Pengendalian Pencemaran Air – Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Pemerintah Daerah Tidak BERDASAR HUKUM

Inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

(1) Bupati/ walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala kabupaten/ kota.

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan identifikasi sumber pencemar air.

(3) Bupati/ walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nah, ketentuan PASAL 24 tersebut itu HUKUM BUKAN

….MANA BUKTI PELAKSANAANnya….
Kalau Gak dilaksanakan, berarti pemerintah itu pada kerja gak ???? Dududk-duduk aja kali.

Jadi, tanpa adanya Inventarisasi, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengendalaian pencemaran air, yang di AKU-AKU-i telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Bupati/walikota), tidak berdasarkan Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: