Archive for Pembangunan Berkelanjutan

Kasus Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan. ANatar lain yaitu :
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
Permen LH No. 4 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara – PPPU
Permen LH No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal (cerobong GENSET)
Permen LH No. 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap (cerobong BOILER)
Permen LH No. 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama (Emisi Kendaraan)
Kep Men LH No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)
Kep Men LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
Kep Men LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
Kep Men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
Kep Men LH No. 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru.
Kep Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Sayangnya, selama ini, ketentuan tersebut “seolah” hanya mengikat untuk badan usaha dan/ atau perseorangan semata. Contohnya saja, dalam rangka pengendalian pencemaran yang bersumber dari emisi bergerak, seperti kendaraan bermotor mobil. Sebagian besar aparatur tentu saja tidak pernah memperdulikan polusi yang bersumber dari knalpot kendaraanya.Namun,jika berbicara kewajiban badan usaha atau perseorangan, maka pemerintah dengan tegas memaksakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal aparat atau instansi pemerintah sendiri, mungkin sebagian besar tidak pernah melaksanakan uji emisi gas buang kendaraan dinasnya.
Selain aparat pemerintah yang seharusnya menjadi teladan, maka kegiatan seperti penggunaan bahan bakar gas, uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian emisi cerobong asap, car free day, pemasyarakatan penggunaan transportasi publik, penambahan ruang terbuka hijau, manajemen lalu lintas, penerapan sistem ganjil-genap, dan pemasyarakatan eco-driving, itu LSM – LSM secara personal gak mengerti atau gakmenyadari, bahwa mereka juga gak pernah bisa menjadi teladan. Sibuk bersuara… tanpa mencoba mencari solusi untuk bangsa.
Saya yakin, apabila anggota LSM itu diwawancara, maka sebagian besar dari mereka tidak pernah melaksanakan UJI EMISI….hehehe….YAKIN deh…tapi kalau bersuara agar pabrik ditutup, karena cerobongnya mencemari udara…sering banget!
…………………………………………
 hasilnya :::
KUALITAS UDARA DI JAKARTA SANGAT BURUK
Rabu, 05 April 2017
Kualitas udara di Jakarta masih di bawah ambang batas yang disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jika dilihat dari indikator particulate matter (PM) 2,5. PM 2,5 adalah salah satu polutan paling berbahaya berbentuk partikel halus yang berasal dari emisi transportasi, industri, dan pembangkit tenaga listrik. Greenpeace Indonesia meneliti 19 lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama Februari-Maret 2017. Hasilnya, wilayah perumahan di Cibubur, Jakarta Timur, tingkat PM 2,5 rata-rata selama dua bulan berada di angka 103,2 µg/m3. Tingkat PM 2,5 itu berada jauh di atas batasan standar minimum yang ditetapkan WHO, yaitu 25 µg/m3, dan standar Baku Mutu Ambien Nasional 65 µg/m3. “Masyarakat selama ini tidak sadar betapa buruknya kualitas udara karena data yang tersedia sangat terbatas di beberapa titik,” kata juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, Selasa (4/4). Bondan mengatakan, jika terpapar PM 2,5 secara terus-menerus, orang bisa terkena berbagai macam penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), paru-paru kronis, pecahnya pembuluh darah, kanker paru-paru, dan stroke. Ahli jantung dan penyakit dalam Rumah Sakit Siloam, Djoko Maryono, mengatakan, paparan polusi udara terus-menerus mengakibatkan retaknya pembuluh darah jantung, munculnya plak di pembuluh darah akibat radikal bebas. Infeksi akibat radikal bebas itu bisa membentuk bisul-bisul di pembuluh darah yang bisa pecah kapan pun. Pecahnya pembuluh darah mengakibatkan migrain, stroke, dan kematian mendadak. “Polusi yang parah di kota-kota besar membuat orang yang terkena risiko penyakit semakin muda usianya. Sekarang banyak orang di bawah 50 tahun terkena stroke,” kata Djoko. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI memiliki target menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 30 persen. Salah satu caranya dengan mitigasi di bidang transportasi. Kegiatan mitigasi peningkatan kualitas udara itu dilakukan di antaranya dengan penggunaan bahan bakar gas, uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian emisi cerobong asap, car free day, pemasyarakatan penggunaan transportasi publik, penambahan ruang terbuka hijau, manajemen lalu lintas, penerapan sistem ganjil-genap, dan pemasyarakatan eco-driving. Upaya ini terus dilakukan meski dampaknya belum terlalu signifikan. (DEA)…………..SUMBER, KOMPAS, RABU 5 APRIL 2017, HALAMAN 28
Secara sederhana, polutan terbesar tentu bersumber dari kendaraan bermotor. Lha, seharusnya pemerintah memberi teladan dahulu. Laksanakan uji emisi.
LSM juga jangan sekedar bersuara. Penelitian terhadap dampak lingkungan mutlak adanya untuk menunjang advokasi. Penanaman pohon atau penghijauan memang baik, namun tentu tidak bisa menjadi solusi.
Pengendalian pencemaran tentu akan lebih baik jika menggunakan pendekatan end of pipe. Jadi alangkah baiknya, anggota LSM juga ikut memberikan TELADAN, dengan berhenti menggalakan penghijauan semata, berhenti menggunakan kendaraan pribadi, lalu ikut uji emisi, menggalakkan uji emisi, sehingga sumber polutan bisa ditekan seminimalisir mungkin.
Kalau kendaraan berpolutan makin banyak, lalu pohon makin banyak, yah sami mawonnnnnnn……

Leave a comment »

Sumur Resapan – Kebijakan Konservasi Air

Peningkatan jumlah penduduk serta diiringi peningkatan kebutuhan lainnya, mengakibatkan pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Sementara itu alih fungsi lahan untuk kebutuhan penduduk pada daerah resapan akan menurunkan resapan air hujan. Akibatnya, ketrsediaan sumber daya air semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Keadaan tersebut mendasari upaya pelaksanaan konservasi air, melalui pembangunan sumur resapan, biopori serta ruang terbuka hijau. Seharusnya, upaya tersebut sudah digalakkan secara umum di seluruh kota-kota di indonesia.

Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air. (Per Men LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan). Pengertian tersebut mengandung makna, bahwa salah satu upaya masyarakat untuk memanfaatkan air hujan melalui upaya membangun sumur resapan.

Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/ aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah. (Pedoman Teknis Sumur Resapan TA. 2007 Dit. Pengelolaan Air. Subdit IKA)

Bangunan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran air lainnya, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya. (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembuatan Sumur Resapan).

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta fasilitas umum lainnya.

Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal mungkin ke dalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke laut tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah (groundwater recharge) melalui pemanfaatan air hujan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam dan lubang resapan biopori.

Gambar Sumur Resapan

konservasi air

Sumur Resapan sebagai sarana konservasi air

Manfaat sumur resapan adalah:
Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah / mengurangi terjadinya banjir dan genangan air.
Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah.
Mengurangi erosi dan sedimentasi
Mengurangi/ menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai
Mencegah penurunan tanah (land subsidance)
Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Menurut Pasal 3 PerMenLH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan, maka setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan, dengan cara membuat a. sumur resapan dan/ataulubang resapan biopori. Sayangnya, setelah hampir 7 tahun lamanya, peraturan tersebut belum terlaksana dengan optimal. Masyarakat di perkotaan sebagian besar masih belum memiliki sumur resapan. Ironisnya, kantor-kantor pemerintahan, yang seharusnya menjadi teladan masyarakat, ternyata sebagian besar juga belum memiliki sumur resapan.

Jenis sumur resapan menurut Per Men LH No. 12 Tahun 2009, antara lain adalah :
• Sumur Resapan Dangkal
• Sumur Resapan Dalam

Bentuk dan jenis bangunan sumur resapan dapat berupa bangunan sumur resapan air yang dibuat segi empat atau silinder dengan kedalaman tertentu dan dasar sumur terletak di atas permukaan air tanah.

Berkaitan dengan sumur resapan ini terdapat SNI No: 03- 2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan. Standar ini menetapkan cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan termasuk persyaratan umum dan teknis mengenai batas muka air tanah (mat), nilai permeabilitas tanah, jarak terhadap bangunan, perhitungan dan penentuan sumur resapan air hujan. Air hujan sdslsh sir hujan yang ditampung dan diresapkan pada sumur resapan dari bidang tadah. (Sumber : https://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-pengendalian-banjir/sumur-resapan/ )

Spesifikasi Sumur Resapan
Sumur resapan dapat dibuat oleh tukang pembuat sumur gali berpengalaman dengan memperhatikan persyaratan teknis tersebut dan spesifikasi sebagai berikut :

1. Penutup Sumur
Untuk penutup sumur dapat dipilih beragam bahan diantaranya :
Pelat beton bertulang tebal 10 cm dicampur dengan satu bagian semen, dua bagian pasir, dan tiga bagian kerikil.
Pelat beton tidak bertulang tebal 10 cm dengan campuran perbandingan yang sama, berbentuk cubung dan tidak di beri beban di atasnya atau,
Ferocement (setebal 10 cm).

2. Dinding sumur bagian atas dan bawah
Untuk dinding sumur dapat digunakan bis beton. Dinding sumur bagian atas dapat menggunakan batu bata merah, batako, campuran satu bagian semen, empat bagian pasir, diplester dan di aci semen.

3. Pengisi Sumur
Pengisi sumur dapat berupa batu pecah ukuran 10-20 cm, pecahan bata merah ukuran 5-10 cm, ijuk, serta arang. Pecahan batu tersebut disusun berongga.

4. Saluran air hujan
Dapat digunakan pipa PVC berdiameter 110 mm, pipa beton berdiameter 200 mm, dan pipa beton setengah lingkaran berdiameter 200 mm.
Satu hal yang penting, setelah sumur resapan dibuat, jangan lupakan perawatannya. Cukup dengan memeriksa sumur resapan setiap menjelang musim hujan atau, paling tidak, tiga tahun sekali.

water conservation in Indonesia; indonesia assesment for water conservation

Leave a comment »

MAkalah – PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN


Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan belum terlihat jelas, kendati berbagai konvensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar telah melahirkan berbagai gagasan maupun kesepakatan termasuk yang mempunyai implikasi hukum secara internasional. Namun demikian, pada garis besarnya proses menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik yang meliputi
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Makalah – PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN (TERMASUK PERLINDUNGAN) SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASIS PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI


OLEH PROF. DR. DAUD SILALAHI

Makalah Disampaikan Pada: SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII TEMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Diselenggarakan oleh BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Denpasar, 14-18 Juli 2003

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERBASIS PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI 1

M.Daud Silalahi 2

1. Pendahuluan

Apabila pengembangan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi dianggap sebagai bagian dari konsep pembangunan tahun 70-an, maka teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan bagian dari pembahasan hukum pembangunan berkelanjutan3. Pembahasan konsep pembangunan berdasarkan “social change mode”, juga dianggap sebagai koreksi terhadap kelemahan model pembangunan yang didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi (economic growth model) yang dianut dalam konsep pembangunan Eropa setelah Perang Dunia Kedua4. Oleh karena itu, pembahasan hukum berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pembangunan sosial dan ekonomi harus dibahas sebagai bagian dari konsep-konsep pembangunan, khusus di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari konsep pembangunan internasional di bawah PBB, para penulis menganggap The Charter of Economic Right and Duties of State sebagai langkah awal kearah kodifikasi dan perkembangan baru (the codification and progressive development of law) dari prinsip-prinsip hukum internasional bertalian dengan persoalan Tata Ekonomi Internasional Baru (The New International Economic Order, 1974 5).

Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Makalah Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Dr Abdurrahman

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

OLEH
DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH

Makalah Disampaikan Pada
SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII
TEMA
PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Diselenggarakan Oleh
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Denpasar, 14-18 Juli 2003
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM INDONSIA *

OLEH
DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH **

PENDAHULUAN
Perbincangan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau “suistainable development” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksana.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soerjani, 1977: 66), menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (eco-development) (Rangkuti,2000:27)

* Makalah Bahasan Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14 – 18 Juli 2003.
** Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum UNLAM, Pascasarjana UNLAM, Pascasarjana Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari, Fakultas Hukum UNLAM, Fakultas Syariah IAIN Antasari dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin, Sekarang sebagai Hakim Agung pada Makamah Agung RI.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Makalah Pembangunan Berkelanjutan – Judul Agenda Bangsa Oleh Prof. Emil Salim

AGENDA BANGSA
Oleh:
Prof. DR. EMIL SALIM

“Semangat zaman” mempengaruhi pola pembangunan. Setiap generasi, yang berubah setiap 20 tahun, membangun bangsa menurut ciri khas semangat zaman.

Tahap 1945-1965 Indonesia menempuh pembangunan ekonomi nasional di atas puing keruntuhan ekonomi kolonial. Dunia dipengaruhi masa itu oleh kebangkitan ekonomi nasional negara-negara Eropa yang babak-belur akibat Perang Dunia kedua. Sehingga di atas puing keruntuhan ekonomi masing-masing negara ini tumbuh kebutuhan membangun ekonomi nasional. Proses kebangkitan ini ditopang oleh bantuan Amerika Serikat dalam wujud “Rencana Marshall” melalui kebijakan ekonomi-makro mahzab Keynes.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Makalah Pembangunan Berkelanjutan – Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri

GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA *

Koesnadi Hardjasoemantri **

A. PENDAHULUAN

1 Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memperjuangkan adanya good governance and clean government. Tuntutan yang diajukan ini merupakan reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi (UUD 45) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga teringgi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.
2 Lima Tahun setelah dimulainya reformasi, keinginan untuk memperoleh good governace and clean government masih jauh daripada dipenuhi. Berbagai kendala menampakkan diri dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan, yang simpang siur dan menimbulkan ketidakpastian yang bermuara pada keresahan dan letupan-letupan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
3 Dalam pada itu, secara konseptual telah berkembang prinsip pembangunan berkelanjutan yang mewarnai perkembangan dunia sejak KTT di Rio de Janeiro pada tahun 1992. prinsip tersebut telah dicantumkan baik dalam berbagai konvensi pada tingkat global, maupun dalam berbagai kesepakatan regional, kebijakan nasional, dan kebijakan lokal.
4 Hubungan antara good governance dan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari sudut kelembagaan dan dari sudut sikap sumberdaya manusianya.

* Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003 ** Guru Besar (Emeritus) Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM

Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »