Dokumen Lingkungan – Kasus Kualitas Kajian Dokumen Amdal

Jangka waktu penyusunan suatu kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) hanya satu minggu. Mungkinkah?.

Itu mungkin saja terjadi. Ironisnya adalah, pemrakarsa adalah PEMERINTAH…sungguh teladan sekali bukan. (Coba cek amdal jalan TOL milik pemerimtah…hahaha)

Sejatinya bukan hanya jalan TOl atau kereta cepat. Pemerintah sesungguhnya tidak pernah mempublikasikan dokumen lingkungan di hampir seluruh kegiatannya. Padahal, Amdal atau UKL-UPL (Formulir) seharusnya dokumen PUBLIK. Itu aturannya sih…. Sayangnya ATURAN HUKUM Perundang-Undangan hanya berlaku bagi pengusaha atau masyarakat. Bukan berlaku bagi Pemerintah…. bukan begitu ???

Jadi kalau ada pemerintah daerah atau pusat mempermasalahkan dokumen AMDAL atau UK-UPL perusahaan anda, TANYAKAN KEMBALI…APAKAH Kantor GUBERNUR, Kantor Pemerintahan, Kantor BUPATI atau Kantor Polisi atau Kantor Pengadilan dan Kejaksaan telah memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau bentuk dok lingkungan lainnya! Termasuk Izin TPS Limbah B3, Izin Pembuangan limbah cair atau Izin-izin lainna…

Pakar Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), secara gamblang menegasikan bahwa Kajian Amdal yang disusun pada kegiatan Pembangunan Kereta Cepat disusun hanya selama satu minggu.
Hal tersebut terpublikasi pada berita di bawah ini :

Pakar: proses kajian Amdal kereta cepat dipaksakan
Senin, 18 Januari 2016
Jakarta (ANTARA News) – Pakar dalam Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat proses kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta–Bandung terlalu dipaksakan.

“Yang saya tahu ini dokumen Amdal paling cepat yang disusun, hanya sekitar satu minggu. Saya takut ini tidak masuk kaidah keilmuan, karena idealnya kan diuji dalam dua musim,” kata Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung di Jakarta, Senin.

Menurut Dodo, kecuali hanya untuk kepentingan administrasi selebihnya hasil kajian dokumen Amdal yang terburu-buru disidangkan ini secara teknis tidak memenuhi syarat.

Ia mengatakan terlalu banyak tahapan yang dilewati hingga dokumen Amdal rencana pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta–Bandung ini dapat dikaji dalam rapat Tim Teknis.

Saat ini, ia mengatakan izin pinjam pakai kawasan hutan sedang diurus karena itu dokumen perizinan tersebut tidak ada dalam dokumen Amdal yang dikaji. Data primer tidak tersedia sehingga dampaknya keputusan ilmiah yang akan diambil pakar akan salah.

“Penilaian Amdal tidak melalui voting, tapi berdasarkan keilmuan. Saya bilang tidak (memenuhi Amdal),” tegas Dodo.

Pakar kualitas air Linawati Harjito bahkan meminta agar pihak PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) menambah sampling kajian air tanah untuk Amdal, dan menggunakan data baru. Selain itu meminta perusahaan konsorsium ini memperbaiki metode perhitungan yang digunakan.

Pakar ilmu sosial Universitas Indonesia Dodi Prayogo mengatakan dokumen Amdal seharusnya juga dapat memastikan berapa masyarakat sekitar proyek yang terdampak, kehilangan sumber pendapatan, dapat terserap.

“Berapa sebenarnya yang bisa terserap. Kita tahu ini proyek berteknologi tinggi, diperlukan sumber daya manusia dengan skill yang tinggi pula, lalu bagaimana masyarakat terdampak akan benar-benar terserap?” ujar dia.

Direktur Utana PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan yang hadir dalam rapat Tim Teknis Amdal pembangunan jalan kereta cepat Jakarta–Bandung mengatakan beberapa tahapan sudah dilalui, termasuk studi oleh pihak Jepang, Prancis, dan Tiongkok tentang kebutuhan transportasi darat kereta api untuk mengurangi kepadatan jalur udara.

Proyek yang pendanaannya menggunakan skema “business to business” dan tidak menggunakan dana APBN/APBD ini, menurut dia, juga telah melalui studi awal, salah satunya dari ITB, yang hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Perhubungan.

Rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat, ia mengatakan telah keluar, meski masih ada beberapa izin masih harus diselesaikan.

“Ground breaking” pembangunan jalan kereta cepat Jakarta–Bandung sepanjang 140.900 kilometer (km) beserta empat stasiun dan satu depo, menurut dia, dilakukan pada 21 Januari 2016. Proyek tersebut dipegang oleh konsorsium Indonesia yang menguasai 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok yang memegang 40 persen saham.

Rapat Tim Teknis Amdal pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut dipimpin Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ary Sudijanto, pakar konstruksi jalan kereta Universitas Indonesia Sigit P Hardiwardoyo, pakar transportasi Ellen SW Tangkudirong, pakar udara dan kebisingan Kardono, dan perwakilan Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

VERSUS

Menteri: Amdal kereta cepat Jakarta-Bandung sudah layak
Rabu, 20 Januari 2016
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek kereta cepat sudah layak.

“Peraturannya sudah mengatur hal tersebut, sudah layak,” kata Siti Nurbaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurit Siti, amdal bisa direvisi seiring dengan pembangunan kereta cepat tersebut jika sewaktu-waktu berubah.

“Menurut aturan izin lingkungan atau amdal bisa direvisi ketika luas dan cakupan berubah. Jadi, hal-hal teknis yang merupakan kekurangan bisa disempurnakan,” katanya.

Dia mengungkapkan Amdal telah selesai pada Rabu 20 Januari 2016 pukul 15.00 WIB setelah dilakukan rapat teknis pada 18 Januari dan rapat komisi Amdal 19 Januari.

Siti menyebut dalam rapat teknis amdal sudah mencatat semua masukan dan catatan teknis yang dibahas pada rapat komisi penilaian tanggal 19 Januari 2016.

“Semua hadir dan setuju kelayakannya,” katanya.

Namun pihaknya masih membuka ruang selama satu bulan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait proyek tersebut.

“Jadi izin lingkungan sudah selesai dan diterbitkan,” katanya.

Siti mengatakan dokumen izin Amdal tersebut telah sampai kepada Kementerian Perhubungan untuk nantinya diterbitkan izin pembangunannya. “Saya dengar sudah sampai ke Presiden,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris saat dihubungi mengaku belum menerbitkan izin pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Setahu kami, belum menerbitkan terkait izin pembangunan proyek itu,” katanya.

Editor: Ruslan Burhani – COPYRIGHT © ANTARA 2016

Wapres tegaskan izin Amdal kereta cepat dapat dikoreksi
Kamis, 21 Januari 2016

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla mengatakan surat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dikoreksi.

“Kita sambil jalan. Izin Amdal itu tentu dapat dikoreksi,” jelas JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan bermula dari Halim-Karawang-Walini-Tegalluar tetap diproses.

Amdal proyek kereta cepat, jelas JK, membutuhkan penyempurnaan namun tidak menghalangi pembangunan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kementeriannya memperpanjang kesempatan dengar pendapat atau masukan dari berbagai pihak terkait Amdal dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Siti, kementerian membuka waktu satu bulan yakni dari tanggal 20 Januari hingga 20 Februari untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait amdal kereta cepat tersebut.

Siti mengatakan pada 13 Januari 2016 seluruh dokumen administrasi dari PT Kereta Cepat Indonesia-China sudah dinyatakan lengkap dan masuk kepada kementerian sehingga publik bisa memberikan masukan dan hal lain terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Lalu pada tanggal 18 Januari ada rapat teknis amdal, di dalam rapat ini sangat banyak masukan. Itulah yang keluar dari berbagai media masukan itu sudah diakomodasikan, kemudian tanggal 19 Januari-nya rapat komisi Amdal. Saya sampai tanggal 20 kemarin pagi masih rapat dengan pak dirjen dan saya komunikasi dengan beberapa menteri,” katanya.
Editor: Ruslan Burhani – COPYRIGHT © ANTARA 2016

VERSUS lagi

KLH: Kajian Amdal Kereta Cepat Tak Layak
Rabu, 20 Januari 2016 | 06:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membedah analisis dampak lingkungan (amdal) terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim menyimpulkan, dokumen yang diajukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina tersebut belum layak.

Anggota tim, Widodo Sambodo, menilai dokumen amdal milik perusahaan patungan Indonesia-Cina tersebut belum lengkap. “Juga belum jelas,” kata Widodo, Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016.

Widodo menjelaskan, amdal antara lain harus berisi kajian dalam dua musim, yakni kemarau dan hujan. Tujuannya untuk mengukur resapan air daerah yang akan dilalui kereta cepat. Tapi kajian amdal yang diserahkan PT Kereta Cepat, Jumat pekan lalu, hanya menggunakan data sekunder yang telah ada.

Widodo khawatir dokumen yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Dia menilai dokumen amdal ini disusun terburu-buru. “Mesti sabar. Jangan hanya mengejar administrasi,” kata Widodo. Kajian amdal perusahaan, Widodo menambahkan, juga tidak merinci mengenai daerah tangkapan hujan di kawasan Walini.

Perkebunan teh Walini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat–yang dikelola PT Perkebunan Nusantara VIII–merupakan salah satu titik yang akan dilintasi kereta cepat. Widodo memastikan di Walini terdapat daerah tangkapan hujan area Sungai Citarum. Jika stasiun Walini dibangun, ia khawatir akan mengganggu daerah tangkapan hujan.

Bila kekhawatiran itu terjadi, bakal ada dampak domino bagi warga sekitarnya. Pasokan air untuk Waduk Jatiluhur berpotensi terganggu. Padahal air bendungan tersebut sangat penting untuk mengairi irigasi dan membangkitkan listrik milik Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur. “Apalagi di situ berpotensi longsor.”

Kemarin, Selasa, 19 Januari 2016, perwakilan beberapa pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat, yang wilayahnya bakal dilalui proyek kereta cepat, menggelar audiensi dengan manajemen PT Kereta Cepat di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Mereka juga mengkritisi amdal.

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Sukristiono menilai kajian pengadaan lahan belum jelas mekanismenya. Misalnya, apakah akan menggunakan mekanisme penetapan lokasi atau izin lokasi. “Kalau skemanya bisnis oleh swasta, harus lewat izin lokasi.”

Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Iwan, mempertanyakan trase atau jalur kereta cepat. Sebab, hingga saat ini, Pemda belum menerima rencana trase. “Kami ingin di setiap daerah yang dilintasi, ada stasiunnya, sehingga warga tidak hanya jadi penonton.” Berdasarkan dokumen amdal, memang tidak ada stasiun di Karawang. Pemberhentian yang paling dekat dengan Karawang adalah Bekasi.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Hanggoro Budi Wiryawan setuju dokumen amdal perlu dilengkapi. “Kalau untuk teknis, memang kami harus melengkapi. Kami bekerja 24 jam,” ujarnya. Tapi ia optimistis semua kekurangan bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Karenanya, proses groundbreaking bisa dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21 Januari 2016. “Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kami terima semua masukan.”

Adapun Duta Besar Cina di Jakarta, Xie Feng, yakin proyek ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi di Negeri Panda pada 2003. “Setelah merampungkan kereta cepat, GDP (gross domestic product) per kapita Cina naik dari US$ 10.00 menjadi US$ 7.500 lebih.”
DEVY ERNIS | PRAGA UTAMA | SINGGIH SOARES

Implikasi Kualitas Amdal Yang Buruk
Dokumen lingkungan Amdal, berfungsi sebagai kajian untuk pengambilan keputusan. Sehingga apabila kajian amdal buruk, maka selaras dengan hal tersebut, kualitas keputusan yang diambil, berpotensi buruk. Sebagai salah satu instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan, maka ancaman terhadap kelestarian lingkungan semakin besar. Sebab analisis resiko suatu kegiatan, dikaji secara asal. Asal jadi.
Berikut ini juga disajikan salah satu, kasus terkait keraguan kualitas dokumen lingkungan Amdal.

Polemik Tambang di Karst Rembang, Amdal Jangan Dilakukan “Tukang”
Selasa, 24 Maret 2015

KOMPAS.com – Pelaksanaan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen. Itu penting agar Amdal tetap berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Nur Khoiron, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nur Khoiron, dalam diskusi membahas polemik pemberian izin tambang untuk semen di kawasan karst Rembang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta pada Selasa (24/3/2015).

Masalah izin tambang semen kembali mengemuka setelah sidang gugatan terhadap Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik di Rembang berlangsung di Pengadilan Tata Usahar Negara pada Kamis (19/3/2015) lalu.

Dalam sidang itu, pernyataan pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Hendrayana, serta pakar geologi, Eko Haryono, pernyataan kontroversial. Menurut mereka kawasan karst Rendah tidak mengandung air dan masih muda sehingga bisa ditambang.

Pakar kelelawar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sigit Wiantoro, menyatakan bahwa dalam surveinya, kawasan karst Rembang diketahui memiliki 5 jenis kelelawar endemik yang berperan membantu penyerbukan tanaman dan pengendali hama.

Sementara, pakar arachnida LIPI, Cahyo Rahmadi, mengatakan bahwa dokumen Amdal izin semen di karst Rembang sendiri menyebut adanya 22 jenis burung di mana 4 diantaranya dilindungi serta 1 spesies mamalia endemik.

“Dokumen Amdal seharusnya sudah menggugurkan izin tambang itu sendiri,” katanya. “Kalau di kesimpulan lalu muncul pernyataan layak untuk ditambang, menurut saya, itu ada alur pikir yang kurang sesuai.”

Khoiron menilai, polemik izin tambang semen di Rembang menunjukkan masalah dalam Amdal selama ini. Amdal cuma dokumen yang bsia dimanipulasi untuk kepentingan ionevstor dan ilmuwan hanya sebagai tukang untuk memberikan justifikasi.

“Selama ini, Amdal dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh investor, maka jelas isinya yang mendukung kepentingan investor,” katanya. Kepentingan lingkungan dan publik diabaikan.

Dokumen Amdal sendiri harus dipublikasikan secara terbuka. Namun, publikasi bermasalah sebab isinya tak mudah dimengerti. “Seharusnya Amdal dipublikasikan lebih sederhana sehingga bisa dipahami,” ungkapnya.

Agar Amdal bisa berfungsi, menurut Khoiron, tanggung jawab pelaksanaanya harusnya berada di pemerintah. “Amdal dilakukan oleh orang yang punya kemampuan dan independen dan ditunjuk oleh pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Khoiron mengungkapkan bahwa pelaksanaan Amdal harus melibatkan masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian, publik memahami dampak pembangunan pada lingkungannya.
Editor : Yunanto Wiji Utomo

Selama ini, dokumen kajian Amdal, cenderung diartikan sebagai suatu perizinan yang bersifat administrasi semata. Padahal, Amdal idealnya adalah suatu kajian yang mendalam, untuk mengetahui dan mengelola dampak terhadap lingkungan, yang berpotensi timbul akibat dari suatu kegiatan atau usaha atau pembangunan. Ironisnya, persepsi tersebut ternyata juga masih dianut dan dipublikasikan oleh media massa. Hal tersebut tercermin dari, judul berita di surat kabar, yang seolah menyebut Dokumen Kajian Amdal sebagai Izin Amdal.

Berikut disajikan berita terkait hal tersebut :
Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tinggal Tunggu Izin Amdal
Lili Sunardi : Jum’at, 15/01/2016 18:14 WIB
Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tinggal menunggu penyelesaian izin pembangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pramono, Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah menargetkan dapat melakukan groundbreaking kereta api cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016, apabila izin pembangunannya dapat dikeluarkan pada 20 Januari. Pasalnya, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin trase dan badan usaha untuk proyek tersebut.

“Walaupun RKL , RPL , dan Amdal masih memerlukan waktu, tetapi izin trase dan badan usahanya sudah diselesaikan Menteri Perhubungan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Pramono menuturkan pengembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan terintegrasi dengan light rapid train atau LRT di Jakarta dan Bandung Raya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan memperoleh moda transportasi masal untuk menunjang seluruh kegiatannya.

Menurutnya, terintegrasinya kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan LRT di kedua wilayah tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Pasalnya, saat ini penduduk di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang mencapai 28 juta jiwa, sedangkan penduduk Bandung Raya sekitar 8 juta jiwa.

Pramono juga menyampaikan rencana groundbreaking kereta api cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan di KM 95 tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang).

Presiden menuturkan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung harus dipersiapkan secara matang, baik dari aspek analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penetapan badan usaha negara perkeretaapian, konsorsium pembangunannya, dan penyertaan modalnya.

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong sistem transportasi masal di seluruh wilayah Indonesia. Selain di Jakarta, pembangunan LRT juga akan dibangun di Bandung, Surabaya, Palembang, dan kota besar lainnya.

“Daerah-daerah yang dilalui kereta api cepat juga harus betul-betul siap. Saya juga ingin mendapat konsep detil dan gambarannya seperti apa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengeluarkan izin trase kereta api cepat Jakarta-Bandung. Izin trase tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar.
http://industri.bisnis.com/read/20160115/98/510077/seskab-pramono-proyek-ka-c

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: