Archive for Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Leave a comment »

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

MAkalah – PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN


Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan belum terlihat jelas, kendati berbagai konvensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar telah melahirkan berbagai gagasan maupun kesepakatan termasuk yang mempunyai implikasi hukum secara internasional. Namun demikian, pada garis besarnya proses menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik yang meliputi
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Download – Penelitian Efektivitas Pengelolaan Sampah Langsung Dari Sumbernya oleh LIPI_Studi Kasus Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas di Yogyakarta dan Jakarta

Leave a comment »

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Mengabaikan Masyarakat – Kliping Berita

Berbagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, baik berupa pertambangan, perkebunan, pertanian, serta usaha di bidang pengelolaan sumber daya air begitu banyak yang mengabaikan partisipasi dan peran serta masyarakat.

SDA indonesia yang kaya, cenderung dijual kepada segelintir pemilik modal. Sementara Jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan SDA tersebut, diasingkan.

Akibatnya, kemiskinan, penindasan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, lazim sekali terjadi di Indonesia….

Yah…sama-sama tahu lah…intinya semuanya adalah akibat Korupsi kolusi dan Nepotisme…KKN. Baik dari penguasa yang paling atas, PRESIDEN sampai penguasa yang paling bawah, Kepala RT, semuanya diduga keras korupsi…yah…inilah keadaan negara Indonesia kita tercinta.

Tidak bisa tidak, Presiden harusnya bertindak. Sayangnya, itu hanya sebuah harapan. hanya Presiden yang mampu mengatasi semuanya.

Pertambangan Internasional Ancam Kelestarian Lingkungan Suku Cek Bocek Sumbawa

Senin, 11 Juli 2011 13:22 WIB | 1249 Views

Senggigi, NTB, 11/7 (ANTARA) – Kepala Adat Suku Cek Bocek Selesek Reen Sury, Dato Sukanda, menegaskan, rencana pemberian ijin operasi pertambangan skala besar dari perusahaan internasional di wilayah adat suku itu di Pulau Sumbawa sangat mengancam kelestarian lingkungan, ekosistem, dan nilai-nilai sosial adat mereka.
Wilayah Adat Cek Bocek, katanya, di Senggigi, NTB, Senin, secara keseluruhan dikelola oleh komunitas, baik untuk penyangga keseimbangan lingkungan dan ekosistem, juga untuk sumber kehidupan sehari-hari dari hasil berburu, mencari madu dan membuat gula aren (jalit).
Komunitas adat Cek bocek Suku Berco di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, NTB, merupakan penduduk Sumbawa bagian selatan yang paling tua. Kawasan vegetasi hutan ini tidak mengalami gangguan meskipun sudah ratusan tahun berdampingan dengan pemukiman komunitas.
Sukanda memimpin masyarakat komunitas adatnya menyampaikan aspirasi di Senggigi, di sela Konferensi Internasional Tenural, Pengaturan, dan Pengusahaan Hutan. Wakil Presiden Boediono dijadualkan membuka konferensi yang dihadiri 250 para ahli, agen pemerintahan, LSM, dan anggota komunitas serta para pengusaha di bidang kehutanan.
“Karena komunitas sudah membagi-bagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya khususnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekosistem,” katanya.
Komunitas adat Cek Bocek telah melakukan pemetaan wilayah-nya secara partisipatif. Inisiatif ini dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan tata ruang dan sebagai alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, lingkungan hidup dan ekosistem wilayah.
Pemerintah, katanya, harus mengakui tanah ulayat/wilayah adat kami seluas 28.975.74 Hektare yang merupakan titipan leluhur, dan harus dilestarikan, di kelola untuk masa kini dan yang akan datang.
Mereka juga menuntut negara mengakui keberadaan kami sesuai pasal 18b ayat 2 dan 28i ayat 1 UUD 1945. Pemerintah Indonesia untuk segera menghapuskan/revisi UU sektoral yang mengancam eksistensi wilayah adat kami, seperti UU Nomor 41/1999 Tentang Kehutanan.
“Pemerintah Indonesia segera membuat Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat,” katanya.
96 persen dari sekitar 25.000 Hektare wilayah adat suku itu masih merupakan vegetasi hutan. Dengan demikian upaya pengembangan wilayah dapat mencapai tujuan untuk memberi kesejahteraan komunitas masyarakat adat tanpa harus mengorbankan kualitas lingkungan hidup.
Namun kini muncul ancaman besar yang tengah mengintai, yakni pertambangan skala besar. Pertambangan sekala besar di wilayah adat Cek Bocek akan mengancam keseimbangan lingkungan, ekosistem dan sosial-budaya.
“Hal ini terkait penandatangan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan PT NNT pada 11 Mei 2011. Kesepakatan ini berisi tentang tindak lanjut kegiatan eksplorasi di Blok Elang Dodo,” katanya.
Lokasi tersebut merupakan wilayah adat Cek Bocek Selesek Reen Sury atau Suku Berco.
“Karena itu kami menolak keras rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat kami sebelum ada persetujuan dan kesepahaman yang jelas tentang bentuk pengelolaannya,” kata Sukanda.
Jika rencana ini tetap diteruskan, kami yakin akan terjadi pelanggaran berat HAM. Selain itu pihak pemerintah daerah harus menghormati dan menghargai warisan leluhur hak-hak masyarakat adat.
Dan rencana tersebut harus menghormati dan mengacu serta tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Khusus Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri.
Perlu juga kami sampaikan disini, bahwa seluruh rangkaian pemetaan wilayah dan penyusunan perencanaan tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat adat.
(ANT)

Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © 2011
http://www.antaranews.com/berita/266855/pertambangan-internasional-ancam-kelestarian-lingkungan-suku-cek-bocek-sumbawa

Leave a comment »