Archive for Desember, 2013

Keluhan – Peringkat Kinerja Lingkungan – PROPER 2013

Malam ini adalah malam penghargaan PROPER Lingkungan 2013.
Menurut saya Proper Prokasih yang dahulu terbukti sebagai program inovatif “teladan”, kini mengarah menjadi program formalitas belaka. KLH yang seharusnya menjadi Punggawa Program tersebut, semakin menurun Kinerjanya. Banyak kekurangan yang sulit diungkapkan pada keluhan ini. Namun beberapa hal terakhir, yang menyorot kinerja KLH dalam pelaksanaan Proper dan Penaatan Hukum Lingkungan, yang sangat “HITAM” menurut saya, antara lain yaitu :

1. Penerapan Dasar Hukum PERMENLH NOMOR 13 TH 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri MIGAS, yang diterapkan pada kegiatan usaha diluar Kegiatan Industri Migas pada penilaian PROPER tahun ini dan sebelumnya. Bagaimana mungkin, Baku mutu kegiatan migas diterapkan pada industri Sawit atau Industri Nonmigas??? Saya malas baca isinya, sebab dari judul PerMenLHnya sudah jelas sepertinya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan “ASAL”. Pernah saya mendengar secara langsung kata-kata, “Yah maklum, hasil kerja semalam” untuk penyusunan suatu Draft PerMenLh. Terakhir saya ikut di pembahasan PerMenLH, Draftnya parah, apakah pantas institusi setingkat kementerian melaksanakan Pembahasana Peraturan yang Lampiran-nya saja belum lengkap. Lah yang mau dibahas apaan? Boro-boro mau bahas tentang tata cara Legal Drafting Perundangan… Emamngnya aturan itu hanya dipake satu atau dua hari ?? sampai sekarang saya minta Kajian Akademis tidak dipenuhi. Jauhkanlah Perundangan dari bayang-bayang PROYEK MENCARI PROKER ATAU DANA.

3. Semakin banyak kuantitas Proper, semakin menurun kualitas terhadap Penghargaannya. Pertanyaannya, kenapa PROPER diwajibkan??? Kalau seharusnya 10.000 perusahaan ikut serta, namun hanya mampu diikutsertakan sebanyak 1000 (10%) perusahaan saja. Parahnya, jangan kata mengharap penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari aparat pemerintah, khusunya penyelenggara Proper sendiri sudah jauh menurun. Kami idustri seolah dianggap “enggan mengikuti aturan”.
Padahal kalau mau bahas aturan, JUMLAH PESERTA PROPER hanya 10%, TENTU “MELANGGAR” PERATURAN PROPER ITU SENDIRI.
BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG DIATUR, MAU DIATUR, SAMA APARAT YANG PURA-PURA TIDAK TAHU KETIKA MELANGGAR PERATURAN.
DAMPAK SOSIOLOGI HUKUMNYA APAAN? PROPER ITU basa-basi formalitas, parahnya lagi lama-kelamaan BISA DIBELI.
Terlebih, apabila penerapan PerMenlh BME MIGAS (diatas) terbukti menyalahi kewenangan!, bagaimana mungking si pembuat aturan bisa teledor, dan menerapkan peraturan sesuka institusinya sendiri. Kealpaan pun tentu tidak dapat ditolerir…apalagi kesengajaan.

Sepengetahuan saya, banyak Industri yang ingin Taat Peraturan, sayangnya upaya pembinaan dalam meningkatkan pemenuhan ketaatan PUU sangat MINIM.
Seolah aparat mengatakan kepada kami, “itu aturan, yang sudah diatur harus dilaksanakan. istilah TIDAK BISA atau Tidak Mungkin untuk melaksanakan peraturan, seolah tidak ada dalam Kamus penaatan KLH. Semua peraturan bagi peserta Proper harus ditaati… Masalah dalam pelaksanaan, URUSAN PERUSAHAAN semata. Bukan URUSAN KLH”.

Terakhir, sekedar share pandangan saya :
“kalau aparat bersih dan baik, apakah perusahaan yang diatur bisa bersih dan baik?”
“Kalau aparat tidak baik, apakah perusahaan dapat berusahan dengan cara yang BAIK”
hehehe, kalau dalam dunia kontraktor tentu saja Kontraktor jujur tidak akan dapat proyek apabila penyelenggara proyek itu tidak jujur.
Harapan yang sangat besar tentu ada di KLH, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan…KLH adalah Garda terakhir perjuangan lingkungan…

Semoga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bukan hanya khayalan belaka…Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tujuannya baik ini…

Draft Permen PROPER bikinan Institusi Negara Indonesia
Draf+Permen+Sawit+versi+2013-+versi+tgl+20+November+2013

Comments (3) »

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan – Download Free

Kumpulan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini bisa didownload secara GRATIS…
Maklumlah, habis negara belum mampu menyediakan soft copynya…
ORANG PEMERINTAH dilarang DOWNLOAD…kalo masih download DOSA.
Meskipun ini dari KLH, tapi ini seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mempublikasikannya.
ini tanggung jawab SIAPA???

MAAF masih berantakan, belum tersusun dengan rapih…
kan saya gak dikasih uang rokok dari APBN atau APBD bos…

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. TERIMA KASIH buat KLH (AGROINDUSTRI).
Semoga mereka bisa melengkapi aturan yang ada…

Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Kep-MENLH No.51-2004 tentang Baku Mutu Air Laut

Kep-MENLH No.197-2004 tentang SPM Bidang Lingkungan Kabupaten-Kota

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.2

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL – Lamp.1

Kep-MENLH No.178-2004 tentang Kurikulum Pelatihan AMDAL

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran IA

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk – Lampiran

Kep-MENLH No.133-2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk

Kep-MENLH No.122-2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup – Lampiran

Kep-MENLH No.95-2004 tentang Klasifikasi DIKLAT Lingkungan Hidup

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.3 Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.2 Baku Mutu Air Laut Untuk Wisata Bahari

Kep-MENLH No.51-2004 – Lamp.1 Baku Mutu Air Laut Untuk Pelabuhan

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran II

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah – Lampiran I

Kep-MENLH No.48-2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan di Daerah

Kep-MENLH No.19-2004 tentang Pedoman Pengaduan Kasus Lingkungan

Kep-MENLH 179-2004 tentang Ralat Kep-MENLH No.51-2004

KEPMEN LH_122-2004

KEPMEN 201 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN MANGROVE

KEPMEN 200 2004-KRITERIA BAKU KERUSAKAN padang Lamun

Kepmen 51 d 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Biota Laut

Kepmen 51 c 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Wisata Bahari

Kepmen 51 b 2004-BAKU MUTU AIR LAUT-Pelabuhan

Kepmen 51 a 2004-BAKU MUTU AIR LAUT

Kep-MENLH No.142-2003 tentang Revisi 111-2003

Kep-MENLH No.137-2003 tentang Kelayakan Segara Anakan

Kep-MENLH No.115-2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Kep-MENLH No.113-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Tambang Batubara

Kep-MENLH No.112-2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah – Lampiran Tata Cara Izin

Kep-MENLH No.111-2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Kep-MENLH No.110-2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber

Kep-MENLH No.78-2003 tentang Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.77-2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kep-MENLH No.61-2003 tentang INPASSING PEDAL

Kep-MENLH No.37-2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Uji

Kep-MENLH No.29-2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Indust

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minya

Kep-MENLH No.28-2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Miny2

KEPMEN_NO_141_TH_2003

Kepmen No.128 th 2003 Limbah Minyak Bumi

09-PROKASIH&LANGIT_BIRU

Kep-MENLH No.86-2002 tentang Pedoman UKL-UPL

Kepmenlh no.58 tahun 2002 ttg Tata Kerja PPLHD

Kepmenlh no.56 tahun 2002 ttg Pedoman umum PPLh

Kepmen_LH_No_127_Tahun_2002 ttg Proper

Kep-MENLH No.30-2001 tentang Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan

Kep-MENLH No.17-2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Wajib AMDAL

Kepmenlh No.7 Thn 2001 ttg PPLH dan PPLHD

kepmen terumbu karang

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001-a

Kepmen LH No. 17 Th 2001

Kepmen LH No. 07 Th 2001

Kepmen LH No. 04 Th 2001

kepka terumbu karang

Kepmen LH No. 42 Th 2000

Kepmen LH No. 41 Th 2000

Kepmen LH No. 40 Th 2000

Kepmen LH No. 05 Th 2000

Kepmen LH No. 04 Th 2000

Kepmen LH No. 02 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 09 Th 2000

Kepka BAPEDAL No. 08 Th 2000 ttyg keterlibatan mas

KEPMEN LH_3-1998

Kep 02 Thn 98

KEPMENLH_ 45-1997

Kepka BAPEDAL No. 105 Th 1997

Kepmen LH No. 58 Th 1995

Kepmen LH No. 57 Th 1995

N00-1996-00255

ini sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sayangnya mereka “seolah” tidak mampu mempublikasikannya secara “layak” sesuai perkembangan zaman!
Kalo gak dipublikasikan dengan baik, tentu saja hanya menguntungkan beberapa situs BERBAYAR yang menyediakan peraturan perundangan….
APAKAH mau cari softcopy peraturan HARUS BAYAR DULU pake DUIT ???
Mikir dong, buat aturan trus SALAHIN sana-sini tapi Perundangannya gak dipublikasikan…
Negara Hukum MACAM apa ini ??

Leave a comment »