Posts tagged Pencemaran Lingkungan

Serba-serbi – Tambang Freeport di Indonesia

Pencemaran Pertambangan PT Freeport di Papua

Pertambangan Freeport tidak saja mencemari lingkungan tapi telah banyak menimbulkan derita dan kematian bagi warga di sekitar pertambangan. Di samping itu, sejumlah kekerasan antara aparat dan penduduk sekitar juga sering terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan penduduk, pekerja, bahkan aparat kepolisian dan tentara.

Dari sejumlah bencana tambang Freeport ada beberapa yang sampai pada ranah hukum yakni peristiwa tanggal 4 Mei 2000 di mana dam penahan limbah cair ambruk dan tidak mampu menahan beban yang lebih sehingga limbah cair beracun tersebut masuk ke Sungai Wanagon dan Kampung Banti serta membunuh empat penduduk, menghancurkan kandang ternak babi dan kebun warga, merusak kuburan orang suku Amungme dan mencemari 12 kilo meter Sungai Wanagon sampai ke laut.48

Akibat kasus ini, PT Freeport Indonesia digugat oleh WALHI melalui legal standing yang mengatasnamakan lingkungan. Gugatan WALHI didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili kantor pusat Freeport di Jakarta. Dalam kasus WALHI vs Freeport, penggugat meminta Freeport untuk terbuka karena informasi yang dikeluarkan melalui Annual Report mereka dan keterangan yang mereka berikan di DPR dinilai bohong dan menyembunyikan data/kejadian yang sebenarnya. WALHI juga menuntut

Freeport meminta maaf di media nasional dan internasional termasuk televisi nasional dan internasional serta memperbaiki sistem pembuangan tailing mereka agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan serupa di masa mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian tuntutan dari WALHI dengan memerintahkan Freeport untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah mereka. Sayangnya Pengadilan tidak mengabulkan tuntutan permohonan maaf dari penggugat, padahal menurut informasi valid dilapangan, Freeport telah menyembunyikan sebagian besar informasi dan melanggar UU Lingkungan Hidup yang berlaku pada saat itu.

Perusahaan ini sampai sekarang masih memiliki rekam jejak lingkungan yang jelek karena ranking mereka selalu dianggap jelek oleh Tim Penilai “Proper” Pemerintah. Freeport belum pernah mendapatkan lambang “Hijau” dan pernah mendapatkan lambang “Hitam” dari Kementerian Lingkungan Hidup. Freeport bahkan pernah tidak dimasukkan dalam daftar Proper 2011 karena peringkatnya yang jelek. 50

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.27-28

 

Kasus Walhi vs Freeport 106
Kasus ini bermula dari terjadinya longsoran overburden penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya pada Tanggal 14 Mei 2000, pukul 21.30 WIT. Longsoran tersebut menyebabkan meluapnya material (sludge, overburden dan air) ke sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah Danau Wanagon. Kejadian tersebut menelan korban jiwa empat orang yang merupakan pekerja subkontraktor tergugat. Karena kejadian ini organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Selatan pada Tanggal 1 November 2000 mengajukan gugatan legal standing ke Pengadilan Negeri Jakarta.
Di dalam positanya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sengaja menutup-nutupi dan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat kepada
publik mengenai bencana yang terjadi. Selain itu penggugat juga mendalilkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tergugat telah menyebabkan kerusakan yang sangat hebat. Oleh karena itu tergugat harus bertanggung
jawab secara strict liability.
Dalam petitum primernya penggugat meminta agar majelis hakim antara lain: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan di dalam petitum subsidernya penggugat hanya meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Di dalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian, yaitu: menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak akurat. Majelis hakim juga mengabulkan tuntutan subsider, yaitu memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan tertentu berupa upaya maksimal untuk meminimalisir terjadinya overburden ke Danau Wanagon.

Sumber : Hukum Lingkungan, Teori Legislasi dan Studi Kasus. Hlm.588-589

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menjelaskan, nilai potensi kerugia negara itu didasarkan pada perhitungan hasil perhitungan nilai royalti yang dilakukan ICW selama kurun waktu 2002-2010 dibandingkan dengan pelaporan pembayaran royalti PT FI. Dari laporan keuangan Freeport, perusahaan tersebut telah membayarkan royalti kepada negara senilai 873,2 juta dolar AS. Sementara, berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti PT FI adalah 1.050 juta dolar AS.
“Diduga terjadi kekurangan bayar royalti yang berakibat terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai 176,886 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,591 triliun,” ujar Firdaus dalam konferensi pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Sela¬tan, Selasa (1/11/2011).
Saat ini, pemerintah tengah melakukan renegosiasi kontrak terhadap 118 perusa¬haan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Sebagai perusahaan berskala besar, PT Freeport Indonesia harus mendapatkan prioritas. “Renegosiasi kontrak karya harus segera dilakukan untuk mempromosikan kepentingan nasional, salah satu diantaranya merealisasikan kewajiban divestasi sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia,” lanjut Firdaus.
Selain itu, fokus utama terhadap PT FI mencakup evaluasi produksi tambang. Saat ini, pemerintah menetapkan batas maksimum skala operasi hingga 300.000 ton bijih/hari di Blok A Freeport di kabupaten Mimika, Paniai, Fak Fak dan Jayawijaya, Papua. Melihat dampak buruk terhadap lingkungan tanpa didukung penerimaan memadai, batas ini seharusnya dievaluasi hingga maksimum 200.000 ton bijih perhari.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi royalti tambang selain emas, perak, dan tembaga yang selama ini telah dibayarkan. Dalam laporan keuangan PT FI pada 2001-2006, total penerimaan dari belerang dan mineral lainnya mencapai 3885,701 juta dolar AS. Jika belerang dan mineral ikutan dikenakan kewajiban royalti, nilainya mencapai 135 juta dolar AS atau setara dengan Rp 121,5 miliar. “Dalam audit BPK terhadap PT FI pada 2004, BPK meminta Freeport membayar royalti belerang,” tukas Firdaus.
Renegosiasi kontrak wajib direalisasikan segera karena dinilai tidak lagi sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat menyatakan, kontrak karya PT FI telah melecehkan perkembangan reformasi hukum di Indonesia karena berlawanan dengan aturan-aturan baru yang memproteksi sumberdaya nega¬ra seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengamanat¬kan penerimaan negara dari sektor tambang. “Perjanjian yang seharusnya batal demi hukum,” tegas Nurkholis.
Pemerintah, menurut Nurkholis, dapat mengajukan gugatan kepada PT FI untuk segera membayarkan kekurangan royalti jika perusahaan yang beroperasi sejak 1973 itu menolak renegosiasi kontrak. Hal tersebut pernah dilakukan saat pemerintah menggugat PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang dinilai mencemari Teluk Buyat di Minahasa. Gugatan itu berakhir damai, ketika PT NMR mau membayar ganti rugi senilai 40 juta dolar AS. Dila
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

WAWANCARA
Firdaus Ilyas
SBY Harus Tegas
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerin¬tah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.
Salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di kawasan timur Indonesia, PT Freeport Indone¬sia (PT FI), bersikeras menolak ren¬cana renegosiasi karena berpedoman pada kontrak yang telah ditanda¬tangani pada 1991. Menghadapi PT FI, pemerintah seakan hilang akal. “Yang diperlukan adalah ketegasan dan keseriusan pemerintah. Karena dasar renegosiasi sangat kuat,” ujar koordinator divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Rabu (7/12/2011).
Berikut petikan wawancara http://www.antikorupsi.org dengan Firdaus Ilyas:
PT Freeport Indonesia termasuk perusahaan yang “bandel”, belum mau renegosiasi kontrak. Perlukah SBY turun tangan? Sebab Freeport telah sejak awal berinvestasi telah melakukan perjanjian dengan sistem goverment to business, bahkan langsung dengan Soeharto dan kaki tangannya..
Bicara renegosiasi kontrak sebe¬narnya merupakan isu lama. Untuk PT FI bahkan sudah dibicarakan soal rencana renegosiasi kontrak sejak 2005. Lalu, pada 2006, dibentuk tim renegosiasi di bawah koordinasi Men¬teri Koordinator Ekonomi. Juni 2011 Presiden SBY melontarkan kembali kembali soal renegosaisi ini.
Alasannya renegosiasi sangat kuat, yakni UU Minerba tahun 2009. Alasan kedua, melihat kecilnya pen¬erimaan negara dari royalti.
…, …
Di dalam kontrak karya PT FI ada klausul kewajiban divestasi. Namun kemudian ditambah satu lagi pasal, yang intinya kalau pemerintah mengeluarkan peraturan lebih men¬guntungkan perusahaan, kewajiban sebelumnya bisa gugur. Ketika awal¬nya ada kewajiban divestasi, namun kemudian ada aturan baru yang lebih menguntungkan perusahaan, bisa gugur.
Kontrak PT FI ditandatangani tahun 1991. Pada 1994 terbit UU Penanaman Modal Asing yang membolehkan struktur kepemilikan modal perusahaan bisa dimiliki 100 persen pihak oleh asing. Akhirnya inilah yang dirujuk. Banyak pihak curiga lahirnya peraturan ini atas lobi dari PT FI.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

Freeport, Potret Buram Pengelolaan Lumbung Emas Grasberg
…, …
Merujuk pada laporan tahunan Freeport-McMorran Copper &  Gold Inc. (FCX), bukit Grasberg, atau yang saat ini lebih tepat disebut lubang Grasberg, merupakan lokasi tambang dengan cadangan emas dan tembaga paling besar di dunia. Disebutkan dalam Annual Report (AR) FCX tahun 2010 tambang Grasberg mempunyai cadangan 32,7 miliar pounds tembaga dan 33,7 juta ounce emas. Cadangan emas Grasberg merupakan yang terbesar dibanding lokasi tambang FCX lainnya.
Nilai tambang yang begitu fantastis, sayangnya, tidak secara langsung mengalirkan manfaat bagi perekonomi¬an Indonesia. Pada 2010, PT FI mengklaim telah memberikan manfaat langsung sekitar Rp 17,4 triliun kepada pemerintah. Jumlah ini terlampau kecil bila dibanding¬kan total revenue FCX tahun 2010 sebesar 18.982 mil¬lion US$ (sekitar Rp 170,84 triliun dengan kurs 9.000). Nilai Rp 17,4 triliyun yang dibayarkan kepada Indonesia hanya setara dengan 0,10 dari total revenue yang dinikmati FCX.
Tambang Grasberg merupakan penyumbang terbesar total revenue yang diterima FCX sebagai induk PT FI. Bahkan, dalam laporan tahunan perusahaan disebut¬kan dengan tegas bahwa “tanpa tambang Grasberg, FCX tidak akan ada. Tambang Grasberg menjadikan FCX sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia”.
Dalam KK PT FI, salah satu kewajiban pembayaran ke¬pada pemerintah Indonesia adalah iuran tetap dan iuran produksi (royalti). Iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah KK dikalikan tarif (US$ 3) per Ha/tahun. Tarif royalti tembaga 1,5%-3,5% dari harga jual, emas dan perak 1% dari harga jual. PT FI juga dikenakan royalti tambahan untuk tingkat produksi bijih di atas 200.000 ton (maksimal 300.000 ton) per hari dengan tambahan royalti untuk tembaga sebesar 100%, emas dan perak 200%.
Perhitungan royalti itu jauh lebih rendah bila dibandingkan patokan tarif yang disebutkan dalam PP No 13 Ta¬hun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003. Tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25%.
Sumber : Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

 

Renegoisasi Kontrak untuk Kedaulatan Tambang

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan.
UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pertambangan di Indonesia.
Falsafah kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan tambang diamini oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jelas dinyatakan Undang-undang, mineral yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaan tambang harus dikuasai oleh negara,…,…

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah hanya akan jadi kutukan jika tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Pengelolaan tambang harus diatur sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak pemegang kontrak kuasa pertambangan. Sumber (Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011)

Sebelumnya, patut diingat sebagai catatan, Proses pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh sebesar 7 persen oleh pemerintah tidak berjalan mulus. Akibat adanya pemburu rente!.

Baca dampak lingkungan PT Freeport unduh Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua

Baca Suara Tambang ICW SUARA+TAMBANG4

dan SUARA+TAMBANG3

Baca materi terkait Korupsi di bidang Migas dan Tambang Transparansi+Migas_ICW_29Sept10

 

Ketika Mereka Menyoal Freeport, dari Kerusakan Lingkungan sampai Pengabaian Hak Orang Papua
March 23, 2017 Della Syahni, dan Indra Nugraha, Jakarta Energi (http://www.mongabay.co.id/2017/03/23/ketika-mereka-menyoal-freeport-dari-kerusakan-lingkungan-sampai-pengabaian-hak-orang-papua/)
Seorang lelaki berjas, celana jeans dan kacamata hitam berdiri di hadapan lima orang warga (petani). Di tubuh lelaki itu tergantung tulisan ‘Boss Freeport’, di bagian depan dan ‘Jim Bob’ di bagian punggung .
Tampak juga warga bercaping, muka coreng berpakaian cabik, kaki dirantai, dan tangan terikat. ‘Boss Freeport’ mencambuk, menendang dan menyiksa warga. Mereka mengerang kesakitan. Memohon ampun.

‘Jim Bob’ tak peduli.
Kelima petani berontak. Mengangkat cangkul dan parang, berbalik menghajar ‘Boss Freeport’ hingga lumpuh.
Itulah aksi teatrikal oleh Sanggar 33 di Gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (13/3/17). Ia gambaran pendudukan perusahaan tambang, PT. Freeport Indonesia (Freeport), di Papua sejak 1967.
Jim Bob, nama panggilan James Moffet, salah satu mantan Dewan direksi Freeport yang mundur dan jadi konsultan dewan direksi dan penasihat khusus operasional perusahaan di Indonesia. Bob, orang yang berperan penting mengembangkan tambang emas dan tembaga Grasberg milik Freeport di Papua.
“Selama 50 tahun, banyak kerusakan ekologi karena tambang Freeport, pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah adat Suku Amungme dan Kamoro tak pernah dibayar Freeport. Masyarakat Papua hidup di tengah limbah kimia,” kata Rudi Hartono, Wakil Sektretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik, Rudi Hartono dalam orasi.
Dengan kerusakan sosial dan ekologi di Papua, katanya, negara harus hadir dan bertanggungjawab.
Freeport, sepertinya mau tetap mau model bisnis, dimana investor sebagai tuan dan Indonesia jadi pelayan.
Belum lagi,  soal penolakan Freeport atas divestasi saham 51% dan perubahan status dari kontrak karya jadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Freeport menolak divestasi dengan alasan, KK yang ditandatangani bersama pemerintah pada 1991 hanya mengatur divestasi 30%. Penolakan IUPK karena kewajiban membangun smelter  dan aturan pajak dan royalti bersifat prevailing atau sewaktu-waktu dapat berubah.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, jika Freeport tak mau hargai kedaulatan Indonesia, tak perlu ada perundiangan lagi. Kita sudah tak ingin model bisnis terus merusak sumber daya alam.”
Hendri Kurniawan, Juru Bicara Gerakan Nasional Pasal 33 UUN 1945, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia mencoba bersikap tegas terhadap Freeport.
“Bahkan pemerintah melalui KESDM sanggup berhadapan di pengadilan arbitrase internasional jika Freeport tak tunduk dan patuh peraturan Indonesia,” katanya.
Wacana membawa kisruh ini ke pengadilan arbitrase internasional muncul kala Presiden dan CEO Freeport Richard C. Adkerson menyatakan, beri waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan.
Hardikan ini, katanya, jadi alasan lebih kuat, pemerintah tak memperpanjang KK yang berakhir 2021. “Dengan momentum berakhir KK Indonesia punya kesempatan memperoleh kepemilikan penuh kekayaan tambang. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menata ulang pengelolaan tambang berbasis kemandirian dan kesejahteraan,”  katanya.
Penataan ulang ini, usul Hendri harus melibatkan pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD dan rakyat Papua secara langsung dengan konsep koperasi rakyat maupun tambang rakyat.
Selang seminggu, puluhan massa terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Senin (20/3/17) aksi di depan Kantor Freeport di Jakarta.
Sebagian mahasiswa, laki-laki dan perempuan mencat tubuh mereka, sebagian tubuh ke bawah putih dan biru langit, bagian atas termasuk wajah dan tangah merah dengan gambar bintang putih di tengah.
“Papua bukan merah putih! Papua Bintang Kejora (bendera Papua Merdeka_red),” yel-yel mereka.
Aksi ini menyusul kisruh pemerintah Indonesia dengan Freeport yang dinilai tak melibatkan masyarakat Papua sebagai pihak terdampak langsung.
“Freeport tak hanya merampok kekayaan alam, memberangus demokrasi, melanggar HAM hingga membuat rakyat Papua miskin, juga merusak lingkungan,” kata Frans Nawipa, mewakili AMP.
Data mereka, setiap hari operasi penambangan Freeport, membuang 230.000 ton limbah batu ke Sungai Aghawagon dan sungai sekitar. Ada 360.000-510.000 ton per hari limbah asam mencemari dua lembah sekitar 6,5 kilometer hingga kedalaman 300 meter.
“Kali ini dalam kisruh pemerintah Indonesia dan Freeport soal IUPK, lagi dan lagi rakyat dan bangsa Papua tak dilibatkan.”
Mereka tak setuju nasionalisasi Freeport. Tuntutan mereka, antara lain, Indonesia menutup Freeport, mengaudit kekayaan perusahaan, memberikan pesangon untuk buruh perusahaan, audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. Lalu menarik TNI/Polri dari tanah Papua, usut pelanggaran HAM, berikan hak menentukan masa depan pertambangan Papua dan mengharuskan Freeport merehabilitasi lingkungan dampak tambang.

Aksi teatrikal aktivis di Jakarta, menyuarakan protes pada Freeport. Foto: Della Syahni

Saham Freeport
Terkait rencana divestasi saham Freeport yang digadang pemerintah sebesar 51%, Pemkab Mimika minta 20%. Bupati Mikika Eltinus Omaleng dalam peluncuran buku berjudul “Papua Minta Saham” awal Maret mengatakan, 20% itu harga mati.
“Kami pertahankan. Kalau kami tak dikasih, perusahaan tambang manapun tak boleh masuk. Selama dua hari kami sudah bertemu Pak Jonan (Menteri ESDM-red) dan Pak Luhut (Menteri Maritim-red), respon mereka luar biasa,” katanya.
Dia bilang, sambutan Jonan positif. Kalau divestasi 51% jadi, rakyat Papua akan dapat saham. “Pak Luhut juga mengatakan seperti itu. Kami senang.”
Eltinus menulis sendiri buku itu. Ia berisi sekelumit permasalahan masyarakat Papua setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berdiri di bumi Cendrawasih.
Betapa penderitaan masyarakat mulai dari tergusur dari tanah ulayat, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan lain-lain. Jadi, katanya, kalau rakyat Papua minta saham 20% bukan hal besar dibandingkan penderitaan.
Dia mengatakan, sebenarnya 20% masih sangat kecil. Jumlah itu terbagi-bagi, 10% untuk pemda, 10% lain untuk masyarakat adat Amungme dan Komoro,  yang selama ini jadi korban.
“Kita miskin di atas miskin. Miskin di atas emas, di atas tembaga.”
Dia bilang, Freeport ini macam pemerintah dalam pemerintah. Selama ini, mereka meminta Freeport berbuat untuk warga tetapi tak mau dengar.
“Minta buka jalan sedikit saja tak bisa. Tak mau. Untuk pendidikan, kami punya warga jadi pekerja di Tembagapura dan memiliki anak-anak, untuk sekolahkan saja mereka tak mau terima. Apalagi masyarakat lain? Tak boleh masuk.”
Dia juga , Freeport membangun smelter di Mimika. Sebelumnya, dia sudah siapkan lahan 300 hektar dan bahas dengan Komisi II DPR.
“Kami mengejar soal smelter karena mungkin melalui itu bisa mengurangi pengangguran.”
Dengan masyarakat Papua punya saham, bisa menentukan nasib dan ikut bersuara dalam menentukan masa depan tambang sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan warga Papua.
Janes Natkime, perwakilan masyarakat adat Suku Amungme mengatakan, selama ini warga jadi korban atas kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia.
“Dua negara ini rampas hak asasi, hak adat kami. Sekarang kami datang kepada pemerintah mengadukan nasib kami.”
Dia bilang, hampir 50 tahun tak ada keadilan bagi masyarakat Amungme. “Selama ini gunung-gunung kami habis, lahan hidup habis atas kepentingan dua negara. Masyarakat juga mulai punah akibat pertambangan Freeport di Papua.”
Suku Amungme dan Kamoro, katanya, susah hidup. Lahan berburu mereka sudah jadi pertambangan Freeport.
“Kemudian zat kimia, masyarakat banyak jadi korban. Banyak luka-luka di kaki dan badan. Kalau orang injak sungai, akan luka.”
“Masyarakat susah hidup. Hewan seperti ikan, katak, ular tak ada lagi. Pohon-pohon di pinggir sungai mati. Masyarakat sekarang ini bertahan di pinggiran saja, meski masih di area penambangan. Namun untuk berburu sulit.”

Iklan

Leave a comment »

ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE)

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung dan tidak langsung akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup (SDALH) dalam kegiatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup juga merupakan modal utama bagi pembangunan.

Pemanfaatan SDA kemudian menjadi tidak terkendali serta mengakibatkan menurunnya kualitas SDA dan fungsi lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha atau proses produksi. Oleh karena itulah, akibat komulatifnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, yang juga bergantung terhadap kualitas SDA atau lingkungan hidup.

Hal tersebut dikarenakan selama ini pemanfaatan SDA dianggap milik bersama, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin atau tak terbatas. Menurut Hardin, apa yang disebut “the commons” itu dipandang sebagai sesuatu hal yang “gratis”, sehingga segala kegiatan pemanfaatannya tidak disertai dengan biaya pemulihan untuk menjaga kesinambungannya. Di dalam pemanfaatan SDA yang dapat diakses secara terbuka ini, berpeluang terjadi tragedy of the commons, kerusakan SDA, konflik antarpelaku, dan kesenjangan ekonomi. (Caritas Woro M.R., 358).

Dalam perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antara berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antarkegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam persoalan. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar itulah yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan, maupun yang merugikan. (Joseph E. Stiglitz, 1989, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 159)

Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan, selain itu tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan financial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Dilingkungan yang bagus sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitas.

Sedangkan, Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output, misalnya, dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi.

Eksternalitas hanya terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain), tanpa adanya kompensasi apa pun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Dalam perkembangan keilmuan, secara konsep sederhana, para ekonom berpendapat eksternalitas dapat diinternalisasi secara optimal dengan menerapkan pajak pada setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran. Teori tersebut didasarkan pada hasil pemikiran Arthur Cecil Pigou, seorang ekonom dari Cambridge University, Inggris, sehingga terkenal dengan nama Pigouvian Tax. (Pigou 1920, dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 160).

Dalam konteks ekonomi, eksternalitas ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar (market failures). Pasar sebagai tempat bertemunya keseimbangan dalam siklus perekonomian tidak dapat mencegah satu biaya (inefisiensi) yang timbul di luar aktivitas produksi tersebut. Kegagalan pasar ini perlu diantisipasi dan dicegah.

Menurut pakar ekonomi, John Maddox bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (price) dan merupakan masalah ekonomi. Lebih lanjut diuraikan bahwa ”we can reduce pollution if we are prepared to pay for it“, yang dapat dipahami bahwa seberapa besar kemampuan membayar baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (anti pollution) maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran (Silalahi 1996 :12).

Inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Prinsip Pencemar Membayar.

PENGERTIAN POLLUTER PAYS PRINCIPLE

Prinsip berasal dari kata latin principium, dalam bahasa inggris principle, dalam bahasa perancis principe. Prinsip sering kali diterjemahkan dalam kata asas. Demikian dengan hukum lingkungan, prinsip hukum lingkungan (asas hukum lingkungan) berarti pokok dasar atau landasan hukum lingkungan (Danusaputro 1981:6).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD (Rangkuti 2000 :238). Penelitian selama bertahun-tahun mengenai the polluter-pays principle menghasilkan rekomendasi OECD Council pada tanggal 26 Mei 1972 tentang Guiding Principles concerning the international economic aspects of environmental policies yang diterima oleh pemerintah negara-negara anggota, berupa penerapan antara lain the polluter-pays principle dan rekomendasi mengenai penyesuaian norma-norma yang berkaitan, yaitu yang mempunyai pengaruh ekonomi internasional dan lalu lintas perdagangan.

Masyarakat Eropa pertama kali menerapkan rekomendasi PPP OECD pada Program Aksi Lingkungan pada tahun 1973-1976. Perkembangan selanjutnya, melalui Rekomendasi tanggal 3 Maret 1975 tentang alokasi biaya dan tindakan oleh otoritas publik pada masalah lingkungan (regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters). Sejak tahun 1987 prinsip juga telah diabadikan dalam Perjanjian Masyarakat Eropa dan di berbagai peraturan perundang-undangan nasional di seluruh dunia.

Secara historis organisasi The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan European Communities (EC) banyak berperan dalam pengembangan the polluter-pays principle sebagai pangkal tolak berpikir kebijaksanaan lingkungan. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Bank Dunia (World Bank) juga menganut pandangan the willingness to pay pada tahap awal pemberian petunjuk mengenai masalah lingkungan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan rekomendasi dan penerapan the polluter-pays principle oleh negara anggota OECD dan EC. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54-55).

Prinsip pencemar membayar (PPP) telah diadopsi di beberapa konvensi internasional, di antaranya: Protokol Athena tahun 1980 untuk Perlindungan Laut Mediterania terhadap Polusi dari Sumber dan Aktivitas di Daratan, Konvensi Helsinki 1992 Pengaruh Kecelakaan Industri Lintas Batas, Konvensi Lugano 1993, tentang Pertanggungjawaban Sipil untuk Kerusakan akibat hasil dari Kegiatan Berbahaya bagi Lingkungan, Konvensi Helsinki 1992 tentang Perlindungan dan Penggunaan Lintas Batas sungai dan Danau Internasional, Protokol London 1996 atas Konvensi tentang Pencemaran Laut Akibat Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya (London Dumping Convention 1972).

Prinsip ini juga telah dimasukkan dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio, yang berbunyi sebagai berikut: otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi. (Enviromental Law In Development Country, Faure, Hlm. 27)

Menurut Simons dalam bukunya Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ en de Nota Milieuheffingen, prinsip ini semula diajukan oleh ahli ekonomi E. J. Mishan dalam The Cost of Economic Growth pada tahun 1960-an. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar (Rangkuti, h.256) semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dielakkan. (Rangkuti, h.238, 244)

Pengertian lainnya yaitu setiap orang yang kegiatannya berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, harus memikul biaya pencegahan (preventive) atau biaya penanggulangan (restorative) (Siswanto 2005:89-91).

Pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh Negara anggota OECD yang pada intinya menyebutkan bahwa pencemar harus membayar biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan (Rangkuti 2000 :238).

OECD memberikan definisi : “the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Secara sederhana, pengertian asas pencemar membayar (polluter pays principle) adalah, bahwa setiap pelaku kegiatan/ usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI

Asas pencemar membayar (polluter pays principle) ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan lingkungan serta pembebanan upaya pemulihan lingkungan yang rusak. (Rangkuti, h.244)

Jika dalam konteks tradisional, prinsip pencemar membayar diartikan sebagai suatu kewajiban yang timbul terhadap pencemar untuk membayar setiap kerugian akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks modern prinsip pencemar membayar diterapkan tanpa menunggu adanya akibat dari suatu pencemaran, tetapi diinternalisasikan dalam operasional perusahaan melalui upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang harus diterapkan. Dengan kata lain, Internalisasi biaya lingkungan identik sebagai penjabaran atas prinsip pencemar membayar dalam perspektif yang lebih modern. (Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 178)

OECD menerima the polluter-pays principle, tidak saja sebagai pangkal tolak kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien, tetapi juga prinsip yang dapat menunjukkan keserasian internasional. Biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran merupakan kunci masalah lingkungan yang penting, sehingga pada sidang pertamanya, tanggal 15 dan 16 Juni 1971 / Sub commitee of economic experts OECD menetapkan:

  1. that the internalization of external effect connected with the environment obeyed an economics efficiency principle which provide a basis for a pollution control policy,
  2. that such internalization should be based as possible on the overriding principle that “the polluter should be the payers”,
  3. that exception may have to be meet to the principle which ought to be defined analyzed.

Fungsi utama asas pencemar membayar menurut rekomendasi OECD, yaitu specify the allocation “Of costs of pollution prevention and control measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international trade and investment.” The polluter should bear the expense of carrying out the measures “decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state” (OECD 1972).

menentukan alokasi “Dari biaya pencegahan polusi dan langkah-langkah pengendalian untuk mendorong pemanfaatan sumber daya yang langka lingkungan dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan internasional dan investasi. “pencemar harus menanggung biaya melaksanakan langkah-langkah” diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan diterima “(OECD 1972) .

The PPP is normally implemented through two different policy approaches: command-and-control and market-based. Command-and-control approaches include performance and technology standards. Market-based instruments include pollution taxes, tradable pollution permits and product labeling. The elimination of subsidies is also an important part of the application of the PPP.

PPP biasanya diimplementasikan melalui dua pendekatan kebijakan yang berbeda: pendekatan Command-and-control termasuk kinerja dan teknologi standar. instrumen berbasis pasar termasuk pajak pencemaran, izin polusi yang bisa diperdagangkan dan pelabelan produk. Penghapusan Of subsidi juga merupakan bagian penting dari penerapan PPP.

Secara teoritis tujuan prinsip pencemar-membayar dapat dicapai melalui penggunaan berbagai instrumen, seperti instrumen ekonomi, standar atau liability rules (Faure, Environmental Law In Development Coutry, Hlm 28).

Penerapan Polluters Pays Principle oleh OECD

Laporan OECD mengenai the Polluter-pays Principle (1975) juga mengemukakan pemikiran tentang: “Who Pays For What?” Dalam laporan tersebut, dibahas mengenai hubungan pencemaran dan pertanggungjawaban: pencemar tidak selalu bertanggung jawab terhadap pencemaran ditimbulkannya. Misalnya: seorang pengendara motor mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggung jawab sendiri, tetapi secara kolektif bersama produsennya. Jelaslah, bahwa menentukan pencemar mungkin tidak sulit, tetapi kadangkala keliru untuk membebankan biaya semata-mata kepada the physical polluters.

Selanjutnya, laporan OECD menghubungkan pencemaran dan kekuasaan, dalam arti menemukan siapa pihak yang menemukan ekonomis dan teknis mempunyai daya kekuasaan menanggulangi pencemaran. Pengusaha mempunyai kemampuan membuat produksinya bebas pencemaran dengan cara memasang alat pencegahan pencemaran, sehingga tidak layak untuk membebani “Korban” semata-mata. Dengan lain perkataan, the polluterpays principle berbeda hasilnya, tergantung pada penerapan terhadap produsen atau konsumen. Laporan, OECD di atas membahas pula mengenai actual polluters. Pencemar yang secara potensial menimbulkan risiko pencemaran dibebani pajak yang di peruntukkan bagi dana pembayaran ganti kerugian terhadap korban pencemaran, apabila pihak yang bertanggung jawab tidak dapat ditemukan. Misalnya: kasus pencemaran laut, dibiayai dari pajak atas minyak yang diimpor atau diangkut melalui laut. (Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (h. 256) dalam Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, Hlm 54)

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran

Pasal 4 Lampiran Rekomendasi OECD tersebut berbunyi : “The principle to be used for allocation cost of pollution prevention and control measures to encourage national use of scarce environmental resources and to avoid distortion in international trade and investment is the so-called “Polluter-Pays Principle”. The principle means that the polluter should bears the expenses of caring out the above mentioned measures they decide by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and service which cause pollution in production and for consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that would create significant distortion in international trade and investment”. Menyatakan agar negara anggota tidak membantu pencemar dalam menanggung biaya pengendalian pencemaran, baik dengan sarana subsidi, keringanan pajak atau lainnya. Subsidi dan bantuan keuangan lainnya dengan kombinasi pungutan pencemaran ditetapkan juga di negara maju, seperti Prancis dan Belanda.

Secara garis besar tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip ini, dengan demikian menggunakan instrumen

ekonomi, seperti pungutan pencemaran (pollution charges) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (deposit fees).

 

Studi yang dilakukan OECD dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan terdapat dua aliran utama, yaitu:

1) Golongan yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan terhadap para pencemar, terutama mengenai standar emisi, dan

2) Golongan yang lebih menyukai pendekatan ekonomi. Golongan ini mengemukakan, berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka menganggap perlu ditetapkannya “harga wajar“ yang meliputi pula pungutan pencemaran.

 

Dari sudut pandang ekonomi pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran paling efektif. Karena pungutan merupakan insentif permanen guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangan. Namun anggapan tersebut dibantah, yang menganggap biaya pungutan sama dengan biaya pembelian hak untuk mencemari. Dengan kata lain, dengan membayar, maka pencemar berhak untuk melakukan kegiatan mencemarkan, asalkan dia membayar ganti kerugian. Tafsiran ini dikenal dengan ungkapan the right to pollute, license to pollute, paying to pollute dan de betaler vervuilt.[1]

 

Argumen tersebut disanggah dengan adanya kenyataan bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan tersebut penanggulangan limbah akan lebih murah daripada mencemarkan dan kemudian membayar tuntutan ganti rugi akibat pencemaran.

 

Mengenai pertanyaan apa yang harus dibayar pencemar, OECD juga memberikan saran petunjuk:

  1. pencemar selayaknya dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkan. Namun penyelesaian ini tidak memuaskan, bahkan berbahaya dengan alasan berikut:
  • pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni,
  • pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan, misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung,
  • perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan,
  • perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi; mencegah lebih baik daripada mengobati.
  1. pencemar membayar, dengan membebaninya biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk pungutan insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan.

Selanjutnya OECD mengemukakan bahwa di samping upaya tersebut di atas pengendalian pencemaran meliputi pula biaya lain berupa biaya alternatif penerapan kebijaksanaan antipencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset dan pengembangan teknologi antipencemaran, sumbangan untuk memperbarui instansi out-of-date dan sebagainya. Jika pencemar harus membayar masih perlu ditetapkan dengan pasti apa yang harus dibayarnya.

Kenyataannya, pencemar harus membayar berarti bahwa dia merupakan pembayar pertama, atau dia berada pada tahap internalisasi biaya eksternal. Dalam hal ini, meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut. Menurut laporan OECD tersebut di atas dianggap tidak realistik bahwa keseluruhan penanggulangan pencemaran dibebankan kepada pencemar.

[1] Kekeliruan praktik prinsip pencemar membayar, menurut Muhdan, pernah terjadi dalam kasus pembebasan tersangka pencemaran lingkungan akibat pembuangan sludge oil/ lantung oleh Polda Kaltim, dikarenakan telah melaksanakan pembayaran pencemaran yang dilakukan. (Muhdar, Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.

Leave a comment »

Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung – Kajian Dugaan Pencemaran PT Summit Biomas

Kajian Hukum Lingkungan.

Kasus Posisi – keterangan-keterangan
Pengaduan warga Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi tentang adanya dugaan pencemaran air dan udara oleh PT. Summit Biomass Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit.

Dugaan awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, yang mengakibatkan :
a) Terganggu kesehatan,
b) Kesulitan mendapatkan air bersih
c) Air sumur menjadi berbau dan warna air pun berubah.
d) Warga mengalami sesak napas
e) Warga terinfeksi penyakit kulit
f) Adanya kebisingan
g) Terganggunya kenyamanan

Dugaan pemalsuan tanda tangan warga.

Perusahaan telah memiliki : Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkunan Hidup (BPPLH) Nomor 660.1/742/III.20/2013 tertanggal 27 Maret 2013.

Perusahaan saat ini telah memberikan bantuan air bersih ketika terjadi permasalahan ini.

Pihak perusahaan Azwar mengklaim tidak ada kebisingan.

Pihak perusahaan sedang meminta rekomendasi dari dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sakit.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak perusahaan.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak BPLH Kota Bandar Lampung.

Komisi I juga akan mengecek sumur warga yang diduga dicemari limbah cangkang sawit milik perusahaan. “Besok kami berencana meninjau lokasi. Kami akan memeriksa izin lingkungannya, apakah terjadi pemalsuan atau tidak. Apakah tanda tangan warga dipalsukan atau tidak. Makanya kami kroscek,” ujar Anggota Komisi I, Dendi, Dendi mengatakan, jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran, pihaknya akan membahasnya bersama lintas komisi dan meminta Pemkot menyetop usaha PT Sumit Biomas. “Jika terbukti melakukan pencemaran, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Pemkot untuk menutup perusahaan,” terangnya.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor

Pencemaran Minyak Montara – Pencemaran Laut Timor
Kronologi Kasus

Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP-AA) meledak. Kemudian pada tanggal 9 november 2009 kebocoran tersebut dapat diatasi.

Selama rentang waktu tersebut, kebocoran telah menimbulkan pencemaran yang melintasi wilayah perairan negara Republik Indonesia, tepatnya di sekitar wilayah perairan Laut Timor. Akibatnya, warga negara Indonesia khususnya nelayan yang tinggal di sekitar perairan laut timor menderita kerugian baik moril dan materiil.

Setelah 1 tahun peristiwa itu, penyelesaian kasus pencemaran laut timor itu belum mampu menampakkan arah penyelesaian yang jelas. Sebagai perbandingan, presiden Amerika Serikat, Obama, dalam waktu 3 bulan telah mampu memberikan arah yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan serupa, yakni pencemaran minyak di Teluk Meksiko.

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, mengenai kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah kita dalam memperjuangkan kehidupan masyarakatnya?, mengingat dampak pencemaran di Laut Timor adalah 2 kali lebih parah daripada pencemaran di teluk meksiko.

Sampai dengan bulan maret 2011, pemerintah melalui kementerian perikanan, Freddy Numberi, menyepakati ganti rugi sebesar 5 juta dolar (45 miliar). Namun, apakah ganti rugi untuk awal penyelesaian kasus –itikad baik melanjutkan negoisasi-, ataukah ganti rugi secara keseluruhan –menghapuskan tanggung jawab Montara-, itu tidak ditegaskan oleh pemerintah kita.

Keanehan lain, yang sangat penting adalah, pemberian ganti rugi tersebut tidak memperjelas berbagai pertanyaan, seperti
1. Apakah laut Indonesia tercemar? –pembayaran ganti rugi, secara tidak langsung menegasikan terjadinya pencemaran-
2. Kalau iya, berapa luasan laut yang tercemar?
3. Sebesar apa dampak akibat pencemaran?
4. Berapa besar total kerugian rill, yang diderita oleh masyarakat di sekitar laut Timor?
5. Berapa besar total kerugian lingkungan di wilayah Indonesia, akibat tumpahan minyak tersebut

Freddy Numberi mengklaim, “Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tetapi kami tidak setuju,” kata Numberi.

Sementara menurut ketua YPTB, Ferdi Tanoni, penulis buku Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta, ”tawaran ganti rugi itu bukan sebuah hal baru. Sebab, pada Juli 2010, tawaran yang sama diajukan oleh PTTEP Australasia dan diprotes keras oleh YPTB”.

Lucunya, dan sulit untuk diterima akal sehat, sebelumnya pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerima tawaran ganti rugi 5 juta dolar. Pemerintah mengklaim kerugian sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 22 triliun).

Sebagai bangsa Indonesia yang dikarunia akal dan pikiran, coba anda bayangkan, dari 22 triliun menjadi 45 miliar…, ckckck, sangat sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat bukan


Berbagai kumpulan berita tentang pencemaran Montara

NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp.700 Miliar, (Tempo Interaktif, Selasa 27 Juli 2010)
• Balai Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP). Hasil survey mereka pada tanggal 4 November 2009, luas terdampak pencemaran mencapai 16.420 kilometer persegi. Hasil pantauan pada 13 titik uji sampel juga menemukan kandungan polikarbonat aposiklik hidrokarbon (PAH) 50-270 mikrogram per liter atau jauh melebihi ambang batas, 30 mikrogram per liter.
• Di perairan Pulau Rote, misalnya, kandungan PAH mencapai 270 mikrogram per liter. ”Artinya, kandungan minyak terlarut sangat tinggi. Akibatnya, ikan yang dikonsumsi kemungkinan mengandung zat berbahaya dan jika dikonsumsi dapat berdampak penyakit pada manusia, seperti kanker,” ujar Gellwyn yusuf (ketua BRKP).

“Indonesia Minta Ganti Rugi Atas Tumpahan Minyak Laut Timor”, (dari sumber Kominfo-Newsroom, Jakarta, 27/7/2010),
• Sementara itu otoritas Australia mengakui tumpahan minyak mentah akibat meledaknya ladang minyak Montara di Celah Timor, telah memasuki perairan Indonesia.
• Kini tumpahan itu telah mendekati 51 mil laut dari Pulau Rote yang terletak di wilayah paling selatan Indonesia dan mengancam biota laut di perairan Indonesia, termasuk rumput laut yang dibudidayakan secara besar-besaran di Rote Ndao.
• Bahkan sesuai data tertulis dari pihak Australia yang melakukan pemantauan tumpahan minyak hingga ke wilayah perbatasan dan menemukan ada gumpalan minyak mentah yang memasuki wilayah selatan Indonesia.

“Sekitar 38,15 Persen Laut Timor Tercemar Minyak”, Antara, Kamis 10 Desember 2009.
Hasil uji laboratorium (metode gravimetry) afiliasi departemen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak mentah.
Tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta liter lebih minyak mentah.

Tempointeraktif, “Sekitar 56 Ribu Kilometer Persegi Laut Rote Tercemar Minyak Montara, (1-08-2010)”
Pemerintah Rote Ndao menyatakan sekitar 56.000 kilometer persegi wilayah perairan Pulau Rote telah tercemar minyak dari Montara,” kata Tanoni di Kupang, Minggu (1/8/2010).

Akibat dari pencemaran itu, menurut dia, usaha petani rumput laut di wilayah perairan Rote Ndao gagal total, karena terserang penyakit “ais-ais”, dan tercemar minyak. Sehingga sekitar 20 ribu kepala keluarga nelayan dan petani rumput laut di Rote Ndao terancam kehilangan mata pencaharian dari usaha tersebut. “Ada puluhan ribu nelayan dan petani rumput laut yang kehilangan pekerjaan akibat pencemaran itu,” katanya.

Namun, kata dia, Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang dipimpin Menteri Perhubungan, Freddy Numberi mengatakan hanya sekitar 16.000 km persegi saja perairan Indonesia yang tercemar minyak Montara.

Sementara ahli manajemen perikanan Australia mengatakan keyakinannya bahwa dari sekitar 90.000 km persegi pencemaran minyak di Laut Timor, 75-85 persennya berada di perairan Indonesia

Bupati Rote Ndao, Lens Haning, sebelumnya, mengatakan produksi rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, mengalami penurunan signifikan, karena laut di perairan itu tercemar minyak. “Produksi rumput laut menurun hingga 10 persen. Penurunan ini diduga akibat pencemaran minyak yang terjadi perairan Pulau Rote,” katanya
Total produksi petani rumput laut di Pulau Rote sebelum terjadinya pencemaran minyak mencapai 7.000 ton per tahun, namun setelah laut tercemar menurun menjadi 2.000 ton per tahun.

Selain rumput laut, lanjutnya, nelayan Rote juga mengeluhkan banyaknya ikan yang mati dan kerusakan biota laut. “Kerugian yang dialami nelayan dan petani harus dihitung untuk mendapatkan ganti rugi,” katanya.

Total kerugian
NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp.700 Miliar, (Tempo Interaktif, Selasa 27 Juli 2010)
• Tanggal 27 juli 2010, gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mentaksasi kerugian pencemaran di Laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara di Block Atlas sekitar Rp 700 miliar lebih.
• Tim advokasi nasional memperkirakan kerugian mencapai angka 860 miliar.
• Ketua yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni meminta pemerintah mengajukan ganti rugi ke PTTEP Australasia sebesar US$15 miliar atau setara Rp. 140 Triliun.

Pengamat maritim dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie (Dosen FISIP UI) mengulang peryataan beberapa pihak yakni, “Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan total ganti rugi pencemaran laut Timor mencapai US$5 juta. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mencapai US$10 juta sementara Gubernur NTB menyatakan jumlah total kerugian US$700 juta. Kemudian pendataan dari tim nasional justru “turun” hingga Rp247 juta. (media Indonesia, “Pemerintah Lupakan Kepentingan Strategis”, 29 Juli 2010)

Pencemaran Laut Timor digubah jadi lagu
Sabtu, 11 Februari 2012 11:29 WIB (Antara-Warta Bumi)

Kupang (ANTARA News) – Pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009, telah dipoles menjadi sebuah lagu oleh pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni.

“Gubahan lagu ini sebagai bentuk ungkapan dan rintihan hati masyarakat Nusa Tenggara Timur atas tragedi pencemaran yang hingga kini tak kunjung terselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, lagu rintihan yang diberi judul “Beta Laut Timor” itu akan mengupas pula seluruh permasalahan yang terjadi di Laut Timor, seperti batas laut antara Indonesia-Australia-Timor Leste yang hingga kini belum juga tuntas setelah Timor Timur menyatakan merdeka melalui referendum pada Agustus 1999.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu mengatakan ada beberapa lirik lagu tersebut mengisahkan pula tentang kandungan mineral di Laut Timor yang sering dieksploitasi secara ilegal oleh pihak asing.

Penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta” itu menambahkan album “Beta Laut Timor” akan diluncurkan pada awal Maret 2012, bertepatan dengan pelaksanaan seminar internasional tentang Pencemaran Laut Timor di Jakarta.

“Tembang perdana lagu ini akan dinyanyikan oleh Ebiet G Ade, salah seorang penyanyi lagu-lagu rakyat Indonesia. Kami sedang berupaya melakukan pendekatan dengan Ebiet G Ade untuk melantunkan tembang tersebut,” katanya.

Ketika ditanya lebih jauh soal alasannya memoles petaka pencemaran minyak di Laut Timor itu menjadi sebuah lagu, dengan enteng Tanoni mengatakan bahwa perjuangan terhadap kepentingan banyak orang tidak hanya dilakukan lewat diplomasi, tetapi juga bisa dilakukan lewat syair-syair lagu.

“Musik juga bisa menjadi salah bentuk keprihatinan yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan Australia yang tidak serius menyelesaikan masalah pencemaran di Laut Timor,” ujarnya.

Ia menambahkan sudah hampir tiga tahun lamanya pencemaran di Laut Timor itu terjadi, namun sampai sejauh ini tidak pernah menunjukkan adanya upaya-upaya nyata dari kedua pemerintahan (RI-Australia) dalam menyelesaikannya bersama perusahaan pencemar, PTTEP Australasia.

Tanoni mengatakan harapan serta kritikan lewat syair-syair lagu “Beta Laut Timor” itu, bukan mengakhiri perjuangan YPTB terhadap kasus tersebut, tetapi akan mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Federal Australia atas tragedi Montara yang mencemari Laut Timor.

Berdasarkan data yang dimiliki YPTB, kata dia, tumpahan minyak montara yang mencemari Laut Timor mencapai sekitar 90.000 kilometer persegi dari diperkirakan semula sekitar 25.000 kilometer persegi.

Akibatnya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat di Timor bagian barat NTT dan kepulauan sekitarnya, menderita berkepanjangan, akibat hasil tangkapan mereka menurun serta perairan budidaya rumput laut tercemar.

Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) Kupang, H Mustafa mengatakan kasus pencemaran tersebut membawa dampak buruk terhadap nelayan tradisional di NTT yang telah menjadikan Laut Timor sebagai ladang kehidupannya.

“Hasil tangkapan nelayan pascapencemaran Laut Timor, turun drastis antara 70-80 persen. Di Laut Timor adalah habitatnya ikan kakap merah, namun ikan-ikan tersebut sudah semakin sulit didapatkan,” katanya.

Kepala Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang Nimrot Jhony Jogeres Leka juga mengakui bahwa hasil tangkapan kakap merah dari Laut Timor dalam lima tahun terakhir menurun drastis jika dibandingkan dengan hasil tangkapan sebelum terjadinya pencemaran minyak di Laut Timor.

Pada 2007, misalnya, ikan kakap merah yang ditangkap mencapai 61,63 ton, sedang 2008 meningkat menjadi 64,39 ton, namun pada 2009 turun menjadi 43,1 ton dan turun terus menjadi 26,17 ton pada 2010 dan hanya mencapai 5,63 ton sampai Agustus 2011.

“Jika kita melihat pada volume penangkapan tersebut maka efek dari pencemaran minyak di Laut Timor membawa dampak buruk terhadap kehidupan kakap merah di wilayah perairan tersebut yang tergambar dari hasil tangkapan nelayan dalam lima tahun terakhir,” katanya menambahkan.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

BANGSA INDONESIA PANTAS DIHINA – Pencemaran Minyak MONTARA

Tragedi Pencemaran Minyak oleh Montara, merupakan peristiwa kerusakan lingkungan laut terbesar dalam sejarah Australia. Diperkirakan tumpahan minyak ini mengotori wilayah sampai radius sekitar 250 kilometer kearah utara, hingga mencapai perairan Indonesia (Kelompok lingkungan WWF).

Lebih dari 400 ribu liter minyak telah tertumpah, sehingga menyebabkan kematian biota laut termasuk ikan paus dan lumba-lumba yang berada diwilayah ini.

Bahkan kerusakan lingkungan akibat bencana lingkungan ini, diduga melebihi tragedi minyak teluk meksiko….
sayangnya, ada dugaan, terjadinya negoisasi “di bawah meja” antara pemerintah RI dan australia dengan Montara. Jangan-jangan, ada dana suap yang besar di belakang layar, dana nya mungkin dipake buat kampanye demokrat lagi atau mungkin masuk ke oknum tertentu…

memang negara KAMPANG…masak, rakyat dirugikan, pemerintahnya DIAM saja….APARATUR KEPARAT semuanyaaaa

Ganti Rugi Montara Menghina RI
14 Mar 2011

Nasional
Republika

KUPANG – Operator ladang minyak Montara, PT-TEP Australasia, setuju membayarkan ganti rugi pencemaran minyak di Laut Timor sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp 45 miliar). Pemerhati masalah Laut Timor menilai, ganti rugi itu merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban pencemaran.

Ganti rugi itu diserahkan PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT. Kuasa hukum Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang berkedudukan di Australia, Christin Mas-son, mengatakan kesepakatan yang dicapai Menteri Numberi dan PTTEP Australasia itu merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keji.

“Sungguh sangat tidak rasional jika bencana Montara yang mahadahsyat di Laut Timor itu hanya dihargai dengan lima juta dolar AS bagi para petani rumput laut dan nelayan di NTT yang menjadi korbannya,” katanya seperti yang disampaikan ketua YPTB, Ferdi Tanoni, di Kupang, Ahad (13/3).

Seperti dilansir Antara, sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia. Soalnya, kedua pihak masih melakukan pencocokan data.

Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor. Ledakan itu mengakibatkan 85.000 km persegi wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitamyang berbahaya.

Pemerintah dan Australia melanggar konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 sehingga bisa dituntut ke Mahkamah Internasional. “Saya bisa menuntut Jakarta dan Canberra ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di Laut Timor akibat bencana pencemaran tersebut,” kecam Tanoni.

Dia menambahkan, jika Indonesia menerima ganti rugi itu, pemerintah secara langsung mengakui data-data ilmiah yang diklaim kepada PTTEP Australasia tidak valid. Itu artinya, pemerintah membenarkan bantahan PTTEP Australasia bahwa data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi belaka.

Menurutnya, tawaran ganti rugi itu bukan sebuahhal baru. Pada Juli 2010, tawaran yang sama diajukan oleh PTTEP Australasia dan diprotes keras oleh YPTB. Pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerimanya dan mengklaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 22 triliun). Jumlah itu ditolak oleh PTTEP Australasia.

Menteri Perhubungan Fredi Numberi menyampaikan pada Kamis (10/3) bahwa Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak Montara di Laut Timor. “Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tetapi kami tidak setuju,” kata Numberi.

Ganti Rugi Montara Menghina Rakyat NTT
Minggu, 13 Maret 2011 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG– Pemerhati masalah Laut Timor menilai ganti rugi yang diberikan operator ladang minyak Montara sebesar 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp45 miliar) merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran.

“Ganti rugi tersebut akan diserahkan operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT yang menjadi korban pencemaran Montara,” kata Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni kepada pers, Ahad.

Menteri Numberi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3), mengatakan Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak akibat ledakan sumur minyak Montara di Laut Timor.

“Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS tetapi kami tidak setuju. Dengan ada perkembangan sekarang, masyarakat jadi tidak bisa melaut,” kata Numberi.

Walau demikian, tambah Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia, karena mereka masih melakukan pencocokan data.

Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor yang mengakibatkan 85.000 km2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitam yang berbahaya yang dimuntahkan dari sumur minyak tersebut.

Menurut Tanoni, tawaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS itu bukanlah sebuah hal baru, karena pada Juli 2010 tawaran yang sama oleh PTTEP Australasia diprotes keras oleh YPTB. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) mengajukan klaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp22 triliun), namun ditolak oleh PTTEP Australasia.

Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa SH.MHum menilai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada rakyat NTT melalui Menteri Freddy Numberi hanyalah sebuah dagelan politik yang menganggap rakyat NTT sebagai manusia yang tidak bermartabat.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

GANTI RUGI MONTARA 5 JUTA DOLAR, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

13 Maret 2011 16:46 WIB

GANTI RUGI MONTARA 5 JUTA DOLAR, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN. Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menilai ganti rugi yang diberikan operator ladang minyak Montara sebesar 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp45 miliar) merupakan bentuk penghinaan keji terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran. “Ganti rugi tersebut rencananya akan diserahkan operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT yang menjadi korban pencemaran Montara,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kepada pers di Kupang, Minggu. Menteri Numberi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3), mengatakan Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak akibat ledakan sumur minyak Montara di Laut Timor. Walau demikian, tambahnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australasia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia, karena mereka masih melakukan pencocokan data. Kuasa hukum YPTB yang berkedudukan di Australia Christine Masson mengatakan kesepakatan yang dicapai Menteri Numberi dan PTTEP Australasia itu merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat keji. “Sungguh sangat tidak rasional jika bencana Montara yang maha dahsyat di Laut Timor itu hanya dihargai dengan lima juta dolar AS bagi para petani rumput laut dan nelayan di NTT yang menjadi korbannya,” katanya sebagaimana yang dikutip Tanoni. Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor yang mengakibatkan 85.000 km2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitam yang berbahaya yang dimuntahkan dari sumur minyak tersebut. Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa SH.MHum menilai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada rakyat NTT melalui Menteri Freddy Numberi hanyalah sebuah dagelan politik yang menganggap rakyat NTT sebagai manusia yang tidak bermartabat. Wetan Songa yang juga dosen pada Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan pemerintah Indonesia dan Australia telah melanggar konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarkat Adat Tahun 2007 sehingga bisa dituntut ke Mahkamah Internasional. “Saya sebagai pemegang mandat atas hak masyarakat adat Timor Barat NTT, Rote Ndao, Sabu dan Alor di Laut Timor yang ditandatangani tahun 2003 lalu bisa menuntut Jakarta dan Canberra ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di Laut Timor akibat bencana pencemaran tersebut,” tambah Tanoni. “Rakyat NTT dilukiskan oleh Jakarta sebagai masyarakat kelas tiga dalam wilayah NKRI sehingga bentuk ganti rugi disetarakan dengan harga sepotong roti,” tambah penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta” itu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,Tanoni mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia ini mengatakan jika Indonesia bersedia untuk menerima ganti rugi 5 juta dolar AS maka pemerintah Indonesia secara langsung telah mengakui bahwa data-data ilmiah yang diklaim kepada PTTEP Australasia sangat tidak valid, sekaligus membenarkan bantahan PTTEP Australasia bahwa sebagian besar data-data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka. Menurut Tanoni, tawaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS itu bukanlah sebuah hal baru, karena pada Juli 2010 tawaran yang sama oleh PTTEP Australasia diprotes keras oleh YPTB, kemudian pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerimanya dan mengajukan klaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp22 triliun), namun ditolak oleh PTTEP Australasia. Hal ini hanya merupakan akal-akalan Freddy Numberi untuk menunjukkan kepada Presiden dan rakyat Indonesia bahwa dia telah berhasil mendapatkan sejumlah uang ganti rugi,padahalnya sesungguhnya semua ini hanyalah sebuah kebohongan belaka yang dimainkan oleh Freddy Numberi dan Tim Advokasinya yang selalu lakukan semua perundingan dibalik pintu yang tertutup rapat,ujar Tanoni. Kupang,Minggu 13 Maret 2011 Yayasan Peduli Timor Barat Leo ==================================================================== 5 MILLION DOLLARS MONTARA INDEMNITY, CRIMES AGAINST HUMANITY. Timor Sea observer Ferdi Tanoni assess that the indemnity provided by Montara oil field operator for U.S. $ 5,000,000 (approximately Rp45 billion) is a form of cruel insult to the people of East Nusa Tenggara who are the victims of the pollution. “Compensation is planned to be handed over by Montara oil field operator, PTTEP Australasia through the Transportation Minister Freddy Numberi to then be given to the fishermen and seaweed farmers in NTT who are the victims of Montara pollution,” said Tanoni who is also Chairman of the West Timor Care Foundation (WTCF ) to the reporters in Kupang on Sunday. Minister Numberi in his statement to reporters in Jakarta on Thursday (10 / 3), said Indonesia would receive compensation from PTTEP Australasia of 5 million U.S. dollars for Montara oil spills in the Timor Sea. However, he added, until now there has been no agreement between the Indonesian government with PTTEP Australasia about the total amount of compensation to be paid by PTTEP Australasia, because they still do the matching data. WTCF legal advisor based in Australia Christine Masson said the agreement reached by Minister Numberi and PTTEP Australasia is a form of crime against humanity, that is very cruel. “It’s very irrational if terrifying Montara disaster in the Timor Sea was only rewarded with a five million U.S. dollars for seaweed farmers and fishermen in NTT who became the victims,” she said as quoted by Ferdi Tanoni. Montara oil well exploded on August 21, 2009 at West Atlas Block Timor Sea that resulted in 85,000 km2 of territorial waters of Indonesia in the Timor Sea, contaminated with crude oil,lead and hazardous substances that spewed from the oil wells. Meanwhile, observers of the international law from the University of Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa said,rate of the compensation afforded to the NTT through Minister Freddy Numberi is just a political farce that considers the people of NTT as a community that is not dignified. Songa Wetan who is also a lecturer at the Faculty of Law Undana Kupang, said the government of Indonesia and Australia had violated the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Community in 2007 so could be prosecuted to the International Court of Justice. “I am as indigenous peoples’ mandate holders of West Timor, Rote Ndao, Sabu and Alor over Timor Sea signed in 2003 could sue Jakarta and Canberra to the International Court of Justice on human rights violations that occurred in the Timor Sea from pollution disaster,” added Tanoni. “NTT people described by Jakarta as the third-class society in the country so that the form of compensation synchronized with the price of a loaf of bread,” added the author of “Timor Sea Scandal, A Canberra-Jakarta Political Economy Barter” As reported earlier, Tanoni a former immigration agent of the Australian Embassy said if Indonesia was willing to accept compensation of 5 million U.S. dollars,Indonesian government has directly has acknowledged that the scientific data that is claimed to PTTEP Australasia is not valid, as well PTTEP Australasia justify their denial that most of the data from Indonesia are only based on mere assumptions. According to Tanoni, offer an indemnity of 5 million U.S. dollars is not a new thing, because in July 2010 the same bid by PTTEP Australasia protested loudly by WTCF, then the Indonesian government through the National Team for Oil Spill Emergency Response at Sea did not accept and make a claim for 2.3 billion dollars (about Rp22 trillion), but rejected by PTTEP Australasia. This is only a subterfuge of Freddy Numberi to show to the President and the people of Indonesia that he had managed to get some money for compensation,that really all this is simply a lie that is played by Freddy Numberi and his advocacy team behind close doors, said Tanoni. Kupang,Sunday Mrach 13 2011 West Timor Care Foundation Leo

STMIK AMIKOM

80% Ganti Rugi Montara untuk Kabupaten Rote Ndao
01 Jun 2011

Media Indonesia
Opini

KASUS limpahan minyak Montara, Australia, yang merugikan warga Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Rote Ndao, mengalami perkembangan positif.

Pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan berjanji akan memberikan ganti rugi sebesar 70″;,-80″;, kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Janji itu disampaikan Menteri Perhubungan yang juga Ketua Tim Penanggulangan Nasional Limbah Montara dalam rapat Penanggulangan Nasional Limbah Montara, 20 Mei lalu. Dalam rapat itu hadir pula Gu-bemur NTT Frans Leburaya.

M.isih dalam rapat itu, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa ganti rugi sebesar 20%-30% dari tuntutan akan diberikan kepada sejumlah kabupaten di NTT yang turuttercemar minyak Montara. Seperti Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Sabulaijua.

Kabupaten Rote Ndao menjadi penerima ganti rugi terbesar karena dinilai menjadi daerah paling dirugikan. Sebagai contoh, dalam dua tahun terakhir (2008-2010) jumlah produksi rumput laut warga menurun drastis. Pada 2008 produksi rumput laut mencapai 6.000 ton, saat ini hanya 1.000 ton.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menjanjikan ganti rugi kepada rakyat di Rote sekitar 70%-80% dari tuntutan sementara ganti rugi yang akan dipenuhi PT TEP, Australia,” ujar Bupati Rote Ndao Leonardus Haning, di Jakarta, kemarin.

Menurut Bupati, pihaknya sebenarnya menuntut gantirugi senilai Rp23 triliun, tapi untuk sementara baru dipenuhi sebesar Rp40 miliar. Pihaknya sempat menolak ganti rugi itu karena tidak sesuai tuntutan. Namun, akhirnya diterima setelah pemerintah menjanjikan tambahan ganti rugi sebesar 70%-80% dari tuntutan.

Lens mengapresiasi janji Menteri Perhubungan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Rote Ndao yang cukup menderita akibat limbah Montara. Ia berharap kabupaten lain dapat menerima dan memahami posisi warga Rote Ndao.

Seorang petani rumput laut di Pulau Rote, Leonardus Sae, yang juga pendeta di daerah itu, mengungkapkan tumpahan minyak Montara di perairan sekitar Pulau Rote mengakibatkan panen rumput laut turun drastis. (Bay /B-3)

Leave a comment »

Krisis Lingkungan Pertama di Dunia

Salah satu krisis lingkungan yang paling awal dalam sejarah dunia adalah di bidang pertanian. Krisis tersebut diyakini merupakan salah satu sebab runtuhnya Bangsa Sumeria (Peradaban Mesopotamia).

Menurut catatan-catatan di kuil peninggalan Sumeria, -ajaibnya masih ada-, sekitar 5000 tahun silam, bangsa Sumeria telah mampu mengembangkan sistem pertanian dengan lebih rumit diiringi hasil panenan yang lebih tinggi. Mereka menggunakan sistem pengairan baru, yang airnya diperoleh dari sungai Eufrat dan Tigris.

Namun seiring berlalunya waktu, panenan mereka mulai turun. Pada tahun 1700 Sebelum Masehi, orang-orang Sumeria begitu miskin, sampai-sampai banyak tanah yang ditinggalkan.

Ternyata, dengan mengaliri tanah, mereka tanpa sengaja mereka melarutkan garam yang terletak jauh di dalam tanah. Ketika air irigasi menguap terkena sinar matahari musim panas, garam tersisa sebagai kerak yang keras. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian mereka, yang secara tidak langsung meruntuhkan peradaban Bangsa Sumeria.

Masalah ini yang kita kenal dengan Salinasi, yang masih terjadi dan menjadi permasalahan saat ini.

Rangkuman….,*Bengkel Ilmu Ekologi*, David Burnie, Erlangga, 2005*

Leave a comment »