IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 4 PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Menurut Pasal 12 Ayat (4) PP Limbah B3 Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3: a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.

IZIN LINGKUNGAN. Terkait dengan izin lingkungan, maka hal tersebut diatur dalam UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan) dan Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib Memiliki AMDAL (Permen kegiatan wajib amdal) serta peraturan daerah terkait Jenis kegiatan yang wajib AMDAL dan/ atau UKL-UPL.

Pengertian izin lingkungan menurut Pasal 1 Butir (35) UUPPLH, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.
Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
Pasal 36 Ayat (2) UUPPLH, “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”.
Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH, “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.
Pasal 73 PP Izin Lingkungan, “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan”.

Terkait persyaratan izin, sebagaimana diatur

dalam Pasal 12 Ayat (4) Poin (b) PP Limbah B3, Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (6) PP Limbah B3. Yang meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, persyaratan izin juga dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 5 Ayat (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada:
a. gubernur untuk izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; atau
b. bupati/walikota untuk izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/ kota.

Menurut Pasal 5 Ayat (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:
a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
d. keputusan permohonan izin oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 20 Ayat (1) Bupati/ wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Issue: Terkait hal tersebut diatas, khususnya jangka waktu selama 2 (dua) hari kerja, bagaimanakah akibatnya apabila Bupati/ wali kota tidak memberikan pernyataan tertulis proses penilaian administrasi permohonan izin ???.
Contoh : selama ini, permohonan izin yang diberikan kepada pemerintah umumnya diyatakan lengkap atau tidak lengkapnya saat permohonan izin atau langsung ditindaklanjuti dengan proses verifikasi yang memiliki jangka waktu lebih lama (45 hari kerja). Kemudian, apabila belum lengkap atau saat verifikasi permohonan tidak lengkap, maka permohonan izin dapat ditolak atau dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan (“dapat diterima”).

Setelah proses penilaian administrasi selama 2 hari, selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan proses Verifikasi teknis. Yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang telah diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan. Umumnya kita sebut dengan bahasa kunjungan lapangan oleh tim verifikasi perizinan dari pihak pemerintah (biasanya tim dari badan lingkungan hidup kabupaten/ kota).
Jangka waktu verifikasi teknis adalah 45 hari kerja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) PP Limbah B3, yaitu “Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja”. Kemudian dalam Pasal 23 dijelaskan, bahwa Jangka waktu 45 hari kerja untuk verifikasi teknis dan evaluasi, tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Hal tersebut juga diatur dalam Permenlh No 30 tahun 2009, Pasal 9 Ayat (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 20 Ayat (3) PP Limbah B3, Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Menurut ketentuan yang telah dipaparkan diatas, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 Ayat (1); Pasal 20 Ayat (2); dan Pasal 20 Ayat (3) dapat disimpulkan, bahwa lama waktu proses, untuk terbitnya izin penyimpanan limbah b3 atau izin tempat penyimpanan sementara limbah b3 (Izin TPS Limbah B3) adalah 2 hari + 45 hari + 7 hari = 54 hari kerja.
Jangka waktu selama 54 hari kerja tersebut adalah jangka waktu yang paling lama, dalam rangka bupati/ walikota/ kementerian lingkungan untuk menerbitkan izin penyimpanan limbah B3, apabila permohonan izin lengkap.
Permasalahannya adalah, apabila setelah lewat 54 hari kerja, apakah permohonan izin dinyatakan “dianggap telah disetujui” ???

Dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, yang berbunyi “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/walikota tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan IZIN DIANGGAP DISETUJUI”.

Seharusnya, izin tersebut telah dianggap disetujui. Namun, hal tersebut tidak menjadikan pemohon izin memiliki izin pengelolaan limbah B3.
Hal tersebut terkait dengan pengertian Izin pengelolaan limbah B3, yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Jadi secara konkrit, pemohon BELUMLAH MEMILIKI IZIN. Namun, Pemohon izin penyimpanan limbah B3, bisa terbebas dari ancaman PIDANA yang diatur dalam UUPPLH. (Cek keputusan gugatan Chevron ke Mahkamah Konstitusi).

Lebih lanjut tentang perizinan pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. (PermenLH Perizinan untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3). Selain itu, pemohon juga dapat melihat beberapa ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (PermenLH Perizinan untuk kegiatan Peng-OLAH-an Limbah B3).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: