Pengelolaan Sampah : KEBIJAKAN SAMPAH – PEMILAHAN SAMPAH

Kewajiban untuk melaksanakan Pemilahan sampah sudah ada sejak tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).

Pasal 13 UUPS mengatur, “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya WAJIB menyediakan fasilitas pemilahan sampah”.
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 13, “Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat”.

Namun anehnya, sampai dengan saat ini, Desember 2015, hampir 8 tahun lamanya, TERBUKTI tidak terlaksana.
Bahkan kantor-kantor pemerintah pun, seperti Kantor Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan mungkin saja Istana Negara, belum memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana untuk memilah sampah, sebagaimana amanat peraturan perundangan.
Padahal, institusi atau lembaga pemerintah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha untuk melaksanakan pemilahan sampah.

Pada Pasal 45 UU Pengelolaan Sampah, “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun”. Dengan kata lain, ketentuan ini, WAJIB berlaku setahun setelah berlakunya UUPS, yaitu 7 Mei 2009.

Wahhh, sudah lama sekali…ini Undang-Undang APA SAMPAH yah ???

Lucunya, terkadang alasan pemerintah pusat atupun pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU Pengelolaan Sampah adalah, belum adanya peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Pemerintah (Pasal 16) ataupun Peraturan daerah.
Seolah, tanpa adanya peraturan pelaksana, maka PASAL 13 UU Pengelolaan Sampah dianggap tidak berlaku. Lebih lucunya lagi, SEOLAH tanpa adanya Peraturan Daerah, maka Undang-Undang Pengelolaan Sampah dianggap tidak berlaku di Daerah terkait.

Halooooo… Undang-Undang itu…bukan SAMPAH lho…

Memang, dalam Pasal 16 UU Pengelolaan sampah menetapkan, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah”.

Namun, pengaturan Pasal 16 tersebut bukanlah suatu alasan pemaaf, untuk tidak melaksanakan kewajiban pemilahan sampah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU Pengelolaan Sampah. Apalagi kalau sampai melegalkan PEMIKIRAN, bahwa tanpa adanya PERDA maka UU Pengelolaan Sampah hanya sebatas SAMPAH.

Terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, maka masyarakat perlu mempertanyakan pelaksanaan dari Pasal 47 Ayat (2) UUPS. Yang telah mengatur, bahwa Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang – Undang ini diundangkan, yaitu paling lambat tanggal 7 Mei 2011.

Nah…bagi para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya teman-teman yang mengerti tentang HUKUM, coba cek Peraturan Daerah di Provinsi atau Kabupaten Kota di wilayah anda… Apakah aparatur pemerintah telah melaksanakan Undang-Undang Sampah? Pertanyaan selanjutnya…itu Undang-Undang apa Sampah?

Pengaturan atau Ketentuan Teknis Pemilahan Sampah – 1

Pelaksanaan kewajiban pemilahan memang belum diatur secara rinci dalam Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Undang-Undang Sampah). Karena itu, demi kepastian hukum maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman pelaksanaan.

Setelah berlaku selama hampir 4 Tahun, 2008-2012, pada tanggal 15 Oktober tahun 2012 diundangkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (PP Sampah 2012).

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 16 UU Sampah, yang menetapkan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan kewajiban produsen diatur dengan peraturan pemerintah.

Issue : Pasal 47 Ayat (1) UUPS telah mengatur, bahwa “Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Artinya, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan, seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPS, paling lambat ditetapkan sebelum tanggal 7 Mei 2009.
Pertanyaanya JELAS dan TEGAS, Mengapa Peraturan Pemerintah yang seharusnya dikeluarkan paling lambat pada Mei tahun 2009, baru keluar pada tanggal 15 Oktober tahun 2012 ???
Jangan-jangan Pada TIDUR, keenakan Makan GAJI BUTA… jadilah Undang-Undang SAMPAH!

Pada Pasal 16 PP Sampah 2012, menetapkan, bahwa Penanganan sampah meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah”.

Pasal tersebut menegaskan, bahwa pelaksanaan pemilahan sampah merupakan salah satu dari 4 (empat) jenis upaya dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Wajarlah kiranya apabila masyarakat ataupun lembaga atau institusi atau dunia usaha diwajibakan untuk melaksanakan pemilahan sampah.

Kemudian menurut Pasal 17 Ayat (1) PP Sampah 2012, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c. pemerintah kabupaten/ kota.
Pasal 17 Ayat (2) PP Sampah 2012, Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.
Pasal 17 Ayat (3) PP Sampah 2012, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
Pasal 17 Ayat (4) PP Sampah 2012, Pemerintah kabupaten/ kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/ kota.
Pasal 17 Ayat (5) PP Sampah 2012, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. diberi label atau tanda; dan
c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 38 PP Sampah 2012,
(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/ kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/ kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 dan 38 PP Sampah, maka baik pihak pengelola istana negara, gedung DPR atau DPRD, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor pemerintah lainnya atau kantor kepolisian, perusahaan, atau universitas, sekolah dll WAJIB menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Penghasil limbah B3 lampu TL kantor pemerintahan
Ket Gambar : Kantor polisi, sebagai salah satu institusi penghasil sampah. Menurut Undang-Undang sampah dan PP Sampah Pengelola kantor pemerintahan atau penegak hukum, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Sebagai contoh, misalnya Kantor Kepolisian, maka memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Fasilitas tersebut dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah. Dengan kata lain, fasilitas Tempat Sampah yang harus disediakan di Kantor Polisi adalah 5 jenis Tempat Sampah. Lema jenis tersebut, adalah :
1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
2. Sampah yang mudah terurai,
3. Sampah yang dapat digunakan kembali,
4. Sampah yang dapat didaur ulang, dan
5. Sampah lainnya

Memang, menurut Pasal 38 Ayat (2) PP Sampah, maka pelaksanaan pemilahan sampah menjadi 5 Jenis paling lambat diterapkan sejak 5 tahun berlakunya PP Sampah, yaitu 15 Oktober tahun 2017. Sedangkan kewajiban realisasi untuk memilah menjadi 3 jenis sampah adalah tanggal 15 Oktober tahun 2015 (saat menulis ini, tanggal 27 Desember 2015, sudah habis masa berlakunya). Tetapi hal tersebut, bukanlah suatu alasan untuk menunda realisasi pelaksanaan Peraturan Perundangan.

Masyarakat saat ini (bulan Desember 2015) bisa menilai, apakah kantor polisi di wilayah anda telah menyediakan fasilitas berupa 5 jenis tempat sampah ???.
Bagaimana dengan pelaksanaan Pemilahan menjadi 3 Jenis sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) PP Sampah???

Juga bagi teman-teman, para mahasiswa atau mahasiswi, tentu juga dapat menyaksikan secara KASAT MATA, Apakah di Institusi pendidikan atau universitas yang terdapat di sekitar anda, telah menyediakan 3 atau 5 Jenis tempat pemilahan sampah ???
hahaha…negara opo iki…

Pengaturan atau Ketentuan Teknis Pemilahan Sampah – 2

Sayangnya Peraturan Pemerintah tersebut masih belum mengatur tentang ketentuan teknis pemilahan secara lebih rinci. Kemudian pada tanggal 14 Maret Tahaun 2013, ditetapkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PermenPU Sampah 2013).

Menurut Pasal 17 PermenPU Sampah 2013,
(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada:
a. volume sampah;
b. jenis sampah;
c. penempatan;
d. jadwal pengumpulan; dan
e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. diberi label atau tanda;
b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pengaturan dalam PermenPU Sampah 2013, masih sangat minim. Secara substansial, PermenPU Sampah 2013 hanya mengatur ketentuan teknis pemilahan sampah pada Pasal 17 Ayat (2), yang menentukan pemilahan sampah dengan Memberikan label atau tanda pada wadah kemasan pemilahan. Membedakan bahan, bentuk dan/ atau warna wadah dan Menggunakan wadah yang tertutup.
Kemudian pada Pasal 30 Ayat (1) Butir (b) Permen PU Sampah, menetapkan bahwa “Kewajiban menyediakan sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah”.

Berikut ini berbagai gambar pemilahan sampah yang ada di sekitar kita :

Pemilahan Sampah
Keterangan : Pelaksanaan pemilahan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini seolah tidak berpedoman terhadap ketentuan hukum. Khusunya peraturan perundangan yang telah MENGATUR tentang pelaksanaan pemilahan sampah.

Pada pelaksanaannya. Maka pemerintah pusat atau daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing. Namun, pelaksanaannya tetap tidak boleh melanggar atau mengeliminasi apa yang sudah ditetapkan di dalam UU Sampah, PP Sampah dan PermenPU Sampah.

Pengaturan atau Ketentuan Teknis Pemilahan Sampah – 3

Selain PermenPU Sampah, masih terdapat beberapa peraturan menteri lagi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat atau daerah serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelaksanaan pemilahan sampah. Peraturan Menteri tersebut antara lain :
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse,dan Recycle melalui Bank Sampah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;

Selain itu, masih juga terdapat SNI 19-2454-2002 tentang sistem pewadahan berdasar jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan B3. Yang secara hukum, dianggap telah Batal Demi Hukum.

Persoalannya adalah, beberapa pengaturan tentang pengelolaan sampah tersebut mencerminkan ketidaksinergisan antar institusi atau antar sektoral lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
Keberadaan landasan hukum atau peraturan yang sangat banyak, tentu menjlimet. Menyulitkan masyarakat yang berniat melaksanakan pemilahan sampah.
Bahkan, terbukti dalam pelaksanaan pewadahan pemilahan sampah di Kabupaten/ Kota, pemerintah di daerah saja menetapkan kebijakan pengelolaan sampah tanpa mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. (Cek Foto Pemilahan Sampah)

Sebaiknya, aparatur pemerintah menetapkan sebuah pedoman pengelolaan yang komprehensif, terpadu dan mudah dipahami oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sendiri. Membukukan seluruh peraturan tersebut ke dalam satu pedoman pelaksanaan tentu akan memudahkan masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah.

Jangan sampai, seperti pelaksanaan wadah pemilahan sampah yang sering dilihat di kabupaten/ kota di Indonesia seperti saat ini? Memilah sampah aja gak ikut aturan hukum…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: