Posts tagged Kinerja Pemerintahan SBY

Keluhan – Peringkat Kinerja Lingkungan – PROPER 2013

Malam ini adalah malam penghargaan PROPER Lingkungan 2013.
Menurut saya Proper Prokasih yang dahulu terbukti sebagai program inovatif “teladan”, kini mengarah menjadi program formalitas belaka. KLH yang seharusnya menjadi Punggawa Program tersebut, semakin menurun Kinerjanya. Banyak kekurangan yang sulit diungkapkan pada keluhan ini. Namun beberapa hal terakhir, yang menyorot kinerja KLH dalam pelaksanaan Proper dan Penaatan Hukum Lingkungan, yang sangat “HITAM” menurut saya, antara lain yaitu :

1. Penerapan Dasar Hukum PERMENLH NOMOR 13 TH 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri MIGAS, yang diterapkan pada kegiatan usaha diluar Kegiatan Industri Migas pada penilaian PROPER tahun ini dan sebelumnya. Bagaimana mungkin, Baku mutu kegiatan migas diterapkan pada industri Sawit atau Industri Nonmigas??? Saya malas baca isinya, sebab dari judul PerMenLHnya sudah jelas sepertinya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan “ASAL”. Pernah saya mendengar secara langsung kata-kata, “Yah maklum, hasil kerja semalam” untuk penyusunan suatu Draft PerMenLh. Terakhir saya ikut di pembahasan PerMenLH, Draftnya parah, apakah pantas institusi setingkat kementerian melaksanakan Pembahasana Peraturan yang Lampiran-nya saja belum lengkap. Lah yang mau dibahas apaan? Boro-boro mau bahas tentang tata cara Legal Drafting Perundangan… Emamngnya aturan itu hanya dipake satu atau dua hari ?? sampai sekarang saya minta Kajian Akademis tidak dipenuhi. Jauhkanlah Perundangan dari bayang-bayang PROYEK MENCARI PROKER ATAU DANA.

3. Semakin banyak kuantitas Proper, semakin menurun kualitas terhadap Penghargaannya. Pertanyaannya, kenapa PROPER diwajibkan??? Kalau seharusnya 10.000 perusahaan ikut serta, namun hanya mampu diikutsertakan sebanyak 1000 (10%) perusahaan saja. Parahnya, jangan kata mengharap penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari aparat pemerintah, khusunya penyelenggara Proper sendiri sudah jauh menurun. Kami idustri seolah dianggap “enggan mengikuti aturan”.
Padahal kalau mau bahas aturan, JUMLAH PESERTA PROPER hanya 10%, TENTU “MELANGGAR” PERATURAN PROPER ITU SENDIRI.
BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG DIATUR, MAU DIATUR, SAMA APARAT YANG PURA-PURA TIDAK TAHU KETIKA MELANGGAR PERATURAN.
DAMPAK SOSIOLOGI HUKUMNYA APAAN? PROPER ITU basa-basi formalitas, parahnya lagi lama-kelamaan BISA DIBELI.
Terlebih, apabila penerapan PerMenlh BME MIGAS (diatas) terbukti menyalahi kewenangan!, bagaimana mungking si pembuat aturan bisa teledor, dan menerapkan peraturan sesuka institusinya sendiri. Kealpaan pun tentu tidak dapat ditolerir…apalagi kesengajaan.

Sepengetahuan saya, banyak Industri yang ingin Taat Peraturan, sayangnya upaya pembinaan dalam meningkatkan pemenuhan ketaatan PUU sangat MINIM.
Seolah aparat mengatakan kepada kami, “itu aturan, yang sudah diatur harus dilaksanakan. istilah TIDAK BISA atau Tidak Mungkin untuk melaksanakan peraturan, seolah tidak ada dalam Kamus penaatan KLH. Semua peraturan bagi peserta Proper harus ditaati… Masalah dalam pelaksanaan, URUSAN PERUSAHAAN semata. Bukan URUSAN KLH”.

Terakhir, sekedar share pandangan saya :
“kalau aparat bersih dan baik, apakah perusahaan yang diatur bisa bersih dan baik?”
“Kalau aparat tidak baik, apakah perusahaan dapat berusahan dengan cara yang BAIK”
hehehe, kalau dalam dunia kontraktor tentu saja Kontraktor jujur tidak akan dapat proyek apabila penyelenggara proyek itu tidak jujur.
Harapan yang sangat besar tentu ada di KLH, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan…KLH adalah Garda terakhir perjuangan lingkungan…

Semoga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bukan hanya khayalan belaka…Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tujuannya baik ini…

Draft Permen PROPER bikinan Institusi Negara Indonesia
Draf+Permen+Sawit+versi+2013-+versi+tgl+20+November+2013

Comments (3) »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

JUALAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

SEHARUSNYA Lampiran SAMPAI VII

Mengapa peraturan yang wajib disosialisasikan dengan WAJAR, tidak mampu dipublikasikan dengan baik dan mudah diakses oleh PUBLIK. Yahhh, inilah realita yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia….APakah aparat negara ini PADA TOLOL semua, sehingga tidak mampu mempublikasikan seluruh PUU di websitenya….kalo tahun 90-an, mungkin bisa dimaklumi…LHa kalo sekarang! MALU hoiiii…ATAU apakah aparatur negara indonesia terlalu sibuk dengan SEJUTA pekerjaan yang menumpuk…sehingga tidak punya waktu atau SDM lainnya…hahaha, kalo alesan ini, dapat diterima sih…sebab PNS di negeri ini super sibukkk, dengan urusan mewujudkan HAPUSNYA kemiskinan…whakakak.. Lalu kalo Web saja tidak mampu dipublikasikan, kenapa pemerintah dengan GAGAH perkasa, membuat proyek JARINGAN KABEL OPTIK yang nilainya PULUHAN TRILIUNAN…….Saya KIRA semuanya karena rakyat deh…bukan sekedar cari proyek trus dipake buat beli mobil baru…bagi-bagi ke kawan-kawan partai…yah…untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia deh….hahahaha –

Leave a comment »

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Pemerintah Yang Sangat Hobi Memohon atau Meminta pada Pengusaha

Pemerintah di Negara Indonesia Memiliki kegemaran Meminta-minta atau Memohon….kadang meminta sumbangan, Sumbangan biaya operasional Kepolisian yang Jumlahnya Miliaran misalnya. Ada juga Meminta Sumbangan -Kayak Pengemis- kepada pengusaha Agar diberikan Gerobak Sampah…Ya Ampun Najis Dehhh
Anehnya sekaligus menyedihkan, Para pengemis di Jalanan, malahan dipenjara apabila meminta-minta. Si pemberi sumbangan juga akan dipenjara puLa. Lha kalo Pemerintah Meminta Sumbangan berupa Gerobak Sampah, kok dibiarkan saja….Emang Pada Kayak Sampah Negeri ini….Wajar Saja kalau di negara Indonesia, sampah tidak akan mungkin HiLang…apalagi Sampah-sampah memakai seragam….Sampah Lu Pade!!!!

Contoh kasus Permohonan pemerintah kepada pengusaha…. Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Kemiskinan Saat Pemerintahan SBY

Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dalam The “1st Indonesian Poverty Outlook Seminar”, mengungkapkan bahwa gEMERLAP pertumbuhan ekonomi di nilai tidak memiliki korelasi dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang dirancang pemerintah tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Sebanyak 40 orang di Indonesia bisa menguasai aset Rp710 triliun atau 12,95% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai itu setara hampir 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Itu menunjukkan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. ”Hanya 40 orang yang menguasai. Amerika yang kapitalis saja tidak seperti itu.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Gunawan Sumodiningrat menilai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan belum mampu membuka pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan. Akibatnya, mereka terus terkurung dalam pola pikir kemiskinan dan tidak mampu mandiri.

Wakil Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan definisi pemerintah terkait dengan angka kemiskinan merupakan akal-akalan saja.

Ia menyoroti ketimpangan angka kemiskinan yang disampaikan BPS dan lembaga internasional seperti Bank Dunia. Bank Dunia, menurut Kristiadi, menyebut angka kemiskinan Indonesia saat ini mencapai 44,8%, sedangkan versi BPS hanya 12,49%.
(Media Indonesia “Gemerlap Pertumbuhan Abaikan Rakyat Miskin”, Rabu 28 Desember 2011)

Leave a comment »

Dalang Korupsi di Indonesia???

Dalang Korupsi di Indonesia???

Korupsi di Indonesia bagaikan penyakit Kronis. Menjangkiti hampir di seluruh organ pemerintahan. Bahkan ironisnya, berdasarkan hasil survey ternyata institusi terkorup-perilaku korupsi- di Indonesia diduga KUAT adalah Kementerian AGAMA dan kementerian pendidikan. Lantas siapakah yang pantas diminta pertanggung jawaban dalam upaya pemberantasan korupsi di Negeri ini???.

Menurut keyakinan saya tentu saja PRESIDEN RI.

Gampangnya, kalau atasan bener maka bawahannya sebagian besar tentu akan benar pula. Sebaliknya, apabila atasannya mbalelo, maka bawahan akan mbalelo. Kalao ada yang bilang bahwa seorang Presiden tidak mampu mengawasi ratusan ribu PNS, itu adalah kebohongan BESAR. Lha, saat orde baru, presidennya yang udah Tua saja mampu mengawasi (Menakutti) seluruh warga Negara yang hampir mencapai 2000 Juta. Pengawasannya sampai di dalam rumah malahan.

Leave a comment »