampah tanpa mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. (Cek Foto Pemilahan Sampah)

Sebaiknya, aparatur pemerintah menetapkan sebuah pedoman pengelolaan yang komprehensif, terpadu dan mudah dipahami oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sendiri. Membukukan seluruh peraturan tersebut ke dalam satu pedoman pelaksanaan tentu akan memudahkan masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah.

Jangan sampai, seperti pelaksanaan wadah pemilahan sampah yang sering dilihat di kabupaten/ kota di Indonesia seperti saat ini? Memilah sampah aja gak ikut aturan hukum…

Leave a comment »

Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan – Gudang Materi

Practical_Guidance_for_Waste_Se

Gudang…materi yang belum disusun rapih…
buat ngeramein BLOG sih…hehehehe
Susunnya kalau sempet yah…

Lumayan buat anda-anda yang cari bacaan tentang KUSUTNYA pengelolaan sampah dan Tidak BECUSNYA pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah.

nih bacaannya Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Download – Penelitian Efektivitas Pengelolaan Sampah Langsung Dari Sumbernya oleh LIPI_Studi Kasus Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas di Yogyakarta dan Jakarta

Leave a comment »

Mewujudkan Sebuah Pedoman -Master Plan- Pengelolaan Sampah yang Ideal

Mewujudkan Sebuah Pedoman Pengelolaan Sampah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia pemerintah. Kebejatan moral serta kecerdasan intelektual pemerintah tentu akat terkait erat dengan baik atau buruknya keberadaan master plan pengelolaan sampah di Indonesia.

yahhh, you know lah…gimana tingkat kecerdasan dan moral aparataur pemerintah kita!

Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Beberapa kota di Indonesia belum mampu untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin berat, dikarenakan produksinya yang semakin meningkat. Hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulanganya.

Karena itu untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ideal di suatu wilayah, maka diperlukan suatu perencanaan atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah.

Sedangkan menurut Bagong Sutoyo, dapat dikatakan Indonesia belum memiliki data persampahan yang akurat dan valid baik volume maupun komposisinya. Sehingga hal ini berimplikasi pada penyusunan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menangani persoalan sampah secara nasional, provinsi, maupun kota/ kabupaten.

Segera diperlukan suatu kebijakan dan panduan nasional supaya setiap kota/ kabupaten menyusun master plan atau action plan pengelolaan sampah daerahnya masing-masing. Di dalamnya tertuang langkah-langkah konkrit pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, komposting sampah sehingga penanganan sampah dimulai dari sumbernya dengan melibatkan berbagai stakeholders.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, rencana merupakan alat implementasi dan hendaknya implementasi berdasar suatu rencana. Menurut Sondang P Siagian sebagaimana dikutip Ridwan, rencana didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan .

Sebagai dasar suatu perencanaan, Saul K. Katz mengungkapkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan (forecasting).
2. Dengan adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangannya, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengupayakan ketidakpastian dapat dibatasi sesedikit mungkin.
3. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination).
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun suatu kegiatan usahanya
5. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (control of evaluation) .

Dalam setiap penyusunan suatu perencanaan, seyogyanya dipertimbangkan sekurang-kurangnya empat (4) hal, yaitu:

1. Permasalahan yang didasarkan kepada pertimbangan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan yang dimiliki.
2. Cara dan prosedur untuk mencapai, tujuan dan sasaran rencana, harus memperhatikan berbagai potensi dana, daya, dan upaya dengan disertai adanya penentuan alternatif atau kombinasi alternatif yang dipandang terbaik. Disamping itu perlu diperhatikan pula aspek koordinasi dan konsistensi diantara berbagai kegiatan, pengurangan sumber daya, dan penetapan susunan skala prioritas.
3. Penterjemahan, pengkonversian, dan pengartikulasian rencana dalam program-program kegiatan yang konkret harus tepat, cermat, dan akurat, tanpa harus mengurangi fleksibilitas.
4. Penetapan jangka waktu yang logis, rasional, dan realistis .
Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah terkait tentunya memegang peranan sentral dalam mewujudkan suatu perencanaan pengelolaan sampah, yang dibentuk dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Ornop, perguruan tinggi, kelompok pemuda, karang taruna, ibu-ibu PKK, dan tentunya masyarakat pada umumnya.

Pembentukan perencanaan juga didasarkan atas berbagai faktor-faktor terkait, misalnya jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi penduduk, kondisi geografis, kemajuan teknologi, jenis sampah yang dihasilkan, kemampuan pengelolaan, potensi-potensi, dan keefektifan serta efisiensi pengelolaan sampah. Penentuan strategi ini tentunya dilandasi melalui suatu studi yang dapat menggambarkan berbagai permasalahan sampah yang dihadapi serta berbagai alternatif penanganannya dan berbagai aspek-aspek yang terkait lainnya tentang pengelolaan sampah di suatu wilayah.

Keikutsertaan seluruh stakeholders di dalam sebuah perencanaan, diharapkan dapat memberi informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, menurut Lothar Guilding dengan adanya peranserta masyarakat tersebut, maka dapat memberi informasi kepada pemerintah mengenai hal-hal di masa datang yang akan menjadi hambatan/ kendala bagi masyarakat dalam pelaksanaan suatu rencana, yakni pengelolaan sampah. Selain itu, hal itu juga dapat meningkatkan kesediaan masyarakat dalam menerima suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah .

Pelaksanaan perencanaan tersebut nantinya diharapkan menghasilkan suatu pedoman teknis (Standard Operational Procedure) pengelolaan sampah di suatu wilayah. Lebih lanjut, pedoman ini kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah bersama seluruh stake holders, untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sehingga akan terwujud kejelasan tanggung jawab di dalam pengelolaan sampah.

Perlunya kejelasan tanggung jawab ini, agar dikemudian hari tidak terjadi persoalan-persoalan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terkait hak dan kewajiban di dalam pengelolaan sampah.
Pedoman ini juga diharapkan juga berfungsi mengetahui lebih rinci permasalahan yang ditemui di lapangan, misalnya titik-titik penumpukan sampah, pembakaran sampah, dan TPS liar sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Kemudian pedoman ini dapat mengarahkan tujuan dari upaya pengelolaan sampah yakni, meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh sampah bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, agar dicapai suatu keterpaduan dan kesatuan hukum dalam kerangka pelaksanan pengelolaan sampah.

Sebagai gambaran, apabila suatu wilayah sebagian besar terdiri atas kawasan pedesaan maka pendekatan yang efektif untuk diupayakan adalah melalui pemberdayaan aparat pemerintahan desa dalam rangka mendorong masyarakat untuk meningkatkan peranserta dalam upaya pengelolaan sampah, baik dalam proses pengurangan dan penanganan sampah.

Kemudian dari jenis sampah yang dihasilkan, apabila suatu wilayah sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani maka fokus utama pengelolaan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan bertani dan dapat mendorong usaha pertanian, misalnya memprioritaskan pengelolaan sampah melalui cara pengkomposan.

Selain hal tersebut di atas, penting juga menentukan beban pembiayaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Idealnya biaya dibebankan kepada APBN dan APBD karena masyarakat telah membayar pajak , sehingga seharusnya beban pengelolaan sampah telah terintegrasi kedalam tagihan pajak tersebut.

Sementara itu masyarakat hanya ikut berperan serta atau sebagai pelengkap kurangnya APBN atau APBD. Dengan adanya peran serta masyarakat ini maka perlu diperjelas mengenai bagaimana pengelolaan dan ketentuan ketentuan lainnya mengenai biaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat.

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mengeluarkan biaya untuk proses pengelolaan sampah, tetapi hanya pada proses pengumpulan dan pengangkutan sampah saja . Apabila dalam perencanaan tersebut dapat diupayakan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan beban pembiayaan tersebut dan kemudian mengalihkannya pada proses pengelolaan sampah yang lain misalnya proses pengolahan, tentunya hal ini dapat lebih meringankan beban yang ditanggung oleh pemerintah terkait.

Comments (2) »