Baca koran hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012
Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, bodoh serta masyarakat adat di Indonesia selalu diabaikan oleh aparat pemerintah. Penguasaan dan Pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah Indonesia. cenderung berpihak kepada pengusaha.
Baca entri selengkapnya »
Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dalam The “1st Indonesian Poverty Outlook Seminar”, mengungkapkan bahwa gEMERLAP pertumbuhan ekonomi di nilai tidak memiliki korelasi dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang dirancang pemerintah tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan.
Sebanyak 40 orang di Indonesia bisa menguasai aset Rp710 triliun atau 12,95% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai itu setara hampir 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
Itu menunjukkan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. ”Hanya 40 orang yang menguasai. Amerika yang kapitalis saja tidak seperti itu.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Gunawan Sumodiningrat menilai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan belum mampu membuka pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan. Akibatnya, mereka terus terkurung dalam pola pikir kemiskinan dan tidak mampu mandiri.
Wakil Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan definisi pemerintah terkait dengan angka kemiskinan merupakan akal-akalan saja.
Ia menyoroti ketimpangan angka kemiskinan yang disampaikan BPS dan lembaga internasional seperti Bank Dunia. Bank Dunia, menurut Kristiadi, menyebut angka kemiskinan Indonesia saat ini mencapai 44,8%, sedangkan versi BPS hanya 12,49%.
(Media Indonesia “Gemerlap Pertumbuhan Abaikan Rakyat Miskin”, Rabu 28 Desember 2011)
PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERUBAHAN POLA PRODUKSI YANG RAMAH LINGKUNGAN*
* Makalah untuk pembahasan topik “Pembangunan Berkelanjutan, Pengentasan Kemiskinan dan Sikap Masyarakat terhadap Produk Ramah Lingkungan” disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII dengan tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan” diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Kehakiman dan HAM RI. Tanggal 14-18 Juli 2003 di Kuta, Bali.
Oleh:
Ismid Hadad**
** Direktur Eksekutif, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Jakarta.
Tantangan Global & Komitmen Nasional
Penghapusan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini, dan karenanya menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Maka itu para pemimpin negara sedunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York tahun 2000 menetapkan upaya mengurangi separuh dari kemiskinan di dunia sebagai “Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals)” bagi negara-negara anggota PBB yang harus dicapai pada tahun 2015 melalui 8 jalur sasaran :
Baca entri selengkapnya »
 | Ara pada Hukum Perairan Kepulauan… |
 | minyak bulus pada Berbagai Gambaran Upaya Pengel… |
Soll_Cup Collection's Blog 