Pengelolaan Sampah – Kebijakan Sampah – PLASTIK BERBAYAR

PROGRAM-PROGRAM SAMPAH – KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR.
Rencana Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih, untuk menerapkan Kebijakan Plastik Berbayar pada Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang akan menambah daftar panjang kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Menurut rencana, ritel wajib memungut dana dari konsumen yang masih menginginkan kantong plastik saat belanja. “Kami akan mulai dari ritel, pusat pembelanjaan modern,” kata Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (18/11) di Jakarta. Ia bersama Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Kementerian Perdagangan membahas pembatasan kantong plastik. Nantinya regulasi itu dirilis pada level peraturan presiden. Ia mengatakan, dari kantong plastik saja-tidak termasuk kemasan ataupun sampah produk dari plastik-telah jadi masalah serius. Bahkan, kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan, tetap berbahaya. “Hanya akan terpecah menjadi kecil-kecil (mikroplastik), bukan terurai habis,” kata si Ujang.

Anehnya, KLHK menegaskan akan menguji coba dimulai pada 21 Februari-5 Juni 2016, sedangkan dasar aturan ditargetkan pada bulan Juni. (SUMBER, “KANTONG PLASTIK BERBAYAR DICOBA HARGA DIUSULKAN RP. 500,- DIUJI COBA FEBRUARI-JUNI” KOMPAS, JUMAT 15 JANUARI 2016, HALAMAN 14). Jadi dengan kata lain, kebijakan KLHK yang akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua ternyata belum memiliki dasar hukum yang jelas. Atau dapat dikatakan kebijakan yang sewenang-wenang.

Hal tersebut mungkin saja bisa dikatakan lumrah. Mengingat Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China dengan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 1,29 juta ton berdasarkan penelitian University of Georgia tahun 2010. (Bisnis Indonesia, “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia”, Rabu, 02/12/2015).

Jumlah peningkatan timbulan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/ tahun. Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini, upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan ‘do nothing’ tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020.
Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk menggagas lahirnya komitmen “Indonesia Bersih Sampah 2020”. Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

Sayangnya, seluruh kebijakan sampah yang ada sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Bisa kita pertegas dengan unkapan KEBIJAKAN SAMPAH. Terakhir, kebijakan pemerintah melalui Program Bank Sampah terbukti sampai saat ini masih belum terasa dampaknya di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2015, kebijakan sampah oleh pemerintah antara lain adalah :
• Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green retailer bisa menjadi pilihan.
• Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
• Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
• Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah. (RANGKAIAN HLH 2015 – DIALOG PENANGANAN SAMPAH PLASTIK, KLH Press Release)

KEBIJAKAN SAMPAH YANG TIDAK KONSISTEN PELAKSANAANNYA
Bank Sampah
Kebijakan Bank Sampah, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dengan peran aktif masyarakat. Sistem bank sampah akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan pendapatan dari menabung sampah.
Sudah lebih dari Tiga tahun kebijakan sampah tersebut berjalan, sayangnya, aparat ataupun instansi pemerintah daerah saja mungkin belum pernah sekalipun bersentuhan dengan kebijakan sampah tersebut. Padahal kebijakan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Seharusnya kebijakan tersebut diawali dengan pelaksanaan di Instansi Pemerintah Terlebih Dahulu. Sehingga masyarakat dapat meneladaninya.
Sayangnya, seolah tidak berkaca, apakan suatu kebijakan itu adalah sampah atau tidak, DENGAN PENUH PERCAYA DIRI DI awal tahun 2016, pemerintah kembali mengembar-gemborkan program Bank Sampah ONLINE/ Bank Sampah Daring…hahahaha…Pemerintah saja publikasi ATURAN Hukum Aja gak mampu onlen.

Subsidi Kompos
Pada tahun 2001 Global Environment Facility (GEF), melalui Bank Dunia, telah menyetujui pemberian dana hibah (Trust Fund Grant for Western Java Environmental Management Project) kepada Republik Indonesia sebesar US$ 10 juta, melalui 3 tahap selama 9 tahun. Dana ini untuk membiayai Program Subsisid Kompos dalam rangka Proyek Manajemen Lingkungan Jawa Bagian Barat (WJEMP = Western Java Environmental Management Project). Melalui Program Subsidi Kornpos ini, dana hibah tersebut dialokasikan dalam bentuk subsidi tunai kepada produsen kompos yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan subsidi.
Program Subsidi Kompos ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi kompos oleh para produsen yang masih aktif beroperasi, membangkitkan lagi produsen kompos yang telah menghentikan kegiatan produksinya, dan melahirkan wirausahawan baru dalam bidang usaha pengomposan.
Program Subsidi Kompos ini khusus diselenggarakan di wilayah Jawa bagian barat, yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan bahan baku kompos harus berupa sampah padat organik dari kawasan perkotaan (municipal organic solid waste), sedangkan limbah pertanian limbah industri dan kotoran ternak bukan dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) hanya boleh digunakan sebagai penambah secara terbatas. (“Pedoman Umum Subsidi Kompos”, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, 2004). Hasilnya…nyaris tak berbekas…

INSENTIF ATAU DISINSENTIF – KEBIJAKAN SAMPAH
Secara legal, memang pemerintah berwenang untuk menarik pungutan dan/ atau retribusi terhadap potensi timbulan suatu sampah. Instrumen ekonomi terkait pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UUPPLH. Contohnya, pajak lingkungan, retribusi lingkungan dan subsidi lingkungan.

Selain itu, Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) juga telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

TINJAUAN INSTRUMEN EKONOMI DALAM UUPPLH
Dalam Penjelasan UUPPLH, pajak yang dimaksud pada Pasal 43 UUPPLH adalah pajak lingkungan hidup.
Pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.
Retribusi lingkungan hidup adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. (UUPPLH)
Mengenai Retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran kembali pekerjaaan penjernihan oleh penguasa, yaitu instansi pemerintah, karena pekerjaan itu dianggap sebagai pelayanan jasa oleh penguasa. Contohnya pengaturan retribusi sampah. (UUPPLH)
Sedangkan subsidi lingkungan hidup adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. (UUPPLH)

Dari sudut pandang ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif.
Tujuannya sebagai insentif maupun disinsentif, karena pungutan merupakan insentif permanen, guna menanggulangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pungutan pencemaran ini tidak dapat diterima oleh para pendukung pengendalian langsung, yang menganggap bahwa pungutan tersebut sama dengan membeli hak untuk mencemarkan (the right to pollute). Argumentasi ini disanggah dengan adanya kenyataan, bahwa pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong para pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan ini penanggulangan limbah akan lebih murah dari pada mencemarkan dan membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran (Koesnadi, Cet Ke-18, Hlm.379)
Beberapa studi ekonomis telah membuktikan kurang efektifnya program-program subsidi sebagai alat pengendalian lingkungan. Alasan utama pendapat ini adalah bahwa subsidi dalam bentuk investasi atau bentuk-bentuk lainnya guna menanggung sebagian biaya penagggulangan tidak memberikan jaminan bahwa akan merangsang upaya penanggulangan pencemaran. Apabila penggunaan alat pengendalian menambah biaya perusahaan, namun tidak menambah keuntungan perusahaan, maka subsidi pemerintah yang mencakup sebagian dari biaya tidak akan menjadikan upaya penanggulangan pencemaran sebagai suatu upaya yang menguntungkan bagi perusahaan.
Selain itu, besarnya biaya subsidi yang diberikan oleh pemerintah merupakan beban tambahan bagi pembayar pajak (masyarakat).
Menurut De Kock, subsidi dapat merangsang pengusaha-pengusaha memasuki bidang industri dan dengan demikian memperluas kemungkinan pencemaran. Meskipun subsidi merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran dari suatu usaha industri, akan tetapi ia akan menambah emisi industri secara keseluruhan dibanding keadaan sebelum diberikannya insentif berupa subsidi tersebut.
(Hardjasoemantri, Hlm.384- 385)
Pada prinsipnya, tujuan penerapan subsidi sama dengan pajak lingkungan, yaitu bahwa barang yang ramah lingkungan menjadi lebih murah daripada barang yang tidak ramah lingkungan. Namun subsidi dikritik, karena sistem ini justru memberikan dana bagi para pencemar, dan bukannya memaksa para pencemar untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi sebagaimana prinsip “polluter pays principle”.
Contoh retribusi : Pasal 24 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur tentang retribusi terhadap setiap orang yang membuang air Iimbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air Iimbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Belajar Pengelolaan Sampah di Negara Lain
Belanda menerapkan instrumen ekonomi “Sistem Deposit dan Pengembalian” (deposit and return system). Sistem tersebut mewajibkan industri-industri yang memasarkan produk-produk tertentu, misalnya minuman dalam botol dan mobil, untuk memasukkan biaya penarikan sisa produk atau limbah ke dalam harga produk yang harus dibayar oleh konsumen dan jika konsumen atau badan usaha lain memungut, mengembalikan dan menyerahkan sisa produk itu, maka ia berhak mendapatkan pengembalian uang.
(Hukum Lingkungan di Indonesia, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Rajawali Pres, 2011, Jakarta Hlm.157)

Plastik BerKalim HIJAU – Mudah Terurai – MASIH PERLU DIKAJI:
Dengan tambahan Zat katalis tertentu, kantong plastik kini dapat dibuat terurai lebih cepat. Dalam waktu kurang lebih dua tahun, produsen mengklaim, plastik tersebut dapat menjadi serpihan dengan bantuan oksigen, sinar matahari atau panas. Namun nyatanya bagaimana hasil penguraian jika plastik ditimbun di tempat sampah belum diketahui.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: