Archive for copy paste

Kasus Taman Nasional Bunaken

Kasus Taman Nasional Bunaken:
Terlalu Menonjolkan Ego sektoral?
Letak Taman Nasional Bunaken meliputi dua wilayah, bagian Utara meliputi 5 buah pulau,
yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehage, Pulau Siladen, dan Pulau Nain,
serta sebagian wilayah pesisir Pulau Sulawesi, dan bagian Selatan yang keseluruhannya
merupakan wilayah pesisir di daratan Pulau Sulawesi. Luas total Taman Nasional Bunaken
(TNB) adalah 79.056 Ha.
Ekosistem TNB dibagi dalam 2 kategori, yaitu ekosistem laut dan pesisir, serta ekosistem
darat. Habitat yang paling mendapat perhatian sehingga dijadikan kawasan pelestarian adalah
terumbu karang. Komunitas karang yang membentuk terumbu karang di TNB mempunyai
keanekaragaman yang tinggi. Tercatat sekurang-kurangnya 58 genera dan sub-genera karang
keras yang terdapat di taman nasional tersebut.
Berdasarkan sejarahnya, Kawasan Bunaken pertama kali ditetapkan sebagai Kawasan
Lindung. Status tersebut kemudian berubah menjadi Cagar Alam mulai Tahun 1986.
Terakhir, pada Tahun 1991 Cagar Alam Bunaken kemudian ditetapkan menjadi Taman
Nasional, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK/730/Kpts-II/91 pada tanggal
15 Oktober 1991. Status pulau-pulau dan laut di sekitar Bunaken, Manado Tua, Mantehage,
Siladen, dan Nain serta perairan Arakan Wawontulap kemudian menjadi Taman Nasional.
Pada awalnya, pengelolaan TNB dilakukan oleh Forum Koordinasi, yang dilakukan oleh
beberapa instansi terkait, yaitu PHPA, Pemda, masyarakat lokal serta pengusaha. Melalui
Forum Koordinasi tersebut diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan
TNB, serta pengembangan kerja sama. Namun ternyata Forum Komunikasi tersebut tidak
efektif. Masing-masing pihak ternyata memiliki visi yang berbeda, dan mengembangkan
programnya sendiri-sendiri. Hal ini misalnya terlihat dari pengembangan sebuah dermaga dan
beberapa cottage di kawasan sempadan pantai.
PHPA, berangkat dari visi pengamanan dan pelestarian SDA yang berkelanjutan
menyebutkan bahwa pembangunan dermaga tersebut dapat merusak Kawasan Taman
Nasional Bunaken. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisatanya– yang punya inisiatif
untuk melakukan pembangunan dermaga dan cottage tersebut — berdalih bahwa
pembangunan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara itu pada tahun 1995 Gubernur Sulawesi Utara juga memberikan dukungan kepada
sebuah perusahaan bernama CV. Sumber Rejeki untuk – secara monopoli –melakukan
pengusahaan rumput laut, melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara yang bernomor
523/04/113039.

Masyarakat sendiri, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka juga melakukan
penangkapan ikan skala kecil, menebang bakau untuk kayu bakar dan pengusahaan rumput
laut.
Dari berbagai problematika yang terjadi tampak betapa konflik kepentingan yang terdapat di
sana akan sangat membahayakan fungsi dari Taman Nasional Bunaken itu sendiri. Beberapa
pertanyaan mendasar yang muncul adalah, 1) Apakah proses penetapan kawasan tersebut
sebagai kawasan konservasi – kawasan lindung, kawasan cagar alam dan terakhir kawasan
taman nasional – dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat ? Apakah pada saat
penetapannya ada tanah-tanah yang kemudian diambil begitu saja, sehingga masyarakat tetap
menganggap bahwa TNB adalah milik mereka ? 2). Mengapa Gubernur atau Pemda
mengeluarkan izin pengusahaan (rumput laut dan pembangunan cottage) padahal jelas bahwa
hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?, dan 3). Upaya apa saja yang telah dilakukan
oleh PHPA sehingga koordinasi antar instansi/stakehoders pengelolaan TNB menjadi tidak
efektif ?

 

Hukum Lingkungan – teori dan Legislasi – hlm. 106

Leave a comment »

Kliping Berita – Kasus Semen REMBANG

PENAMBANGAN DI CAT WATUPUTIH DIHENTIKAN PERLU ADA KAJIAN LANJUT OLEH KEMENTERIAN ESDM
Kamis, 13 April 2017
Jakarta, KompasPenambangan di kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dihentikan untuk sementara. Moratorium ini diberlakukan setelah pemerintah mengumumkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap I di CAT Watuputih. Keputusan tersebut berlaku untuk 21 perusahaan pemegang izin usaha penambangan (IUP) di kawasan itu. PT Semen Indonesia (SI), yang telah membangun pabrik semen di kawasan itu, belum melakukan penambangan di ekosistem CAT Watuputih. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahap I adalah merekomendasikan kebijakan pada ekosistem CAT Watuputih. KLHS Pegunungan Kendeng dibuat dan dilaksanakan atas permintaan warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 2 Agustus 2016. “Penambangan di kawasan CAT Watuputih belum dapat dilakukan sampai dengan status kawasan ini dapat ditambang atau tidak. Kira-kira ini hasil yang perlu kami sampaikan,” kata Teten di Kantor Staf Presiden, Rabu (12/4), di Jakarta. Teten mengatakan hal itu seusai pertemuan dengan tim KLHS Tahap 1. Tim ini di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinator Tim KLHS Tahap I adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor Soeryo Adiwibowo dengan anggota 15 ahli dari sejumlah perguruan tinggi. Hadir pada pertemuan ini, antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, serta Tim Komunikasi Presiden, yaitu Johan Budi SP, Ari Dwipayana, dan Sukardi Rinakit. Perbaikan kebijakan Menurut Teten, KLHS Tahap I ini tidak menyentuh pada aspek kelangsungan aktivitas usaha PT SI. Tujuan KLHS I dibuat untuk melihat kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), ataupun kebijakan sektoral mengancam keberlanjutan pembangunan atau tidak. Soeryo mengatakan, jika kebijakan tersebut mengancam keberlanjutan pembangunan, perlu perbaikan kebijakan. Kajian ini menyangkut seluruh aktivitas di ekosistem CAT Watuputih. Perbaikan kebijakan yang dimaksud lewat RTRW ataupun RPJM. Tujuannya agar ekosistem menjadi baik sehingga pembangunan berkelanjutan terjaga……………..SUMBER, KOMPAS, KAMIS 13 APRIL 2017 HAL. 14

 

KARST KENDENG KOMNAS HAM MINTA PRESIDEN HENTIKAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN
Rabu, 12 April 2017
Jakarta, KompasKomisi Nasional Hak Asasi Manusia akhirnya menetapkan sikap terakhirnya tentang pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Surat ini terkait dengan konflik pembangunan pabrik PT Semen Indonesia dan rencana penambangan batu gamping di kawasan tersebut. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurkholis, Selasa (11/4), mengatakan hal itu terkait surat Komnas HAM yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi rekomendasi agar pembangunan dan operasionalisasi pabrik semen serta rencana penambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng tidak dilanjutkan. “Terutama dengan pertimbangan hak asasi manusia,” ujar Nurkholis. Direktur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas beberapa hari lalu, mengatakan, pihaknya telah mengikuti semua peraturan yang ditetapkan. Peraturan itu antara lain tentang lokasi penambangan PT SI mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang meliputi Kabupaten Pati, Blora, dan Grobogan. “Kabupaten Rembang tidak termasuk,” ujar Rizkan. Surat Komnas HAM seusai memantau secara mendalam konflik di Pegunungan Kendeng menyatakan, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) seharusnya mampu mengungkap kebenaran kondisi riil ekosistem Pegunungan Kendeng. Hasil KLHS juga seharusnya mampu menggambarkan kondisi dan penikmatan HAM masyarakat di sana. Hasil KLHS, juga harus dipatuhi dan dilaksanakan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT SI, perusahaan, hingga masyarakat. Rizkan menyatakan, pihaknya mengikuti proses yang sedang berjalan, hasil KLHS seperti apa. Selama ini pihaknya selalu berpegang pada aturan yang berlaku (Kompas, 10/4)…………….SUMBER, KOMPAS, RABU 12 APRIL 2017 HAL. 14

 

PABRIK SEMEN : JMPPK TETAP MENOLAK PEMBANGUNAN
Senin, 10 April 2017
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng tetap menolak pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia Tbk dan kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Demi menjaga kelestarian lingkungan, mereka tetap berharap Presiden Joko Widodo mengambil keputusan tepat terkait pabrik semen ini. Joko Prianto, warga Rembang yang juga perwakilan JMPPK, Minggu (9/4), menegaskan, pihaknya konsisten menolak kehadiran SI di Rembang demi melestarikan kawasan bentang alam karst di Rembang. “Masyarakat salahnya di mana? Jangan diadu jumlah pro dan kontra pendirian pabrik,” ujarnya. Gunritno, pemimpin JMPKK, menegaskan, sejumlah warga sudah menolak kehadiran pabrik semen di Rembang sejak sebelum bergabung dalam JMPPK. Karena itu, jika sampai saat ini warga terus menolak dan melakukan upaya hukum, itu karena keyakinan warga Rembang untuk melestarikan alam.

ingin tahu apa yang digugat oleh mereka ??? cek sendiri di sini

Sebelumnya, Jumat (7/4), sejumlah warga desa di Kecamatan Gunem, Rembang, yang mendukung pendirian dan pengoperasian pabrik semen PT SI, mengungkapkan apa yang dilakukan para penolak dipicu kekhawatiran kehadiran pabrik akan membawa dampak negatif bagi warga di sekitarnya. Namun, kenyataannya, menurut Achmad Akhid, salah satu tokoh masyarakat di Desa Tegaldowo, kehadiran PT SI justru membawa manfaat bagi warga setempat. “Pabrik belum beroperasi saja, masyarakat sudah mendapat manfaat. Kehidupan ekonomi masyarakat sekitar pabrik meningkat. Tanah yang dijual ke PT SI masih bisa digarap masyarakat,” ujarnya. Amdal baru Terkait polemik seputar kawasan karst Kendeng ini, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf menegaskan, posisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebenarnya berada di hulu. Setelah KLHS selesai, baru ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diikuti izin-izin lainnya. “KLHS seharusnya instrumen di hulu sebelum amdal, karena KLHS mengukur apakah daya dukung dan daya tampung suatu wilayah untuk suatu aktivitas masih mungkin atau tidak. Kalau masih mungkin, dibuat amdal, dan baru izin lingkungan disusul izin teknis,” ujar Sonny di Jakarta, Minggu. Saat dihubungi, Presiden Direktor PT SI Rizkan Chandra mengatakan, pihaknya tak mau berandai-andai soal proses KLHS yang tengah berjalan. “Kami ikuti prosesnya, keluarnya seperti apa. Kita tidak berpretensi hasilnya begini dan begitu. Yang jelas selama ini (kami) berpegang pada aturan yang berlaku,” ujarnya. Sonny mengatakan, sekarang problem di Rembang sudah di tengah. Akibatnya, apa pun isi KLHS akan diartikan macam- macam. “Kalau membolehkan aktivitas, dipandang hanya justifikasi izin-izin yang sudah keluar. Kalau keputusan sebaliknya, akan ada macam-macam,” ujar Sonny. (ISW/SON)……………SUMBER, KOMPAS, SENIN 10 APRIL 2017, HALAMAN 13

PABRIK SEMEN : WARGA TULIS SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN

(lihat judul beritanya : kurang hal yang sangat penting, yaitu dukungan atau tidak mendukung… suka-suka aja deh.
Sabtu, 08 April 2017
Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah, yang tinggal di sekitar kawasan pabrik PT Semen Indonesia (Persero) menyatakan mendukung pabrik semen tersebut. Sebagai bentuk dukungan, Jumat (7/4), ribuan warga membubuhkan tanda tangan dan menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat yang ditulis di atas lembaran kertas zak semen sepanjang sekitar 300 meter, warga yang menyebut diri Laskar Brotoseno menyatakan, banyak manfaat yang mereka dapatkan mulai dari peningkatan ekonomi, pendidikan, dan sarana prasarana meskipun pabrik semen PT SI belum menambang. “Jangan takut Pak, kami mendukung untuk melanjutkan operasi pabrik Semen Indonesia. Hanya satu permintaan kami, lanjutkan!!!” demikian tertulis di surat itu. Surat dari kertas zak semen tersebut diletakkan di pagar Embung Tegaldowo, tak jauh dari Desa Tegaldowo. Penandatanganan surat itu di sela-sela jalan sehat dari lapangan Tegaldowo hingga embung yang dihadiri Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Bayu Adrianto. Jalan sehat diikuti warga desa sekitar pabrik SI, di antaranya Desa Tegaldowo, Kadiwono, Kajar, Pasucen, Timbrangan, Dowan, dan Suntri. Di sela-sela acara tersebut digelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga. Laskar Brotoseno menyatakan, ada 3.000 tanda tangan di surat tersebut. Museum Rekor- Dunia Indonesia (Muri) mencacatnya sebagai rekor karena media untuk tanda tangan adalah kertas semen. “Ini sebagai bukti dan penegasan dukungan warga sekitar perusahaan pabrik Semen Indonesia di Rembang agar operasi pabrik terus berlanjut. Surat dan tanda tangan pada kertas ini akan kami kirim ke Presiden Jokowi,” ujar kata Ketua Laskar Brotoseno Achmad Akhid. Sukinah, warga Desa Tegaldowo, yang selama ini bersama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng menolak pabrik SI dan penambangan di Rembang, mengatakan, dirinya tetap menolak pabrik semen. Demikian juga dengan Kepala Desa Timbrangan, Nyono. Alasan Nyono adalah demi menjaga kelestarian alam di Rembang Saat Kompas berkeliling di desa-desa sekitar pabrik SI, beberapa warga yang menolak pabrik semen memasang bendera Merah Putih dan tulisan penolakan pabrik semen di depan rumah mereka. Sementara itu, di sekitar lokasi rencana penambangan PT SI terdapat aktivitas penambangan oleh sejumlah perusahaan swasta yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun. (SON)………..SUMBER, KOMPAS, SABTU 8 APRIL 2017, HALAMAN 14

 

Kamis, 06 April 2017 | 15:47
http://www.beritasatu.com/ekonomi/423686-kasus-rembang-hambat-iklim-investasi.html
Perbincangan bisnis yang diadakan oleh PAS FM Radio Bisnis Jakarta, di restaurant SPICE, Hotel Mercure Jakarta Kota, Rabu 5 April 2017.
Kasus Rembang Hambat Iklim Investasi
Perbincangan bisnis yang diadakan oleh PAS FM Radio Bisnis Jakarta, di restaurant SPICE, Hotel Mercure Jakarta Kota, Rabu 5 April 2017.
Jakarta – Protes pembangunan pabrik semen di gunung Kendeng, Rembang terus berlangsung. Bahkan pemprotes mengecor kaki mereka di kotak semen. Pabrik semen itu sebenarnya sudah punya ijin dari gubernur, namun ada sebagian masyarakat yang menentang karena dinilai merusak lingkungan, dan akhirnya majelis hakim melakukan peninjauan kembali (PK) kasus itu meminta ijin itu dicabut. Pabrik bersikeras beroperasi karena mereka menyebut sudah mengantongi izin dan berinvestasi hingga Rp 5 triliun.
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ‎Danang Girindrawardana, menilai lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) belum sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam menggenjot investasi. Akibatnya, Apindo mencatat 25 % investor asing di bidang infrastruktur menahan diri untuk berinvestasi di Indonesia akibat permasalahan ini.
“Keputusan MA yang tidak didasari legal standing akurat telah berimplikasi terhadap iklim investasi,” kata Danang dalam perbincangan bisnis yang diadakan oleh PAS FM Radio Bisnis Jakarta, di restaurant SPICE, Hotel Mercure Jakarta Kota, Rabu (5/4).
Danang menyatakan memiliki data bahwa kasus Rembang ini telah menghambat 20-25 % masuknya investor asing di bidang infastruktur, yakni semen, baja dan telekomunikasi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerbang Tani, Idham Arsyad meminta pemerintah memenuhi tuntutan petani Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.
Menurut dia, sudah bertahun-tahun petani pegunungan Kendeng Utara berjuang melawan pendirian pabrik semen di wilayahnya. Langkah hukum sudah ditempuh hingga tingkat Mahkamah Agung yang pada Oktober 2016 memenangkan gugatan petani Kendeng. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru menerbitkan izin lingkungan baru pada Februari 2017.
“Padahal tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dalam kesimpulan awalnya menyebutkan bahwa Kawasan Cakungan Air Tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan karst yang harus dilindungi dan tidak boleh ditambang,” katanya.
Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan WALHI, Zenzi Suhadi, menjelaskan WALHI melakukan gugatan berdasarkan 2 hal, yaitu legal standing WALHI yang mewakili lingkungan dan hak WALHI untuk melakukan gugatan.
“Terkait dengan pegunungan Kendeng, WALHI fokus terhadap fungsi kawasan karts dalam menyediakan sumber air bersih,” ujarnya.
Lebih jauh Zenzi menyebutkan, ada sekitar 109 titik mata air di daerah ini, 49 gua bawah tanah, 4 di antaranya memiliki sungai bawah tanah. Satu mata air terbesar memiliki debit air 600 liter per detik, atau senilai Rp 46 triliun per tahun, bila dikonversi ke biaya orang perkotaan untuk membeli air bersih. Untuk itu kemewahan yang gratis ini haruslah dijaga.
Sedangkan Pendiri CONCERN, Strategic Think Tank, Hermawan Sulistyo, menjelaskan masalah semen tidak dapat dilihat dari satu dimensi, seperti hanya dari lingkungan, hukum, atau ekonomi saja. “Jika dilihat dari satu dimensi maka yang muncul adalah orang-orang hipokrit,” katanya.
Hermawan Sulistyo menjelaskan dalam dokumen yang ada padanya, yang menggugat atas dukungan warga yang menolak semen berjumlah sekitar 3 ribu orang, namun namanya tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Lebih jauh Hermawan menjelaskan bahwa Rembang adalah wilayah termiskin ke-2 di Jawa Tengah, yang tiba-tiba memiliki posisi tawar karena tanahnya bernilai, dan akan menjadi sangat jahat bila menutup masa depan mereka.
Hermawan juga mengatakan adanya beberapa informasi yang salah di antaranya: kawasan alam karst Kendeng tidak termasuk Rembang. Masalah pelestarian tradisional seperti Samin juga informasi yang salah, mengingat Samin berada di Blora, dan bukan sub-kultur.
Hermawan menambahkan, stok semen yang ada di Indonesia adalah produk Tiongkok, sedangkan Semen Indonesia tidak memiliki stok.
Menurut Direktur Pemasaran dan Supply Chain Semen Indonesia, Ahyanizzaman dalam aturan mengenai air tanah, tidak ada larangan penambangan di kawasan CAT. Selain itu Semen Indonesia juga sudah mengurangi wilayah penambangannya sebagai bentuk mitigasi risiko.
Aset bangsa
Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono melihat permasalahan ini adalah bukti carut marut iklim investasi di Indonesia. Sebuah ijin yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur melalui kajian, dapat dibatalkan melalui PTUN oleh warga setempat.
Di sisi lain Semen Indonesia adalah aset bangsa dan negara, bukan aset perorangan yang dananya juga melalui penyertaaan modal negara. Menurut Bambang Haryo semen merupakan komoditas yang sangat strategis yang seharusnya melakukan adalah negara, bukan perseorangan. Haryo juga menyebutkan kasus ini memiliki dampak negatif terhadap kondisi Semen Indonesia sendiri, dan terhadap iklim investasi secara keseluruhan.
Head Of Research MNC Securities, Edwin Sebayang melihat kasus Semen Indonesia yang juga merupakan perusahaan terbuka dalam jangka pendek belum terasa dampaknya. Market melihat adanya kepentingan yang sedang bermain dalam kasus ini.
“Bagi investor yang menelan biaya lebih dari 400 juta dolar amerika, tentu tidak akan dilakukan sembarangan. Selain itu apa yang dilakukan oleh Semen Indonesia, tentunya sudah direncanakan 5-7 tahun sebelumnya,” katanya.
Senada dengan Bambang Haryo Soekartono, Edwin Sebayang juga melihat bila kasus ini berlangsung cukup lama, baru akan berdampak terhadap Semen Indonesia, bahkan bisa berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan.

L Gora Kunjana/GOR

PR

POLEMIK KENDENG UTARA TERKAIT RUANG HIDUP
Sabtu, 01 April 2017
Pemerintah diminta hati-hati dalam memutuskan polemik terkait penambangan untuk industri semen di Pegunungan Kendeng Utara, Jawa Tengah. Selain menyangkut pertimbangan ekonomi dan ekologi, hal ini juga terkait ruang hidup dan budaya masyarakat. Baru-baru ini beredar surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang “Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jateng” kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tertanggal 24 Maret 2017. Pemimpin Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunritno meminta pemerintah mengembalikan Watuputih sebagai kawasan lindung di wilayah Rembang. “Kami melihat Kementerian ESDM terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan CAT Watuputih tidak mengindikasikan kawasan bentang alam karst,” kata Gunritno dalam keterangan persnya, Jumat (31/3). Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, kajian yang dibuat Badan Geologi terkait CAT Watuputih tersebut belum final. “Hasil kajian kami bisa saja berubah kalau ditemukan data baru,” katanya di Jakarta. Sekalipun di area CAT Watuputih belum ditemukan aliran sungai bawah tanah, di luar kawasan ini banyak ditemukan mata air dan goa-goa berair. “Kami masih menelaah lagi apakah ada hubungannya. Masih diperlukan studi yang lebih komprehensif,” ujarnya. Menurut Ego, kajian yang melandasi surat Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 24 Maret 2017 hanya dilakukan dalam waktu dua minggu. Kajian ini juga belum melihat sumber sekunder dari penelitian sebelumnya. “Selain masukan dari kami, ESDM juga memberi masukan lain kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Intinya, keputusan akhir tetap pada KLHS (kajian lingkungan hidup strategis). Sebaiknya tunggu itu saja,” katanya. Kemarin, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar serta Kementerian ESDM yang diwakili Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar terkait hasil kajian terhadap aktivitas pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Seusai pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat ditanya pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan, pihaknya baru akan menyampaikan hasil kajian tersebut pada Senin atau Selasa pekan depan. Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, belum ada keputusan tegas terkait aktivitas pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng. Fungsi lingkungan Sejumlah kajian lingkungan telah dilakukan di Watuputih, misalnya kajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)-kini KLHK-bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2014. Berdasarkan laporan survei bersama untuk memperoleh data dan informasi guna menentukan status fungsi ekosistem karst Rembang itu, disebutkan bahwa ekosistem CAT Watuputih di Rembang memiliki fungsi lingkungan tinggi sehingga pemanfaatannya harus hati-hati. Peneliti dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Sigit Wiantoro, yang terlibat dalam penelitian ini saat itu mengatakan, dari aspek biologi, kawasan ini memiliki indikasi fungsi lindung ekosistem karst. Dalam surveinya, Sigit menemukan beberapa goa dengan aliran air bawah tanah yang dihuni berbagai fauna, terutama kelelawar pemakan serangga. Goa itu antara lain Goa Temu, Goa Joglo, dan Goa Jagung. Selain itu, ditemukan kalacemeti (Stygophrynus sp), yang diduga spesies baru endemik Kendeng dan Tuban. Itu merupakan data baru kalacemeti Jawa. Sementara berdasarkan survei KLH, ditemukan 109 mata air di ekosistem karst Watuputih. Tiga di antaranya mengalir sepanjang tahun, yaitu mata air Brubulan di Desa Tahunan, mata air Sumber Semen, dan Brubulan Pasucen. Selain itu, ditemukan beberapa lubang masuknya air (ponor), antara lain di Timbrangan, Pasowan, dan Minong. Guru Besar Antroplogi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengingatkan, persoalan di Kendeng Utara tidak hanya menyangkut sengketa pembangunan dengan paradigma ekonomi dan lingkungan. Namun, hal ini juga menyangkut ruang hidup masyarakat lokal yang keberadaannya sudah dijamin konstitusi dan instrumen hukum. “Mencabut masyarakat lokal dari ruang hidupnya sama dengan meniadakan mereka, sesuai filosofi mereka sendiri, tanah hilang, kami pun punah,” katanya.(AIK/SON/ISW/INA)………….SUMBER, KOMPAS, SABTU 1 APRIL 2017, HALAMAN 14

 

PENAMBANGAN STOP SEMENTARA : KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DIPERCEPAT
Selasa, 21 Maret 2017
Pemerintah akhirnya menanggapi aksi menyemen kaki puluhan warga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Selain menerima perwakilan warga, pemerintah meminta PT Semen Indonesia menghentikan sementara penambangan. Senin (20/3) pagi, Kantor Staf Presiden memanggil direksi PT Semen Indonesia dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “Dalam pertemuan disepakati, Semen Indonesia menghentikan sementara proses penambangannya. Itu sudah dilakukan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Bina Graha, Kompleks Istana, Jakarta, kemarin petang. Selain itu, rencana peresmian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, itu disepakati ditunda. Namun, belum ada kepastian sampai kapan penundaan peresmian pabrik dan penambangan. Kesepakatan lain adalah Semen Indonesia akan memperbaiki semua ruas jalan rusak karena dilintasi alat berat mereka. Tiga kesepakatan itu disampaikan kepada tiga perwakilan warga Pegunungan Kendeng yang diterima Teten, Senin. Tiga wakil pengunjuk rasa datang sekitar pukul 17.00 didampingi Koordinator Kontras Haris Azhar. Pertemuan berlangsung tertutup selama satu jam. Warga diminta menghentikan unjuk rasa. Sebab, penambangan dihentikan dan pemerintah sedang melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang jadi lokasi tambang semen. Kajian itu ditargetkan rampung akhir bulan ini. “Kami sampaikan kepada warga Kendeng yang datang ke KSP agar berhenti (unjuk rasa) dulu sambil menanti KLHS,” kata Teten. Namun, warga Pegunungan Kendeng yang menolak pabrik semen akan tetap berunjuk rasa sampai tuntutan pencabutan izin pabrik semen dikabulkan. Hal itu berpegang pada pernyataan Presiden Joko Widodo, 2 Agustus 2016, bahwa izin penambangan semen akan dihentikan. “Kami minta izin dicabut,” kata Gunritno, perwakilan masyarakat Kendeng, seusai pertemuan. Dimensi strategis Pemerintah mempercepat penerbitan KLHS pabrik semen di Rembang. Materi utama KLHS di dokumen itu ialah memastikan keberadaan cadangan air tanah (CAT) di lokasi proyek pengembangan pabrik. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dimensi strategis ingin dilihat lewat kajian itu. “Terkait pabrik semen di Rembang, dimensi strategisnya ialah sumber air bagi rakyat apa cukup tepat. Bagian strategis itu ialah posisi cadangan air tanah,” kata Siti Nurbaya seusai bertemu Presiden Joko Wiododo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Keberadaan CAT di pabrik semen di Rembang amat penting karena jadi penolakan warga setempat terhadap pabrik semen. Jadi, KLHS harus rinci dan dipercaya akurasinya. Adapun data yang ada belum cukup untuk mengambil keputusan ada CAT atau tidak di lokasi pabrik. Kementerian LHK meminta Semen Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat data itu. Namun, informasi kepastian ada CAT belum tersedia lengkap. Kajian untuk menentukan proyek pembangunan pabrik semen di Rembang tepat dari aspek strategi dan perencanaan. “Saya minta dokumen KLHS selesai April ini,” ujarnya. Sementara Kepala Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Rembang, Ahmad Ridwan saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas berharap pembangunan pabrik semen di wilayahnya memberi manfaat bagi warga Rembang dan Indonesia. “(Pembangunan pabrik semen) Itu meningkatkan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya lain,” katanya. (NTA/NDY/SON)………….SUMBER, KOMPAS, SELASA 21 MARET 2017, HALAMAN 14

 

Kamis, 30 Maret 2017 | 21:55
Zulkifli Hasan berfoto dengan perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta.
Ketua MPR Terima Perwakilan Mahasiswa Pendemo
Zulkifli Hasan berfoto dengan perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta. (BeritaSatu Photo/Markus Junianto Sihaloho)
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air dan Bela Negara yang berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya di depan Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (30/3).
Dalam tuntutannya, perwakilan Mahasiwa bernama Ahdi Jaya dari BEM Universitas Muhammadiyah Tangerang meminta dukungan Ketua MPR untuk penegakkan kasus hukum yang adil.
“Sekarang kalau orang kecil salah sedikit langsung dihukum berat. Sementara kalau yang besar justru dibiarkan,” kata Ahdi Jaya.
Salah satu kasus yang mereka dorong untuk dituntaskan adalah dugaan korupsi eKTP. Mahasiswa juga mengeluhkan maraknya kasus eksplorasi sumber daya alam seperti kasus semen di Kendeng dan kasus lainnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Zulkifli menyampaikan dukungan untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya
“Saya setuju penegakan hukum harus memenuhi keadilan masyarakat. Jangan tebang pilih,” kata Zulkifli.
Mengenai kasus pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah, Zulkifli menyampaikan bahwa sudah seharusnya pemerintah berpihak pada petani dan warga yang terdampak. Rakyat yang terdampak harus mendapatkan manfaat paling besar.

Zulkifli Hasan meyakinkan peserta aksi mahasiswa bahwa semua tuntutan akan disampaikan pada pihak terkait.
“Semua tuntutan teman-teman ini akan saya sampaikan pada kementerian atau lembaga yang berwenang,” kata Zulkifli.
Markus Junianto Sihaloho/HA
BeritaSatu.com

MENGECOR KAKI HINGGA BERTEMU PRESIDEN
Jumat, 17 Maret 2017
Enam belas perempuan mengenakan kain batik dengan atasan kebaya duduk di barisan kursi. Kaki mereka yang digips kemudian diletakkan di kotak kayu berukuran sekitar 20 cm x 25 cm x 25 cm. Sesaat kemudian, campuran semen menutup kaki- kaki mereka. Perlahan-lahan semen itu mengeras. Aksi perempuan tersebut bukan teatrikal, melainkan bagian dari aksi protes para petani Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di kawasan Monumen Nasional, tak jauh di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/3). Kemarin, ibu-ibu petani Kendeng yang baru melakukan perjalanan dari Rembang, Pati, Blora, Grobogan, dan Kudus di Jawa Tengah bergabung dengan 20 petani Kendeng lainnya yang telah lebih dahulu melakukan aksi mengecor kaki dengan semen sejak Senin petang. Empat laki-laki petani Kendeng juga ikut bergabung dalam aksi tersebut. Kamis kemarin adalah hari keempat aksi protes petani Kendeng di depan Istana Merdeka. Sebanyak 21 perempuan ikut dalam aksi tersebut, sisanya 19 laki-laki. Mereka rela menyiksa diri memasung kaki dengan semen sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Tujuannya satu, bertemu Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut sikap tegas Presiden atas pembangunan pabrik semen di Kendeng. Sebab, saat bertemu Presiden di Istana Negara, 3 Agustus 2016, Presiden mengatakan, eksplorasi karst di Pegunungan Kendeng tak akan dilakukan sebelum ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan aktivitas penambangan karst untuk semen tidak berdampak buruk bagi warga dan lingkungan, termasuk ketersediaan air bersih. “Kami ke Jakarta untuk menghadap Presiden Jokowi terkait tindakan Gubernur Jateng. Kami mempertanyakan, kenapa proses KLHS belum selesai, Gubernur sudah mengeluarkan izin (lingkungan untuk PT Semen Indonesia),” kata Gunritno, perwakilan JMPPK yang juga pemimpin Sedulur Sikep. Menurut Gunritno, petani Kendeng sampai menyakiti diri untuk menunjukkan keseriusan perjuangan mereka. “Kami selalu komunikasi dengan semua pihak. Kami tidak pernah melakukan kekerasan, membuat lingkungan tidak bersih. Kami selalu konsisten aksi untuk mengampanyekan pentingnya kelestarian lingkungan. Di desa kami terus menanam, merawat, untuk mencukupi pangan,” kata Gunritno dalam orasinya. Selain gugatan atas sikap Gubernur Jateng, kata Gunritno, aksi mengecor kaki dengan semen juga untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden agar menjadikan wilayah Jateng sebagai lumbung pangan. “Di Jateng sudah kelebihan produksi semen. Seharusnya untuk menjaga keseimbangan Jawa. Kalau Pak Jokowi peduli dengan petani, seharusnya menghentikan pembangunan pabrik semen dan menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan,” katanya.

Apakah benar untuk kepentingan lingkungan hidup?, ingin tahu apa yang digugat oleh mereka ??? cek sendiri di sini

Sebagai bentuk dukungan untuk menjadikan Jateng lumbung pangan, Jumat (17/3), sejumlah perwakilan petani secara simbolis akan melakukan aksi menyerahkan tanah-tanah mereka kepada Presiden untuk lahan pertanian guna menjaga ketahanan pangan di Jateng. Menginap di LBH Kemarin, sekitar pukul 13.00, rombongan petani Kendeng berangkat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menjadi tempat menginap mereka sejak Senin lalu. Mereka tetap dalam posisi kaki terpasung dalam cor-coran semen. Selama di LBH, saat tidur pun mereka tetap terpasung semen. Mereka berangkat menggunakan mobil bak terbuka menuju kawasan Istana Kepresidenan. Untuk sampai ke mobil bak terbuka dari gedung LBH, mereka harus naik troli pengangkat barang, kemudian diangkat beberapa orang naik ke mobil. Tentu saja harus ekstra hati-hati. Kalau saat mengangkat tidak seimbang posisinya, hal itu bisa membahayakan kaki sang petani yang dipasung. Selama aksi, mereka duduk di kursi lipat dan mengenakan caping.

Apakah benar untuk lingkungan hidup?, ingin tahu apa yang digugat oleh mereka ??? cek sendiri di sini

Kemarin, sebelum menyampaikan orasi, para petani menyampaikan doa melalui tembang. “Ibu bumi wis maringi//Ibu bumi dilarani//Ibu bumi kang ngadili” (Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi yang mengadili). Mereka juga menyanyikan “Mars Kendeng”: “Gunung Kendeng takkan kulepas//Tempat kita hidup bersama//Selamanya harus kita jaga//Jawa Tengah yang jaya//Itulah harapan kita semua Jawa Tengah yang jaya//Kita pasti menang, sudah menang, sudah menang//Sudah menang, sudah menang”. Mars Kendeng ini bagian dari gugatan warga Rembang yang dimenangkan Mahkamah Agung, tetapi pemerintah provinsi masih ngotot mendukung berdirinya pabrik semen di daerah itu,” ujar Gunritno. Aksi mengecor kaki dengan semen oleh petani Kendeng ini bukan yang pertama. Awal April 2016, sembilan perempuan Kendeng juga menggelar aksi yang sama sebagai bentuk penolakan atas pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng. Peserta aksi kali ini lebih banyak. Bahkan, mereka bertekad tidak akan menghentikan aksi tersebut sebelum bertemu Presiden Jokowi. Tidak ditentukan berapa lama mereka akan melangsungkan aksi. Dukungan petani Kendeng pun terus berdatangan. Kemarin pagi, puluhan petani Kendeng datang ke Jakarta menggunakan bus malam. Mereka datang bergabung membawa bekal masing-masing. Setiap hari berdatangan sejumlah orang membawa bungkusan makanan dan minuman untuk petani Kendeng. Ratusan keluarga petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe juga ikut dalam aksi tersebut setelah berjalan kaki tiga hari menuju Jakarta. Mereka menuntut Presiden menyelesaikan konflik agraria yang mereka alami. Mereka diusir dari rumah dan lahan pertanian sejak Oktober 2016 dan kini hidup di penampungan di rumah susun milik Pemerintah Kabupaten Karawang. Bantuan sosial dari pemerintah dihentikan sejak 13 Februari 2016. Mereka juga ingin bertemu Presiden. Tunggu hasil KLHS Menanggapi aksi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, perintah KLHS untuk Kendeng itu adalah sikap Presiden Jokowi yang ingin mengajak semua pihak memperhatikan aspek daya dukung lingkungan dalam pembangunan pabrik semen. “Dari KLHS itu salah satunya nanti akan diketahui mana wilayah Kendeng yang batu kapurnya bisa ditambang atau tidak sehingga nanti ada kepastian bagi industri, masyarakat, dan pemerintah. Jadi, semua harus tunggu KLHS selesai,” kata Teten. Adapun Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto menyampaikan, pihaknya menghormati hak setiap orang untuk berpendapat. Kendati demikian, dia juga mempertanyakan bagaimana dengan sikap mayoritas warga sekitar pabrik yang mendukung keberadaan pabrik semen. “Mereka juga punya hak. Semua punya hak untuk mendukung atau menolak. Yang penting bagi kami, kita tak melanggar aturan. Kami berkomitmen menjaga daya dukung lingkungan dan berkomitmen untuk maju bersama warga. Komunikasi telah kami buka berulang kali. Kalau sebagian masyarakat sekitar pabrik tetap menolak, itu hak mereka,” tuturnya. …………SUMBER, KOMPAS, JUMAT 17 MARET 2017, HALAMAN 14

 

 

Leave a comment »

BACA FULL – Apakah Suku Samin Menolak SEMEN

Mohon dibaca berita di bawah ini : Apakah ada peryataan atau informasi yang menegaskan, BAHWA SUku Samin Menolak Pabrik SEMEN.

Pastikan sendiri kebenaran… jangan Mau dibohongi… PARAHHHHH

Samin Tolak Semen, Ini Strategi Semen Indonesia
Jum’at, 24 Juli 2015 | 21:26 WIB
Samin Tolak Semen, Ini Strategi Semen Indonesia
Pabrik Semen Gresik Plant IV di Tuban, Jatim. ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO, Surabaya –   Manajemen PT Semen Indonesia mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik dengan suku Samin yang  menolak rencana pendirian  pabrik semen milik perusahaan itu di Jawa Tengah.

“Mereka sebenarnya khawatir mata airnya akan hilang setelah dibangun pabrik semen,” ujar Sekretaris Perusahaan PT. Semen Indonesia, Agung Wiharto kepada Tempo, Jumat 24 Juli 2015.

Untuk itu, kata Agung, perusahaannya akan memberikan jaminan kalau kehadiran pabrik semen itu tidak akan merusak mata air di gunung Kendeng maupun menghilangkan mata pencaharian warga sekitar. Justru kehadiran pabrik Semen Indonesia di Rembang akan membantu warga dalam mengoptimalkan lahan pertanian.

Semen Indonesia sendiri, kata Agung, telah mengalokasikan 25 persen dari keseluruhan lahan pabriknya yang berada di Rembang untuk memperbaiki lahan pertanian di sana. Mereka  juga bakal menyediakan saluran irigasi dan memperluas kawasan mata air di tempat tersebut.
Agung juga menjelaskan bahwa pembangunan pabrik semen ini bakal berada di lahan tak subur. Justru, kata dia, Semen Indonesia menciptakan green zone di kawasan itu.

“Justru keberadaan kami membantu pertanian warga,” kata dia. Selama ini, BUMN ini telah menerapkan metode pertambangan profesional yang tidak merusak mata air. Caranya dengan melibatkan para ahli pertambangan dan ahli geologi.

Karena itu Agung membantah jika dampak adanya pabrik semen membuat warga semakin sengsara. Kini, Semen Indonesia mengklaim berhasil mengajak 40 persen warga sekitar untuk bekerja di perusahaan milik negara tersebut.

Agung pun mengaku bahwa PT Semen Indonesia tidak pernah konflik secara langsung dengan suku Samin. Mereka pernah mengajak diskusi warga Samin dan memahami aspirasi dan keinginan warga. “Saya lihat (penolakan pabrik semen–) bukan tujuan mereka,” tutur dia.

Karena itu, kata Agung, persoalan penolakan warga atas pembangunan pabrik Indocement di Pati menurutnya adalah isu yang dibangun media massa. “Kami seolah-olah ditempatkan melawan dan menganiaya masyarakat, padahal tidak demikian,” ucap dia.

AVIT HIDAYAT
Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2015/07/24/092686333/samin-tolak-semen-ini-strategi-semen-indonesia
3 April 2017

Baca Yang FULL

Buktikan dengan MATA sendiri : Kebenaran Kasus Semen Rembang

Tokoh Samin Komentari Aksi Demo Menolak Pabrik Semen
Rabu, 8 Maret 2017 | 09:16 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com
– Aksi protes warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah masih berlangsung. Mereka yang menolak mayoritas dari masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Warga penolak pabrik itu banyak yang berpakaian serba hitam seperti identitas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) selama ini.  Hal itu menyebabkan beredar informasi bahwa masyarakat Samin menolak pendirian pabrik semen.

Terkait hal itu, salah seorang tokoh Samin dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sutoyo (82) menyebutkan, pihaknya enggan dikait-kaitkan dengan demo penolakan pabrik. Bagi mereka, ajaran Samin tidak mengajarkan soal aksi protes yang berlebihan seperti halnya demo.

Dia juga menyesalkan soal adanya identitas yang dipakai warga menolak pabrik. Kebanyakan warga menggunakan baju hitam, celana hitam diatas mata kaki, serta memakai selendang di kepala. Identitas itu lumrah digunakan warga Samin dalam kebiasaannya.

“Warga kebanyakan tahunya yang pakai pakaian hitam itu dari Samin. Padahal tidak, kami tidak melakukan itu,” ujar Sutoyo, warga Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Rabu (8/3/2017).

Dia lalu menceritakan salah satu ajaran Samin. Anggota Samin dilarang untuk mengumbar suara, serta bertindak berlebihan dalam menyikapi satu persoalan. Warga Samin tidak mengenal aksi demontrasi.

“Wong Sikep seng asli ora gelem demo. Dadi wong seng lugu, adil, dan jujur,” katanya.

Dia pun ingin agar aksi demo menolak pabrik semen tidak lagi diidentikkan dengan perjuangan warga Samin. Jika ada anggota Samin yang ikut menolak, diminta untuk tidak menggunakan nama Samin.

Penganut ajaran Samin, Maniyo (43) juga meminta agar warga yang ikut menolak pabrik tidak menggunakan nama komunitasnya, apalagi mengatasnamakan menjadi salah satu tokoh Samin.

“Kita tidak menolak atau meminta, sebab kita tak punya hak di situ. Yang penting tidak mengganggu,” ujar Maniyo.

Sementara itu, Gunretno, tokoh di Jaringan Masyarakat Peduli Gunung Kendeng (JMPPK) Pati mengaku aksi penolakan itu bukan atas nama masyarakat Samin. Meski dirinya Samin, dia menyebutkan, kegiatan penolakan bukan mengatasnamakan warga Samin.

“Saya tak pernah mengklaim bahwa aksi-aksi tolak semen itu aksinya Sedulur Sikep. Atas nama JMPPK, yang mana elemen di dalamnya bukan hanya dari para Sedulur Sikep, tetapi juga masyarakat lain,” ucapnya.

Terkait dengan ajaran Samin yang tidak bersikap, Gunretno berpendapat berbeda. Menurut dia, tokoh Samin bernama Mbah Tarno vokal menolak pendirian pabrik. Oleh karena itu, alasan soal melanggar ajaran tidak perlu diperdebatkan.

“Mbah Tarno semasa hidup diakui sebagai tokoh Sedulur Sikep? Terang-terangan menyatakan bahwa ia menolak pendirian pabrik semen. Saya punya rekamannya,” ucapnya.

Sebelum ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga pernah memanggil tokoh Samin di Semarang. Ganjar ingin mengetahui sikap warga Samin terkait pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang.
Baca: Cari Tahu Sikap Warga soal Pabrik Semen, Ganjar Panggil Tokoh Samin
SUmber : http://regional.kompas.com/read/2017/03/08/09164731/tokoh.samin.komentari.aksi.demo.menolak.pabrik.semen
3 April 2017

BACA Lagi kalau masih gak PUAS…. Biar Gak mudah dibohongi :

APakah Samin Menolak semen : Tidak. Lha kok diberita Kesannya Samin gimana !!!

Gubernur Ganjar Duduk Mendengar Sikap Para Tokoh Samin Soal Semen Rembang
Sabtu, 17 Desember 2016 18:41 WIB
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Para tokoh Samin Sedulur Sikep dari Pati, Blora, Kudus, dan Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan sikap mengenai pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Menurut mereka apa pun yang ada di muka bumi, selain manusia, termasuk sandang pangan atau sumber penghidupan. Baik dari alam mau pun sumber penghidupan lain yang dibuat oleh manusia.

“Itu diciptakan untuk kita semua,” kata Poso, tokoh Sedulur Sikep asal Blora, saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (15/12/2016).

Sedulur Sikep tidak menolak dan tidak pula mendukung. Apa pun yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, tentunya baik bagi kehidupan.

“Dibilang setuju ya setuju (pembangunan pabrik semen), karena itu untuk orang banyak. Tidak ada penolakan,” Poso menambahkan.

Selama pabrik semen memberikan manfaat bagi orang banyak, baik bagi masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat bisa ikut bekerja di pabrik, begitu pula tanah di sekitarnya bernilai jual tinggi.

“Sedulur kita yang tidak bekerja bisa bekerja di situ. Yang di dekat sana, tanah nilainya lebih mahal. Jadi bisa untuk pertumbuhan ekonomi dia sendiri,” ungkap dia.

Poso menegaskan, kepercayaan Samin tidak mengajarkan permusuhan. Samin menganggap semua isi alam saudara, baik manusia maupun isi semesta.

Kalau alam mau diberdayakan oleh pabrik semen, sikap sedulur Sikep cuma bisa mempersilakan dengan harapan memberi manfaat bagi masyarakat.

Semen nggih mboten menopo. Mboten ditolak. Nek mangkeh kok pabrik nyengsarakke alam lan menungsa, mangkeh dibales dewe karo alam. Entuk bendhune alam. (Semen ya tidak apa-apa. Tidak ditolak. Kalau nanti pabrik menyengsarakan alam dan manusia ya nanti dibalas sendiri oleh alam. Dapat hukuman alam),” ungkap pria asal Desa Klopoduwur, Banjarejo, Blora, tersebut.

Saat audiensi dengan Gubernur Ganjar, mereka berdialog sambil lesehan di atas karpet merah. Ganjar didampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Indrawasih; Kepala BLH Jateng, Agus Sriyanto; dan Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono.

“Begitulah cara mereka bersikap. Adil, jujur, apa adanya, tidak mau konfrontasi. Itu adalah nilai-nilai yang mereka miliki. Mereka tidak mengurusi semen, netral. Kalau ada (yang menolak) mungkin tetap ada, dan tetap dianggap sedulur,” katanya.
Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/17/gubernur-ganjar-duduk-mendengar-sikap-para-tokoh-samin-soal-semen-rembang

Leave a comment »

APa sih yang digugat WARGA yang menolak Semen KENDENG ??

Penggugat I : Penggugat I tinggal di Desa Tegaldowo, RT/RW 006/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Lokasi Penambangan berdasarkan Keputusan a quo hanya berjarak 500 meter dari Desa Tegaldowo sehingga Penggugat I berpotensi mengalami kerugian yaitu matinya sumber air yang selama ini digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Penambangan semen juga berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;

Penggugat II : Penggugat II bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Suntri mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan a quo berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;

Penggugat III : Penggugat III bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Timbrangan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan a quo berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut dan berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;

Penggugat IV : Penggugat IV bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Tengger, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Tengger mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan a quo berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;

Penggugat V : Penggugat V tinggal di Desa Bitingan, RT/ RW 001/001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Selama ini Desa Bitingan sudah menerima dampak dari aktivitas penambangan yang sudah ada yaitu berkurangnya sumber mata air dan sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan a quo akan memperburuk kondisi yang sudah ada;

Penggugat VI : Penggugat VI selain bekerja sebagai wiraswata (penggilingan padi) juga bekerja sebagai petani/ pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Dowan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan a quo berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;

Kesimpulannya, Warga Kendeng itu menuntut :

1. Jaminan Sumber Mata Air.

2. Jaminan Terbebas dari polusi debu akibat kegiatan pabrik semen

3. Jaminan tebebas dari bencana alam tanah longsor ! agak-agak… Minta ama tuhan…

Tuntutan Warga KENDENG! FAKTA buka melintir melintir…

Warga kendeng tuntut apaan ????

Warga Kendeng tuntut IBU BUMI… Lihat diatas…apa yang dituntut….

warga kendeng gugat apaan ???

APa sih yang digugat WARGA yang menolak Semen KENDENG ??

Kalo laen daripada diatas… ARTINYA itu TIPU-TIPU. FAKTA….

download sendiri surat gugatannya broooo

cek sama mata sendiri…jangan percaya berita BOHONg apalagi keterangan PALSU

Gak mikirin hidup masyarakat… mikirnya separoooo

Kalau LSM menolak karena apaan ??

Baca sendiri…ane males komentar.

PARAH

488196_Briefing_Paper_Menggugat_Penambangan_dan_Pembangunan_Pabrik_Semen_di_Pegunungan_Kendeng

kuipannya :

Berdasarkan hal tersebut, kami Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari: JATAM, HuMa, ICEL, WALHI, PILNET dan ELSAM secara tegas menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen di Pengunungan Kendeng Utara, karena penambangan tersebut dapat menyebabkan hilangnya sumber-sumber air di dalam kawasan karst tersebut yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan masyarakat sekitarnya dan menimbulkan bencana lingkungan yang lebih luas.

Comments (1) »

Hari Air Dunia – 2017

Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret, inisiatif peringatan ini di umumkan pada Konferensi RIO (Sidang Umum PBB ke-47 1992 di Rio de Janeiro, Brasil).
Setiap tahun peringatan Hari Air Sedunia memiliki tema dan logo tersendiri yang ditetapkan PBB.
Tahun 2017 ini temanya adalah
Why Waste Water?

Tema tersebut terkait upaya untuk mengurangi dan menggunakan kembali air limbah. Air limbah merupakan sumber daya yang berharga untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 6, untuk mengurangi terjadinya polusi air sehingga kualitas air meningkat di tahun 2030.

Salah satu aspek dari Target 6,3 adalah untuk mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah lebih lanjut dan juga untuk meningkatkan upaya daur ulang air dan pemanfaatan atau penggunaan kembali yang aman secara global.

Setelah pengolahan air limbah yang tepat, air limbah diperlakukan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya dalam industri (misalnya sistem pendingin) atau untuk irigasi pertanian.

Water Fact
• 663 million people still lack improved drinking water sources.4
• By 2050, close to 70% of the world’s population will live in cities, compared to 50% today5. Currently, most cities in developing countries do not have adequate infrastructure and resources to address wastewater management in an efficient and sustainable way.
• The opportunities from exploiting wastewater as a resource are enormous. Safely managed wastewater is an affordable and sustainable source of water, energy, nutrients and other recoverable materials.
• The costs of wastewater management are greatly outweighed by the benefits to human health, economic development and environmental sustainability – providing new business opportunities and creating more ‘green’ jobs.

663 juta orang masih kekurangan sumber air minum yang layak

Pada tahun 2050, hampir 70% dari populasi dunia akan tinggal di kota, dibandingkan dengan 50% saat ini. Saat ini, sebagian besar kota di negara-negara berkembang tidak memiliki infrastruktur yang memadai dan sumber daya untuk mengatasi pengelolaan air limbah dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.
Peluang dari pemanfaatan limbah sebagai sumber daya yang besar. air limbah dikelola dengan aman merupakan sumber terjangkau dan berkelanjutan air, energi, nutrisi dan bahan dipulihkan lainnya.
• Biaya pengelolaan air limbah yang sangat sebanding dengan manfaat untuk kesehatan manusia, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan – memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lebih ‘hijaupekerjaan.

tema sebelumnya yaitu

  • 2013: “Tahun Kerjasama Air Internasional”
  • 2014:  “Air dan Energi”
  • 2015:  “Air dan Pembangunan Berkelanjutan”
  • 2016: “Water and Jobs” (Air dan Lapangan Pekerjaan)

 

Leave a comment »

Serba-serbi – Tambang Freeport di Indonesia

Pencemaran Pertambangan PT Freeport di Papua

Pertambangan Freeport tidak saja mencemari lingkungan tapi telah banyak menimbulkan derita dan kematian bagi warga di sekitar pertambangan. Di samping itu, sejumlah kekerasan antara aparat dan penduduk sekitar juga sering terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan penduduk, pekerja, bahkan aparat kepolisian dan tentara.

Dari sejumlah bencana tambang Freeport ada beberapa yang sampai pada ranah hukum yakni peristiwa tanggal 4 Mei 2000 di mana dam penahan limbah cair ambruk dan tidak mampu menahan beban yang lebih sehingga limbah cair beracun tersebut masuk ke Sungai Wanagon dan Kampung Banti serta membunuh empat penduduk, menghancurkan kandang ternak babi dan kebun warga, merusak kuburan orang suku Amungme dan mencemari 12 kilo meter Sungai Wanagon sampai ke laut.48

Akibat kasus ini, PT Freeport Indonesia digugat oleh WALHI melalui legal standing yang mengatasnamakan lingkungan. Gugatan WALHI didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili kantor pusat Freeport di Jakarta. Dalam kasus WALHI vs Freeport, penggugat meminta Freeport untuk terbuka karena informasi yang dikeluarkan melalui Annual Report mereka dan keterangan yang mereka berikan di DPR dinilai bohong dan menyembunyikan data/kejadian yang sebenarnya. WALHI juga menuntut

Freeport meminta maaf di media nasional dan internasional termasuk televisi nasional dan internasional serta memperbaiki sistem pembuangan tailing mereka agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan serupa di masa mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian tuntutan dari WALHI dengan memerintahkan Freeport untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah mereka. Sayangnya Pengadilan tidak mengabulkan tuntutan permohonan maaf dari penggugat, padahal menurut informasi valid dilapangan, Freeport telah menyembunyikan sebagian besar informasi dan melanggar UU Lingkungan Hidup yang berlaku pada saat itu.

Perusahaan ini sampai sekarang masih memiliki rekam jejak lingkungan yang jelek karena ranking mereka selalu dianggap jelek oleh Tim Penilai “Proper” Pemerintah. Freeport belum pernah mendapatkan lambang “Hijau” dan pernah mendapatkan lambang “Hitam” dari Kementerian Lingkungan Hidup. Freeport bahkan pernah tidak dimasukkan dalam daftar Proper 2011 karena peringkatnya yang jelek. 50

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.27-28

 

Kasus Walhi vs Freeport 106
Kasus ini bermula dari terjadinya longsoran overburden penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya pada Tanggal 14 Mei 2000, pukul 21.30 WIT. Longsoran tersebut menyebabkan meluapnya material (sludge, overburden dan air) ke sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah Danau Wanagon. Kejadian tersebut menelan korban jiwa empat orang yang merupakan pekerja subkontraktor tergugat. Karena kejadian ini organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Selatan pada Tanggal 1 November 2000 mengajukan gugatan legal standing ke Pengadilan Negeri Jakarta.
Di dalam positanya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sengaja menutup-nutupi dan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat kepada
publik mengenai bencana yang terjadi. Selain itu penggugat juga mendalilkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tergugat telah menyebabkan kerusakan yang sangat hebat. Oleh karena itu tergugat harus bertanggung
jawab secara strict liability.
Dalam petitum primernya penggugat meminta agar majelis hakim antara lain: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan di dalam petitum subsidernya penggugat hanya meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Di dalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian, yaitu: menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat. Majelis hakim juga mengabulkan tuntutan subsider, yaitu memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan tertentu berupa upaya maksimal untuk meminimalisir terjadinya overburden ke Danau Wanagon.

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.588-589

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menjelaskan, nilai potensi kerugia negara itu didasarkan pada perhitungan hasil perhitungan nilai royalti yang dilakukan ICW selama kurun waktu 2002-2010 dibandingkan dengan pelaporan pembayaran royalti PT FI. Dari laporan keuangan Freeport, perusahaan tersebut telah membayarkan royalti kepada negara senilai 873,2 juta dolar AS. Sementara, berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti PT FI adalah 1.050 juta dolar AS.
“Diduga terjadi kekurangan bayar royalti yang berakibat terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai 176,886 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,591 triliun,” ujar Firdaus dalam konferensi pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Sela¬tan, Selasa (1/11/2011).
Saat ini, pemerintah tengah melakukan renegosiasi kontrak terhadap 118 perusa¬haan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Sebagai perusahaan berskala besar, PT Freeport Indonesia harus mendapatkan prioritas. “Renegosiasi kontrak karya harus segera dilakukan untuk mempromosikan kepentingan nasional, salah satu diantaranya merealisasikan kewajiban divestasi sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia,” lanjut Firdaus.
Selain itu, fokus utama terhadap PT FI mencakup evaluasi produksi tambang. Saat ini, pemerintah menetapkan batas maksimum skala operasi hingga 300.000 ton bijih/hari di Blok A Freeport di kabupaten Mimika, Paniai, Fak Fak dan Jayawijaya, Papua. Melihat dampak buruk terhadap lingkungan tanpa didukung penerimaan memadai, batas ini seharusnya dievaluasi hingga maksimum 200.000 ton bijih perhari.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi royalti tambang selain emas, perak, dan tembaga yang selama ini telah dibayarkan. Dalam laporan keuangan PT FI pada 2001-2006, total penerimaan dari belerang dan mineral lainnya mencapai 3885,701 juta dolar AS. Jika belerang dan mineral ikutan dikenakan kewajiban royalti, nilainya mencapai 135 juta dolar AS atau setara dengan Rp 121,5 miliar. “Dalam audit BPK terhadap PT FI pada 2004, BPK meminta Freeport membayar royalti belerang,” tukas Firdaus.
Renegosiasi kontrak wajib direalisasikan segera karena dinilai tidak lagi sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat menyatakan, kontrak karya PT FI telah melecehkan perkembangan reformasi hukum di Indonesia karena berlawanan dengan aturan-aturan baru yang memproteksi sumberdaya nega¬ra seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengamanat¬kan penerimaan negara dari sektor tambang. “Perjanjian yang seharusnya batal demi hukum,” tegas Nurkholis.
Pemerintah, menurut Nurkholis, dapat mengajukan gugatan kepada PT FI untuk segera membayarkan kekurangan royalti jika perusahaan yang beroperasi sejak 1973 itu menolak renegosiasi kontrak. Hal tersebut pernah dilakukan saat pemerintah menggugat PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang dinilai mencemari Teluk Buyat di Minahasa. Gugatan itu berakhir damai, ketika PT NMR mau membayar ganti rugi senilai 40 juta dolar AS. Dila
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

WAWANCARA
Firdaus Ilyas
SBY Harus Tegas
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerin¬tah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di kawasan timur Indonesia, PT Freeport Indone¬sia (PT FI), bersikeras menolak ren¬cana renegosiasi karena berpedoman pada kontrak yang telah ditanda¬tangani pada 1991. Menghadapi PT FI, pemerintah seakan hilang akal. “Yang diperlukan adalah ketegasan dan keseriusan pemerintah. Karena dasar renegosiasi sangat kuat,” ujar koordinator divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Rabu (7/12/2011).
Berikut petikan wawancara http://www.antikorupsi.org dengan Firdaus Ilyas:
PT Freeport Indonesia termasuk perusahaan yang “bandel”, belum mau renegosiasi kontrak. Perlukah SBY turun tangan? Sebab Freeport telah sejak awal berinvestasi telah melakukan perjanjian dengan sistem goverment to business, bahkan langsung dengan Soeharto dan kaki tangannya..
Bicara renegosiasi kontrak sebe¬narnya merupakan isu lama. Untuk PT FI bahkan sudah dibicarakan soal rencana renegosiasi kontrak sejak 2005. Lalu, pada 2006, dibentuk tim renegosiasi di bawah koordinasi Men¬teri Koordinator Ekonomi. Juni 2011 Presiden SBY melontarkan kembali kembali soal renegosaisi ini.
Alasannya renegosiasi sangat kuat, yakni UU Minerba tahun 2009. Alasan kedua, melihat kecilnya pen¬erimaan negara dari royalti.
…, …
Di dalam kontrak karya PT FI ada klausul kewajiban divestasi. Namun kemudian ditambah satu lagi pasal, yang intinya kalau pemerintah mengeluarkan peraturan lebih men¬guntungkan perusahaan, kewajiban sebelumnya bisa gugur. Ketika awal¬nya ada kewajiban divestasi, namun kemudian ada aturan baru yang lebih menguntungkan perusahaan, bisa gugur.
Kontrak PT FI ditandatangani tahun 1991. Pada 1994 terbit UU Penanaman Modal Asing yang membolehkan struktur kepemilikan modal perusahaan bisa dimiliki 100 persen pihak oleh asing. Akhirnya inilah yang dirujuk. Banyak pihak curiga lahirnya peraturan ini atas lobi dari PT FI.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

Freeport, Potret Buram Pengelolaan Lumbung Emas Grasberg
…, …
Merujuk pada laporan tahunan Freeport-McMorran Copper &  Gold Inc. (FCX), bukit Grasberg, atau yang saat ini lebih tepat disebut lubang Grasberg, merupakan lokasi tambang dengan cadangan emas dan tembaga paling besar di dunia. Disebutkan dalam Annual Report (AR) FCX tahun 2010 tambang Grasberg mempunyai cadangan 32,7 miliar pounds tembaga dan 33,7 juta ounce emas. Cadangan emas Grasberg merupakan yang terbesar dibanding lokasi tambang FCX lainnya.
Nilai tambang yang begitu fantastis, sayangnya, tidak secara langsung mengalirkan manfaat bagi perekonomi¬an Indonesia. Pada 2010, PT FI mengklaim telah memberikan manfaat langsung sekitar Rp 17,4 triliun kepada pemerintah. Jumlah ini terlampau kecil bila dibanding¬kan total revenue FCX tahun 2010 sebesar 18.982 mil¬lion US$ (sekitar Rp 170,84 triliun dengan kurs 9.000). Nilai Rp 17,4 triliyun yang dibayarkan kepada Indonesia hanya setara dengan 0,10 dari total revenue yang dinikmati FCX.
Tambang Grasberg merupakan penyumbang terbesar total revenue yang diterima FCX sebagai induk PT FI. Bahkan, dalam laporan tahunan perusahaan disebut¬kan dengan tegas bahwa “tanpa tambang Grasberg, FCX tidak akan ada. Tambang Grasberg menjadikan FCX sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia”.
Dalam KK PT FI, salah satu kewajiban pembayaran ke¬pada pemerintah Indonesia adalah iuran tetap dan iuran produksi (royalti). Iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah KK dikalikan tarif (US$ 3) per Ha/tahun. Tarif royalti tembaga 1,5%-3,5% dari harga jual, emas dan perak 1% dari harga jual. PT FI juga dikenakan royalti tambahan untuk tingkat produksi bijih di atas 200.000 ton (maksimal 300.000 ton) per hari dengan tambahan royalti untuk tembaga sebesar 100%, emas dan perak 200%.
Perhitungan royalti itu jauh lebih rendah bila dibandingkan patokan tarif yang disebutkan dalam PP No 13 Ta¬hun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003. Tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25%.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

 

Renegoisasi Kontrak untuk Kedaulatan Tambang

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan.
UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pertambangan di Indonesia.
Falsafah kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan tambang diamini oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jelas dinyatakan Undang-undang, mineral yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaan tambang harus dikuasai oleh negara,…,…

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan. Sumber (Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011)

Sebelumnya, patut diingat sebagai catatan, Proses pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh sebesar 7 persen oleh pemerintah tidak berjalan mulus. Akibat adanya pemburu rente!.

Baca dampak lingkungan PT Freeport unduh Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua

Baca Suara Tambang ICW SUARA+TAMBANG4

dan SUARA+TAMBANG3

Baca materi terkait Korupsi di bidang Migas dan Tambang Transparansi+Migas_ICW_29Sept10

 

Ketika Mereka Menyoal Freeport, dari Kerusakan Lingkungan sampai Pengabaian Hak Orang Papua
March 23, 2017 Della Syahni, dan Indra Nugraha, Jakarta Energi (http://www.mongabay.co.id/2017/03/23/ketika-mereka-menyoal-freeport-dari-kerusakan-lingkungan-sampai-pengabaian-hak-orang-papua/)
Seorang lelaki berjas, celana jeans dan kacamata hitam berdiri di hadapan lima orang warga (petani). Di tubuh lelaki itu tergantung tulisan ‘Boss Freeport’, di bagian depan dan ‘Jim Bob’ di bagian punggung .
Tampak juga warga bercaping, muka coreng berpakaian cabik, kaki dirantai, dan tangan terikat. ‘Boss Freeport’ mencambuk, menendang dan menyiksa warga. Mereka mengerang kesakitan. Memohon ampun.

‘Jim Bob’ tak peduli.
Kelima petani berontak. Mengangkat cangkul dan parang, berbalik menghajar ‘Boss Freeport’ hingga lumpuh.
Itulah aksi teatrikal oleh Sanggar 33 di Gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (13/3/17). Ia gambaran pendudukan perusahaan tambang, PT. Freeport Indonesia (Freeport), di Papua sejak 1967.
Jim Bob, nama panggilan James Moffet, salah satu mantan Dewan direksi Freeport yang mundur dan jadi konsultan dewan direksi dan penasihat khusus operasional perusahaan di Indonesia. Bob, orang yang berperan penting mengembangkan tambang emas dan tembaga Grasberg milik Freeport di Papua.
“Selama 50 tahun, banyak kerusakan ekologi karena tambang Freeport, pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah adat Suku Amungme dan Kamoro tak pernah dibayar Freeport. Masyarakat Papua hidup di tengah limbah kimia,” kata Rudi Hartono, Wakil Sektretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik, Rudi Hartono dalam orasi.
Dengan kerusakan sosial dan ekologi di Papua, katanya, negara harus hadir dan bertanggungjawab.
Freeport, sepertinya mau tetap mau model bisnis, dimana investor sebagai tuan dan Indonesia jadi pelayan.
Belum lagi,  soal penolakan Freeport atas divestasi saham 51% dan perubahan status dari kontrak karya jadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Freeport menolak divestasi dengan alasan, KK yang ditandatangani bersama pemerintah pada 1991 hanya mengatur divestasi 30%. Penolakan IUPK karena kewajiban membangun smelter  dan aturan pajak dan royalti bersifat prevailing atau sewaktu-waktu dapat berubah.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, jika Freeport tak mau hargai kedaulatan Indonesia, tak perlu ada perundiangan lagi. Kita sudah tak ingin model bisnis terus merusak sumber daya alam.”
Hendri Kurniawan, Juru Bicara Gerakan Nasional Pasal 33 UUN 1945, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia mencoba bersikap tegas terhadap Freeport.
“Bahkan pemerintah melalui KESDM sanggup berhadapan di pengadilan arbitrase internasional jika Freeport tak tunduk dan patuh peraturan Indonesia,” katanya.
Wacana membawa kisruh ini ke pengadilan arbitrase internasional muncul kala Presiden dan CEO Freeport Richard C. Adkerson menyatakan, beri waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan.
Hardikan ini, katanya, jadi alasan lebih kuat, pemerintah tak memperpanjang KK yang berakhir 2021. “Dengan momentum berakhir KK Indonesia punya kesempatan memperoleh kepemilikan penuh kekayaan tambang. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menata ulang pengelolaan tambang berbasis kemandirian dan kesejahteraan,”  katanya.
Penataan ulang ini, usul Hendri harus melibatkan pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD dan rakyat Papua secara langsung dengan konsep koperasi rakyat maupun tambang rakyat.
Selang seminggu, puluhan massa terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Senin (20/3/17) aksi di depan Kantor Freeport di Jakarta.
Sebagian mahasiswa, laki-laki dan perempuan mencat tubuh mereka, sebagian tubuh ke bawah putih dan biru langit, bagian atas termasuk wajah dan tangah merah dengan gambar bintang putih di tengah.
“Papua bukan merah putih! Papua Bintang Kejora (bendera Papua Merdeka_red),” yel-yel mereka.
Aksi ini menyusul kisruh pemerintah Indonesia dengan Freeport yang dinilai tak melibatkan masyarakat Papua sebagai pihak terdampak langsung.
“Freeport tak hanya merampok kekayaan alam, memberangus demokrasi, melanggar HAM hingga membuat rakyat Papua miskin, juga merusak lingkungan,” kata Frans Nawipa, mewakili AMP.
Data mereka, setiap hari operasi penambangan Freeport, membuang 230.000 ton limbah batu ke Sungai Aghawagon dan sungai sekitar. Ada 360.000-510.000 ton per hari limbah asam mencemari dua lembah sekitar 6,5 kilometer hingga kedalaman 300 meter.
“Kali ini dalam kisruh pemerintah Indonesia dan Freeport soal IUPK, lagi dan lagi rakyat dan bangsa Papua tak dilibatkan.”
Mereka tak setuju nasionalisasi Freeport. Tuntutan mereka, antara lain, Indonesia menutup Freeport, mengaudit kekayaan perusahaan, memberikan pesangon untuk buruh perusahaan, audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. Lalu menarik TNI/Polri dari tanah Papua, usut pelanggaran HAM, berikan hak menentukan masa depan pertambangan Papua dan mengharuskan Freeport merehabilitasi lingkungan dampak tambang.

Aksi teatrikal aktivis di Jakarta, menyuarakan protes pada Freeport. Foto: Della Syahni

Saham Freeport
Terkait rencana divestasi saham Freeport yang digadang pemerintah sebesar 51%, Pemkab Mimika minta 20%. Bupati Mikika Eltinus Omaleng dalam peluncuran buku berjudul “Papua Minta Saham” awal Maret mengatakan, 20% itu harga mati.
“Kami pertahankan. Kalau kami tak dikasih, perusahaan tambang manapun tak boleh masuk. Selama dua hari kami sudah bertemu Pak Jonan (Menteri ESDM-red) dan Pak Luhut (Menteri Maritim-red), respon mereka luar biasa,” katanya.
Dia bilang, sambutan Jonan positif. Kalau divestasi 51% jadi, rakyat Papua akan dapat saham. “Pak Luhut juga mengatakan seperti itu. Kami senang.”
Eltinus menulis sendiri buku itu. Ia berisi sekelumit permasalahan masyarakat Papua setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berdiri di bumi Cendrawasih.
Betapa penderitaan masyarakat mulai dari tergusur dari tanah ulayat, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan lain-lain. Jadi, katanya, kalau rakyat Papua minta saham 20% bukan hal besar dibandingkan penderitaan.
Dia mengatakan, sebenarnya 20% masih sangat kecil. Jumlah itu terbagi-bagi, 10% untuk pemda, 10% lain untuk masyarakat adat Amungme dan Komoro,  yang selama ini jadi korban.
“Kita miskin di atas miskin. Miskin di atas emas, di atas tembaga.”
Dia bilang, Freeport ini macam pemerintah dalam pemerintah. Selama ini, mereka meminta Freeport berbuat untuk warga tetapi tak mau dengar.
“Minta buka jalan sedikit saja tak bisa. Tak mau. Untuk pendidikan, kami punya warga jadi pekerja di Tembagapura dan memiliki anak-anak, untuk sekolahkan saja mereka tak mau terima. Apalagi masyarakat lain? Tak boleh masuk.”
Dia juga , Freeport membangun smelter di Mimika. Sebelumnya, dia sudah siapkan lahan 300 hektar dan bahas dengan Komisi II DPR.
“Kami mengejar soal smelter karena mungkin melalui itu bisa mengurangi pengangguran.”
Dengan masyarakat Papua punya saham, bisa menentukan nasib dan ikut bersuara dalam menentukan masa depan tambang sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan warga Papua.
Janes Natkime, perwakilan masyarakat adat Suku Amungme mengatakan, selama ini warga jadi korban atas kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia.
“Dua negara ini rampas hak asasi, hak adat kami. Sekarang kami datang kepada pemerintah mengadukan nasib kami.”
Dia bilang, hampir 50 tahun tak ada keadilan bagi masyarakat Amungme. “Selama ini gunung-gunung kami habis, lahan hidup habis atas kepentingan dua negara. Masyarakat juga mulai punah akibat pertambangan Freeport di Papua.”
Suku Amungme dan Kamoro, katanya, susah hidup. Lahan berburu mereka sudah jadi pertambangan Freeport.
“Kemudian zat kimia, masyarakat banyak jadi korban. Banyak luka-luka di kaki dan badan. Kalau orang injak sungai, akan luka.”
“Masyarakat susah hidup. Hewan seperti ikan, katak, ular tak ada lagi. Pohon-pohon di pinggir sungai mati. Masyarakat sekarang ini bertahan di pinggiran saja, meski masih di area penambangan. Namun untuk berburu sulit.”

Leave a comment »

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan atau Kasus Lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

Prosedur beracara di persidangan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum acara masing-masing serta dalam berbagai PERMA, demikian pula substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karateristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

 

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk :

  1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup;
  2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
  3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

 

BAB II

PRINSIP – PRINSIP PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy) yang meliputi:

  1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)
  2. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)
  3. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

 

  1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)

Beberapa prinsip subtansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

 

  1. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm).

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

 

  1. 2. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle).

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio : ”Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah In Dubio Pro Natura, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) strict liability.

 

  1. Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

 

  1. Strict liability; Dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

 

  1. 3. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle).

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (preventif) dalam penaatan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh “disinsentif”.

Banyak kesalahfahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara lingkungan hidup diharapkan dapat menempatkan prinsip ini secara tepat, khususnya dalam menentukan faktor-faktor pemberian dan peringan hukuman.

 

  1. 4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

  1. a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
  2. b) Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
  3. c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
  4. d) Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
  5. e) Reorientasi teknologi dan manajemen resiko;
  6. f) Memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

 

  1. Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)

Ketika seorang hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, maka pada saat itu ia sedang memastikan berjalannya proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlajutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar, serta (4) Prinsip Daya Penegakan.

 

  1. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penaatan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (people’s empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

 

  1. 2. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem

Prinsip ini sangat penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip ini dalam mengambil putusan tentang perintah melakukan tindakan tertentu.

 

B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan.

Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masiv.

 

B.4. Daya penegakan (Enforceability)

Daya penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (detterent effect); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penaatan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penaatan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks penanganan perkara, maka seorang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkugan hidup yang baik dan sehat.

 

  1. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1) Prinsip Keadilan Antar Generasi, (2) Prinsip Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional, serta (3) Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya.

 

C.1. Keadilan dalam Satu Generasi (Intragenerational Equity) dan Antar Generasi

(Intergenerational Equity)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: 1) Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra; 2) Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; 3) Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; 4) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferenasi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.

 

C.2. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (Common but Differentiated Responsibility)

Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini.

Prinsip 7 : Deklarasi Rio menegaskan :

“ States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystems. In view of the different contributions to global environmental degradation, State have common but differentiated responsibilities.

The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

(“Negara-negara akan bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.”)

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan kedua, karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan teknologinya.

Prinsip Common but Differentiated Responsibilities ini mengandung dua pokok pikiran:

1) Penegasan bahwa tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab bersama dan sama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada pada tingkat nasional, regional maupun global; tanpa melihat negara besar atau kecil.

2) Usaha pencegahan, pengurangan dan pengawasan atas ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara tersebut pada terjadinya pertambahan intensitas ancaman terhadap lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi

 

C.3. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (Equitable Utilization of Shared Resources)

Prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan.

Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas secara bersamaan mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber daya yang telah digunakan).

 

Selengkapnya dapat di download di ”

sk-mahkamah-agung-nomor-036_kma_sk_ii_2013-pedoman-perkara-lingkungan

Leave a comment »