Archive for Juli, 2011

Download – Penelitian Efektivitas Pengelolaan Sampah Langsung Dari Sumbernya oleh LIPI_Studi Kasus Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas di Yogyakarta dan Jakarta

Penelitian LIPI
Download sini
Penelitian Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh LIPI_Studi Kasus Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas di Yogyakarta dan Jakarta

Iklan

Leave a comment »

Makalah Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Dr Abdurrahman

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

OLEH
DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH

Makalah Disampaikan Pada
SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII
TEMA
PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Diselenggarakan Oleh
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Denpasar, 14-18 Juli 2003
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM INDONSIA *

OLEH
DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH **

PENDAHULUAN
Perbincangan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau “suistainable development” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksana.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soerjani, 1977: 66), menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (eco-development) (Rangkuti,2000:27)

* Makalah Bahasan Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14 – 18 Juli 2003.
** Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum UNLAM, Pascasarjana UNLAM, Pascasarjana Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari, Fakultas Hukum UNLAM, Fakultas Syariah IAIN Antasari dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin, Sekarang sebagai Hakim Agung pada Makamah Agung RI.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Belajar – Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya Beracun (B3) – Bagian I

Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya Beracun – B3

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan defenisi Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Makalah Pembangunan Berkelanjutan – Judul Agenda Bangsa Oleh Prof. Emil Salim

AGENDA BANGSA
Oleh:
Prof. DR. EMIL SALIM

“Semangat zaman” mempengaruhi pola pembangunan. Setiap generasi, yang berubah setiap 20 tahun, membangun bangsa menurut ciri khas semangat zaman.

Tahap 1945-1965 Indonesia menempuh pembangunan ekonomi nasional di atas puing keruntuhan ekonomi kolonial. Dunia dipengaruhi masa itu oleh kebangkitan ekonomi nasional negara-negara Eropa yang babak-belur akibat Perang Dunia kedua. Sehingga di atas puing keruntuhan ekonomi masing-masing negara ini tumbuh kebutuhan membangun ekonomi nasional. Proses kebangkitan ini ditopang oleh bantuan Amerika Serikat dalam wujud “Rencana Marshall” melalui kebijakan ekonomi-makro mahzab Keynes.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Makalah Pembangunan Berkelanjutan – Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri

GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA *

Koesnadi Hardjasoemantri **

A. PENDAHULUAN

1 Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memperjuangkan adanya good governance and clean government. Tuntutan yang diajukan ini merupakan reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi (UUD 45) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga teringgi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.
2 Lima Tahun setelah dimulainya reformasi, keinginan untuk memperoleh good governace and clean government masih jauh daripada dipenuhi. Berbagai kendala menampakkan diri dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan, yang simpang siur dan menimbulkan ketidakpastian yang bermuara pada keresahan dan letupan-letupan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
3 Dalam pada itu, secara konseptual telah berkembang prinsip pembangunan berkelanjutan yang mewarnai perkembangan dunia sejak KTT di Rio de Janeiro pada tahun 1992. prinsip tersebut telah dicantumkan baik dalam berbagai konvensi pada tingkat global, maupun dalam berbagai kesepakatan regional, kebijakan nasional, dan kebijakan lokal.
4 Hubungan antara good governance dan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari sudut kelembagaan dan dari sudut sikap sumberdaya manusianya.

* Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003 ** Guru Besar (Emeritus) Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM

Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL

Menurut Pasal 26 UUPPLH tentang perlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.

Lebih lanjut kemudian dalam Bab VI PP Amdal tentang KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kadaluwarsa dan Batalnya Andal, RKL dan RPL

Kadaluwarsa Andal, RKL dan RPL. (Diatur dalam Pasal 24 PP Amdal).
Pasal 24 Ayat 1 “Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut”.

Dampaknya : maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas Andal, RKL dan RPL kepada instansi yang bertanggung jawab. Keputusannya Andal, RKL dan RPL yang pernah disetujui, dapat dipergunakan kembali atau tidak dapat dipergunakan kembali (Buat Andal, RKL dan RPL yang baru).

Batalnya Andal, RKL dan RPL. (Diatur dalam Pasal 25, 26 dan 27 PP Amdal).
Amdal batal apabila :
1. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya
2. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong
3. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan

Dampaknya adalah pemrakarsa kegiatan harus membuat Amdal, RKL dan RPL yang baru.

Leave a comment »