Posts tagged Kerugian Korupsi di Indonesia

Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Antara Ada dan Tiada.

Berapakah luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung ? Lalu berapa luas kerusakan hutan di Provinsi Lampung?

inilah jawabannya :
Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km². Atau sekitar 3.528.835 Ha.

Berdasarkan, Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK), luasan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 adalah seluas ± 1.004.735 Ha. sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata taman nasional 462.030 ha hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha.

Hahaha.
Itu luasan cuma DIATAS KERTAS YANG UDAH BULUK.
Itu udah lima belas tahun lalu brooo.
Satu setengah DEKADE.
Masalahnya, sekarang itu realitasnya berapa?
INI MASIH SANGAT GAK JELAS.

LUASAN HUTAN AJA GAK ADA YANG TAHU. Kewajiban siapa?

KETIADAAN data tersebut, sejatinya mencerminkan betapa bobroknya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi LAMPUNG.

Mengapa Bobrok, sebab hampir seluruh publikasi pemerintah daerah provinsi lampung masih menggunakan data BERDASARKAN PENETAPAN DIATAS KERTAS SEMATA.

Masyarakat harus sadar. Bahwa, ketiadaan luasan Hutan serta Peta kawasan hutan di Provinsi Lampung, adalah wujud BURUKnya KINERJA PeEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
MASYARAKAT HARUS MENYADARI KEANEHAN INI.

LUASAN HUTAN MINIMAL 30% ADALAH SUATU KENISCAYAAN.
LUASAN 30% ADALAH AMANAT UU KEHUTANAN.
LUASAN 30 % ITU KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKANNNYA.
APAKAH UU KEHUTANAN ITU CUMA SAMPAH?
APAKAH UU KEHUTANAN ITU BUKAN ATURAN?
KOK LUASAN 30% GAK PERNAH DIPERDEBATKAN.

KENISCAYAAN UNTUK MENJAMIN KUALITAS EKOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BAGI WARGA LAMPUNG.
KALO LUASAN 30% CUMA DIATAS KERTAS YANG GAK MUNGKIN MENJAMIN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
AKIBATNYA, BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR, DAN BENCANA LINGKUNGAN LAINNYA DAPAT TERJADI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

DARI DULU KITA GAK PERNAH PUNYA DATA DAN PETA YANG VALID.
Takut pertanggung jawabannya sih.

Nih Kliping tentang kerusakan HUTAN di Lampung. (seharusnya menjadi gambaran, bahwa HUTAN DI LAMPUNG DIDUGA TIDAK MENCAPAI LUASAN MINIMAL 30% DARI LUASAN WILAYAH. ARTINYA PEMERINTAH DAERAH MELANGGAR UU KEHUTANAN. PEMERINTAH YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG, ADALAH PEMERINTAH YANG BAIK….HAHAHA. MELANGGAR UNDANG-UNDANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

KALO NGOMONG KE MASYARAKAT UNTUK BAKAR PEMUKIMAN DI KAWASAN HUTAN AJA PAKE ATURAN. KALO BUAT PEMERINTAH SENDIRI, UNDANG-UNDANG KEHUTANAN KAYAK SAMPAH…

1. “Separuh Lebih Hutan di Lampung Rusak” Republika Tanggal 30 Maret 2015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/30/nm10ro-separuh-lebih-hutan-di-lampung-rusak

“Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung, Adeham, Senin (30/3), menyebutkan jumlah luas hutan di provinsi ini mencapai 30 persen dari luas daratan. Namun, sayangnya sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak.
Ia mengatakan Provinsi Lampung memiliki luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, atau sekitar satu juta hektare (30 persen) diantaranya adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini sekitar 53 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan.”

Lha Datanya dimana ?
Tunjukan PETA dimana wilayah yang rusak?
Kalo gak ada data, yah anak SD juga bisa!
Trus kalo rusak gmana tindakannya?
Rusaknya udah berapa tahun?
PERTANGGUNGJAWABAN nya woiii. Jangan cuma ngemeng digaji.

nih data tahun 2010
2. 60% Hutan Lampung Rusak
Republika 1 April 2010
“BANDAR LAMPUNG–Sedikitnya 60 persen lebih dari luas hutan di wilayah Lampung hingga saat ini kondisinya sudah rusak parah. Hal ini terjadi merebaknya penebangan ilegal dan perambahan hutan, yang masih belum tertangani dengan baik.
“Memang, hutan di Lampung saat ini banyak rusak. Sekitar 60 persen rusak. Sedangkan yang masih utuh hutannya di Tambling (Taman Belimbing,” kata Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, di Bandar Lampung, Rabu (31/3).”

JADI Kalo digabung tuh dua data, SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR, JUMLAH HUTAN YANG RUSAK MENGALAMI PENURUNAN, SEKITAR 7%. SEKITAR 70.000 HA.

HAHAHA, BENER NIH DATA, ADA PENURUNAN KERUSAKAN HUTAN…

3. 60 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal April 8, 2014
FAJAR SUMATERA – Dari total luas hutan di Provinsi Lampung 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito, Senin (19/11) mengatakan, guna mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung terus merehabilitasi seluruh hutan di Provinsi Lampung. Untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan, Dishut akan melakukan pengamanan kawasan hutan dari para perambah. “Dishut juga akan memaksa keluar para perambah dari seluruh kawasan hutan,” kata Warsito.

Selain itu, kata Warsito, Dishut juga melakukanpencegahan kebakaran dan melaksanakan program hutan kemasyarakatan di hutan lindung, melaksanakan program hutan tanaman rakyat di hutan produksi. “Terutama juga mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan,” ujar dia.

Diketahui, luas hutan Lampung 1.083.749 ha, meliputi hutan lindung (226.100 ha), suaka alam (422.500 ha), hutan produksi tetap (281.029 ha) dan hutan produksi terbatas (44.120 ha). Berfungsinya masing-masing kawasan hutan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, akan menciptakan prakondisi bagi kelangsungan pembangunan di berbagai bidang.

Sementara itu, Direktur ekskutife Jaringan Kehutanan Rakyat Provinsi Lampung, Hendriansyah mengatakan, sebagian hutan kini kondisinya rusak parah dan kritis hingga mencapai 60 persen lebih. Kerusakan paling parah terjadi dikawasan hutan produksi, karena penebangan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan akan tetapi tidak melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang telah ditebang. “Selain itu, kebakaran hutan juga mengakibatkan rusaknya hutan. Data dari hot spot sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan,” ujar Hendriansyah.

Menurut Hendriansyah, Pemprov Lampung memang perlu menggenjot pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Metode pendekatan secara partisipatif merupakan cara paling efektif untuk mengurangi dampak kerusakan hutan dan lingkungan. Rencana pelestarian hutan dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) bersama pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan LSM. “Upaya lain yang dapat dilakukan agar produksi hasil hutan tetap stabil bahkan meningkat tanpa mengabikan kelestarian hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara intensif. Kemudian, peningkatan pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan, pembentukan usaha kecil menengah melalui kemandirian masyarakat, serta membentuk koperasi. Selain itu program hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa,” jelas dia.

Hendriansyah juga mengatakan, beberapa pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan, antara lain pemerintah, DPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan. Berikutnya, pengusaha swasta, LSM yang peduli pada pelestarian hutan, masyarakat (kelompok tani hutan), serta akademisi.

Sumber: fajarsumatera
(http://walhilampung.org/?p=1035)

4. Kerusakan Hutan Lampung Capai 65%
Tanggal March 30, 2014
Bandarlampung,HL-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Syamsul Bahri menyatakan, kondisi kerusakan hutan di Lampung telah mencapai 65% tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Justru yang paling parah terjadi perambahan liar terdapat di kawasan hutan produksi yakni mencapai 65%, sedangkan di kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai 35%, dari luas hutan Lampung yang mencapai 1,3 juta ha.

Hal itu diungkapkan Syamsul Bahri pada HL, Jumat (4/10) terkait kondisi hutan yang setiap tahun makin rusak akibat perambahan liar dan penambangan tidak berizin. Bahkan sudah puluhan perusahaan tambang ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat AMDAL dan akan melakukan penambangan di hutan lindung dan konservasi, ungkapnya.

“Umumnya mereka mengajukan izin eksplorasi dan eksploitasi penambangan emas, perak, batubara, mangan, pasir besi dan pasir kuarsa (bahan kaca). Kami juga telah membuat edaran di kalangan para bupati agar tidak mudah memberikan izin pengelolaan hutan untuk pertambangan tanpa kordinasi Pemprov Lampung dan Kementerian Kehutanan. Kami tidak ingin Lampung seperti di Kalimantan, hampir semua jengkal lahan dipenuhi lokasi tambang batubara sehingga merusak lingkungan, kata dia.

Terkait kerusakan hutan di Lampung, pihaknya sudah megajukan program reboisasi pada pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 300 milyar. Pihaknya juga mengadakan program kehutanan untuk masyarakat (HKM) dan program hutan konservasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi, katanya.

Sebelumnya di era otonomi daerah yang kebablasan saat ini, disinyalir banyak sekali bupati-bupati yang menjadi raja kecil merusak hutan karena memberikan izin sembarangan pada pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, akibatnya terjadi konflik dengan masyarakat, terjadi bencana tanah longsor, banjir dan penggundulan hutan. Anehnya bupati yang beri izin pihak kehutanan yang disalahkan jika terjadi bencana, ujar Menhut Zulkifli Hassan para wartawan, disela-sela work shop peranan pers dalam pelestarian hutan, kemarin.

Zulkifli mengaku pernah didemo bupati, anggota dewan dan warga Kabupaten Nagan Raya Aceh, terkait perizinan hutan. Yang beri izin bupati yang terdahulu, anehnya kami yang didemo, ini kan lucu. Seharusnya bupati lama yang harus bertanggung jawab, bila perlu proses hukum karena oknum mantan bupati melakukan perusakan lingkungan dan penggundulan hutan, ujar dia.

Menhut juga melihat kerusakan parah di Kalimantan terkait pemberian izin tambang batubara di hampir semua wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kaltim dan Kalteng. Bahkan di Pulau Laut dulu ada sebuah puncakgunung, telah habis dikeruk pengusaha untuk diambil batubaranya. Begitu pula rakyat Kabupaten Sumabawa Barat yang melakukan demo karena oknum bupati memberikan izin pertambangan. Bahkan saat rakyat menutup akses pelabuhan dibubarkan polisi terjadi bentrok dan ada korban jiwa, ini fakta yang menyedihkan sekali, katanya.

Dikatakan, di Sumut juga terjadi bupati membebaskan areal hutan untuk lokasi pembangkit listrik dengan dana APBD, akibatnya dia diperiksa jaksa dan polisi karena dinilai tidak prosedural. Maksudnya baik ternyata melanggar aturan, katanya.

Menhut juga banyak menolak izin-izin pertambangan di lokasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi karena merusak lingkungan. Seperti tambang nikel dan mangan, kalau proses produksi dilakukan dalam bentuk setengah jadi, akan kami beri izin, namun kalau dalam bentuk bahan mentah untuk diekspor kami tolak. Sebabnya para pengusaha meninggalkan lubang-lubang menganga yang tidak dilakukan reklamasi, negara hanya dapat 10 persen royalti tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Indonesia, ujar dia.

Menhut juga mencontohkan kasus Freport di Papua, tambang emas di Batu Hijau Sumbawa, negara hanya dapat uang kecil, mereka para investor mengeruk bumi kita dan meraih keuntungan sangat besar, kita hanya ditinggalkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, ujar dia. HL-08.

Sumber: haluanlampung
WEB (http://walhilampung.org/?p=637)

5. 64 Persen Hutan Lampung Rusak
Tanggal : March 8, 2014

Jurnas.com | PROVINSI Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 hektar atau 30,43 persen dari luas daratannya. Namun, dari luas hutan sebesar itu, saat ini diperkirakan 64 persen kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung, Sjachroedin seperti yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Berlian Tihang, dalam sambutannya saat pembukaan “Penyerahan Sertifikat Legalitas Kayu Untuk Hutan Rakyat dan Peluncuran Tanda V-Legal” di Novotel Hotel, Lampung Selatan, Kamis (10/11) malam.
“Akibat kerusakan hutan itu, fungsi-fungsinya menjadi sangat terganggu, baik fungsi ekonomi maupun ekologis,” kata Sjachroedin.

Dijelaskan Sjachroedin, ada beberapa permasalahan yang menonjol di bidang kehutanan Lampung. Di antaranya rusaknya daerah tangkapan air DAM Batutegi, tingginya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, terlantarnya beberapa areal kelola Hutan Tanam Industri (HTI), maraknya perambahan dan konflik kawasan hutan, rusaknya hutan mangrove di wilayah pesisir pantai, adanya daerah enclave dalam Taman Nasional yang masih terisolir. “Serta belum optimalnya pemanfaatn potensi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, dan Cagar Alam Laut Krakatau,” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Sjachroedin, Pemprov Lampung telah melakukan beberapa upaya, yakni pertama, rehabilitas Hutan dan Lahan pada daerah tangkapan air DAM Batutegi, hutan lindung, dan hutan mangrove. Kedua, pengembangan Hutan Rakyat melalui Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) pada lahan di luar kawasan hutan yang kurang produktif. Langkah ketiga, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sumber: jurnas.com

Kelima, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan HTI dan mengusulkan pencabutan dan pengalihan hak kelola bagi pemegang ijin yang tidak aktif. “Terakhir, melakukan penanganan terhadap perambahan dan penjarahan dalam kawasan hutan negara melalui operasi pengamanan dan penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengamankan hutan melalui pembinaan kader konservasi dan pam swakarsa,” ucapnya.

Selain itu, masih diterangkan Sjachroedin, Pemprov Lampung juga sudah mengalihfungsikan 37 orang Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk dijadikan tenaga Polisi Kehutanan yang telah dilatih selama tiga bulan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. “Serta melakukan pembentukan tiga unit UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gedong Wani, dan UPTD KPHP Muara Dua,” ujar Sjachroedin.
– See more at: http://www.jurnas.com/news/44734/64-Persen-Hutan-Lampung-Rusak-2011/1/Ekonomi/Ekonomi#sthash.EOk4n07D.dpuf
(http://walhilampung.org/?p=1040)

6. Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra
(Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Copyright Antara News 2006, Maret 2006.)

Kerusakan Hutan Lampung Terparah di Sumatra Bandar Lampung,. WALHI Lampung menyebutkan pada eksposenya di Bandar Lampung, Rabu (29/3) kerusakan hutan di Lampung yang tergolong terparah di Sumatera itu antara lain akibat laju perusakan hutan oleh ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta perkebunan yang semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, menilai kerusakan hutan di daerahnya tergolong yang paling parah di daratan Sumatera, dengan tingkat degradasi mencapai 70 persen tutupan hutan alam yang ada.

“Kalau persoalan itu semua belum dapat diatasi oleh pemerintah, maka laju deforestasi hutan di Lampung akan makin meluas, sekarang saja sudah sekitar 70 persen tutupan hutan alam di Lampung terdegradasi,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Mukri Friatna. Kasus-kasus dan konflik kehutanan di Lampung sejak tahun 1980 hingga sekarang masih terjadi dan belum dapat dituntaskan.

Selain ancaman perambahan, penjarahan hutan dan perburuan liar, konflik tata batas dan praktek illegal logging memberikan kontribusi besar bagi perusakan hutan di Lampung itu. WALHI menyebutkan, konflik tata batas kehutanan di Lampung, antara lain terjadi di kawasan Desa Betung, Kec. Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dengan areal hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus dengan areal lindung Register 22 Way Waya.

Konflik tata batas serupa juga terjadi dengan beberapa kampung di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung Timur dan sejumlah kawasan lindung (Register) yang ada di Provinsi Lampung ini. WALHI Lampung membeberkan data resmi luas areal hutan di Lampung yang kian menyusut (di atas kertas) berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan, tahun 1991 seluas 1.237.268 ha (37,48 persen luas daratan Lampung), tahun 1999 menyusut menjadi 1.144.512 ha (34,67 persen), dan tahun 2000, hutan di Lampung menjadi 1.004.735 ha (30,43 persen).

Kondisi hutan di Lampung yang masih tersisa itu, umumnya sudah tidak lagi berhutan dengan cakupan berkisar 34 persen hingga 80 persennya. Kondisi hutan yang masih mencapai 66 persen, diantaranya TN Bukit Barisan Selatan, Tahura Wan Abdurrahman dan Cagar Alam laut kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Iklan

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Pengelolaan Hutan aLa Indonesia – NGAWUR ABISS

indonesian forestry law problems; Indonesia’s forests; forest law enforcement

KONFLIK LAHAN: Jika Kemenhut Tidak Tegas, Semakin Banyak Kasus
Oleh Sepudin Zuhri – © Copyright 2011 Bisnis Indonesia
Senin, 30 Januari 2012 | 18:19 WIB

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan konflik lahan pada tahun ini akan semakin banyak dibandingkan dengan tahun lalu, jika Kementerian Kehutanan tidak tegas menerapkan kepastian hukum yang mengatur iklim usaha di sektor kehutanan.

Ketua Umum Bidang Hutan Tanaman Industri APHI Nana Suparna menjelaskan konflik lahan yang dibiarkan terus menerus akan berujung pada kasus konflik lahan di wilayah lain, karena pemerintah tidak mengambil sikap tegas dalam mengatasi konflik-konflik tersebut.

“Hanya dengan demo sedikit saja, langsung berhentikan izin suatu usaha, seharusnya pemerintah lebih tegas dan tidak takut dengan para pendemo ini,” katanya saat diskusi Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan Yang Merusak Iklim Investasi, Senin 30 Januari 2012.

Nana mencontohkan banyak masyarakat yang meninggal akibat konflik lahan seperti kasus di Mesuji, Lampung dan Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau serta konflik di Bima. “Yang disesalkan ada pekerja tewas, tetapi tidak ada penegakan hukum di sana, sampai sekarang saja belum ditangkap pelaku pembunuhan tersebut. Ini berakibat daerah lain yang berpotensi konflik ikut-ikutan dengan kasus serupa,” katanya.

Selain itu, banyak diketahui adanya illegal logging di kawasan kubah gambut hutan lindung juga tidak pernah muncul ke permukaan dan tidak pernah diselesaikan secara hukum. “Sementara yang jelas-jelas sudah berizin diberhentikan operasionalnya, ini kan sama saja pemerintah takut dengan para pendemo,” katanya.

Dia memaparkan kasus berkepanjangan konflik lahan di Pulau Padang Kabupaten Meranti memberikan preseden buruk dalam investasi sektor kehutanan. Padahal, potensi investasi di sektor kehutanan terutama pada hutan tanaman industri sangat besar. “HTI jadi pasokan bahan baku utama keberlangsungan industri pulp dan kertas nasional yang bisa jadi pemimpin pasar dunia dalam hitungan tahun.”

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan masalah konflik lahan merupakan gangguan dalam perkembangan suatu industri. “Iklim usaha stabil, tetapi menuju besar itu pasti ada gangguan, tidak mulus terus,” katanya.

Meskipun begitu, Hadi meminta pengusaha tak perlu takut dalam berusaha di sektor kehutanan. Selama ada hukum dan undang-undang, maka ketidakpastian di kawasan hutan bisa diminimalisir. “Selama ada dua itu [hukum dan peraturan] jangan takut, tenang saja,” ujarnya.

Sebagai antisipasi konflik lahan, pemerintah akan mempertegas tata batas secara partisipatif dengan pengusaha pemegang konsesi baik HPH maupun HTI. “Selama ini kan kurang tegas, tadinya HPH kemudian ada tambang masuk lalu kebun, belum lagi masyarakat. Ini yang akan kami pertegas.”(bas)

HUTAN TELANTAR: Lebih Dari 30 Juta Ha Tak Diminati Investor
Oleh Sepudin Zuhri – © Copyright 2011 Bisnis Indonesia
Senin, 30 Januari 2012 | 17:35 WIB

JAKARTA: Hutan telantar bekas hak penguasaan hutan (HPH) lebih dari 30 juta hektare tidak diminati oleh investor, karena tidak memiliki nilai ekonomis. Padahal, hutan telantar itu perlu dikelola, karena selama ini tidak ada pihak yang mengelola hutan terlantar itu.

Ketua Bidang Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan hutan lindung seluas 30 juta ha tidak ada yang mengelola, karena kekurangan sumber daya manusia dan pendanaan. Hal itu, katanya, akan mengancam kelestarian hutan lindung. Bahkan, sudah banyak hutan lindung yang tidak terawat dengan baik.

Selain hutan lindung, sambungnya, ada sekitar 35 juta ha hutan produksi bekas HPH yang telantar. Hutan produksi telantar itu juga belum ada yang mengelola, sehingga justru semakin memperparah kerusakan hutan.

“Masih banyak hutan yang tidak ada pengelolanya, maka hutan itu akan semakin rusak. Oleh karena itu, harus ada pengelolanya. Hutan lindung tidak ada [pengelola], tidak ada yang bertanggung jawab,” ujarnya seusai diskusi Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan yang Merusak Iklim Investasi, Senin 30 Januari 2012.

Nana menuturkan pemerintah tidak mampu mengelola hutan lindung, sehingga perlu banyak pihak untuk mengelola hutan tersebut.

Luas hutan di Indonesia sekitar 132 juta ha terdiri dari hutan konservasi 20 juta ha, hutan lindung 30 juta ha, dan hutan produksi 82 juta ha. Hutan produksi seluas 82 juta ha terdiri dari HPH dan hutan restorasi ekosistem 26 juta ha, hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) 11 juta ha, perkebunan 10 juta ha, dan hutan produksi terlantar sekitar 35 juta ha.

Dia menjelaskan kawasan hutan lindung tidak bisa digunakan untuk bisnis kayu, karena fungsi perlindungan harus tetap dijaga, sehingga tidak boleh ada penebangan. Namun, hutan lindung, katanya, dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, air, keanekaragaman hayati, flora, dan fauna, sehingga akan menghasilkan pendapatan.

Pemanfaatan hutan lindung itu, menurutnya, dapat digunakan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan tersebut. Jika hutan konservasi ada penanggung jawab balai pengelola, sedangkan hutan lindung tidak ada pengelola. “Misalkan pemanfaatan sumber air dari hutan lindung, sehingga ada nilai. Jangan dianggurkan.”

Sementara itu, hutan produksi terlantar seluas 35 juta ha juga harus dimanfaatkan dengan memberikan akses kepada masyarakat, koperasi, dan investor.

Menurut dia, investor tidak tertarik untuk mengelola hutan produksi telantar eks HPH itu, karena tidak memiliki nilai ekonomis.

Pemanfaatan hutan eks HPH itu kepada masyarakat sekitar, katanya, akan mengurangi konflik kehutanan yang selama ini masih sering terjadi.

Nana memaparkan ketidaktertarikan investor untuk menggarap hutan produksi terlantar itu, karena ada aturan dari pemerintah yang tidak boleh untuk menebang habis kayu di hutan alam.

Padahal, luas izin HTI saat ini sekitar 9 juta ha baru dimanfaatkan sekitar 50% atau 4,5 juta ha. Demikian juga dengan izin HPH saat ini sekitar 28 juta ha hanya dimanfaatkan sekitar 50% saja. “Pengelola HTI yang semakin berkurang ini juga akan menjadi masalah.”

Apalagi, jumlah HPH terus menurun. Jika areal HPH terus menurun, berarti hutan itu ditinggalkan, sehingga semakin banyak hutan yang terlantar.

“HPH dan HTI hanya separuh saja yang bekerja, karena tidak layak dengan adanya ketentuan tebang pilih. Bekas HPH yang sudah ditinggal juga tidak lagi memiliki nilai ekonomi.

Kondisi HPH dan HTI yang ada saat ini lebih bagus dibandingkan dengan eks HPH yang terlantar. “HTI dan HPH yang masih lebih bagus saja baru dimanfaatkan separuhnya, apalagi huan bekas HPH yang jauh lebih jelek, tentu tidak akan menarik bagi investor.”

Dia menjelaskan kendati ada hutan produksi terlantar 35 juta ha, tetapi pengusaha HTI hanya membutuhkan tambahan 10 juta ha hingga 2020.

Jika ada penambahan area HTI itu, sehingga menjadi 15 juta ha, Indonesia akan menjadi produsen kayu terbesar kelima di dunia.

Dia menyarankan agar hutan terlantar itu tidak dijadikan hutan tanaman industri seluruhnya, karena masih perlu adanya hutan alam untuk menjaga keanekaragaman hayati. “Pemerintah harus mencari solusi agar hutan alam ekonomis lagi.

Produksi kayu di HPH, katanya, lebih rendah dibandingkan dengan HTI, sehingga tidak menarik bagi investor. “Biaya produksi [HPH] harus murah, pungutan terlalu banyak [pada saat melakukan penebangan].”

Secara bersamaan, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan sampai saat ini seluruh pihak tidak mengetahu akar masalah yang membuat HTI dan HPH tidak dimanfaatkan 100%. “Apa karena pengelolanya yang tidak aktif, karena tidak ekonomis.”

Pemerintah mengakui kawasan hutan lindung terlantar seperti maraknya pembalakan kayu, penyerobotan lahan, dan peralihan fungsi.

Hadi menuturkan pemerintah telah membuat solusi untuk mengelola hutan lindung tersebut dengan meminta pemerintah daerah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kemenhut menargetkan sampai dengan 2015 dapat terbetuk 120 KPH. Satu KPH memiliki luas ideal 50.000-70.000 ha di Pulau Jawa dan di luar Jawa berkisar 75.000-100.000 ha.

“KPH solusinya, pemda yang akan bertanggung jawab. Kita latih bantu pelatihan. Hutan produksi terlantar 35 juta ha diprioritaskan untuk investasi.”(bas)

Home Republika Online
Koran » Berita Utama
Selasa, 27 Desember 2011 pukul 08:57:00

Polri Abaikan Rakyat

Erdy Nasrul, Muhammad Fakhruddin
Presiden SBY diminta tidak diam saja.
JAKARTA — Aparat Polri dinilai bertindak represif saat membubarkan paksa warga yang berdemonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12) lalu, yang menewaskan dua warga. Wakil Ketua Komisi III Muhammad Nasir Djamil mengatakan aparat seharusnya bertindak untuk sekadar melumpuhkan, bukan menewaskan warga.

Aparat, kata Nasir, juga semestinya melindungi aspirasi warga karena mereka yang berkepentingan dengan daerah tempat tinggalnya. Tindakan berlebihan aparat Polri di Sape dianggap lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal dan mengabaikan rakyat. ”Bagaimanapun masyarakat yang harus dibela,” katanya, Senin (26/12), mengomentari insiden di Bima.

Semestinya pula, Polri bisa mengantisipasi demonstrasi warga yang menuntut pencabutan Izin Usaha Penambangan (IUP) emas di Sape dan Lambu yang telah berjalan sejak berbulan lalu. IUP dikeluarkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen untuk PT Sumber Mineral Nusantara. Melalui izin tersebut, penambangan emas tradisional milik rakyat menjadi terlarang dan dianggap melanggar hukum.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menegaskan tindakan represif aparat keamanan di Sape tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Dia mempertanyakan penggunaan peluru tajam oleh aparat untuk mengendalikan demonstran. ”Ini menunjukkan karakter aparat tidak berubah, masih menghadapi rakyat dengan kekerasan,” kecamnya.

Akil menilai peristiwa Sape menunjukkan posisi aparat yang memandang rakyat sebagai musuh. Jatuhnya korban jiwa menandakan pula bahwa polisi berpihak kepada kekuasaan yang disponsori pemodal kuat.

Seperti di daerah lain, menurut Akil, aksi rakyat hanyalah akumulasi dari aspirasi mereka yang tidak terjalin baik dengan pemerintah. Biasanya, bentrokan terjadi karena tak ada kesepakatan antara rakyat dan penguasa soal pengelolaan sumber daya alam. Aparat tak pantas menghadapi rakyat dengan senjata. ”Peristiwa ini berpotensi besar melanggar HAM.”

Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh meminta perusahaan penambangan emas di Sape ikut bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa. Dia menengarai kepentingan korporasi berada di balik konflik agraria. Perusahaan atau korporasi besar selalu ikut campur dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan memengaruhi aparat keamanan untuk berpihak kepada mereka dengan berbagai cara.

Akibatnya, ujar Ridha, rakyat yang coba mempertahankan haknya dianggap sebagai pihak yang mengganggu. Rakyat menjadi korban dan ditembak aparat karena dituding melanggar aturan. ”Padahal tidak ada prosedur main tembak seperti itu,” katanya di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta pemerintah mereformasi total Polri agar kembali ke tugas pokok awalnya sebagai polisi rakyat. Insiden Bima, kata Said, terjadi karena polisi tidak melihat rakyat sebagai objek yang semestinya dilindungi dan diayomi. Polri dianggapnya telah keluar dari ruhnya sebagai polisi rakyat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tinggal diam melihat insiden Sape. Dia mendesak Kapolri bertanggung jawab atas insiden itu. Insiden yang dinilainya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat dan hanya membela kepentingan pengusaha. c13/nashih nasrullah/a syalaby ichsan ed: budi raharjo

insiden Bima
Usman: Perilaku Aparat Bermental “Centeng” Modal
Ary Wibowo | Inggried Dwi Wedhaswary | Minggu, 25 Desember 2011 | 08:58 WIB

Usman Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis hak asasi manusia, Usman Hamid mengatakan, tindakan aparat keamanan yang menembaki dan menangkap warga yang melakukan aksi penolakan terhadap proyek pertambangan menunjukkan bahwa kepentingan bisnis di atas segalanya. Bahkan, menurutnya, perilaku aparat kini tak lagi memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut, yaitu merenggut nyawa rakyat.

Hal itu diungkapkan Usman menanggapi insiden penembakan terhadap tiga pengunjuk rasa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12/2011).

Ia meyakini, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang menutup alur di pintu masuk Pelabuhan Sape saat melakukan aksinya.

“Perilaku aparat negara dalam insiden Bima itu juga merupakan perilaku bermental centeng modal. Perilaku yang hanya mungkin dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, bukan kepada rakyat,” ujar Usman kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Menurut Usman, insiden tersebut adalah bentuk kekerasan negara yang secara jelas menunjukkan karakter banal dari kekuasaan. Pasalnya, tidak ada satu pun kaidah hukum, mau pun protap kepolisian yang bisa membenarkan tindakan brutal aparat keamanan dalam insiden tersebut.

“Kekerasan dalam mengamankan itu sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi sampai mengakibatkan nyawa rakyat hilang,” kata Usman.

Oleh karena itu, menurut Usman, pemerintah harus bertanggungjawab menyelesaikan persoalan tersebut dari akar masalahnya. Pemerintah, kata Usman, harus mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan sektor sumber daya alam, termasuk emas, yang mengalami percepatan yang tinggi belakangan ini khususnya sejak Presiden memaksakan pertumbuhan ekonomi.

“Dan kita juga harus menyerukan kepada semua kalangan di Bima dan wilayah mana pun untuk terus menggugat legitimasi kebijakan-kebijakan yang salah, yang merusak alam, yang mengeruk kekayaan alam hanya untuk keuntungan segelintir orang,” tegasnya.

Insiden bentrokan di Sape terjadi saat Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga yang disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir ini.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar persegi. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Korban tewas dalam insiden itu mencapai tiga orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tiga korban tewas tersebut yakni dua warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Arif Rahman (18), Syaiful (17), dan Immawan Ashary, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB.

Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Bima
Penulis : Anata Syah Fitri
Rabu, 04 Januari 2012 07:30 WIB
Komentar: 1
0 Like Dislike 0

TERKAIT
Polri Enggan Perdebatkan Temuan Komnas HAM
Polri akan Cek Silang Temuan Komnas HAM terkait Bima
Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Bima

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan adanya pelanggaran HAM dalam bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dalam peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam undang-undang,” papar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Selain itu, Komnas HAM menegaskan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian tersebut tidak sesuai dengan prosedur tetap. Komnas HAM juga menyatakan korban tewas dalam bentrokan warga dengan aparat kepolisian berjumlah tiga orang.

Adapun bentuk pelanggaran HAM itu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan, dan hak milik.

Meski demikian, Komnas HAM belum menyatakan pelanggaran HAM di Bima termasuk pelanggaran HAM berat. Ifdhal menjelaskan penyelidikan yang dilakukan baru sebatas pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Kelalaian aparat negara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dan hak-hak yang dijamin di undang-undang,” terangnya.

Ifdhal menambahkan, mengenai hal itu pihaknya akan menemui Kapolri untuk membahas rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa kekerasan tersebut.

“Kami akan minta pertemuan dengan Kapolri pada Jumat (6/1). Saat pertemuan nanti, itu kan bisa kami klarifikasi, temuan dari Komnas HAM juga temuan dari Kapolri,” tegas Ifdhal.

Rekomendasi dari Komnas HAM diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Pasalnya, selama ini cukup sering rekomendasi dari Komnas HAM tak mendapat tanggapan.

Beberapa rekomendasi itu termasuk agar Kapolri melakukan penyelidikan independen untuk memeriksa seluruh aparat kepolisian yang diduga telah melanggar HAM. “Agar juga diberikan sanksi hukum tegas kepada pelaku,” papar Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh.

Saat menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan akan menyamakan persepsi dengan Komnas HAM. “Nanti kita akan samakan dan Komnas HAM akan menyampaikan hasilnya kepada saya. Nanti akan kita komunikasikan,” ujarnya di Kantor Presiden, kemarin. Namun, kepolisian masih akan menunggu pemeriksaan yang lengkap.

Jubir Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar meminta pemerintah mendukung hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tersebut.

Sebagai institusi negara, Komnas HAM diberi kewenangan dan tugas melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. “Masak temuan Komnas HAM dianggap angin lalu seperti temuan LSM saja. Padahal mereka kan institusi negara. Temuan Komnas HAM harusnya didukung pemerintah,” tegas Akil, kemarin.

Akil menambahkan, konflik agraria yang terjadi belakangan menunjukkan ada yang salah dengan peraturan investasi di daerah. (*/Bob/X-9) – Media Indonesia

Komnas HAM:
Bentrok Bima, Polisi Salahi Protap
Selasa, 03 Januari 2012 14:23 WIB
Komentar: 0
0 Like Dislike 0

JAKARTA–MICOM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai aparat kepolisian menyalahi prosedur tetap dalam menangani pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (24/12), sehingga terjadi bentrokan.

“Ada empat protap yang dilewati kepolisian, yakni tidak ada pengendalian massa dengan tangan kosong lunak, pengendalian massa dengan tangan kosong keras, penggunaan senjata tumpul dan penggunaan senjata kimia seperti pakai air cabai”, kata Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (3/1). “Namun polisi justru langsung menggunakan senjata api.”

Disebutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkap No: 1 Tahun 2009, telah diatur enam tahap tentang tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul (senjata kimia, gas air mata, semprotan cabe), dan kendali senjata api.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, yakni keterangan saksi dan tayangan video, ternyata aparat kepolisian tidak melaksanakan sesuai protap.

Ketua Tim Investigasi Kasus Bima yang juga anggota Komnas HAM Ridha Saleh, mengatakan, dalam gambar video saat pembubaran unjuk rasa tersebut, terlihat jelas bagaimana sejumlah aparat Brimob menggunakan senjata api dalam mengusir warga. Bahkan, sejumlah anggota Brimob, tampak mengambil dan mengantungi beberapa peluru-peluru yang jatuh ke tanah, agar tidak dapat dijadikan barang bukti.

“Kalau kita lihat, ada reserse, yang terlibat dalam operasi terbuka itu. Mereka terlihat memukuli dan menendang warga yang sudah menyerah. Kan seperti ini jelas sekali menyalahi protab,” katanya.

Ridha menambahkan, aksi represif dari kepolisian itu juga dinilai menyalahi aturan, karena sekitar 100 pengunjuk rasa telah mengikuti arahan polisi, dan tidak melakukan penyerangan atau perlawanan sama sekali.

“Polisi melakukan penyerangan dan penembakan terhadap warga yang sudah menyerah. Kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara ditembak dari jarak dekat, dipukul, diseret, dan ditendang,” ujar Ridha.

Dalam kasus bentrokan itu, tiga orang tewas dan 30 orang mengalami luka tembak serta sembilan orang merupakan korban kekerasan aparat.

“Dari tiga orang yang tewas dan 30 orang yang luka akibat luka tembak tersebut, 10 orang diantaranya merupakan anak-anak yang berusia 13 hingga 17 tahun,” kata Ketua Tim Investigasi Lapangan Kasus Bima, yang juga Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa. (Ant/wt/X-12

Setelah Meninggal, Baru Digantung
Kamis, 12 Januari 2012 | 13:44 WIB 56 Kali Dibaca

DuGAAN Pembunuhan Tahanan Kepolisian
dugaan Tahanan dibunuh di dalam SeL kepolisian

JAKARTA – Keluarga Faisal dan Butri, dua tahanan yang tewas di sel Polsek Sijunjung, Padang, Sumatera Barat, terbang ke Jakarta kemarin (11/1). Yusmindar, ibu korban, dan Didi Firdaus kemarin menemui pengacara di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka didampingi oleh tim pengacara dari LBH Padang.

’’Saya berharap Kapolri mau mengumumkan bahwa adik saya dibunuh bukan gantung diri,’’ kata Didi dengan raut muka murung. Selama ini upaya keluarga selalu kandas. Pihak Polda Sumbar dianggap tidak kooperatif karena menolak menemui keluarga.

Faisal dan Butri, kata Didi, bukan penjahat. ’’Mereka masih anak-anak, biasa saja pergaulan anak-anak,” katanya. Ketika keduanya dipulangkan polisi dalam selubung kain kafan, Yusmindar sempat pingsan. ’’Kami minta keadilan,” imbuh Didi.

Alvon Kurnia Parma dari YLBHI menduga dari fakta yang dibawa keluarga, korban memang sudah meninggal sebelum digantung. ’’Hasil autopsi tidak menyebutkan kematiannya karena gantung diri,” paparnya.

Secara forensik, fakta-fakta pendukung yang biasanya menyertai korban gantung diri juga tidak ditemukan. Misalnya, lidah terjulur kaku dan keluar sperma secara otomatis. ’’Ada kemungkinan mereka meninggal, lalu untuk menutupi jejak lantas digantung secara bersama-sama. Kalau ini benar, kejam sekali,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menjelaskan, Polri tidak menutupi kasus meninggalnya tahanan di Sijunjung. ’’Kami justru sedang bekerja untuk mengungkapnya,” kata dia.

Mantan Kapolres Pasuruan, Jawa Timur, itu memastikan ada tindakan hukum jika diperoleh fakta bahwa kedua tahanan itu meninggal akibat kesalahan petugas. ’’Pasti, tidak ada yang ditutupi. Kawan-kawan bisa pantau terus perkembangannya,” ujarnya. (jpnn/c1/ary)

Longsor dan Banjir Masih Mengancam Indonesia
Oleh Gloria Samantha | 19-01-2012 | http://ngi.cc/nGJ | alam dan lingkungan
Longsor dan Banjir Masih Mengancam Indonesia

Hujan deras disertai angin kencang yang melanda di banyak wilayah provinsi di Indonesia membuat tekstur tanah menjadi labil sehingga amat rawan longsor. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/1) lalu, bencana longsor terjadi di daerah Kecamatan Talegong.

Dari Purworejo, Yogyakarta, dilaporkan sebanyak enam rumah terbenam longsor akibat hujan terus-menerus, yang memicu air mengalir dari puncak tebing yang gundul, dan menyebabkan tanah di tebing setinggi 20 meter lebih bergerak turun. Tebing ini telah mengalami dua kali longsor di bulan Desember 2011, ditambah pada Senin kemarin (16/1).

Hujan berintensitas tinggi yang telah melanda Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selama sepekan terakhir ini juga mengakibatkan pemukiman penduduk di wilayah perbukitan Kendari terkena ancaman longsor. Tiga buah rumah warga serta sebuah sekolah di Kecamatan Jati Mekar tertimbun tanah longsor, Selasa (17/1).

Sementara lajur jalan di Kabupaten Lumajang menuju ke Malang tertutup longsoran tanah sejak Selasa (17/1) malam. Padahal kawasan selatan ini merupakan satu-satunya akses ke Malang beserta kota-kota lainnya di selatan Jawa Timur dan sering digunakan pula sebagai jalur alternatif pantura. Kini upaya pembersihan timbunan tanah sudah dikerjakan warga dan aparat secara gotong royong.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa meningkatnya curah hujan ini telah mengakibatkan banjir terjadi di 14 wilayah di Indonesia yakni Pandenglang, Lebak, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Tangerang, Pati, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Sambas, Landak, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.

Khusus di daerah Jawa Timur, luapan air Sungai Bengawan Solo menggenangi puluhan hektar sawah di Kabupaten Bojonegoro. Sungai mulai meluber setelah hujan tak berhenti sejak Jumat (14/1).

DPRD Lampung Selatan dilawan oleh pengusaha Tambang

PT JPP Tak Gubris Larangan Dewan
Senin, 06 February 2012 18:01

SRAGI (Lampost.com): PT Jaya Pasipic Propindo (JPP) mengabaikan himbauan Komisi C DPRD Lamsel untuk membuat izin eksplorasi penambangan pasir di Way Sekampung, Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan (Lamsel).

Pasalnya, hingga kini Senin (6-2), PT JPP masih terlihat menyedot pasir di dasar sungai yang berbatasan dengan kabupaten Lampung Timur tersebut.

Hasan (35), seorang warga Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi mengatakan, sampai saat ini PT JPP masih menyedot pasir di muara Way Sekampung. Padahal, Komisi C DPRD Lamsel telah melarang perusahaan tersebut melakukan eksplorasi sebelum mengantongi izin dari Pemkab setempat.

“Kegiatan penyedotan pasir di sungai Way Sekampung ini agar dihentikan, apa bila JPP belum ada izin dari Pemkab. Tapi pihak perusahaan masih membangkang padahal hasil hearing dengan Komisi C DPRD Rabu (1-2) lalu melarang perusahaan ini melakukan eksplorasi,” kata Hasan kepada Lampung Post, Senin (6-2).

Ia meminta pemkab segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas PT JPP yang bakal berdampak buruk bagi warga yang tinggal di sekitar way sekampung. ”Dampaknnya abrasi. Kalau mau ngeruk, seharusnya terlebih dahulu membuat tanggul agar tidak longsor. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka warga yang akan menghentikan kegiatan PT JPP,” ancam Hasan.

Di sisi lain, ujar dia, PT JPP juga belum ada kata kesepakatan dengan masyarakat. Pihak perusahaan langsung melakukan eksplorasi.”Kami berharap Pemkab segera turun tangan,” harap dia.

Hal senada disampaikan oleh Rohani, tokoh masyarakat dusun setempat. Ia meminta Pemkab Lamsel meninjau langsung aktivitas kapal tongkang yang melakukan penyedotan pasir di muara Way Sekampung.

Sementara, Hipni anggota Komisi C DPRD Lamsel meminta sebelum melakukan eksplorasi, PT JPP membuat tanggul pencegah abrasi. Dengan begitu masyarakat menjadi tenang. ”Jadi PT JPP jangan hanya mengantongi izin dari Pemkab Lamtim saja. Berhubung wilayah eksplorasi berbatasan dengan Lamsel. Maka PT JPP harus mengantongi izin dari Pemkab Lamsel. Namun masalah perizinan mutlak wewenang pemerintah,” ujar politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu.

Diberitakan sebelummnya, kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Lamsel , Camat Sragi, Kepala Desa Bandar Agung dan dua pihak perusahaan , yakni PT JPP dan PT Wahana Pasir Sakti (WPS), Rabu (1-2) terungkap PT JPP harus membuat dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). PT JPP juga diminta transparan dalam pendalaman sungai didaerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lamtim dan Lamsel.
(KRI/L-1) – Lampung Post Online

Ajukan Keberatan Retribusi Sampah
Minggu, 05 February 2012
Perda Retribusi Sampah tidak berbeda dengan IMB, karena dihitung berdasarkan luas bangunan, bukan volume sampah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung membuka diri atas keluhan warga mengenai tarif retribusi sampah yang naik hingga 100%. Beberapa warga menilai Perda Retribusi Sampah tidak berbeda dengan IMB, karena dihitung berdasarkan luas bangunan, bukan volume sampah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung Budiman, Jumat (3-2), mengatakan surat keberatan dari warga akan menjadi dasar peninjauan ulang penetapan tarif retribusi sampah.

“Silakan warga mengajukan keberatan, setelah itu tentunya akan kami evaluasi lagi. Namun, sejauh ini kita ikuti saja peraturan daerah (perda) yang ada. Kemudian, baru bisa kita tinjau ulang,” kata dia.

Menurut dia, tarif retribusi sampah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penyusunan perda itu dilakukan bersama-sama dengan legislatif dan stakeholder serta melalui pengkajian penerapan tarif di masyarakat.

Besaran tarif retribusi sampah sebenarnya tertuang dalam Perwali No. 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Beberapa poin dalam perwali itu menyebutkan tarif retribusi sampah untuk rumah toko (ruko) satu lantai sebesar Rp75 ribu/bulan, dua lantai Rp100 ribu/bulan, dan tiga lantai Rp125 ribu/bulan.

Sebelumnya, tarif retribusi sampah untuk ruko hanya Rp30 ribu/bulan untuk semua kondisi ruko. Meskipun demikian, kata Budiman, objek retribusi sampah yang merasa keberatan dengan besaran tarif retribusi tersebut bisa mengajukan keberatan kepada pihaknya.

Diakui Budiman, telah banyak warga yang mengirimkan surat keberatan, dan pihaknya telah melakukan penyesuaian, mengingat pihaknya juga melakukan subsidi silang dalam penetapan tarif.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi C DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan mengatakan dengan adanya surat keberatan itu, Pemkot akan melakukan kajian apakah akan memberikan keringanan atau tidak.

Menurut dia, jika memang masyarakat merasa keberatan, tarif retribusi bisa ditinjau ulang. Sejumlah warga menilai Perda No. 5/2011 itu mirip dengan retribusi izin mendirikan bangunan (UMB), karena dihitung berdasarkan luas area bangunan, bukan volume sampah.

Misalnya, untuk restoran dengan luas area lebih dari 500 meter persegi dikenakan Rp750 ribu/bulan, pergudangan dengan luas lebih 500 meter persegi Rp1,5 juta/bulan, atau toko swalayan dengan luas lebih dari 500 meter persegi Rp3 juta/bulan, atau luas area antara 150 meeter persegi sampai dengan 500 meter persegi sebesar Rp600 ribu/bulan.

“Aneh, kok sampah dihitung berdasarkan luas area, bukan pada volume sampah. Sampahkan diukur dengan volume. Kalau begini, ya harus ditimbang dong, baru adil,” kata seorang pemilik toko yang mengaku sampah tokonya cuma kardus dan kertas yang bisa dijual, sehingga tidak menimbulkan polusi udara atau mencemari lingkungan. (VER/K-1) – Lampung Post Online

Sanksi Pemecatan terhadap Jaksa Korup hanya BOHONG belaka
Kejaksaan pekerjakan Jaksa Tidak Hormat
Kompas.com
Palsukan Surat, Jaksa “Sahabat” Amrozy Dipecat
Muhammad Hasanudin | Tri Wahono | Senin, 6 Februari 2012

DENPASAR, KOMPAS.com – Gara-gara ketahuan memalsukan surat putusan kasus narkotika warga Filipina, Steven Antony Gamboa, seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali diberhentikan dengan tidak hormat. Jaksa bernama Sunaryo ini pada saat kasus bom Bali tahun 2002 silam dikenal sangat dekat dengan salah seorang pelaku bom Bali yakni Amrozy.

“Dulu di Pidum, salah satu orang yang bisa berkomunikasi dengan Amrozy ya dia. Amrozy cuma mau sama dia. Jaksa lain enggak mau,” ujar Kepala Seksi Bagian Pembinaan (Kasubbagin), Anak Agung Kusimantara kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin (6/2/2012) sore tadi. “Bahkan saat mau dibawa, Amrozy cuma mau dipegang tangannya dia,” imbuh Kusimantara.

Kasus pemalsuan surat putusan hakim ini sendiri terjadi pada tahun 2006 silam. Gamboa yang seharusnya divonis 8 bulan penjara diubah menjadi 4 bulan penjara oleh Sunaryo. Dalam surat putusan palsu tersebut Gamboa hanya menjalani separuh hukumannya dan bebas pada 10 Oktober 2006. Padahal dalam putusan asli Gamboa bebas pada Februari 2007.

Meski sudah cukup lama, kasus pemalsuan putusan ini kembali mencuat karena banding dari Sunaryo ditolak dan tetap diputuskan diberhentikan dengan tidak hormat baru-baru ini. Uniknya, meski telah dipecat, Sunaryo masih diperkenankan bekerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai tenaga honorer.

“Dia di bagian umum, bisa sopir, dan tukang kebun karena kita kekurangan tenaga di bagian kebersihan,” jelas Kusimantara.

Kejaksaan Tanggung Kehidupan Jaksa Nakal

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar… – kompas.com
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012 | 08:28 WIB

Pemerintah Menghambat Peran serta masyarakat di Bidang lingkungan
Pemerintah Indonesia mempersulit Konservasi orang hutan
pemerintah Indonesia meminta Sewa untuk rumah orang hutan
Orang Hutan Bayar Sewa Miliaran Buat dapat Rumah Yang Layak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Saat ini ada 850 orangutan di pusat rehabilitasi yang harus dilepasliarkan. Dengan luas ideal 100-150 hektar per orangutan, jumlah lahan yang tersedia tidak memadai.

“Kami mengusulkan untuk menambah 30.000 hektar lagi,” kata Jamartin dalam konferensi pers yang digelar Kamis, (2/2/2012) di Jakarta. Untuk pengadaan lahan itulah pembayaran diperlukan. Pasalnya, tak ada lahan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah untuk melepasliarkan orangutan.

“Inilah ironisnya. Jumlah biaya yang kita bayar ini sama saja dengan jumlah yang dibayar oleh mereka yang mau tebang hutan,” kata Jamartin.

Untuk lahan seluas 86.000 hektar dengan izin sewa 60 tahun, biaya yang harus dibayar adalah Rp 13 miliar per bulan. Biaya per luas lahan adalah Rp 150.000. Dengan hitungan yang sama, Jamartin mengatakan, “Untuk 30.000 hektar lahan yang diusulkan, kami harus mengeluarkan lagi 4,5 miliar.”

BOSF telah mengajukan keberatan tentang pembayaran kepada Kementerian Kehutanan, tetapi tak menuai hasil. Akhirnya, untuk lahan seluas 86.450 hektar, pembayaran pun dilakukan. “Kami tidak bisa menunggu aturannya berubah. Orangutan tidak bisa menunggu lama, yang siap harus dilepasliarkan,” papar Jamartin.

Adanya pemungutan biaya untuk pelepasliaran orangutan mesti jadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pemerintah punya target bahwa pada 2015, semua orangutan harus dilepasliarkan. Masalahnya kemudian, bagaimana mau melepasliarkan orangutan kalau tidak ada hutan dan kalau harus terus mengeluarkan biaya miliaran?

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Kliping Berita – Kekayaan Keanekaragaman Hayati Indonesia

LIPI Temukan Ikan Langka di Pegunungan Mekongga
10 ikan spesies baru, ditemukan di sulawesi tenggara
Selasa, 12 Juli 2011 21:43 WIB | 876 Views

Kolaka (ANTARA News) – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan sekitar 10 jenis spesies ikan langka yang hidup di air tawar di kawasan Pegunungan Mekongga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Peneliti LIPI, Dr. Daisy Wowor, di Kolaka pada Selasa mengatakan, jenis ikan langka yang ditemukan di Sungai Ranteangin Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka itu, selain jenis ikan langka yang termasuk dalam kelompok organisme `crutaceae`.

Selain itu, kata dia, di kawasan pegunungan Mekongga itu juga terdapat hewan biota air tawar langka yang lain seperti jenis udang dan kepiting ditemukan di Sungai Mosembo yangberada pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut (dpl).

“Kedua jenis biota air tawar ini belum kami melihatnya atau menemukaan data biota yang sama di wilayah ekosistem lain di luar kawasan Pegunungan Mekongga, sehingga kami masih perlu menelitinya lebih lanjut,” katanya.

Menurut Daisy, khusus jenis kepiting air tawar ini merupakan kelompok organisme `sesarmidae` dengan ciri khas di tubuhnya berwarna coklat polos kemerah-merahan. Jenis Kepiting ini aktif pada waktu malam hari dan populasinya cukup banyak.

Sedangkan jenis udang yang ditemukan peneliti LIPI itu adalah kelompok `parathelpusa sp`, dan pihaknya masih perlu melakukan penelitian yang mendalam terhadap molusca itu.

“Kami harus membandingkan dengan jenis spesies lain yang sudah pernah ditemukan di perairan air tawar Pulau Sulawesi. Dugaan sementara terhadap hasil penelitian biota air tawar yang ada di kawasan pegunungan Mekongga ini merupakan temuan baru,” ujarnya.

Peneliti lain bidang spesiesialis air tawar LIPI, Reny Kurnia Hadiaty, juga mengungkapkan, ada sekitar 13 jenis ikan yang sementara terdata di kawasan sungai pegunungan Mekongga ini.

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa jenis ikan langka yang lain seperti kelompok organisme `lentipes sp., dengan ciri khas kehidupannya di arus sungai deras dan sering menempel pada batuan.

Selain itu juga ada jenis ikan keluarga belobrancus sp. Jenis ikan merupakan hewan endemik yang khas karena pola strip di bagian tubuhya vertikal, berbeda dengan ikan lain pada umumnya polanya strip horizontal.

Reny mengatakan, dengan temuan beberapa spesies biota air tawar itu diduga kawasan pegunungan Mekongga menyimpan potensi yang sangat besar untuk kepentinganvilmu pengetahuan.

“Kawasan pegunungan Mekongga ini harus dilindungi karena menyimpa potensi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia dan kepentingan ilmu pengetahuan,” ujarnya seraya menamabahkan, ada indikasi perkembangan populasi biota air tawar di kawasan terancam karena ulah masyarakat yang mengekploitasi potensi sumber daya alam ini dengan cara tidak ramah lingkungan.
(T. L004)

Editor: Priyambodo RH

Enam Jenis Flora Obat Kanker di Pegunungan Mekongga – Sulawesi Tenggara
Sabtu, 9 Juli 2011 08:09 WIB | 508 Views

Kendari (ANTARA News) – Keragaman hayati di kawasan pegunungan Mekongga di wilayah kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) perlu dijaga kelestariannya karena beberapa jenis flora di dalam kawasan tersebut ditengarai mengandung zat penyembuh penyakit kanker.

“Hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa di dalam kawasan pegunungan Mekongga terdapat enam jenis flora yang mengandung zat penyembuh penyakit kanker, sehingga kawasan itu perlu dilindungi agar kelestarian hayati di dalamnya tetap terjaga,” kata anggota DPRD Sultra Nursalam di Kendari, Sabtu.

Selain enam jenis flora yang mengnadung zat pembunuh kanker, di dalam kawasan pengununggan Mekongga menurut hasil penelitian LIPI kata Nursalam, juga terdapat beberapa spesies baru biota air tawar yang hidup di hulu sejumlah sungai di pegunungan tersebut antara lain jenis ikan, udang dan kepiting.

“Perlunya kawasan itu dilindungi dari berbagai ancaman kerusakan, karena keragaman hayati di kawasan itu tidak hanya mengandung sumber kehidupan bagi jutaan kehidupan penduduk, melainkan juga penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama sebagai tempat pengembangan penelitian keragaman hayati,” kata Nursalam.

Menurut Nursalam, keragaman hayati di dalam kawasan pengunungan Mekongga tersebut kini terancam punah, menyusul banyaknya aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut yang menyerobot kawasan hutan.

“Sejumlah perusahaan yang menambang nikel di kawasan pegunungan Mekongga ada yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara dan ada juga yang menyerobot hutan tanpa izin,” katanya.

Sebagai anggota dewan, Nursalam mengaku banyak mendengar laporan dari masyarakat, bahwa di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara, terutama di sekitar pegunungan Mekongga ada sejumlah perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel.

Jelas aktivitas pertambangan itu kata dia, telah menjadi ancaman serius bagi kerusakan lingkungan dan kepunahan biodiversity di kawasan itu.

“Gubernur Sultra sendiri Pak Nur Alam, sudah meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki aktivitas perusahaan tambang yang berpotensi merusak kawasan hutan, namun sampai sejauh ini, belum satu perusahaan pun yang dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang dari aktivitas penambangan yang dilakukan,” katanya.

Menurut dia, sejumlah perusahaan tambang masih terus melakukan penambangan, meski Pemerintah Provinsi Sultra sudah meminta mereka menghentikan kegiatan penambangan tersebut.

“Kita berharap aparat kepolisian segera bisa menyeret sejumlah pengelola perusahaan tambang yang menambang di dalam kawasan itu ke ranah hukum, sehingga kerusakan hutan di wilayah itu tidak terus meluas dan kelestarian hayati yang ada didalamnya tetap terjaga,” katanya. (ANT227/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Tim Ekspedisi Temukan Kodok dan Kucing Langka – Ekspedisi Bukit Barisan
Sabtu, 09 Juli 2011 | 08:22 WIB

Tampang belimbing – Sejumlah temuan menarik didapat tim Ekspedisi Bukit Barisan 2011. Selama lima bulan, mereka menyusur Pulau Sumatera, mulai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Lampung.

Tim yang terdiri anggota Kopassus, Kostrad, peneliti LIPI, perguruan tinggi, serta Wanadri itu menemukan beberapa spesies langka flora dan fauna. Temuan tersebut rencananya dipatenkan dan didaftarkan sebagai spesies yang sangat langka.

Komandan Ekspedisi Bukit Barisan 2011 Letkol (Inf.) Iwan Setiawan mengatakan, beberapa temuan tersebut didapat di tujuh provinsi yang dilewati tim ekspedisi. Fauna yang diduga sangat langka antara lain macan belukar (golden cat) serta satu spesies kodok. Ada pula spesies flora berjenis pacar air atau impatiens SP2 yang diduga sangat langka.

Iwan mengatakan, spesies langka tersebut saat ini tengah diteliti lebih lanjut oleh para pakar dan diserahkan kepada lembaga konservasi untuk dibudidayakan dan diberi nama. ’’Untuk golden cat kami serahkan ke Kebun Raya Bogor dan floranya kami serahkan ke IPB untuk diteliti lebih lanjut. Belum ada nama untuk spesies tersebut,” ujarnya di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Lampung, kemarin (8/7).

Hadir dalam acara kemarin antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, serta bos Artha Graha Group Tomy Winata. Kemudian dari TNI-AD dan Danjen Kopassus Lodewijk F. Paulus.

Adanya temuan fauna dan flora tersebut dinilai sebagai sebuah keberhasilan misi. Sejak diberangkatkan dari Situ Lembang, Bandung, tim ekspedisi yang berjumlah lebih dari seratus orang itu memang melibatkan pakar yang ahli di bidangnya. Selain bidang militer, di dalamnya terdapat pakar kehutanan, geologi, serta komunikasi.

’’Di beberapa lokasi, kami menemukan tanah bermineral yang mengandung emas, perak, batu bara, bahkan gas alam. Bahkan ada juga yang mengandung uranium,’’ ujar Iwan.

Sementara Menhut Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya sangat mendukung program yang dilakukan oleh tim ekspedisi ini. Program reboisasi serta mencegah pembalakan liar bisa dilakukan dengan menerjunkan tim terpadu itu. Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan panglima TNI untuk menerjunkan tim serupa di lokasi yang sama.

’’Saya pikir ekspedisi ini sangat sukses. Ilmunya dapat. Tahun depan direncanakan mengeksplorasi perbatasan Kalimantan,’’ ujar Zulkifli.

Terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto menuturkan, ekspedisi tersebut sangat positif. ’’Saya kira misi ini sangat mulia. Karena sifatnya volunteer, sukarela. Yang menghimpun beberapa kalangan masyarakat, TNI, birokrat, yang bertujuan untuk melihat wildlife kita,’’ jelasnya di Bandara Radin Inten II kemarin.

Ditambahkan Djoko, ekspedisi juga merupakan sarana untuk melihat sejauh mana pengelolaan hutan secara keseluruhan. ’’Karena menurut kabar yang saya terima, dalam laporan perjalanan mereka, ada hutan yang masih bagus yang bisa dikompensasi dengan baik. Kemudian ada beberapa tempat yang menjadi pembalakan-pembalakan,’’ tuturnya.

Ekspedisi yang digelar di sejumlah tempat di Sumatera tersebut, menurut Djoko, nantinya menjadi pegangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan. ’’Dari situlah data ini dikumpulkan dan menjadi kebijakan Kementerian Kehutanan ke depan,’’ terangnya.

Mantan panglima TNI itu mengingatkan, daerah sangat berkepentingan dengan hutan yang ada. ’’Bagaimana mereka mengelola hutan yang ada itu untuk tetap dijaga kelestariannya. Dan harus ada keseimbangan,’’ tegas Djoko. (jpnn/wdi/c1/ary)

Dua Kerang Raksasa Ditemukan di Sulawesi
Tri Wahono | Senin, 4 Juli 2011 | 15:55 WIB

KONAWE, KOMPAS — Dua spesies kerang raksasa alias kima langka ditemukan di perairan Sulawesi Tenggara. Jika terverifikasi, maka temuan ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara tempat habitat hidup kesembilan spesies kima di dunia.

Kedua spesies baru itu adalah Tridacna tevoroa dan Tridacna rosewateri yang ditemukan dan diidentifikasi oleh kelompok swadaya Konservasi Taman Laut Kima Toli-Toli di Kecamatan Lalonggasumeeto, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, jenis kima yang selama ini diketahui hidup di perairan Indonesia adalah Tridacna gigas, T maxima, T derasa, T squamosa, T crocea, Hippopus-hippopus, dan Hippopus porcellanus. Ketujuh jenis kima itu masuk kategori satwa yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

“Kami sebenarnya menemukan kedua kima sejak memulai konservasi setahun lalu. Awalnya kami pikir keduanya jenis yang sudah ada. Namun, setelah diamati saksama, ternyata ciri-ciri fisiknya berbeda,” kata Habib Nadjar Buduha, Ketua Konservasi Taman Laut Kima Toli-toli, Minggu (3/7/2011).

Setelah melakukan riset melalui berbagai sumber internet dan publikasi penelitian ahli kelautan dunia, Habib menyimpulkan, ciri kedua kima serupa dengan spesies Tridacna tevoroa dan Tridacna rosewateri. Selama ini, T tevoroa hanya ditemukan di Kepulauan Fiji dan Tonga di Pasifik. Adapun T rosewateri hanya ditemukan di Mauritius dan Madagaskar. Belum tahu bagaimana mereka bisa ditemukan di perairan Sulawesi.

Kima merupakan kerang laut besar. Ukurannya bervariasi, mulai dari sekepal tangan orang dewasa hingga sepanjang 1,3 meter dan berat 250 kg. Populasi kima kian langka akibat perburuan besar-besaran sebagai makanan dan hiasan. (ENG)

Seribu Spesies Baru Ditemukan di Papua
Tri Wahono | Kamis, 30 Juni 2011 | 23:12 WIB

KOMPAS.com — Lebih dari 1.000 spesies baru ditemukan para ilmuwan peneliti di Papua serta Papua Niugini dalam waktu 10 tahun terakhir. Sayangnya, keanekaragaman itu terancam kepunahan akibat tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan laporan terbaru yang disusun oleh World Wild Fund for Nature (WWF), peneliti telah menemukan sebanyak 218 spesies tumbuhan, 43 reptil, 12 mamalia, 134 amfibi, 2 burung, 71 ikan, dan 580 invertebrata. Dengan jumlah sebanyak itu, artinya ditemukan dua spesies setiap dua minggu.

Spesies-spesies baru tersebut ditemukan sepanjang 1998 hingga 2008 oleh kelompok-kelompok tim di berbagai lingkungan dalam pulau itu, mulai dari daerah hutan, perairan, hingga pesisir. “Melihat segi keanekaragaman hayati, pulau ini lebih mirip benua daripada pulau,” cetus Neil Stronach, salah seorang perwakilan dari WWF Western Melanesia.

Sementara itu, Mark Wright, Conservation Science Adviser WWF, menyoroti bahwa, walau kekayaan hayati ini sangat memesona, ancaman kepunahan tidak mungkin dihindari. “Meski ada upaya maksimal yang dibangun oleh organisasi, seperti WWF, sangat jelas bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua spesies. Hutan akan terus ditebangi, sungai-sungai dibendung, dan pesisir pantai terus dibangun. Sejumlah spesies akan terhapus,” kata Wright.

Pulau yang menampung Papua dan Papua Niugini (dunia internasional menyebutnya pulau New Guinea) merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Pulau ini diketahui memiliki ekosistem yang belum tersentuh. Kawasan hutan hujannya terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Pulau ini juga menjadi rumah bagi sekitar 6 hingga 8 persen spesies hewan yang ada di muka bumi.

Beberapa spesies menakjubkan yang terdapat di pulau tersebut adalah ikan hiu air tawar sepanjang 2,5 meter, kuskus bermata biru, kupu-kupu yang memiliki sayap terlebar, katak dengan gigi taring, lumba-lumba kepala bulat, dan ular buta. (National Geographic Indonesia/Gloria Samantha)

Satwa Langka
Hiu Air Tawar Papua yang Mencengangkan
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Jumat, 1 Juli 2011 | 17:29 WIB

KOMPAS.com – Lebih dari 1.000 spesies ditemukan dalam penelitian di Papua dan Papua Nugini selama tahun 1998-2008. Satu yang paling mencengangkan adalah penemuan hiu air tawar yang diberi nama ilmiah Glyphis garricki. Jenis baru ikan hiu tersebut ditemukan pada tahun 2008 oleh pakar ikan asal Selandia Baru, Jack Garrick.

Saat itu, Garrick menemukan 2 individu yang baru lahir di wilayah Port Romilly, Gulf District, Papua Nugini. Laporan WWF yang dipublikasikan tahun ini menyebutkan, hiu air tawar banyak ditemukan di sungai-sungai besar Asia seperti Gangga.

Glyphis garricki ialah satu dari 6 spesies dalam genus Glyphis yang dideskripsikan. Sejak saat penemuannya hingga kini, hanya 16 individu hiu air tawar yang ditemukan di rentang wilayah Papua hingga Australia.

Spesimen terbesar dinamakan Northern River Shark, berukuran panjang 2,5 meter. Sedikitnya individu yang ditemukan membuat Glyphis garricki tergolong langka. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan ikan ini dalam kategori “Terancam” di Daftar Merahnya.

Ikan hiu air tawar hanyalah satu dari 71 spesies ikan yang ditemukan di Papua dan Papua Nugini dalam jangka waktu yang disebutkan di atas. Jenis ikan Chrysiptera cymatilis juga ditemukan di Pantai Milne, Papua Nugini. Jenis ikan yang istimewa lainnya ialah Cirrhilabrus cenderawasih, ditemukan di wilayah kepala burung Papua. Jenis ikan ini memiliki corak warna begitu indah sehingga pejantannya memanfaatkannya untuk menarik betina ketika hendak kawin.

Sama halnya dengan satwa lain, banyak ikan di Papua dan Papua Nugini terancam oleh aktivitas perusakan habitat. Penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan juga merupakan salah satu ancaman.

Keanekaragaman hayati RI bernilai US$1 triliun

(Harian Bisnis Indonesia, Minggu, 13 Juni 2010)

JAKARTA (Bisnis.com): Greenomics Indonesia memperkirakan nilai keanekaragaman hayati Indonesia sedikitnya US$1 triliun per tahun selama 20 tahun ke depan dengan tingkat bunga 5% per tahun.

“Nilai tersebut bisa dengan memanfaatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati yang terdapat di areal seluas 75,89 juta hektare di kawasan hutan Indonesia yang masih berhutan, terutama hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi,” ungkap Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, hari ini.

Dia menjelaskan jika Indonesia mampu memanfaatkan nilai ekonomi keaneragaman hayati hutan Indonesia tersebut, maka Indonesia akan mudah melunaskan seluruh utang luar negeri dan dalam negeri Indonesia yang berjumlah sekitar Rp1.600 triliun.

Namun nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan Indonesia, lanjutnya, sama sekali belum menjadi basis kegiatan ekonomi komersil secara serius, karena tidak kuatnya riset dan teknologi Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengembangkan nilai ekonomi sumber daya genetik dan spesies yang terdapat di hutan alam Indonesia sebagai sumber daya ekonomi bangsa.

“Indonesia belum ketinggalan. Secara global, baru hanya sekitar 1% pemanfaatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati di kawasan hutan yang telah dilakukan. Itu pun dimanfaatkan oleh industri-industri negara maju, misalnya untuk obat-obatan. Tentu kita harus antisipasi, jangan sampai terjadi, teriakan moratorium hutan alam Indonesia dari dunia internasional adalah bagian dari upaya untuk mengamankan keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan Indonesia sebagai bahan baku bisnis negara-negara maju di masa akan datang,”tegas Elfian

Dengan nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan Indonesia sebesar US$ 1 triliun per tahun, maka jika Indonesia berhasil memanfaatkan 1% saja, maka Indonesia bisa meraup US$ 10 miliar per tahun. Nilai tersebut setara dengan 10 kali lipat dari nilai rencana kontribusi Norwegia yang dijanjikan untuk Indonesia sebagai imbalan jika Indonesia berhasil menurunkan tingkat deforestasi.

Elfian optimistis jika Indonesia dapat memanfaatkan sebesar 1% saja dari nilai ekonomi keanekaragaman hayati hutan Indonesia secara lestari dan tidak merusak hutan, maka Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi membuat utang baru secara bilateral dan multilateral serta mengeluarkan SUN (Surat Utang Negara) karena setiap tahunnya Indonesia mendapatkan pemasukan sebesar US$ 10 miliar.

Langkah awal yang bisa dilakukan oleh Indonesia, menurut Elfian, adalah Menteri Kehutanan perlu segera membentuk tim riset dan pengembangan ekonomi pemanfaatan keaneragaman hayati hutan Indonesia dengan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan para pakar perguruan tinggi serta para praktisi kehutanan.

“Indonesia harus ekstra hati-hati terhadap pencurian sumber daya genetik dan spesies Indonesia. Ini masalah serius. Menhut perlu beri perhatian khusus, jangan hanya sibuk dengan perjanjian dengan Norwegia,” Elfian mengingatkan.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut, Darori, mengatakan potensi biodiversity yang dimanfaatkan baru mencapai 20% dari sumber yang ada di kawasan hutan.

“Bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan, melainkan juga binatang masih banyak yang belum termanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Baik untuk mencukupi farmasi maupun lainnya.” (ts)

http://www.bisnis.com/pls/bisnis/bisnis.cetak?inw_id=737644

Wakatobi Ditetapkan Sebagai Cagar Biosfir Dunia
Rabu, 22 Juni 2011 13:35 WIB

KENDARI–MICOM: Kawasan perairan laut Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera ditetapkan sebagai Cagar Biosfir Dunia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UNESCO.

“Rencananya UNESCO akan menyerahkan piagam penetapan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia itu kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi September 2011,” kata Bupati Wakatobi Hugua melalui telepon dari Wakatobi, Rabu (22/6).

Menurut Bupati Hugua, lembaga internasional di bawah naungan PBB itu menetapkan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia karena perairan laut Wakatobi memiliki keragaman jenis terumbu karang yang cukup tinggi, yakni sekitar 90 persen dari seluruh jenis terumbu karang di dunia.

“Total terumbu karang yang ada di dunia sebanyak 850 spesies, sebanyak 750 jenis diantaranya terdapat di alam bawah laut Wakatobi,” katanya.

Selain memiliki keragaman jenis terumbu karang, perairan laut Wakatobi menurut Hugua juga dihuni berbagai jenis biota laut termasuk 942 jenis ikan.

“Jumlah jenis ikan yang menghuni perairan laut Wakatobi itu, merupakan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti dari Wallacea, lembaga peneliti yang berkantor pusat di London, Inggris,” katanya.

Pertimbangan lain yang mendorong UNESCO menetapkan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia, menurut Hugua, adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang konsisten menerapkan praktik-praktik konservasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian terumbu karang. (Ant/OL-9)

Peneliti Temukan Spesies Baru di Perairan Bali
Penulis : Ruta Suryana
Minggu, 15 Mei 2011 23:56 WIB

JAKARTA–MICOM:Penelitian kelautan yang dilakukan Conservation International di Indonesia, bersama-sama mitra lokalnya menghasilkan temuan delapan spesies ikan karang dan satu spesies karang yang diduga baru di perairan Bali.

“Survei memperlihatkan adanya peningkatan persentase tutupan karang sehat dibandingkan 12 tahun lalu di sebagian besar titik penyelaman memberi indikasi bahwa terumbu karang Bali sedang dalam fase pemulihan. Dalam survei ini juga ditemukan spesies yang diduga baru,” kata Executive Director CI Indonesia Ketut Sarjana Putra melalui rilisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (15/5).

Di antara spesies yang diduga baru, tercatat dua jenis ikan kardinal, dua varietas ‘dottybacks’, satu jenis belut laut, satu jenis ‘sand perch’, satu jenis ‘fang blenny’, spesies baru gobi, dan satu spesies karang gelembung Euphyllia yang sebelumnya tak dikenal.

“Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi dan menetapkan taksonomi dan setiap spesies tersebut,” tambahnya.

Dalam survei pengkajian cepat ini, sejalan dengan survei yang dilaksanakan oleh CI bersama mitranya dengan pemerintah Bali pada November 2008 di Nusa Penida, tercatat 953 spesies ikan karang dan 397 spesies karang di perairan pesisir Bali.

Survei yang merupakan bagian dari program 20 tahun kaji cepat (Rapid Assessment Program-RAP) CI ini dilaksanakan atas permintaan pemerintah provinsi Bali dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengkaji kesehatan terumbu karang dan menyusun rekomendasi teknis pengelolaan bagi 25 wilayah yang diusulkan untuk menjadi jejaring kawasan konservasi laut di Bali.

“Data Bali RAP ini akan dijadikan pedoman untuk menentukan wilayah prioritas calon Kawasan Konservasi Perairan dalam merancang jejaring Kawasan Konservasi Perairan Bali,” tambahnya.

Penasehat ilmiah senior program kelautan Conservation International Indonesia Mark Erdmann tidak menduga menemukan keragaman habitat yang tinggi dan terumbu karang yang dalam tahap pemulihan dari pemutihan karang (bleaching) kegiatan penangkapan ikan yang merusak, dan wabah bintang laut berduri di tahun 1990-an.

“Survei kami laksanakan di 33 lokasi sekitar Bali, hampir mengitari pulau ini, dan kami sangat terkesan oleh yang kami lihat,” kata Mark Erdmann.

Meskipun dalam survei ini karang teramati dalam kondisi pemulihan yang baik dengan rasio tujuh banding satu antara karang hidup dan mati, teramati pula oleh tim survei bahwa ikan karang jenis tertentu telah terkuras habis.

Dalam kurun lebih dari 350 jam-orang penyelaman, teramati oleh tim survei hanya tiga ekor hiu karang dan tiga ekor ikan napoleon.

Hal ini berlawanan dengan kondisi sistem karang yang sehat dengan banyak predator besar yang biasanya diamati penyelam dalam sekali selam.

Tim survei juga mengamati tingginya tingkat polusi plastik dan tingginya jumlah penangkap ikan di zona inti di Taman Nasional Bali Barat.

Tim CI merekomendasikan penentuan wilayah prioritas yang memerlukan perlindungan segera, pentingnya tata ruang yang terpadu antara darat dan laut untuk mengurangi konflik antara wisata bahari dan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Serta komitmen pentaatan dan pendanaan publik bagi pengelolaan kawasan konservasi laut, perlunya upaya yang sungguh-sungguh dan ketat dalam mengurangi polusi plastik serta pengelolaan aliran permukaan dari saluran buangan perkotaan dan pertanian. (Ant/OL-12)

Kalteng Memiliki 250 spesies Anggrek Hutan
Penulis : Surya Sriyanti
Rabu, 04 Mei 2011 15:25 WIB

PALANGKARAYA–MICOM: Setelah dilakukan pendataan ternyata Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki 250 spesies anggrek hutan yang berasal dari 14 kabupaten kota yang ada.

Untuk melestarikan ratusan spesies anggrek tersebut DPD Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Kalteng meminta seluruh elemen

masyarakat bersama-sama membudiyakan tanaman aggrek. Karena selain untuk memperindah rumah juga sebagai penghasilan tambahan dengan menjual anggrek hasil budi daya mereka.

Dari 250 jenis tersebut ada beberapa diantaranya mulai langka dan hampir punah seperti anggrek tikus, anggrek hitam, anggrek tebu, dan anggrek mutiara. Yang saat ini sedang kita lakukan budidaya agar tidak punah. Karena dibudidayakan untuk dibawa keluar perlu surat izin dari pihak terkait.

“Tapi kita usahakan anggrek yang terancam punah seperti bisa terlebih dahulu dilestarikan jangan dibawa keluar maupun dijual dulu agar tidak punah,” tegas Ketua DPD PAI Kalteng Moernatining Teras Narang, kepada wartawan seusai acara bulan bakhti gotong

royong masyarakat di Palangkaraya, Rabu (4/5).

Menurut dia, pihaknya sangat antusias dengan banyaknya jenis anggrek di Kalteng dan bisa menjadi usaha sambilan masyarakat Kalteng.

“Kita minta budidayakan dulu agar ketika dijual kita sebagai pemilik tidak masih memiliki anggrek tersebut,” tuturnya.

Dan saat ini ujar Moernatining , DPD PAI sudah mempunyai tempat showroom bagi anggrek-angrek tersebut dilestarikan dan dibudidayakan, yakni di hutan mini milik Pemprov Kalteng yang berada di kantor gubenur kalteng yang nantinya akan menjadi tempat pameran bagi tamu untuk melihat berbagai jenis anggrek khusus dari Kalteng.

Sedangkan Gubenur Kalteng Agustin Teras Narang mendukung apa yang dilakukan pihak DPD PAI Kalteng untuk melestarikan 250 species anggrek, khusus dari Kalteng dengan menyediakan tempat pelestarian bagi anggrek-anggrek tersebut.

“Ke depan, tadi saya sudah sampaikan kepada para bupati agar tanaman anggrek yang diwilayah masing-masing agar digalakan untuk dibudidayakan dengan baik dan khusus untuk ibu bupati dan wali kota untuk ikut membantu menggalakkan pelestarian anggrek ini. Karena saya ingin Kota Palangkaraya menjadi kota anggrek yang khusus anggrek spesies Kalteng,” ujar Teras.

Dan untuk hutan mini tempat showroom anggrek yang telah disediakan diharapkan bisa menjadi tempat pameran bagi tamu pemerintah dan menjadi tempat wisata bagi para pelajar yang nantinya para pelajar bisa melihat berbagai jenis anggrek di sana. (OL-12)

Comments (1) »

Gambaran Kerugian Akibat Korupsi – Triliunan Rupiah

1.
KPK Selamatkan Uang Negara Rp6,2 Triliun (Media indonesia – Selasa, 17 Mei 2011)

YOGYAKARTA–MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp6,2 triliun dari tindak pidana korupsi.

“Uang sebanyak itu cukup jika digunakan untuk membangun 91.000 rumah sederhana bagi warga miskin,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Senin (16/5).

Menurut dia pada kuliah umum bertema hukum dan korupsi, berdasarkan data KPK ada beberapa bidang yang rawan tindak pidana korupsi, di antaranya minyak dan gas, pendidikan, kesehatan, kehutanan, infrastruktur, perbankan, dan keuangan daerah. Selain itu, tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara diperkirakan juga meningkat hingga 2014, karena pada tahun itu Indonesia akan menggelar pemilihan umum.

Ia mengatakan, tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dilakukan dengan cara mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari sebuah kebijakan, tetapi memiliki unsur untuk mendapatkan keuntungan. Ini menjadi model korupsi kontemporer yang terus menggejala di Indonesia, dilakukan baik dari sisi politik maupun birokrasi.

“Tindak pidana korupsi model itu dapat terjadi karena didukung oleh keberadaan pengusaha hitam dan penguasa korup,” katanya. Ia mengharapkan mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam memberantas tuntas tindak pidana korupsi dengan mengubah paradigma pendidikan, yakni memperdalam dan mengimplementasikan ilmu profetik. (Ant/OL-5)

Leave a comment »