Archive for Kasus Hukum Lingkungan

Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung – Kajian Dugaan Pencemaran PT Summit Biomas

Kajian Hukum Lingkungan.

Kasus Posisi – keterangan-keterangan
Pengaduan warga Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi tentang adanya dugaan pencemaran air dan udara oleh PT. Summit Biomass Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit.

Dugaan awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, yang mengakibatkan :
a) Terganggu kesehatan,
b) Kesulitan mendapatkan air bersih
c) Air sumur menjadi berbau dan warna air pun berubah.
d) Warga mengalami sesak napas
e) Warga terinfeksi penyakit kulit
f) Adanya kebisingan
g) Terganggunya kenyamanan

Dugaan pemalsuan tanda tangan warga.

Perusahaan telah memiliki : Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkunan Hidup (BPPLH) Nomor 660.1/742/III.20/2013 tertanggal 27 Maret 2013.

Perusahaan saat ini telah memberikan bantuan air bersih ketika terjadi permasalahan ini.

Pihak perusahaan Azwar mengklaim tidak ada kebisingan.

Pihak perusahaan sedang meminta rekomendasi dari dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sakit.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak perusahaan.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak BPLH Kota Bandar Lampung.

Komisi I juga akan mengecek sumur warga yang diduga dicemari limbah cangkang sawit milik perusahaan. “Besok kami berencana meninjau lokasi. Kami akan memeriksa izin lingkungannya, apakah terjadi pemalsuan atau tidak. Apakah tanda tangan warga dipalsukan atau tidak. Makanya kami kroscek,” ujar Anggota Komisi I, Dendi, Dendi mengatakan, jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran, pihaknya akan membahasnya bersama lintas komisi dan meminta Pemkot menyetop usaha PT Sumit Biomas. “Jika terbukti melakukan pencemaran, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Pemkot untuk menutup perusahaan,” terangnya.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung – Kliping Berita Dugaan Pencemaran PT Summit Biomas

Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung
Contoh Dugaan Kasus Pencemaran Air dan/ atau Udara.
KLIPING BERITA

Berita dari : http://www.harianterbit.com Diunduh tanggal 5 September 2015
(http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/05/25/29807/88/40/Perusahaan-Cemarkan-Lingkungan-Warga-Bandar-Lampung-Ngadu-ke-Walhi)
Di Publish Pada Tanggal : Senin, 25 Mei 2015 21:16 WIB
Judul : “Perusahaan Cemarkan Lingkungan, Warga Bandar Lampung Ngadu ke Walhi
Bandarlampung, HanTer – Puluhan warga Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi di Kota Bandarlampung mengadu ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, karena lingkungan sekitar mereka tercemar diduga akibat limbah cangkang sawit milik PT Summit Biomass Indonesia.

Puluhan warga yang tinggal di sekitar Jalan Tirtayasa Kampung Gali ini, datang ke kantor Sekretariat Walhi Lampung di Bandarlampung, Senin (25/5), karena ketidakpercayaan mereka mengadukan masalah pencemaran tersebut kepada satuan kerja atau dinas terkait di daerah ini maupun kepada anggota DPRD setempat.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit tersebut, diduga telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Akibatnya, sebanyak 410 kepala keluarga (KK) mulai terganggu kesehatannya, bahkan sulit mendapatkan air bersih.

“Wilayah kami dulunya bersih dan udaranya masih segar, bahkan tidak sulit mendapatkan air bersih. Tapi sejak perusahaan ini datang sekitar bulan lima tahun 2013 lalu, suasananya berubah dan dampaknya mulai dirasakan warga dalam beberapa waktu terakhir,” kata Ruhiyat (36), warga Kelurahan Campang Raya.

Dia mengatakan, kondisi saat ini berubah 180 derajat, sehingga warga khawatir akan terjadi sesuatu, mengingat mesin perusahaan itu terus bergerak tanpa henti selama 24 jam. Hal itu sangat mengganggu kenyamanan warga yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut.

“Warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, air sumur menjadi berbau, dan warna air pun berubah. Bahkan, sudah banyak warga yang mengalami sesak napas dan terinfeksi penyakit kulit,” kata dia.

Ia menegaskan, warga mendesak pemerintah kota (pemkot) Bandarlampung khususnya dinas terkait yang membawahi bidang ini agar kembali melakukan evaluasi, khususnya terkait izin perusahaan tersebut. Bila perlu menutupnya, karena warga sudah sangat tidak nyaman.

Dalam Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Izin Penyimpanan Limbah B3

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 59 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Orang perseorangan atau perusahaan atau lembaga pemerintah yang menggunakan lampu neon dan menghasilkan lampu neon bekas, menggunakan printer dengan kemasan bekas tinta, memiliki kendaraan bermotor, berupa sepeda motor atau mobil, alat berat, atau kendaraan DINAS serta kendaraan lain yang umumnya menggunakan olie dan kemudian menghasilkan Aki dan olie bekas, dapat dikategorikan sebagai PENGHASIL LIMBAH B3.

Lebih lanjut kemudian, menurut Pasal 1 Butir (23) UUPPLH, “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan”.

Kemudian menurut Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH, maka Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut menurut Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH tersebut adalah Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Pasal 12 Ayat (1) PP Limbah B3, berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Pasal 1 butir (20) PP Limbah B3, “Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 (Pasal 1 Butir (14) PP Limbah B3.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah yang menghasilkan limbah B3, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas), wajib melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil tersebut wajib mendapatkan izin dari menteri dan/ atau gubernur dan/ atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) PP Limbah B3, yang berbunyi : “Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, baik itu :
• Istana negara,
• Gedung DPR atau gedung DPRD,
• Kantor kementerian atau kantor dinas pemerintahan,
• Kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau
• Kantor – kantor lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
• Kantor kepolisian sektor atau resort atau kepolisian daerah,
• Perusahaan-perusahaan, atau
• Universitas dan sekolah-sekolah
Apabila menghasilkan limbah B3, maka :
WAJIB MEMILIKI IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKANNYA DENGAN WUJUD SEPERTI MEMILIKI BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3.

ISSUE :
APAKAH SELAMA INI KITA PERNAH MELIHAT DI KANTOR KITA, DI SEKOLAH ATAU UNIVERSITAS KITA TERDAPAT BANGUNAN TPS LIMBAH B3? HAHAHA, HIDUP PENEGAK HUKUM… HUKUM YAH DITEGAKKAN SUKA-SUKA SI PENEGAK HUKUM…

ingat :
Pasal 102 UUPPLH (Khusus Pengusaha atau Industri Aja Kayaknya yah?) yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3 lampu TL kantor pemerintahan

Penghasil limbah dan kantor yang seharusnya memiliki bangunan TPS dan Izin TPS Limbah B3

mobil-dinas

statik.tempo.co

Leave a comment »

Keluhan – Peringkat Kinerja Lingkungan – PROPER 2013

Malam ini adalah malam penghargaan PROPER Lingkungan 2013.
Menurut saya Proper Prokasih yang dahulu terbukti sebagai program inovatif “teladan”, kini mengarah menjadi program formalitas belaka. KLH yang seharusnya menjadi Punggawa Program tersebut, semakin menurun Kinerjanya. Banyak kekurangan yang sulit diungkapkan pada keluhan ini. Namun beberapa hal terakhir, yang menyorot kinerja KLH dalam pelaksanaan Proper dan Penaatan Hukum Lingkungan, yang sangat “HITAM” menurut saya, antara lain yaitu :

1. Penerapan Dasar Hukum PERMENLH NOMOR 13 TH 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri MIGAS, yang diterapkan pada kegiatan usaha diluar Kegiatan Industri Migas pada penilaian PROPER tahun ini dan sebelumnya. Bagaimana mungkin, Baku mutu kegiatan migas diterapkan pada industri Sawit atau Industri Nonmigas??? Saya malas baca isinya, sebab dari judul PerMenLHnya sudah jelas sepertinya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan “ASAL”. Pernah saya mendengar secara langsung kata-kata, “Yah maklum, hasil kerja semalam” untuk penyusunan suatu Draft PerMenLh. Terakhir saya ikut di pembahasan PerMenLH, Draftnya parah, apakah pantas institusi setingkat kementerian melaksanakan Pembahasana Peraturan yang Lampiran-nya saja belum lengkap. Lah yang mau dibahas apaan? Boro-boro mau bahas tentang tata cara Legal Drafting Perundangan… Emamngnya aturan itu hanya dipake satu atau dua hari ?? sampai sekarang saya minta Kajian Akademis tidak dipenuhi. Jauhkanlah Perundangan dari bayang-bayang PROYEK MENCARI PROKER ATAU DANA.

3. Semakin banyak kuantitas Proper, semakin menurun kualitas terhadap Penghargaannya. Pertanyaannya, kenapa PROPER diwajibkan??? Kalau seharusnya 10.000 perusahaan ikut serta, namun hanya mampu diikutsertakan sebanyak 1000 (10%) perusahaan saja. Parahnya, jangan kata mengharap penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari aparat pemerintah, khusunya penyelenggara Proper sendiri sudah jauh menurun. Kami idustri seolah dianggap “enggan mengikuti aturan”.
Padahal kalau mau bahas aturan, JUMLAH PESERTA PROPER hanya 10%, TENTU “MELANGGAR” PERATURAN PROPER ITU SENDIRI.
BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG DIATUR, MAU DIATUR, SAMA APARAT YANG PURA-PURA TIDAK TAHU KETIKA MELANGGAR PERATURAN.
DAMPAK SOSIOLOGI HUKUMNYA APAAN? PROPER ITU basa-basi formalitas, parahnya lagi lama-kelamaan BISA DIBELI.
Terlebih, apabila penerapan PerMenlh BME MIGAS (diatas) terbukti menyalahi kewenangan!, bagaimana mungking si pembuat aturan bisa teledor, dan menerapkan peraturan sesuka institusinya sendiri. Kealpaan pun tentu tidak dapat ditolerir…apalagi kesengajaan.

Sepengetahuan saya, banyak Industri yang ingin Taat Peraturan, sayangnya upaya pembinaan dalam meningkatkan pemenuhan ketaatan PUU sangat MINIM.
Seolah aparat mengatakan kepada kami, “itu aturan, yang sudah diatur harus dilaksanakan. istilah TIDAK BISA atau Tidak Mungkin untuk melaksanakan peraturan, seolah tidak ada dalam Kamus penaatan KLH. Semua peraturan bagi peserta Proper harus ditaati… Masalah dalam pelaksanaan, URUSAN PERUSAHAAN semata. Bukan URUSAN KLH”.

Terakhir, sekedar share pandangan saya :
“kalau aparat bersih dan baik, apakah perusahaan yang diatur bisa bersih dan baik?”
“Kalau aparat tidak baik, apakah perusahaan dapat berusahan dengan cara yang BAIK”
hehehe, kalau dalam dunia kontraktor tentu saja Kontraktor jujur tidak akan dapat proyek apabila penyelenggara proyek itu tidak jujur.
Harapan yang sangat besar tentu ada di KLH, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan…KLH adalah Garda terakhir perjuangan lingkungan…

Semoga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bukan hanya khayalan belaka…Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tujuannya baik ini…

Draft Permen PROPER bikinan Institusi Negara Indonesia
Draf+Permen+Sawit+versi+2013-+versi+tgl+20+November+2013

Comments (3) »

download lengkap

Publikasi
Peraturan menteri terlengkap
Download peraturan menteri tentang
KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

Publikasi
Peraturan Daerah terlengkap
Download peraturan menteri tentang

Beli…caranya langganan register di situs-situs pembela hukum bagi orang MISKIN, misalnya situs berbayar Hukumonline…dlll
mereka punya aturan lengkap…tapi yang mesti bayar!!!

DUIT…keadilan….hukum…sosialisasi anjing…aturan…duit…uang

Download peraturan menteri
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Download peraturan menteri Dalam Negeri lengkap
Download peraturan menteri Luar Negeri
Download peraturan menteri Pertahanan
Download peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Download peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download peraturan menteri Keuangan
Download peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Download peraturan menteri Perindustrian
Download peraturan menteri Perdagangan
Download peraturan menteri Pertanian
Download peraturan menteri Kehutanan
Download peraturan menteri Perhubungan
Download peraturan menteri Kelautan dan Perikanan
Download peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download peraturan menteri Pekerjaan Umum
Download peraturan menteri Kesehatan
Download peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Download peraturan menteri Sosial
Download peraturan menteri Agama
Download peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Download peraturan menteri Komunikasi dan Informatika
Download peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
Download peraturan menteri Sekretariat Negara
Download peraturan menteri Riset dan Teknologi
Download peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Download peraturan menteri Lingkungan Hidup
Download peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Download peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Download peraturan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Download peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Download peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara
Download peraturan menteri Perumahan Rakyat
Download peraturan menteri Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Download peraturan menteri koordinator, terdiri atas:
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2000? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2006? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2006? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2008? (1 C, 3 P)
[×] Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008? (3 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2010? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Agama tahun 2010? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2011? (2 C, 3 P)
[×] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011? (1 P)
[×] Peraturan Menteri Keuangan tahun 2011? (2 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2012? (10 C)
[×] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2012? (4 P)
[×] Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012? (8 P)
[×] Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012? (3 P)
[×] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012? (8 P)
[×] Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2012? (3 P)
[×] Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tahun 2012? (6 P)
[×] Peraturan Menteri Sekretariat Negara tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012? (11 P)

A

[+] Peraturan Menteri Agama? (1 C)

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

B

[×] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara? (3 P)
[+] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara? (1 C)

D

[-] Peraturan Menteri Dalam Negeri? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012? (8 P)

H

[×] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia? (1 P)

K

[+] Peraturan Menteri Kehutanan? (1 C)
[×] Peraturan Kepala Kepolisian Negara? (2 P)
[+] Peraturan Menteri Keuangan? (2 C, 5 P)

M

[+] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi? (2 C)
[+] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? (1 C)

P

[+] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? (1 C)
[+] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? (1 C)
[×] Peraturan Menteri Perdagangan? (1 P)
[+] Peraturan Menteri Perindustrian? (1 C)

S

[+] Peraturan Menteri Sekretariat Negara? (1 C)

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Leave a comment »